BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDIRIAN DAN PENGEMBANGAN PASAR DESA BAB III PENGELOLAAN PASAR DESA BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA PASAR BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA PASAR BAB VI LARANGAN BAB VII KERJASAMA DESA BAB VIII SANKSI BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PENUTUP
Memuat teks peraturan…
b. bahwa pasar desa termasuk aset desa merupakan bidang pengembangan ekonomi loka desa yang dapat menjadi pendapatan yang dapat diusahakan oleh desa dan pengembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu dikelola dengan dengan baik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Tentang Pasar Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukn Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 5495); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 20014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiaa Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5517); 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Likal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 9. Peraturan menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,Pengurusan Dan Pengololahan,Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO Dan BUPATI JENEPONTO
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PASAR DESA BAB 1 KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesudalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 5. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelengaraan pemerintahan desa. 6. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaran desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselengarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 7. Peraturan desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di tetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. 8. Kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan. 9. Pungutan desa adalah pungutan desa sebgai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah desa untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 10. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan sebagai pengembangan ekonomi masyarakat. 11. Kepala pasar adalah pimpinan penyelengaraan pengololahyan pasar yang pengangkatan dan pemberhentian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 12. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dibangun oleh pemeritahan dasa dan masyarakat desa. 13. Pasar antar desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih. 14. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagangan kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil mikro, modal kecil dengan proses jual beli barang dagangan melalui mekanisme tawar menawar. 15. Pungutan pasar desa adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang. 16. Karcis adalah dokumen lain yang dipersembahkan dengan surat ketetapan pungutan yang diperformasi dan dipergunakan sebagai alat pembayaran pungutan. BAB II PENDIRIAN PASAR DESA
(1) Pasar desa dapat didirikan di setiap desa. (2) Pasar desa sebagaiman di maksud pada ayat (1) terdir atas; a. pasar desa; b. pasar antar desa; (3) Lokasi pendirian pasar desa baru wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten dan rencana detail tata ruang Kabupaten termasuk peraturan zonasinya. (4) Pendirian pasar desa harus memenuhui persyaratan sebagai berikut; a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional/pasar desa, pusat perbelanjaan, dan toko modern serta usaha kecil termasuk koperasi yang ada di wilayah bersangkutan. b. menyediakan tempat parkir sesuai kebutuhan pasar desa; dan c. menyediakan fasilitas untuk menjamin pasar desa senantiasa bersih, sehat, aman, tertib dan menjadi ruang publik yang nyaman.
(1) Pendirian Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa. (2) Penyusunan Materi Muatan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyaawarah Desa. (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 5 (lima) hari kerja disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievalusi. (4) Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa melalui Camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima. (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah ditetapka oleh Kepala Desa dan BPD. (6) Pasar Desa yang pendiriannya tidak/belum ditetapkan dengan Peraturan Desa perlu ditetapka dengan Peraturan Desa sebagai dasar dalam pengembangan dan peningkatan kelembagaan pasar desa.
(1) Pendirian pasar antar desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan dalam peraturan bersama antar desa yang ditandatangani para kepala desa yang ditandatangani para kepala desa yang berangkutan diketahui oleh bupati. (2) Peraturan bersama antar desa dibuat bersama-sama secara musyawarah oleh pemerintah desa dan BPD masing-masing desa dan dibentuk paitia pendirian pasar antar desa dengan dketahui camat. (3) Peraturan bersama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat; a. subjek; b. pendirian; c. tujuan; d. pendirian; e. pembiayaan pembangunan dan pengembangan; f. pengelolaan; g. bagi hasil; (4) rancangan peraturan bersama anatar desa sebelum ditetapkan paling lambat 5 (lima) hari kerja disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi. (5) hasil evaluasi rancangan peraturan bersama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disamikan kembali oleh Bupati kepada kepala desa melalui camat paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak rancangan peraturan peraturan bersama anatar desa tersebut diterima. (6) Peraturan bersama antar desa berlaku setelah ditetapkan oleh para Kepala Desa yang mendirikan pasar antar desa.
Pendirian Pasar Desa sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk: a. Memasarkan hasil produksi Pedesaan; b. Memenuhi kebutuhan masayarakat pedesaan; c. Pengembangan ekonomi dan sarana interakksi sosial masyarakat; d. Menyediakan ruang bagi munculnya lapangan kerja masyarakat; e. Meningkatkan pendapatan Pemerintah Desa; f. Memberikan perlindungan terhadap pedagang kecil; dan g. Memprioritaskan masyarakat desa sebagai pelaku ekonomi di Pasar Desa. BAB III PEMBANGUNAN
Pembangunan Pasar Desa dibiayai dari : a. APB Desa; b. Swadaya partisipasi masyarakat; c. Pinjaman desa; d. Bantuan pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten, dan/atau Pemerintah Kota; e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(1) Pembangunan Pasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas prinsip-prinsip: a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan masyarakat setempat; b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa; c. Mengembangkan kekayaan dan aset desa; d. Menciptakan rancang bangun Pasar Desa disesuaikan dengan nilai- nilai masyarakat setempat. (2) Pembangunan Pasar Desa dapat berbentuk: a. Rehabilitasi yaitu membangun atau memperbaiki kembali pasar yang sudah ada; b. Pemugaran atau renovasi yaitu melakukan perbaikan terhadap bangunan Pasar yang sudah ada; c. Perluasan yaitu menambah atau memperluas bangunan pasar yang sudah ada sesuai rencana dan kebutuhan; d. Pembangunan baru yaitu pembangunan Pasar yang semula belum ada bangunan fisiknya namun sudah ada kegiatan pasar yang dilakukan oleh masyarakat; (3) Pengembangan Pasar Desa tidak boleh mengurangi eksistensi pasar sebagai kekayaan/aset Pemerintah Desa. BAB IV PENGELOLAAN PASAR
(1) pengelolaan Pasar Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. (2) Pengelolaan Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpisah dengan manajemen Pemerintahan Desa. (3) Pemerintah Desa dapat menunjuk pengelola dari masyarakat setempat untuk mengelola Pasar Desa. (4) Pengelola Pasar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai pengalaman dan pengetahuan dibidang wirausaha dan pembukuan. (5) Pembukuan keuangan Pasar Desa dicatat dalam buku keuangan Pasar Desa. (6) Hasil Pendapatan Pasar Desa setelah dikurangi biaya operasional disetor ke Kas Desa. (7) Pengelola Pasar Desa mendapatkan upah/gaji sesuai dengan kemampuan Pasar Desa yang bersangkutan.
Pengelola Pasar Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan termasuk memfaslitasi penyaluran benih dan pengumpulan hasil produksi pertanian, menjaga keamanan dan ketertiban menjaga kebersihan, mengelola administrasi, melaksanakan pungutan, dan melakukan pelaporan.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)