DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017

Nomor: 13
Tahun: 2017
Ditetapkan: 21 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 247

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: penataan kampung; kewenangan kampung; penyelenggaraan pemerintahan kampung; musyawarah kampung; peraturan kampung; pembangunan kampung dan pembangunan kawasan perkampungan; kerjasama kampung; dan pembinaan dan pengawasan kampung. Penataan Kampung meliputi: pembentukan kampung; penghapusan kampung; perubahan status kampung; dan Penggabungan Kampung. Pembentukan kampung dapat diprakarsai oleh: pemerintah; pemerinta provinsi; dan pemerintah kota/kabupaten. Penghapusan kampung dapat dilakukan karena: tidak layak berdasarkan hasil kajian dan verifikasi tim; dan kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam. Perubahan status kampung meliputi: kampung menjadi kelurahan; kampung menjadi kampung adat; dan kampung adat menjadi kampung. Pemerintah kampung adalah Kepala Kampung dibantu oleh perangkat kampung. Perangkat Kampung terdiri atas: sekretariat kampung; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan dinamika dan perkembangan perundang- undangan tentang Kampung yang semakin kompleks sehingga Kampung perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat dan mandiri;
c.bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, maka perlu adanya pengaturan mengenai pemerintahan kampung di Kabupaten Jayapura;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Kampung. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 tahun 2014;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2292);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 4
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA dan BUPATI JAYAPURA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Bupati adalah Bupati Jayapura. 5
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8.Distrik adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Jayapura yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
9.Kepala Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik.
10.Kampung adalah kampung dan kampung adat yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajeman pemerintahan Kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Kampung.
13.Pemerintah Kampung adalah kepala kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
14.Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumahtangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
15.Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Kepala Kampung dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAMUSKAM adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
17.Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BAMUSKAM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18.Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUSKAM. 6
19.Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Kampung, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
20.Penugasan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Kampung dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
21.Pemilihan Kepala Kampung adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih kepala Kampung yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMKampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23.Rencana Kerja Pembangunan Kampung, selanjutnya disebut RKP Kampung, adalah penjabaran dari RPJM Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24.Laporan Kepala Kampung adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kampung oleh Kepala Kampung kepada Bupati melalui Kepala Distrik.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

a.rekognisi;
b.subsidiaritas;
c.keberagaman;
d.kebersamaan;
e.kegotongroyongan;
f.kekeluargaan;
g.musyawarah;
h.demokrasi;
i.kemandirian;
j.partisipasi;
k.kesetaraan;
l.pemberdayaan; dan
m.keberlanjutan. 7

Pasal 3

Pengaturan Kampung bertujuan:

a.memberikan pengakuan dan penghormatan atas Kampung yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Kampung dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah demi mewujudkan keadilan bagi masyarakat Kampung;
c.melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Kampung;
d.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Kampung untuk pengembangan potensi dan aset Kampung guna kesejahteraan bersama;
e.membentuk Pemerintahan Kampung yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
f.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Kampung guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Kampung guna mewujudkan masyarakat Kampung yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h.memajukan perekonomian masyarakat Kampung serta mengatasi kesenjangan Pembangunan nasional; dan
i.memperkuat masyarakat Kampung sebagai subjek pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penataan kampung;
b.kewenangan kampung
c.penyelenggaraan pemerintahan kampung;
d.musyawarah kampung;
e.peraturan kampung;
f.pembangunan kampung dan pembangunan kawasan perkampungan;
g.kerjasama kampung; dan
h.pembinaan dan pengawasan kampung. 8

BAB IV

PENATAAN KAMPUNG

Pasal 5

(1)Pemerintah daerah dapat melakukan penataan kampung.
(2)Penataan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung.
(3)Penataan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembentukan kampung;
2. b.penghapusan kampung;
3. c.perubahan status kampung; dan
4. d.Penggabungan Kampung

Pasal 6

Penataan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, bertujuan:

a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung;
c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Kampung; dan
e.meningkatkan daya saing Kampung.

Pasal 7

(1)Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a merupakan tindakan mengadakan kampung baru di luar kampung yang ada.
(2)Pembentukan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Kampung, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Kampung, serta kemampuan dan potensi Kampung.
(3)Pembentukan Kampung dapat berupa:
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Kampung menjadi 2 (dua) Kampung atau lebih;
2. b.penggabungan bagian Kampung dari Kampung yang bersanding menjadi 1 (satu) Kampung; atau
3. c.penggabungan beberapa Kampung menjadi 1 (satu) Kampung baru. 9

Pasal 8

Pembentukan Kampung harus memenuhi syarat:

a.batas usia Kampung induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b.jumlah penduduk pada kampung induk dan kampung pemekaran paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga;
c.tersedia akses transportasi antar wilayah;
d.memiliki potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya ekonomi pendukung;
e.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat kampung;
f.tersedia batas wilayah Kampung yang dinyatakan dalam bentuk peta Kampung yang telah disepakati pemerintah kampung, BAMUSKAM, dan masyarakat berdasarkan riwayat Kampung dan atas persetujuan bersama dari Kampung yang berbatasan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
g.tersedia sarana dan prasarana bagi pemerintahan Kampung dan pelayanan publik; dan
h.tersedia dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9

Pembentukan kampung dapat diprakarsai oleh:

a.pemerintah;
b.pemerinta provinsi; dan
c.pemerintah kota/kabupaten.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan pembentukan kampung dalam rangka pengembangan antar wilayah, laju pertumbuhan, dan pemerataan hasil-hasil pembangunan.
(2)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan kampung di wilayahnya.
(3)Pemerintah Daerah dalam memprakarsai pembentukan kampung harus mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Kampung, potensi Kampung, dan kemampuan keuangan daerah. 10

Isi peraturan

Teks247PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015