DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Kaimana ini mengatur mengenai tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2025

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025;
c.bahwa Perubahan RKPD sesuai huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu untuk diatur dengan Peraturan Bupati Kaimana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Tahun 4421);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2009 Nomor 43);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaimana 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2014 Nomor 4);
15.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAIMANA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut P-RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perubahan Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disebut P-KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut P-PPAS adalah perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
8.Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
9.Bupati adalah Bupati Kaimana.
10.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi dasar:
1. a.Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun P-KUA Tahun 2025;
2. b.Pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun P-PPAS Tahun Anggaran 2025; dan
3. c.Rancangan akhir perubahan renja perangkat daerah tahun 2025.
(2)P-KUA dan P-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai dasar menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
(3)Penyusunan Rancangan akhir perubahan renja perangkat daerah tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan proses penyempurnaan Rancangan akhir perubahan renja perangkat daerah tahun 2025.

Pasal 3

(1)Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Evaluasi Hasil Pembangunan Tahun 2025;
3. c.BAB III : Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025;
5. e.BAB V : Perubahan Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Tahun 2025; dan
6. f.BAB VI : Penutup.
(2)Rincian sistematika Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana. Ditetapkan di Kaimana pada tanggal 16 September 2025 BUPATI KAIMANA, CAP/TTD HASAN ACHMAD Diundangkan di Kaimana pada tanggal 16 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA, CAP/TTD DONALD RAIMOND WAKUM BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2025 NOMOR 505 Salinan sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM IMANUEL TUMANAT, SH. PENATA TK.I NIP. 19811225 201104 1 001 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB I Pendahuluan 1 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAIMANA NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (P-RKPD) TAHUN 2025 B A B I P E N D A H U L U A N 1.1 Latar Belakang Rencana kerja merupakan merupakan rencana kerja tahunan yang menjabarkan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Renja OPD mengacu kepada Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan Penyusunan RKPD antara lain mensinergikan perencanaan pembangunan tahunan antara pusat dan daerah serta antardaerah; menjaga konsistensi penjabaran program RPJMD tahun 2025; keselarasan penyusunan (Rencana Kerja) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Periode 2025 dan RKPD Tahun 2025 dengan RPJMD Periode 2025; pedoman perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; meningkatkan pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025; serta tercapainya prioritas dan sasaran pembangunan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB I Pendahuluan 2 daerah kabupaten/kota dan provinsi yang mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025. Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan berdasarkan kepada Rencana Strategis dengan memperhatikan program prioritas, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga dapat memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta memperhatikan amanat sebagai berikut:

a.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
b.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut provinsi/Kabupaten/Kota tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja;
c.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
d.Evaluasi pelaksanaan RKPD Semester I Tahun 2025. Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan melakukan perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana diuraikan diatas, tidak terlepas dari amanat Pasal 343 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Perubahan RKPD dan RENJA Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB I Pendahuluan 3
a.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan yang menimbulkan penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD tahun 2025 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Proses penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan c. penetapan. Dalam pelaksanaannya, proses perubahan ini melibatkan seluruh perangkat daerah, kabupaten/kota dan memberi ruang bagi pokok-pokok pikiran DPRD. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. 3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB I Pendahuluan 4
7. 7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
13. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rencana Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
14. 14.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB I Pendahuluan 5 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah;
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten;
21. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
22. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
23. 23.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5999 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
24. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2025 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB I Pendahuluan 6 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kaimana Tahun 2025-2045;
25. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaimana 2016-2021;
26. 27.Peraturan Bupati Kaimana Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Planning) Kabupaten Kaimana;
27. 28.Peraturan Bupati Kaimana Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
28. 29.Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor 900/12/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2025;
29. 30.Surat Edaran Nomor 800/279/Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2025. 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Perencanaan pembangunan harus terpadu dan terintegrasi, dimulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Keterpaduan itu dapat dilihat dalam diagram berikut: ·- - -- KIL ·- --""" -RKP ·- - ·- - - RPJMN ·- - RP JPN TAPD rRDOMAH "-HYUSUN.AN IIIK.A.aKPO••••• .......... ILl-..l:>.U.A1,UI ""'l'l<t.,\.fll ..-0 ......... ---·-·--·--·---·--------···--·. . ., ,..,.._ I . . . . : KUA PPAS : . . • • ~-------------- ------~ J RKPD- ·-----WI II •- ·- RPJMD .................. - -·- - RPJPD UNJA ...,.,, MHJA ...,.,, ·- ·- Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB I Pendahuluan 7 Diagram 1.1 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian perkembangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2025 serta penyesuaian kerangka pendanaan akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan dan penganggaran yang sudah berjalan berdasarkan evaluasi Tahun 2025 sampai dengan triwulan I. Sedangkan tujuan Perubahan RKPD adalah sebagai berikut : 1) Sebagai acuan utama bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja–PD) Tahun 2025; 2) Menjadi landasan penyusunan R-KUA, PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2025; 3) Sebagai bentuk sinergitas perencanaan program dan kegiatan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB I Pendahuluan 8 Pemerintah; 1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2025 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penyajian dokumen RKPD sebagai berikut: 2.1 Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Anggaran 2025 Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025 tersaji sebagaimana tabel berikut : Berikut ini kami tampilkan data realisasi keuangan (pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025) Triwulan II (per 30 Juni 2025). Tabel 2.1 Data Realisasi Anggaran Tahun 2025, per 30 Juni 2025 ANGGARAN REALISASI Rp REALISASI % 1 PENDAPATAN 1.179.884.653.295,00 427.325.140.357,00 36,21 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.771.559.300,00 23.947.551.872,00 65,12 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 10.844.825.000,00 4.178.955.447,00 38,53 1 . 1 . 2 Pendapatan Retribusi Daerah 16.425.000.000,00 8.319.511.644,00 50,65 1 . 1 . 3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 2.750.734.300,00 3.171.072.805,00 115,28 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 6.751.000.000,00 8.278.011.976,00 122,61 1 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.138.844.943.331,00 403.377.588.485,00 35,41 1 . 2 . 1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pendapatan Transfer antar Daerah 1.128.997.201.242,00 9.847.742.089,00 401.875.390.755,00 1.502.197.730,00 35,59 15,25 1 . 2 . 1 . 1 Dana OTSUS dan DTI 142.736.358.242,000 0,00 0,00 1 . 2 . 1 . 2 Dana Perimbangan 0,00 1.475.429.700,00 40,17 1 . 2 . 1 . 3 Dana bagi Hasil (DBH) 200.505.696.000,0 0 80.543.215.400,00 40,17 1 . 2 . 1 . 4 Dana Alokasi Umum (DAU) 608.937.994.000,0 0 275.913.051.000,0 0 45,31 1 . 2 . 1 . 5 Dana Alokasi Khusus (DAK) 93.407.362.000,00 2.953.914.605,00 3,16 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 11 1 . 2 . 1 . 6 Dana Desa 83.409.792.000,00 40.989.780.050,00 49,14 1 . 2 . 2 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 1.053.033.276.000,00 360.885.610.705,00 34,27 1 . 2 . 2 . 1 Dana Otonomi Khusus 142.736.358.242,00 0,00 0,00% 1 . 2 . 2 . 2 Dana Perimbangan 0,00 1.475.429.700,00 0 1 . 2 . 3 Transfer Pemerintah Provinsi 9.054.425.599,00 1.502.197.730,00 16,59 1 . 2 . 3 . 1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 9.054.425.599,00 1.502.197.730,00 16,59 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 4.268.150.664,00 0 0 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 2 BELANJA 1.267.025.300.390,27 303.615.032.258,00 23,96 2 . 1 BELANJA OPERASI & MODAL 1.044.369.565.737. 28 265.010.070.438 25,38
30. 2.1. 1.02.01
31. 2.1. 1.03.01 Dinas Kesehatan RSUD kaimana 164.414.739.258,78 59.270.094.059,24 40.296.448.749,00 10.040.490.778,00 24,50 16,94
32. 2.1. 1.04.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 113.756.427.519,21 16.471.760.333,00 14,47
33. 2.1. 1.05.01
34. 2.1. 1.0601 Satuan Polisi Pamong Praja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9.698.295.372,00 5.282.434.026,00 2.114.500.938,00 641.367.139,00 21,80 12,14
35. 2.1. 1.07.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11.385.498.906,00 2.859.113.584,00 25,11
36. 2.1. 1.08.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.798.719.374,00 1.141.262.100,00 30,04
37. 2.1. 1.09.01 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12.318.422.756,00 2.534.591.339,00 20,57
38. 2.1. 2.10.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7.279.959.468,00 2.092.428.030,00 28,74
39. 2.1. 2.11.01 Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 14.288.938.569,00 2.478.694.951,00 17,34
40. 2.1. 2.12.01 Dinas Lingkungan Hidup 9.978.147.386,00 2.746.763.573,00 27,52
41. 2.1. 2.13.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.139.534.438,00 1.671.682.052,00 32,52
42. 2.1. 2.14.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 14.412.709.384,00 1.945.628.473,00 13,49
43. 2.1. 2.15.01 Dinas Perhubungan 34.924.348.973,00 2.851.248.731,00 8,16
44. 2.1. 2.16.01 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 8.280.175.024,00 1.962.478.034,00 23,7
45. 2.1. 2.17.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11.537.075.794,50 2.003.295.886,00 17,36
46. 2.1. 2.18.01 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 11.921.919.509,00 2.241.778.363,00 18,8
47. 2.1. 2.19.01 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 13.658.418.877,00 1.484.479.401,00 10,86
48. 2.1. 2.20.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5.560.842.542,58 2.042.786.050,00 36,73 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 12
49. 2.1. 3.21.01 Dinas Perikanan 16.033.700.926,02 2.770.409.448,00 17,27
50. 2.1. 1.01.01 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 302.535.266.059,76 74.978.429.985,00 24,78
51. 2.1. 3.22.01 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 18.097.153.447,54 4.018.741.381,00 22,2
52. 2.1. 4.23.01 Sekretariat Daerah 85.936.010.325,00 25.230.903.353,00 29,36
53. 2.1. 4.24.01 Sekretariat DPRD 48.926.052.109,00 13.389.784.232,00 27,36
54. 2.1. 4.25.01
55. 2.1. 4.26.01
56. 2.1. 4.27.01 Distrik Kaimana Kelurahan Kaimana Kota Kelurahan Krooy 15.044.961.362,00 1.327.789.550,00 1.465.246.480,00 4.295.238.028,00 112.500.000,00 98.480.000,00 28,54 8,47 6,72
57. 2.1. 4.28.01 Distrik Teluk Arguni 5.634.799.383,00 2.271.881.740,00 40,31
58. 2.1. 4.29.01 Distrik Teluk Etna 3.397.190.119,00 944.857.117,00 27,81
59. 2.1. 4.30.01 Distrik Buruway 4.248.703.458,00 1.732.469.951,00 40,77
60. 2.1. 4.31.01 Distrik Kambrau 4.028.442.179,00 1.380.011.532,00 34,25
61. 2.1. 4.32.01 Distrik Yamor 3.494.901.676,00 830.031.923,00 23,74
62. 2.1. 4.33.01 Distrik Arguni Bawah 4.420.130.442,00 1.406.708.777,00 31,82
63. 2.1. 4.34.01 Inspektorat 14.476.515.151,64 2.321.951.119,00 16,03
64. 2.1. 4.35.01 BAPPEDA, Penelitian dan Pengembangan 18.054.194.977,00 3.538.956.427,00 19,6
65. 2.1. 4.36.01 Badan Pendapatan Daerah 8.831.403.976,00 2.374.479.558,00 26,88
66. 2.1. 4.37.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 201.507.876.950,00 44.133.817.751,00 21,9
67. 2.1. 4.38.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur 11.306.049.277,00 2.101.419.496,00 18,58 2 . 3 BELANJA TAK TERDUGA 52.099.613.552,00 955.800.000,00 1,83 2 . 3 . 1 Belanja Tak Terduga 52.099.613.552,00 955.800.000,00 1,83 SURPLUS / (DEFISIT) (87.140.647.095,27 123.710.108.099,00 141,96 3 PEMBIAYAAN 87.140.647.095,27 (685.000.000.00) (0,78) 3 . 1 PENERIMAAN DAERAH 87.140.647.095,27 0,00 0,00 3 . 1 . 1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 87.140.647.095,27 0,00 0,00 PEMBIAYAAN NETTO 87.140.647.095,27 (685.000.000,00) (0,78) SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 0,00 123.025.108.099,00 0,00 Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kaimana, 2025 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 13 Berdasarkan Data Realisasi Anggaran di atas bahwa realisasi pendapatan pada Triwulan II sebesar 35,51 % (Rp.380.482.808.159,00) dari total pendapatan Rp.1.071.454.435.899,00 Sedangkan untuk belanja (Belanja operasional dan Modal, belanja tak terduga dan belanja transfer), realisasi belanja pada Triwulan II sebesar 23,59% (Rp.303.615.032.258,00 dari total belanja Rp.1.267.025.300.390,00). Untuk realisasi belanja berdasarkan OPD pelaksana, rata-rata realisasi belanja OPD (belanja operasi dan modal) adalah sebesar 23,96 %, persentase realisasi tertinggi adalah Distrik Buruway sebesar 40,77% (Rp. 1.732.469.951,00 dari total pagu anggaran Rp. 3.735.070.988,00) dan persentase realisasi ter-rendah adalah Kelurahan Kaimana Krooy dengan realisasi keuangan 6,72% (Rp.98.480.000,00 dari total pagu anggaran (Rp. 1.465.246.480,00). 2.2 Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah Realisasi kinerja program perangkat daerah adalah tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan program kegiatan yang telah direncanakan oleh instansi Pemerintah Daerah dalam satu periode (satu tahun). Ini mencerminkan seberapa efektif dan efisien program tersebut dijalankan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD, Renstra, dan Renja. Realisasi kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 14 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp JUMLAH PAGU PROGRAM 46.708.740.508 1.457.963.285 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota Nilai SAKIP Persentase Penyelengaraan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 85% 100% 100% 100% 41.947.829.510 97% 12.735.921.025 100% 100% 100% 100% 82% 7.067.934.797 0% 761.010.675 0% 0 0% 761.010.675 0% 13.496.931.700 32% DPPKP Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 1 Dok 182.471.800 1 Dok 25.950.000 1 Dok 33.080.000 0 Dok 18.720.550 0 Dok 0% 18.720.550 0% 44.670.550 24% DPPKP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya dokumen Renstra dan Renja OPD 7 Dok 99.472.000 21.980.000 0 Dok - 0 Dok - 0% 0% DPPKP Koodinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Kinerja OPD 6 Dok 82.999.800 1 Dok 25.950.000 1 Dok 11.100.000 0 Dok 5.545.000 0 Dok 0% 6 0% 37.040.000 45% DPPKP Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.665.974.926 8.358.827.702 4.251.829.497 0% 0% 0% 8.358.827.702 39% DPPKP Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah bulan Pembayaran gaji ASN 72 Bln 16.953.922.126 12 bulan 6.334.843.202 12 bulan 3.565.678.497 3 Bln 925.169.444 3 Bln 1.098.647.280 0% 6 0% 8.540.389.691 50% DPPKP Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah tenaga Kontrak/Penerima honor 152 org 4.655.676.000 33 orang 2.005.174.500 30 orang 677.271.000 30 org 89.247.000 0 0 0% 89.247.000 0% 2.094.421.500 45% DPPKP Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan 12 Lap 56.376.800 1 laporan 18.810.000 1 laporan 8.880.000 0 Dok 0 0 Laporan 4.440.000 0% 4.440.000 0% 23.250.000 41% DPPKP Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.506.414.000 3.299.745.858 565.148.000 0% 3.299.745.858 73% DPPKP Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - 1 tahun 30.230.000 1 tahun 14.920.000 0 0 - 30.230.000 DPPKP Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor 96.203 ltr 883.950.000 14.560 liter 381.921.325 4405 ltr 268.320.000 0 ltr 2.656 60.568.500 60.568.500 452.009.825 51% DPPKP Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 72 bulan 150.992.000 12 bulan 104.145.000 55.000 lembar 69.800.000 8.900 4.450.000 4.450.000 113.095.000 75% DPPKP Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 269 orang 3.471.472.000 42 orang 2.783.449.533 42 orang 1.211.334.800 42 orang 169.291.900 92.580.000 3.045.321.433 88% DPPKP Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 988.961.800 821.366.840 332.107.400 821.366.840 83% DPPKP Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 72 bulan 71.850.000 500 lembar 16.470.000 500 lembar 6.000.000 83 1.000.000 125 1.500.000 2.500.000 18.970.000 26% DPPKP Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72 bulan 392.784.000 12 bulan 120.054.490 12 bulan 70.200.000 3 bln 4.347.150 3 bln 5.350.650 9.697.800 132.762.790 34% DPPKP Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 72 bulan 44.000.000 12 bulan 123.213.800 12 bulan 56.248.000 - 0% - - 123.213.800 280% DPPKP Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor 72 bulan 480.327.800 12 bulan 561.628.550 12 bulan 199.659.400 3 bln 11.115.940 3 bln 35.138.820 46.254.760 620.514.550 129% DPPKP Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.970.000.000 - - 0% DPPKP Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 51 Org 100.000.000 - - 0% DPPKP Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 65 orang 1.870.000.000 - - 0% DPPKP Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 165.104.000 - - - 0% DPPKP Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel 112 unit 165.104.000 - - 0% DPPKP Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 733.818.000 230.030.625 122.090.000 0% - 230.030.625 31% DPPKP Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 72 bulan 414.380.000 12 bulan 115.804.477 12 bulan 56.880.000 3 bln 2.240.000 3 bln 1.605.000 3.845.000 119.649.477 29% DPPKP Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6 Tahun 239.698.000 77.811.148 4 gedung 46.900.000 1 gedung 955.000 955.000 78.766.148 33% DPPKP Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya 104 unit 79.740.000 4 gedung 36.415.000 100 unit 18.310.000 43 Unit 7.910.000 7.910.000 46.325.000 58% DPPKP Program Kawasan Permukiman - 300.000.000 - - 0% DPPKP Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - 300.000.000 - - 0% DPPKP Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% 81.209.000 9 Dok 81.209.000 6 65.934.800 24% 16.034.00 33% 21.676.0 41% 37.710.0 0% 118.919.000 Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota - 300.000.000 - - 0% DPPKP Program Kawasan Permukiman 1.000.000.000 246.422.301.087 36.328.729.599 - 246.422.301.087 24642% DPPKP Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 1.000.000.000 1.000.000.000 40.300.000 - 1.000.000.000 100% DPPKP Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tersedianya dokumen RP3KP dan RP2KPKP 1 Dok 1.000.000.000 2 Dokumen 1.000.000.000 1 kegiatan 30.000.000 - - - 1.000.000.000 100% DPPKP Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 13.944.462.421 245.422.301.087 36.328.729.599 - 245.422.301.087 1760% DPPKP Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 773 unit 13.444.462.421 27 Kampung/637 unit 245.422.301.087 27 Kampung/715 Unit 36.265.243.599 - 245.422.301.087 1825% DPPKP Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 15 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi dan Sikronisasi Pengendaliaan Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 2 Kegiatan 500.000.000 50 unit - 20 unit 16.650.000 - - 0% DPPKP Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Tersedianya Database Perumahan - 100% 46.836.000 - 0% DPPKP Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 4.873.350.743 0 - - 0% DPPKP Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 77 Unit 4.873.350.743 0 - - 0% DPPKP Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 9.000.000.000 0 - - 0% DPPKP Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk enunjang Fungsi Hunian Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjangi Fungsi Hunian 10% 9.000.000.000 0 - - 0% DPPKP Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 5.153.066.253 5.101.125.112 3.012.076.112 0 - 5.101.125.112 99% DPPKP Penyelesaian masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemrintah Daerah Kabupaten/Kota 5.153.066.253 61 658 m2 5.101.125.112 3.012.076.112 0 - 5.101.125.112 99% DPPKP Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 100000 m2 4.153.066.253 61,658m2 5.068.375.112 100.000 m2 2.991.576.112 6154 m2 184.092.000 5739 m2 171.692.000 355.784.000 5.424.159.112 131% DPPKP Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah GantiKerugiandanSantunanTanah untukPembangunanolehPemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100 sertifikat 1.000.000.000 100 sertifikat 32.750.000 100 sertifikat 20.500.000 0 0 42.750.000 4% DPPKP Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : JULAH PAGU PROGRAM 2025 9.324.260.043 1 Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Daerah PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Meningkatnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah 37.345.374.550 7.340.201.395 7.572.292.043 0% 6 bln 2.374.497.558,00 0% 2.374.497.558 0% 9.714.698.953 26% BAPENDA 18.989.241.916 12 bln 2.427.207.911 3.807.262.720 6 bln 2.329.525.558,00 2.329.525.558 4.756.733.469 25% BAPENDA Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN/ Insentif Jumlah ASN / Kontrak 12 Bln 18.989.241.916 12 bln 2.427.207.911 3.807.262.720 6 bln 2.329.525.558,00 2.329.525.558 4.756.733.469 25% BAPENDA 2.836.165.000 317.104.350 553.663.000 0 0% - 0% - 0% 317.104.350 11% BAPENDA Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah Alat Listrik dan Penerangan kantor 12 Bln 176.150.000 12 bln 44.127.350 35.230.000 0 6 bln 4.772.779,00 0% 4.772.779 0% 48.900.129 28% BAPENDA Penyediaaaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Media, iklan online,iklan RRI 12 Bln 134.930.000 12 bln 23.916.000 26.986.000 7 bln 0% - 0% 23.916.000 18% BAPENDA Dukungan Pelaksanaan sitem pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah System 12 Bln 1.542.850.000 12 bln 110.622.000 295.000.000 0 8 bln - 0% - 0% 110.622.000 7% BAPENDA Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Peralatan Kerja 12 Bln 982.235.000 12 bln 138.439.000 196.447.000 0 9 bln 9.990.000,00 0% 9.990.000 0% 148.429.000 15% BAPENDA 885.900.000 19.714.160 303.400.000 - 19.714.160 2% BAPENDA Penyediaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah Peralatan kerja dan kendaraan operasional 12 Bln 675.900.000 12 bln - 261.400.000 0 26.217.300,00 26.217.300 26.217.300 4% BAPENDA Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah peralatan dan Mesin ysng dirawat 12 Bln 210.000.000 12 bln 19.714.160 42.000.000 0 - 0 19.714.160 9% BAPENDA BAPENDA Penyediaan jasa surat Menyurat Jumlah surat menyurat dan materai 12 Bln 56.000.000 12 bln 1.950.000 11.200.000 3.818.000,00 1.950.000 3% BAPENDA Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan Listrik Jumlah paket data dan rekening listrik 12 Bln 637.350.000 12 bln 106.470.369 127.470.000 38.569.520,00 106.470.369 17% BAPENDA Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Pelayanan 12 Bln 9.765.853.634 12 bln 695.811.615 2.144.371.323 113.909.500,00 695.811.615 7% BAPENDA Peningkatan Kapasitas sumber daya pemungut pajak dan retribusi Daerah Jumlah ASN / Kontrak yang profesional 10 org 415.250.000 10 org - 83.050.000 - 0% BAPENDA Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Realisasi 6 bln dan Prognosis 2 tw 116.000.000 6.750.000 24.000.000 6.750.000 6% BAPENDA Penataan dan pengolahan Administrasi kepegawaian 12 Bln 175.000.000 - 0% BAPENDA Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem informasi kepegawaian 12 Bln 159.000.000 4.110.000 31.000.000 1.710.000,00 4.110.000 3% BAPENDA Penyediaan Pakaian Dinas beserta atributnya 12 Bln 136.000.000 61.750.000 - 0% BAPENDA 1.560.893.114 - 0% BAPENDA Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan,pajk dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah BBM, surat-surat kendaraan dan pemeliharaan kendaraan dinas 12 Bln 986.114.000 238.866.520 196.625.000 77.960.600,00 238.866.520 24% BAPENDA Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 16 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Jumlah bangunan yang rahabilitasi 1 paket 967.500.000 47.834.900,00 - 0% BAPENDA

2.Persentase PAD terhadap pendapatan 1.751.968.000 - BAPENDA Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - BAPENDA Perencanaan pengelolaan pajak daerah Jumlah Produk Hukum 366.150.000 75.230.000 - 0% BAPENDA Perencanaan pengelolaan Retribusi daerah Jumlah Produk Hukum 636.500.000 327.400.000 - 0% BAPENDA Pendataan dan pendaftaran objek pajak Deaerah Jumlah identifikasi objek pajak 636.250.000 127.250.000 17.100.000,00 - 0% BAPENDA Pelayanan Penyuluhan dan penyebarluasankebijakan pajak daerah Jumlah iklan dan sosislisasi 567.160.000 93.268.000 25.151.000,00 - 0% BAPENDA Penagihan Pajak Daerah Jumlah SPPD penagihan pajak 963.620.000 196.910.000 41.990.000,00 - 0% BAPENDA Pengendalian,pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Jumlah Pemeriksaan Pajak Daerah 439.600.000 76.000.000 44.840.000,00 - 0% BAPENDA Penelitian dan verifikasi data pelaporan pajak daerah Jumlah rekonsiliasi 335.860.000 52.500.000 32.833.000,00 - 0% BAPENDA Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah hadiah dan panutan PBB-P2 893.950.000 178.790.000 - 0% BAPENDA Pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/ kota Jumlah koordinasi dan konsultasi 152.500.000 30.500.000 - 0% BAPENDA Penilaian PBB-P2 serta BPHTB Jumlah objek pajak baru 464.900.000 92.980.000 22.800.000,00 - 0% BAPENDA Pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah Jumlah konsultasi pendaftaran WP/WR 270.000.000 54.000.000 - 0% BAPENDA Penetapan wajib Retribusi Jumlah ketetapan Retribusi Daerah 270.000.000 54.000.000 - 0% BAPENDA Penetapan Wajib Pajak Jumlah ketetapan pajak daerah 1.201.700.000 240.340.000 8.928.000,00 - 0% BAPENDA Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Data 251.100.000 50.220.000 - 0% BAPENDA Penyelesaian Keberatan Pajak Jumlah Keberatan yang diselesaikan 225.000.000 45.000.000 4.750.000,00 - 0% BAPENDA Penyediaan Sarana dan prasarana pengelolaan Pajak Daerah Jumlah garis parkir retribusi tempat khusus parkir 172.740.000 57.580.000 0% 0 0% - 0% BAPENDA Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : JUMLAH AGU PROGRAM 2025 238.626.025.058 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 836.408.124.839 0 178.731.434.319 3 235.845.033.455 0 28.822.697.995 0 45.109.268.801 0 73.931.966.796 0 260.823.080.449 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pesentase Penyelenggaraa n Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 510.647.679.472 0 114.976.695.913 34,59% 147.415.553.108 0 27.965.808.392 0 38.309.355.268 0 66.275.163.660 0 180.939.254.573 0 35% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersediannya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 0 578.596.000 6 dok 910.111.840 2 dok 78.832.000 0 0 1 dok 79.900.000 0 79.900.000 0 990.011.840 0 171% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 4 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2Dok 455.055.920 3 dok 78.832.000 3 dok 0 1 dok 41.450.000 41.450.000 496.505.920 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 35.350.000 0 0 1 dok 38.450.000 38.450.000 73.800.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 Dok 419.705.920 0 0 0 0 0 419.705.920 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 7 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Realisasi Anggaran Persentasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 0 486.431.814.623 0 108.577.566.973 100% 140.894.890.242 27.092.733.851 38.229.455.268 65.322.189.119 173.899.756.092 36% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1 Thn 100.312.897.473 83,77% 140.894.890.242 1 thn 26.929.622.851 1 thn 38.103.755.268 65.033.378.119 165.346.275.592 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Thn 8.264.669.500 1 thn 163.111.000 1thn 125.700.000 288.811.000 8.553.480.500 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 12 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 laporan 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 17 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 13 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan manajemen 0 1.703.069.600 0 0 0 69.658.420 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 14 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 0 2 dok 69.658.420 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 15 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 16 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan layanan administrasi umum 0 14.879.313.893 0 3.643.858.100 0 3.308.521.579 252.583.744 0 241.843.744 3.839.986.844 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 17 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 69 Unit 348.898.200 3.308.521.579 0 0 0 0 0 348.898.200 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 18 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Thn 45.715.000 1thn 10.740.000 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 19 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 paket 1.079.014.900 1 paket 60.400.000 0 0 60.400.000 1.139.414.900 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 26 dok 59.760.000 0 20.000.000 0 0 20.000.000 79.760.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 21 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 312 Lap 2.110.470.000 0 161.443.744 0 0 161.443.744 2.271.913.744 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 22 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan layanan penunjang 0 4.841.035.356 0 813.994.000 0 1.507.573.877 278.353.997 0 0 0 278.353.997 1.092.347.997 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 dok 521.259.000 1 dok 1.507.573.877 1 dok 18.500.000 0 0 18.500.000 539.759.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 24 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1dok 206.160.000 1 dok 1 dok 152.693.997 0 0 152.693.997 358.853.997 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1dok 86.575.000 1 dok 1 dok 107.160.000 0 0 107.160.000 193.735.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 26 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase penyediaan barang penunjang 0 2.213.850.000 0 1.031.165.000 89,19% 1.556.076.990 342.136.800 0 0 342.136.800 1.117.151.800 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 27 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 dok 35.380.000 1 dok 1.556.076.990 1 dok 14.100.000 0 0 14.100.000 49.480.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 dok 579.145.000 1 dok 1 dok 308.536.800 0 0 308.536.800 887.681.800 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 29 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 unit 80.950.000 0 0 80.950.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 31 Pemeliharaan Aset tetap lainnya jumlah aset tetap lainnya 1 Lap 256.150.000 1 lap 1 lap 0 0 0 0 32 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 dok 79.540.000 1 dok 1 dok 19.500.000 0 0 19.500.000 99.040.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 33 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMP Angka Putus Sekolah SD % Satuan Pendidikan dalam Rapor Mutu SMP APK SD % Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK APM SMP % Guru Bersertifikat SMP % Guru Bersertifikat SD % Guru Bersertifikat TK APK SMP APM SD 0 325.660.445.367 0 63.454.738.406 0 88.429.480.347 0 856.889.603 0 6.799.913.533 0 7.656.803.136 0 79.883.825.876 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 34 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar % Biaya personil siswa SD % Guru/Tutor sesuai kualifikasi SD % Kepala satuan pendidikan sesuai standar SD % Pemenuhan Guru SD % Perlengkapan siswa SD Rasio Ketersediaan SD terhadap PUS % Ruang kelas SD dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi SD 0 159.240.055.131 0 29.830.742.140 0 28.752.171.605 823.109.603 478.113.866 1.301.223.469 25.906.533.841 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 35 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 Ruang 1.227.611.324 0 0 0 0 0 1.227.611.324 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 36 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 3 Ruang 2.100.557.442 0 0 0 0 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 18 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp 28.752.171.605 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 37 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 406.161.253 0 0 0 0 0 406.161.253 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 38 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 4117 M2 3.559.198.921 0 0 0 0 0 3.559.198.921 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 39 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 10 Unit/Kopel 5.657.285.775 0 0 0 0 0 5.657.285.775 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 40 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 199 Paket 262.307.860 0 0 0 0 0 262.307.860 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 41 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 3077 unit 923.936.000 0 0 0 0 0 923.936.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 42 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 43 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 15 orang 547.090.000 0 0 0 0 0 547.090.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 44 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 75 guru 2.815.512.500 0 0 0 0 0 2.815.512.500 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 45 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 91 orang 636.660.000 0 0 0 0 0 636.660.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 46 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 13 Pkt/sklah 380.000.000 0 0 93.760.000 93.760.000 473.760.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 47 Rehabilitasi sedang/berat Ruang kelas jumlah Rehabilitas sedang/berat 4 Ruang 119.343.350 0 0 0 0 0 0 48 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 49 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 50 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 1 ruang 1.549.131.739 0 0 0 0 0 1.549.131.739 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 51 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah pembangunan kesehatan sekolah 1 Ruang 414.289.326 0 0 0 0 0 52 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 53 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 54 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0 0 138.214.049 0 129.600.000 267.814.049 267.814.049 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 55 Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 56 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 57 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 58 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 59 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 0 1 dok 393.290.554 1 dok 254.753.866 648.044.420 648.044.420 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 60 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 94 sekolah 423.015.000 291.605.000 0 291.605.000 714.620.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 61 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 62 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 72 m2 1.351.241.650 0 0 0 0 63 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 90 sekolah 6.217.400.000 0 0 0 0 0 6.217.400.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 64 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 65 Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Pengadaan perlengakapan siswa 2300 siswa 1.240.000.000 0 0 0 0 0 1.240.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 19 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 66 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama % Biaya personil siswa SMP % Guru/Tutor sesuai kualifikasi SMP % Kepala satuan pendidikan SMP sesuai standar % Pemenuhan Guru / Tutor SMP % Pemenuhan T.Kependidikan SMP % Perlengkapan siswa SMP Rasio Ketersediaan SMP terhadap PUS % Ruang kelas SMP dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi 0 92.600.002.774 0 18.642.446.455 0 20.497.938.603 0 29.280.000 0 1.969.387.000 0 1.998.667.000 20.641.113.455 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 67 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 unit 1.223.811.251 20.497.938.603 0 0 0 0 0 1.223.811.251 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 68 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 69 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 70 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 1 Ruang 808.988.985 0 0 0 0 0 808.988.985 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 71 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 1.878.582.343 0 0 0 0 0 1.878.582.343 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 72 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Paket 937.997.074 0 0 0 0 0 937.997.074 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 73 Pembangunan Asrama Sekolah jumlah Pembangunan asrama sekolah yang tersedia 1 Ruang 924.320.430 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 74 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 75 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 76 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 77 Perlengakapan Dasar buku teks Peserta didik Jumlah Buku teks peserta didik 1309 Buku 15.426.400 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 78 Pengadaan Alat Praktik dan peraga siswa jumlah pengadaan alat praktik dan peraga siswa 3 paket 91.100.000 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 79 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 100 set 466.200.000 0 0 0 0 0 466.200.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 80 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 15 unit 560.836.738 0 0 0 0 0 560.836.738 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 81 Pengadaan Perlengkapan siswa Jumlah Perlengkapan siswa yang tersedia 1550 siswa 1.240.000.000 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 82 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 9 asrama 8.058.150.000 0 0 1.842.720.000 1.842.720.000 9.900.870.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 83 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 100 peserta didik 388.250.860 0 0 0 0 0 388.250.860 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 84 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 13 org 473.336.500 0 0 0 0 0 473.336.500 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 85 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 60 org 961.229.351 0 0 0 0 0 961.229.351 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 86 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan ruangan Jumlah Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan yg tersedia 644 M2 299.508.000 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 87 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagian peserta didik jumlah proses Belajar dan Ujian bagian peserta didik 19 sekolah 223.608.523 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 88 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 89 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 0 0 0 111.067.000 111.067.000 111.067.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 90 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 91 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 20 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 92 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0 1 Lap 29.280.000 1 lap 15.600.000 44.880.000 44.880.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 93 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 94 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 95 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 96 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 97 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 98 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 99 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 100 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Jumlah Alat Praktik dan Peraga yang Tersedia 3 paket 91.100.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 101 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 102 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % Biaya personil siswa TK % Guru/Tutor sesuai kualifikasi TK % Kepala satuan pendidikan sesuai standar TK % Pemenuhan Guru / Tutor TK % Perlengkapan siswa TK Rasio Ketersediaan PAUD terhadap PUS % Ruang kelas PAUD Non Formal dalam kondisi baik % Ruang Kelas TK dalam Kondisi Baik % Satuan pendidikan PAUD non Formal terakreditasi % Satuan Pendidikan Terakreditasi TK 0 26.442.846.582 0 2.290.302.200 0 10.225.839.388 0 0 0 178.312.200 0 178.312.200 0 2.468.614.400 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 103 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 3 item 268.900.000 10.225.839.388 0 0 0 0 0 268.900.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 104 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 105 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 106 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 107 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 28 org 991.647.000 0 0 0 0 0 991.647.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 108 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 109 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 38 org 530.307.200 0 0 0 178.312.200 178.312.200 708.619.400 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 110 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 111 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 112 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 113 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1000 org 499.448.000 0 0 0 0 0 499.448.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 114 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 115 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 1 unit 2.003.811.831 0 0 0 0 0 2.003.811.831 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 116 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 368 m2 314.461.110 0 0 0 0 0 314.461.110 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 21 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 117 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 448 m2 385.680.000 0 0 0 0 0 385.680.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 118 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 1000 org 360.000.000 0 0 0 0 0 360.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 119 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 16 lembaga 289.500.000 0 0 0 0 0 289.500.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 120 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan % Biaya personil siswa Kesetaraan % Guru/Tutor sesuai kualifikasi Kesetaraan % Kepala satuan pendidikan sesuai standar Kesetaraan % Pemenuhan Guru / Tutor Kesetaraan % Pemenuhan T.Kependidikan Kesetaraan % Perlengkapan Peserta Kesetaraan % Ruang kelas Kesetaraan dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi Non Formal 0 3.739.178.500 0 900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000.000 24% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 121 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1 thn 900.000.000 0 0 0 0 0 900.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 122 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 1 thn 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 123 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 124 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas % Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan PPDB % Perlengkapan Siswa SMA Rasio Ketersediaan SMA terhadap PUS % Ruang kelas SMA dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Pelaksana Assesmen Nasional % Satuan Pendidikan Terakreditasi SMA 0 23.807.544.900 0 4.553.926.090 0 16.062.668.349 4.500.000 0 1.256.810.000 1.261.310.000 0 5.815.236.090 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 125 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 0 16.062.668.349 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 126 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 127 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun 1 ruang 683.663.800 0 0 0 0 0 683.663.800 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 128 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 129 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 130 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 131 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 0 0 0 0 129.560.000 129.560.000 129.560.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 132 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 4 sklah 976.297.290 0 0 0 887.250.000 887.250.000 1.863.547.290 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 133 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 134 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 135 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 136 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 66 guru 2.393.965.000 0 0 0 0 0 2.393.965.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 137 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 138 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1 Lap 500.000.000 0 0 0 0 0 500.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 139 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 140 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 141 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 22 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 142 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 0 0 0 4.500.000 0 0 4.500.000 4.500.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 143 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 144 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 145 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas 0 0 0 0 0 240.000.000 240.000.000 240.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 146 Pembangunan Asrama Sekolah jumlah asrama 1 unit 358.950.000 0 0 358.950.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 147 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan % Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan Penerimaa Peserta Didik Baru (PPDB) % Perlengkapan Siswa SMK Rasio Ketersediaan SMK terhadap PUS % Ruang kelas SMK dalam kondisi Baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi SMK 0 11.884.376.980 0 773.990.080 6.425.199.902 0 0 441.290.467 0 441.290.467 0 1.215.280.547 10% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 148 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 0 6.425.199.902 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 149 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 150 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 151 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 152 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 153 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 154 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 155 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 3 sklah 773.990.080 0 0 0 150.000.000 150.000.000 923.990.080 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 156 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 157 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 158 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0 0 0 0 0 168.600.000 168.600.000 168.600.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 159 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0 0 0 0 0 122.690.467 122.690.467 122.690.467 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 160 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 161 Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota 43 org 228.594.500 0 0 0 0 228.594.500 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 162 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 68 guru 2.522.334.000 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 163 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota % Tersediannya bantuan Fasilitas bagi pendidikan diluar kewenangan 0 7.946.440.500 0 1 Tahun 0 6.465.662.500 0 0 0 2.476.000.000 0 2.476.000.000 0 0 0% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 164 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 tahun 6.465.662.500 0 0 2.476.000.000 2.476.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 165 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - 100.000.000 0 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 166 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas - 100000000 0 200.