DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PENYERTAAN MODAL BAB IV PENCATATAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BAB V PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto. Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undnag-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
11.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO dan BUPATI JENEPONTO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENYERTAAN MODAL SECARA NON KAS PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN JENEPONTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4.Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Jeneponto sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjad kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah dan atau yangs emula merupakan kekeyaan yang tidak dapat dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untk diperhitungkan sebagai modal Daerah.
8.Modal Daerah adalah midal dalam bnetuk uang dan kekayaan daerah (yang belum dipisahkan) yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah yang merupakan kekeyaan Daerah).
9.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jeneponto yang merupakan badan usaha milik daerah sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk penyelesaian utang PDAM kepada Pemerintah Pusat berdasarkan hibah non kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Kabupaten Jeneponto ditetapkan sebesar Rp. 5.243.812.000 (lima milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah);
(2)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Hibah Non Kas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV

PENCATATAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), PDAM mencatat sebagai penyertaan modal dari pemerintah daerah pada neraca PDAM.
(2)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus dicatat sebagai penyelesaian hutang PDAM Kepada Pemerintah Pusat.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah yang diberikan kepada PDAM.
(2)Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Badan Pengawas untuk melaksanakan pengawasan.
(3)setiap akhir tahun anggaran PDAM berkawajiban menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Bupati Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan badan Pengawas.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto. Ditetapkan di Jeneponto pada tanggal 14 Desember 2016 Diundangkandi Jeneponto pada tanggal 15 Desember 2016 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2016 NOMOR 247

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016