DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi bab II dan pasal 8,21,22,23,26,40,45,47,49,50,57,73,76,79,80 & 81 diantaranya membahas tentang : Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Pelindungan Masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); aes f OE, EN a 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); S. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan_ Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 3). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR dan BUPATI INDRAGIRI HILIR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 3), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 4 it f

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat; pembinaan; kerjasama dan koordinasi; pelaporan; tunjangan khusus; pendanaan; ketentuan penyidikan; sanski administratif; sanksi pidana; ketentuan lain-lain. mo
1. 2.Judul Bab II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 3.Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Penegakan Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)huruf c dilakukan melalui:
1. a.peningkatan kesadaran hukum;
2. b.peningkatan ketaatan hukum; dan
3. c.penerapan sanksi.
(2)Peningkatan kesadaran hukum dan peningkatan ketaatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
(3)Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila kesadaran dan ketaatan hukum tidak diindahkan.
(4)Dihapus.

4.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Setiap orang yang berada di dalam angkutan umun, dilarang:
1. a.membuang sampah dan/atau kotoran keluar dari kendaraan; dan/atau
2. b.merokok di dalam kendaraan.
(2)Setiap pemilik angkutan umum wajib menyediakan tempat sampah dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di dalam kendaraan.
(3)Setiap pengemudi dan pemilik angkutan dilarang mengangkut barang beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatannya dan/atau orang lain kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan/atau ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. ifA

5.Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Setiap kendaraan pengangkut barang wajib dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang atau badan pengguna kendaraan dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap orang atau badan yang mengoperasikan kendaraan umum wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Setiap orang atau badan yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum dilarang, menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan.

6.Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Setiap orang atau badan, tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dilarang:

a.memasuki atau berada di jalur hyau atau taman yang bukan untuk umum;
b.melakukan aktifitas dan/atau kegiatan apapun di jalur hijau, taman dan Tempat Umum;
c.mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman, kolong jembatan, tanah yang bukan haknya, daerah milik jalan dan/atau di tempat umum;
d.merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan untuk taman, merusak lampu-lampu, tempat duduk dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; e€. memasang spanduk, reklame, banner, baliho dan sejenisnya, di jalur hiyau, taman, pohon, tiang, jembatan dan di Tempat Umum;
f.menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat- tempat umum;
g.melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hyau, taman dan tempat-tempat umum;
h.memotong atau menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman;
i.menyimpan, mencuci atau memperbaiki kendaraan di jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya;
j.menaikan, menurunkan dan membongkar barang dan/atau muatan lainnya disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya;
k.meletakkan/menimbun barang, bahan bangunan atau benda-benda lain disepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya;
1. 1.membuang sampah, buang air besar dan/atau buang air kecil disepanjang jJalur hijau, taman kota dan tempat umum; dan
m.melakukan aktivitas usaha, permainan tanpa izin.
1. 7.Pasal 26 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut: J N 10. 11.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)
(8)
(9)

Pasal 26

Dihapus Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman. Dihapus Setiap orang dilarang melepas dan membiarkan hewan peliharaanya berkeliaran di jalan dan di tempat umum sehingga merusak dan mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun kesaluran pemukiman, sungai, danau, kolam dan laut. Setiap orang atau badan dilarang membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air. Dihapus Setiap orang atau badan dilarang membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya. Setiap orang atau badan wajib menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 32

dihapus 8. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 9.

Pasal 40

Setiap orang dan/atau badan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dilarang :

a.meminta sumbangan dalam bentuk apapun di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan/atau ditempat umum lainnya;
b.mengemis dan/atau mengamen dengan bentuk apapun di fasilitas umum; dan/atau
c.melakukan kegiatan perekaman audio dan/atau visual di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum_ dan/atau ketentraman masyarakat. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan apabila sumbangan ditujukan untuk membantu' korban bencana, kepentingan sosial dan/atau kepentingan kemanusiaan. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) tetap, Penjelasan Pasal 44 ayat (1) diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal Demi Pasal Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Setiap orang dan/atau Badan dilarang melakukan dan/atau menjadi perantara terjadinya kegiatan, memberi, menyediakan, menjual atau menyewakan fasilitas dalam bentuk apapun, memberi_bantuan, perlindungan dan/atau dukungan dalam bentuk apapun, yang dapat mengakibatkan terjadinya Penyakit Sosial dan/atau Penyakit Masyarakat. Penyakit Sosial dan/atau Penyakit Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.kegiatan prostitusi;
b.kegiatan lesbian, homoseks dan/atau biseksual; A i
c.kegiatan pesta seks, pergaulan bebas, hubungan suami-isteri tanpa ikatan perkawinan, kumpul kebo, perselingkuhan, dan sejenisnya
d.penyalahgunaan lem, obat-obatan, makanan, minuman atau benda- benda dan/atau zat-zat lain yang memabukkan dan /atau yang menyebabkan hilangnya kesadaran, kecanduan dan/atau ketergantungan; kegiatan tawuran, judi, taruhan, balap liar; dan/atau kegiatan lain yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, norma adat, norma kesusilaan dan norma sosial kemasyarakatan lainnya. a ™ oO
1. 12.Pasal 46 dihapus
2. 13.Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Setiap pemilik, pengelola dan/atau petugas hotel, wisma, penginapan, rumah kos, pemondokan, homestay, tempat wisata, salon kecantikan, café, tempat hiburan, dan sejenisnya, dilarang menyediakan fasilitas dengan cara apapun, memberi kemudahan dan/atau kesempatan, sehingga terjadi aktifitas Penyakit Sosial dan/atau Penyakit Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) di lingkungan yang menjadi kewenangannya.
(2)Setiap pemilik, pengelola dan/atau petugas hotel, wisma, penginapan, rumah kos, pemondokan, homestay dan sejenisnya wajib untuk turut serta secara aktif dalam pencegahan terjadinya Penyakit Sosial dan/atau Penyakit Masyarakat di lingkungan yang menjadi kewenangannya.

14.Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…