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 167 Penyusunan Buku teks pelajaran muatan lokal sekolah dasar jumlah peyusunan buku tks sekolah dasar 1000 buku 100.000.000 0 0 0 0 #DIV/0! DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 168 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun 100.000.000 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 23 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 169 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun 100.000.000 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 170 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indeks Distribusi Guru Proporsi PTK Penggerak Proporsi PTK Bersertifikat % Kecukupan ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 171 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan % Jumlah Ketersediaan guru sesuai dengan angka kebutuhan pada satuan pendidikan yang dikelola pemda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 172 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 173 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 174 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan % Jumlah Ketersediaan guru sesuai dengan angka kebutuhan pada satuan pendidikan yang dikelola pemda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 175 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 176 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 177 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0 22.699.679.098 0 12.874.859.046 0 6.275.063.902 0 962.051.000 0 4.072.750.000 0 5.034.801.000 0 4.495.521.000 20% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 178 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Cakupan Pembinaan Organisasi Pemuda 0 1.680.678.000 0 1.784.943.846 0 467.984.402 0 0 0 539.280.000 0 539.280.000 0 0 0% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 179 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Cakupan bantuan kewirausahaan Cakupan pelatihan kewirausahaan % Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan % Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi pemuda 0 1285524000 0 1.784.943.846 0 467.984.402 0 0 0 539.280.000 0 539.280.000 0 0 0% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 180 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera jumlah Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 318.845.000 87 org 769.703.846 391.675.402 0 0 0 0 0 0% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 181 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota jumlah Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 76.309.000 1 Dok 500.000.000 76.309.000 0 0 0 0 0 0% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 182 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Daya saing pemuda pelapor jumlah kab/kota penyelenggraan dan kapasitas daya saing pemuda pelapor 532 org 266.620.000 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 183 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan jumlah perlindungan pemuda, advokasi, akses, pengembangan diri, penggunaan prasarana dan sarana tanpa diskirinatif, partisipasi pemuda dalamm proses perecanaan, pelaksanaaan 150 org 63.550.000 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 184 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota jumlah Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota 110 unit 71.470.000 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 185 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda jumlah Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 81 org 113.600.000 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 186 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 187 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 188 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 189 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 190 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 0 0 0 0 0 539.280.000 539.280.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 191 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Cakupan Pembinaan Olahraga 0 21.019.001.098 0 11.089.915.200 0 5.807.079.500 0 962.051.000 0 3.533.470.000 0 4.495.521.000 0 4.495.521.000 21% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 192 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten 0 0 0 0 0 0 0 962.051.000 0 0 0 962.051.000 0 962.051.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 24 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 193 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 0 0 0 0 0 962.051.000 0 0 962.051.000 962.051.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 194 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 2.821.916.000 0 1.532.264.500 0 876.532.000 0 0 0 183.470.000 0 183.470.000 0 183.470.000 7% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 195 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan jumlah Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 270 org 755.254.500 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 196 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi jumlah Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 2 unit 698.924.100 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 197 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat jumlah Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 1 dok 298.993.000 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 198 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 876.532.000 0 0 0 183.470.000 183.470.000 183.470.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 199 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Cakupan Pembinaan Atlet Muda 0 1.867.349.500 0 0 1.046.155.500 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 200 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 1.046.155.500 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 201 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Jumlah Organisasi Olahraga yang dibina 0 12.900.000.000 0 3.300.000.000 0 3.350.000.000 1 dok 0 1 dok 3.350.000.000 0 3.350.000.000 0 3.350.000.000 26% DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 202 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 3.300.000.000 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 203 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 0 0 3.350.000.000 1 dok 0 1 dok 3.350.000.000 3.350.000.000 3.350.000.000 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 204 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 0 0 0 0 0 34.392.000 0 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 205 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah olahraga rekreasi yang dikembangkan 2.054.949.798 1 Dok 1.101.198.100 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 206 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi jumlah Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1 Dok 103.281.000 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 207 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 34.392.000 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 208 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Cakupan Pembinaan Kepramukaan 0 1.374.785.800 0 0 0 500.000.000 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 209 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Organisasi Pramuka Aktif 0 1.374.785.800 0 0 0 500.000.000 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 210 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 0 0 500.000.000 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 211 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 1 organisasi 150.000.000 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 212 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan' 1 organisasi 150.000.000 0 0 0 0 0 0 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 12.749.969.384 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.936.224.729 8.731.315.384 745.203.293 1.605.289.135 2.350.492.428 14.286.717.157 256% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 746.010.000 43.600.000 45.475.000 - 13.525.000 13.525.000 0% 57.125.000 8% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 746.010.000 43.600.000 3 Dokumen 30.975.000 900.000 900.000 44.500.000 6% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - - 1 Laporan/ 100 % 14.500.000 12.625.000 12.625.000 12.625.000 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 25 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.717.120.000 10.227.852.800 6.889.185.284 745.203.293 1.200.425.180 1.945.628.473 12.173.481.273 181% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6.717.120.000 6.218.937.200 35 org/bln 5.276.757.284 707.943.293 1.126.187.180 1.834.130.473 8.053.067.673 120% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 4.008.915.600 1 Dokumen 1.612.428.000 37.260.000 74.238.000 111.498.000 4.120.413.600 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 16.011.236.000 - 182.482.600 - - - - 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 223.214.000 - 40 Set 32.000.000 - - 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15.788.022.000 - 99 Orang/ 100% 150.482.600 - - 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.182.500.000 746.399.753 756.523.000 - 323.457.420 323.457.420 1.069.857.173 21% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 590.400.000 253.951.908 1 Paket/ 100% 145.000.000 47.686.600 47.686.600 301.638.508 51% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 258.000.000 83.458.600 1 Paket/ 100% 35.500.000 14.292.700 14.292.700 97.751.300 38% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4.334.100.000 408.989.245 4 Laporan/ 100 % 576.023.000 261.478.120 261.478.120 670.467.365 15% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.338.830.000 - - - - - - 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jabatan Eselon III 900.750.000 - - - - - - - - - - 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya J'umlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1.438.080.000 - 1 Unit / 100% 870.000.000 - - - - - - 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.446.330.800 617.572.576 566.369.500 - 42.031.535 42.031.535 659.604.111 27% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 135.468.000 19.940.000 1 Laporan / 100% 10.250.000 - - 2.100.000 2.100.000 22.040.000 16% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1.044.000.000 264.435.956 1 Laporan / 100% 148.400.000 - - 24.206.535 24.206.535 288.642.491 28% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.266.862.800 333.196.620 1 Laporan / 100% 407.719.500 - - 15.725.000 15.725.000 348.921.620 28% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.667.172.000 300.799.600 291.280.000 - 25.850.000 25.850.000 326.649.600 20% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 914.880.000 195.486.600 6 Unit / 100% 152.170.000 - 16.350.000 16.350.000 211.836.600 23% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 752.292.000 105.313.000 6 Unit / 100% 139.110.000 - 9.500.000 9.500.000 114.813.000 15% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 29.889.789.000 1.617.799.200 710.664.000 - 7.000.000 7.000.000 1.624.799.200 5% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 29.889.789.000 1.617.799.200 710.664.000 - 7.000.000 7.000.000 1.624.799.200 5% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Terciptanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kampung 5.113.248.000 - - - - - - 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 1.897.029.000 146.840.000 6 Dokumen/ 84 Kampung 109.020.000 - 7.000.000 7.000.000 153.840.000 8% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Jumlah Kampung yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas aparat desa - 365.879.200 - - - 365.879.200 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Tersedianya dokumen perencanaan jangka RPJM Kampung 3.833.597.500 - - - - - 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 5.749.848.000 35.750.000 3 Dokumen/ 84 Kampung 70.370.000 - - - 35.750.000 1% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 2.000.000.000 478.130.000 1 Laporan/ 84 Kampung 386.484.000 - - - 478.130.000 24% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 26 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Kampung Yang Melakukan Pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung 1.500.000.000 - - - - - 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Terbentuknya BUMDES Sesuai Potensi dan Sumber Daya Lokal 220.348.500 - - - - - 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pembinaan Pemberdayaan dan Pembangunan Kampung Terciptanya Peningkatan Pemberdayaan dan Kualitas Pembangunan Kampung 5.108.748.000 - - - - - 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 4.466.970.000 591.200.000 7 Dokumen/ 84 Kampung 144.790.000 - - - 591.200.000 13% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - 937.619.280 2.946.000.000 - - - 937.619.280 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - 937.619.280 2.946.000.000 - - - 937.619.280 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - - 5 UNIT/ 100% 2.946.000.000 - - - - 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa - - 1 Dokumen / 100% 762.532.250 - - - - 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Fasilitasi Penyelenggaraan Keterntraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa Jumlah Perangkat desa untuk BPJS - 937.619.280 - - - 937.619.280 0% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN 5.312.931.000 805.489.000 361.990.000 - 354.350.000 354.350.000 1.159.839.000 22% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Perkampungan 5.312.931.000 805.489.000 361.990.000 - 354.350.000 354.350.000 1.159.839.000 22% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa 5.312.931.000 805.489.000 84 lembaga kemsayarakatan /100 % 361.990.000 - 354.350.000 354.350.000 1.159.839.000 22% Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 9.460.244.581 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota Persentase kebutuhan operasional kantor/jumlah pegawai kantor 99% 68.218.917.580 CC B 94% 98% 28.554.605.748 100% 8.715.958.351 12% 1.021.150.287 30% 2.613.408.241 42% 3.634.558.528 47% 32.189.164.276 47% DLH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 16 140.000.000 76% 19.950.000 100% 21.190.700 21% 4.549.000 0% 21% 4.549.000 17% 24.499.000 17% DLH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RENJA 5 50.000.000 0 0 0 0 0% - 0 - - 0% - DLH Koordinas dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Dokumen LKIP 5 50.000.000 76% 19.950.000 1 lap 4.781.700 95% 4.549.000 0% 95% 4.549.000 49% 24.499.000 49% DLH Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Dokumen RENSTRA 1 10.000.000 0 0 2 dok 16.409.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% DLH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 30.000.000 0 0 0 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% DLH 62 Administrasi Keuangan Daerah Perangkat Daerah Persentase capaian keuangan perangkat daerah 100% 52.537.746.980 94% 98% 13.442.733.302 100% 6.275.196.861 13% 799.433.019 32% 2.023.977.938 45% 2.823.410.957 31% 16.266.144.259 31% DLH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS 100% 18.099.796.980 88% 99% 5.954.258.802 32 orang 3.524.148.361 23% 799.433.019 43% 1.525.540.938 66% 2.324.973.957 46% 8.279.232.759 46% DLH Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tersedianya honorarium PNS da Non PNS 100% 34.402.950.000 98% 98% 7.488.474.500 2 dok 2.746.944.000 0% - 18% 498.437.000 18% 498.437.000 23% 7.986.911.500 23% DLH Koordinas dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Tersedianya laporan keungan akhir tahun 5 Lap 17.500.000 0 - 1 lap 4.104.500 0% - 0% - 0% - 0% - 0% DLH Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan semesteran SKPD Tersedianya laporan keuangan semester 10 Lap 17.500.000 0 0 - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% DLH Administrasi kepegawaian perangkat daerah Persentase capaian administrasi kepegawaian perangkat daerah 100% 1.035.250.000 99% 483.805.447 100% 513.153.000 4% 21.350.288 38% 196.322.313 42% 217.672.601 68% 701.478.048 68% DLH Peyediaan pakaian dinas beserta atibut kelengkapannya Tersedianya baju dinas, baju batik, dan pakaian olah raga 3 jenis 50.600.000 99% 136.000.000 0 0% 0% 0% - 269% 136.000.000 269% DLH Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas fungsi Terlaksananya bimtek teknis pengelolaan limbah dan bimtek perencanaan IPAL 3 keg 704.250.000 98% 347.805.447 13 orang 513.153.000 4% 21.350.288 38% 196.322.313 42% 217.672.601 80% 565.478.048 80% DLH Sosialisasi peraturan perundang-undangan Terlaksananya sosialisasi pengelolaan limbah b3 dan proses persetujuan teknis 2 keg 280.400.000 0 0 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Administrasi umum perangkat daerah persentase capaian administrasi umum perangkat daerah 100% 7.498.434.000 69% 97% 485.191.965 100% 910.685.790 19% 170.011.221 17% 158.185.000 36% 328.196.221 11% 813.388.186 11% DLH Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 27 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik kantor/penerangan 100% 35.000.000 1 paket 8.723.617 1 paket 13.629.990 0% 0% 0% - 25% 8.723.617 25% DLH Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan - 2 paket 63.786.843 - 0% - 0% - 0% - 0% 63.786.843 0% DLH Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor 100% 824.734.000 99,7% 2 paket 135.058.908 30 paket 67.813.800 0% 0% 0% - 16% 135.058.908 16% DLH Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket logistik kantor yang disediakan 0 2 paket 746.100.000 23% 168.784.721 21% 156.463.000 44% 325.247.721 0% 325.247.721 0% DLH Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah ketersediaan kebutuhan cetak, pengandaan dan publikasi 100% 149.000.000 99% 2 paket 29.758.975 3 paket 16.600.000 7% 1.226.500 10% 1.722.000 18% 2.948.500 22% 32.707.475 22% DLH Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah ketersediaan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 35 distrik 4.077.500.000 44,7% 5 lap 246.863.623 15 lap 66.542.000 0% 0% 0% - 6% 246.863.623 6% DLH Jumlah ketersediaan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 100% 2.412.200.000 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 7 jenis 1.802.326.600 151.064.000 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan Jumlah ketersediaan kendaraan dinas operasional atau lapangan bagi aparatur 7 jenis 1.802.326.600 60 unit 151.064.000 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Penyediaan jasa penunjanh urusan pemerintah daerah Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan 100% 966.450.000 76% 95% 360.272.154 100% 291.698.000 6% 16.249.642 16% 48.004.170 22% 64.253.812 44% 424.525.966 44% DLH Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan surat menyurat 100% 29.250.000 100% 100% 12.450.000 1 lap 5.004.000 23% 1.150.000 20% 1.000.000 43% 2.150.000 50% 14.600.000 50% DLH Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Tersedianya kebutuhan internet, air dan listrik 100% 337.200.000 81% 94% 194.766.020 3 lap 164.400.000 9% 14.019.642 5% 9.027.350 14% 23.046.992 65% 217.813.012 65% DLH Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor, kebutuhan mkan dan minum dan bahan kebersihan kantor 100% 600.000.000 65% 96% 153.056.134 3 lap 122.294.000 1% 1.080.000 31% 37.976.820 32% 39.056.820 32% 192.112.954 32% DLH Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerinthan daerah Persentase realisasi pemeliharaan sarana dan prasarana 100% 4.238.710.000 98% 97% 3.633.348.453 100% 552.970.000 2% 9.557.117 34% 186.918.820 36% 196.475.937 90% 3.829.824.390 90% DLH Penyediaan jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan rutin/berkala kendaraan dinas operasional atau lapangan Tersedianya jasa pemeliharaan, pajak dan perizinan rutin/berkala kendaraan dinas operasional atau lapangan 100% 4.004.450.000 98% 98% 3.598.271.065 13 unit 485.480.000 1% 7.132.117 38% 186.568.820 40% 193.700.937 95% 3.791.972.002 95% DLH Pemeliharaan/rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya Tersedianya pemeliharaan gedung kantor 10 unit 150.000.000 99% 29.500.000 4 unit 56.280.000 0% 0% 0% - 20% 29.500.000 20% DLH Pemeliharaan/rehabilita sarana-prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Tersedianya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 15 jenis 84.260.000 58% 5.577.388 7 unit 11.210.000 22% 2.425.000 3% 350.000 25% 2.775.000 10% 8.352.388 10% DLH Program pengelolaan persampahan Jumlah persentase timbulan yang tertangani 64% 9.774.908.000 35% 100% 95% 99% 4.020.892.990 59% 669.286.230 0% 0% 0% - 41% 4.020.892.990 41% DLH Pengelolaan sampah Persentase cakupan pengelolaan sampah 64% 9.774.908.000 35% 100% 95% 99% 4.020.892.990 59% 669.286.230 0% 0% 0% - 41% 4.020.892.990 41% DLH Penyusunan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah daerah Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup (dokumen sampah) 2 dok 1.345.118.000 0 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali Tersedianya mesin daur ulang sampah 7 unit 350.000.000 0 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Penanganan sampah melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Tersedianya TPS permanen 6 unit 1.500.000.000 0 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Jumlah masyarakat, kelompok msyarakat atau pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat 16 kelompo k 70.140.000 100% 70.140.000 5 kelompok 500.000.000 0% 0% 0% - 100% 70.140.000 100% DLH Koordinasi dan singkronisasi penyediaan sarana- prasarana pengelolaan sampah Persentase koordinasi dan singkronisasi 100% 2.245.390.000 0 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Penyediaan saran dan prasarana pengelolaan sampah TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah sarana-prasarana pengelolaan sampah 94% 3.790.000.000 95% 587.097.390 7 unit 144.286.230 0% 0% 0% - 15% 587.097.390 15% DLH Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana peanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 2 unit 25.000.000 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PL Tsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah, dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan sarana-prasarana pengelolaan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PL Tsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah, dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 1500 ton 182.870.000 99% 182.129.500 0% 0% 0% - 100% 182.129.500 100% DLH Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemunuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah kabupaten/kota 30% 19.800.000 100% 19.800.000 0% 0% 0% - 100% 19.800.000 100% DLH Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemunuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah kabupaten/kota 2 lap 19.800.000 2 lap 19.800.000 0% 0% 0% - 100% 19.800.000 100% DLH Program pengendalian B3 dan Limbah B3 Persentase ketaatan kegiatan usaha yang memiliki izin PPLH 42% 897.000.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 Persentase tingkat pengelolan limbah b3 oleh pelaku usahakkegiatan 42% 897.000.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Persentase pelaku usaha yang menghasilkan limbah b3 42% 897.000.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Program pengendalian pecemaran da kerusakan lingkungan hidup Persentase indeks kuaalitas lingkungan hidup daerahh` 64% 3.915.050.000 93% 99% 1.091.856.311 0 75.000.000 0% 0% 0% - 28% 1.091.856.311 28% DLH Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Kualitas lingkungan hidup 64% 3.515.050.000 93% 99% 1.091.856.311 0 - 0% 0% 0% - 31% 1.091.856.311 31% DLH Koordinasi dan singkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air, udara, dan laut Tersedianya data kualitas udara, air, tanah dan pesisir pantai 2 dok 985.800.000 93% 99% 1.091.856.311 0 - 0% 0% 0% - 111% 1.091.856.311 111% DLH Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 28 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengelolaan laboratoriu lingkungan hidup daerah Tersedianya gedung laboratorium lingkungan 1 set 1.500.000.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Tersedia sarana-prasarana gedung laboratorium lingkungan 761.250.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Tersedianya alat ukur lingkunga portabel 10 unit 268.000.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Persentase tutupan lahan dengan fungsi ruang 64% 400.000.000 75.000.000 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Rehabilitasi hutan lahan Jumlah bibit bambu atau bibit lainnya utuk perlindungan lahan kritis atau sempadan sungai 2000 bibit 260.000.000 0.01 Ha 75.000.000 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Peningkatan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan Jumlah sumur resapan yang terbangun/tersedianya 20 buah 20.000.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Pengujian kualitas udara Ambien Jumlah titik pantau pengujian kualitas udara 24 titik 120.000.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Program perencanaan lingkungan hidup Tersedianya dokumen perenanaan lingkungan hidup 100% 1.825.100.000 100% 94% 98% 6.778.855.772 0 - 0% 0% 0% - 371% 6.778.855.772 371% DLH Penyelenggaraan RPPLH Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup 80% 927.900.000 94% 98% 2.899.001.068 0 - 0% 0% 0% - 312% 2.899.001.068 312% DLH Penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten kaimana Tersedianya dokumen RPPLH kabupten kaimana 1 dok 415.900.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Pengendalian pelaksanaan RPPLH Jumlah koordinasi dan singkronisasi pelaksanaan RPPLH 4 kali 512.000.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Penyeleggaraan KLHS Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup 40% 897.200.000 100% 94% 98% 3.879.854.704 0 - 0% 0% 0% - 432% 3.879.854.704 432% DLH Pembuatan dan pelaksanaan KLHS tata ruang Tersedianya dokumen KLHS ruang 1 dok 417.200.000 0 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/ kota yang disusun 1 dok 480.000.000 100% 94% 98% 3.879.854.704 0 0% 0% 0% - 808% 3.879.854.704 808% DLH Program keanekaragaman hayati Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup 64% 925.000.000 100% 79.995.000 0 - 0% 0% 0% - 9% 79.995.000 9% DLH Pengelolaan keanekaragaman hayati Jumlah pengelolaan keanekaragaman hayati 8 RTH 925.000.000 100% 79.995.000 0 - 0% 0% 0% - 9% 79.995.000 9% DLH Pengelolaan ruang terbuka hijau Penyediaan sarana-prasarana pengelolaan ruang terbuka hijau 8 RTH 925.000.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati 100% 79.995.000 0% 0% 0% - 0% 79.995.000 0% DLH Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan izin PPLH Persentase jumlah usaha/kegiatan yang taat terhadap perundang-undangan lingkunga hidup 46% 234.300.000 97% 99% 99% 4.475.708.679 0 - 0% 0% 0% - 1910% 4.475.708.679 1910% DLH Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan izin PPLH Pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiata 46% 234.300.000 99% 99% 308.600.000 0 - 0% 0% 0% - 132% 308.600.000 132% DLH Pengembangan kapasitas pejabat pengawas lingkungan hidup Peningkatan kapasitas pejabat pengawasnlingkungan hidup 100% 234.300.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota 99% 294.700.000 0% 0% 0% - 0% 294.700.000 DLH Pengawasan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pegelolaan lingkungan hidup Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 20 badan usaha 14.000.000 99% 13.900.000 0% 0% 0% - 99% 13.900.000 99% DLH Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan untuk masyarakat Persentase kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan 73% 830.000.000 100% 29.549.313 0 - 0% 0% 0% - 4% 29.549.313 4% DLH Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup Persentase pelaksanaan kegiatan pelatihan dan/atau penyuluhan lingkungan 96% 830.000.000 100% 29.549.313 0 - 0% 0% 0% - 4% 29.549.313 4% DLH Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup Tersedianya informasi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup 6 lokasi 320.000.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Penyelenggaraaan penyuluhan dn kampanye lingkungan hidup Terlaksananya gerakan peduli lingkungan hidup da penyuluhan lingkungan 3 keg 510.000.000 100% 29.549.313 0 - 0% 0% 0% - 6% 29.549.313 6% DLH Program penghargaan lingkungan hidup Terwujudnya pelasanaan hari lingkungan hidup 60% 356.250.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Pemberian penghrgaan lingkungan hidup Persentase lembaga dan/atau mesyarakat peduli lingkungan 73% 356.250.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Penilian kinerja masyarakat/lembaga/dunia usaha/pendidikan dalam perlindungan lingkungan Penilian penghargaan dalam perlindungan lingkungan hidup 3 kategori 356.250.000 0 - 0% 0% 0% - 0% - 0% DLH Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 6.262.630.985 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Profesionalisme Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota Nilai Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dan Profesional dalam Pelayanan 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100% 4.528.053.326 5.419.104.446 4.825.010.783 0% 0% 0 0% 0% 5.419.104.446 120% Damkar Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 29 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 6 37.527.000 2 44.875.000 7 36.334.000 5 Dok 37.527.000 0% 0% 37527000 0% - - Damkar Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dok 13.626.000 2 44.875.000 7 36.334.000 1 Dok 0 0% 0 0% 0 0% 0 Damkar Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3 Lap 23.901.000 0 0 1 Dok 0 0% 0 0% 0 0% 0 Damkar Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Perangkat Daerah 2.763.436.976 2.618.483.746 2.532.779.663 Damkar Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Org 1.569.076.976 13 Org 1.578.743.746 13 Org 1.499.759.663 Damkar Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2 Lap 1.183.476.000 2 Lap 1.039.740.000 2 Lap 1.033.020.000 Damkar Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Lap 4.954.500 0 - 0 - Damkar Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Lap 5.929.500 0 - Damkar Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 28.350.000 905.985.000 - Damkar Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3 Paket 28.350.000 30 203.615.000 NA NA Damkar Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0 - 30 702.370.000 NA NA Damkar Administrasi Umum Perangkat Daerah 694.619.350 499.152.000 733.849.440 Damkar Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Paket 110.685.500 NA NA 5 Paket 110.777.440 Damkar Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 0 NA NA NA NA Damkar Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 421.584.600 2 Paket 499.152.000 2 Paket 302.400.000 Damkar Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 26.611.250 NA NA 1 Paket 31.675.000 Damkar Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49 Lap 135.738.000 29 Lap 160.680.000 8 Lap 288.997.000 Damkar Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusn Pemerintah Daerah 344.144.400 147.855.330 Damkar Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 0 1 Unit 344.144.400 3 Unit 147.855.330 Damkar Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 573.360.000 690.824.300 649.093.500 Damkar Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Lap Rp30.996.000 2 lap 39.456.000 2 lap 31.005.000 Damkar Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air , Listrik dan Internet Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Internet yang Disediakan 3 Lap Rp150.000.000 3 Lap Rp105.600.000 3 Lap Rp130.800.000 Damkar Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Lap Rp392.364.000 2 lap Rp545.768.300 2 Lap Rp487.288.500 Damkar Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp430.760.000 Rp315.640.000 Rp725.098.850 Damkar Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit Rp396.140.000 7 Unit Rp315.640.000 9 Rp725.098.850 Damkar Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit Rp34.620.000,00 NA NA NA NA Damkar Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi NA NA NA NA NA NA Damkar Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi NA NA NA NA NA NA Damkar Meningkatakan Kualitas Pelayanan di Bidang Pencegahan, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Presentase tercapianya tingkat waktu tanggap ( Respon Time ) dan Sosialisasi Bagi Masyarakat Rp413.445.700 Rp353.271.600 1.437.620.202 Damkar Pencegahan dan Pengendalian,Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kkebakaran dalam Daerah Rp56.935.700 Rp353.271.600 Rp850.457.202 Damkar Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 3 Lap Rp56.935.700 0 Rp0 23 Kejadian Rp252.530.000 Damkar Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 0 77 Unit Rp353.271.600 32 Unit Rp597.927.202 Damkar Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah desa/kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebarkaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) Rp356.510.000 Rp0 587.163.000 Damkar Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 2 Desa,2 Kel 110.900.000 NA NA 100 Org Rp587.163.000 Damkar Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 30 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi Jumlah Warga Masyarakat yang mendapat sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya 340 Org Rp245.610.000 NA NA NA NA Damkar Damkar Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 Rp85.936.010.325 1 Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase tercapainya program penunjang urusan pemerintahan kab/kota 100% Rp290.677.291.805 100% Rp210.535.849.193 100,00% Rp58.592.047.245 Rp0 Rp4.942.828.644 - Rp12.318.044.418 0% Rp17.260.873.061 0% Rp227.796.722.254 78% Sekretariat Daerah Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Jumlah pelaksanaan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 100% Rp3.190.726.700 100% Rp925.913.900 100,00% Rp672.093.800 Rp - Rp162.601.727 - Rp160.753.800 0% Rp323.355.527 0% Rp1.249.269.427 39% Sekretariat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 dok Rp914.793.200 2 dok Rp335.677.300 3 dok Rp177.214.900 Rp - 0 Rp - 0% Rp - 0% Rp335.677.300 37% Bagian Administrasi Pembangunan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen Murni RKA-SKPD dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Murni RKA- SKPD dan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 dok Rp737.899.900 3 dok Rp392.653.000 2 Dok Rp76.440.200 Rp - 0 Rp - 0% Rp - 0% Rp392.653.000 53% Bagian Administrasi Pembangunan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lap Rp571.033.600 1 lap Rp197.583.600 3 lap Rp205.806.700 1 Lap Rp45.052.900 2 Lap Rp160.753.800 0% Rp205.806.700 0% Rp403.390.300 71% Bagian Administrasi Pembangunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40 Lap Rp967.000.000 - Rp - 1 lap Rp212.632.000 Rp117.548.827 0 Rp - 0% Rp117.548.827 0% Rp117.548.827 12% Bagian Pemerintahan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah 100% Rp102.208.271.319 100% Rp58.667.319.723 100% Rp24.255.950.932 25% Rp3.448.634.817 25% Rp3.839.757.317 0% Rp7.288.392.133 0% Rp65.955.711.856 65% Bagian Umum Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan bagi ASN 131 org/12 tahun Rp50.917.938.219 131 org/12 tahun Rp32.109.708.723 131 0rg/12 bln Rp12.929.477.932 131 Orang Rp3.448.634.817 131 Orang Rp3.448.634.817 Rp6.897.269.633 Rp39.006.978.356 77% Bagian Umum Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verikasi keuangan SKPD 1 dok Rp51.033.284.000 1 dok Rp26.423.527.000 1 Dok Rp11.267.568.000 Rp - Rp391.122.500 Rp391.122.500 Rp26.814.649.500 53% Bagian Umum Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran 2 dok Rp257.049.100 2 dok Rp134.084.000 2 Dok Rp58.905.000 Rp - Rp134.084.000 52% Bagian Umum Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah 100% Rp3.251.423.000 100% Rp3.180.196.723 100% Rp2.658.697.800 Rp - Rp - Rp3.180.196.723 98% Sekretariat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 35 Org Rp2.456.323.000 482 org Rp3.099.396.723 595 org Rp1.997.421.000 Rp - Rp3.099.396.723 126% Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya Jumlah pegawai yang mendapatkan pakaian dinas dan kelengkapannya 150 Org Rp795.100.000 - Rp80.800.000 - Rp - Rp80.800.000 10% Bagian Organisasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan - Rp - - Rp - 50 org Rp661.276.800 Rp - Rp - #DIV/0! Bagian Hukum Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun 100% Rp72.347.659.075 100% Rp67.849.843.008 100% Rp14.540.465.458 Rp - Rp4.602.777.939 Rp4.602.777.939 Rp72.452.620.947 100% Bagian Umum Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 item Rp1.456.145.400 1 pkt Rp762.614.090 1 Paket Rp170.032.000 - Rp28.030.625 Rp28.030.625 Rp790.644.715 54% Bagian Umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 9 paket Rp4.266.192.565 2 pkt Rp3.563.870.985 1 Paket Rp1.631.930.483 Rp - Rp3.563.870.985 84% Bagian Umum Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3 item Rp5.112.751.277 4 pkt Rp9.228.087.526 1 Paket Rp512.818.875 - Rp76.557.500 Rp76.557.500 Rp9.304.645.026 182% Bagian Umum Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 80 kegiatan Rp22.702.671.025 3 pkt Rp19.832.696.150 1 paket Rp2.501.559.600 - Rp1.507.374.080 Rp1.507.374.080 Rp21.340.070.230 94% Bagian Umum Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 item Rp1.945.635.000 3 pkt Rp1.849.681.785 1 Paket Rp454.600.000 - Rp133.659.182 Rp133.659.182 Rp1.983.340.967 102% Bagian Umum Fasilitasi Kunjungan Tamu jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 3 Lap Rp7.066.001.250 3 paket Rp4.137.617.567 2 Lap Rp819.256.000 1 Lap Rp295.811.700 Rp295.811.700 Rp4.433.429.267 63% Bagian Umum Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 lap Rp29.798.262.558 4 Paket Rp28.475.274.905 4 Lap Rp8.450.268.500 2 Lap Rp2.561.344.852 Rp2.561.344.852 Rp31.036.619.757 104% Bagian Umum Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah 100% Rp6.120.000.000 100% Rp12.207.842.000 100% Rp728.215.000 Rp - Rp - Rp12.207.842.000 199% Bagian Umum Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5 unit Rp6.120.000.000 8 unit Rp10.964.242.000 1 Unit Rp728.215.000 Rp - Rp10.964.242.000 179% Bagian Umum Pengadaan Mebel Jumlah pengadaan mebel - Rp - 100% Rp1.243.600.000 - Rp - Rp1.243.600.000 #DIV/0! Bagian Umum Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100% Rp31.510.455.357 100% Rp17.500.192.862 100% Rp4.221.994.000 Rp - Rp761.608.419 Rp761.608.419 Rp18.261.801.281 58% Bagian Umum Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 item Rp1.310.725.000 1 lap Rp415.670.109 1 Lap Rp110.972.000 - Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp427.670.109 33% Bagian Umum Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 5 item Rp15.526.636.387 2 lap Rp5.337.322.835 3 Lap Rp1.606.720.000 1 Lap Rp185.910.069 Rp185.910.069 Rp5.523.232.904 36% Bagian Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah perlengkapan kantor penunjang urusan kerja bagian perekonomian 6 item 107.756.100 - Rp100.080.675 - Rp - Rp - Rp100.080.675 93% Bagian Umum Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 31 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 lap Rp14.565.337.870 3 lap Rp11.647.119.243 2 Lap Rp2.504.302.000 1 Lap Rp563.698.350 Rp563.698.350 Rp12.210.817.593 84% Bagian Umum Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100% Rp27.739.458.474 100% Rp17.579.613.444 100% Rp1.995.791.000 Rp - Rp497.603.409 Rp497.603.409 Rp18.077.216.853 65% Bagian Umum Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12 Unit Rp18.910.701.824 200 unit Rp14.393.027.587 59 Unit Rp866.260.000 25 unit Rp408.234.859 Rp408.234.859 Rp14.801.262.446 78% Bagian Umum Pemeliharaan dan peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 100 unit Rp2.922.052.000 3 unit Rp967.505.920 34 Unit Rp351.720.000 8 Unit Rp65.373.750 Rp65.373.750 Rp1.032.879.670 35% Bagian Umum Pemeliharaan /rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 item Rp4.593.110.650 4 unit Rp2.219.079.937 4 unit Rp727.511.000 1 Unit Rp21.744.800 Rp21.744.800 Rp2.240.824.737 49% Bagian Umum Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi - Rp - - Rp - 50 unit Rp50.300.000 1 Unit Rp2.250.000 Rp2.250.000 Rp2.250.000 #DIV/0! Bagian Umum Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Persentase peningkatan pelayanan BLUD 100% Rp - 100% Rp119.250.000 - Rp - Rp - Rp119.250.000 #DIV/0! Bagian Perekonomian dan SDA Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan - Rp1.313.594.000 4 unit Rp119.250.000 - Rp - Rp - Rp119.250.000 9% Bagian Perekonomian dan SDA Kegiatan Administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah 100% Rp3.670.650.440 100% Rp1.857.713.394 100% Rp627.766.255 Rp - Rp246.190.844 Rp246.190.844 Rp2.103.904.238 57% Bagian Umum Penyediaan gaji dan tunjangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2/12 bulan Rp1.040.181.940 2 org/14 bln Rp577.963.394 6/14 bln Rp203.916.255 2 orang Rp96.190.844 Rp96.190.844 Rp674.154.238 65% Bagian Umum Penyediaan pakaian Dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 org Rp315.468.500 7 Paket Rp109.990.000 2 Pkt Rp23.850.000 Rp - Rp109.990.000 35% Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pelaksanaan medical Checkup Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 org/4 Kali ceckup Rp500.000.000 2 Org Rp299.760.000 2 Org Rp100.000.000 Rp - Rp299.760.000 60% Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 org/12 bulan Rp1.815.000.000 2 org/12 bulan Rp870.000.000 2/12 bln Rp300.000.000 2 Org Rp150.000.000 Rp150.000.000 Rp1.020.000.000 56% Bagian Umum Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Persentase pelayanan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah 100% Rp2.406.588.000 100% Rp11.661.060.117 100% Rp2.751.064.000 Rp - Rp808.813.775 Rp808.813.775 Rp12.469.873.892 518% Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 6 Paket 4.910.140.560 7 Paket Rp4.352.645.860 6 paket Rp980.133.000 3 paket Rp325.512.000 Rp325.512.000 Rp4.678.157.860 95% Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 6 Paket Rp4.910.140.560 7 Paket Rp4.472.087.160 6 Paket Rp980.133.000 3 paket Rp355.742.400 Rp355.742.400 Rp4.827.829.560 98% Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 48 Item Rp2.925.819.400 2 pkt Rp2.836.327.097 1 Paket Rp790.798.000 - Rp127.559.375 Rp127.559.375 Rp2.963.886.472 101% Bagian Umum Kegiatan Penataan Organisasi Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan penataan organisasi 100% Rp1.610.000.000 100% Rp2.774.777.113 100% Rp798.683.900 Rp232.744.000 - Rp97.300.000 Rp330.044.000 Rp3.104.821.113 193% Bagian Organisasi Pengelolaan kelembagaan dan Analisis jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3 dok Rp2.031.084.200 1 Dok Rp554.831.490 3 Dok Rp189.284.900 Rp - Rp554.831.490 27% Bagian Organisasi Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Lap Rp2.367.613.900 1 Dok Rp961.243.023 1 Lap Rp249.995.000 - Rp97.300.000 Rp97.300.000 Rp1.058.543.023 45% Bagian Organisasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dok Rp1.688.093.000 1 Dok Rp686.294.200 1 Dok Rp28.810.000 Rp - Rp686.294.200 41% Bagian Organisasi Koordinasi dan Penyusunan laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Dok Rp2.072.818.000 1 Dok Rp572.408.400 1 Dok Rp330.594.000 - Rp232.744.000 Rp232.744.000 Rp805.152.400 39% Bagian Organisasi Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi Pimpinan Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan 100% Rp23.977.413.000 100% Rp16.331.376.909 100% Rp5.341.325.100 Rp1.098.848.100 Rp1.303.238.915 Rp2.402.087.015 Rp18.733.463.924 78% Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Lap Rp10.384.312.000 35 lap Rp6.849.612.763 12 Lap Rp2.524.929.100 3 lap Rp1.085.659.100 3 Lap Rp168.100.000 Rp1.253.759.100 Rp8.103.371.863 78% Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12 lap Rp11.255.420.000 21 lap Rp7.953.979.146 12 lap Rp2.354.396.000 3 Lap Rp13.189.000 3 Lap Rp1.114.279.915 Rp1.127.468.915 Rp9.081.448.061 81% Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12 Lap Rp2.337.681.000 1 lap Rp1.527.785.000 12 lap Rp462.000.000 4 Lap Rp20.859.000 Rp20.859.000 Rp1.548.644.000 66% Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2 Meningkatnya mutu kinerja tata kelola pemerintahan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Program Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat Persentase tercapainya Persentase tercapainya Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 100% Rp17.825.305.309 100% Rp73.170.212.162 100% Rp24.081.437.480 Rp423.643.362 Rp10.333.458.361 Rp10.757.101.723 Rp83.927.313.885 471% Sekretariat Daerah Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan 100% Rp19.799.770.500 100% Rp3.751.369.206 100% Rp1.734.482.000 Rp91.861.362 Rp282.658.361 Rp374.519.723 Rp4.125.888.929 21% Bagian Pemerintahan Penataan Administrasi Pemerintahan - Rp20.581.140.500 - Rp - - Rp - Rp - Rp - 0% Bagian Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4 Dok Rp14.295.278.700 4 dok Rp1.359.769.620 4 Dok Rp976.119.000 Rp - Rp - Rp - Rp1.359.769.620 10% Bagian Pemerintahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 3 Dok Rp5.504.491.800 4 dok Rp2.391.599.586 3 Dok Rp758.363.000 1 Dok Rp91.861.362 1 Dok Rp282.658.361 Rp374.519.723 Rp2.766.119.309 50% Bagian Pemerintahan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat 100% Rp58.999.918.993 100% Rp63.403.779.792 100% Rp20.448.992.000 Rp - Rp10.050.800.000 Rp10.050.800.000 Rp73.454.579.792 124% Bagian Kesejateraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 23 paket Rp5.623.000.000 48 dok Rp1.244.623.416 1 Dok Rp19.140.000.000 - Rp9.900.000.000 Rp9.900.000.000 Rp11.144.623.416 198% Bagian Kesejateraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dok Rp51.137.788.993 86 dok Rp45.304.674.176 1 Dok Rp803.000.000 - Rp150.800.000 Rp150.800.000 Rp45.455.474.176 89% Bagian Kesejateraan Rakyat Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 32 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1 Dok Rp2.239.130.000 7 Dok Rp16.854.482.200 1 Dok Rp505.992.000 Rp - Rp16.854.482.200 753% Bagian Kesejateraan Rakyat Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum 100% Rp10.764.963.903 100% Rp6.015.063.164 100% Rp1.693.649.480 Rp331.782.000 Rp331.782.000 Rp6.346.845.164 59% Bagian Hukum Fasilitasi penyusunan produk hukum daerah jumlah produk hukum daerah yang disusun 180 Dok Rp4.728.340.775 180 Dok Rp2.991.769.196 180 Dok 985.792.480 95 dok Rp93.550.000 Rp93.550.000 Rp3.085.319.196 65% Bagian Hukum Fasilitasi bantuan hukum jumlah kasus yang mendapatkan fasilitasi bantuan hukum 5 Kasus 3.262.283.000 5 Kasus 1.949.477.840 5 Kasus 500.345.000 1 kasus 139.260.000 139.260.000 2.088.737.840 64,00% Bagian Hukum Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 150 Dok 2.774.340.128 180 Dok 1.073.816.128 180 Dok 207.512.000 20 buku 98.972.000 98.972.000 1.172.788.128 42,00% Bagian Hukum Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah Persentase Jumlah kerjasama dalam negeri yang didokumentasi 100% Rp - 100% Rp - 100% 204.314.000 Rp - Rp - Rp - #DIV/0! Bagian Pemerintahan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah kerjasama dalam negeri yang didokumentasi - Rp - - Rp - 1 dok Rp204.314.000 Rp11.253.000 Rp11.253.000 Rp11.253.000 #DIV/0! Bagian Pemerintahan 3 Meningkatnya mutu kinerja tata kelola pemerintahan di bidang Ekonomi dan Pembangunan Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase tercapainya Program Perekonomian dan Pembangunan 100% 2.149.096.237 100% 7.409.705.394 100% 3.262.525.600 Rp - Rp514.222.000 514.222.000 7.923.927.394 369,00% Sekretariat Daerah Kegiatan pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian 100% 2.105.495.000 100% 1.077.284.890 100% 763.450.000 Rp - 126.562.000 126.562.000 1.203.846.890 57,00% Bagian Perekonomian dan SDA Pengendalian dan distribusi perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Lap 839.295.000 1 lap 633.870.000 1 Lap 348.944.000 - 64.400.000 64.400.000 698.270.000 83,00% Bagian Perekonomian dan SDA Perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4 distrik 719.250.000 1 lap 185.750.000 1 Dok 119.250.000 Rp - 185.750.000 26,00% Bagian Perekonomian dan SDA Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 4 Dok 546.950.000 2 dok 257.664.890 4 Dok 295.256.000 2 Dok Rp62.162.000 Rp62.162.000 Rp319.826.890 58,00% Bagian Perekonomian dan SDA Kegiatan pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan 100% 516.570.000 100% 1.277.125.300 100% Rp382.623.600 Rp - Rp - Rp1.277.125.300 247,00% Bagian Administrasi Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah dokumen Renja SETDA 1 dok 496.744.700 1 dok 247.048.800 - Rp - Rp - Rp247.048.800 50,00% Bagian Administrasi Pembangunan Pengendalian dan evaluasi program pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1 Lap 859.710.000 1 lap 338.484.000 1 Lap 132.626.800 Rp - Rp338.484.000 39,00% Bagian Administrasi Pembangunan Pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1 lap 1.573.940.000 1 lap 691.592.500 7 Lap 249.996.800 Rp - Rp691.592.500 44,00% Bagian Administrasi Pembangunan Kegiatan Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa 100% 1.063.253.014 100% 4.480.460.094 100% 1.890.318.000 Rp - Rp387.660.000 Rp387.660.000 Rp4.868.120.094 458% Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4 Dok 1.013.921.000 9 dok 970.217.058 4 Dok 400.269.000 Rp - Rp970.217.058 96,00% Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1 Dok 2.643.424.400 5 Dok Rp1.443.542.966 1 Dok Rp240.890.000 Rp - Rp1.443.542.966 55% Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 32 Org 5.143.290.579 30 org Rp2.066.700.070 25 Org Rp1.249.159.000 15 Org Rp387.660.000 Rp387.660.000 Rp2.454.360.070 48% Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pemantauan kebijakan SDA Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam 100% 2.121.010.000 100% Rp832.500.000 100% Rp226.134.000 Rp - Rp - Rp832.500.000 39% Bagian Perekonomian dan SDA Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1 Dok 1.689.160.000 2 dok 634.000.000 1 Dok 163.500.000 Rp - Rp634.000.000 38,00% Bagian Perekonomian dan SDA Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 Dok 431.850.000 3 dok 198.500.000 1 dok 62.634.000 Rp - Rp198.500.000 46,00% Bagian Perekonomian dan SDA Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Jumlah pegawai yang mengikuti koordinasi dan konsultasi bidang pertambangan & energi 2 Org 80.010.000 - Rp - - Rp - Rp - Rp - 0,00% Bagian Perekonomian dan SDA Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 72.590.820.131 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Presentase Penyelenggaraan Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah 31.741.613.846 17.583.869.400 10.739.896.416 3.034.073.646 982.812.040 4.016.885.686 13.004.809.163 40,97% DINAS PUPR Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terpenuhinya Pekerjaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Tersusunnya Dokumen Renstra 1 Dokumen, Tersusunnya Dokumen Renja dan Renja Perubahan 2 Dok, Tersusunnya Dokumen LKIP 1 Laporan 4 Dok 292.966.300 4 Dok 70.000.000 4 Dok 47.966.300 4 Dok 1.517.036.823 4 Dok 0 4 Dok 1.517.036.823 4 Dok 117.966.300 4 Dok 40,27% DINAS PUPR Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perangkat Daerah 3 Dok 12.817.900 3 Dok 3 Dok 12.817.900 3 Dok 0 3 Dok 0 3 Dok 12.817.900 3 Dok 12.817.900 3 Dok 100,00% Penyusunan Laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja OPD tersusunnya LKIP 1 140.000.000 1 1 1 1 1 1 1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dok 140.148.400 1 Dok 70.000.000 1 Dok 35.148.400 1 Dok 0 1 Dok 0 1 Dok 35.148.400 1 Dok 105.148.400 1 Dok 75,03% Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 33 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Org/Bln 1Dok 23.187.581.046 55 Org/Bln 1Dok 10.142.392.000 55 Org/Bln 1Dok 8.092.923.616 55 Org/Bln 1Dok 1.517.036.823 55 Org/Bln 1Dok 982.812.040 55 Org/Bln 1Dok 2.499.848.863 55 Org/Bln 1Dok 12.886.842.863 55 Org/Bln 1Dok 55,58% DINAS PUPR Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55 Org/Bln 13.704.539.046 55 Org/Bln 5.962.000.000 55 Org/Bln 4.880.469.616 55 Org/Bln 1.517.036.823 55 Org/Bln 982.812.040 55 Org/Bln 2.499.848.863 55 Org/Bln 8.461.848.863 55 Org/Bln 61,74% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dok 9.483.042.000 1 Dok 4.180.392.000 1 Dok 3.212.454.000 1 Dok 0 1 Dok 0 1 Dok 1 Dok 4.424.994.000 1 Dok 46,66% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pakaian Dinas 1 Paket 50.000.000 1 Paket 955.