(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Tipe A, merupakan unsur _pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir;
c.Inspektorat Daerah Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan,
2.Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan aH Bidang Kesehatan, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
3.Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
4.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum _serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
5.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran.
6.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7.Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dan Bidang Transmigrasi;
8.Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Perhubungan;
9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 11.Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik; 12.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian; 13.Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP;
14.Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Bidang Kebudayaan;
15.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan; 16.Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan; dan 17.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Bidang Pangan. i
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang’ Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan serta Bidang Penelitian’'dan Pengembangan;
2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan lingkup Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan lingkup Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah/Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana.
f.Kecamatan, terdiri dari:
Kecamatan Tembilahan Tipe A; Kecamatan Tembilahan Hulu Tipe A; Kecamatan Tempuling Tipe A; Kecamatan Batang Tuaka Tipe A; Kecamatan Concong Tipe A; Kecamatan Enok Tipe A; Kecamatan Gaung Tipe A; Kecamatan Gaung Anak Serka Tipe A; Kecamatan Kateman Tipe A; . Kecamatan Kempas Tipe A; . Kecamatan Kemuning Tipe A; . Kecamatan Keritang Tipe A; . Kecamatan Kuala Indragiri Tipe A; . Kecamatan Mandah Tipe A; . Kecamatan Pelangiran Tipe A; . Kecamatan Reteh Tipe A; . Kecamatan Sungai Batang Tipe A; . Kecamatan Tanah Merah Tipe A; . Kecamatan Pulau Burung Tipe A; dan . Kecamatan Teluk Belengkong Tipe A. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.
2.Ketentuan Pasal 11 dihapus.
3.Ketentuan Pasal 12 dihapus.
f 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. a
4.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: