DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten jember tahun 2025-2045 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan rencana tata ruang wilayah serta menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai sasaran Pembangunan nasional serta meningkatkan hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata dalam rangka rnemajukan kesejahteraan masyarakat;
b.bahwa untuk keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan daerah dan keberlanjutan pembangunan sebelurnnya serta untuk mencapai tujuan pembangunan daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah yang memuat visi, rnisi, dan arah pembangunan daerah;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tirnur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tirnur Tahun 2025-2045 dan untuk keberlanjutan pengaturan rnengenai rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Jember, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005- 2025, perlu diubah;
d.babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurul a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerab tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerab Kabupaten Jember Tabun 2025-2045.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengab, Jawa Barat dan Dalam Daerab Istimewa Yogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telab beberapa kali diubab terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017entang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah NasionaJ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN JEMBER dan BUPATI JEMBER Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATENJEMBER TAHUN 2025 - 2045.

BAB I

Pendahuluan;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Jember.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Jember.
4.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan mas a depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
5.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

(1)RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan rencana tata ruang wilayah.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Bupati.

BAB III

BABIV BABV Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah berorientasi pada proses, dengan menggunakan pendekatan:

a.politik;
b.teknokratik;
c.partisipatif;
d.atas bawah (top-down); dan
e.bawah atas (bottom-up).

Pasal 4

Perencanaan Pembangunan Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:

a.holistik-tematik;
b.integratif; dan
c.spasial.

(1)Sistematika RPJPD, meliputi: Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; Visi dan Misi Daerah; Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah;
(2)lsi beserta uraian sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BABV PELAKSANAANRPJPD Pasa16
(1)RPJPD Kabupaten sebagai pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
(2)RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten.

BAB VI

Penutup.

Pasal 7

(1)Pemerintah Kabupaten melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek.
(2)Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
(3)RPJPD Kabupaten dapat dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun. Pasa19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Jember pada tanggal 9 De.~ 2024 BUPATI JEMBER, ttd HENDYS Diundangkan di Jember pada tanggal jj Q:re.m.to e.r: 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH, ttd , Sallnan Sesuai Aslinya KEPALA BAG IAN HUKUM ARIEF TYAHYONO, S.E. Pembina Utama Muda NIP. 19661015 199602 1 001 NOM OR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 258-5/2024 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024 NOMOR 5 • • RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) I<obupcten Jember Tehun2025-2045 dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau obyek pembangunan belaka, melainkan merupakan subyek dan agen pembangunan yang mempunyai posisi yang strategis dan penting. Tiga pilar Good Governance sebagaimana tersebut di atas adalah "spirit" yang semestinya dimiliki dan menjadi dasar bagi seluruh stakeholders pembangunan untuk menjamin seluruh arah kebijakan pembangunan yang direncanakan dapat dilakukan dengan baik untuk mencapai visi yang telah ditentukan. Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang sebagaimana telah ditetapkan akan sangat tergantung komitmen dari kepemimpinan daerah, konsistensi kebijakan daerah serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif. Demikian Kaidah, Prasyarat, Pengendalian serta Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember tahun 2025-2045 sebagai acuan pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. BUPATI1EMBER, ttd HENDY S ~. SEKRETARIS DAERAH, ttd ARIEF TY AHYONO, S. E. Pembina Utama Muc1a NIP. 19661015 199602 1 001 "\ Sallnan Sesuai Aslinya KEPALA GIAN HUKUM RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 Vt-6

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan;

Pasal 1

BABIV BABV Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 3

Pasal 4

Penutup.

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tirnur Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pendahuluan;

Pasal 1

BABIV BABV Gambaran Umum Kondisi Daerah;

Pasal 3

Pasal 4

Penutup.

Pasal 7

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tirnur Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2025