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0,00% DINAS PUPR Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Tehnis ke-PUan O/K 1.400.000.000 O/K 700.000.000 O/K 0 O/K 0 O/K 0 O/K 0 O/K 0 O/K 0,00% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 370.000.000 1 Paket 255.000.000 1 Paket 50.000.000 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 0,00% Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 5 Laporan, Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7 Laporan Sewa Longboat 7 Laporan) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang Disediakan, Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 55 Lap 2.776.751.500 3 Paket 55 Lap 4.555.429.000 3 Paket 55 Lap 713.351.500 3 Paket 55 Lap 0 3 Paket 55 Lap 0 3 Paket 55 Lap 3 Paket 55 Lap 3 Paket 55 Lap 0,00% DINAS PUPR Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 12.287.500 1 Paket 23.705.000 1 Paket 12.287.500 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 1 Paket 1 Paket 0,00% DINAS PUPR Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 14.360.000 1 Paket 239.379.000 1 Paket 14.360.000 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket DINAS PUPR Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 120.990.000 1 Paket 375.620.000 1 Paket 120.990.000 1 Paket 0 1 Paket 0 1 Paket 1 Paket 1 Paket 0,00% DINAS PUPR Monitoring dan evaluasi jumlah SPPD 20 Orang 773.200.000 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang 20 Orang Musrembang jumlah SPPD 15 Orang 666.200.000 15 Orang 15 Orang 15 Orang 15 Orang 15 Orang 15 Orang 15 Orang Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah jumlah SPPD 10 Orang 624.000.000 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang 10 Orang Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55 Lap 565.714.000 55 Lap 3.916.725.000 55 Lap 565.714.000 55 Lap 0 55 Lap 0 55 Lap 55 Lap 55 Lap 0,00% DINAS PUPR Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (ATK, Makan Minum dan Kebersihan) Jumlah laporan Jasa Penyediaan Surat Menyurat 12 Lap 12 Lap 12 Lap 1.885.665.000 12 Lap 12 Lap 12 Lap 905.193.400 12 Lap 12 Lap 12 Lap 1.339.105.000 12 Lap 12 Lap 12 Lap 0 12 Lap 12 Lap 12 Lap 0 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 12 Lap 0,00% DINAS PUPR Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Lap 12.000.000 12 Lap 12.750.000 12 Lap 12.000.000 12 Lap 0 12 Lap 0 12 Lap 12 Lap 12 Lap 0,00% DINAS PUPR Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap 768.800.000 12 Lap 308.660.000 12 Lap 768.800.000 12 Lap 0 12 Lap 0 12 Lap 12 Lap 12 Lap 0,00% DINAS PUPR Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap 558.305.000 12 Lap 583.783.400 12 Lap 558.305.000 12 Lap 0 12 Lap 0 12 Lap 12 Lap 12 Lap 0,00% DINAS PUPR Langganan listrik 12 288.000.000 12 12 12 12 12 12 12 DINAS PUPR Langganan koran/majalah 60 34.560.000 60 60 60 60 60 60 60 DINAS PUPR Langganan Iklan 15 210.000.000 15 15 15 15 15 15 15 DINAS PUPR Langganan Internet 12 14.000.000 12 12 12 12 12 12 12 DINAS PUPR Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya, terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10 Unit 3.548.650.000 10 Unit 955.855.000 10 Unit 496.550.000 10 Unit 0 10 Unit 0 10 Unit 10 Unit 10 Unit 0,00% DINAS PUPR Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10 Unit 496.550.000 10 Unit 955.855.000 10 Unit 496.550.000 10 Unit 0 10 Unit 0 10 Unit 10 Unit 10 Unit 0,00% DINAS PUPR Belanja Perpanjangan Pajak STNK 19 Unit 69.600.000 19 Unit 19 Unit 19 Unit 19 Unit 19 Unit 19 Unit 19 Unit DINAS PUPR Belanja Bahan Bakar Minya/Gas 60000 232.000.000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000 DINAS PUPR Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 9 685.500.000 9 9 9 9 9 9 9 DINAS PUPR penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat bermotor DINAS PUPR Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor (Alat Berat) 420.000.000 DINAS PUPR Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya jumlah Bahan dan Material dan Jasa service peralatan kantor terpenuhi (Jasa) 2 745.000.000 2 2 2 2 2 2 2 DINAS PUPR Pemeliharaa/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya terpeliharannya gedung kantor 1 300.000.000 1 1 1 1 1 1 1 DINAS PUPR Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya Terpeliharaannya sarana dan prasarana Gedung Kantor 1 300.000.000 1 1 1 1 1 1 1 DINAS PUPR Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor dan bangunan lainnya Terpeliharaannya sarana dan prasarana Gedung Kantor 1 300.000.000 1 1 1 1 1 1 1 DINAS PUPR 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Presentase Terpenuhinya Pengelolaan Sumber Daya Air 80% 306.000.000 80% 729.734.465 80% 306.000.000 80% 0 80% 0 80% 80% 80% 0,00% DINAS PUPR Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis 1 Km 306.000.000 1 Km 729.734.465 1 Km 306.000.000 1 Km 0 1 Km 0 1 Km 1 Km 1 Km 0,00% DINAS PUPR Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 34 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan tebing yang Dibangun 1 Km 306.000.000 1 Km 729.734.465 1 Km 306.000.000 1 Km 0 1 Km 0 1 Km 1 Km 1 Km 0,00% DINAS PUPR 3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Prosentase SPAM Yang Sesuai Dengan Standar Kebutuhan Air Bersih 80% 16.573.304.000 80% 7.134.500.000 80% 2.434.968.000 80% 0 80% 0 80% 80% 80% 0,00% DINAS PUPR Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase SPAM Yang Sesuai Dengan Standar Kebutuhan Air Bersih 16.573.304.000 6.534.500.000 2.204.784.000 0 0 0,00% DINAS PUPR Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Lembaga 170.184.000 1 Lembaga 1 Lembaga 170.184.000 1 Lembaga 0 1 Lembaga 0 1 Lembaga 1 Lembaga 1 Lembaga 0,00% DINAS PUPR Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dibangun 40 Liter/Det ik 14.368.520.000 40 Liter/Detik 40 Liter/Detik 14,368,,520,000 40 Liter/Detik 0 40 Liter/Detik 0 40 Liter/Detik 40 Liter/Det ik 40 Liter/Det ik 0,00% DINAS PUPR Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang Dioptimalisasi 10 Unit 60.000.000 10 Unit 600.000.000 10 Unit 60.000.000 10 Unit 0 10 Unit 0 10 Unit 10 Unit 10 Unit 0% DINAS PUPR Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang Terlayani oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 300 SR 1.974.600.000 300 SR 5.934.500.000 300 SR 1.974.600.000 300 SR 0 300 SR 0 300 SR 300 SR 300 SR 0,00% DINAS PUPR 4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Prosentase Terbangunnya Sistem Drainase 50% 579.034.000 50% 50% 0 50% 0 50% 0 50% 50% 50% 0% DINAS PUPR Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Terbangunnya Sistem Drainase 2500 M 579.034.000 2500 M 2500 M 0 2500 M 0 2500 M 0 2500 M 2500 M 2500 M 0% DINAS PUPR Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 2500 M 579.034.000 2500 M 2500 M 0 2500 M 0 2500 M 0 2500 M 2500 M 2500 M 0,00% DINAS PUPR 5 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Prosentase Meningkatnya Sistem Pengolahan Air Limbah yang Memadai 80% 2.398.762.000 80% 80% 2.398.762.000 80% 0 80% 0 80% 80% 80% 0% DINAS PUPR Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Meningkatnya Sistem Pengolahan Air Limbah yang Memadai 10 RT 2.398.762.000 10 RT 10 RT 2.398.762.000 10 RT 0 10 RT 0 10 RT 10 RT 10 RT 0% DINAS PUPR Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) setempat Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai Standar 10 RT 2.398.762.000 10 RT 10 RT 2.398.762.000 10 RT 0 10 RT 0 10 RT 10 RT 10 RT 0,00% DINAS PUPR 6 Program Penataan Bangunan Gedung Prosentasi Meningkatnya Bangunan Gedung 8.717.522.090 22.881.300.454 8.717.522.090 0 0 0% DINAS PUPR Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Prosentasi Meningkatnya Bangunan Gedung 4.397.761.045 11.591.707.727 4.397.761.045 0 0 0,00% DINAS PUPR Penyusunan Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan Terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 2 Dok 231.620.000 2 Dok 158.000.000 2 Dok 231.620.000 2 Dok 0 2 Dok 0 2 Dok 2 Dok 2 Dok 0,00% DINAS PUPR Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabuapten/Kota 10 Dok 4.088.141.045 10 Dok 11.131.592.727 10 Dok 4.088.141.045 10 Dok 0 10 Dok 0 10 Dok 10 Dok 10 Dok 0% DINAS PUPR Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 5 Dok 78.000.000 5 Dok 302.115.000 5 Dok 78.000.000 5 Dok 0 5 Dok 0 5 Dok 5 Dok 5 Dok 0% DINAS PUPR 7 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Prosentase Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Lainnya 2.794.680.329 2.794.680.329 0 0 0,00% DINAS PUPR Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Prosentase Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan Lainnya 5 Dok 2.794.680.329 5 Dok 5 Dok 2.794.680.329 5 Dok 0 5 Dok 0 5 Dok 5 Dok 5 Dok 0% DINAS PUPR Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5 Dok 2.794.680.329 5 Dok 5 Dok 2.794.680.329 5 Dok 0 5 Dok 0 5 Dok 5 Dok 5 Dok 0% DINAS PUPR 8 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Prosentase Peningkatan Tata Ruang 111.281.000 111.281.000 0 0 0% DINAS PUPR Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Prosentase Perencanaan dan Tata Ruang dalam satu Tahun 111.281.000 111.281.000 0 0 0% DINAS PUPR Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 0 111.281.000 0 0 111.281.000 0 0 0 0 0 0 0 0% DINAS PUPR 9 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi baik 44.093.017.412 348.713.265.564 45.087.710.296 0 0 0% DINAS PUPR Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan 23.302.054.381 177.390.289.782 23.799.400.823 0 0 0% DINAS PUPR Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 9 Dok 394.327.500 9 Dok 6.090.343.178 9 Dok 891.673.943 9 Dok 9 Dok 9 Dok 9 Dok 9 Dok Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 16 KM 509.126.204 16 KM 50.823.175 16 KM 509.126.204 16 KM 16 KM 16 KM 16 KM 16 KM DINAS PUPR Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 10 KM 7.028.260.005 10 KM 113.481.779.747 10 KM 7.028.260.004 10 KM 0 10 KM 0 10 KM 10 KM 10 KM 0% DINAS PUPR Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Berkala 1 KM 3.473.907.330 1 KM 757.322.221 1 KM 3.473.907.330 1 KM 0 1 KM 0 1 KM 1 KM 1 KM 0% DINAS PUPR Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 10,979 KM 6.659.544.092 10,979 KM 42.126.421.035 10,979 KM 6.659.544.092 10,979 KM 10,979 KM 10,979 KM 10,979 KM 10,979 KM DINAS PUPR Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 1 Km 2.511.757.900 1 Km 8.282.540.426 1 Km 2.511.757.900 1 Km 0 1 Km 0 1 Km 1 Km 1 Km 0,00% DINAS PUPR Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 253,178 KM 214.040.000 253,178 KM 533.746.000 253,178 KM 214.040.000 253,178 KM 0 253,178 KM 0 253,178 KM 253,178 KM 253,178 KM 0% DINAS PUPR Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara secara Rutin 87,345 KM 2.511.091.350 87,345 KM 6.067.314.000 87,345 KM 2.511.091.350 87,345 KM 0 87,345 KM 0 87,345 KM 87,345 KM 87,345 KM 0% DINAS PUPR DINAS PUPR Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 35 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rata- Rata Capaian Kinerja (5) DINAS PUPR Predikat Kinerja DINAS PUPR FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : DINAS PUPR FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : DINAS PUPR JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 4.860.654.231 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota Presentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah, Nilai SAKIP, Presentase terhadap laporan keuangan OPD, Profesionalisme aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP), Kualitas Renja, RKA dan DPA Dinas DUKCAPIL 21.248.027.303 6.934.299.066 4.304.514.681 2.132.553.864 0% 9.066.852.930 43% Dinas DUKCAPIL Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 12 75.000.000 3 5.550.000 3 dok 1 lap 29.920.000 - 1 dok 11.752.000 1 dok 11.752.000 0% 17.302.000 23% Dinas DUKCAPIL Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 paket 50.000.000 3 dok 14.970.000 0% 0 0% 0 0% - 0% - 0% Dinas DUKCAPIL Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 paket 25.000.000 2 Lap 5.550.000 2 lap 14.950.000 0% 0 1 dok 11.752.000 1 dok 11.752.000 0% 17.302.000 69% Dinas DUKCAPIL Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran serta Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD 17.834.575.944 5.843.518.794 3.582.195.481 - 1.930.273.731 1.930.273.731 7.773.792.525 44% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 bulan 16.064.575.944 14 bulan 5.428.295.794 14 bulan 3.242.911.481 7 bln 1.835.555.731 7 bln 1.835.555.731 0% 7.263.851.525 45% Dinas DUKCAPIL Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 bln 331.614.000 6 bln 94.718.000 6 bln 94.718.000 0% 94.718.000 #DIV/0! Dinas DUKCAPIL Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 bln 1.770.000.000 415.223.000 - 0% 415.223.000 23% Dinas DUKCAPIL Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dok 7.670.000 - 0% - #DIV/0! Dinas DUKCAPIL Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 102.369.000 - 106.400.000 - - - 0% - 0% Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 paket 102.369.000 - 2 paket 106.400.000 0 - 0% - 0% Dinas DUKCAPIL Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase jumlah administrasi umum kantor yang terlayani 2.065.018.359 430.140.300 341.253.800 - 0% 430.140.300 21% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 45.623.819 0% - 1 paket 25.000.000 100% 24.710.500 24.710.500 0% 24.710.500 54% Dinas DUKCAPIL Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 3 paket 374.200.000 3 paket 49.376.500 3 paket 92.492.800 34% 31.824.000 34% 31.824.000 0% 81.200.500 22% Dinas DUKCAPIL Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 unit 152.222.540 3 unit 54.821.200 6 paket 31.675.000 - 0% 54.821.200 36% Dinas DUKCAPIL Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7747 l 137.452.000 123.695.400 6600 l 92.400.000 2200 l 30.800.000 2200 l 30.800.000 0% 154.495.400 112% Dinas DUKCAPIL Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 dok 9.300.000 5 paket 6.550.000 7 paket 9.900.000 - 0% 6.550.000 70% Dinas DUKCAPIL Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 kali 1.346.220.000 12 kali 195.697.200 10 kali 89.786.000 2 kali 38.495.600 2 kali 38.495.600 0% 234.192.800 17% Dinas DUKCAPIL Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentasi pelayanan program penunjang urusan pemerintah daerah 368.700.000 172.651.325 191.765.400 9.344.850 9.344.850 0% 181.996.175 49% Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 97 lbr 8.700.000 47 lbr 4.935.000 - 0% - 0% Dinas DUKCAPIL Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 bln 360.000.000 12 bln 69.136.000 12 bln 80.400.000 9.344.850 9.344.850 12 bln 78.480.850 22% Dinas DUKCAPIL Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase Kepuasan Terhadap Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan 50% 103.515.325 100% 106.430.400 - 0% 103.515.325 #DIV/0! Dinas DUKCAPIL Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase peningkatan pemeliharaan barang milik daerah sesuai kebutuhan 802.364.000 482.438.647 52.980.000 - 0% 482.438.647 60% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pensentase Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 unit 64.800.000 5 unit 4.441.800 2 unit 52.980.000 2 unit 46.008.333 46.008.333 0% 50.450.133 78% Dinas DUKCAPIL Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 paket 23.000.000 5 unit 41.496.847 - 0% 41.496.847 180% Dinas DUKCAPIL Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 36 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 paket 714.564.000 12 unit 436.500.000 - 0% 436.500.000 61% Dinas DUKCAPIL Program Pendaftaran Penduduk Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan 3.997.786.000 917.682.360 241.372.950 - 0% 917.682.360 23% Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 3.997.786.000 590.682.360 241.372.950 - 0% 590.682.360 15% Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 248.640.000 - 0% 248.640.000 #DIV/0! Dinas DUKCAPIL Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Persentase kepemilikan dokumen KIA dan dokumen kependudukan 7 distrik 2.747.786.000 7 distrik 82.805.000 7 distrik 77.850.000 0% - 0% 82.805.000 3% Dinas DUKCAPIL Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Persentase kepemilikan dokumen kependudukan 7 distrik 1.250.000.000 7 distrik 259.237.360 7 distrik 163.522.950 - 0% 259.237.360 21% Dinas DUKCAPIL Penataan Pendaftaran Penduduk Persentase Pelayanan Dokumen Kependudukan yang optimal bagi masyarakat di 7 Distrik - 327.000.000 - 327.000.000 #DIV/0! Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 327.000.000 - 0% 327.000.000 #DIV/0! Dinas DUKCAPIL Program Pencatatan Sipil Persentase Kepemilikan Dokumen Catatan Sipil 2.247.786.000 416.988.560 176.441.600 - 0% 416.988.560 19% Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan 7 distrik 2.247.786.000 7 Distrik 5 Dok 416.988.560 7 Distrik 5 Dok 176.441.600 - 0% 416.988.560 19% Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 7 distrik 1.000.000.000 7 distrik 106.878.760 7 distrik 62.640.000 - 0% 106.878.760 11% Dinas DUKCAPIL Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen dan Pelaporan Peristiwa Penting Persentase Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil 7 distrik 1.247.786.000 7 distrik 7 distrik - 0% - 0% Dinas DUKCAPIL Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 5 Dok 310.109.800 5 Dok 113.801.600 - 0% 310.109.800 #DIV/0! Dinas DUKCAPIL Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3.251.271.000 401.513.022 - - 0% 401.513.022 12% Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Persentase Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan - 401.513.022 - - 0% 401.513.022 #DIV/0! Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 1 dok 401.513.022 - 0% 401.513.022 #DIV/0! Dinas DUKCAPIL Penataan Administrasi Kependudukan Persentase Penataan Administrasi Kependudukan 1.633.793.000 - - - 0% - 0% Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan/ Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP - El, Formulir dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan Jumlah ribbon cetak KIA dan KTP-El Sampul Dokumen Kependudukan, Dompet KIA dan KTP-El 1 paket 1.633.793.000 1 paket - 0% - 0% Dinas DUKCAPIL Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 7 Distrik 1.617.478.000 - 0% - 0% Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan 7 Distrik 258.739.000 7 Distrik - 0% - 0% Dinas DUKCAPIL Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 7 Distrik 1.358.739.000 7 Distrik - 0% - 0% Dinas DUKCAPIL Program Pengelolaan Profil Kependudukan Persentase Cakupan Data Kependudukan yang Akurat 1.440.000.000 78.000.000 138.325.000 - 78.000.000 5% Penyusunan Profil Kependudukan Cakupan Pengelolaan Profil Kependudkan 2 dok 1.440.000.000 1 dok 78.000.000 4 dok 138.325.000 - 1 dok 78.000.000 5% Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Persentase Data Kependudukan Kabupaten/Kota 1 dok 630.300.000 - 0% - 0% Dinas DUKCAPIL Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 dok 619.700.000 1 dok 78.000.000 4 dok 138.325.000 - 1 dok 78.000.000 13% Dinas DUKCAPIL Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 3.193.786.198 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 37 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota Cakupan pemenuhan kebutuhan program penunjang urusan pemerintah daerah 30.000.000 B 2.932.174.645 0% 3.193.786.198 1.487.662.149 4.419.836.794 147,3278931 BPBD Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase penyelesaian laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pereangkat daerah 70.76 13.685.000 100% 86.011.790 2.080.000 15.765.000 #DIV/0! BPBD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 112.582.800 0 - 3 Lap 69.656.790 1 1.240.000 1.240.000 0,011014116 BPBD Koord. Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah laporan Koord. Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 84.279.785 2 3.245.000 0 - 0 - 3.245.000 0,038502709 BPBD Koord. Dan penyusunan lap capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah lap. Capaian kinerja yang disusun (LKIP) 150.000.000 1 4.695.000 1 2.940.000 1 840.000 5.535.000 0,0369 BPBD Evaluasi kinerja perangkat daerh Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 904.550.000 3 6.680.000 3 Lap 15.067.000 - 6.680.000 0,007384888 BPBD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase jumlah gaji, tunjangan ASN dan honorarium pejabat pengelola keuangan yang dibayarkan 88.35 2.094.163.957 100% 2.675.846.908 1.313.615.073 3.407.779.030 #DIV/0! BPBD Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menrima gaji dan tunjangan ASN 11.848.157.132 17 1.693.533.957 17 2.157.818.980 1.223.115.073 2.916.649.030 0,246169003 BPBD Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD Jumlah laporan/dok penatausahaan dan pengujian/verikasi keuangan SKPD 7.057.308.000 7 400.630.000 2 518.028.000 90.500.000 491.130.000 0,069591691 BPBD Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah 0 - 0 - - #DIV/0! BPBD Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas yang diadakan 0 - 0 - 0 - - #DIV/0! BPBD Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase jumlah kebutuhan kegiatan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun 98,6 524.230.684 100% 210.610.000 80.874.000 605.104.684 #DIV/0! BPBD Penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan 42.653.000 1 - 1 1.637.500 800.000 800.000 0,018756008 BPBD Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 758.700.000 3 142.593.500 3 109.610.000 43.800.000 186.393.500 0,245674839 BPBD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang yang dicetak dan pengadaan yang disediakan 28.188.000 1 5.000.000 1 3.750.000 - 5.000.000 0,177380446 BPBD Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi 1.870.370.000 20 376.637.184 10 95.665.000 36.274.000 412.911.184 0,220764439 BPBD Pengadaan Barang Milik Daerah 100 14.194.000 0 - 14.194.000 #DIV/0! BPBD Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah unit Peralatan dan mesin yang diadakan 4 14.184.000 0 - 0 - 14.184.000 #DIV/0! BPBD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 95.96 197.943.373 100% 141.330.000 63.528.950 261.472.323 #DIV/0! BPBD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 268.699.500 1 1.118.000 1 576.000 286.000 1.404.000 0,005225168 BPBD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet 548.000.000 12 106.725.750 12 80.500.000 32.758.950 139.484.700 0,254534124 BPBD Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 57.290.000 4 13.432.350 5 13.680.000 2.800.000 16.232.350 0,283336533 BPBD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 635.133.100 3 73.409.149 3 55.135.000 27.684.000 101.093.149 0,159168447 BPBD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dalam 1 tahun 100 87.957.631 100% 79.987.500 27.564.126 115.521.757 #DIV/0! BPBD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya 11 82.203.631 11 73.190.000 27.564.126 109.767.757 #DIV/0! BPBD Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharan/direhabilitasi 4 5.754.000 4 6.797.500 - 5.754.000 #DIV/0! BPBD Terwujudnya Sistem Penanganan Kedaruraratn bencana secara efektif dan efesien serta optimalnya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemulihan akibat bencana secara terpadu dan berkelanjutan Program Penanggulanan Bencana Prosentase kecepatan reaksi tanggap darurat bencana yang memenuhi respontime 24 jam 100 427.959.529 100% 311.789.676 138.244.680 566.204.209 #DIV/0! BPBD Pelayanan Informasi Rawan Bencana Prosentase jumlah penduduk/warga negara yang memperoleh layanan informasi bencana 100 144.290.000 10.90% 57.595.000 0 - 144.290.000 #DIV/0! BPBD Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana Prosentase Penyelesaian dokumen KRB hingga disahkan 0 - - 0 - - #DIV/0! BPBD Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Eduakasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Perjenis Ancaman Bencana ) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kab/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya selama 1 tahun 400 144.290.000 100 57.595.000 0 - 144.290.000 #DIV/0! BPBD Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Prosentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 76 271.717.529 39.88% 91.463.676 58.523.680 330.241.209 #DIV/0! BPBD Pengembangan Kapasitas Tiem Rekasi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota Jumlah Personile TRC yang dikembangkan Kapasitas dan Tehnis dan Menejerialnya 50 81.728.580 0 - 0 - 81.728.580 #DIV/0! BPBD Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 38 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah peralatan diri bagi individu, warga negara, keluarga, maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 0 - 4 32.939.996 - - #DIV/0! BPBD Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan unutk menguji efektifitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana ( perjenis ancaman bencana) Kab/kota 357 76.700.000 400 58.523.680 58.523.680 135.223.680 #DIV/0! BPBD Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Jumlah dokumen RPB hingga disahkan 0 113.288.949 0 - 0 - 113.288.949 #DIV/0! BPBD Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Prosentase jumlah penduduk dan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 25.85 11.952.000 100% 18.150.000 0 5.940.000 17.892.000 #DIV/0! BPBD Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana 0 - 25 18.150.000 5.940.000 5.940.000 #DIV/0! BPBD Penyediaan Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah logistik yang tersalurkan kepada korban bencana 9 11.952.000 0 - 0 - 11.952.000 #DIV/0! BPBD Penataan Sistem Dasar Penanggulanga Bencana Prosentase jumlah penduduk/warga negara di daerah rawan bencana yang teridentifikasi dan jumlah aparatur yang ikut diklat peningkatan SDM Kebencanaan 0 - 36.36 % 144.581.000 73.781.000 73.781.000 #DIV/0! BPBD Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Jumlah aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kopetensi manajerial kebencanaan 0 - 30 82.308.000 30 73.781.000 73.781.000 #DIV/0! BPBD Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas kab/kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 0 - 1976 62.275.000 0 - - #DIV/0! BPBD Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : Meningkatnya Konsistensi dokumen Perencanaan Persentase konsistensi Capaian Target Program dalam dokumen perencanaan terdiri dari : Persentase Program RPJMD kedalam RKPD Persentase Program RKPD kedalam APBD 100% 98% 18.508.741.162 5.165.201.721 BAPPEDA LITBANG Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase konsistensi program perangkat daerah mitra perencanaan pembangunan Daerah (Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia; Perekonomian dan SDA; Infrastruktur dan Kewilayahan) 100% 29.590.540.000 13.915.930.575 98% 4.042.450.600 0% 0 0% 593.696.700 0% 593.696.700 14.509.627.275 49,03% BAPPEDA LITBANG Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Jumlah rumusan dokumen perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 39 Dokume n 9.222.215.000 12 Dokumen 4.052.124.666 4 Dokumen 2.064.581.600 0 0 0 92.640.700 0 92.640.700 4.144.765.366 44,94% BAPPEDA LITBANG Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 12 Dokume n 2.645.810.000 4 Dokumen 944.424.066 4 Dokume n 944.424.066 33,33% 35,70% BAPPEDA LITBANG Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2 Laporan 330.630.000 2 Laporan 888.717.600 2 Laporan 888.717.600 100,00% 268,80% BAPPEDA LITBANG Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 2 Laporan 353.668.000 2 Laporan 353.668.000 #DIV/0! BAPPEDA LITBANG Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 0 0 1 Laporan 87.393.000 0 0 0 0 0 0 0 Laporan 0 #DIV/0! BAPPEDA LITBANG Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3 Dokume n 500.000.000 0 0 - 0 0 Dokume n 0 0,00% 0,00% BAPPEDA LITBANG Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 2 Laporan 350.000.000 0 0 1 Laporan 900.000.000 0 0 0 0 0 0 0 Laporan 0 0,00% 0,00% BAPPEDA LITBANG Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 20 Laporan 5.395.775.000 4 Laporan 1.865.315.000 2 Laporan 1.077.188.600 0 0 0 92.640.700 0 92.640.700 4 Laporan 1.957.955.700 20,00% 36,29% BAPPEDA LITBANG Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah rumusan dokumen perencanaan bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 32 Dokume n/Kegiat an 11.142.550.000 11 Dokumen 2.961.349.974 1 Dokumen/Kegiata n 23.560.000 0% 0 0% 0 0 0 11 Dokume n 2.961.349.974 26,58% BAPPEDA LITBANG Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 12 Dokume n 3.100.000.000 2 Dokumen 475.434.700 2 Dokume n 475.434.700 16,67% 15,34% BAPPEDA LITBANG Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 2 Laporan 873.775.000 2 Laporan 699.082.000 2 Laporan 699.082.000 100,00% 80,01% BAPPEDA LITBANG Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 19 Laporan 7.168.775.000 6 Laporan 1.478.176.100 1 Laporan 23.560.000 0 0 0 0 0 0 6 Laporan 1.478.176.100 31,58% 20,62% BAPPEDA LITBANG Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Laporan 308.657.174 1 Laporan 308.657.174 #DIV/0! BAPPEDA LITBANG Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 39 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase Jumla pelaksanaan kegiatan perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100% 9.225.775.000 #ERROR! 6.902.455.935 100% 1.954.309.000 0% 0 0% 501.056.000 0% 501.056.000 7.403.511.935 0,00% 80,25% BAPPEDA LITBANG Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3 Dokume n 600.000.000 0% 0 0 0 0,00% 0,00% BAPPEDA LITBANG Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 7 Laporan 800.000.000 6 Laporan 1.098.474.277 2 Laporan 369.754.000 0 0 0 0 0 0 2 Laporan 1.098.474.277 28,57% 137,31% BAPPEDA LITBANG Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 6 Dokume n 3.525.775.000 8 Laporan 2.891.944.809 2 Dokumen 1.200.000.000 0% 0 0% 480.000.000 0 480.000.000 1 Laporan 3.371.944.809 16,67% 95,64% BAPPEDA LITBANG Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 3 Laporan 944.479.900 944.479.900 #DIV/0! BAPPEDA LITBANG Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 10 Laporan 3.750.000.000 8 Laporan 1.318.306.949 2 Laporan 283.818.000 0 0 0 21.056.000 0 21.056.000 3 Laporan 1.339.362.949 30,00% 35,72% BAPPEDA LITBANG Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 4 Laporan 550.000.000 2 Laporan 649.250.000 1 Laporan 100.737.000 0 0 0 0 0 0 1 Laporan 649.250.000 25,00% 118,05% BAPPEDA LITBANG Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah 100% 25.020.491.500 17.186.319.410 98% 4.516.431.000 0% 0 0% 1.013.317.400 0% 1.013.317.400 18.199.636.810 72,74% BAPPEDA LITBANG Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan 29 Dokume n 13.457.746.500 17 Dokumen 9.454.399.109 11 Dokumen 3.153.608.100 0 0 87 813.862.400 87 813.862.400 10.268.261.509 76,30% BAPPEDA LITBANG Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 0 0 1 Dokumen 70.000.000 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! BAPPEDA LITBANG Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 5 Dokume n 1.229.250.000 0 0 0 0 0,00% 0,00% BAPPEDA LITBANG Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 0 0 1 Laporan 121.686.000 0 0 1 117.736.000 1 117.736.000 117.736.000 #DIV/0! BAPPEDA LITBANG Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 15 Berita Acara 525.000.000 1 Berita Acara 127.762.000 1 Berita Acara 32.453.200 0% 0 0% 0 0 0 1 Berita Acara 127.762.000 6,67% 24,34% BAPPEDA LITBANG Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 6 Berita Acara 6.429.545.500 4 Berita Acara 3.438.918.804 1 Berita Acara 355.003.000 0 0 1 181.279.000 1 181.279.000 5 Berita Acara 3.620.197.804 83,33% 56,31% BAPPEDA LITBANG Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang terverifikasi oleh kecamatan 0 0 86 Usulan 207.950.000 0 0 86 155.790.000 86 155.790.000 155.790.000 #DIV/0! BAPPEDA LITBANG Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 8 Dokume n 5.273.951.000 12 Dokumen 5.887.718.305 6 Dokumen 2.366.515.900 0 0 0 359.057.400 0 359.057.400 12 Dokume n 6.246.775.705 150,00% 118,45% BAPPEDA LITBANG Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Jumlah pelaksanaan Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah daerah yang dilaksanakan 100% 1.467.100.000 100% 1.849.118.211 100% 33.039.500 0% 0 0% 0 0% 0 100% 1.849.118.211 126,04% BAPPEDA LITBANG Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 6 Dokume n 1.467.100.000 4 Dokumen 1.849.118.211 1 Dokumen 33.039.500 0 0 0 0 0 0 4 Dokume n 1.849.118.211 66,67% 126,04% BAPPEDA LITBANG Pengendalian. Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Jumlah pelaksanaan Kegiatan pengendalian. evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah 100% 10.095.645.000 95% 5.882.802.090 100% 1.208.291.400 0% 0 0% 199.455.000 0% 199.455.000 6.082.257.090 60,25% BAPPEDA LITBANG Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 31 Dokume n/ Laporan 10.095.645.000 13 Laporan 5.006.834.590 1 Laporan 575.388.800 0 0 0 0 0 0 3 Laporan 5.006.834.590 9,68% 49,59% BAPPEDA LITBANG Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 2 Laporan 875.967.500 4 Laporan 632.902.600 0 0 0 199.455.000 0 0 875.967.500 #DIV/0! BAPPEDA LITBANG Meningkatnya Penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pembangunan daerah 100% 100% 100% 0 #DIV/0! BAPPEDA LITBANG Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan 100% 10.470.000.000 86,67% 4.469.689.035 100% 1.604.681.600 0% 32.000.000 40,0% 653.563.260 40,0% 685.563.260 5.155.252.295 49,24% BAPPEDA LITBANG Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Jumlah rumusan Dokumen Penelitian dan pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 22 Dokume n 3.050.000.000 7 Dokumen 1.454.362.735 7 Dokume n 1.454.362.735 31,82% 47,68% BAPPEDA LITBANG Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 3 Laporan 850.000.000 2 Laporan 342.434.335 2 Laporan 342.434.335 66,67% 40,29% BAPPEDA LITBANG Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 12 Laporan 2.000.000.000 4 Laporan 1.001.178.400 4 Laporan 1.001.178.400 33,33% 50,06% BAPPEDA LITBANG Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 1 Laporan 200.000.000 1 Laporan 79.850.000 1 Laporan 79.850.000 100,00% 39,93% BAPPEDA LITBANG Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan 6 Rekomen dasi 450.000.000 0 Rekomendasi 30.900.000 0 Rekomen dasi 30.900.000 0,00% 6,87% BAPPEDA LITBANG Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 40 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penelitian dan Pengembangan Bidang sosial dan Kependudukan Jumlah dokumen Kajian Pengembangan dan Analisis Bidang Sosial dan Kependudukan 1 Dokume n 800.000.000 0 0 0 0 0,00% 0,00% BAPPEDA LITBANG Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan 1 Dokume n 800.000.000 0 0 0 0 0,00% 0,00% BAPPEDA LITBANG Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4 Dokume n 3.400.000.000 2 Dokumen 399.655.000 2 Dokume n 399.655.000 50,00% 11,75% BAPPEDA LITBANG Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Dokume n 350.000.000 0 0 0 0 0,00% 0,00% BAPPEDA LITBANG Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 1 Dokume n 350.000.000 0 0 0 0 0,00% 0,00% BAPPEDA LITBANG Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 6 Dokume n 1.950.000.000 2 Dokumen 399.655.000 2 Dokume n 399.655.000 33,33% 20,50% BAPPEDA LITBANG Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 2 Dokume n 750.000.000 0 0 0 0 0,00% 0,00% BAPPEDA LITBANG Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah dokumen/laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi 12 Dokume n/lapora n 3.220.000.000 6 Dokumen/ Laporan 2.615.671.300 5 Dokumen/Lapora n 1.604.681.600 0% 32.000.000 200% 653.563.260 2 685.563.260 3.301.234.560 102,52% BAPPEDA LITBANG Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2 Dokume n 940.000.000 2 Dokumen 432.120.000 2 Dokumen 500.000.000 0 0 2 500.000.000 2 500.000.000 932.120.000 99,16% BAPPEDA LITBANG Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi 1 Laporan 1.380.000.000 0 0 0 0 0,00% 0,00% BAPPEDA LITBANG Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 200.000.000 0 0 0 0 0,00% 0,00% BAPPEDA LITBANG Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 5 Laporan 500.000.000 4 Laporan 2.183.551.300 3 Laporan 1.104.681.600 0 32.000.000 0 153.563.260 0 185.563.260 4 Laporan 2.369.114.560 80,00% 473,82% BAPPEDA LITBANG Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 3 Laporan 200.000.000 0 0 0 0 0,00% 0,00% BAPPEDA LITBANG Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Nilai/Predikat Evaluasi Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah Bappeda Litbang A B A BAPPEDA LITBANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penyelenggaraan program penunjang urusan Pemerintah Daerah 100% 41.947.829.510 100% 26.693.161.602 100% 8.345.177.962 761.010.675 2.111.613.686 2.872.624.361 6.080.164.758 14,49% BAPPEDA LITBANG Nilai Sakip OPD 85% 68,85% 82% BAPPEDA LITBANG Persentase terhadap Laporan Keuangan OPD 100% 100% 100% BAPPEDA LITBANG Profesionalisme Aparatur (presensi & pelaksanaan SKP) 100% 100% BAPPEDA LITBANG Kualitas Renja. RKA dan DPA Bappeda Litbang 100% 100% BAPPEDA LITBANG Kegiatan Perencanaan. Pengaganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 38 Dokume n 796.027.700 12 Dokumen 236.895.100 4 Dokumen 140.000.000 0 0 1 44.386.400 1 44.386.400 13 Dokume n/ Laporan 281.281.500 34,21% 35,34% BAPPEDA LITBANG Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokume n 96.027.700 0 0 1 Dokumen 74.049.000 0 0 0 0 0 0 0 0,00% BAPPEDA LITBANG Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10 Dokume n 175.000.000 3 Dokumen 47.645.300 1 Dokumen 28.679.000 0 0 0 0 0 0 3 Dokume n 47.645.300 30,00% 27,23% BAPPEDA LITBANG Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 10 Dokume n 175.000.000 3 Dokumen 48.501.300 1 Dokumen 26.769.500 0 0 0 0 0 0 3 Dokume n 48.501.300 30,00% 27,72% BAPPEDA LITBANG Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Laporan 175.000.000 4 Laporan 126.263.000 1 Laporan 29.539.000 0 0 1 29.433.000 1 29.433.000 5 Laporan 155.696.000 40,00% 88,97% BAPPEDA LITBANG Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 Laporan 175.000.000 2 Laporan 14.485.500 1 Laporan 28.169.000 0 0 0 14.953.400 0 14.953.400 2 Laporan 29.438.900 33,33% 16,82% BAPPEDA LITBANG Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah 100% 24.582.484.935 100% 15.615.597.924 100% 5.292.896.653 6,25% 761.010.675 6,25% 1.272.839.360 #REF! 2.033.850.035 17.649.447.959 71,80% BAPPEDA LITBANG Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Orang 19.525.574.935 41 12.729.574.662 41 Orang/bulan 4.404.296.653 41 761.010.675 41 1.266.770.360 41 2.027.781.035 41 Orang 14.757.355.697 66,67% 75,58% BAPPEDA LITBANG Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokume n 4.906.910.000 4 Dokumen 2.875.758.262 2 Dokumen 858.600.000 0 0 0 6.069.000 0 6.069.000 4 Dokume n 2.881.827.262 400,00% 58,73% BAPPEDA LITBANG Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Laporan 75.000.000 3 Laporan 4.470.000 1 Laporan 15.000.000 0 0 0 0 0 0 3 Laporan 4.470.000 300,00% 5,96% BAPPEDA LITBANG Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dokume n 75.000.000 3 Laporan 5.795.000 1 Dokumen 15.000.000 0 0 0 0 0 0 3 Laporan 5.795.000 300,00% 7,73% BAPPEDA LITBANG Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 41 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah perlengkapan kepegawaian perangkat daerah 100% 1.020.000.000 72,72% 125.651.892 100% 57.000.000 0% 0 0% 0 0% 0 125.651.892 12,32% BAPPEDA LITBANG Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan 50 Stel 80.000.000 2 Paket 81.676.892 2 Paket 57.000.000 0 0 0 0 0 0 2 Paket 81.676.892 200,00% 102,10% BAPPEDA LITBANG Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 40 Orang 940.000.000 5 Orang 43.975.000 5 Orang 43.975.000 12,50% 4,68% BAPPEDA LITBANG Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Persentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan dalam 1 tahun 100% 7.593.348.875 89,93% 6.025.598.387 100% 1.308.039.424 0% 0 0% 366.368.941 0% 366.368.941 6.391.967.328 84,18% BAPPEDA LITBANG Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 14.125.000 4 Paket 11.185.324 1 Paket 2.801.324 0% 0 0 0 0 0 4 Paket 11.185.324 200,00% 79,19% BAPPEDA LITBANG Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 43 Paket 1.698.414.500 10 Paket 1.986.767.027 2 Paket 100.975.000 0 0 0 0 0 0 10 Paket 1.986.767.027 23,26% 116,98% BAPPEDA LITBANG Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6 Paket 6.675.000 4 Paket 8.211.000 1 Paket 1.334.000 0 0 0 0 0 0 4 Paket 8.211.000 66,67% 123,01% BAPPEDA LITBANG Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan 1 Paket 0 0 Paket 0 1 Paket 266.545.600 0 0 0 128.540.000 0 128.540.000 0 Paket 128.540.000 0,00% #DIV/0! BAPPEDA LITBANG Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 2.381.134.375 8 Paket 761.440.931 3 Paket 138.411.500 0 0 0 62.400.000 0 62.400.000 8 Paket 823.840.931 266,67% 34,60% BAPPEDA LITBANG Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 3.493.000.000 2 Laporan 3.257.994.105 2 Laporan 797.972.000 0 0 0 175.428.941 0 175.428.941 2 Laporan 3.433.423.046 66,67% 98,29% BAPPEDA LITBANG Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah 100% 3.378.260.000 100% 1.237.157.767 100% 473.605.000 0% 0 0% 173.557.800 0% 173.557.800 1.410.715.567 41,76% BAPPEDA LITBANG Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Paket 125.000.000 6 Laporan 69.654.500 1 Laporan 15.012.000 0 0 0 7.500.000 0% 7.500.000 6 Laporan 77.154.500 300,00% 61,72% BAPPEDA LITBANG Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4 Paket 2.633.360.000 7 Laporan 640.138.467 2 Laporan 206.380.000 0 0 0 54.590.800 0% 54.590.800 7 Laporan 694.729.267 175,00% 26,38% BAPPEDA LITBANG Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Paket 619.900.000 9 Laporan 527.364.800 3 Laporan 252.213.000 0 0 0 111.467.000 0% 111.467.000 9 Laporan 638.831.800 450,00% 103,05% BAPPEDA LITBANG Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100% 4.577.708.000 #ERROR! 3.452.260.532 100% 571.885.200 0% 0 0% 254.461.185 0% 254.461.185 3.706.721.717 80,97% BAPPEDA LITBANG Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 37 Unit 2.977.950.000 37 Unit 2.708.040.070 19 Unit 367.380.000 0 0 0 137.574.065 0% 137.574.065 2.845.614.135 95,56% BAPPEDA LITBANG Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 999.908.000 1 Unit 542.896.600 1 Unit 150.045.200 0 0 0 90.027.120 0% 90.027.120 1 Unit 632.923.720 66,67% 63,30% BAPPEDA LITBANG Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 59 Unit 599.850.000 59 Unit 201.323.862 62 Unit 54.460.000 0 0 0 26.860.000 0% 26.860.000 228.183.862 38,04% BAPPEDA LITBANG Penataan Organisasi 0 0 2 Dokumen 803.671.000 0 0 0 0 0 0 0% 0 803.671.000 #DIV/0! BAPPEDA LITBANG Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0 0 2 Dokumen 803.671.000 0 0 0 0 0 0 0% 0 1 Dokume n 803.671.000 #DIV/0! BAPPEDA LITBANG Rata-rata Capaian Kinerja JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 53.496.082.851 11.148.167.559 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota Presentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan 32.289.909.289 34.741.993.084 39.566.598.851 6.144.497.393 0% 5.003.670.166 0% 11.148.167.559 0% 45.890.160.643 142% Sekretariat DPRD Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 80.959.000 80.959.000 10.959.000 - - 0% - 0% 80.959.000 100% Sekretariat DPRD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - - - - 0% - 0% - 0% - 0% Sekretariat DPRD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100% 80.959.000 80.959.000 10.959.000 - 0% - 0% - 0% 80.959.000 100% Sekretariat DPRD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.158.023.236 15.868.112.328 19.439.795.113 4.588.053.725 4.898.670.166 9.486.723.891 25.354.836.219 193% Sekretariat DPRD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN dan DPRD yang dibayarkan 84 Org 12.816.299.236 15.524.650.328 16.675.838.613 4.588.053.725 4.898.670.166 0% 9.486.723.891 25.011.374.219 195% Sekretariat DPRD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Penyedian Gaji Tenaga Kontrak dan Tunjangan Administrsi Keuangan ASN - 0 2.421.832.500 - 0% - - 0% Sekretariat DPRD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Laporan Pansus LKPJ 1 Lap 341.724.000 343.462.000 342.124.000 - 0,00% - 343.462.000 101% Sekretariat DPRD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 469.759.000 150.700.000 - - 469.759.000 0% Sekretariat DPRD Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan - - 150.700.000 - 0% - - 0% Sekretariat DPRD Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah - 469.759.000 - - 0% - 469.759.000 0% Sekretariat DPRD Administrasi Umum Perangkat Daerah 10.690.765.753 6.563.307.000 8.337.028.482 628.150.275 628.150.275 7.191.457.275 67% Sekretariat DPRD Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 42 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Pembelian Komponen Listrik/ Penerangan 147 59.373.600 243.672.000 243.832.400 13.500.000 - 0% 13.500.000 257.172.000 433% Sekretariat DPRD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediann Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Unit 6.848.434.153 1.640.160.000 190.094.000 - 0% - 1.640.160.000 24% Sekretariat DPRD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Logistik Kantor yang Tersedia 49325 Liter 430.048.000 534.225.000 886.018.082 - 0% - 534.225.000 124% Sekretariat DPRD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Pembelian Barang Cetak dan Penggandaan 216 121.550.000 206.000.000 243.900.000 - 0% - 206.000.000 169% Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 14 Kali 3.231.360.000 3.939.250.000 6.773.184.000 614.650.275 - 0% 614.650.275 4.553.900.275 141% Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.823.397.300 5.547.549.400 5.930.987.000 637.160.393 637.160.393 6.184.709.793 162% Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah benda yang di pakai dan surat yang di kirim 683 Lembar 7.991.100 19.500.000 19.500.000 3.250.000 - 0% 3.250.000 22.750.000 285% Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Pembayaran Rekening Jasa Komunikasi, Air dan Listrik 20 Rekening 619.054.000 1.446.150.000 1.021.000.000 115.206.393 0% 115.206.393 1.561.356.393 252% Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Pembelian ATK , Penyediaan Makan Minum serta Peralatan Umum Kantor yang Tersedia 43 Jenis 3.196.352.200 4.081.899.400 4.890.487.000 518.704.000 0% 518.704.000 4.600.603.400 144% Sekretariat DPRD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 823.041.000 1.774.872.000 1.780.925.000 172.050.000 1.774.872.000 216% Sekretariat DPRD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Pemeliharaan Kendaraan serta Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 16 458.410.000 557.875.000 606.975.000 - 0% 557.875.000 122% Sekretariat DPRD Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 8 Unit 135.100.000 626.220.000 625.220.000 172.050.000 0% 626.220.000 464% Sekretariat DPRD Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Memeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya 2 Unit 229.531.000 590.777.000 548.730.000 - 0% 590.777.000 257% Sekretariat DPRD Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 2.394.668.800 3.120.180.156 1.324.551.256 119.083.000 105.000.000 224.083.000 3.120.180.156 130% Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Pembayaran Honorarium Pejabat penatausahaan Keuangan, Tenaga Kontrak dan Staf Ahli DPRD 64 Orang 2.022.626.000 2.862.580.000 482.000.000 70.000.000 105.000.000 0% 175000000 2.862.580.000 142% Sekretariat DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Pakaian Dinas yang Didapat Pimpinan dan Anggota DPRD 84 114.442.800 - 585.000.000 - 0% - 0% Sekretariat DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang Melaksanakan Medeical Chek Up 20 Orang 257.600.000 257.600.156 257.551.256 49.083.000 0% 49.083.000 257.600.156 100% Sekretariat DPRD Layanan Administrasi DPRD 1.319.054.200 1.317.254.200 2.591.653.000 - - 1.317.254.200 100% Sekretariat DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Pelaksanaan Safari Ramadan dan Safari Natal 4 Lap 722.310.000 722.310.000 1.570.360.000 - 0% 722.310.000 100% Sekretariat DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Konsultasi dan Koordinasi DPRD 2 Lap 596.744.200 594.944.200 1.021.293.000 - 0% 594.944.200 100% Sekretariat DPRD Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 967.226.215.481 10.615.893.600 13.929.484.000 2.141.616.673 100.000.000 10.615.893.600 1% Sekretariat DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.176.858.000 1.826.384.600 1.651.290.000 123.426.673 100.000.000 1.826.384.600 155% Sekretariat DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Ranperda dan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibahas dan ditetapkan 12 1.176.858.000 1.712.746.000 1.651.290.000 123.426.673 100.000.000 0% 1.712.746.000 146% Sekretariat DPRD Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang- undangan/ Uji Publik yang dilaksanakan - 113.638.600 - 0% 113.638.600 0% Sekretariat DPRD Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 448.277.000 451.062.000 465.212.000 - - 451.062.000 101% Sekretariat DPRD Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Catatan dan Rekomendasi DPRD terhadap Hasil Pengawasan 1 Lap 448.277.000 451.062.000 465.212.000 0% 451.062.000 101% Sekretariat DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD 958.689.362.481 3.454.161.000 5.039.928.000 - 3.454.161.000 0% Sekretariat DPRD Orientasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Orientasi DPRD 3 Lap 681.457.000 3 873.087.000 1.030.717.000 - 0% 873.087.000 128% Sekretariat DPRD Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Laporan hasil Penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 3 Lap 1.334.648.000 3 2.367.244.000 3.681.489.000 - 0% 2.367.244.000 177% Sekretariat DPRD Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Laporan Program Kerja Tahunan DPRD 1 Lap 22.830.000 1 21.830.000 21.821.000 - 0% 21.830.000 96% Sekretariat DPRD Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Pembayaran Honorarium Publikasi dan Dokumentasi 8 86.600.000 192.000.000 305.901.000 - 0% 192.000.000 222% Sekretariat DPRD Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6.911.718.000 4.563.346.000 6.773.054.000 2.018.190.000 4.563.346.000 66% Sekretariat DPRD Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 5 Lap 3.124.504.000 2.585.336.000 5.291.548.000 1.335.210.000 0% 2.585.336.000 83% Sekretariat DPRD Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Pokok-Pokok Pikiran DPRD 20 Orang 22.830.000 21.830.000 - - 0% 21.830.000 96% Sekretariat DPRD Pelaksanaan Reses Jumlah Laporan Hasil Reses Pimpinan dan Anggota DPRD 3 Lap 3.124.504.000 1.956.180.000 1.481.506.000 682.980.000 0% 1.956.180.000 63% Sekretariat DPRD Pembahasan Kerjasama Daerah 319.940.000 320.940.000 - - 320.940.000 100% Sekretariat DPRD Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Kegiatan Pendampingan Musrembang Distrik Jumlah Laporan kegiatan Pendampingan Musrembang Distrik 1 Lap 319.940.000 320.940.000 - 0% 320.940.000 100% Sekretariat DPRD Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 43 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERPUSTAKAAN 5.380.257.826 2.184.104.810 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pelayanan OPD Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya Pelayaan Administrasi Perkantoran 100% 20.820.116.000 100% 8.493.775.851 100% 5.110.158.797 1.250.000 8.495.025.851 1.699.005.170 Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Presentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah 119.602.500 0% 0 0% 24.945.100 0% 0 5,01% 1.250.000 5,01% 1.250.000 1.250.000 250.000 Sekretariat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah 0% 0 0% 0 0% 16.770.600 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Sekretariat Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 15 Dok 119.602.500 0% 0 0% 8.174.500 0% 0 3 Dok 1.250.000 3 Dok 1.250.000 1.250.000 250.000 Sekretariat Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya laporan pencapaian kinerja dan keuangan 7.110.493.523 100% 4.165.414.872 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 44 Org 12.500.000.000 44 Org 6.098.859.523 44 Org 3.853.246.872 44 Org 964.130.719 44 Org 1.021.336.331 0% 1.985.467.050 8.084.326.573 1.616.865.315 Sekretariat Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - 2.371.108.000 3 Dok 1.011.634.000 3 Dok 312.168.000 0% 0 3 Dok 50.319.000 0% 50.319.000 1.061.953.000 212.390.600 Sekretariat Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atributnya 100 Pasang 784.875.