DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 18 (delapan belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan Upt; Staf Ahli; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragin Hilir. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Daiam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494); 5S. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia " Tahun 2014 Nomer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5587) sebagaimana telah drubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); we B 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor i2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten [ndragiri Hilir Tahun 2014 Nomeor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR MEMUTUSKAN : Menectapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indragir: Hilir. Bupati adalah Bupati Indragin Hilir. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indragin Hilir. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten indragiri Hur.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragin Hulir. “ak © NS to a ~ ¥
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir. 6. 10, 11. 12. 13.

(1)Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang melaksanakan urusan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Badan Daerah adalah Badan Dacrah Kabupaten Indragiri Hilir yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Indragin Hilir. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri dHilir yang =berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penurjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Indragin Hilir dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretaniat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
b.Sekretariat DPRD Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir;
c.Inspektorat Daerah Tipe A, merupakan ounsur pengawas penyelenggaraan Pemenntahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
d.Dinas Daerah, terdiri dani :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelengegarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemenntahan Bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe 6B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Cipta Karya;
5. 5.Satuan Polis: Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Unuisan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran; Peat ee K 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kena, dan Bidang Transmigrasi; Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; Dinas lLingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pemberdayagn Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Perhubungan Tipe 3B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan; Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemenntahan Bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, Bidang Kepemudaan dan Olahraga, dan Bidang Kebudayaan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan; Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Penkanan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian lingkup Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; Dinas Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian lingkup Bidang Perkebunan; Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian; hk
e.Badan Daerah, terdiri dari :
l.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan lingkup Pendapatan,; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemenntahan Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
f.Kecamatan, terdiri dari: Kecamatan Tembilahan Tipe A. Kecamatan Tembilahan Hulu Tipe A. Kecamatan Tempuling Tipe A. Kecamatan Batang Tuaka Tipe A. Kecamatan Concong Tipe A. Kecamatan Enok Tipe A. Kecamatan Gaung Tipe A. Kecamatan Gaung Anak Serka Tipe A. Kecamatan Kateman Tipe A. 4. 6. . Kecamatan Kempas Tipe A. . Kecamatan Kemuning Tipe A. Kecamatan Keritang Tipe A. Kecamatan Kuala Indragiri Tipe A. Kecamatan Mandah Tipe A . Kecamatan Pelangiran Tipe A. Kecamatan Pulau Burung Tipe A. . Kecamatan Reteh Tipe A. . Kecamatan Sungai Batang Tipe A. . Kecamatan Tanah Merah Tipe A.
1. 20.Kecamatan Teluk Belengkong Tipe A. {2} Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

(1)Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan atas asas :
1. a.Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. b.Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
3. c.Efisiensi; 10. 11. 12. 13. 14. ES. 16. 17. 18. 19. em Bp . Efektivitas; Pembagian habis tugas; Rentang Kendali; Tata kerja yang jelas; dan Fleksibillitas.
(2)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1), selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan pada Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 4

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ,
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang perangkat daerah induknya.

Pasal 5

(1)Selain UPT dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformail.

Pasal 6

{1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah di bidang keschatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas.

(2)Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja, tugas dan fungsi UPT Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fiungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala unit pelaksana teknis daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan &
(3)Kepala unit pelaksana teknis yang berbentuk Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

BAB IV

STAF AHL!

Pasal 9

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1} Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

(2)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…