DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Mei 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini terdiri dari 8 Pasal yang mengatur tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan

Mengingat

Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, g Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:
1. 2.Undang-Undang Nomor & Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574),
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 4 t
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
4. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700),
5. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725):
6. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059),
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234): 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
8. 10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601):
9. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4664):
10. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
11. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tcntang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817):
12. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5103), 4 Menctapkan : 15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 16. 17. 18. 19. 20. 21. Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5887), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233), Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015. 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoncisa Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2019 Nomor 157), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312), Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Dacrah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26): Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13): Dengan Persctujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018-2023. «4 BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penvelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Dacrah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah (Bupati) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Indragiri Hilir.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Indragiri Hilir adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penvelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Indragin Hilir, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode 20 (dua puluh) tahun,
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk periode S5 (lima) tahun.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dacrah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 - 2023 vang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023,
15.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnva disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Dacrah untuk periode 1 (satu) tahun,
16.Rencana Strategis Perangkat Dacrah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, 17.Rencana Kerja Perangkat Dacrah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) a tahun: d
18.Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sclanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, 19. Isu-iisu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
20.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perivde perencanaan, 21.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi,
22.Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi,
23.Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan,
24.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Dearah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah,
25.Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan S5 (lima) tahunan:
26.Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan,
27.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. P

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018-2023

Pasal 2

(1)RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
1. a.visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih: dan »
2. b.tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 menjadi pedoman dalam penvusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
(3)RPJMD berpedoman pada RPJMD dan RPJMN serta memperhatikan :
1. a.RPJMD Provinsi Riau,
2. b.RTRW, dan
3. c.RPJMD Kabupaten/Kota sekitar. 4
(1)
(2)

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018-2023

Pasal 3

Sistematika RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 meliputi :

a.BABI : Pendahuluan, b.BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah:
c.BABIII : Gambaran Keuangan Dacrah, d.BABIV : Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah, e.BABV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, (| BABVI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan Daerah,
g.BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah:
h.BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, . BABIX : Penutup. RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penvelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.kebijakan perencaanaan RPJMD,
b.pelaksanaan RPJMD. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.kebijakan perencanaan RPJMD,
b.pelaksanaanRPJMD,dan
c.hasil RPJMD. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan,
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan, Cc. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemckaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional., dan/atau
3. d.merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. 4
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tctapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Bupati wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya. Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018- 2023 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Bupati terpilih berikutnya. RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Pada saat RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir 2018-2023 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD serta mengacu pada RPJMD Provinsi Riau dan RPJMN.

Pasal 8

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Ditetapkan di Tembilahan pada tanggal 92 M£1 2019 , BUPATI INDRAGIRI HILIR, 4 H. MUHAMMAD WARDAN Diundangkan di Tembilahan pada tanggal 21 Met 9019 SEKRETARI$ DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, -H. mr SAID SYARIFUDDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU (11.35.A/2019). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018-2023 Il. UMUM Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan dacrah scsuai dengan visi, misi Kepala Daerah scsuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW Daerah serta memperhatikan RPJMD Provinsi Riau, dan RPJM Nasional. RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018- 2023, memuat Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah) Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Daerah: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah: Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Penutup. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga mencrapkan pendckatan-pendekatan: partisipatif (bottom up), top down, teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepcntingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir pada setiap tahun anggaran. Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2019 tetap berlaku. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menctapkan Peraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…