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Sekretariat Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah 457.978.625 100% 228.988.200 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan Perlengkapan kantor yang di sediakan 0% 0 0% 0 0% 152.104.500 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Sekretariat Penyediaan Bahan Logistik kantor Bahan Logistik Kantor yang di sediakan 0% 0 0% 24.005.200 1 Paket 24.005.200 0% 0 0% 0 0% 0 0% 24.005.200 0% 0 Sekretariat Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan pengandaan yang Di sediakan 5 Paket 120.480.000 1 Paket 93.900.000 1 Paket 13.640.000 1 Paket 1.440.000 0% 0 0% 1.440.000 95.340.000 19.068.000 Sekretariat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang di Sediakan 40 lap 1.295.250.000 8 lap 340.073.425 8 lap 191.343.000 2 lap 10.260.000 1 lap 3.420.000 0% 13.680.000 353.753.425 70.750.685 Sekretariat Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Presentase Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 72.245.000 Pengadaan Mebel Jumlah Paket mebel yang di sediakan 5 Paket 754.250.000 1 Paket 72.245.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 72.245.000 14.449.000 Sekretariat Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di sediakan 1 Unit 3.000.000.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Sekretariat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah 412.129.403 100% 236.610.625 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Jasa surat menyurat yang tersedia 5 Paket 71.855.000 1 Paket 28.849.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 28.849.000 5.769.800 Sekretariat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 15 Lap 202.000.000 3 Lap 174.466.713 1 Lap 161.400.000 1 Lap 1.025.000 4 Lap 29.486.760 0% 30.511.760 204.978.473 40.995.695 Sekretariat Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 15 Lap 120.480.000 3 Lap 101.416.690 3 Lap 0 0% 0 0% 0 0% 101.416.690 20.283.338 Sekretariat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 5 Paket 172.550.000 1 Paket 107.397.000 0% 75.210.625 1 Paket 2.445.000 1 Paket 20.118.000 0% 22.563.000 129.960.000 25.992.000 Sekretariat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Presentasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik 440.929.300 100% 227.100.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0% 0 0% 50.400.000 2 unit 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 50.400.000 0% 0 Sekretariat Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya dan Perizinannya 13 unit 1.560.000.000 4 unit 390.529.300 4 unit 227.100.000 0% 0 4 unit 72.200.000 0% 72.200.000 462.729.300 92.545.860 Sekretariat Pemeliharaan/Rahabilitasi Sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Gedung 4.248.000.000 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Sekretariat Meningkatnya Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan Tingkat Menggerakkan Masyarakat gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan 20.954.309.568 62.825.180 188.763.029 62.825.180 12.565.036 Bidang Perpustrakaan Pengelola Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) 62.825.180 100% 175.156.829 62.825.180 12.565.036 Bidang Perpustakaan Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan 10.000 Eksempla r 471.966.688 0% 197.914.800 7.130 Eksemplar 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 197.914.800 0% 0 Bidang Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan pada Satuan pendidikan Dasar di seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standart Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Bidang Perpustakaan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 0% 0 62.825.180 0% 175.156.829 0% 0 0% 0 0% 62.825.180 12.565.036 Bidang Perpustakaan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 44 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35 Orang 94.393.338 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Bidang Perpustakaan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 20.000 Eksempla r 1.550.747.688 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Bidang Perpustakaan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) 0% 0 0% 190.370.004 95% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 190370004 0% 0 Bidang Perpustakaan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100% 13.606.200 Pengembangan Literasi berbasis Inklusi sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Bidang Perpustakaan Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 35 Orang 809.085.750 0% 73.136.800 30 Orang 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 73136800 0% 0 Bidang Perpustakaan Sosialisasi Budaya baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan 30 Orang 1.415.900.063 0% 0 0% 13.606.200 3 Lokus 2.280.000 3 Lokus 640.000 0% 2.920.000 2.920.000 584.000 Bidang Perpustakaan URUSAN PEMERINTAH BIDANG KEARSIPAN Terwujudnya Pengelolaan Administrasi Kearsipan Daerah (sudah termasuk pengaman arsip dan penyusunan katalog) PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 14.479.890.641 100% 303.082.995 100% 81.336.000 303.082.995 60.616.599 Bidang Kearsipan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Persentase Arsiparis yang bersertifikat Persentase OPD yang memperoleh nilai pengawasan arsip "baik" Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip dinamis secara baku Bidang Kearsipan Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusunan 90% 1.946.655.628 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Bidang Kearsipan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan kabupaten /Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 90% 191.074.398 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00% 0 0% 0 0% 0 Bidang Kearsipan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Kearsipan yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan 90% 347.564.132 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0,00% 0 0% 0 0% 0 Bidang Kearsipan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota - 48.936.000 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Dokumen Yang di Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi dan Aksen Arsip Statis 90% 1.261.877.505 0% 0 0% 48.936.000 1.610.000 744.000 0% 2.354.000 2.354.000 470.800 Bidang Kearsipan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan nasional Tingkat Kabupaten/Kota 303.082.995 100% 32.400.000 Penyediaan Informasi , Akses dan layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 90% 1.216.522.700 0% 166.651.164 500 32.400.000 0% 0 1 Layanan 1.400.000 0,00% 1.400.000 168.051.164 Bidang Kearsipan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Yang di Berdayakan 0% 0 136.431.831 0% 0 0% 0 0% 0 0,00% 136.431.831 27.286.366 Bidang Kearsipan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun Pelaksanaan Pemusnahan Arsip Yang Memiliki Retensi di bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 90% 1.219.808.824 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 Bidang Kearsipan Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 8.989.124.074 1.971.408.034 DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 38.120.939.178 19.137.051.144 8.933.084.074 645.515.532 1.378.198.982 2.023.714.514 28.070.135.218 30.093.849.732 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota 23.263.997.957 12.625.579.172 5.801.185.648 628.505.532 1.094.329.150 18.426.764.820 20.149.599.502 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 20 789.761.300 12 213.069.700 4 11.833.000 3 - - - - - - 224.902.700 224.902.700 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 148.990.700 6 40.162.700 2 4.733.000 1 0 0% 0 0,00% - 0% 44.895.700 44.895.700 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 41.193.600 3 23.455.000 1 7.100.000 1 0 0% 0 0% - 0% 30.555.000 30.555.000 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 45 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 599.577.000 3 149.452.000 1 - 1 0 0% 0 0% - 0% 149.452.000 149.452.000 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah tepat waktu 155 70 15.210.875.758 155 70 6.263.861.584 31 3.289.371.033 628.505.532 971.466.990 1.599.972.522 9.553.232.617 11.153.205.139 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 155 13.032.958.558 93 5.206.629.284 31 2.868.227.033 587.665.532 959.726.990 1.547.392.522 8.074.856.317 9.622.248.839 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60 2.097.376.000 36 1.010.651.500 12 407.686.000 40.840.000 11.740.000 52.580.000 1.418.337.500 1.470.917.500 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 40.179.600 3 23.290.000 1 6.388.000 0 0 - 29.678.000 29.678.000 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 5 40.361.600 3 23.290.800 1 7.070.000 0 0 - 30.360.800 30.360.800 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Cakupan pelayanan administrasi umum dinas kominfo 31 29.840.000 31 29.840.000 - - - - - 29.840.000 29.840.000 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah orang menerima pakaian dinas 31 29.840.000 31 29.840.000 0 - 0 0 0% 0 0% - 29.840.000 29.840.000 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Cakupan pemenuhan pelayanan adminitrasi perkantoran dinas kominfo 3.218.320.365 2.045.876.203 756.193.289 - 59.256.080 59.256.080 2.802.069.492 2.861.325.572 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket/bulan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 60 911.050.565 36 569.591.000 12 223.769.000 0 0 6 38.370.000 38.370.000 793.360.000 831.730.000 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket/bulan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 60 178.850.000 36 344.887.800 12 55.149.964 3 0 3 0 - 400.037.764 400.037.764 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 2.128.419.800 36 1.131.397.403 12 477.274.325 3 0 3 20.886.080 20.886.080 1.608.671.728 1.629.557.808 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan pemenuhan layanan barang penunjang urusan dinas kominfo - 988.570.750 - 558.706.154 - 380.856.000 0 0 - 939.562.154 939.562.154 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 988.570.750 558.706.154 380.856.000 0 0 - 939.562.154 939.562.154 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 180 1.716.424.484 108 892.917.885 36 361.235.199 0 4.350.000 4.350.000 1.254.153.084 1.258.503.084 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 26.415.000 36 16.364.000 12 5.250.000 0 0 - 21.614.000 21.614.000 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 730.413.784 36 284.470.955 12 152.346.955 0 0 - 436.817.910 436.817.910 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 959.595.700 36 592.082.930 12 203.638.244 0 4.350.000 4.350.000 795.721.174 800.071.174 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65 1.310.205.300 39 575.431.443 13 245.503.838 0 0 - 820.935.281 820.935.281 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 55 776.040.000 33 295.663.199 11 134.375.882 0 0 - 430.039.081 430.039.081 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 306.231.300 127.812.244 35.149.956 0 0 - 162.962.200 162.962.200 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana Dan Parasaran Gedung Kantor yang Dipelihara 10 227.934.000 6 151.956.000 2 75.978.000 0 0 - 227.934.000 227.934.000 2 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Lembaga Publik yang aktif dalam Pengelolaan Komunikasi Publik 1.967.329.965 1.282.585.500 67.060.965 - 42862000 42.862.000 1.349.646.465 1.392.508.465 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 2.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah masyarakat dan Asn yang mengikuti diklat penyebarluasan informasi 1.967.329.965 1.282.585.500 67.060.965 - 42.862.000 42.862.000 1.349.646.465 1.392.508.465 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik 100 1.414.754.365 1.104.837.500 67.060.965 0 - 1.171.898.465 1.171.898.465 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 552.575.600 177.748.000 - 0 42.862.000 42.862.000 177.748.000 220.610.000 3 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase PD yang sudah memiliki Website, Persentase PD yang terhubung jaringan intra pemerintah, Persentase Jumlah kampung yang terlayani akses internet 12.889.611.256 5.228.886.472 3.064.837.461 17.010.000 241007832 258.017.832 8293723933 8551741765 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 3.1 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dibuat dalam satu tahun, Jumlah artikel yang termuat dalam website pemda selama 1 tahun, Jumlah internet publik yang terpasang dalam 1 tahun 12.889.611.256 5.228.886.472 3.064.837.461 17.010.000 241.007.832 258.017.832 8.293.723.933 8.551.741.765 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 46 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 2.007.760.442 500.515.778 590.572.717,00 0 2.700.000 2.700.000 1.091.088.495 1.093.788.495 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 10.881.850.814 4.728.370.694 2.474.264.744,00 17.010.000 238.307.832 255.317.832 7.202.635.438 7.457.953.270 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 241.968.000 - 56.040.000,00 0 6949600 6.949.600 56.040.000 62.989.600 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase ketersediaan dokumen data sektroral daerah, persentase jumlah pengembangan SDM penyusun data sektoral 100 241.968.000 - 56.040.000 - 6949600 6.949.600,00 56.040.000 62989600 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 4.1.20 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen koordinasi dan singkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan sosialisasi penyusunan data statistik sektoral 100 241.968.000 100 - 100 56.040.000,00 - 6.949.600 6.949.600,00 56.040.000 62.989.600 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 100 241.968.000 0 - 100 56.040.000 0 6.949.600 6.949.600 56.040.000 62.989.600 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 190.255.000 - - 0 0 - - - 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimtek TOT tata kelola informasi dan jaringan komunikasi sandi dan dokumen penetapan peraturan bupati tentang penerapan TTE 190.255.000 - - - 0 0 0 0 Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 5.1.20 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terlaksananya bimtek TOT tatakelola informasi dan jaringan komunikasi sandi dan tersediannya dokumen perbup tentang TTE 190.255.000 - - - - - - - - - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 190.255.000 0,00 - 0 - 0 0 - - - Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Presentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah, Nilai Sakip, Presentase terhadap laporan keuangan OPD, Profesionalisme aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP), Kualitas Renja, RKA dan DPA Dinas Perhubungan 17.422.916.464 15.033.659.383 0% 0% 0 32% 1.808.846.705 0% 16.842.506.088 97% Dinas Perhubungan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah 216.086.400 0% 50% 28.030.000 0% 28.030.000 0 Dinas Perhubungan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 0% 0 0% 0% 0 Dinas Perhubungan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0% 0 100% 14130000 0% 0 Dinas Perhubungan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 13.505.400 0 0% 0 100% 13900000 0% 0 Dinas Perhubungan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.225.047.880 0% 43% 1.625.910.505 0% 1.625.910.505 0 Dinas Perhubungan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14.062.563.920 0 0% 0 56% 1574190505 0% 0 Dinas Perhubungan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.156.350.000 0 0% 0 6% 51720000 0% 0 Dinas Perhubungan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 67.527.000 0 0% 0 0% 0% 0 Dinas Perhubungan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD 67.527.000 0 0% 0 0% 0% 0 Dinas Perhubungan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 91.000.000 0% 0% 0% - - Dinas Perhubungan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 91.000.000 0 0% 0 0% 0% 0 Dinas Perhubungan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0,00 0% 0 0% 0% 0 Dinas Perhubungan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.179.000.000 0% 6% 44.750.000 0% 44.750.000 0 Dinas Perhubungan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 414.724.000 0 0% 0 0% 0% 0 Dinas Perhubungan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 325.000.000 0 0% 0 0% 0% 0 Dinas Perhubungan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3.179.000.000 0 0% 0 10,25% 44750000 0% 0 Dinas Perhubungan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 47 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.256.198.000 0% 16,25% 68.522.900 0% 68.522.900 0 Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 0% 0 0% 0% 0 Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 982.270.000 0 0% 0 25,81% 22261000 0% 0 Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 132.370.000 0 0% 0 13,96% 46261900 0% 0 Dinas Perhubungan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.850.466.000 0% 8,24% 41.633.300 0% 41.633.300 0 Dinas Perhubungan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1.986.700.000 0 0% 0 8,56% 40833300 0% 0 Dinas Perhubungan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 112.091.000 0 0% 0 2,84% 800000 0% 0 Dinas Perhubungan 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 18.799.407.686 15.845.608.633 0% 0% 0 0% 0% 15.845.608.633 84% Dinas Perhubungan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 11.660.284.957 0% 0% 0% - - Dinas Perhubungan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 9.245.284.955 0 0% 0 0% 0% 0 Dinas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 415.000.000 0 0% 0 0% 0% 0 Dinas Perhubungan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 1.530.000.000,00 0,00% 0% 0% - - Dinas Perhubungan ` Pengembangan sarana dan prasarana terminal 30.000.000,00 0 0,00% 0,00 0% 0% 0,00 Dinas Perhubungan Rehabilitasi dan pemeliharaan Terminal ( Fasilitas utama dan pendukung) 1.500.000.000,00 Dinas Perhubungan Peningkatan Kapasitas Komptensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi 0 0,00% 0,00 0% 0% 0,00 Dinas Perhubungan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.120.933.000 0,00% 0% 0% - - Dinas Perhubungan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersiadaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1.200.000.000,00 0 0% 0 0% 0% 0,00 Dinas Perhubungan Pengendalian dan pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersiadaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 920.933.000,00 0 0% 0 0% 0% 0 Dinas Perhubungan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.043.633.000,00 0% 0% 0% - - Dinas Perhubungan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.043.633.000,00 0 0,00% 0,00 0% 0% 0,00 Dinas Perhubungan 3 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 38.332.951.447,00 7.986.770.327 0% 0,00% 0,00 0% 0% 7.986.770.327,00 21% Dinas Perhubungan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 20.993.680.000,00 0,00% 0% 0% - - Dinas Perhubungan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Izin Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 19.489.280.000 0 0% 0 0% 0% 0 Dinas Perhubungan Sosialisasi tentang keselamatan pelayaran dan peraturan pengukuran kapal < 7 GT 504.400.000,00 Dinas Perhubungan Pembangunan, Penerbitan Izin pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 17.755.321.981,00 0% 0% 0% - - Dinas Perhubungan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun 7.442.491.981,00 0 0% 0 0% 0% 0,00 Dinas Perhubungan Pengawasan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal 974.930.000,00 Dinas Perhubungan Konsultasi publik calon lokasi pembangunan dermaga rakyat 37.900.000,00 Dinas Perhubungan Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 0 0% 0 0% 0% 0,00 Dinas Perhubungan 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 5.640.240.478,00 1.217.786.200 0% 0% 0 0% 0% 1.217.786.200,00 22% Dinas Perhubungan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Trasnportasi 5.640.240.478,00 0,00% 0% 0% - - Dinas Perhubungan Penyediaan Sarana dan Prasaranan Bandara/ Lapangan Udara Jumlah landasan yang dibangun beserta fasilitas pendukung 5.640.240.478,00 0 0,00% 0,00 0% 0% 0,00 Dinas Perhubungan Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 48 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp PAGU PROGRAM TAHUN 2025 8.971.251.377 2.368.680.726 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100% 85% 100% 100% 100% 31.192.488.080,00 12.718.957.500 100% 85% 100% 100% 100% 6.603.380.377 0% 13,67% 2.070.984.496,00 0% 2.070.984.496 0% 14.789.941.996,00 47% BKPSDM Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 80% 308.933.900,00 268.314.542 80% 113.904.000,00 - 12,68% 10.680.000,00 0% 10.680.000 0% 278.994.542,00 90% BKPSDM Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7Dok 167.013.900,00 142.197.500 4 Dok 100.304.000,00 0 0,00% 0 0% - 0% 142.197.500,00 85% BKPSDM Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Lap 141.920.000,00 126.117.042 1 Lap 13.600.000,00 0 78,52% 10.680.000,00 0% 10.680.000 0% 136.797.042,00 96% BKPSDM Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1 Dok 1 Dok 0 0 0,00% 0 0% - 0% - 0% BKPSDM Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Prosentase apartur yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu 1.461.035.000,00 170.443.100 170.443.100,00 12% BKPSDM Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Terlaksananya pelayanan administrasi Pensiun ASN 542.610.000,00 - 0% BKPSDM Pendidikan dana Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi Terlaksananya pemahaman tentang aplikasi E- Kinerja 918.425.000,00 170.443.100 170.443.100,00 19% BKPSDM Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum 100% 18.156.123.080,00 8.699.160.798 100% 5.092.395.977 0 38,50% 1.960.689.496,00 0% 1.960.689.496 0% 10.659.850.294,00 59% BKPSDM Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 Org 14.382.899.080,00 6.514.237.798 34 Org 3.887.459.977 46,04% 1.789.970.496,00 0% 1.789.970.496 0% 8.304.208.294,00 58% BKPSDM Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28 Dok 3.773.224.000,00 2.184.923.000,00 40 Dok 1.204.936.000,00 14,16% 170.719.000,00 170.719.000 2.355.642.000,00 62% BKPSDM Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dok 2 Dok - - - BKPSDM Pengadaan Barang Milik Daerah Prosentase Pemuenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah % 4.496.900.000,00 59.535.000 59.535.000,00 1% BKPSDM Pengadaan Sarana pendukung gedung Kantor atau Bangunan lainnya Tersedianya Sarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya unt/Itm 4.496.900.000,00 59.535.000,00 59.535.000,00 1% BKPSDM Administrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum % 2.981.169.500,00 2.031.317.453 445.368.000 0 - 2.031.317.453,00 68% BKPSDM Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 105.986.000,00 78.730.000 1 Paket 8.440.000,00 - 78.730.000,00 74% BKPSDM Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 677.855.500,00 1.211.145.000 1 Paket 55.930.000 - 1.211.145.000,00 179% BKPSDM Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4 Paket 500.000.000,00 179.200.000 1 Paket 76.500.000,00 - 179.200.000,00 36% BKPSDM Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Lap 1.697.328.000,00 562.242.453 16 Lap 304.498.000 - 562.242.453,00 33% BKPSDM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah 100% 1.937.426.600,00 1.100.508.107 100% 421.516.400,00 13,76% 58.015.000,00 58.015.000 1.158.523.107,00 60% BKPSDM Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Lap 13.755.000,00 26.100.000 1 Lap 23.280.000,00 34,36% 8.000.000,00 8.000.000 34.100.000,00 248% BKPSDM Penyediaan Pengiriman Berkas Jumlah Pengiriman Berkas 7 Berks 175.000.000,00 - 0% BKPSDM Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Bln 840.000.000,00 457.914.107 3 Lap 202.800.000,00 24,66% 50.015.000,00 50.015.000 507.929.107,00 60% BKPSDM Tersedianya Jaringan Internet untuk penyediaan jasa komunikasi 12 Bln 58.720.000,00 - 0% BKPSDM Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 23 Item 745.551.600,00 616.494.000 3 Lap 195.436.400,00 - - 616.494.000,00 83% BKPSDM Tersedianya Makan dan Minum 43 Org 104.400.000,00 - 0% BKPSDM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah 100% 1.850.900.000,00 389.678.500 100% 530.196.000 7,78% 41.600.000,00 41.600.000 431.278.500,00 23% BKPSDM Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 10 Unit 1.616.400.000,00 339.540.500 34 Unit 453.280.000,00 9,17% 41.600.000,00 41.600.000 381.140.500,00 24% BKPSDM Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 234.500.000,00 50.138.000 2 Unit 76.916.000 - 50.138.000,00 21% BKPSDM PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Presentase Akurasi Data dan Informasi untuk Pengadaan dan Pemberhentian ASN 80% 56.592.573.000 13.452.513.735 80% 2.367.871.000 12,57% 297.696.230,00 297.696.230 13.750.209.965,00 24% BKPSDM Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Presentase Akurasi Data dan Informasi untuk Pengadaan dan Pemberhentian ASN 80% 9.198.892.000 4.447.311.164 80% 1.001.651.000 46,79% 46.713.679,00 46.713.679 4.494.024.843,00 49% BKPSDM Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1 Dok 823.950.000,00 40.010.600 1 Dok 0 - 40.010.600,00 5% BKPSDM Penyusunan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN Tersedianya rencana kebutuhan pengadaan ASN 1 Dok 1.356.520.000,00 67.332.650 67.332.650,00 5% BKPSDM Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dok 4.745.670.000,00 3.870.893.088 1 Dok 792.405.000,00 5,89% 46.713.679,00 46.713.679 3.917.606.767,00 83% BKPSDM Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1 Dok 200.000.000,00 31.715.171 1 Dok 0 - 31.715.171,00 16% BKPSDM Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 49 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 Dok - 17.099.942 1 Dok 152.292.000 - 17.099.942,00 0% BKPSDM Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 1 Dok 200.000.000,00 68.359.000 1 Dok - - 68.359.000,00 34% BKPSDM Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dok 642.695.000,00 127.816.122 1 Dok 56.954.000 - 127.816.122,00 20% BKPSDM Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dok 590.057.000,00 144.919.000 1 Dok - - 144.919.000,00 25% Evaluasi Datan Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Tersedianya Data Kepegawaian 2653 Data 640.000.000,00 79.165.591 79.165.591,00 12% BKPSDM Mutasi dan Promosi ASN Presentase Jabatan Struktural dan Fungsional yang terisi sesuai syarat 2.665.330.000,00 2.879.394.596 366.593.000 32,98% 120.932.551,00 120.932.551 3.000.327.147,00 113% BKPSDM Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 60 Dok 1.054.800.000,00 894.406.900 60 Dok 108.383.000 - 894.406.900,00 85% BKPSDM Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 560 Dok 1.140.530.000,00 882.704.409 560 Dok 126.327.000 95,72% 120.932.551,00 120.932.551 1.003.636.960,00 88% BKPSDM Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 250 Dok 470.000.000,00 1.102.283.287 250 Dok 131.883.000,00 - 1.102.283.287,00 235% BKPSDM Pengembangan Kompetensi ASN Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi aparatur 100% 42.484.761.000,00 4.965.924.755 100% 644.544.000,00 13,96% 90.000.000,00 90.000.000 5.055.924.755,00 12% BKPSDM Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 450 Dok 2.204.291.000,00 301.601.420 450 Dok - - 301.601.420,00 14% BKPSDM Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 35 Org 5.645.000.000,00 2.810.000.000 35 Org 580.000.000 15,51% 90.000.000,00 90.000.000 2.900.000.000,00 51% BKPSDM Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 30 Dok 34.404.094.000,00 1.786.064.235 30 Dok - - 1.786.064.235,00 5% BKPSDM Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 60 Org 231.376.000,00 68.259.100 60 Org 64.544.000 - 68.259.100,00 30% BKPSDM Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan sesuai SOP 20 Org 2.243.590.000,00 1.159.883.220 20 Org 355.083.000,00 11,27% 40.050.000,00 40.050.000 1.199.933.220,00 53% BKPSDM Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100 Dok 605.000.000,00 386.987.241 100 Dok 162.557.000 24,63% 40.050.000,00 40.050.000 427.037.241,00 71% BKPSDM Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 50 Org 296.220.000,00 115.287.800 50 Org 65.106.000 - 115.287.800,00 39% BKPSDM Pembinaan Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 25 Org 303.060.000,00 229.156.365 25 Org 0 - 229.156.365,00 76% BKPSDM Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 25 Lapn 518.060.000,00 241.044.554 25 Lapn 127.420.000 - 241.044.554,00 47% BKPSDM Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 25 Laprnn 521.250.000,00 187.407.260 25 Laprnn - - 187.407.260,00 36% BKPSDM - - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - - BKPSDM PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga 80 Org 2.242.670.000 128.979.120 80 Org - - 128.979.120,00 6% BKPSDM Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Terselenggaranya Seleksi Sekolah Ikatan Dinas (IPDN) 80 Org 2.242.670.000 128.979.120 80 Org - - 128.979.120,00 6% BKPSDM Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga 80 Org 2.242.670.000 128.979.120 1 Dok - - 128.979.120,00 6% BKPSDM Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : JULAH PAGU PROGRAM 2025 157.786.931.496 67.987.358.275 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Dinas Kesehatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 774.048.114.202 286.612.737.428 157.786.931.496 17.564.199.856 34.327.503.667 67.987.358.275 342.280.806.183 44,2 Dinas Kesehatan 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 341.186.595.227 164.774.360.852 89.819.725.094 17.409.586.856 28.599.634.203 56.486.111.811 220.556.795.863 64,6 Dinas Kesehatan 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 735.600.000 - 259.190.000 - - - - - Dinas Kesehatan 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5 dokumen 700.000.000 0 dokumen 0 3 dokumen 145.440.000 0 dokumen - 0 dokumen - 0 dokumen - Dinas Kesehatan 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20 laporan 35.600.000 0 dokumen 0 10 laporan 113.750.000 0 laporan - 0 laporan - 0 laporan - Dinas Kesehatan 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 283.045.547.157 150.764.636.103 88.072.640.594 17.409.586.856 28.536.801.603 56.357.629.211 207.122.265.314 73,2 Dinas Kesehatan 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 3650 orang 251.470.381.157 2190 orang 131.513.641.168 730 orang 87.205.820.594 730 orang 17.409.586.856 730 orang 28.177.221.603 730 orang 55.926.889.211 2920 orang 187.440.530.379 80 % 74,5 Dinas Kesehatan 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 350 dokumen 31.555.166.000 244 dokumen 19.250.994.935 24 dokumen 850.800.000 10 dokumen 359.580.000 20 dokumen 430.740.000 264 dokumen 19.681.734.935 96 dokumen 62,4 Dinas Kesehatan 3 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2 dokumen 10.000.000 2 dokumen 2 dokumen 10.680.000 0 dokumen - 2 dokumen - 2 dokumen - Dinas Kesehatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 50 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 4 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2 dokumen 10.000.000 2 dokumen 2 dokumen 5.340.000 0 dokumen - 2 dokumen - 2 dokumen - Dinas Kesehatan 5 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.000.000 - 8.010.000 - - - - - Dinas Kesehatan 6 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 dokumen 6.000.000 1 dokumen 1 dokumen 8.010.000 0 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - Dinas Kesehatan 7 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.137.355.000 404.149.674 65.723.000 - - - 42.576.874 1,4 Dinas Kesehatan 1.3 Pengadaan pakaian Dinas besereta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya 2730 Paket 1.186.955.000 261.807.000 - Dinas Kesehatan 1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 20 dokumen 301.000.000 730 dokumen 42.576.874 730 dokumen 26.414.000 0 dokumen - 730 dokumen 42.576.874 730 dokumen 14,1 Dinas Kesehatan 2 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian 10 dokumen 599.400.000 17.686.800 - Dinas Kesehatan 1.4 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 82.079.000 #DIV/0! Dinas Kesehatan 1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 8 dokumen 700.000.000 4 dokumen 4 dokumen 21.894.000 0 dokumen - 4 dokumen - 4 dokumen - Dinas Kesehatan 1.5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 100 orang 350.000.000 17.415.000 0 - 0 - - Dinas Kesehatan 1 Administrasi Umum Perangkat Daerah 21.290.810.000 7.350.789.608 242.761.000 - 62.832.600 62.832.600 7.413.622.208 34,8 Dinas Kesehatan 1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1176 paket 9.313.860.000 6 paket 2.066.504.155 6 paket 65.000.000 0 paket - 6 paket 2.066.504.155 6 paket 22,2 Dinas Kesehatan 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 paket 4.200.000.000 1 paket 264.414.000 1 paket 144.000.000 0,5 paket 62.832.600 1 paket 62.832.600 2 paket 327.246.600 1 paket 7,8 Dinas Kesehatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10 paket 1.145.000.000 2 paket 26.583.724 2 paket 33.761.000 0 paket - 2 paket 26.583.724 2 paket 2,3 Dinas Kesehatan 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10 dokumen 520.000.000 38.500.000 0 paket - 0 paket 38.500.000 7,4 Dinas Kesehatan 4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 laporan 6.111.950.000 4 laporan 4.954.787.729 4 laporan - 0 laporan - 4 laporan 4.954.787.729 4 laporan 81,1 Dinas Kesehatan 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26.951.185.000 3.219.143.000 30.625.000 - - - 2.877.039.000 10,7 Dinas Kesehatan 5 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 155 unit 9.289.330.000 1 unit 2.877.039.000 1 unit - 0 unit - 1 unit 2.877.039.000 1 unit 31,0 Dinas Kesehatan 1.6 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 7 paket 2.125.375.000 342.104.000 - Dinas Kesehatan 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 6 unit 450.000.000 15 unit 15 unit 30.625.000 0 unit - 15 unit - 15 unit - Dinas Kesehatan 1 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 unit 15.086.480.000 - Dinas Kesehatan 2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.320.098.070 1.335.160.325 305.054.500 - - - 1.335.160.325 30,9 Dinas Kesehatan 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10 laporan 979.086.320 2 laporan 198.898.000 2 laporan 62.200.000 0 laporan - 2 laporan 198.898.000 2 laporan 20,3 Dinas Kesehatan 3 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 10 laporan 584.480.000 4 laporan 574.714.608 4 laporan 140.400.000 0 laporan - 4 laporan 574.714.608 4 laporan 98,3 Dinas Kesehatan 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 50 laporan 2.756.531.750 3 laporan 561.547.717 3 laporan 102.454.500 0 laporan - 3 laporan 561.547.717 3 laporan 20,4 Dinas Kesehatan 4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.700.000.000 1.700.482.142 835.721.000 - - 65.650.000 1.766.132.142 103,9 Dinas Kesehatan 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 unit 100.000.000 2 unit 2 unit 90.200.000 0 unit - 2 unit - 2 unit - Dinas Kesehatan 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 78 unit 1.100.000.000 68 unit 1.573.210.822 68 unit 421.300.000 0 unit - 68 unit 1.573.210.822 68 unit 143,0 Dinas Kesehatan 6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 unit 150.000.000 1 unit 127.271.320 1 unit 285.621.000 0 unit 65.650.000 1 unit 192.921.320 1 unit 128,6 Dinas Kesehatan 7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 unit 350.000.000 71 paket 71 paket 38.600.000 0 paket - 71 paket - 71 paket - Dinas Kesehatan 7 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" 407.207.596.062 105.684.398.888 57.861.429.046 - 4.938.396.400 9.602.903.400 103.671.689.568 25,5 Dinas Kesehatan 1.7 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 214.824.333.209 52.720.787.623 33.617.177.146 - - 1.236.230.000 53.864.776.623 25,1 Dinas Kesehatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 6 Unit 77.846.134.951 - Dinas Kesehatan 1 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 2 unit 9.229.751.784 1 unit 1 unit 3.420.936.333 0 unit - 1 unit - 1 unit - Dinas Kesehatan 1 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 12 unit 18.958.390.000 6 unit 8.664.012.000 6 unit 9.885.068.672 0 unit 519.070.828 6 unit 9.183.082.828 6 unit 48,4 Dinas Kesehatan 2 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 65 unit 24.914.804.784 4 unit 4 unit 3.181.778.666 0 unit 430.643.000 4 unit 430.643.000 4 unit 1,7 Dinas Kesehatan 3 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 2 unit 500.000.000 5 unit 5 unit 2.519.870.000 0 unit - 5 unit - 5 unit - Dinas Kesehatan 3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukann Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 7 unit 18.714.106.529 - Dinas Kesehatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 51 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 11 unit 5.210.750.000 2 unit 1.646.584.000 2 unit 646.516.657 0 unit - 2 unit 1.646.584.000 2 unit 31,6 Dinas Kesehatan 5 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 53 unit 10.200.000.000 9 unit 8.498.584.468 9 unit 4.480.218.378 0 unit 71.916.172 9 unit 8.570.500.640 9 unit 84,0 Dinas Kesehatan 1.8 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 30 unit 5.220.206.598 5 unit 2.689.738.032 5 unit 2.626.854.294 0 unit 214.600.000 5 unit 2.904.338.032 5 unit 55,6 Dinas Kesehatan 1 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 10 paket 4.562.500.000 92.241.000 - Dinas Kesehatan 2 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Penunjang Pelayanan Disediakan Alat Kesehatan/Alat Medik Fasilitas Kesehatan yang 30 paket 18.407.665.713 5 paket 19.007.285.960 5 paket 1.757.073.174 0 paket - 5 paket 19.007.285.960 5 paket 103,3 Dinas Kesehatan 3 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 350 alat 1.605.492.850 350 alat 1.087.744.465 350 alat 191.635.000 0 alat - 350 alat 1.087.744.465 350 alat 67,8 Dinas Kesehatan 1.9 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 2 kegiatan 100.000.000 2 kegiatan 2 kegiatan - 0 kegiatan - 2 kegiatan - 2 kegiatan - Dinas Kesehatan 1 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 50 paket 18.754.530.000 5 paket 10.635.962.698 5 paket 4.601.735.972 0 paket - 5 paket 10.635.962.698 5 paket 56,7 Dinas Kesehatan 2 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 4 kegiatan 600.000.000 1 kegiatan 398.635.000 1 kegiatan 305.490.000 0 kegiatan - 1 kegiatan 398.635.000 1 kegiatan 66,4 Dinas Kesehatan 3 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 187.473.262.853 51.807.317.815 21.699.807.900 - 4.857.976.400 8.205.833.400 48.511.655.645 25,9 Dinas Kesehatan 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3050 ibu 2.000.000.000 1507 ibu 69.860.000 1507 ibu 556.491.000 1507 ibu 1507 ibu 4521 ibu - 6028 ibu 69.860.000 1507 ibu 3,5 Dinas Kesehatan 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1442 ibu 1.112.250.000 1442 ibu 164.942.500 1442 ibu 568.195.000 1442 ibu 1442 ibu 4326 ibu - 5768 ibu 164.942.500 1442 ibu 14,8 Dinas Kesehatan 2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1376 bayi 3.820.000.000 1376 bayi 514.531.121 1376 bayi 28.530.000 1376 bayi 1376 bayi 4128 bayi - 5504 bayi 514.531.121 1376 bayi 13,5 Dinas Kesehatan 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8322 balita 2.000.000.000 8322 balita 1.006.749.807 8322 balita 66.000.000 8322 balita 8322 balita 24966 balita - 33288 balita 1.006.749.807 8322 balita 50,3 Dinas Kesehatan 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10485 anak 930.730.000 10485 anak 55.693.500 10485 anak 645.948.000 10485 anak 10485 anak 31455 anak - 41940 anak 55.693.500 10485 anak 6,0 Dinas Kesehatan 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 41939 penduduk 1.210.000.000 41939 penduduk 41939 penduduk 195.401.000 41939 penduduk 41939 penduduk 125817 penduduk - 167756 pendudu k - 41939 pendudu k - Dinas Kesehatan 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 150 penduduk 234.234.500 6094 penduduk 6094 penduduk 218.160.000 6094 penduduk 6094 penduduk 18282 penduduk - 24376 pendudu k - 6094 pendudu k - Dinas Kesehatan 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12451 penderita 348.000.000 12451 penderita 12451 penderita 455.000 12451 penderita 12451 penderita 37353 penderita - 49804 penderita - 12451 penderita - Dinas Kesehatan 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4063 penderita 3.850.000.000 4063 penderita 45.180.000 4063 penderita - 4063 penderita 4063 penderita 12189 penderita - 16252 penderita 45.180.000 4063 penderita 1,2 Dinas Kesehatan 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 197 orang 248.000.000 197 orang 197 orang 62.260.000 197 orang 197 orang 13.990.000 591 orang 13.990.000 788 orang 13.990.000 197 orang 5,6 Dinas Kesehatan 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1442 orang 1.650.000.000 1442 orang 182.992.250 1442 orang 150.015.000 0 orang - 1442 orang 182.992.250 1442 orang 11,1 Dinas Kesehatan 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1507 orang 270.000.000 1507 orang 258.414.000 1507 orang 153.820.000 0 orang 153.820.000 1507 orang 412.234.000 1507 orang 152,7 Dinas Kesehatan 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 30 dokumen 2.997.728.080 12 dokumen 3.148.005.600 12 dokumen 5.340.532.500 0 dokumen - 12 dokumen 3.148.005.600 12 dokumen 105,0 Dinas Kesehatan 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 25 dokumen 1.117.275.000 5 dokumen 988.037.000 5 dokumen 119.537.000 0 dokumen - 5 dokumen 988.037.000 5 dokumen 88,4 Dinas Kesehatan 12 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 15 dokumen 1.124.153.100 283.005.000 - Dinas Kesehatan 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 5 dokumen 300.500.000 2 dokumen 35.660.000 2 dokumen - 0 dokumen - 2 dokumen 35.660.000 2 dokumen 11,9 Dinas Kesehatan 14 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 12 dokumen 1.100.000.000 2 dokumen 154.244.000 2 dokumen 177.350.000 0 dokumen 171.174.000 2 dokumen 325.418.000 2 dokumen 29,6 Dinas Kesehatan 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 2 kegiatan 700.000.000 1 kegiatan 1 kegiatan 44.160.000 0 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan - Dinas Kesehatan 2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus 25 dokumen 13.616.939.000 8.634.263.606 - Dinas Kesehatan 1 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 70 dokumen 77.266.227.015 7 dokumen 4.476.028.050 7 dokumen 2.150.481.000 0 dokumen 75.800.000 7 dokumen 4.551.828.050 7 dokumen 5,9 Dinas Kesehatan 2 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 2 dokumen 13.000.000.000 1 paket 15.435.738.825 1 paket 7.330.024.800 0,5 paket 3.374.141.400 1 paket 6.280.394.400 2 paket 21.716.133.225 1 paket 167,0 Dinas Kesehatan 3 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 2 paket 70.000.000 2 kegiatan 2 kegiatan 68.000.000 0 kegiatan 21.600.000 2 kegiatan 21.600.000 2 kegiatan 30,9 Dinas Kesehatan 4 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 3 unit 240.000.000 - Dinas Kesehatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 52 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 5 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 35 dokumen 50.947.302.157 7 dokumen 11.653.866.824 12 dokumen 2.100.741.400 6 dokumen 757.993.600 12 dokumen 757.993.600 19 dokumen 12.411.860.424 12 dokumen 24,4 Dinas Kesehatan 6 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 5 dokumen 555.750.000 1 dokumen 1.317.480.968 12 dokumen 1.479.748.200 6 dokumen 711.851.400 12 dokumen 711.851.400 13 dokumen 2.029.332.368 12 dokumen 365,2 Dinas Kesehatan 7 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 11 unit 3.770.378.001 2.327.132.964 - Dinas Kesehatan 8 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 2 laporan 100.000.000 80.400.000 - Dinas Kesehatan 9 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 10 dokumen 1.023.796.000 1 dokumen 572.465.800 1 dokumen 33.465.000 0 dokumen - 1 dokumen 572.465.800 1 dokumen 55,9 Dinas Kesehatan 10 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1000 orang 300.000.000 500 orang 500 orang 16.003.000 0 orang - 500 orang - 500 orang - Dinas Kesehatan 11 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 300 orang 500.000.000 150 orang 150 orang 174.000.000 0 orang - 150 orang - 150 orang - Dinas Kesehatan 12 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah Orang dengan penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1000 orang 200.000.000 350 orang 225.932.000 350 orang - 0 orang - 350 orang 225.932.000 350 orang 113,0 Dinas Kesehatan 13 Pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak 2 dokumen 300.000.000 176.694.000 - Dinas Kesehatan 14 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 100 kawasan 70.000.000 10 kawasan 10 kawasan 20.490.000 0 kawasan 19.210.000 10 kawasan 19.210.000 10 kawasan 27,4 Dinas Kesehatan 15 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 8 dokumen 500.000.000 2 dokumen 2 dokumen - 0 dokumen - 2 dokumen - 2 dokumen - Dinas Kesehatan 16 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 110.000.000 21.876.150 - Dinas Kesehatan 17 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 24 dokumen 110.000.000 21.876.150 - Dinas Kesehatan 18 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 500.000.000 160.840.000 80.420.000 160.840.000 160.840.000 32,2 Dinas Kesehatan 19 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 10 unit 500.000.000 10 unit 10 unit 160.840.000 4 unit 80.420.000 8 unit 160.840.000 18 unit 160.840.000 10 unit 32,2 Dinas Kesehatan 20 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.300.000.000 1.134.417.300 2.383.604.000 - - - 1.134.417.300 26,4 Dinas Kesehatan 21 Pengelolaan Manajemen Puskesmas Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas 10 dokumen 250.000.000 7 dokumen 7 dokumen 1.601.033.000 0 dokumen - 7 dokumen - 7 dokumen - Dinas Kesehatan 22 Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya 3 kegiatan 3.000.000.000 3 kegiatan 1.134.417.300 3 kegiatan 782.571.000 0 kegiatan - 3 kegiatan 1.134.417.300 3 kegiatan 37,8 Dinas Kesehatan 23 Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 700 orang 350.000.000 350 orang 350 orang - 0 orang - 350 orang - 350 orang - Dinas Kesehatan 24 Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 700 orang 350.000.000 350 orang 350 orang - 0 orang - 350 orang - 350 orang - Dinas Kesehatan 25 Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 700 orang 350.000.000 350 orang 350 orang - 0 orang - 350 orang - 350 orang - Dinas Kesehatan 26 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 25.133.922.913 16.153.977.688 9.997.801.356 154.613.000 789.473.064 1.834.981.064 17.988.958.752 71,6 Dinas Kesehatan 27 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 4.583.454.731 10.177.500 - - - Dinas Kesehatan 28 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 90 dokumen 4.583.454.731 15 dokumen 15 dokumen 10.177.500 0 dokumen - 15 dokumen - 15 dokumen - Dinas Kesehatan 29 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 9.760.000.000 9.410.657.130 5.371.406.800 154.613.000 60.000.000 776.213.000 10.186.870.130 104,4 Dinas Kesehatan 30 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 115 orang 9.660.000.000 115 orang 7.157.188.530 115 orang 4.519.840.800 50 orang 154.613.000 7 orang 60.000.000 64 orang 380.213.000 179 orang 7.537.401.530 115 orang 78,0 Dinas Kesehatan 31 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 2 dokumen 100.000.000 10 dokumen 2.253.468.600 10 dokumen 851.566.000 0 dokumen 396.000.000 10 dokumen 2.649.468.600 10 dokumen 2.649 Dinas Kesehatan 32 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 9.490.468.182 6.743.320.558 206.765.000 - - 72.360.000 6.815.680.558 71,8 Dinas Kesehatan 33 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 540 orang 9.490.468.182 6.743.320.558 206.765.000 0 72.360.000 0 6.815.680.558 71,8 Dinas Kesehatan 34 Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.300.000.000 4.409.452.056 729.473.064 986.408.064 986.408.064 75,9 Dinas Kesehatan 2.3 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 140 orang 1.300.000.000 829 orang 829 orang 4.409.452.056 50 orang 729.473.064 100 orang 986.408.064 929 orang 986.408.064 829 orang 75,9 Dinas Kesehatan 1 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 120.000.000 - 61.990.000 - - 17.376.000 17.376.000 14,5 Dinas Kesehatan 2.4 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 50.000.000 49.990.000 17.376.000 17.376.000 34,8 Dinas Kesehatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 53 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 15 dokumen 50.000.000 4 dokumen 4 dokumen 49.990.000 80.420.000 0 dokumen 17.376.000 4 dokumen 17.376.000 4 dokumen 34,8 Dinas Kesehatan 2 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 70.000.000 12.000.000 - - - Dinas Kesehatan 3 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 75 dokumen 70.000.000 2 dokumen 2 dokumen 12.000.000 0 dokumen - 2 dokumen - 2 dokumen - Dinas Kesehatan 2.