Dalam Peraturan ini berisi 6 (Enam) pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai berikut:
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari: I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. I. Il. IV. VI. Vil. VIII. IX. XI. XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX.1. KK2 Laporan realisasi anggaran; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan; Laporan perubahan saldo anggaran lebih; Laporan operasional; Laporan perubahan ekuitas; Neraca; Laporan arus kas; Catatan atas laporan keuangan; Daftar rekapitulasi piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang; Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha_- milik daerah/perusahaan daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021; Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021;
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Ditetapkan di Rengat pada tanggal 6 September 2023 BUPATI INDRAGIRI HULU, ttd REZITA MEYLANI YOPI Diundangkan di Rengat pada tanggal 6 September 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, ttd H. HENDRIZAL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2023 NOMOR 3 NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU (6.30.A/2023).
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.