DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Maret 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OLl tentang Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a9l6); Mengingat 2. 3. 5. 6. 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O 11 Nomor 31O). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OLL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5a0); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2OLI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2Oll tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2OL2 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2OlL tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 540), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal I diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.
3.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang pengelolaan APBD. melaksanakan
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran lbarang.
9.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan lbagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. ll.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan lbagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
15.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
16.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
18.Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (21, ayat (3), dan ayat (41 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

HIBAH

Pasal 4

Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(1)
(2)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
3. c.memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
4. d.memenuhi persyaratan penerima hibah.
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

a.Pemerintah Pusat;
b.Pemerintah Daerah lain;
c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
d.Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi:

Pasal 6

(l) Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2)Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang- undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan;
2. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasvarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan;
2. b.memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

( 1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.

(2)Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
(4)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

7.Ketentuan Pasal 1L ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja - Ll,- tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
(2)Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lain;
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/ atau
4. d.Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(3)Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat pada SKPD.

8.Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. (21Daltar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
(3)Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(4)Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -L2-

9.Ketentuan Pasal 22 ayat (21 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: Umum Pasal 22

(1)Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. 1O. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

BANTUAN SOSIAL

Pasal 43

(1)Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dikecualikan terhadap:
1. a.Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013;
2. b.Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3;
3. c.Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
4. d.Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing, Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol3 diundangkan.
(2)Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(3)Dalam hal penganggaran hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2OL6 belum sesuai dengan Peraturan Menteri ini, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. -L4- Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta ' pada tanggal 23 Maret 2016. MENTERI DALAM NEGERI ttd T:JAHJO KUMOLO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2016. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OL6 NOMOR 541. i dengan aslinya M, 198903 1 001.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 43

Peraturan turunan (62)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 34 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 04 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasaman Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merauke Nomor 1 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 17 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2016

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2017

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 34 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 30 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 5