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 400.000.000 45.986.000 45.986.000 45.986.000 11,5 Dinas Kesehatan 1 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 45.986.000 45.986.000 45.986.000 11,5 Dinas Kesehatan 2 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12 dokumen 400.000.000 12 dokumen 12 dokumen 45.986.000 0 dokumen 45.986.000 12 dokumen 45.986.000 12 dokumen 11,5 Dinas Kesehatan PAGU PROGRAM 2025 58.252.819.801 10.040.490.778 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah 100% 74.378.365.541 24% 17.955.731.783 100% 10.092.526.680 10% 628.344.100 0,00% 0,00 6% 628.344.100 25% 18.584.075.883,00 25% RSUD 1.1 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah 100% 1.197.390.000 7.2% 1.782.329.221 84% 2.164.601.400 13% 209.679.160 13% 209.679.160 90.9% 1.992.008.381,00 166% RSUD 1.1.20 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase barang cetakan dan penggandaan yang dikerjakan dan dibayarkan 84% 75.000.000,00 506% 379.480.000 82% 332.475.000,00 0% 0 0% 0 379.480.000,00 506% RSUD 1.1.20 Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase orang yg melakukan perjalanan dinas untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah. Jumlah peserta pelaksanaan DAK Bidang Kesehatan 84% 522.390.000,00 160,44% 838.119.971 82% 1.291.296.000 18% 124.382.160,00 18% 124.382.160,00 962.502.131,00 184% RSUD 1.1.20 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Persentase Bahan Logistik Kantor yg dibayarkan 84% 600.000.000,00 94% 564.729.250 82% 540.830.400,00 16% 85.297.000,00 16% 85.297.000 650.026.250,00 108% RSUD 1.2 ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah 100% 270.077.500,00 - - 273 stel - 0 0 0 0 - 0% RSUD 1.2.20 Pengadaan Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah penyediaan pakaian dinas dan olahraga 273 stel 270.077.500 0 - 273 stel - 0 0 0 0 - 0% RSUD 1.3 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah 100% 366.758.332,00 15,01234079 5.505.901.066 82% 4.435.811.350 19% 418.664.940 19% 418.664.940 5.924.566.006,00 1615% RSUD 1.3.20 Penyedia Jasa Surat Menyurat Persentase ketersediaan jasa surat menyurat yang dibayar 84% 97.908.632,00 15,3 15.000.000 82% 7.500.000,00 0 0 0% 0 15.000.000,00 15% RSUD 1.3.20 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase Jasa Pelayanan Umum Kantor 84% 210.401.700,00 2.354,02 4.952.907.550 82% 3.305.017.350,00 9% 95.696.000 9% 95.696.000 5.048.603.550,00 2400% RSUD 1.3.20 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Presentase ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84% 58.448.000,00 920,5 537.993.516 82% 1.123.294.000,00 31% 322.968.940,00 31% 322.968.940,00 860.962.456,00 1473% RSUD 1.4 ADMISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah 100% 6.511.033.200,00 141% 9.190.588.737 84% 1.601.430.000,00 0 0 0 0 9.190.588.737,00 141% RSUD 1.4.20 Pelaksaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keunagan SKPD Persentase pembayaran gaji/honor dan tunjangan ASN dan Non ASN 84% 6.511.033.200,00 141% 9.190.588.737 84% 1.601.430.000,00 0 0 0 0 9.190.588.737,00 141% RSUD PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Persentase terlaksananya urusan Pemerintahan Daerah 100% 175.883.750,00 388 682.278.259 82 1.181.607.400,00 0 0 0% 0 682.278.259,00 388% RSUD Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Persentase biaya pemeliharaan/perbaikan peralatan kerja 84% 53.183.750,00 422 224.541.459 82 293.510.000,00 0 0 0% 0 224.541.459,00 422% RSUD Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Persentase biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional 84% 72.700.000,00 312% 226.971.800 82% 254.947.400,00 0 0 0% 0 226.971.800,00 312% RSUD Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase biaya pemeliharaan gedung kantor 84% 50.000.000,00 462 230.765.000 82 633.150.000,00 0 0 0% 0 230.765.000,00 462% RSUD PENGANDAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Tersediaan sarana prasarana kendaraan dinas yg layak dan memadai - 794.634.500 - 0 0 0 0 794.634.500,00 #DIV/0! RSUD Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersediaan sarana prasarana kendaraan dinas yg layak dan memadai 0 - #DIV/0! 794.634.500 0 - 0 0 0 0 794.634.500,00 #DIV/0! RSUD Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Presentase terlaksananya pemenuhan UKP dan UKM 84% 31.460.206.270,00 25.070.127.339 38.600.244.448,00 16.6% 7.092.641.942 28,5 7.092.641.942 32.162.769.281,00 102% RSUD PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase terlaksananya pemenuhan UKP dan UKM 84% 25.085.872.520,00 19.704.434.252 24.145.604.820,00 4.7 % 1.278.200.000 4.7 % 1.278.200.000 20.982.634.252,00 84% RSUD Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Terpenuhinya gedung yankes rujukan yang memamdai dan sesuai aturan 5 pkt 14.059.991.000,00 0 - 5 pkt 2.129.489.724,00 0 0 0% 0 - 0% RSUD Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Terpenuhinya gedung yankes rujukan yang memamdai dan sesuai aturan 7 pkt 5.015.318.600,00 42,12 2.112.414.000 7 pkt - 0 0 0% 0 2.112.414.000,00 42% RSUD Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan tersedianya rumah dinas pegawai yang layak 2 unit 500.000.000,00 0 - 7 unit - 0 0 0% 0 - 0% RSUD Pengembangan Rumah sakit Peningkatan status UPTD RSUD menjadi BLUD (tidak ada di renstra) 0 - #DIV/0! - 349.600.000,00 1,17 3.200.000 117% 3200000 3.200.000,00 #DIV/0! RSUD Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan, dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Tersedianya bahan- bahan logistik medis rumah sakit 2 paket 1.200.000.000,00 1.038 12.457.046.870 2 pkt 14.110.599.000,00 11,06145435 1.275.000.000 11% 1275000000 13.732.046.870,00 11 RSUD Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 54 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi jumlah RSUD yang dilakukan kalibrasi alkes 1 pkt 174333750 83 144.705.406,00 1 pkt 145.735.000,00 0 0 0% 0 144705406 1 RSUD Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpenuhinya alkes RSUD 3 pkt 4.136.229.170 121 4.990.267.976 3 pkt 7.410.181.096,00 0 0 0% 0 4990267976 1 RSUD PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI Presentase terlaksananya pemenuhan UKP dan UKM 84% - - 764.476.450 - 0% 0 0,00 #DIV/0! RSUD Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Tersedianya Sistem Informasi Rumah Sakit 0 - 0 - 1 pkt 764.476.450,00 0 0 0% 0 0,00 #DIV/0! RSUD PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGGAT DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase terlaksananya pemenuhan UKP dan UKM 84% 6.374.333.750 5.365.693.087 13.690.163.178 5.814.441.942 0% 5814441942 11.180.135.029,00 2 RSUD Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terselenggaranya Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat BPJS 1 pkt 6.000.000.000 86,85 5.211.123.027,00 1 pkt 11.658.396.298,00 51,85704757 4.382.364.442 52% 4.382.364.442 9.593.487.469 2 RSUD Pelaksaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jml RSUD yg terakreditasi 1 unit 374.333.750 41,29 154.570.060,00 1 unit 1.329.666.880,00 0 0 0% 0 154570060 0 RSUD Operasional Pelayanan Rumah Sakit tdk ada d renstra 0 - 0 - 1 pkt 702.100.000,00 37,68545662 1.432.077.500,00 38% 1.432.077.500 1432077500 #DIV/0! RSUD Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) tdk ada d renstra 1 dok - 0 - 1 dok - 0 0 0% 0 0 #DIV/0! RSUD Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas SDMK 84% 543.700.000 5.671.627.423 9.560.048.673 2.319.504.736 2.319.504.736 7991132159 15 RSUD PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas SDMK 84% 543.700.000 56 305.934.336 42 org 34.415.000 - 305934336 1 RSUD Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya SDMK sesuai kebutuhan kompetensi 42 org 543.700.000 56,27 305.934.336,00 42 org 34.415.000,00 0 0 0 0 305934336 1 RSUD PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA (tdk ada d renstra) Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 97 org - 5.365.693.087 9.525.633.673 2.319.504.736 2.319.504.736 7.685.197.823 #DIV/0! RSUD Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 97 org - 5.365.693.087,00 97 9.525.633.673 23 2.319.504.736 23 2319504736 7.685.197.823 #DIV/0! RSUD Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : perencanaan dan pencatatan pe Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kondisi diluar kendali JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 16.485.586.652 3.752.613.407 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 12.646.027.669 20.528.675.827 16.485.586.652 2.037.997.692 2.316.888.071 14.521.972.054,00 34.999.697.881,00 2,77 Dinas Perikanan 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah B 6.690.269.669 B 10.117.683.219 B 10.683.583.258 0,00 1.986.481.692 0,00 2.051.257.071 A 10.717.055.054,00 20.783.788.273,00 3,11 Dinas Perikanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen perencanaan/perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4 111.161.700 75.000.000 4 Dok 58.387.330 1.275.110 49.519.600 2 290.794.710 - 365.794.710,00 3,29 Dinas Perikanan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 96.027.700 1,00 - 0 0 0 0 1 Dok 10.515.600 3 Dok 250.515.600 250.515.600 2,61 Dinas Perikanan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 15.134.000 1,00 75.000.000 4 Dokumen 58.387.330 0,00 1.275.110 0,00 39.004.000 1 Laporan 40.279.110,00 115.279.110,00 7,62 Dinas Perikanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang terpenuhi Gaji/Tunjangan dan Jasa administrasi keuangan 89 4.416.216.749 6.173.010.159 52 Orang 7.719.601.370 1.272.383.545 1.507.012.814 - 7.399.167.656 - 13.572.177.815,00 3,07 Dinas Perikanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 48 Org 2.951.348.349 4.248.031.659 52 O/B 5.163.692.546 52,00 1.169.214.545 64,00 1.485.052.814 64 4.981.858.656,00 9.229.890.315,00 3,13 Dinas Perikanan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 41 Org 1.464.868.400 1.924.978.500 12 Dokumen 1.998.723.000 0,00 103.169.000 0 21.960.000 12 2.417.309.000,00 4.342.287.500,00 2,96 Dinas Perikanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapan Jumlah SDM Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 90% 275.990.000 499.858.000 18 Orang 3 Jenis 205.470.000 205.470.000 205.470.000 - 137.216.000,00 - 637.074.000,00 2,31 Dinas Perikanan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Administrasi Pegawai 12 Dok 12.450.000 0 0,00 0 0,00 0 50 Org 19.716.000,00 19.716.000,00 1,58 Dinas Perikanan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 68 pasang 131.770.000 197.288.000 18 Pasang 9.000.000 0,00 0 0,00 0 1 Paket 117.500.000,00 1 Paket 314.788.000,00 2,39 Dinas Perikanan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 11 Org 131.770.000 302.570.000 18 Orang 196.470.000 0 0 0 0 0 0 0 302.570.000,00 2,3 Dinas Perikanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Administrasi Umum 100% 868.230.610 1.545.299.500 12 Bulan 1.174.064.382 0 204.995.680 0 75.857.000 12 1.533.658.688 - 3.078.958.188,00 3,55 Dinas Perikanan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 55 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Jumlah Komponen Instalasi Listrik 4 Jenis 6.845.610 0,00 - 0,00 0 0 13.585.680 0 18.405.000 1 Paket 99.452.200 1 Paket 99.452.200,00 14,53 Dinas Perikanan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor 8 Jenis 18.345.000 0,00 - 0,00 0 0 37.023.000 0 24.682.000 1 Paket 518.192.000 1 Paket 518.192.000,00 28,25 Dinas Perikanan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan dan Peralatan Rummah Tangga yang Disediakan 4 Jenis 148.000.000 0 - 0,00 0 0 32.287.000 0 13.125.000 5 Paket 45.412.000 0 45.412.000,00 0,31 Dinas Perikanan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 Jenis 148.000.000 8 Paket 708.394.500 15 Paket 268.594.382 0 22.500.000 0 0 12 Paket 270.372.488 0 978.766.988,00 6,61 Dinas Perikanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Dokume n 64.190.000 1 Paket 122.675.000 2 Paket 21.000.000 0 3.000.000 0 5.525.000 3 Paket 26.200.000 0 148.875.000,00 2,32 Dinas Perikanan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Laporan 482.850.000 12 Laporan 714.230.000 16 Laporan 883.470.000 0 96.600.000 0 14.120.000 85 Lap 574.030.000 0 1.288.260.000,00 2,67 Dinas Perikanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah 0 - - 0 - - - 0 - 0 80% 50.950.000 50.950.000,00 Dinas Perikanan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - - - - - - - - - - 5 Unit 50.950.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 90% 387.196.910 90% 1.049.441.440 90% 952.346.000 90% 182.697.358 90% 174.068.358 90% 761.278.000 90% 1.810.719.440 4,68 Dinas Perikanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 512 Lembar 5.990.400 1 Laporan 6.000.000 1 Laporan 6.000.000 0 0 0 2.400.000 1 Laporan 4.800.000 10.800.000,00 1,8 Dinas Perikanan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Bulan 197.184.000 12 Bulan 202.304.000 12 Bulan 200.400.000 3 Bln 122.261.358 3 Bln 122.261.358 12 Bulan 403.900.000 606.204.000,00 3,07 Dinas Perikanan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 7 Jenis 184.022.510 3 Laporan 841.137.440 3 Laporan 745.946.000 0 60.436.000 0 49.407.000 5 Lap 352.578.000 1.193.715.440,00 6,49 Dinas Perikanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah 100% 631.473.700 775.074.120 - 1.131.900.000 119.660.000 39.329.300 - 543.990.000,00 - 1.319.064.120,00 2,09 Dinas Perikanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 43 Unit 477.100.000 43 Unit 492.154.120 5 Unit 551.410.000 0,00 48.000.000 0,00 25.870.000 43 Unit 214.450.000,00 706.604.120,00 1,48 Dinas Perikanan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 35.000.000 4 Unit 119.320.000 5 Unit 117.560.000 0,00 9.000.000 0,00 13.459.300 5 Unit 144.560.000,00 263.880.000,00 7,54 Dinas Perikanan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Tahun 119.373.700 1 Tahun 163.600.000 6 Unit 462.930.000 0 62.660.000 0 0 5 Unit 184.980.000 348.580.000 2,92 Dinas Perikanan 2 Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 27.201 Ton 3.286.300.000 21.821. Ton 4.886.031.536 22.189 Ton 2.630.064.629 0 6.640.000 0 35.176.000 22.418.Ton 1.287.012.000 6.173.043.536,00 1,88 Dinas Perikanan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan diwilayah sungai, Danau , Waduk, Rawa dan Genangan Lainnya 7 Distrik 2.407.000.000 25 Dok 3.752.523.536 16 Jenis 3 Dokumen 2.503.334.629 0 - 0 0 - 1.142.220.000 - 4.894.743.536,00 2,03 Dinas Perikanan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 2 Dok 45.000.000 8 Dok 555.700.000 3 Dok 14.550.000 0,00 0 0,00 0 9 Dok 41.220.000,00 596.920.000,00 13,26 Dinas Perikanan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 12 Jenis 2.362.000.000 18 Jenis 3.196.823.536 16 Unit 2.488.784.629 0,00 0 0,00 0 385 Unit 1.101.000.000,00 4.297.823.536,00 1,82 Dinas Perikanan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Nelayan/KUB/Koperasi dalam Peningkatan Kapasitas SDM 30 0rg/42 KUB 694.100.000 706.328.000 30 KUB 126.730.000 6.640.000 13.986.000 - 74.796.000,00 - 781.124.000,00 1,13 Dinas Perikanan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 30 Org 273.100.000 60 Org 595.628.000 40 Org 123.360.000 0,00 0 0,00 0 10 KUB 29.880.000,00 625.508.000,00 2,29 Dinas Perikanan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (Dinas Perikanan) Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang terfasilitasi 42 KUB 421.000.000 22 KUB 110.700.000 0,00 0 6.640.000 13.986.000 - 44.916.000,00 - 155.616.000,00 0,37 Dinas Perikanan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Jumlah Pendaftaran Kapal Tangkap 0 - 0,00 - 0,00 0 0,00 - 1 Lokasi 21.190.000 3 Lokasi 69.996.000,00 - 69.996.000,00 Dinas Perikanan Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 0 - 0,00 - 0,00 0 0,00 - 1 Dok 21.190.000 69.996.000,00 3 Dok 69.996.000,00 Dinas Perikanan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Dokumen TPI 1 DOk 185.200.000 1 DOk 427.180.000 1 DOk 0 0,00 0 0 0 0,00 1 DOk 427.180.000,00 2,31 Dinas Perikanan Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 1 Dok 185.200.000 1 Dok 427.180.000 1 Dok 0 0 0 0 0 0 0 1 Dok 427.180.000 2,31 Dinas Perikanan 3 Meningkatnya Produksi Hasil Perikanan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Budidaya Perikanan 11,217 Ton 1.440.158.000 10.540 Ton 2.984.306.022 12.427Ton 1.712.602.765 0 39.260.000 0 145.895.000 14.114 Ton 1.335.387.000 25.331 Ton 4.319.693.022 Dinas Perikanan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Produksi Budidaya Perikanan (Ton) 11,217 Ton 1.118.940.000 10.540 Ton 2.742.806.022 12.427Ton 1.639.252.765 0 39.260.000 0 95.470.000 14.114 Ton 1.113.987.000 25.331 Ton 3.856.793.022 3,45 Dinas Perikanan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30 Unit 273.100.000 18 2.742.806.022 14 Unit 237.425.265 0 - 0 0 6 Unit 608.371.580 3.351.177.602 12,27 Dinas Perikanan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 Lokasi 364.340.000 0,00 0 60 Unit 1.359.887.500 0,00 - 0,00 0 4 Unit 299.065.420,00 299.065.420,00 0,82 Dinas Perikanan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 42 Kel 213.200.000 0 0 22 Orang 41.940.000 8 Org 14.470.000 19.600.000 20 Kel 63.930.000 63.930.000,00 0,3 Dinas Perikanan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1 Dok 185.200.000 0 0 0,00 0 0 24.790.000 52.160.000 1 Dok 76.950.000 2 Dok 76.950.000,00 0,42 Dinas Perikanan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 56 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2 Dok 83.100.000 0 0 0,00 0 0 - 23.710.000 1 Dok 65.670.000 3 Dok 65.670.000,00 0,79 Dinas Perikanan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 27 Kel 321.218.000 27 Kel 241.500.000 6 Kel 73.350.000 0,00 - 50.425.000 20 Kel 221.400.000,00 47 Kel 462.900.000,00 1,44 Dinas Perikanan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 12 Kel 129.000.000 12 Kel 241.500.000 6,00 73.350.000 0,00 - 0,00 22.800.000 20 Kel 87.160.000,00 32 Kel 328.660.000,00 2,55 Dinas Perikanan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 12 Kel 63.218.000 12 Kel - 0,00 0 0,00 - 27.625.000 15 Kel 59.750.000,00 27 Kel 59.750.000,00 0,95 Dinas Perikanan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 3 Kel 129.000.000 3 Kel - 0,00 0 0,00 - 0,00 - 15 Kel 74.490.000,00 18 Kel 74.490.000,00 0,58 Dinas Perikanan 4 Presentase Tingkat Pelanggaran ilegal Fishing PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Presentase Tingkat Pelangaran Ilegal Fishing di waduk, sungai dan rawa 85% 121.000.000 85% 119.400.000 85 % 48.600.000 0,00 - 0,00 6.990.000 90% 34.760.000,00 90% 154.160.000,00 1,27 Dinas Perikanan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota Jumlah Pengawasan/Patroli 7 Lokasi 121.000.000 6 Lokasi 119.400.000 3 Lokasi 48.600.000 0 - 1 DOk 6.990.000 - 34.760.000 - 154.160.000,00 1,27 Dinas Perikanan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 7 121.000.000 6 Dokumen 119.400.000 6 Dokumen 48.600.000 0 0 1 DOk 6.990.000 6 Dok 34.760.000 12 Dok 154.160.000 1,27 Dinas Perikanan 5 Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Menciptakan Produk Olahan Hasil Perikanan yang Berdaya Saing, Aman dan Sehat PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah Produk Hasil Olahan 1.920 Ton 1.108.300.000 1.422,00 2.421.255.050 1502 Ton 1.410.736.000 0,00 5.616.000 0,00 77.570.000 1532 Ton 1.147.758.000,00 3.569.013.050,00 3,22 Dinas Perikanan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Angka Konsumsi Ikan (kg/perkapita/tahun) 38,2 Kg/Kap/ Th 458.300.000 48,6Kg/Kap/Th 97.023.450 58.40 Kg/Kap/Th 0 5.616.000 0 35.830.000 58.40 Kg/Kap/Th 163.784.000 107 Kg/Kap/ Th 260.807.450 0,57 Dinas Perikanan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Perikanan) Jumlah Data dan Informasi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 185.200.000 18 97.023.450 0 0 0 - 17.840.000 1 Dok 67.760.000 2 DOk 164.783.450 0,89 Dinas Perikanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 30 Rekom 273.100.000 40 Rekom 0 0 0 28 5.616.000 17.990.000 50 Rekom 96.024.000 80 Rekom 96.024.000 0,35 Dinas Perikanan Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 20 Pelaku Usaha 421.000.000 0 - 51 Pelaku Usaha 1.070.500.000 0 - 0 0 20 726.895.000 60 PU 726.895.000 1,73 Dinas Perikanan Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya 20 Unit 421.000.000 0 - 15 Unit 1.070.500.000 0 - 0 0 17 Unit 726.895.000 32 Unit 726.895.000 1,73 Dinas Perikanan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah kelompok usaha pengolahan yang terbina 14 Kel 129.000.000 20 248.850.000 18 Kelompok 340.236.000 0 - 0 41.740.000 - 79.998.000 51 Kel 328.848.000 65 Kelompo k 2,55 Dinas Perikanan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko 3 Unit Usaha 129.000.000 0 248.850.000 20 Unit Usaha 340.236.000 0 - 0 41.740.000 79.998.000 20 Unit Usaha 328.848.000 2,55 Dinas Perikanan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Jumlah Kelompok Usaha Mikro Kecil yang Dibina 28 Kel 15.000.000 0 0 40 Kel 340.236.000 0 - 0 0 30 Kel 90.000.000 58 Kel 90.000.000 6 Dinas Perikanan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil 4 Unit Usaha 15.000.000 0 - 20 Unit Usaha 340.236.000 0 - 0 0 20 Unit Usaha 90.000.000 24 Unit Usaha 90.000.000 6 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Hasil Produksi Olahan Perikanan(Kg) 1256 Kg 85.000.000 1154 Kg 2.075.381.600 1502 Kg 1.070.500.000 0 - 0 0 1584 Kg 87.081.000 2.840 Kg 2.162.462.600 25,44 Dinas Perikanan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 2 85.000.000 2.075.381.600 51 Pelaku Usaha 1.070.500.000 0 - 0 0 87.081.000 51 PU 2.162.462.600 25,44 Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 11.291.253.914 Rp2.361.447.290 Dinas Perindagkop dan UKM Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 57 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3.31.3.30.2.17.21.0000 - DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM 10.501.889.594,00 11.116.215.031,00 23 2.464.407.290,00 54 1.323.040.064,00 46,31406629 23,47 2.464.407.290,00 13.480.172.321 1,28 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.747.736.014,00 7.706.746.936,00 29 2.214.360.690,00 48 1.072.993.464,00 51,54387138 28,58 2.214.360.690 9.820.657.626 1,27 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Nilai/Pre dikat Sistem Akuntabi litas Kinerja Instanasi Pemerint ah (SAKIP) Disperin dagkop dan UKM 7.747.736.014,00 7.706.746.936,00 28,58 2.214.360.690,00 48 1.072.993.464,00 51,54387138 28,58 2.214.360.690,00 9.820.657.626 1,27 2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentas e Pelayana n Publik yang terseleng garakan secara terintegr asi 100 6.475.779.194,00 96 6.403.408.936,00 34,19 2.214.360.690,00 48 1.072.993.464,00 51,54387138 34,19 2.214.360.690,00 8.617.769.626 1,33 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentas e Pemenuh an Pelaksan aan Kegiatan Perencan aan Anggara n yang tepat sasaran 100 18.301.000,00 96 27.055.000,00 33 6.046.000,00 0 - 100 33,04 6.046.000 129,13% 33.101.000 1,81 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan RKA - SKPD Jumlah Dokume n Perencan aan 100 - 0 - 0 - 0 - 0 0 - - Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD Jumlah Dokume n Penyusu nan RKA - SKPD 100 9.165.000,00 100 14.880.000,00 0 - 0,00 - 0,00 0 - 14.880.000 1,62 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA - SKPD Jumlah Dokume n Perubaha n RKA - SKPD 100 1.880.000,00 100 2.305.000,00 0 - 0 - 0 0 - 2.305.000 1,23 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD Jumlah Dokume n Perubaha n DPA - SKPD 100 1.210.000,00 63 1.900.000,00 0 - 0 - 0,00 0 - 1.900.000 1,57 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokume n LKIP 100 6.046.000,00 100 7.970.000,00 100 6.046.000,00 0 - 100 100 6.046.000 200 14.016.000 2,32 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentas e Pemenuh an Jasa Pembaya ran Gaji dan Tunjanga n Pegawai Disperin dagkop dan UKM selama 1 tahun 100 5.421.101.744,00 99 4.569.167.418,00 37 2.003.295.886,00 49,00 982.249.464,00 51 36,95 2.003.295.886 6.572.463.304 1,21 Dinas Perindagkop dan UKM Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 58 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 Terwujudnya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Profesionalisme Pelayanan Dinas -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentas e Pemenuh an Jasa Pembaya ran Gaji dan Tunjanga n Pegawai Dinas Perindag kop dan UKM selama 1 tahun 100 4.243.728.244,00 95 3.336.715.418,00 44 1.884.026.886,00 48 907.740.464,00 51,81913428 44,4 1.884.026.886,00 5.220.742.304 1,23 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokume n Penataus ahaan dan Pengujia n/Verifik asi Keuanga n SKPD 100 1.165.098.500,00 98,31 1.220.452.000,00 10 119.269.000,00 62 74.509.000,00 37,52861179 10,24 119.269.000,00 1.339.721.000,00 1,15 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hsail Koordina si Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD 100 6.530.000,00 100 5.595.000,00 0 - 0 - 0 0 - 5.595.000 0,86 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bullanan/Triwulan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuanga n Bulanan/ Triwulan /Semeste ran SKPD dan Laporan Hsail Koordina si Penyusu nan Laporan Bulanan/ Triwulan /Semeste ran SKPD 100 5.745.000,00 100 6.405.000,00 0 - 0 - 0 0 - 6.405.000,00 1,11 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentas e pemenuh an Jasa Penyedia an bahan bacaan, rapat koordina si dan konsulta si selama 1 tahun 100 127.770.000,00 95 692.035.605,00 4 4.500.000,00 33 1.500.000,00 66,66666667 3,52 4.500.000,00 696.535.605 5,45 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Jumlah Dokume n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundag - undanga n yang disediaka n 100 37.500.000,00 100 37.500.000,00 12 4.500.000,00 33 1.500.000,00 66,66666667 12 4.500.000,00 42.000.000,00 1,12 Dinas Perindagkop dan UKM Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 59 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelen ggaraan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD 100 86.000.000,00 94,61 654.535.605,00 0 - 0 - 0 0 - 654.535.605,00 7,61 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Penataus ahaan Arsip Dinamis pada SKPD 100 4.270.000,00 0 - 0 - 0 - 0 0 - - - Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentas e pemenuh an Penyedia an Jasa Penunjan g Pelayana n Umum pada masyarak at 100 560.686.450,00 92,93 634.934.913,00 13 71.552.304,00 38 27.242.500,00 61,92645313 12,76 71.552.304,00 706.487.217,00 1,26 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat 100 3.600.000,00 100 9.748.000,00 0 - 0 - 0 0 - 9.748.000 2,71 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Komunik asi , Sumber Daya Air dan Listrik yang disediaka n 100 231.600.000,00 88,2 218.142.500,00 26 60.106.554,00 41,00 24.455.500,00 59,31308922 25,95 60.106.554 278.249.054 1,2 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyedia an Jasa dan Perlengk apan Kantor yang disediaka n 100 140.423.950,00 91,6 198.299.423,00 6,17 8.658.750,00 0 - 100 6,17 8.658.750,00 206.958.173,00 1,47 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Pelayana n Umum Kantor yang disediaka n 100 185.062.500,00 99,54 208.744.990,00 1,51 2.787.000,00 100 2.787.000,00 0 1,51 2.787.000,00 211.531.990,00 1,14 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Prosentas e pemenuh an Jasa pemeliha raan barang milik daerah 100 347.920.000,00 97,37 480.216.000,00 37,07 128.966.500,00 48 62.001.500,00 51,92433694 37,07 128.966.500,00 609.182.500,00 1,75 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraa Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Laporan yang Dipelihar a dan dibayark an Pajak dan Perizinan nya 100 320.860.000,00 96,55 343.016.000,00 40,19 128.966.500,00 48 62.001.500,00 51,92433694 40,19 128.966.500,00 471.982.500,00 1,47 Dinas Perindagkop dan UKM Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 60 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya Jumlah Gedung Kantor dan banguna n lainnya yang di pelihara/ Rehabilit asi 100 27.060.000,00 99,49 137.200.000,00 0 - 0 - 0 0 - 137.200.000,00 5,07 Dinas Perindagkop dan UKM Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi yang Sehat 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Prosentas i Konsiste nsi Program Kegiatan Pengawa san dan Pemeriks aan Koperasi 100 38.617.600,00 96,53 22.946.000,00 0 - 0 - 0 0 - 22.946.000,00 0,59 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota Prosentas i Pelaksan aan Kegiatan Pengawa san dan Pemeriks aan Koperasi 100 38.617.600,00 96,53 22.946.000,00 0 - 0 - 0 0 - 22.946.000,00 0,59 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang dilakuka n Pemeriks aan dan Pengawa san 100 38.617.600,00 97 22.946.000,00 0 - 0 - 0 0 - 22.946.000 0,59 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USPKOPERASI Prosentas e Konsiste nsi Program Kegiatan Penilaian Kesehata n KSP/USP /Koperas i 100 - 99,26 100.450.000,00 0 - 0 - 0 0 - 100.450.000 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan KoperasiSimpan Pinjam/UnitSimpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannyadalam Daerah Kabupaten/Kota Prosentas e Pelaksan aan Kegiatan Penilaian Kesehata n KSP/USP /Koperas i 100 - 99,26 100.450.000,00 0 - 0 - 0 0 - 100.450.000,00 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah unit Koperasi yang dilakuka n Penilaian Koperasi 100 - 99,26 100.450.000,00 0 - 0 - 0 0 - 100.450.000,00 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,USAHA KECIL,DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentas i Konsiste nsi Program Kegiatan Pemberd ayaan dan Perlindu ngan Koperasi 100 219.500.000,00 86,95 166.500.000,00 0 - 0 - 0 0 - 166.500.000 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan,Kemitraan,Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku kepentingan Prosentas i Pelaksan aan Kegiatan Pemberd ayaan dan Perlindu ngan Koperasi 100 219.500.000,00 87 166.500.000,00 0 - 0 - 0 0 - 166.500.000 Dinas Perindagkop dan UKM Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 61 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan melalui Kemitraan usaha mikro Jumlah Unit Usaha yang telah melaksan akan Kemitraa n Usaha Mikro 100 110.250.000,00 87 166.500.000,00 0 - 0 - 0 0 - 166.500.000 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 100 109.250.000,00 0 - 0 - 0 - 0 0 - - Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Prosentas i Konsiste nsi Program Pengemb angan Usaha Mikro Kecil dan Menenga h 100 1.013.839.220,00 99,96 1.013.442.000,00 0 - 0 - 0 0 - 1.013.442.000,00 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.082.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil Prosentas e Pelaksan aan Program Pengemb angan Usaha Mikro Kecil dan Menenga h 100 1.013.839.220,00 99,96 1.013.442.000,00 0 - 0 - 0 0 - 1.013.442.000,00 Dinas Perindagkop dan UKM 2.17.082.01.0006 Produksi dan Pengolahan,Pemasaran,Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapa tkan Fasilitas Produksi dan Pengolah an, Pemasara n, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknolog i 100 1.013.839.220,00 100 1.013.442.000,00 0 - 0 - 0 0 - 1.013.442.000 Dinas Perindagkop dan UKM 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.754.153.580,00 75 3.409.468.095,00 9 250.046.600,00 100 250.046.600,00 0 9,08 250.046.600,00 3.659.514.695 Dinas Perindagkop dan UKM 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.263.433.000,00 99 2.814.646.500,00 3 69.986.600,00 100 69.986.600,00 0 3,09 69.986.600 2.884.633.100 Dinas Perindagkop dan UKM 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Prosentas e konsiste nsi Program kegiatan Peningka tan sarana Distribus i 100 1.804.900.000,00 98,03 2.540.696.500,00 1,68 30.293.700,00 100 30.293.700,00 0 1,68 30.293.700,00 2.570.990.200,00 Dinas Perindagkop dan UKM 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengolahan Sarana Distribusi Perdagangan Prosentas e Pelaksan aan kegiatan Peningka tan sarana Distribus i 100 1.729.000.000,00 0 - 0 - 0 - 0 0 - - Dinas Perindagkop dan UKM 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 0 - 94 815.113.500,00 0 - 0 - 0 0 - 815.113.500 Dinas Perindagkop dan UKM 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolahan Sarana Distribusi Perdagangan 100 1.729.000.000,00 99,8 1.725.583.000,00 0 - 0 - 0 0 - 1.725.583.000,00 Dinas Perindagkop dan UKM Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 62 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Perdagangan -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Prosentas e Pelaksan aan Kegiatan Pembina an terhadap Pengelol aan Sarana 100 75.900.000,00 99,19 273.950.000,00 39,91 30.293.700,00 100 30.293.700,00 0 39,91 30.293.700,00 304.243.700,00 Dinas Perindagkop dan UKM 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelolah Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Jumlah Dokume n Hasil Pembinaa n dan Pengenda lian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagan gan 100 75.900.000,00 99 273.950.000,00 40 30.293.700,00 100 30.293.700,00 0 39,91 30.293.700,00 304.243.700 Dinas Perindagkop dan UKM 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Prosentas e konsiste nsi Program Kegiatan Stabilitas Harga Barang Kebutuh an Pokok dan Barang Penting Lainnya 100 83.000.000,00 95 122.250.000,00 27 22.000.000,00 100 22.000.000,00 0 26,51 22.000.000,00 144.250.000 Dinas Perindagkop dan UKM 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Prosentas e Pelaksan a Kegiatan Stabilitas Harga Barang Kebutuh an Pokok dan Barang Penting Lainnya 100 83.000.000,00 94,77 122.250.000,00 26,51 22.000.000,00 100 22.000.000,00 0 26,51 22.000.000,00 144.250.000,00 Dinas Perindagkop dan UKM 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan Jumlah laporan pemanta uan Harga dan kebutuha n pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegra si dalam sistem informasi perdagan gan 100 83.000.000,00 95 122.250.000,00 27 22.000.000,00 100 22.000.000,00 0 26,51 22.000.000,00 144.250.000 Dinas Perindagkop dan UKM 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Prosentas e konsiste nsi Program Kegiatan Standaris asi dan Perlindu ngan Konsume n 100 375.533.000,00 100 326.738.883,00 5 17.692.900,00 100 17.692.900,00 0 4,71 17.692.900,00 344.431.783 Dinas Perindagkop dan UKM Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 63 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Prosentas e Pelaksan aan Kegiatan Metrolog i Legal. Tera,Tera Ulang dan Pengawa san 100 375.533.000,00 100 326.738.883,00 5 17.692.900,00 100 17.692.900,00 0 4,71 17.692.900,00 344.431.783 Dinas Perindagkop dan UKM 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengk apan di tera ulang 100 375.533.000,00 99,99 326.738.883,00 4,71 17.692.900,00 100 17.692.900,00 0 4,71 17.692.900,00 344.431.783,00 Dinas Perindagkop dan UKM 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Prosentas e konsiste nsi Program Penggun aan dan Pemasara n Produk Dalam Negeri 0 0 0 0 0 - Dinas Perindagkop dan UKM 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi,Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Prosentas e Pelaksan aan Promosi, Pemasara n dan Peningka tan Produk Dalam Negeri 0 0 0 0 0 - Dinas Perindagkop dan UKM 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang mempero leh fasilitasi promosi penggun aan produk dalam negeri di tingkat kabupate n/kota 0 0 0 0 0 - Dinas Perindagkop dan UKM 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang mempero leh fasilitasi pemasara n produk dalam negeri melalui kemitraa n dengan retai, marketpl ace, perhotela n dan jasa akomoda si 0 0 0 0 0 - Dinas Perindagkop dan UKM 3,31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 100 490.720.580,00 97,75 594.821.595,00 36,69 180.060.000,00 100 180.060.000,00 0 36,69 180.060.000,00 774.881.595,00 Dinas Perindagkop dan UKM Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 64 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3.31.02 PROGAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Prosentas e konsiste nsi Pencapai an Program Kegiatan Perncana an Dan Pembang unan Industri 100 0 99,82 366.738.450,00 0 0 0 0 0 0 0 366.738.450,00 Dinas Perindagkop dan UKM 3.31.02.2.01 PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Prosentas e Pelaksan aan Kegiatan Penyusu nan, Penerapa n dan Evaluasi Rencana Pembang unan Industri 100 0 100 366.738.450,00 0 0 0 0 0 0 0 366.738.450 Dinas Perindagkop dan UKM 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi,Sinkronisasi,daan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Fasilitas Sarana dan prasana Industri yang dibangun 100 0 100 366.738.450,00 0 0 0 0 0 0 0 366.738.450 Dinas Perindagkop dan UKM 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Prosentas e konsiste nsi Pencapai an Program Kegiatan Pengend alian Ijin Usaha Industri 100 81.935.000,00 100% 117.991.500,00 0 77.100.000,00 0 77.100.000,00 0 0 77.100.000,00 195.091.500 Dinas Perindagkop dan UKM 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Prosentas e Pelaksan aan Kegiatan Pengend alian Ijin Usaha Industri 100 81.935.000,00 100% 117.991.500,00 0 77.100.000,00 0 77.100.000,00 0 0 77.100.000,00 195.091.500,00 Dinas Perindagkop dan UKM 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perijinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasidengan sistem online single Submission Risk Base Approad (OSS RBA) 100 81.935.000,00 100% 117.991.500,00 94 77.100.000,00 100 77.100.000,00 0 94,1 77.100.000 195.091.500 Dinas Perindagkop dan UKM 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Prosentas e konsiste nsi Pencapai an Program Kegiatan Pengelol aan Sistem Informas i Industri 100 408.785.580,00 89,43 110.091.645,00 25 102.960.000,00 100 102.960.000,00 0 25,19 102.960.000 213.051.645 Dinas Perindagkop dan UKM 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Prosentas e Pelaksan aan Kegiatan Penyedia Sistem Informas i Perijinan Industri 100 408.785.580,00 89,43 110.091.645,00 25 102.960.000,00 100 102.960.000,00 0 25,19 102.960.000 213.051.645 Dinas Perindagkop dan UKM Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 65 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi pengumpulan pengolahan dan analisi Data Industri,Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah IKM yang telah di publikasi lewat Data Informasi Sinas 100 123.105.580,00 89,43 110.091.645,00 0 - 0 - 0 0 - 110.091.645,00 Dinas Perindagkop dan UKM 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi,Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah dokumen hasil disemina si dan publikasi data informasi dan analisis industri kabupate n/kota melalui SIINas 100 128.480.000,00 0 - 0 - 0 - 0 0 - - Dinas Perindagkop dan UKM 3.31.04.2.01.0002 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Perusaha an yang di pantau 100 157.200.000,00 66 102.960.000,00 100 102.960.000,00 0 65,5 102.960.000,00 102.960.000 Dinas Perindagkop dan UKM JUMLAH PAGU PROGRAM 2025 3.504.581.874 1.996.855.453 1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota Cakupan pemenuhan kebutuhan program penunjang urusan pemerintah daerah 30.000.000 B 8.018.463.039 0% 3.192.792.198 301.035.150 8.319.498.189 277,3166063 SATPOL PP Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Prosentase penyelesaian laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi pereangkat daerah 20.542.300 70.76 30.209.500 100% 85.017.790 30.209.500 1,470599689 SATPOL PP Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun 14.040.800 0 - 3 Lap 69.656.790 1 69.656.790 4,961027149 SATPOL PP Koord. Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah laporan Koord. Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 - 0 - - 0 SATPOL PP Koord. Dan penyusunan lap capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah lap. Capaian kinerja yang disusun (LKIP) 6.501.500 1 9.483.000 1 2.940.000 1 9.483.000 #REF! SATPOL PP Evaluasi kinerja perangkat daerh Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah 20.726.500 3 Lap 15.067.000 - 20.726.500 #DIV/0! SATPOL PP Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Prosentase jumlah gaji, tunjangan ASN dan honorarium pejabat pengelola keuangan yang dibayarkan 6.932.800.372 88.35 7.163.927.851 100% 2.675.846.908 7.163.927.851 1,033338257 SATPOL PP Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menrima gaji dan tunjangan ASN 3.276.022.372 17 3.339.155.851 17 2.157.818.980 400.747.718,00 398.572.963 1.222.114.303 4.561.270.154 1,392319599 SATPOL PP Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verivikasi keuangan SKPD Jumlah laporan/dok penatausahaan dan pengujian/verikasi keuangan SKPD 3.656.778.000 7 3.824.772.000 2 - 306836000 306.836.000,00 4.131.608.000 1,129849283 SATPOL PP Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah 173.505.000 0 - 0 - - 0 SATPOL PP Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah pakaian dinas yang diadakan 173.505.000 0 - 0 - 0 - - 0 SATPOL PP Administrasi Umum Perangkat Daerah Prosentase jumlah kebutuhan kegiatan administrasi umum perangkat daerah dalam 1 tahun 874.468.900 98,6 524.230.684 100% 210.610.000 524.230.684 0,599484652 SATPOL PP Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah paket peralatan kantor yang disediakan 304.994.900 1 - 1 1.637.500 31,000,000, 31.000.000 31.000.000 0,101641044 SATPOL PP Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan 103.848.000 3 142.593.500 3 109.610.000 28.337.000 9.320.000,00 37.657.000 180.250.500 1,735714698 SATPOL PP Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang yang dicetak dan pengadaan yang disediakan 16.200.000 1 5.000.000 1 3.750.000 - 5.000.000 0,308641975 SATPOL PP Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi 449.426.000 20 376.637.184 10 95.665.000 36.274.000 412.911.184 0,918752329 SATPOL PP Pengadaan Barang Milik Daerah 100 14.194.000 0 - 14.194.000 #DIV/0! SATPOL PP Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah unit Peralatan dan mesin yang diadakan 4 14.184.000 0 - 0 - 14.184.000 #DIV/0! SATPOL PP Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 180.613.000 95.96 197.943.373 100% 141.330.000 69.624.900 267.568.273 1,481445261 SATPOL PP Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat 3.600.000 1 1.118.000 1 576.000 286.000 1.404.000 0,39 SATPOL PP Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet 40.300.000 12 106.725.750 12 80.500.000 4.410.600,00 4.928.300,00 9.338.900 116.064.650 2,880016129 SATPOL PP Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 4 13.432.350 5 13.680.000 13.432.350 #DIV/0! SATPOL PP Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor 136.713.000 3 73.409.149 3 55.135.000 60.000.000,00 60.000.000 133.409.149 0,975833673 SATPOL PP Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Prosentase jumlah kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah dalam 1 tahun 1.119.826.000 100 87.957.631 100% 79.987.500 231.410.250 319.367.881 0,285194201 SATPOL PP Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya 954.242.000 11 82.203.631 11 73.190.000 1.050.000.000,00 126.410.250 231.410.250 313.613.881 0,328652355 SATPOL PP Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipeliharan/direhabilitasi 165.584 4 5.754.000 4 6.797.500 - 5.754.000 34,74973427 SATPOL PP Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 66 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Terciptanya Kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Prosentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam satu daerah Kabupaten/Kota 100 #REF! 100% 311.789.676 #REF! #REF! #REF! SATPOL PP Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota Prosentase jumlah penduduk/warga negara yang patuh terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 100 144.290.000 10.90% 57.595.000 0 - 144.290.000 #DIV/0! SATPOL PP Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah dokumen laporan hasil Koordinasi dan Konsultasi yang dihasilkan 0 - - 0 - - #DIV/0! SATPOL PP Penysunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat Jumlah dokumen SOP Penanganan Ganguan Ketentraman dan ketertiban Umum yang tersusun 400 144.290.000 100 57.595.000 0 - 144.290.000 #DIV/0! SATPOL PP Peningkatan Kapsitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar PolPP dan uji Kompetensi bagi pejabat fungsional Jumlah orang yang mengikuti kegiatan Diklat SATPOL PP Penindakan atas gangguan Keamanan dan Ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan Kerusuhan masa Jumlah Laporan hasil kegiatan Penindakan atas gangguan Keamanan dan Ketertiban umum SATPOL PP Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ kota dan Peraturan Bupati / Walikota Prosentase jumlah penduduk yang patuh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati/ Walikota 76 271.717.529 39.88% 60.970.200 - 271.717.529 #DIV/0! SATPOL PP Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah masyarakat yang mendapatkan Sosialisas Perda Perkada 60.970.200 0 - 4 60.970.200 - - 0 SATPOL PP Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Prosentase jumlah Pegawai yang menjadi PPNS 25.85 11.952.000 100% 123.186.200 0 61.939.000 73.891.000 #DIV/0! SATPOL PP Pengembangan Kapasitas Dan Karier PPNS Jumlah Pegawai yang menjadi PPNS 123.186.200 2 - 2 123.186.200 61.939.000,00 61.939.000 61.939.000 0,502807944 SATPOL PP Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1 Meningkatnya Pengendalian Internal Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Terwujudnya Program Penyelenggaraan Pengawasan 100% 22.031.435.474 6.195.805.496 100% 7.194.863.130 152.000.000,00 395.060.000,00 547.060.000,00 6.742.865.496 30,61% Inspektorat Penyelenggaraan Pengawasan Internal Persentase Terwujudnya Penyelenggaraan Pengawasan Internal 19.416.621.144 5.731.725.496 4.535.395.645 152.000.000,00 212.560.000,00 364.560.000,00 6.096.285.496 31,40% Inspektorat Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Audit Kinerja 32 1.147.004.320 0 Dok 5.731.725.496 8 OPD 293.339.200 - Inspektorat Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Reviu dan Audit Keuangan Pemerintah Daerah 236 10.449.072.939 109 Lap 49 Lap 2.452.352.309 4 Lap 152.000.000,00 2 Lap 162.560.000,00 314.560.000,00 Inspektorat Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah Yang Direviu 94 398.601.800 3 Lap 1 Lap 78.219.000 1 Lap 50.000.000,00 50.000.000,00 Inspektorat Reviu Laporan Keuangan Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) 5 164.837.700 3 Lap 1 Lap 35.937.000 - Inspektorat Pengawasan Desa Jumlah kampung yang tertib dalam mengelola keuangan kampung 161 2.987.411.850 63 Lap 40 Lap 764.012.786 - Inspektorat Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kerjasama Antar Pengawasan Internal 20 1.890.107.708 12 Keg 4 Keg 392.751.480 - Inspektorat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 80% 1.189.792.414 70,31% 76% 259.391.935 - Inspektorat Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti 80% 1.189.792.414 70,31% 76% 259.391.935 - Inspektorat Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Perentase Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 2.614.814.330 464.080.000 570.067.300 - 182.500.000,00 - 182.500.000,00 646.580.000 24,73% Inspektorat Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Persentase Kasus TP-TGR Yang Diproses 100% 122.102.000 100% 464.080.000 100% 26.620.000 - Inspektorat Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Pemeriksaan Khusus/Kasus pengaduan Masyarakat yang selesai Ditindaklanjuti 100% 2.492.712.330 100% 100% 543.447.300 7 Lap 182.500.000,00 182.500.000,00 Inspektorat 2 Meningkatnya Kapabilitas APIP Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi Persentase Terlaksananya Program Perumusan Kebijakan Pendampingan Dan Asistensi 100% 3.198.209.139 1.159.008.100 647.343.297 - - - - 1.159.008.100 36,24% Inspektorat Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 215.375.718 301.610.000 46.955.018 - - - 301.610.000 140,04% Inspektorat Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Pengawasan Sesuai Standar 100% 107.687.859 301.610.000 100% 23.477.509 - Inspektorat Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Fasilitasi Pengawasan Persentase Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Fasilitasi Pengawasan Sesuai Standar 100% 107.687.859 100% 23.477.509 - Inspektorat Pendampingan dan Asistensi Persentase Jumlah Pendampingan dan Asistensi 2.982.833.421 857.398.100 600.388.279 - - - 857.398.100 28,74% Inspektorat Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan daerah Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang Terlaksana 25 228.941.250 15 OPD 857.398.100 5 OPD 49.912.500 - Inspektorat Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokasi Jumlah OPD yang memenuhi standar untuk diusulkan memperoleh predikat WBK/ WBBM 25 228.941.250 15 OPD 5 OPD 49.912.500 - Inspektorat Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Persentase Perangkat daerah yang Melakukan Pemenuhan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi / Saber Pungli 100% 2.296.009.671 100% 100% 500.563.279 - Inspektorat Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 67 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Laporan Hasil Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas 5 228.941.250 0 Lap 1 Lap 49.912.500 - Inspektorat 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Terlaksannya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota 100% 37.410.593.694 18.254.533.055 7.987.349.443 698.072.095 1.981.032.625 - 2.886.125.773,00 21.140.658.828 56,51% Inspektorat Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 215.375.718 79.376.000 46.955.018 - - - 79.376.000 36,85% Inspektorat Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 79.376.000 - Inspektorat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA dan RKA SKPD 5 107.687.859 3 Dok 1 Dok 23.477.509 - Inspektorat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA_SKPD Jumlah Dokumen RKA dan RKAP SKPD 5 107.687.859 3 Dok 1 Dok 23.477.509 - Inspektorat Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 21.842.711.003 10.779.943.678 4.762.026.559 626.395.525,33 ############ ## 2.328.249.203,00 13.108.192.881 60,01% Inspektorat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Gaji ASN yang Terbayarkan 100% 17.020.585.558 100% 10.779.943.678 100% 3.710.733.547 563.815.664,33 ############ ## 2.136.249.342,00 Inspektorat Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase Honorarium Tenaga Kontrak dan Tim Pelaksana Kegiatan yang Terbayarkan 100% 4.822.125.445 100% 100% 1.051.293.012 62.579.861,00 129.420.000,00 191.999.861,00 Inspektorat Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.183.748.599 1.270.332.318 694.103.190 - 230.000.000,00 230.000.000,00 1.500.332.318 47,12% Inspektorat Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Persentase Pegawai Disiplin berpakaian dinas dalam bekerja 100% 192.005.395 100% 1.270.332.318 100% 41.859.950 - Inspektorat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Persentase Aparat Pengawas Yang Terdidik dan Terlatih 100% 2.991.743.204 100% 100% 652.243.240 230.000.000,00 230.000.000,00 Inspektorat Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 6.927.963.283 3.332.769.196 1.552.457.131 71.676.570,00 256.200.000,00 327.876.570,00 3.660.645.766 52,84% Inspektorat Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Kantor Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100% 495.100.000 100% 3.332.769.196 100% 150.000.000 - Inspektorat Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 1.720.947.103 100% 100% 375.191.331 - Inspektorat Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 71.676.570,00 71.676.570,00 Inspektorat Penuediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Inspektorat Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 100% 4.711.916.180 100% 100% 1.027.265.800 256.200.000,00 256.200.000,00 Inspektorat Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 966.731.800 865.727.500 - - - - 865.727.500 89,55% Inspektorat Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Yang Disediakan 7 230.000.000 3 Unit 865.727.500 0 - - Inspektorat Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Yang Terbangun 1 392.986.800 2 Unit 0 - - Inspektorat Pegadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Yang Tersedia 100% 343.745.000 100% 0 - - Inspektorat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 926.575.911 534.891.556 202.006.935 - - - 534.891.556 57,73% Inspektorat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Pelaksanaan Surat Menyurat 100% 211.058.191 100% 534.891.556 100% 46.013.735 - Inspektorat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Yang Terpenuhi 100% 553.854.672 100% 100% 120.748.320 - Inspektorat Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase Pelayanan Umum Kantor yang Tersedia 100% 161.663.048 100% 100% 35.244.880 - Inspektorat Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.347.487.381 1.391.492.807 729.800.610 - - - 1.391.492.807 41,57% Inspektorat Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oparasional atau lapangan. Persentase Kendaraan Dinas atau Lapangan Yang Terpelihara 100% 2.851.270.958 100% 1.391.492.807 100% 621.618.261 - Inspektorat Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara - Inspektorat Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Persentase Gedung Kantor atau Bangunan Yang Terpelihara 100% 404.639.923 100% 100% 88.217.349 - Inspektorat Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Yang Terpelihara 100% 91.576.500 100% 100% 19.965.000 - Inspektorat Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1 Berkembangnya Penganekaragaman PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Presentase Peningkatan Pengolaha Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat ############ 129.071.000 283.309.000 - - - 129.071.000 3% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 68 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 Penganekaragaman dan Keamanan Pangan -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - 129.071.000 99.171.000 - - - 129.071.