MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATT JEMBER NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATENJEMBER TAHUN 2025. Pasal) Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nornor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 13), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Pasa13
(1)Perubahan RKPD Kabupaten Jember Tahun 2025 merupakan Dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember yang menguraikan perubahan program, kegiatan, dan/ atau su b kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jember, berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan pembiayaan dari Pernerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun sumber pendanaan lain yang sab.
(3)Susunan dan sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN BAB III SABIV EVALUASI HASILTRIWULAN 1TAHUN 2025 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PENUTUP BABV
(6)Uraian dan rincian Perubahan RKPD Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
3.Ketentuan dalam Laropiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratuan ini.
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. Ditetapkan di Jember r pada tanggal :;.8 Mel 2025 Diundangkan di Jember pada tanggal J.-8 (V\ ~[ BUPATI JEMBER, 2025 ttd Pj. SEKRETARIS DAERAH, ttd MUHAMMAD FAWAIT JUPRIONO ~ Salinan S~"'lIal AsJinya KEP.~lA (-! \ N HUKUM , vi. ""'FIK !;H - ---!--- ... 1,011 004 BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 7 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meltputi:
1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD yang berkenaan;
dan/atau:
2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Disamping itu, 5urat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/5J tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengamanatkan antara lain sebagai berikut:
a.Bupati terpilih agar terlebih dahulu menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sarnpat dengan Triwulan I tahun berjalan
b.Menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Bupati terpilih
c.Bupati terpilih menyampaikan rancangan peraturan kepala daerah tentang Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2025 kepada Gubemur sebagai Wakil Pemerintah Pusat pada minggu kedua Bulan Mei Tahun 2025 P-RKPD I I III J BAR 1- 1 Apabila terdapat situasi dan kondisi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di atas, maka dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan.
Pengendalian dilakukan dengan penyusunan indikator kinerja yang jelas untuk setiap program, diikuti dengan pemantauan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal melalui sistem pengendalian internal dan lembaga pengawas seperti BPK dapat membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas. Jika ditemukan penyimpangan maka langkah-Iangkah perbaikan perlu diambil, seperti penyesuaian anggaran atau revisi kebijakan daerah. Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah pertama dalam evaluasi adalah pengumpulan data yang relevan, diikuti dengan analisis kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi program. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: output, outcome, dan impact dari setiap kegiatan pembangunan. Evaluasi juga melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pandangan objektif, dan hasll evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang memuat temuan, anallsis, serta rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi penting untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan di masa depan dapat lebih baik. Dengan pengendalian yang baik dan evaluasi yang menyeluruh, pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. P.i. SE:KRETI\RJS DAERAH, BUPATI J EMBER, ltd ttd JUPRIONO MUHAMMAD FA WAlT P-RKPD BAB VI - 3 Salinan SI'<;ll<11 Aslinya K'_P'~l A I I riAl-! HUKUM A. "£.1- .... f_!i.5H W? 'h.. .... 1.. J IV I 1 004