DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Perda No. 10 tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 diubah, yaitu: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah, 2. Ketentuan Pasal 6 diubah, 3. Ketentuan Pasal 7 diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023:

Pasal 18

Ayat

(6)Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 10. Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2075 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Y Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573): Peraturan Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10): Peraturan Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10), 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157):Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 lentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembapgunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312): 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomernklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14471: 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri: Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran DaerahProvinsi Riau Nomor 3): 14. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomer 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26), 15. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilt Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2018-2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan

Pasal 3

diubah, sehingga

Pasal 3

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut : l. BABI 1 PENDAHULUANMenjelaskan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan serta maksud dan tujuan. 2. BABII 3. BABIN 4. BABIV 5. BAB V 6. BAB VI 7. BAB Vil 8, BAB VII 9, BABIX GAMBARAN KONDISI DAERAH Mernuat gambaran kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah dacrah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Menjelaskan kinerja keuangan Periode RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir yang masih berlaku, kebijakan pengelolaan keuangan Periode RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir yang masih berlaku dan kerangka pendanaan untuk sisa Periode RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Menjelaskan perubahan terhadap permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah.VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Berisi Visi, Misi serta Perubahan tujuan dan sasaran. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Berisi Perubahan Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. KERANGKA PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Berisikan Perubahan program prioritas dalam pencaparan Visi dan Misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat dacrah beserta Perubahan indikator kinerja. KINERJA PENYELENGGARA PERANGKAT DAERAH Penetapan Perubahan indikator kinerja kepala daerah dan wakil kepala daerah. PENUTUPMemuat kaidah pelaksanaar dan pengembangan pembiayaan pembangunan.
(2)Perubahan RPJMD sebagai dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. t 2. Ketentuan

BAB VII

9,

Pasal 6

diubah, sehingga

Pasal 6

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila : a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tdak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan:, b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan Cc. terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. 3. Ketentuan

Pasal 7

diubah, sehingga

Pasal 7

berbunyi sebagai berikut: Pasal F7

(1)Dalam rangka menjaga keseimbangan pembangunan, Bupati wajib menyusun kencana Pembangunan Daerah atau sebutan lainnya pada tanun terakhir pemerintahannya sebagai pedoman penyusunan RKPD.
(2)Rencana Pembangunan Daerah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada avat
(1)ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.
(3)Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Pembangunan Daerah, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan RKPD.
(4)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berikutnya.
(5)RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Ditetapkan di Tembilahan pada tanggal 7 Maret 2022 BUPATI INDRAGIRI HILIR, ttd H. MUHAMMAD WARDAN Diundangkan di Tembilahan pada tanggal 7 Maret 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, ttd AFRIZALLEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU (IL15.A/2022) Ai DENGAN ASLINYA GIAN HUKUM AB. INHIL SETD Snsabsas (TV! 3) NIP. 19780406 200501 1 009

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…