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota - 129.071.000 2 Laporan 99.171.000 - - - 129.071.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi ############ - 184.138.000 - - - - 0% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Jumlah Penyusunan Ketersediaan Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM) 270.000.000 - - - - - - 0% Jumlah Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 220.000.000 - - - - - - 0% Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pengembangan Penganekaragaman Pangan ############ - - - - - - 0% Jumlah Pengembangan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) ############ - - - - - - 0% Jumlah Laporan Pemberdayaan Penganekaragaman Konsumsi Berbasis sumber daya Lokal - - 100% 184.138.000 - - - - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Jumlah Penyusuna Penanganan Kerawanan Pangan 50.000.000 69.100.000 94.504.000 - - - 69.100.000 138% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 50.000.000 69.100.000 94.504.000 - - - 69.100.000 138% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Jumlah Laporan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 50.000.000 69.100.000 3 Dokumen 94.504.000 - - - 69.100.000 138% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian terhadap Pertumbuhan PDRB dan Meningkatnya Ketersediaan Pangan PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan 180.000.000 70.531.600 72.536.000 - - - 70.531.600 39% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 180.000.000 70.531.600 72.536.000 - - - 70.531.600 39% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan 180.000.000 - - - - - - 0% Jumlah Dokumen Laporan - 70.531.600 2 Kegiatan 72.536.000 - - - 70.531.600 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian ############ 828.520.000 725.737.000 - - - 828.520.000 12% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Persentase Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian ############ 828.520.000 725.737.000 - - - 828.520.000 14% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi - 528.820.000 12 Laporan 461.490.000 - - - 528.820.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah Pengembangan Pertanian (Palawija, Sayur- sayuran dan Buah-buahan) - - - - - - - Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan ############ - - - - - - 0% Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah RMU Kelompok yang diperbaiki - 299.700.000 1 Laporan 60.000.000 - - - 299.700.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah Pengadaan Peralatan Pertanian 490.000.000 - - - - - - 0% Julah Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) 540.000.000 - - - - - - 0% Jumlah Pengadaan Obat-obatan Pertanian 878.000.000 - - - - - - 0% Jumlah Pengadaan Pupuk Pertanian 120.000.000 - - - - - - 0% Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Pertanian Jumlah Benih Bibit Sayur yang diadakan - - 1 Ton 204.247.000 - - - - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Bibit/Benih Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang bersumber dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Lain Persentase Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 725.000.000 - - - - - - 0% Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Pengadaan Benih/Bibit Ternak 600.000.000 - - - - - - 0% Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Pengadaan Hijauan Pakan Ternak 125.000.000 - - - - - - 0% Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Pakan Ternak 200.000.000 - - - - - - 0% Penjaminan HPT, Bahan Pakan/Pakan Pengadaan Pakan Ternak Ayam 200.000.000 - - - - - - 0% 5 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Presentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian ############ ############ ############ - - - ############ 64% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengembangan Prasarana Pertanian Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian ############ ############ ############ - - - ############ 63% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembangunan Embung Pertanian Jumlah Pembangunan Embung Pertanian 300.000.000 - - - - - - 0% Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Pemeliharaan Alat dan Mesin Pertanian 168.000.000 - - - - - - 0% Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan 500.000.000 - - - - - - 0% Jumlah Pembangunan Prasarana Perkebunan 419.000.000 - - - - - - 0% Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 69 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Jumlah Pembangunan Jalan Usaha Tani ############ - - - - - - 0% Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Jumlah Pembangunan Rumah Potong Hewan - - - - - - - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Pembangunan Pagar Hijauan Pakan Ternak 675.000.000 - - - - - - 0% Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Jumlah Luas Kawasan Pertanian yang Termanfaatkan - ############ 58 Ha ############ - - - ############ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengolahan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengolahan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota 400.000.000 - - - - - - 0% Pengolahan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 400.000.000 - - - - - - 0% Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota - 289.920.000 66.588.000 - - - 289.920.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola Jumlah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola - - 1 Dokumen 66.588.000 - - - - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembangunan Prasarana Pertanian Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian - - 975.689.498 - - - - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya - - 100% 975.689.498 - - - - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 400.000.000 - - - - - - 0% Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 400.000.000 - - - - - - 0% Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jumlah Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 400.000.000 - - - - - - 0% 6 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner ############ 293.393.125 422.301.999 - - - 293.393.125 21% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular 405.000.000 79.450.000 87.900.000 - - - 79.450.000 20% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonisis Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonisis 405.000.000 - - - - - - 0% Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - 79.450.000 1 Laporan 87.900.000 - - - 79.450.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan 150.000.000 12.600.000 17.100.000 - - - 12.600.000 8% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemeriksaaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - 12.600.000 - - 12.600.000 Jumlah Pengambilan Sampel Darah Hewan Ternak - - - - - - - Jumlah Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem 150.000.000 - - - - - - 0% Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) Jumlah Pengawasan - - 2 Laporan 17.100.000 - - - - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah Operasional Petugas Teknis Peternakan - - - - - - - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 846.000.000 142.843.125 231.621.999 - - - 142.843.125 17% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium Jumlah Pengadaan Peralatan Laboratorium 192.000.000 142.843.125 - - - - 142.843.125 74% Jumlah Pengadaan Obat-obatan Kesehatan Hewan 654.000.000 - - - - - - 0% Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah alat dan bahan medik veteriner - - 2 Laporan 231.621.999 - - - - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 58.500.000 85.680.000 - - - 58.500.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah laporan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 58.500.000 1 Laporan 85.680.000 - - - 58.500.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Penyuluhan Pertanian ############ 306.000.997 465.869.000 - - - 306.000.997 6% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian ############ 306.000.997 465.869.000 - - - 306.000.997 6% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Pembentukan Kelompok Tani dan Peternak 550.000.000 - - - - - - 0% Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPL 649.000.000 - - - - - - 0% Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Laporan kegiatan - 55.500.000 5 Unit 108.610.000 - - - 55.500.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah Peserta Pelatihan Penyuluhan Pertanian 300.000.000 - - - - - - 0% Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 70 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Jumlah Identifikasi CPCL Terkait Pascapanen Komoditi Pala - - - - - - - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Laporan kegiatan - 196.500.997 5 Unit 59.460.000 - - - 196.500.997 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah Perlengkapan PPL 200.000.000 - - - - - - 0% Jumlah Latihan dan Kunjungan PPL 810.000.000 - - - - - - 0% Jumlah Uang Kerja Bimbingan (UKB) ############ - - - - - - 0% Jumlah BBM bagi PPL di 7 Distrik 896.000.000 - - - - - - 0% Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang yang Terbentuk dan Beroperasi - 54.000.000 5 Unit 297.799.000 - - - 54.000.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah Pelatihan Petani dan Pelaku Usaha Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 400.000.000 - - - - - - 0% Jumlah Peserta Sekolah Lapang Pascapanen Pala - - - - - - - Jumlah Peserta Juru Sembelih Halal 100.000.000 - - - - - - 0% 8 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Dinas Yang Berkualitas PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ############ ############ ############ ########### # ############ ############ ############ 34% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000 19.530.000 117.450.300 - - - 19.530.000 4% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 200.000.000 - 1 Dokumen 77.127.100 - - - - 0% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Penyusunan Data Pertanian 180.000.000 - - - - - - 0% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah Dokumen Dokumen RKA-SKPD yang disusun - 8.620.000 1 Dokumen 19.700.100 - - - 8.620.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 120.000.000 - - - - - - 0% Jumlah Dokumen Sakip Dinas yang disusun - 10.910.000 1 Laporan 20.623.100 - - - 10.910.000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ############ ############ ############ ########### # ############ ############ ############ 33% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terlaksananya Pembayaran gaji tepat waktu selama 1 tahun ############ ############ 86 Org/Bln ############ ########### # ############ ############ ############ 34% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD ############ - - - - - - 0% waktu Pembayaran Honor Penatausaan Keuangan dan honor tenaga kontrak - ############ 2 Dokumen ############ - 216.741.000 216.741.000 ############ Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 20.000.000 - - - - - - 0% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 240.000.000 - - - - - - 0% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 240.000.000 - - - - - - 0% Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya - - - - - - - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah ############ ############ ############ - 30.677.725 30.677.725 ############ 78% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.000.000 11.980.000 1 Paket 13.650.500 - - - 11.980.000 17% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110.000.000 249.644.820 3 Paket 156.583.105 - 30.677.725 30.677.725 280.322.545 255% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 90.000.000 21.703.800 1 Paket 21.703.800 - - - 21.703.800 24% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Bahan Logistik Kantor Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.000.000 93.993.369 3 Paket 94.013.000 - - - 93.993.369 117% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 58.410.000 3 Paket 73.417.000 - - - 58.410.000 195% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 110.000.000 - - - - 0% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ############ 698.017.400 25 Laporan 733.079.000 - - - 698.017.400 70% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 804.000.000 416.684.040 487.522.400 - - - 416.684.040 52% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat 40.000.000 14.230.000 1 Laporan 18.000.000 - - - 14.230.000 36% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 624.000.000 211.533.040 3 Laporan 254.220.000 - - - 211.533.040 34% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 140.000.000 190.921.000 12 Laporan 215.302.400 - - - 190.921.000 136% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 32.000.000 - - - - - - 0% Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 32.000.000 - - - - - - 0% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah 105.000.000 - - - - - - 0% Pengadaan Meubel Jumlah Pengadaan Meubel 105.000.000 - - - - - - 0% Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 71 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah 890.000.000 259.156.100 402.276.500 - 17.353.000 17.353.000 276.509.100 31% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 400.000.000 199.585.100 40 Unit 304.300.000 - - - 199.585.100 50% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 200.000.000 59.571.000 22 Unit 64.253.000 - 17.353.000 17.353.000 76.924.000 38% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 290.000.000 - 12 Unit 33.723.500 - - - - 0% Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rata - rata capaian kinerja (5) Predikat kinerja Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Faktor penghambat pencapaian kinerja : 1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Distrik Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Presentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1610 18.139.253.430 314 2.755.611.175 624 5.806.191.198 77 812.450.331 76 795.647.511 153 1.608.097.842 467 4.363.709.017 29% 24% Distrik Kambrau Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6 142.000.000 0 0 1 0 1 20.000.220 0 0 1 20.000.220 1 20.000.220 17% 14% Distrik Kambrau Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 92.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distrik Kambrau Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distrik Kambrau Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0 0 0 0 0 0 1 20.000.220 0 0 1 20.000.220 1 20.000.220 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1545 12.371.131.430 304 2.042.844.975 608 4.398.485.682 76 711.922.511 76 695.647.511 152 1.407.570.022 456 3.450.414.997 30% 28% Distrik Kambrau Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1500 9.920.296.430 300 1.857.494.975 600 3.917.103.182 75 687.510.011 75 687.510.011 150 1.375.020.022 450 3.232.514.997 30% 33% Distrik Kambrau Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20 2.261.835.000 4 185.350.000 8 481.382.500 1 24.412.500 1 8.137.500 2 32.550.000 6 217.900.000 30% 10% Distrik Kambrau Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 20 105.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distrik Kambrau Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 84.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distrik Kambrau Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah 15 1.528.680.000 3 522.703.400 5 1.152.908.400 0 80.527.600 0 100.000.000 0 180.527.600 3 703.231.000 20% 46% Distrik Kambrau Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor yang Disediakan 0 0 1 25.839.000 1 25.839.000 0 0 0 0 0 0 1 25.839.000 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau Penyediaan Bahan Logistrik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5 1.272.000.000 1 404.849.400 2 929.604.400 0 80.527.600 0 100.000.000 0 180.527.600 1 585.377.000 20% 46% Distrik Kambrau Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 136.680.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distrik Kambrau Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 120.000.000 1 5.765.000 2 11.465.000 0 0 0 0 0 0 1 5.765.000 20% 5% Distrik Kambrau Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 0 86.250.000 0 186.000.000 0 0 0 0 0 0 0 86.250.000 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distrik Kambrau Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 5 240.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distrik Kambrau Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16 288.542.000 2 63.962.800 4 91.097.116 0 0 0 0 0 0 2 63.962.800 13% 22% Distrik Kambrau Penyediaan Jasa Surat Menyurat JumlahLaporanPenyediaanJasa Surat Menyurat 5 13.000.000 1 3.405.000 2 5.821.000 0 0 0 0 0 0 1 3.405.000 20% 26% Distrik Kambrau Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan PenyediaanJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 135.062.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distrik Kambrau Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 140.480.000 1 60.557.800 2 85.276.116 0 0 0 0 0 0 1 60.557.800 20% 43% Distrik Kambrau Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8 2.795.000.000 1 37.180.000 1 37.180.000 0 0 0 0 0 0 1 37.180.000 13% 1% Distrik Kambrau Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5 135.000.000 1 37.180.000 1 37.180.000 0 0 0 0 0 0 1 37.180.000 20% 28% Distrik Kambrau Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 72 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 300.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distrik Kambrau Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 2.360.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distrik Kambrau Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 15 773.900.000 4 88.920.000 5 126.520.000 0 0 0 0 0 0 4 88.920.000 27% 11% Distrik Kambrau Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5 471.900.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distrik Kambrau Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 0 4 88.920.000 5 126.520.000 0 0 0 0 0 0 4 88.920.000 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 160.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distrik Kambrau Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 142.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distrik Kambrau 2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Distrik Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 25 1.114.960.000 5 137.355.501 5 137.355.501 0 0 0 0 0 0 5 137.355.501 20% 12% Distrik Kambrau Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Terselengaranya Kegiatan Pemerintahan di tingkat 25 1.114.960.000 5 137.355.501 5 137.355.501 0 0 0 0 0 0 5 137.355.501 20% 12% Distrik Kambrau Koordinasi/Sinergi dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 25 1.114.960.000 6 137.355.501 6 137.355.501 0 0 0 0 0 0 6 137.355.501 24% 12% Distrik Kambrau Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau 3 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan 45 2.876.000.000 4 0 8 148.590.500 4 56.492.190 0 0 0 56.492.190 4 56.492.190 9% 2% Distrik Kambrau Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa 45 2.876.000.000 4 0 8 148.590.500 4 56.492.190 0 0 0 56.492.190 4 56.492.190 9% 2% Distrik Kambrau Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20 870.500.000 4 0 8 148.590.500 4 56.492.190 0 0 0 56.492.190 4 56.492.190 20% 6% Distrik Kambrau Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25 2.005.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% Distrik Kambrau 4 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Distrik Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 0 0 350 88.973.000 700 172.127.590 0 0 0 0 0 0 350 88.973.000 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 350 88.973.000 700 172.127.590 0 0 0 0 0 0 350 88.973.000 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhineka tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 0 0 350 88.973.000 700 172.127.590 0 0 0 0 0 0 350 88.973.000 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau 5 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Distrik Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase APBDes Tepat Waktu 0 0 0 0 1 49.925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 0 1 49.925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 0 0 0 1 49.925.000 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau 6 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Pemerintahan Distrik Program Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terselennggaranya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0! Distrik Kambrau Rata - rata capaian kinerja (5) Distrik Kambrau Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 73 Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah) Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
(2024)Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
(2025)yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%) Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab I II -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -12 13 = 6 + 12 14 = 13/5 x 100% -15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Predikat kinerja Distrik Kambrau Faktor Pendorong keberhasilan kinerja : Distrik Kambrau Faktor penghambat pencapaian kinerja : Kurangnya Program/Kegiatan Urusan Kecamatan yang Dibutuhkan di dalam Renstra, Tidak Terpenuhinya Struktur Jabatan Kantor Distrik yang Berdampak pada Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab, Sarana dan Prasarana Pendukung, Tidak Adanya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Serta Tidak Terdapat Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Distrik Kambrau -1 I I I I I -I I I I I I I I I I I -1 I I I I I -I I I I I I I I I I I -I I I I I I I I I I I I I I I I I =I I I I I I I I I I I I I I I I -1 I I I I I -1 I I I I I BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 74 Tabel 2.2.1 Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah 2025 NO. ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( OPD ) Sangat Rendah Rendah Sedang Tinggi Sangat Tingggi 1 Dinas Kesehatan 18.57% 2 RSUD Kab Kaimana 2.97% 3 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang 0.12% 4 Satuan Polisi Pamong Praja 4.75% 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6.31% 6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 21.39% 7 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana 4.23% 8 Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak 8.26% 9 Dinas Pertanahan, Perumahan & Kawasan Permukiman 0.11% 10 Dinas Lingkungan Hidup 14.80% 11 Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil 19.08% 12 Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Kampung 4.52% 13 Dinas Perhubungan 0.67% 14 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik & Persandian 4.81% 15 Dinas Perindustrian, Perdagangan & Koperasi, Usaha Kecil & Menengah 3.15% 16 Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Tenaga Kerja 3.54% 17 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4.90% 18 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 16.48% 19 Dinas Perikanan 5.18% 20 Dinas Pendidikan , Pemuda & Olah Raga 10.59% 21 Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan 4.93% 22 Sekretariat Daerah 8.62% I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I -1 -i---- -1 -i---- -1 -i---- -1 -i---- Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 75 23 Sekretariat DPRD 7.49% 24 Distrik Kaimana 8.15% 25 Kelurahan Kaimana Kota 0.72% 26 Kelurahan Krooy 0.45% 27 Distrik Teluk Arguni 16.26% 28 Distrik Teluk Etna 7.74% 29 Distrik Buruway 16.63% 30 Distrik Kambrau 11.74% 31 Distrik Yamor 5.64% 32 Distrik Arguni Bawah 10.13% 33 Inspektorat 4.70% 34 Bappeda, Penelitian dan Pengembangan 7.79% 35 Badan Pendapatan Daerah 6.49% 36 Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah 4.80% 37 Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Aparatur 6.97% 38 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.47% Adapun realisasi kinerja dan penyerapan anggaran masing masing perangkat daerah sebagai berikut :

1.Dinas Kesehatan Rata - rata capaian kinerja pada dinas kesehatan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 18,57% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Kesehatan tahun 2025 sebesar Rp. 157.786.931.496 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 67.987.358.275 atau sebesar 43.09%.
2.RSUD Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 76 Rata - rata capaian kinerja pada RSUD Kaimana sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 2,97% arau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran RSUD tahun 2025 sebesar Rp. 58.252.819.801 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 10.040.490.778 atau sebesar 17,24%.
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 0.12% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2025 sebesar Rp. 72.590.820.131 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 2.499.848.863 atau sebesar 3.44%
4.Satuan Polisi Pamong Praja Rata - rata capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 32,47% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2025 sebesar Rp. 3.504.581.874 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 1.996.855.453 atau sebesar 32,47%.
5.Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 0,11% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 77 Alokasi anggaran Dinas Pertanahan, Perumahan dan Ketahanan Pangan tahun 2025 sebesar Rp. 46.708.740.508 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 1.561.549.150 atau sebesar 3,34 %.
6.Badan Pendapatan Daerah Rata - rata capaian kinerja pada Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 6,49% masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 9.324.260.043, sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 2.374.497.558 atau sebesar 25,47 %.
7.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 10,59% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tahun 2025 sebesar Rp. 242.620.097.357 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 78.966.767.796 atau sebesar 32,55 %.
8.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,52% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung tahun 2025 sebesar Rp. 12.749.969.384, sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 2.711.842.428 atau sebesar 21,27 %.
9.Dinas Lingkungan Hidup Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 78 Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 14,80% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 sebesar Rp. 9.460.244.581 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 3.634.558.528 atau sebesar 38.47%.
10.Sekretariat Daerah Rata - rata capaian kinerja pada Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 11,02% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Sekretariat Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 85.936.010.325 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 28.532.196.784 atau sebesar 33,20 %.
11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rata - rata capaian kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 19,08% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 sebesar Rp. 4.860.654.231 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 2.132.553.864 atau sebesar 43,87%.
12.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rata - rata capaian kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 21,39% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 79 Alokasi anggaran pada triwulan II Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 3.515.843.446 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 1.625.906.829 atau sebesar 46,25%.
13.Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Rata - rata capaian kinerja pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 7,79% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2025 sebesar Rp. 18.508.741.162 sampai dengan triwulan I realisasi keuangan adalah Rp. 5.165.201.721 atau sebesar 27,91%.
14.Sekretariat Dewan Rata - rata capaian kinerja pada Sekretariat Dewan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,34% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Sekretariat Dewan tahun 2025 sebesar Rp. 53.496.082.851 sampai dengan triwulan I realisasi keuangan adalah Rp. 11.148.167.559 atau sebesar 20, 84%.
15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 16,48% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 sebesar Rp. 5.380.256.826 sampai dengan triwulan I realisasi keuangan adalah Rp. 2.184.104.810 atau sebesar 40,59%. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 80
16.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,81% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tahun 2025 sebesar Rp. 8.989.124.074 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 1.971.408.034 atau sebesar 21,93%.
17.Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Rata - rata capaian kinerja pada badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 6,97% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia tahun 2025 sebesar Rp. 8.971.251.377 sampai dengan triwulan I realisasi keuangan adalah Rp. 2.368.680.726 atau sebesar 26,40%.
18.Dinas Perindagkop dan UKM Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 3,15 % atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Perindagkop dan UKM tahun 2025 sebesar Rp. 11.291.253.914 sampai dengan triwulan I realisasi keuangan adalah Rp. 2.003,295.886 atau sebesar 17,74%.
19.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,93% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 81 Alokasi anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tahun 2025 sebesar Rp. 18.097.153.447 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 4.018.741.381 atau sebesar 22,21%.
20.Inspektorat Rata - rata capaian kinerja pada Inspektorat sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,70% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Inspektorat tahun 2025 sebesar Rp. 15.829.555.869 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 3.433.185.773 atau sebesar 21,69%.
21.Dinas Perhubungan Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Perhubungan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 0,67% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Perhubungan tahun 2025 sebesar Rp. 34.924.348.973 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 2.851.248.731 atau sebesar 8,16%.
22.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Kebudayaan dan pariwisata sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,90% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2025 sebesar Rp. 7.583.807.878 sampai dengan triwulan II realisasi keuangan adalah Rp. 1.678.097.272 atau sebesar 22,13%.
23.Dinas Perikanan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 82 Rata - rata capaian kinerja pada Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 5,18% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Perikanan tahun 2025 sebesar Rp. 16.485.586.692 dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 3.752.613.407 atau sebesar 26,36%
24.Distrik Kambrau Rata - rata capaian kinerja pada Distrik Kambrau sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 6,95% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Distrik Kambrau tahun 2025 sebesar Rp. 6.314.189.789, sampai dengan triwulan I realisasi keuangan adalah Rp. 1.664.590.032 atau sebesar 26,36%.
25.Distrik Kaimana Rata - rata capaian kinerja pada Distrik Kaimana sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 8,15% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Distrik Kaimana tahun 2025 sebesar Rp. 15.044.961.362 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 4.295.238.028 atau sebesar 28,55%.
26.Distrik Yamor Rata - rata capaian kinerja pada Distrik Yamor sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 5,64% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Distrik Yamor tahun 2025 sebesar Rp. 3.494.901.676 dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 830.031.923 atau sebesar 27,81 % Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 83
27.Distrik Teluk etna Rata - rata capaian kinerja pada Distrik Teluk Etna sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 7,74% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Distrik Teluk Etna tahun 2025 sebesar Rp. 3.397.190.119 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp.944.857.117 atau sebesar 27,81%.
28.Distrik Teluk Arguni Rata - rata capaian kinerja pada Distrik Teluk Arguni sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 16,26% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Distrik Teluk Arguni tahun 2025 sebesar Rp. 5.634.799.383 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 2.271.881.740 atau sebesar 40,32 %
29.Distrik Arguni Bawah Rata - rata capaian kinerja pada Distrik Teluk Arguni Bawah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 10,13% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Distrik Teluk Arguni Bawah tahun 2025 sebesar Rp. 4.420.130.442% Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 1.406.708.777 atau sebesar 31,83%.
30.Distrik Buruway Rata - rata capaian kinerja pada Distrik Buruway sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 16,63% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 84 Alokasi anggaran Distrik Buruway tahun 2025 sebesar Rp. 4.248.703.458 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 1.732.469.951 atau sebesar 40,78%
31.Kelurahan Kaimana Kota Rata - rata capaian kinerja pada Kelurahan Kaimana Kota sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 0,72% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Kelurahan Kaimana Kota tahun 2025 sebesar Rp. 1.327.789.550 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 112.500.00
32.Kelurahan Krooy Rata - rata capaian kinerja pada Kelurahan Krooy sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 0,45% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran pada Kelurahan Krooy tahun 2025 sebesar Rp. 1.465.246.480 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 98.480.000 atau sebesar 6,72%.
33.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rata - rata capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar % atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun 2025 sebesar Rp. 6.262.630.985 sampai dengan triwulan I realisasi keuangan adalah Rp. ................................. (data realisasi 2025 tidak di isi)
34.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 85 Rata - rata capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,80% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2025 sebesar Rp. 201.507.876.950 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 44.133.817.751 atau sebesar 21,90%.
35.Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Rata - rata capaian kinerja Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,99% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja tahun 2025 sebesar Rp. 11.291.253.914 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 2.521.126.290 atau sebesar 22,33%.
36.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rata - rata capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 8,26% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2025 sebesar Rp. 7.279.959.468 Dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 2.092.428.030 atau sebesar 28,74%.
37.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rata - rata capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 6,31% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 86 Alokasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 sebesar Rp. 11.385.498.906 dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 2.859.113.584 atau sebesar 25,11%.
38.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rata - rata capaian kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sampai dengan Triwulan II tahun 2025 adalah sebesar 4,23% atau masuk dalam kategori sangat rendah. Alokasi anggaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025 sebesar Rp. 12.318.422.756 dan sampai dengan triwulan II realisasi keuangan Rp. 2.534.591.339 atau sebesar 20,58%. 2.3 Permasalahan Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 RKPD Tahun 2025 merupakan tahun awal dalam periodisasi RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang berisikan penjabaran visi dan misi bupati terpilih yang telah dilantik pada Februari 2025. Dengan adanya kondisi masa transisi dalam pemerintahan, maka secara otomatis ada perubahan arah kebijakan dan program prioritas dalam RKPD Tahun 2025, termasuk target, tujuan dan sasaran pembangunan.
1.Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 1) Rendahnya capaian mutu dan pemerataan layanan pendidikan dasar dan menengah; 2) Terbatasnya akses dan kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat; 3) Belum optimalnya jangkauan dan efektivitas perlindungan sosial bagi kelompok rentan; 4) Rendahnya produktivitas tenaga kerja akibat minimnya keterampilan dan pelatihan kerja yang relevan; Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 87 5) Kontribusi UMKM terhadap PDRB masih rendah, karena keterbatasan akses terhadap modal usaha, pasar, teknologi dan pendampingan usaha; 6) Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah masih tinggi, ditandai oleh terkonsentrasinya kegiatan ekonomi di beberapa distrik tertentu dan lemahnya infrastruktur ekonomi di distrik lainnya; 7) Belum kuatnya kelembagaan ekonomi lokal, seperti koperasi, BUMkam, dan sentra produksi rakyat, dalam menjalankan fungsi intermediasi ekonomi masyarakat; 8) Struktur perekonomian daerah masih didominasi sektor primer (pertanian dan perikanan) dengan minim hilirisasi dan keterhubungan dengan sektor sekunder (pengolahan) dan tersier (jasa); 9) Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih terbatas, khususnya di wilayah kampung dan distrik terpencil, yang menghambat pengembangan usaha dan tabungan produktif; 10) Belumnya optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, dan produk khas lokal yang dapat mendorong diversifikasi ekonomi daerah; 11) Tata kelola pemerintahan belum sepenuhnya akuntabel dan berorientasi hasil; 12) Kualitas dan kompetensi aparatur belum merata di seluruh perangkat daerah dan distrik; 13) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan masih terbatas dan belum terintegrasi; 14) Keterbatasan jangkauan pelayanan publik akibat luas wilayah dan kondisi geografis yang belum diimbangi dengan jumlah dan sebaran wilayah administrasi ; Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 88 15) Terbatasnya jangkauan dan kualitas infrastruktur dasar antarwilayah yang menghambat pemerataan pembangunan dan mobilitas masyarakat; 16) Meningkatnya tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan akibat praktik pembangunan yang belum berwawasan lingkungan; 17) Tingginya kerentanan sebagian wilayah terhadap bencana alam dan rendahnya kapasitas mitigasi bencana daerah; 18) Implementasi penataan ruang belum optimal dalam mengarahkan pembangunan wilayah yang berkelanjutan dan terkendali; 19) Peran lembaga keagamaan dalam pembinaan sosial belum optimal; 20) Pelestarian nilai dan praktik budaya lokal belum terintegrasi dalam pembangunan daerah; 21) Kohesi sosial dan representasi masyarakat adat dalam pemerintahan belum mencerminkan semangat kebhinekaan dan otonomi khusus.
2.Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Perubahan RKPD Tahun 2025 bertujuan mengakomodir Isu dan permasalahan mendesak yang dihadapi Pemerintah Kaimana yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJMD 2025-2029. Ini berarti bahwa tahun 2025 ini merupakan tahun Pertama pelaksanaan RPJMD. Dengan demikian maka ada ada hal-hal yang perlu dibenahi terkait arah kebijakan pembangunan, termasuk prioritas dan sasaran pembangunan harus terakomodir dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, antara lain : 1) Pemerataan penempatan guru dan peningkatan sarana prasarana pendidikan di distrik terpencil; 2) Menumbuhkan budaya belajar dan membaca; 3) Percepatan pelaksanaan pendidikan inklusif; Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 89 4) Inovasi layanan pendidikan dan kesehatan berbasis teknologi; 5) Fasilitasi dan penguatan kapasitas bagi calon peserta didik yang akan menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi pada sekolah kedinasan; 6) Penguatan fasilitas puskesmas dan distribusi tenaga medis ke seluruh distrik; 7) Peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak serta program percepatan penurunan stunting; 8) Membudayakan perilaku hidup sehat dan gemar olahraga; 9) Pembentukan Blud untuk layanan kesehatan; 10) Pembiayaan bagi dokter anak asli papua untuk menempuh pendidikan spesialis; 11) Pemutakhiran data DTKS dan penguatan sistem koordinasi program perlindungan sosial; 12) Perluasan cakupan bantuan sosial berbasis komunitas bagi kelompok rentan (lansia, disabilitas, anak); 13) Pengembangan BLK komunitas dan kolaborasi pelatihan berbasis dunia usaha lokal; 14) Penguatan kerjasama dunia usaha dalam penyerapan lulusan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja lokal; 15) Fasilitasi pembiayaan mikro, inkubasi bisnis, dan digitalisasi pemasaran UMKM; 16) Penguatan Kapasitas manajerial UMKM dan pengembaangan kemitraan usaha lokal; 17) Penguatan kerjasama dengan instansi vertikal terkait pengawasan dan pengendalian distribusi perdagangan; 18) Penguatan infrastruktur ekonomi dan pembentukan sentra pertumbuhan baru di distrik; 19) Pengembangan ekonomi kampung berbasis potensi komoditas lokal secara terintegrasi; Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 90 20) Penguatan kapasitas manajemen koperasi, dan revitalisasi kelembagaan ekonomi desa; 21) Peningkatan dukungan teknis dan akses permodalan kelembagaan ekonomi lokal; 22) Pembangunan fasilitas industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan; 23) Penguatan jaringan logistik dan rantai pasok komoditas unggulan daerah; 24) Pendirian BUMD; 25) Peningkatan literasi keuangan berbasis kampung serta perluasan layanan keuangan digital; 26) Perluasan akses masyarakat pada layanan keuangan berupa pinjaman modal berupa pinjaman modal dari Bank yang dijamin oleh Pemerintah Daerah; 27) Peningkatan kapasitas SDM pariwisata, promosi destinasi dan penguatan ekowisata; 28) Pengembangan produk ekowisata berbasis budaya lokal dan konservasi lingkungan; 29) Pengembangan kawasan Teluk Triton dengan memperhatikan pelibatan aktif masyarakat sekitar, kearifan budaya lokal, serta kelestarian ekosistem pesisir dan laut; 30) Optimalisasi SAKIP, penguatan pengawasan kinerja dan transparansi anggaran; 31) Peningkatan akuntabilitas perencanaan dan pelaporan berbasis kinerja pada seluruh perangkat daerah; 32) Peningkatan pelatihan teknis dan manajerial ASN berbasis kebutuhan jabatan; 33) Penguatan sistem merit dan perencanaan kebutuhan SDM ASN berbasis kompetensi; 34) sistem layanan digital terintegrasi untuk pelayanan publik; 35) Perluasan kanal layanan publik berbasis aplikasi digital terpadu lintas perangkat daerah; Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 91 36) Penyediaan sarana prasarana pemerintahan pada tingkat kampung dan distrik; 37) Penguatan kapasitas distrik sebagai pusat layanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik; 38) Percepatan pembangunan jalan penghubung antar distrik dan akses kampung terpencil; 39) Peningkatan infrastruktur transportasi multimoda (darat, laut, udara) untuk wilayah terpencil; 40) Percepatan penyediaan infrastruktur melalui pembiayaan kreatif melalui KPBU dan/atau pinjaman daerah serta pelaksanaan kegiatan secara tahun jamak; 41) Penguatan pengawasan pemanfaatan ruang dan penerapan kajian daya dukung lingkungan; 42) Peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang berbasis peta tematik terpadu; 43) Peningkatan kapasitas lembaga kebencanaan, sistem peringatan dini, dan edukasi bencana; 44) Penguatan integrasi sistem pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas dan distrik; 45) Integrasi rencana tata ruang sektoral dan penegakan kepatuhan RTRW daerah; 46) Pemutakhiran dokumen RTRW berbasis data geospasial aktual dan mitigasi risiko bencana; 47) Penguatan peran forum komunikasi lintas agama di tingkat distrik dan kampung; 48) Peningkatan pembinaan kerukunan umat beragama dan penguatan pendidikan karakter sosial; 49) Integrasi nilai budaya lokal dalam kurikulum pendidikan; 50) Inventarisasi nilai adat, budaya dan agama; Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 92 51) Penguatan kelembagaan adat dalam musyawarah pembangunan dan pengambilan kebijakan daerah; 52) Penguatan representasi OAP dalam lembaga legislatif dan eksekutif daerah; 53) Meningkatkan partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam berdemokrasi; 54) Penyediaan pendampingan dan bantuan hukum bagi OAP; 55) Peningkatan kapasitas kepemimpinan politik dan pemberdayaan kader AOP dalam pemerintahan daerah. Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, maka penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 tetap mengacu pada pada target dan sasaran pada RPJMD Tahun 2025 – 2029, tetapi juga mengakomodir program-program prioritas pada visi dan misi bupati terpilih yang akan dijabarkan dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah itu haruslah terpadu, terintegrasi, sinkron dengan dokumen perencanaan lainnya dan dapat diukur serta memiliki parameter/indikator yang jelas sehingga dapat dievaluasi berkesinambungan. Dalam pemahaman itu pula maka dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1.Penyesuaian arah kebijakan prioritas pembangunan daerah yang bersumber visi-misi KDH/WKDH pada Perubahan RKPD Tahun 2025 harus dapat memetakan program-kegiatan dan target indikator kinerja dan alokasi pembiayaan yang mencerminkan kebijakan tahun Pertama dari kerangka RPJMD Kabupaten Kaimana 2025-2029.
