DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kaimana

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang susunan perangkat daerah pada kabupaten kaimana

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, 2 Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA dan BUPATI KAIMANA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Kaimana;
2.Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Kaimana yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Kaimana;
3.Bupati adalah Bupati Kaimana;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kaimana;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana;
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana;
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana;
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana;
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana;
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kaimana;
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Kaimana;
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
14.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 4
15.Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik yang berada diwilayah Kabupaten Kaimana ;
16.Kepala Distrik adalah Kepala Distrik yang ada diwilayah Kabupaten Kaimana;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Kaimana merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Kaimana merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Kabupaten Kaimana merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah Kabupaten Kaimana, terdiri dari :
1. 1.Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. 2.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
3. 3.Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
4. 4.Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
5. 5.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
6. 6.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5
8. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe /B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
9. 9.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
10. 10.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. 11.Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
12. 12.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
13. 13.Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
14. 14.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian;
15. 15.Dinas Perhubungan Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
16. 16.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
17. 17.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kaimana merupakan Dinas Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
18. 18.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana merupakan Perangkat Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Umum, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran. 6
e.Badan Daerah Kabupaten Kaimana terdiri dari :
1. 1.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana merupakan Badan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kaimana merupakan Badan Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kaimana merupakan Badan Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Badan Pendapatan Daerah Merupakan Badan Tipe A menyelenggarakan fungsi Penunjang Pendapatan Daerah;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi sub urusan bencana.

Pasal 3

1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Distrik ditetapkan sebagai Perangkat Daerah. 2) Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a.Distrik Buruway dengan Tipe A
b.Distrik Kaimana dengan Tipe A
c.Distrik Kambrau dengan Tipe A
d.Distrik Teluk Arguni dengan Tipe A
e.Distrik Teluk Arguni Bawah dengan Tipe A
f.Distrik Teluk Etna dengan Tipe A
g.Distrik Yamor dengan Tipe A

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Penetapan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, memperhatikan asas:

a.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas;dan
g.fleksibilitas. 7

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).
(2)UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.
(2)Satuan pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

(1)Selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(3)Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkturnya merupakan pajabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 8

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Rumah Sakit yang ada saat ini, tetap melaksanakan tugasnya sampai di tetapkannya Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 33 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 33 Tahun 2025