2.Capaian Semester I Tahun 2025 akan menjadi informasi utama dalam penentuan skala prioritas dan strategi alokasi anggaran dalam tahun berikutnya. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025 93
3.Diperlukan kesepahaman ditingkat pelaku dan pemangku peran dalam melaksanakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan penuh komitmen dan konsekuen. Selain itu diperlukan juga penyeragaman pemahaman tentang indikator kinerja dan cara mencapainya. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 94 Perhitungan PDRB dengan pendekatan manapun harus dilakukan dengan dua cara, yaitu Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Perhitungan PDRB kabupaten Kaimana didasarkan pada 17 jenis lapangan usaha. Besaran nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada Tahun 2024 sebesar Rp. 3.095,88 miliar atau naik 6,21% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 2.914,73 miliar. Berikut tabel dan diagram perkembangan PDRB Kabupaten Kaimana tahun 2020 s.d 2024. 3.000,002.000,001.000,00 3.095,88 2020 2021 c 2022::::, s: <ll I- 2023* 2024** 0,00 PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha dan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha • Nilai (miliar Rp) • Nilai (miliar Rp) Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 95 Tabel 3.1.1 PDRB Kabupaten Kaimana 2020-2024 Tahun PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Nilai (miliar Rp) Nilai (miliar Rp) 2020 2.699,40 1.752,82 2021 2.672,40 1.716,00 2022 2.740,71 1.733,75 2023* 2.914,73 1.791,37 2024** 3.095,88 1.829,57 Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Diagram 3.1.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Kaimana 2020-2024 Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 96 Pertumbuhan Ekonomi Agregat Tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah menggambarkan tingkat produktivitas penduduk di dalam menghasilkan barang dan jasa di daerah tersebut pada suatu periode atau satu tahun. Secara makro pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kaimana dapat dilihat dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010. Perubahan penggunaan Tahun Dasar ADHK dari semula ADHK 2000 menjadi ADHK 2010 sebagai bentuk adaptasi pencatatan statistik secara nasional terhadap perkembangan eksternal guna menjaga konsistensi hasil penghitungan. Struktur Perekonomian Kabupaten Kaimana Dengan melihat sumbangan sektoral PDRB Kabupaten Kaimana menunjukkan bahwa kontribusi terbesar masih disumbangkan oleh sektor pertanian dalam arti luas walaupun perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Setiap sektor berkontribusi terhadap pembentukan PDRB sehingga perubahan yang terjadi baik minimum akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan PDRB secara keseluruhan. Tabel 3.1.2 Perkembangan Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Kaimana Tahun 2020-2024 Lapangan Usaha/Industry 2020 2021 2022 2023* 2024**

(1)(3) (4) (5) (6) (7) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing 26,50 27,04 26,66 25,80 24,20 B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying 1,06 1,08 1,09 1,11 1,15 C Industri Pengolahan/Manufacturing 5,52 5,67 5,69 5,73 5,67 D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 97 E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 F Konstruksi/Construction 20,73 20,03 18,98 18,90 19,40 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 11,05 11,58 11,94 12,65 12,73 H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage 4,68 5,04 5,21 5,24 5,38 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities 0,80 0,84 0,90 0,94 0,96 J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication 1,97 2,10 2,09 2,21 2,16 K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities 1,55 1,52 1,59 1,69 1,63 L Real Estat/Real Estate Activities 1,87 1,90 1,88 1,95 2,10 M,N Jasa Perusahaan/Business Activities 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security 21,10 19,92 20,67 20,38 21,09 P Jasa Pendidikan/Education 1,70 1,72 1,71 1,74 1,81 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities 0,81 0,88 0,90 0,93 0,97 R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities 0,44 0,46 0,47 0,49 0,52 Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara 202420232022 27,5 27,0 26,5 26,5 26,0 25,5 25,0 24,5 24,0 2020 2021 e Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry, and Fishing Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 98 Diagram 3.1.2 Perkembangan Persentase Sektor Pertanian PDRB Kabupaten Kaimana Tahun 2020-2024 Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025 Tabel 3.1.3 Laju Pertumbuhan Rill Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2020-2024 Lapangan Usaha/Industry 2020 2021 2022 2023* 2024**
(1)(3) (4) (5) (6) (7) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing -3,37 -0,06 -0,09 1,19 -0,41 B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying -5,18 0,22 0,84 7,01 4,75 C Industri Pengolahan/ Manufacturing -0,47 -0,12 1,73 2,19 0,76 D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas 9,71 5,52 3,75 3,99 6,23 E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities 1,78 -0,04 -3,18 6,44 3,38 F Konstruksi/Construction -0,59 -5,06 -3,11 2,35 4,65 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 2,42 1,77 3,50 8,87 2,82 H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage -13,04 4,05 3,18 2,02 0,27 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 99 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities -8,99 2,47 7,47 4,15 4,44 J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 8,65 1,71 0,09 8,46 2,71 K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities 6,20 -5,76 0,53 7,46 1,88 L Real Estat/Real Estate Activities -0,79 0,41 0,72 4,26 3,58 M,N Jasa Perusahaan/Business Activities -5,80 0,65 2,53 8,16 6,17 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security -7,26 -8,05 4,25 2,51 2,88 P Jasa Pendidikan/Education -2,24 -0,38 1,60 5,70 5,74 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities 10,18 5,61 2,26 9,80 5,90 R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities -1,86 0,66 2,31 5,75 6,32 Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product -2,83 -2,10 1,03 3,32 2,13 Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Pertumbuhan Ekonomi Menurut Sektor Besaran laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan khususnya pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya bila negatif menunjukkan terjadinya perlambatan. Perekonomian Kabupaten Kaimana pada tahun 2023 mengalami peningkatan pada angka 3,26 persen sedangkan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2,13 persen. Hal ini menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kaimana dalam periode tahun 2024 nilai pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1,13 persen. Diagram 3.3 Laju Pertumbuhan Rill PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2020-2024 Tahun 2024202320222021 -2 83 -4 • 2020 2 -2 4 e Prociuk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 100 Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025 Analisis Share Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Analisa share bertujuan untuk mengetahui sejauh mana besaran kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB dan sumbangannya terhadap laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tabel 3.4 Sumbangan Terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kaimana Tahun 2020-2024 Lapangan Usaha/Industry Peranan (Share) PDRB Menurut Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) 2020 2021 2022 2023* 2024** 2020 2021 2022 2023* 2024** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing 26,50 27,04 26,66 25,80 24,20 -3,37 -0,06 -0,09 1,19 -0,41 B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying 1,06 1,08 1,09 1,11 1,15 -5,18 0,22 0,84 7,01 4,75 C Industri Pengolahan/ Manufacturing 5,52 5,67 5,69 5,73 5,67 -0,47 -0,12 1,73 2,37 0,76 D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10 9,71 5,52 3,75 3,99 6,23 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 101 E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities 0,04 0,05 0,04 0,05 0,05 1,78 -0,04 -3,18 6,44 3,38 F Konstruksi/Construction 20,73 20,03 18,98 18,90 19,40 -0,59 -5,06 -3,11 2,35 4,65 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 11,05 11,58 11,94 12,65 12,73 2,42 1,77 3,50 8,87 2,82 H Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage 4,68 5,04 5,21 5,24 5,38 -13,04 4,05 3,18 2,02 0,27 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities 0,80 0,84 0,90 0,94 0,96 -8,99 2,47 7,47 4,15 4,44 J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication 1,97 2,10 2,09 2,21 2,16 8,65 1,71 0,09 8,46 2,71 K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities 1,55 1,52 1,59 1,69 1,63 6,20 -5,76 0,53 7,46 1,88 L Real Estat/Real Estate Activities 1,87 1,90 1,88 1,95 2,10 -0,79 0,41 0,72 4,26 3,58 M, N Jasa Perusahaan/Business Activities 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 -5,80 0,65 2,53 8,16 6,17 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security 21,10 19,92 20,67 20,38 21,09 -7,26 -8,05 4,25 2,51 2,88 P Jasa Pendidikan/Education 1,70 1,72 1,71 1,74 1,81 -2,24 -0,38 1,60 5,70 5,74 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities 0,81 0,88 0,90 0,93 0,97 10,18 5,61 2,26 9,80 5,90 R,S, T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities 0,44 0,46 0,47 0,49 0,52 -1,86 0,66 2,31 5,75 6,32 Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product 100,0 0 100,00 100,00 100,00 100,00 -2,83 -2,10 1,03 3,32 2,13 Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Sumbangan terhadap laju pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh peranan sektoral terhadap nilai PDRB, tetapi juga oleh laju pertumbuhan sektoral itu sendiri. Sektor Pertanian merupakan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 102 penyumbang terbesar terhadap laju pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi peranan (share) sebesar 24,20%. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan rill PDRB menunjukkan kondisi yang fluktuatif dimana terjadi peningkatan maupun penurunan pada sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi jika dibanding dengan tahun 2023, misalnya pada sektor pertanian yang mengalami penurunan sebesar 1,6%, sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan sebesar 2,26% dan juga sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang juga mengalami penurunan sebesar 3,06% sedangkan kenaikan terjadi pada sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib mengalami kenaikan sebesar 0,37%. 3.1.2 PDRB Perkapita Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB perkapita Kabupaten Kaimana tahun 2024 sebesar Rp. 48,27 juta dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 44,50 juta, maka pendapatan perkapita Kabupaten Kaimana mengalami kenaikan sebesar Rp. 3,8 Juta. Yang artinya pendapatan tiap penduduk Kabupaten Kaimana pada tahun 2024 secara rata-rata sebesar Rp. 48,27 Juta. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 103 Tabel 3.5 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) Tahun 2020-2024 Lapangan Usaha/Industry 2020 2021 2022 2023* 2024**
(1)(2) (3) (4) (5) (6) A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing 11,49 11,44 11,36 11,48 11,68 B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying 0,46 0,46 0,46 0,49 0,56 C Industri Pengolahan/Manufacturing 2,39 2,40 2,42 2,55 2,74 D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 F Konstruksi/Construction 8,99 8,47 8,09 8,41 9,37 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles 4,79 4,90 5,09 5,63 6,15 H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage 2,03 2,13 2,22 2,33 2,60 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities 0,35 0,36 0,38 0,42 0,46 J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication 0,85 0,89 0,89 0,98 1,04 K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities 0,67 0,64 0,68 0,74 0,78 L Real Estat/Real Estate Activities 0,81 0,80 0,80 0,87 1,02 M,N Jasa Perusahaan/Business Activities 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security 9,15 8,43 8,81 9,07 10,18 P Jasa Pendidikan/Education 0,74 0,73 0,73 0,78 0,87 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities 0,35 0,37 0,38 0,41 0,47 R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services Activities 0,19 0,20 0,20 0,22 0,25 Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product 43,36 42,32 42,60 44,50 48,27 Tahun 2024202320222021 48,27 e PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp) 40 2020 46 48 50 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 104 Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara Diagram 3.4 Perkembangan PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025 3.1.3 Indeks Gini Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah alat untuk mengukur ketimpangan/ kesenjangan pengeluaran/distribusi penduduk. Nilai Gini Ratio di antara 0 (nol) dan 1 (satu) . Apabila koefisien Gini bernilai nol berarti terjadi pemerataan yang sempurna/distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan apabila bernilai satu berarti terdapat ketimpangan sempurna atau distribusi pendapatan makin tidak merata. Berdasarkan nilai gini ratio, terdapat tiga kelompok ketimpangan yaitu : ketimpangan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 105 tinggi jika nilai koefisien gini ratio 0,5 atau lebih, ketimpangan sedang jika nilainya antara 0,30 – 0,49 dan ketimpangan rendah jika kurang dari 0,30. Tabel 3.6 Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan Nasional Tahun 2020–2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 Kaimana 0,407 0,413 0,425 0,392 N/A Papua Barat 0,382 0,383 0,370 0,370 0,389 Indonesia 0,381 0,384 0,384 0,388 0,381 Sumber : BPS, Tahun 2025 Berdasarkan tabel diatas tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk kaimana yang diukur menggunakan Gini Ratio adalah sebesar 0,392 pada tahun 2023. Angka ini menurun 0,033 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2022 yang sebesar 0,425 dan menurun 0,021 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2021 yang sebesar 0,413. Penurunan Gini Ratio dari tahun 2022 sebesar 0,425 menjadi 0,392 pada tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu negara atau wilayah tersebut. Gini Ratio yang lebih rendah menandakan bahwa kesenjangan antara pendapatan atau kekayaan yang dimiliki oleh berbagai kelompok masyarakat cenderung mengecil. Penurunan Gini Ratio seperti ini terjadi Karena berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang merata, adopsi program-program kesejahteraan sosial, atau peningkatan akses pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan mobilitas sosial ekonomi. 3.1.4 Angka Kemiskinan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 106 Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Sedangkan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Kaimana dalam lima tahun terakhir terus mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 15,50% dan di tahun 2024 sebesar 14,41%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kaimana mencapai kemajuan signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam lima tahun terakhir. Penurunan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya upaya yang berhasil dari pemerintah baik melalui program pembangunan maupun pemberdayaan ekonomi yang efektif. Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya lanjutan untuk memastikan bahwa kemajuan ini berkelanjutan dan berdampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut disajikan data terkait Kemiskinan pada tabel berikut : Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 107 Tabel 3.7 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kaimana Tahun 2020–2024 Tahun Year Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month) Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand) Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People 2020 438.991 9,52 15,50 2021 450.302 10,31 16,04 2022 511.011 10,11 15,29 2023 609.865 9,90 14,57 2024 682.231 10,06 14,41 Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025 Tabel 3.8 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Kaimana Tahun 2015–2024 Tahun Year Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index Indeks Keparahan Kemiskinan Poverty Severity Index 2020 2,36 0,59 2021 2,83 0,73 2022 3,32 1,00 2023 3,13 0,91 2024 3,17 1,01 Sumber : Kabupaten Kaimana Dalam Angka, BPS Kab. Kaimana, Tahun 2025 3.1.5 Laju Inflasi Inflasi adalah meningkatnya harga barang secara umum dan terus menerus dalam waktu tertentu. Sedangkan laju inflasi adalah selisih/ perbedaan nilai inflasi antara waktu tertentu dengan waktu lainnya. Semisal harga bensin pada tahun 2008 dan 2017 adalah Rp 4.000/liter dan Rp. 6.500/liter, maka inflasinya sebesar (6500-4000)/6500*100% = 38,5%. Itu Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 108 artinya, daya beli kita turun 38,5% dibandingkan ketika tahun 2008. Angka inflasi ini di Provinsi Papua Barat, hanya ada di Kota Sorong dan Kab. Manokwari (sebagai Ibukota Prov. Papua Barat). Sehingga, Angka inflasi Kabupaten Kaimana masih mengacu pada angka inflasi Kabupaten Manokwari. Tabel 3.9 Laju Inflasi Menurut Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan Nasional (%), Tahun 2020–2024 Wilayah 2019 2020 2021 2022 2023 2024**
(1)(3) (4) (5) (6) (7) (8) Manokwari (0,57) (1,09) (0,60) 6,06 2,39 N/A Papua Barat 0,33 0,23 1,05 3,87 2,93 2,53 Nasional 2,72 1,68 1,87 5,51 2,61 1,57 Sumber : BPS 2025 3.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merujuk pada persentase jumlah angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi aktif mencari pekerjaan dalam suatu negara atau wilayah tertentu. TPT dapat dihitung dengan membagi jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja dan dikalikan dengan 100%. TPT diukur untuk mengukur kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah. Semakin tinggi TPT, semakin sulit bagi penduduk untuk menemukan pekerjaan dan semakin buruk kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah tersebut. TPT dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, perubahan dalam industri atau sektor tertentu, kebijakan pemerintah, dan faktor-faktor global seperti krisis ekonomi global. Oleh karena itu, TPT sering digunakan sebagai indikator untuk memonitor dan mengevaluasi kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah dan membantu merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 109 kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2024 TPT kabupaten Kaimana tercapai 4,96 persen angka ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang hanya 3,24 persen. Ini menunjukkan adanya kenaikan TPT sebesar 1,72 persen, dengan kondisi tersebut pemerintah perlu melakukan perbaikan sehingga dapat menyediakan lapangan usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja terutama masyarakat Kabupaten Kaimana. Tabel 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021–2024 Terhadap Kabupaten Lainnya di Provinsi Papua Barat. Kabupaten/Kota Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen) 2021 2022 2023 2024 Fak-Fak 7,90 6,75 6,52 6,28 Kaimana 3,23 3,34 3,24 4,96 Teluk Wondama 2,90 2,86 2.77 2,39 Teluk Bintuni 4,74 3,58 3,52 3,16 Manokwari 7,04 5,41 5,97 5,34 Manokwari Selatan 2,90 1,06 1,56 2,54 Pegunungan Arfak 0,70 0.12 0,15 0,31 Papua Barat 5,84 5,37 5,38 4,13 Sumber : BPS, Tahun 2025 Diagram 3.5 Grafik Perbandingan Tingkat pengangguran Terbuka (Persen) di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024 e Kaimana • Papua Barat e Nasional 9 l8 7,07 7 6 5 4 3 3,23 3,34 3,24 2 2020 2021 2022 2023 2024 Tahun Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 110 Sumber: BPS, Tahun 2025 Berdasarkan grafik diatas perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan Nasional pada Tahun 2024 menunjukkan bahwa TPT di Kabupaten Kaimana lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Papua Barat dan Nasional. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi pada angka pengangguran yang lebih tinggi seperti Perubahan struktur ekonomi, minimnya informasi lapangan kerja, ketidaksesuaian keterampilan dan lain sebagainya sehingga hal ini akan menjadi fokus pemerintah untuk semakin banyak lagi dalam menyediakan lapangan usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja terutama masyarakat Kabupaten Kaimana. 3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 111 manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Indikator pada metode baru meliputi: Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran Per kapita. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Sebagai salah satu parameter kunci dalam mengukur pembangunan manusia, perkembangan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kaimana Tahun 2024 adalah sebesar 67,60 atau meningkat 0,88 poin dibandingkan Tahun 2023 yang sebesar 66,72. Komponen IPM Kabupaten Kaimana tahun 2024 terdiri dari Umur Harapan Hidup (UHH) terealisasi 65,86 naik 0,24 poin dari tahun sebelumnya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercapai 8,97 naik 0,17 poin dari tahun sebelumnya, Harapan Lama Sekolah (HLS) tercapai 12,51 naik 0,01 poin dari tahun sebelumnya dan Pengeluaran Perkapita sebesar 9,242 juta naik 0,493 poin dari tahun sebelumnya sebesar 8,749 juta. Perkembangan IPM Kabupaten Kaimana, • Kaimana • Papua Barat • Nasioanal 80 74,39 75,02 75 /2()1 71,94 12,29 70 67,47, 67,69 65,09 65,26 65,89 65 11 I I60 2020 2021 2022 2023 2024 Tahun Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 112 Papua Barat dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024 beserta komponen IPM Kabupaten Kaimana disajikan dalam Diagram sebagai berikut : Diagram 3.6 Perkembangan IPM Kabupaten Kaimana, Papua Barta, dan Nasional Tahun 2020-2024 Sumber: BPS, Tahun 2025 Diagram 3.7 Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Kaimana 2020-2024 12.492022 9,242 9,5 12.412021 e PengeluaranPe< Kapi1a 12.132020 • Hanpan uma Sel<olah 2024 e.o 2020 2021 2022 2023 2024 100 105 II O 11,5 12,0 12,5 Tahun • Unu Harl)an Hidup e Rerata Lama Sekolah 66,0 9,25 8,97 9,00 655 8,75 650 645 II 8,25 640 8,00 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 Talxn Tahun Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 113 Sumber: BPS, Tahun 2025 Keberhasilan dan tantangan dalam upaya pembangunan daerah dapat dilihat melalui perubahan pada komponen pendukung IPM yaitu Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Selama periode 2020 sampai dengan tahun 2024, analisis data IPM menunjukkan tren positif yang signifikan. Data dalam diagram menunjukkan bahwa Umur Harapan Hidup mengalami peningkatan perlahan dari 64,81 pada tahun 2020 menjadi 65,86 pada tahun 2024. Harapan Lama Sekolah juga meningkat dari 12,13 pada tahun 2020 menjadi 12,51 di tahun 2024, sementara Rata-rata Lama Sekolah pada awal periode sebesar 8,41 menjadi 8,97 pada akhir periode tahun 2024. Pengeluaran per kapita disesuaikan juga mengalami peningkatan dari 8,325 juta rupiah per orang per tahun menjadi 9,242 juta rupiah. Secara keseluruhan, IPM Kabupaten Kaimana memperlihatkan tren peningkatan, mencerminkan perbaikan dalam aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi di daerah. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 114 3.2 Kebijakan Pendapatan Daerah 3.2.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1.Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2.Pendapatan Transfer;
3.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2020 - 2024), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 115 3.2.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1.Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
2.Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
3.Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (2) Pasal 32 Peraturan Daerah kabupaten Kaimana Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
4.Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 116 luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:

a.Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
b.Menghambat mobilitas penduduk;
c.Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
d.Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional B. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
a.Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
1. 1.Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
2. 2.Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
3. 3.Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
4. 4.Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas: Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 117
a.Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
b.Jasa giro;
c.Pendapatan Bunga;
d.Potongan; dan Lain-lain penerimaan yang sah antara lain berupa hibah, dan penerimaan lainnya. Sumber penerimaan ini bersifat insidential sehingga tidak dapat digunakan sebagai dukungan pembiayaan bagi Daerah. 3.2.3 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Dana Bagi Hasil Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) dan DBH-Sumber Daya Alam (DBH-SDA). (DBH-PBB) Pajak terdiri dari Pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. sedangkan (DBH-SDA) terdiri dari Minyak Bumi dan Gas Bumi, pertambangan dan mineral dan batubara, kehutanan serta perikanan. B. Dana Alokasi Umum (DAU) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 118 daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:
a.DAK Fisik; dan
b.DAK Non Fisik. D. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Dana yang bersumber dari APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah. Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut. E. Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam Perubahan APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. 3.2.4 Kebijakan Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah, Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.2.5 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 1.207.600.046.856,00 turun sebesar Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 119 Rp.(40.372.208.707,00) atau sebesar (3,24)% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2025 pada APBD Induk sebesar Rp.1.247.972.255.563,00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Kaimana Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.11 berikut. Tabel 3.11 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Persen 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 36.771.559.300,00 53.038.906.991,00 16.267.347.691,00 44,24 4.1.01 Pajak Daerah 10.844.825.000,00 10.638.200.000,00 (206.625.000,00) (1,91) 4.1.02 Retribusi Daerah 16.425.000.000,00 17.765.000.000,00 1.340.000.000,00 8,16 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2.750.734.300,00 3.171.072.805,00 420.338.505,00 15,28 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 6.751.000.000,00 21.464.634.186,00 14.713.634.186,00 217,95 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.206.932.545.599,00 1.150.292.989.201,00 (56.639.556.398,00) (4,69) 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.197.878.120.000,00 1.140.445.247.112,00 (57.432.872.888,00) (4,79) 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 9.054.425.599,00 9.847.742.089,00 793.316.490,00 8,76 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 4.268.150.664,00 4.268.150.664,00 0,00 0,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 4.268.150.664,00 4.268.150.664,00 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 1.247.972.255.563,00 1.207.600.046.856,00 (40.372.208.707,00) (3,24) Adanya penurunan proyeksi pada target penerimaan daerah Tahun Anggaran 2025 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan pada APBD Induk dengan uraian sebagai berikut: A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) a) Pajak Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 10.638.200.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp 206.625.000,00 atau 1,91% dari target yang telah ditetapkan pada APBD Induk sebesar Rp 10.844.825.000,00. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 120 b) Retribusi Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 17.765.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.340.000.000,00 atau 8,16% dari target yang telah ditetapkan pada APBD Induk sebesar Rp 16.425.000.000,00. c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 3.171.072.805,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 420.338.505,00 atau 15,28% dari target yang telah ditetapkan pada APBD Induk sebesar Rp 2.750.734.300,00. d) Lain-lain PAD yang Sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 21.464.634.186,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 14.713.634.186,00 atau sebesar 217,95% dari target APBD Induk yang telah ditetapkan sebesar Rp 6.751.000.000,00. B. PENDAPATAN TRANSFER a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 1.140.445.247.112,00 mengalami penurunan sebesar Rp 57.432.872.888,00 atau sebesar 4,79% dari target APBD Induk yang telah ditetapkan sebesar Rp 1.197.878.120.000,00. b) Pendapatan Transfer Antar Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp 9.847.742.089,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 793.316.490,00 atau sebesar 8,76% dari target APBD Induk yang telah ditetapkan sebesar Rp 9.054.425.599,00. C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak mengalami perubahan dari target yang telah ditetapkan pada APBD Induk sebesar Rp. 4.268.150.664,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 121 3.3 Kebijakan Belanja Daerah 3.3.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 122 urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Belanja Pegawai Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Belanja Barang Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. C. Belanja Hibah Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 123 Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. D. Belanja Bantuan Sosial Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; E. Belanja Modal untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal, Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
a.Belanja Modal Tanah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 124 Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
b.Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
c.Belanja Modal Bangunan Dan Gedung Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
d.Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
e.Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
f.Belanja Aset Lainnya Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 125 dengan nilai tercatatnya. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; F. Belanja tidak terduga Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1. 1.Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
2. 2.Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
1. 3.Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi: Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 126
a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
1. 4.Pengeluaran untuk mendanai:
a.Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Keperluan mendesak; dan/atau
c.Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
1. 5.Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
a.Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b.Memanfaatkan kas yang tersedia. 3.3.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 127 Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2025 sebagaimana Tabel Berikut. Tabel 3.12 Proyeksi Belanja Daerah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Persen (%) 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 889.115.768.407,30 975.359.104.767,57 86.243.336.360,27 9,70 5.1.01 Belanja Pegawai 392.881.127.012,76 409.661.724.205,02 16.780.597.192,26 4,27 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 440.388.804.398,54 508.782.537.549,55 68.393.733.151,01 15,53 5.1.05 Belanja Hibah 49.147.836.996,00 53.234.843.013,00 4.087.006.017,00 8,32 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 6.698.000.000,00 3.680.000.000,00 (3.018.000.000,00) (45,06) 5.2 BELANJA MODAL 220.750.875.830,97 191.761.667.295,93 (28.989.208.535,04) (13,13) 5.2.01 Belanja Modal Tanah 520.584.000,00 4.463.430.800,00 3.942.846.800,00 757,39 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 34.654.136.138,00 46.299.664.418,00 11.645.528.280,00 33,61 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 69.302.387.234,76 76.816.781.956,86 7.514.394.722,10 10,84 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 115.460.760.932,21 63.230.382.595,07 (52.230.378.337,14) (45,24) 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 430.997.526,00 569.397.526,00 138.400.000,00 32,11 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 382.010.000,00 382.010.000,00 0,00 0,00 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 6.725.438.380,00 6.353.471.699,73 (371.966.680,27) (5,53) 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 6.725.438.380,00 6.353.471.699,73 (371.966.680,27) (5,53) 5.4 BELANJA TRANSFER 170.556.121.100,00 170.556.121.100,00 0 0,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 170.556.121.100,00 170.556.121.100,00 0 0,00 Jumlah Belanja 1.287.148.203.718,27 1.344.030.364.863,23 56.882.161.144,96 4,428 Anggaran Belanja Operasi tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 975.359.104.767,57 mengalami kenaikan sebesar Rp 86.243.336.360,27 atau 9,70% jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Induk sebesar Rp 889.115.768.407,30. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 128 Anggaran Belanja Modal tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 191.761.667.295,93 mengalami penurunan sebesar Rp 28.989.208.535,04 atau 13,13% jika dibandingkan APBD Induk sebesar Rp 220.750.875.830,97. Sedangkan Alokasi Belanja Tidak Terduga tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp 6.353.471.699,73 mengalami penurunan sebesar Rp 371.966.680,27 atau 5,53% dari APBD Induk sebesar Rp 6.725.438.380,00. Untuk Anggaran Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp 170.556.121.100,00 tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan APBD Induk sebesar Rp 170.556.121.100,00. 3.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Kaimana dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2025 sebagaimana berikut. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 129 Tabel 3.13 Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 Kode Uraian Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) Persen (%) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 39.860.948.155,277 137.115.318.007,23 97.254.369.851,96 243,98 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 39.860.948.155,277 137.115.318.007,23 97.254.369.851,96 243,98 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 685.000.000,000 685.000.000,00 0,00 0,00 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 685.000.000,000 685.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 685.000.000,00 685.000.000,00 0,00 0,00 Pembiayaan Netto 39.175.948.155,27 136.430.318.007,23 97.254.369.851,96 248,25 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 130 Sebagaimana yang termuat dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, arah kebijakan pembangunan daerah pada perubahan RKPD 2025 disesuaikan dengan visi, misi dan program kepala daerah terpilih serta program Asta Cita. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah juga diminta untuk memperhatikan tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
1. 1.Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
2. 2.Program makan bergizi gratis (MBG);
3. 3.Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem;
4. 4.Pengendalian inflasi di daerah;
5. 5.Peningkatan pertumbuhan ekonomi;
6. 6.Dukungan swasembada pangan; dan
7. 7.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). MEWUJUDKAN KAIMANA YANG TERTIB, MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN Peningkatan kualitas kehidupan sosial yang ber1andaskan agama, adat dan budaya daerah MisiS T Misi4 T Pernngkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia Misi1 T Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas wiayah yang mendukung pemerataan pembangunan dan pelestanan lingkungan Pemantapan Kinerja Pemenntah Daerah Misi3 T Pengembangan Struktur Perekonomian yang Tangguh Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 131 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sesuai Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029 Visi Kabupaten Kaimana adalah MEWUJUDKAN KAIMANA YANG TERTIB, MAJU, SEJAHTERA, ADIL DAN BERKELANJUTAN, yang disertai dengan 5 misi pembangunan yakni :
8. 1.Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumber Daya Manusia.
9. 2.Pengembangan struktur perekonomian yang tangguh.
10. 3.Pemantapan Kinerja Pemerintah Daerah.
11. 4.Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan aksesibilitas wilayah yang mendukung pemerataan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
12. 5.Peningkatan kualitas kehidupan sosial yang berlandaskan agama, adat dan budaya daerah. Gambar 4.1 Visi dan Misi Kabupaten Kaimana 2025-2029 Berdasarkan visi dan misi, ditetapkanlah tujuan dan sasaran pembangunan yang disertai dengan indikator dan target untuk menggambarkan ketercapaian visi dan misi. Adapun hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut : Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 132 Tabel 4.1 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 MISI 1. PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA KAIMANA Meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kesejahteraan sumber daya manusia melalui penguatan sistem pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, dan perlindungan sosial Indeks Pembangunan Manusia Indeks 69.20 69.50 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Cakupan penerima bantuan perlindungan dan pemberdayaan sosial kelompok rentan Persen 100% 100% Harapan Lama Sekolah Tahun 12.91 14,12 Harapan Lama Sekolah OAP Tahun - 14,12 i).Literasi Membaca Literasi Membaca PAUD Tahun 0 43,21 Literasi Membaca SD Tahun 12,77 35,77 Literasi Membaca SMP Tahun 10,53 39,47 Literasi Membaca SMA Tahun 16,67 52,08 Literasi Membaca SMK Tahun 0 36,11 ii) Numerasi Numerasi PAUD Tahun 0 43,21 Numerasi SD Tahun 12,77 35,77 Numerasi SMP Tahun 10,53 39,47 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 133 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 Numerasi SMA Tahun 16,67 52,08 Numerasi SMK Tahun 0 36,11 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 84,88 84,88 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0,524 0,524 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) Indeks 51,09 76,72 Indeks Pembangunan Pemuda Indeks - 57,17 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks 48 (Thn. 2022) 48,91 Paritas Daya Beli Rupiah 8.749.000 9.122.200 Paritas Daya Beli Penduduk OAP Rupiah - 9.122.200 Prevalensi Stunting Indeks 25,7 24,6 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,76 9,25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 66,95 67,93 Tingkat Pengangguran terbuka Persen 4,96 2,99 Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 65,86 69,79 Usia Harapan Hidup (UHH) Penduduk OAP (Tahun) Tahun 65 65 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai 59,73 60,69 MISI 2. PENGEMBANGAN STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG TANGGUH Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks 0,54 0,77 Laju Pertumbuhan Ekonomi Persen 2,13 3,28 Nilai Tukar Petani (NTP) Indeks 98.88 99.03 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 134 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persentase Penduduk Miskin Persen 14.41 13,23 Proporsi Kontribusi PDRB Kaimana terhadap Papua Barat Persen - 4,87 Rasio Gini Indeks 0.392 0.352 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengurangi disparitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Persen 5.67 5,68 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Persen 12.73 12.75 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Persen 14.05 14,10 Kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan peternakan terhadap PDRB Persen 1.24 1.25 Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. Persen 91,17 91,17 Indeks Daya Saing Pariwisata Indeks 0.521 0,75 Persentase Desa Berkembang dan Maju Persen 0.012 0.012 Persentase Kampung/Kelurahan yang mendirikan dan merevitalisasi Koperasi Merah Putih Persen 0 91,86 Persentase Koperasi Aktif Persen 3.95 45 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota Persen 35 35 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Persen 0.96 1,25 Skor Pola Pangan Harapan Indeks 84.7 85 MISI 3. PEMANTAPAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 135 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Indeks Daya Saing Daerah Indeks 3.17 3,27 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks CC B Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 46.54 57,73 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Indeks Inovasi Daerah Indeks 56.89 57,89 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Indeks - 76,00 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Indeks 71 76,00 Indeks Sakip Indeks B B Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Indeks 2.15 2,5 Opini BPK atas Laporan Keuangan Indeks WDP WDP MISI 4. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS WILAYAH YANG MENDUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Indeks 120.34 112,25 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 85.92 85,92 Indeks Risiko Bencana (IRB) Indeks 122 121,00 Rasio konektivitas kabupaten/kota Rasio 0.2 0.2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antar wilayah Cakupan wilayah (Kampung) yang memiliki akses sinyal internet Persen 84.88 84.88 Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota Persen 17,56 23,26 Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu Persen - 55 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 136 TUJUAN SASARAN INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 TARGET 2025 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Persen - 75,64 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak dan Aman Persen 16,60 29,30 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Cakupan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Persen 94 94,42 Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan Persen 94,52 94,52 Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Persen - 50 MISI 5. PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL YANG BERLANDASKAN AGAMA, ADAT DAN BUDAYA DAERAH Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indeks - 79,05 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indeks - 55 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik melalui pelaksanaan Otonomi Khusus Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Persen - 100 Persentase OAP di lembaga eksekutif Persen - 50 Persentase OAP di lembaga Legislatif Persen 56 56 Persentase OAP yang jadi calon legislatif Partai Politik Persen - 50 Tersedianya data terpilah OAP Persen 60 90 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 137 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas pembangunan Kabupaten Kaimana pada perubahan RKPD 2025-2029 difokuskan pada penguatan pondasi SDM dan kelembagaan. Fokus ini ditekankan pada Penguatan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Konsolidasi kelembagaan pemerintahan distrik, pemetaan potensi ekonomi lokal, serta pengembangan basis data dan sistem informasi pembangunan. Prioritas pembangunan daerah tahun 2025 secara umum adalah sebagai berikut :
a.Penguatan Layanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial)
1. 1.Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah secara merata. ● Pemerataan penempatan guru dan peningkatan sarana prasarana pendidikan di distrik terpencil. ● Beasiswa dan Bantuan Siswa, Melakukan seleksi dan penyaluran beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu
2. 2.Meningkatkan jangkauan dan mutu layanan kesehatan dasar di seluruh distrik ● Penguatan Fasilitas Kesehatan, melakukan peningkatan status dan fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) di kampung-kampung terpencil agar dapat memberikan layanan dasar yang memadai. ● Penurunan Stunting, Melaksanakan program intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan bagi balita, serta edukasi kepada ibu hamil dan menyusui. ● Distribusi Tenaga Medis, Melakukan penempatan dan insentif bagi tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat) di wilayah yang masih kekurangan. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 138
3. 3.Memperkuat sistem perlindungan sosial yang inklusif dan adaptif ● Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penguatan sistem koordinasi program perlindungan sosial. ● Perluasan cakupan bantuan sosial berbasis komunitas bagi kelompok rentan
b.Konsolidasi Kelembagaan Pemerintahan
1. 1.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
2. 2.Penguatan kompetensi ASN yang merata dan berbasis kebutuhan jabatan.
3. 3.Mendorong digitalisasi layanan dan tata kelola pemerintahan berbasis TIK.
b.Pemetaan Potensi Ekonomi Lokal
1. 1.Identifikasi Potensi Unggulan
2. 2.Pendataan Pelaku Usaha Prioritas pembangunan daerah juga ditetapkan dengan memperhatikan program prioritas kepala daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD, namun tentunya dengan memperhatikan pentahapan pelaksanaan program dan arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya sehingga tidak semua program prioritas dilaksanakan pada perubahan RKPD 2025. Adapun program prioritas daerah adalah sebagai berikut : Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 139 Tabel 4.2 Program Prioritas Daerah Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome MISI 1. PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS SUMBER DAYA MANUSIA KAIMANA Bantuan Operasional Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah 1 01 02 PROGRAM Terlaksananya Cakupan satuan pendidikan Sekolah Daerah (BOSDA) merupakan intervensi strategis Pemerintah PENGELOLAAN pemberian bantuan yang memperoleh BOSDA (BOSDA) Kabupaten Kaimana dalam mendukung PENDIDIKAN operasional sekolah berformula keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan daerah (BOSDA) pendidikan dasar dan menengah. Melalui Program berformula Pengelolaan Pendidikan, BOSDA dirancang dengan pendekatan berformula, yaitu mempertimbangkan variabel jumlah siswa, letak geografis, kondisi sosial ekonomi, serta kebutuhan khusus lainnya dari masing-masing satuan pendidikan. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan disparitas kualitas pendidikan dan meningkatkan capaian mutu pembelajaran, khususnya bagi peserta didik Orang Asli Papua (OAP). Kartu Kaimana Kebijakan ini merupakan pendekatan terintegrasi 1.02.02 PROGRAM terlaksananya Cakupan pend Sejahtera untuk menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat PEMENUHAN jaminan kesehatan uduk/kelompok sasaran yang (sehat/pintar/perlind di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan UPAYA melalui kartu memperoleh jaminan ungan sosial) sosial. Melalui mekanisme kartu, pemerintah daerah KESEHATAN kaimana sejahtera kesehatan memastikan kelompok rentan, khususnya OAP dan PERORANGAN masyarakat tidak mampu, memperoleh akses layanan DAN UPAYA Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 140 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome dasar secara adil, terjangkau, dan berkelanjutan. KESEHATAN Intervensi ini diharapkan mampu menurunkan beban MASYARAKAT pengeluaran rumah tangga miskin, memperbaiki derajat kesehatan, serta menjaga keberlanjutan 1.01.02 PROGRAM Terlaksananya Proporsi siswa OAP dari partisipasi pendidikan anak-anak dari keluarga PENGELOLAAN Bantuan Pendidikan keluarga tidak mampu yang kurang mampu. PENDIDIKAN bagi Siswa melalui Kartu Kaimana memperoleh bantuan pendidikan sesuai kriteria yang Pintar ditetapkan. NakesKu dan Prioritas ini bertujuan untuk memberikan pengakuan 4.01.02 PROGRAM Terlaksananya Jumlah tenaga pendidikan dan GuruKu yang layak kepada tenaga pendidik dan tenaga PEMERINTAHAN Pemberian tenaga kesehatan yang kesehatan yang menunjukkan kinerja, dedikasi, dan DAN Penghargaan mendapat penghargaan bina integritas tinggi dalam menjalankan tugas di KESEJAHTERAAN terhadap Tenaga mental spiritual Kabupaten Kaimana. Pemerintah daerah RAKYAT Kesehatan dan menempatkan peran guru dan tenaga kesehatan Tenaga Pendidik sebagai ujung tombak peningkatan kualitas sumber Berprestasi dan daya manusia serta derajat kesehatan masyarakat. berdedikasi yang Melalui skema penghargaan yang disertai dana mendapat pembinaan, kesempatan promosi, serta akses penghargaan pelatihan lanjutan, prioritas ini mendorong peningkatan profesionalisme serta retensi tenaga ahli 1.01.02 PROGRAM Terlaksananya Cakupan tenaga pendidik di sektor pendidikan dan kesehatan. Penghargaan PENGELOLAAN Pemberian berprestasi dan berdedikasi yang diberikan tidak hanya bersifat simbolik, PENDIDIKAN Penghargaan yang menerima penghargaan melainkan menjadi bentuk dukungan nyata atas terhadap Tenaga dana pembinaan atau kontribusi mereka dalam mencapai target-target Pendidik Berprestasi dan berdedikasi mendapatkan kesempatan promosi/pelatihan kompetensi Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 141 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome pembangunan daerah. lanjutan. Cakupan pelaksanaan program mencakup tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang dinilai berprestasi dan berdedikasi, termasuk mereka yang aktif dalam pembinaan mental-spiritual masyarakat. 1.02.03 PROGRAM Terlaksananya Cakupan tenaga kesehatan Indikator keberhasilan dari kebijakan ini meliputi PENINGKATAN Pemberian berprestasi dan berdedikasi jumlah penerima penghargaan serta cakupan KAPASITAS Penghargaan yang menerima penghargaan penerima yang memperoleh manfaat pembinaan atau SUMBER DAYA terhadap Tenaga dana pembinaan atau pengembangan karier, sebagai ukuran dampak MANUSIA Kesehatan mendapatkan kesempatan langsung terhadap peningkatan kapasitas dan KESEHATAN Berprestasi dan promosi/pelatihan kompetensi motivasi aparatur fungsional di bidang pelayanan berdedikasi lanjutan. dasar. Dokter Sahabat Prioritas ini merupakan terobosan Pemerintah 1.02.02 PROGRAM terlaksananya Cakupan kampung yang Kampung Kabupaten Kaimana dalam menghadirkan layanan PEMENUHAN kegiatan dokter memperoleh layanan mobile kesehatan yang menjangkau langsung masyarakat di UPAYA sahabat kampung health kampung-kampung, khususnya wilayah yang sulit dijangkau fasilitas kesehatan tetap. Melalui KESEHATAN PERORANGAN Cakupan Skrining Faktor pendekatan layanan mobile health, tenaga medis DAN UPAYA Risiko Bagi Penduduk Usia ditugaskan untuk secara rutin turun ke KESEHATAN Produktif kampung-kampung guna memberikan pemeriksaan, MASYARAKAT pengobatan dasar, edukasi kesehatan, serta skrining dini terhadap faktor risiko penyakit tidak menular, terutama bagi kelompok usia produktif. Langkah ini tidak hanya bertujuan memperluas Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 142 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome cakupan pelayanan kesehatan, tetapi juga memperkuat deteksi dini dan intervensi preventif sebagai bagian dari transformasi layanan primer. Dampak langsung dari kebijakan ini diukur melalui dua indikator utama, yakni jumlah kampung yang mendapatkan layanan kesehatan keliling, serta persentase penduduk usia produktif yang mengikuti kegiatan skrining faktor risiko kesehatan. Beasiswa Anak Kampung Berprestasi Prioritas ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi anak-anak dari kampung dan wilayah terpencil yang memiliki prestasi akademik maupun non-akademik. Dengan memberikan beasiswa penuh, kebijakan ini mendorong terwujudnya keadilan pendidikan dan mobilitas sosial, khususnya bagi generasi muda Orang Asli Papua (OAP) dan kelompok rentan yang kerap menghadapi hambatan ekonomi maupun geografis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Beasiswa yang diberikan mencakup pembiayaan secara menyeluruh termasuk biaya pendidikan, hidup, dan kebutuhan pendukung lainnya guna memastikan keberlanjutan studi para penerima 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Terlaksananya beasiswa bagi anak kampung berprestasi Cakupan peserta didik berprestasi yang berasal dari wilayah terpencil lulusan SMA/SMK yang memperoleh beasiswa penuh pada jenjang pendidikan tinggi Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 143 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome hingga lulus. Keberhasilan prioritas ini diukur dari cakupan peserta didik yang berasal dari kampung dan telah lulus SMA/SMK yang berhasil memperoleh beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Melalui pendekatan afirmatif ini, Pemerintah Kabupaten Kaimana tidak hanya memperluas kesempatan belajar, tetapi juga menyiapkan generasi muda daerah sebagai sumber daya unggul yang siap berkontribusi dalam pembangunan di masa depan. Pendidikan Keterampilan dan Kecakapan Hidup Prioritas ini ditujukan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi kerja sesuai kebutuhan pasar, khususnya bagi tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP). Fokus utama diarahkan pada peningkatan keterampilan praktis dan kecakapan hidup yang dapat langsung diterapkan dalam dunia kerja, baik di sektor formal maupun informal. Program ini mencakup pelatihan vokasional berbasis potensi lokal dan kebutuhan dunia industri, sekaligus memfasilitasi penempatan kerja secara langsung bagi lulusan pelatihan. Upaya ini dirancang untuk menjawab tantangan pengangguran dan kesenjangan kompetensi, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi generasi muda OAP. 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Terlaksananya pendidikan keterampilan kerja Persentase Tenaga Kerja Prioritas OAP yang ditingkatkan kompetensinya 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Terlaksananya penempatan tenaga kerja Persentase tenaga kerja Prioritas OAP yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 144 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome BLT Masyarakat Miskin Prioritas ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan jaminan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan kelompok rentan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) disalurkan sebagai intervensi cepat untuk mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga yang berada dalam kondisi rawan sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ketimpangan dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Agar penyaluran bantuan tepat sasaran, pemerintah daerah mengandalkan Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang terus diperbarui sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan program. Pemutakhiran data ini menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa kelompok sasaran yang menerima bantuan adalah benar-benar mereka yang memenuhi kriteria kerentanan sosial dan ekonomi. 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Terlaksananya Perlindungan dan Jaminan Sosial Cakupan penduduk/kelompok sasaran yang memperoleh bantuan sosial Ketersediaan DTSEN yang telah dimutakhirkan berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi MISI 2. PENGEMBANGAN STRUKTUR PEREKONOMIAN DAERAH YANG TANGGUH Distrik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Prioritas ini diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi daerah melalui penguatan peran distrik sebagai simpul aktivitas ekonomi produktif berbasis potensi lokal. Dengan menjadikan distrik sebagai pusat pertumbuhan, pemerintah daerah berupaya 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Terlaksananya Distrik Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Cakupan Kopdes yang memiliki unit usaha produktif Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 145 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome mendekatkan kegiatan ekonomi ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum optimal tersentuh pembangunan ekonomi, khususnya di tingkat kampung dan komunitas masyarakat adat. Strategi ini diwujudkan melalui pengembangan unit usaha koperasi kampung (Kopdes) yang produktif, promosi penanaman modal di tingkat distrik untuk menarik investasi baru, serta pembinaan ekonomi kepada lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat. Intervensi tersebut bertujuan membangun kemandirian ekonomi lokal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya setempat. 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Terlaksananya Distrik Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Nilai investasi baru di Distrik Cakupan Distrik yang difasilitasi kegiatan promosi penanaman modal 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Terlaksananya Distrik Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Cakupan Pembinaan Ekonomi Lembaga/Masyarakat Kampung Bantuan keuangan kampung (1 M/Kampung) Prioritas ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan kampung melalui alokasi bantuan keuangan langsung dengan plafond maksimal sebesar 1 miliar rupiah per kampung. Kebijakan ini menjadi bentuk afirmasi fiskal yang diarahkan untuk mempercepat pembangunan berbasis kampung serta mengurangi kesenjangan antarkawasan di Kabupaten Kaimana. Pendekatan ini menempatkan kampung sebagai subjek pembangunan, dengan dukungan pendampingan teknis melalui fasilitator serta 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Terlaksananya bantuan keuangan kampung Persentase kampung yang memperoleh fasilitas bantuan keuangan kampung 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATA N, LEMBAGA ADAT DAN Terlaksananya bantuan keuangan kampung Cakupan fasilitator kampung yang mendapat pendampingan dan pelatihan pengelolaan dana BKK Terlaksananya Tersedianya Juklak/Juknis Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 146 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak/Juknis) sebagai panduan pemanfaatan dana. Pemerintah daerah juga memastikan bahwa setiap kampung menerima pelatihan pengelolaan dana agar penggunaan bantuan lebih akuntabel dan sesuai dengan perencanaan pembangunan kampung yang partisipatif. MASYARAKAT HUKUM ADAT bantuan keuangan kampung Pengelolaan dana BKK Terlaksananya bantuan keuangan kampung Cakupan kampung yang mengelola BKK sesuai Juklak/Juknis BBM 1 Harga Prioritas ini ditujukan untuk memastikan pemerataan akses energi, khususnya Bahan Bakar Minyak (BBM), bagi seluruh wilayah di Kabupaten Kaimana, termasuk daerah-daerah terpencil dan terisolasi. Melalui kebijakan BBM 1 Harga, pemerintah daerah berupaya mengurangi disparitas harga BBM antarwilayah, yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama tingginya biaya hidup dan rendahnya produktivitas ekonomi di kampung-kampung. Dengan memastikan operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) BBM 1 harga di titik-titik strategis, program ini mendukung peningkatan mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan kegiatan ekonomi lokal secara lebih efisien. Kebijakan ini juga diharapkan mendorong iklim investasi yang lebih merata dan inklusif di kawasan pinggiran. 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Terlaksananya BBM 1 Harga Jumlah SPBU BBM 1 harga yang beroperasi Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 147 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome Pemberian modal usaha bagi pengusaha muda papua Prioritas ini diarahkan untuk mendukung tumbuhnya wirausaha muda Orang Asli Papua (OAP) yang memiliki potensi namun menghadapi keterbatasan modal dalam mengembangkan usahanya. Pemerintah daerah memfasilitasi pemberian bantuan permodalan sebagai bentuk keberpihakan terhadap pengusaha muda lokal agar mampu berdaya saing dan menciptakan lapangan kerja di wilayahnya sendiri. Inisiatif ini sekaligus menjadi upaya strategis untuk mendorong regenerasi pelaku UMKM yang berkelanjutan, memperkuat struktur ekonomi lokal, dan mengurangi ketergantungan terhadap sektor formal dan anggaran negara. Modal usaha yang diberikan diharapkan tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga disertai dengan pendampingan usaha agar pemanfaatannya tepat sasaran dan berdampak jangka panjang. 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Terlaksananya Pemberian modal usaha bagi pengusaha muda papua Persentase pengusaha muda OAP potensial yang memperoleh bantuan modal Penjaminan kredit bagi umkm dan industri kreatif Prioritas ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan industri kreatif yang memiliki prospek usaha menjanjikan namun terkendala agunan atau kelayakan administratif dalam memperoleh kredit perbankan. Melalui skema penjaminan kredit (back to back guarantee), pemerintah daerah memberikan jaminan atas pinjaman produktif 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Terlaksananya penjaminan kredit bagi UMKM dan Industri Kreatif Persentase UMKM layak yang memperoleh fasilitas kredit back to back guarantee Tingkat Pengembalian Kredit (NPL) Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 148 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome yang diajukan pelaku usaha kepada lembaga keuangan, sehingga memperkecil risiko kegagalan akses pembiayaan. Inisiatif ini diharapkan mendorong tumbuhnya UMKM dan sektor industri kreatif yang inklusif, inovatif, serta mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional. Selain meningkatkan perputaran ekonomi daerah, program ini juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong transformasi usaha mikro ke arah usaha kecil dan menengah yang lebih profesional. Pengembangan komoditi unggulan daerah P2K2S (pala, pisang,kelapa, kopi dan sukun) dan perikanan Prioritas ini diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan berbasis potensi unggulan daerah. Fokus utamanya adalah komoditi P2K2S (Pala, Pisang, Kelapa, Kopi, dan Sukun) sebagai hasil pertanian khas Kaimana serta penguatan sektor perikanan tangkap dan budidaya. Pendekatan yang digunakan mencakup penyediaan sarana dan prasarana produksi, perlindungan tanaman, peningkatan kapasitas SDM petani dan nelayan, serta hilirisasi produk melalui penguatan UMKM lokal. Pengembangan komoditi pertanian dilakukan melalui 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah Cakupan lahan pertanian/perkebunan (5 Ha) yang disediakan jalan usaha tani 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah Jumlah benih unggul P2K2S yang disediakan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 149 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan usaha tani untuk membuka akses ke lahan produksi, serta distribusi benih unggul agar produksi meningkat secara kuantitas dan kualitas. Upaya pengendalian organisme pengganggu tanaman menjadi langkah penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan tanaman unggulan. Di sektor perikanan, prioritas diarahkan pada penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok nelayan dan pembudidaya ikan skala kecil, untuk meningkatkan produktivitas serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Pendampingan dan pelatihan teknis kepada petani dan nelayan juga diperkuat, agar mereka mampu menerapkan praktik-praktik pertanian dan perikanan yang efisien, ekonomis, dan berbasis inovasi. Hilirisasi produk hasil pertanian dan perikanan dilakukan melalui pelatihan pengolahan produk turunan yang melibatkan UMKM lokal. Dengan pendekatan ini, komoditi unggulan daerah tidak hanya menjadi produk konsumsi primer, tetapi juga bernilai tambah tinggi dan mampu menembus pasar yang lebih luas. PERTANIAN 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN Terlaksananya Pengendalian Organisme bagi tanaman P2K2S Cakupan Pengendalian Organisme pengganggu tanaman P2K2S 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah Cakupan petani P2K2S yang memperoleh informasi teknis, ekonomi dan inovasi pengolahan 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah Cakupan kelompok nelayan usaha kecil yang memperoleh bantuan sarpras perikanan tangkap 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah Cakupan kelompok pembudidaya yang memperoleh bantuan sarpras perikanan 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN Terlaksananya pengembangan Cakupan UMKM yang mendapat pelatihan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 150 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) komoditi unggulan daerah pengolahan produk turunan P2K2S dan perikanan Perbaikan tata niaga perdagangan Prioritas ini bertujuan untuk menciptakan sistem distribusi dan perdagangan yang tertib, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat dan pelaku usaha lokal. Tata niaga yang belum optimal seringkali menimbulkan disparitas harga, kelangkaan barang, dan ketimpangan pasokan, terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola perdagangan menjadi bagian penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan ketahanan sosial daerah. Langkah konkret dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi antarinstansi, termasuk instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pengawasan lainnya. Forum ini diharapkan mampu menyusun langkah-langkah strategis dalam pengendalian dan pengawasan distribusi barang, termasuk pengaturan pasokan dan pengendalian harga secara berkala di pasar-pasar utama maupun kampung. 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT terlaksananya perbaikan tata niaga perdagangan Tersedianya forum koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian dan pengawasan tata kelola perdagangan 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING terlaksananya perbaikan tata niaga perdagangan Cakupan pelaksanaan monitoring harga bahan pokok harian Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 151 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome Di saat yang sama, monitoring harga bahan pokok harian menjadi mekanisme kunci dalam memastikan bahwa harga barang tetap terkendali dan tidak terjadi gejolak yang merugikan masyarakat. Monitoring ini dilakukan secara berkala dengan basis data yang akurat, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan intervensi pasar jika diperlukan. Penguatan pengusaha OAP dalam pengadaan barang dan jasa Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan langsung pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagai bagian dari afirmasi kebijakan Otonomi Khusus. Penguatan ini mencakup pemberdayaan pelaku UMKM OAP agar mampu menjadi penyedia barang/jasa yang kompeten, tersertifikasi, dan teregistrasi secara resmi dalam sistem pengadaan elektronik pemerintah. Strategi yang dilakukan meliputi sosialisasi dan bimbingan teknis bagi UMKM OAP untuk memahami proses PBJ, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak. Pendampingan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga teknis dan digital agar mereka mampu bersaing dalam sistem terbuka berbasis elektronik. 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Terlaksananya penguatan UMKM OAP dalam PBJ Cakupan UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Terlaksananya penguatan UMKM OAP dalam PBJ Cakupan Penyedia OAP yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) OAP Persentase Penyedia OAP terhadap seluruh Vendor dalam Katalog Elektronik Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 152 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome Langkah berikutnya adalah mendorong peningkatan jumlah penyedia OAP yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) OAP dan Katalog Elektronik Lokal. Keberadaan aplikasi SIKAP OAP sebagai platform terintegrasi juga menjadi prasyarat penting untuk menjamin transparansi dan penguatan kapasitas penyedia lokal berbasis digital. Lokal 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Terlaksananya penguatan UMKM OAP dalam PBJ Tersedianya aplikasi SIKAP OAP Pengembangan ekowisata Prioritas ini bertujuan untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan berbasis potensi alam dan kearifan lokal yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Kaimana. Ekowisata tidak hanya menjadi sarana pelestarian lingkungan dan budaya, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. Upaya pengembangan diarahkan pada dua aspek utama. Pertama, peningkatan jumlah destinasi ekowisata yang siap beroperasi melalui penataan kawasan, penyediaan infrastruktur pendukung, serta promosi potensi wisata unggulan daerah seperti hutan tropis, pesisir, budaya adat, dan situs sejarah lokal. Kedua, pembangunan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pelatihan bagi pemandu wisata, pengelola ekowisata, dan pelaku ekonomi 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Terlaksananya pengembangan ekowisata Jumlah destinasi ekowisata yang beroperasi 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Terlaksananya pengembangan ekowisata Cakupan SDM lokal (guide, pengelola) yang terlatih Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 153 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome kreatif yang menopang destinasi tersebut. Dengan fokus pada pendekatan partisipatif dan berkelanjutan, ekowisata diharapkan menjadi alternatif ekonomi yang ramah lingkungan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak sumber daya alam. MISI 3. PEMANTAPAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH Distrik sebagai pusat pelayanan dan basis karir ASN Prioritas ini merupakan bagian dari strategi desentralisasi layanan publik dan reformasi birokrasi di tingkat lokal yang menempatkan distrik sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Kaimana mendorong percepatan pemerataan pelayanan dengan memindahkan sebagian fungsi administrasi dan layanan teknis dari kabupaten ke distrik, sekaligus membangun jenjang karir ASN berbasis wilayah. Penguatan peran distrik dilakukan melalui empat komponen utama. Pertama, pemenuhan kebutuhan ASN yang proporsional dan sesuai standar formasi untuk memastikan layanan berjalan optimal di setiap distrik. Kedua, penetapan regulasi formal berupa 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Terselenggaranya pemusatan pelayanan dan basis karir ASN di Distrik Persentase Distrik yang terpenuhi kebutuhan pegawainya sesuai ketentuan 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Terselenggaranya pemusatan pelayanan dan basis karir ASN di Distrik Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Distrik Cakupan distrik yang melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN Terselenggaranya pemusatan pelayanan dan basis karir ASN di Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (sesuai distrik) Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 154 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan, sebagai dasar hukum bagi distriki dalam menjalankan fungsi otonom operasional. Ketiga, implementasi aktif pelimpahan kewenangan oleh distrik yang diukur dari cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah dijalankan. Keempat, penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang layak dan memadai, termasuk gedung kantor, peralatan kerja, dan sistem pendukung pelayanan publik lainnya. PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Distrik 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Terselenggaranya pemusatan pelayanan dan basis karir ASN di Distrik Cakupan Distrik yang memiliki sarana/prasarana sesuai kebutuhan Percepatan pemekaran wilayah Prioritas ini bertujuan untuk mempercepat proses pembentukan kampung, kelurahan, distrik, maupun wilayah administratif baru dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan, dan mengoptimalkan pengelolaan wilayah. Langkah ini juga menjadi bagian penting dari strategi penataan ruang dan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif terhadap dinamika kependudukan, kebutuhan layanan dasar, serta potensi sosial-ekonomi lokal. Proses pemekaran wilayah dilakukan secara sistematis mulai dari penyusunan kajian pembentukan kampung, distrik, dan Daerah Otonomi 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Terlaksananya percepatan pemekaran wilayah Jumlah Kajian Pembentukan Kampung/Kelurahan Definitif Jumlah Kajian Pembentukan Distrik Tersedianya kajian pembentukan DOB 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Terlaksananya percepatan pemekaran wilayah Jumlah Usulan Pembentukan Kampung Definitif 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN Terlaksananya percepatan Jumlah Perda Pembentukan Kampung Definitif yang Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 155 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome Baru (DOB) sebagai prasyarat perencanaan teknokratik. Kajian ini mencakup analisis kapasitas wilayah, jumlah penduduk, kesiapan sumber daya, hingga aspek budaya dan geografis. Setelah kajian teknis selesai, usulan pembentukan kampung definitif diajukan secara administratif oleh pemerintah daerah untuk kemudian dibahas dan disetujui bersama DPRD dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Persetujuan Perda menjadi landasan hukum terbentuknya wilayah baru secara definitif. Sebagai dukungan nyata terhadap wilayah-wilayah baru, prioritas ini juga mencakup penyediaan sarana dan prasarana dasar seperti bangunan pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar lainnya yang dibutuhkan oleh wilayah persiapan. Pemerintah juga memastikan penyelesaian ganti kerugian lahan secara adil dan transparan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat atas tanah yang digunakan untuk pembangunan sarpras. PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD pemekaran wilayah disetujui Jumlah Perda Pembentukan Distrik yang disetujui 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Terlaksananya percepatan pemekaran wilayah Cakupan ketersediaan Sarana/Prasarana Dasar pada kampung persiapan 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Terlaksananya percepatan pemekaran Persentase ganti rugi tanah untuk penyediaan sarpras pada wilayah baru Penguatan tata kelola ASN dan pengembangan sumberdaya aparatur Prioritas ini difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Pemerintah daerah menyadari 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Terselenggaranya penguatan tata kelola ASN dan Pengembangan Tersedianya Grand Design Pengembangan Aparatur Persentase ASN yang Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 156 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kapasitas dan integritas aparatur yang mengelola urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat. Penguatan tata kelola ASN dilakukan melalui perencanaan strategis yang matang, salah satunya dengan menyusun Grand Design Pengembangan Aparatur. Dokumen ini menjadi peta jalan untuk pembangunan kapasitas ASN dalam jangka menengah dan panjang, termasuk pengembangan kompetensi, manajemen karier, sistem merit, serta peningkatan etika dan budaya kerja. Sejalan dengan itu, pengembangan kompetensi ASN dilakukan secara sistematis dan terstruktur, meliputi kompetensi dasar (integritas, nasionalisme, etika publik, pelayanan publik, dan antikorupsi), kompetensi manajerial (kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi), dan kompetensi fungsional sesuai bidang tugas masing-masing. Peningkatan kompetensi ini menjadi langkah penting untuk mendorong aparatur yang tidak hanya mampu secara teknis, tetapi juga memiliki kapasitas kepemimpinan dan integritas moral. sumberdaya aparatur Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional Percepatan penerapan Percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis 2.16.03 PROGRAM Terlaksananya Persentase aplikasi umum Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 157 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome SPBE Elektronik (SPBE) merupakan langkah strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Prioritas ini diarahkan untuk mempercepat digitalisasi layanan publik, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta memperkuat sistem manajemen informasi pemerintahan secara menyeluruh. Penerapan SPBE dilakukan secara bertahap, dimulai dari penguatan infrastruktur dasar seperti akses internet di seluruh perangkat daerah, peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan aplikasi-aplikasi umum SPBE yang terintegrasi dan sesuai standar nasional, hingga pembangunan kapabilitas SDM pengelola sistem. Ketersediaan jaringan internet yang merata di lingkungan perangkat daerah menjadi fondasi utama agar layanan digital dapat dijalankan secara optimal. Selanjutnya, pemanfaatan aplikasi umum SPBE seperti sistem kepegawaian, keuangan, perencanaan, arsip digital, serta layanan publik berbasis daring harus diperluas penggunaannya oleh seluruh unit kerja. Tak kalah penting, pengembangan kapasitas ASN pengelola SPBE menjadi prioritas agar transformasi PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA percepatan penerapan SPBE SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki akses internet 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Terlaksananya percepatan penerapan SPBE Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Kota/Kab yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 158 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome digital tidak hanya bersifat infrastruktur, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola dan sumber daya manusia. Melalui pelatihan dan bimbingan teknis, ASN dibekali keterampilan teknis dan manajerial yang dibutuhkan untuk mengelola sistem informasi pemerintahan secara andal dan berkelanjutan. MISI 4. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PENINGKATAN AKSESIBILITAS WILAYAH YANG MENDUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN Revitalisasi pengelolaan air bersih dalam kota dan penyediaan air bersih dikampung Prioritas ini ditujukan untuk menjamin akses masyarakat terhadap air bersih yang layak konsumsi sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga serta penopang kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah memfokuskan perhatian pada dua wilayah utama: revitalisasi sistem pengelolaan air bersih di wilayah perkotaan yang sudah ada namun belum optimal, serta penyediaan sistem distribusi air bersih di wilayah kampung yang selama ini mengalami keterbatasan infrastruktur dan layanan. Revitalisasi di kota diarahkan pada perbaikan jaringan perpipaan, peningkatan kapasitas produksi dan distribusi, serta efisiensi pengelolaan sistem air minum yang sudah tersedia. Sementara itu, penyediaan di kampung mencakup pembangunan 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Terlaksananya revitalisasi pengelolaan air bersih dalam kota dan penyediaan air bersih di Kampung Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air layak konsumsi Tersedianya Perusahaan Air Minum Daerah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 159 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome sistem baru yang mampu menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah terpencil dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial setempat. Langkah ini diperkuat dengan pembentukan dan pengoperasian Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) sebagai institusi pengelola air minum yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Keberadaan PDAM sangat penting untuk memastikan kualitas layanan air minum memenuhi standar teknis dan kesehatan, serta menjamin keberlangsungan operasional sistem air bersih dalam jangka panjang. Investasi kawasan andalan Prioritas ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara terfokus melalui pengembangan kawasan andalan sebagai pusat-pusat produktivitas baru yang strategis. Kawasan andalan diarahkan untuk menjadi simpul pertumbuhan yang mampu menarik investasi, menggerakkan sektor ekonomi unggulan, serta memperluas pemerataan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Kaimana. Langkah pertama dalam pengembangan kawasan andalan dimulai dari proses identifikasi dan inventarisasi kawasan hutan yang potensial untuk 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARA AN PENATAAN RUANG Terlaksananya investasi kawasan andalan Cakupan kawasan hutan yang di Identifikasi dan inventarisasi untuk dapat dikonversi menjadi kawasan produktif lainnya 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARA AN JALAN Terlaksananya investasi kawasan andalan Persentase penyelesaian ruas jalan di koridor barat kaimana kewenangan kabupaten Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 160 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome dikonversi secara legal dan berkelanjutan menjadi kawasan produktif lainnya, seperti kawasan budidaya, pemukiman, atau kawasan ekonomi khusus. Proses ini dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Selanjutnya, dilakukan promosi intensif terhadap kawasan-kawasan yang telah diidentifikasi melalui berbagai media dan forum investasi, baik di tingkat regional maupun nasional. Promosi ini bertujuan untuk menarik minat investor serta memperkuat posisi kawasan andalan sebagai pusat investasi yang prospektif. Sebagai prasyarat utama investasi, pemerintah juga mempercepat penyelesaian infrastruktur dasar, khususnya pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan di wilayah koridor barat Kaimana yang menjadi lokasi strategis dari kawasan andalan tersebut. Pembangunan infrastruktur ini dimaksudkan untuk membuka aksesibilitas, menurunkan biaya logistik, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Terlaksananya investasi kawasan andalan Cakupan promosi kawasan andalan yang telah diinventarisir Penyediaan akses transportasi laut antar Prioritas ini diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Kaimana, 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN Tersedianya akses transportasi laut cakupan kampung pesisir yang dilayani pelayaran perintis Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 161 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome distrik khususnya antar distrik dan kampung pesisir yang selama ini menghadapi keterbatasan akses transportasi darat. Dengan topografi wilayah yang didominasi oleh garis pantai dan pulau-pulau kecil, moda transportasi laut menjadi salah satu solusi strategis untuk menjembatani mobilitas penduduk, distribusi barang, serta pelayanan publik. Pemerintah daerah mendorong penyediaan akses transportasi laut yang terjadwal dan terjangkau melalui penyelenggaraan pelayaran perintis yang melayani kampung-kampung pesisir secara reguler. Layanan ini dirancang untuk menjamin ketersediaan jalur transportasi yang aman, murah, dan dapat diandalkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi mereka. Untuk mendukung keberlangsungan layanan ini, pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan lokal juga menjadi bagian penting dalam infrastruktur transportasi laut. Pelabuhan ini akan menjadi titik simpul penghubung antara kampung pesisir dan pusat distribusi di tingkat distrik atau kabupaten, sehingga mempercepat pergerakan orang dan barang serta memperkuat integrasi wilayah. PELAYARAN antar distrik cakupan penyediaan pelabuhan pengumpan lokal MISI 5. PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL YANG BERLANDASKAN AGAMA, ADAT DAN BUDAYA DAERAH Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 162 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome Bantuan untuk tetua adat, Organisasi pemuda dan agama Prioritas ini merupakan wujud pengakuan dan penghormatan terhadap peran penting lembaga adat, organisasi pemuda, dan lembaga keagamaan dalam membangun ketahanan sosial, memperkuat identitas budaya, serta menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat di Kabupaten Kaimana. Ketiga unsur tersebut tidak hanya memiliki nilai historis dan kultural yang tinggi, tetapi juga berkontribusi besar dalam proses pendidikan karakter, pembinaan generasi muda, serta penguatan nilai-nilai spiritual dan moral masyarakat. Dukungan terhadap lembaga adat diwujudkan melalui pemberian bantuan kepada institusi adat yang aktif menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai tradisi serta menyelesaikan persoalan sosial berbasis kearifan lokal. Melalui bantuan ini, pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan fungsi sosial dan budaya dari para tetua adat sebagai penjaga identitas daerah. Sementara itu, organisasi pemuda didorong untuk lebih aktif dalam kegiatan produktif, kreatif, dan partisipatif melalui dukungan finansial dan pembinaan kapasitas. Bantuan ini bertujuan menciptakan ruang tumbuh bagi generasi muda Papua yang memiliki daya saing, semangat 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Terlaksananya Pemberian Bantuan kepada Lembaga Adat Cakupan Lembaga Adat yang menerima bantuan 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Terlaksananya bantuan untuk organisasi pemuda Cakupan Organisasi Pemuda yang Menerima Bantuan 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Terlaksananya Pemberian Bantuan kepada Lembaga Agama Cakupan Lembaga Agama yang Menerima Bantuan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 163 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome kebangsaan, serta kesadaran akan tanggung jawab sosialnya. Dukungan serupa juga diberikan kepada lembaga-lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam membangun kerukunan umat beragama, pembinaan akhlak masyarakat, serta pelayanan sosial berbasis spiritualitas. Bantuan yang diberikan mencakup dukungan terhadap kegiatan operasional, pengembangan kapasitas, serta penguatan peran keagamaan dalam pembangunan masyarakat. Bantuan pendidikan untuk calon pendeta, imam prioritas OAP Prioritas ini ditujukan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia asli Papua (OAP) dalam bidang keagamaan, dengan memastikan ketersediaan pemuka agama yang berasal dari komunitas lokal dan memahami secara mendalam nilai-nilai budaya serta kebutuhan spiritual masyarakat setempat. Melalui bantuan pendidikan bagi calon pendeta, imam, atau ustadz dari kalangan OAP, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa proses regenerasi pemuka agama berjalan secara berkelanjutan dan inklusif. Bantuan ini difokuskan pada mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, namun 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Terlaksananya Pemberian bantuan pendidikan untuk calon pendeta, imam/ustadz prioritas OAP Cakupan Calon Pendeta dan Ustadz OAP yang Menerima Bantuan Pendidikan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 164 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome memiliki komitmen dan potensi dalam pelayanan keagamaan. Dukungan pendidikan diberikan dalam bentuk beasiswa atau bantuan biaya pendidikan formal keagamaan, baik di dalam maupun luar daerah, sesuai dengan jenjang dan kebutuhan pendidikan masing-masing calon tokoh agama. Diharapkan, setelah menyelesaikan pendidikan, mereka dapat kembali mengabdi di kampung halaman untuk memperkuat fungsi pembinaan spiritual masyarakat. Pelestarian Adat, dan budaya daerah Pelestarian adat dan budaya merupakan pilar penting dalam menjaga identitas dan jati diri masyarakat Kabupaten Kaimana. Prioritas ini diarahkan untuk memperkuat posisi budaya lokal sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkepribadian, berkeadilan, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada penguatan aktor budaya, kelembagaan, hingga objek budaya agar tetap lestari dan relevan dengan perkembangan zaman. Pembinaan sumber daya manusia kebudayaan dilakukan untuk memastikan adanya generasi penerus yang memahami, menghidupi, dan meneruskan nilai-nilai budaya lokal, baik melalui 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Terlaksananya Pelestarian Adat dan Budaya daerah Cakupan Sumberdaya Manusia Kebudayaan yang dibina Cakupan lembaga Kebudayaan yang dibina Cakupan Objek Kebudayaan yang dikembangkan 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA Terlaksananya Pelestarian Adat dan Budaya daerah Tersedianya Regulasi dan Kebijakan Daerah yang perlindungan Hak-hak OAP Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 165 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome pelatihan, fasilitasi kegiatan, maupun pengakuan resmi terhadap para pelaku budaya. Di sisi kelembagaan, penguatan dilakukan dengan mendukung eksistensi dan operasional lembaga-lembaga kebudayaan lokal agar mampu menjalankan fungsi edukasi, pelestarian, dan promosi budaya. Pengembangan objek kebudayaan mencakup dokumentasi, revitalisasi, hingga pemanfaatan objek budaya sebagai bagian dari penguatan identitas daerah serta potensi pariwisata budaya. Selain itu, prioritas ini juga menyasar dimensi politik dan hukum dengan mendorong hadirnya regulasi dan kebijakan daerah yang menjamin perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) dalam konteks budaya dan adat. Untuk memperkuat fondasi data dan perencanaan, tersedia pula sistem data terpilah OAP yang mendukung penyusunan program secara lebih tepat sasaran. Sementara dalam sektor pendidikan, pelestarian budaya diperkuat melalui penerapan kurikulum muatan lokal di satuan pendidikan, sebagai upaya mengintegrasikan nilai-nilai adat dan budaya ke dalam proses pembelajaran sejak dini. PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Terlaksananya Pelestarian Adat dan Budaya daerah Tersedianya data terpilah OAP 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Terlaksananya Pelestarian Adat dan Budaya daerah Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 166 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome Peningkatan kesadaran hukum Peningkatan kesadaran hukum merupakan fondasi penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai di Kabupaten Kaimana. Prioritas ini bertujuan menumbuhkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum serta memperkuat peran tokoh masyarakat dan lembaga sosial dalam menjaga ketertiban umum. Upaya peningkatan kesadaran hukum dilakukan melalui edukasi, dialog, dan pelibatan masyarakat dalam penyelesaian konflik secara damai dan berkeadilan. Fokus utama diarahkan pada penyelesaian konflik sosial berbasis komunitas, dengan mendorong mediasi dan pendekatan kearifan lokal sebagai bagian dari penegakan hukum yang inklusif. Persentase konflik sosial yang terselesaikan menjadi salah satu ukuran keberhasilan upaya ini. Selain itu, penguatan kesadaran hukum juga dilakukan melalui pelibatan tokoh masyarakat dalam forum koordinasi yang membahas isu-isu strategis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Forum ini juga mencakup fasilitasi 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA N DAN KETERTIBAN UMUM Terlaksananya peningkatan kesadaran hukum Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGA N KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Terlaksananya peningkatan kesadaran hukum Cakupan tokoh masyarakat yang mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 167 Misi/Janji Kepala Daerah Terpilih Deskripsi Program Sesuai Nomenklatur Outcome Indikator Outcome pencegahan penyalahgunaan narkotika serta upaya membangun dan menjaga kerukunan antarumat beragama dan penghayat kepercayaan. Peningkatan partisipasi tokoh masyarakat dalam forum-forum tersebut memperkuat jejaring sosial yang berfungsi sebagai penyangga stabilitas lokal. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menciptakan tatanan sosial yang damai, toleran, dan taat hukum. Melalui sandingan program dan kegiatan daerah dengan 17 Program Prioritas Asta Cita, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan dan intervensi pembangunan yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, serta percepatan transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara berkelanjutan. Adapun keterkaitan program kegiatan Kabupaten Kaimana dengan 17 Program Prioritas Asta Cita dapat dilihat pada tabel berikut. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 169 Tabel 4.3 Keterkaitan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dengan Asta Cita URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PAGU ASTACITA MISI PEMBANGUNAN 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 7.305.600.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 17.202.377.420 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.272.986.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 170 URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PAGU ASTACITA MISI PEMBANGUNAN 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.272.986.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.272.986.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.272.986.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.272.986.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 171 URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PAGU ASTACITA MISI PEMBANGUNAN 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.272.986.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.272.986.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.272.986.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.272.986.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 172 URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PAGU ASTACITA MISI PEMBANGUNAN 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.272.986.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2.272.986.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 18.948.737.234 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 15.345.413.264 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 173 URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PAGU ASTACITA MISI PEMBANGUNAN 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 15.612.350.000 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 15.612.350.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.974.600.000 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.974.600.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 42.850.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 174 URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PAGU ASTACITA MISI PEMBANGUNAN 3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 44.916.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 461.490.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 3.27.02.2.01.0003 - Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 204.247.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian 3.27.03.2.01.0005 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian 2.165.375.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 15.612.350.000 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 175 URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PAGU ASTACITA MISI PEMBANGUNAN 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0028 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 15.612.350.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.974.600.000 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. 1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 1.03.03.2.01 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1.03.03.2.01.0032 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.974.600.000 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 7.305.600.000 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 176 URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PAGU ASTACITA MISI PEMBANGUNAN 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.209.780.000 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.209.780.000 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 177 URUSAN / BIDANG URUSAN PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN PAGU ASTACITA MISI PEMBANGUNAN 8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 8.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 8.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.209.780.000 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 178 4.4 Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan mandat nasional yang wajib diintegrasikan dalam dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu, dalam RKPD Perubahan ini dilakukan penyelarasan SPM dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah guna memastikan pencapaian target layanan dasar secara sistematis dan terukur. Adapun penyelarasan dimaksud disajikan pada tabel berikut. Tabel 4.4 Penyelarasan SPM dengan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU SPM Bidang Kesehata n Pelayanan Kesehatan Balita Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 86.020.000 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 108.870.000 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 603.535.000 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 627.171.000 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 317.656.000 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 179 SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 262.750.000 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 150.015.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 218.160.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 717.348.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 336.761.000 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 86.640.000 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Dinas Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 35.795.000 SPM Bidang Ketentra man dan Ketertiba n Umum Pelayanan Informasi Rawan Bencana Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 57.595.000 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 180 SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 58.523.680 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota 32.939.996 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Badan Penanggula ngan Bencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 28.788.000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota - Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat an Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 110.900.000 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 266.490.000 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 181 SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 71.080.000 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 139.692.418 Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Satuan Polisi Pamong Praja Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 99.900.000 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional 113.971.000 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 7.133.800 SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 2.398.762.000 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 498.000.000 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 182 SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 15.612.350.000 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 170.184.000 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.974.600.000 SPM Bidang Pendidik an Angka Partisipasi Sekolah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 331.702.000 Pembangunan Ruang Kelas Baru 4.600.150.571 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 900.000.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 323.400.000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 1.955.346.000 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.421.409.060 Pembangunan Ruang Kelas Baru 4.439.396.000 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.189.800.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 6.195.800.000 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 183 SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 901.593.000 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 196.504.000 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) 7.768.332.650 Penambahan Ruang Kelas Baru 4.216.212.000 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 1.059.600.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas 3.989.532.150 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 700.000.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan 1.206.500.000 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah 479.999.960 Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 482.584.315 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas 123.994.500 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengembangan konten digital untuk pendidikan 199.688.038 Kekhususan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 1.236.276.200 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 1.016.875.000 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 184 SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 878.465.500 Kekhususan SMK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 269.451.000 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 307.046.000 Literasi dan Numerasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 232.399.520 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 230.769.600 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 79.140.240 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 50.562.840 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 956.434.000 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan - Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 185 SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 1.548.419.050 Pengembangan konten digital untuk pendidikan - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3.766.864.000 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 1.140.000.000 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 182.210.047 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 809.724.800 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 162.458.000 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2.775.334.000 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 801.000.000 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 252.848.500 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik - Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 186 SPM NAMA LAYANAN SPM NAMA OPD KEGIATAN SUB KEGIATAN PAGU SPM Bidang Perumaha n Rakyat dan Kawasan Permuki man Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukima n Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 150.000.000 SPM Bidang Sosial Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota Dinas Sosial, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Sandang - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Dinas Sosial, Pengendali an Penduduk dan Keluarga Berencana Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 100.099.000 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 185.377.000 Pemberian Layanan Rujukan 152.316.000 Penyediaan Alat Bantu 66.934.750 Grand Total 85.224.180.185 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 187 4.5 Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan agenda prioritas nasional yang harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Penghapusan kemiskinan ekstrem difokuskan pada strategi yang komprehensif, meliputi perluasan akses layanan dasar, peningkatan peluang kerja dan pendapatan, serta penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Pendekatan ini memerlukan sinergi antar program dan sub kegiatan agar intervensi yang dilakukan dapat efektif menjangkau masyarakat miskin ekstrem. Dalam RKPD Perubahan ini, telah dimuat sub kegiatan yang berkontribusi terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 4.5 Sub Kegiatan yang berkontribusi terhadap penghapusan kemiskinan ekstrim. NO NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 1 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1.042.000.000 2 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 13.232.645.000 3 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1.189.800.000 4 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pembangunan Ruang Kelas Baru Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 4.439.396.000 5 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1.022.670.000 6 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1.140.000.000 7 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 901.593.000 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 188 NO NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 8 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 6.195.800.000 9 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 538.319.931 10 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1.279.670.500 11 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 7.305.600.000 12 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 5.474.466.000 13 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung - 14 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pembangunan Ruang Kelas Baru Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 2.810.808.000 15 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1.135.440.000 16 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 323.400.000 17 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pengelolaan Dana BOP PAUD Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 1.304.050.000 18 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pembangunan Ruang Kelas Baru Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 4.600.150.571 19 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 900.000.000 20 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 428.100.000 21 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1.059.600.000 22 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 3.989.532.150 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 189 NO NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 23 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 3.172.450.000 24 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung - 25 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 700.000.000 26 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1.206.500.000 27 Dinas Pendidikan, Pemuda dan OlahRaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 2.891.930.000 28 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 627.171.000 29 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 603.535.000 30 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 108.870.000 31 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 86.020.000 32 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 717.348.000 33 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 336.761.000 34 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 35.795.000 35 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 86.640.000 36 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 317.656.000 37 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 150.015.000 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 190 NO NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 38 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 262.750.000 39 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 4.756.620.000 40 Dinas Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 44.160.000 41 Dinas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 2.272.986.000 42 Dinas Kesehatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 7.330.024.800 43 Dinas Kesehatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung - 44 Rumah Sakit Umum Daerah Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 11.618.712.434 45 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung - 46 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 170.184.000 47 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 15.612.350.000 48 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 498.000.000 49 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Langsung 2.398.762.000 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 191 NO NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 50 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 57.595.000 51 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 28.788.000 52 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung - 53 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Meningkatkan Pendapatan Langsung 1.393.103.200 54 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung - 55 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Penunjang 1.218.925.000 56 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyediaan Alat Bantu Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 66.934.750 57 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 100.099.000 58 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 185.377.000 59 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberian Layanan Rujukan Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 152.316.000 60 Dinas Sosial, Pengendalian Pemberian Layanan Rujukan Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 250.002.000 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 192 NO NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU Penduduk dan Keluarga Berencana 61 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 588.514.000 62 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 1.141.552.000 63 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyediaan Sandang Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung - 64 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 288.000.000 65 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Meningkatkan Pendapatan Penunjang 97.264.000 66 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 94.504.000 67 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Meningkatkan Pendapatan Penunjang 60.000.000 68 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 1.001.214.498 69 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung - 70 Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Langsung 150.000.000 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 193 NO NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 71 Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 46.836.000 72 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 62.640.000 73 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 171.703.200 74 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Mengurangi Beban Pengeluaran Tidak Langsung 288.845.000 75 Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 372.774.750 76 Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 762.532.250 77 Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Meningkatkan Pendapatan Penunjang 640.000.000 78 Dinas Perhubungan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 129.000.000 79 Dinas Perhubungan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Tidak Langsung 5.782.474.000 80 Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Meningkatkan Pendapatan Langsung 368.492.800 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 194 NO NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 81 Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Mengurangi Beban Pengeluaran Langsung 4.366.818.200 82 Dinas Perikanan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung - 83 Dinas Perikanan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Meningkatkan Pendapatan Langsung 42.850.000 84 Dinas Perikanan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Meningkatkan Pendapatan Langsung 44.916.000 85 Dinas Perikanan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil Meningkatkan Pendapatan Langsung 74.490.000 86 Dinas Perikanan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil Meningkatkan Pendapatan Langsung 59.750.000 87 Dinas Perikanan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung - 88 Dinas Perikanan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Meningkatkan Pendapatan Langsung 87.160.000 89 Dinas Perikanan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 608.371.580 90 Dinas Perikanan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 299.065.420 91 Dinas Perikanan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Pendapatan Langsung 87.081.000 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan 195 NO NAMA SKPD SUB KEGIATAN STRATEGI SIFAT PAGU 92 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 114.700.000 93 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Meningkatkan Pendapatan Tidak Langsung 1.013.839.221 94 Distrik Yamor Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan Penunjang 45.870.000 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 196 Program, kegiatan beserta indikator dan target pada perubahan RKPD 2025 disesuaikan dengan RPJMD 2025-2029. Adapun program dan kegiatan perangkat daerah pada perubahan RKPD 2025 disajikan dalam tabel di bawah ini : Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 197 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: KAB. KAIMANA PERBANDINGAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 NO RKPD TAHUN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 SELISIH (BER- TAMBAH / BERKURANG) KETERANGAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABURUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET DAN SATUAN PAGU PROGRAM URUSAN / PROGRAM INDIKATOR TARGET DAN SATUAN PAGU PROGRAM

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 297.763.854.937,76 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 290.863.451.852,76 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 162.840.430.218,00 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 160.550.714.781,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 222.694.000,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 131.300.000,00 1 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 172.644.000,00 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 81.250.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 3Laporan 50.050.000,00 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3Laporan 50.050.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1Laporan 0,00 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 157.422.144.428,00 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 156.649.898.991,00 1 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1102Orang/ bulan 154.801.566.828,00 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1102Orang/ bulan 154.029.321.391,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22Dokumen 2.543.485.000,00 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 22Dokumen 2.543.485.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4Laporan 33.591.000,00 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4Laporan 33.591.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 4 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4Laporan 10.000.000,00 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4Laporan 10.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 5 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen 33.501.600,00 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen 33.501.600,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 128.470.000,00 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 97.157.000,00 1 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0Dokumen 113.994.000,00 1.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 0Dokumen 82.681.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 198 2 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 72Orang 14.476.000,00 1.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 72Orang 14.476.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.181.901.500,00 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 787.138.500,00 1 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Paket 148.304.500,00 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Paket 148.304.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25Paket 81.917.000,00 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 25Paket 81.917.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2Paket 219.124.000,00 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2Paket 219.124.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 4 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10Paket 68.800.000,00 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 10Paket 68.800.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 5 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95Laporan 1.663.756.000,00 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 95Laporan 268.993.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1.076.191.800,00 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1.076.191.800,00 1 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 66.960.000,00 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 66.960.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 2Laporan 608.400.000,00 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2Laporan 608.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2Laporan 400.831.800,00 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2Laporan 400.831.800,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.809.028.490,00 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.809.028.490,00 1 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1Unit 45.100.000,00 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1Unit 45.100.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25Unit 701.740.000,00 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25Unit 701.740.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4Unit 611.392.000,00 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4Unit 611.392.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 4 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4Unit 380.926.490,00 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4Unit 380.926.490,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 5 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 72Unit 69.870.000,00 1.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 72Unit 69.870.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 133.970.189.719,76 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 129.445.808.071,76 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 45.064.771.625,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 44.435.325.607,00 1 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah 4Ruang 1.041.048.000,00 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 4Ruang 1.041.048.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 199 2 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 3Ruang 0,00 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 3Ruang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 4Unit 66.000.000,00 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 4Unit 66.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 4 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 12Unit 4.238.784.000,00 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 12Unit 4.265.584.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 5 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 245Paket 272.048.000,00 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 245Paket 272.048.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 6 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 11Paket 579.355.000,00 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 11Paket 579.355.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 7 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan 6Unit 247.632.000,00 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 6Unit 247.632.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 8 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non 500Peserta Didik 600.459.000,00 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 500Peserta Didik 447.523.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 9 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan 57Orang 1.943.958.000,00 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 57Orang 1.943.958.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 10 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi 400Orang 1.609.471.250,00 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 400Orang 1.548.419.050,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 11 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 18Satuan Pendidikan 482.584.315,00 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 18Satuan Pendidikan 482.584.315,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 12 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 91Satuan Pendidikan 13.232.645.000,00 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 91Satuan Pendidikan 13.232.645.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 13 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 182Orang 368.852.000,00 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 182Orang 227.454.182,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 14 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah 2Ruang 0,00 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 2Ruang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 15 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1Konten Digital 0,00 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1Konten Digital 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 16 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 188Orang 0,00 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 188Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 17 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3Dokumen 1.229.306.060,00 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3Dokumen 1.041.426.060,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 18 1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 4Ruang 100.000.000,00 1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 4Ruang 100.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 200 19 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1Paket 1.020.000.000,00 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1Paket 1.020.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 20 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 17Ruang 4.239.396.000,00 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 17Ruang 4.239.396.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 21 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6Unit 1.022.670.000,00 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6Unit 1.022.670.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 22 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 6Orang 846.410.000,00 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 6Orang 733.430.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 23 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 94Satuan Pendidikan 1.140.000.000,00 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 94Satuan Pendidikan 1.140.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 24 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6Ruang 901.593.000,00 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6Ruang 901.593.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 25 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 10534Pesert a Didik 9.882.560.000,00 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 10534Pesert a Didik 9.882.560.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 26 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 1Paket 0,00 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 1Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 31.432.575.982,00 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 30.889.774.982,00 1 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1Ruang 388.080.000,00 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1Ruang 388.080.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 7Ruang 961.680.000,00 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 7Ruang 961.680.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 3Ruang 936.936.000,00 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 3Ruang 936.936.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 4 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 2Ruang 936.936.000,00 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 2Ruang 936.936.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 5 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 4Unit 1.243.440.000,00 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 4Unit 1.243.440.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 6 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1Unit 538.319.931,00 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1Unit 538.319.931,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 7 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8Ruang 1.279.670.500,00 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8Ruang 1.279.670.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 8 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1Ruang 249.480.000,00 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1Ruang 249.480.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 9 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi 5Unit 987.525.000,00 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 5Unit 987.525.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 10 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 115Paket 1.011.450.000,00 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 115Paket 1.011.450.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 201 11 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 10Paket 550.000.000,00 1.01.02.2.02.0027 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 10Paket 550.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 12 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 4033Peserta Didik 8.457.600.000,00 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 4033Peserta Didik 8.457.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 13 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non 400Peserta Didik 361.529.200,00 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 400Peserta Didik 273.439.200,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 14 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah 12Orang 451.368.000,00 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 12Orang 451.368.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 15 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi 600Orang 740.295.000,00 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 600Orang 740.295.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 16 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 18Satuan Pendidikan 5.474.466.000,00 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 18Satuan Pendidikan 5.474.466.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 17 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 38Orang 151.360.000,00 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 38Orang 114.220.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 18 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 38Orang 153.050.000,00 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 38Orang 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 19 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1Konten Digital 199.688.038,00 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 1Konten Digital 199.688.038,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 20 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2Dokumen 375.506.000,00 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2Dokumen 110.985.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 21 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1Dokumen 236.860.113,00 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1Dokumen 236.860.113,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 22 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 12Komunita s 323.676.000,00 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 12Komunita s 323.676.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 23 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 19Satuan Pendidikan 0,00 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 19Satuan Pendidikan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 24 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 6Ruang 2.810.808.000,00 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 6Ruang 2.810.808.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 25 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1558Paket 1.022.400.000,00 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1558Paket 1.022.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 26 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 1Unit 200.000.000,00 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 1Unit 200.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 202 27 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10Ruang 975.772.200,00 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10Ruang 975.772.200,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 28 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 5Paket 414.680.000,00 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 5Paket 414.680.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 15.788.949.215,76 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 14.495.485.715,76 1 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 7Unit 2.698.812.765,76 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 7Unit 2.698.812.765,76 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 4Paket 349.881.500,00 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 4Paket 349.881.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia 5Paket 300.000.000,00 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia 5Paket 250.500.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 4 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 25Paket 496.853.450,00 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 25Paket 400.915.950,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 5 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta 3200Peserta Didik 3.491.400.000,00 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 3200Peserta Didik 3.491.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 6 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 26Orang 1.230.996.000,00 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 26Orang 1.230.996.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 7 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0Orang 605.862.500,00 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 0Orang 549.597.500,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 8 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 8Satuan Pendidikan 1.962.882.200,00 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 8Satuan Pendidikan 1.236.276.200,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 9 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 3200Satuan Pendidikan 1.265.570.000,00 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 3200Satuan Pendidikan 1.265.570.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 10 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 7Dokumen 377.155.000,00 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 7Dokumen 12.000.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 11 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 12Ruang 1.092.660.800,00 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 12Ruang 1.092.660.800,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 12 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 2500Paket 900.000.000,00 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 2500Paket 900.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 13 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 6Paket 1.016.875.000,00 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia 6Paket 1.016.875.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 428.100.000,00 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 428.100.000,00 1 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan 1Satuan Pendidikan 0,00 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 1Satuan Pendidikan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 203 2 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 1Satuan Pendidikan 428.100.000,00 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 1Satuan Pendidikan 428.100.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 1unit 0,00 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 1unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.02.4.05 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 25.460.642.097,00 1.01.02.4.05 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 23.767.151.767,00 1 1.01.02.4.05.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1Unit 6.373.332.650,00 1.01.02.4.05.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 1Unit 6.373.332.650,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2 1.01.02.4.05.0002 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10Ruang 4.216.212.000,00 1.01.02.4.05.0002 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 10Ruang 4.216.212.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3 1.01.02.4.05.0007 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun 1Ruang 0,00 1.01.02.4.05.0007 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun 1Ruang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 4 1.01.02.4.05.0036 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 572Paket 714.744.000,00 1.01.02.4.05.0036 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 1075Paket 714.744.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 5 1.01.02.4.05.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 800Paket 706.400.000,00 1.01.02.4.05.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 800Paket 706.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 6 1.01.02.4.05.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 40Paket 0,00 1.01.02.4.05.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 40Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 7 1.01.02.4.05.0042 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan 1Unit 129.560.000,00 1.01.02.4.05.0042 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 2Unit 129.560.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 8 1.01.02.4.05.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 3064Peserta didik 4.423.216.150,00 1.01.02.4.05.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 3064Peserta didik 4.343.532.150,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 9 1.01.02.4.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 6Satuan Pendidikan 203.910.000,00 1.01.02.4.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 6Satuan Pendidikan 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 10 1.01.02.4.05.0048 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan 6Satuan Pendidikan 0,00 1.01.02.4.05.0048 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 6Satuan Pendidikan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 11 1.01.02.4.05.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 300Peserta Didik 1.120.669.120,00 1.01.02.4.05.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 300Peserta Didik 841.547.120,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 12 1.01.02.4.05.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah 64Orang 1.797.600.000,00 1.01.02.4.05.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 64Orang 1.797.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 13 1.01.02.4.05.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi 250Orang 750.381.130,00 1.01.02.4.05.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 250Orang 559.724.800,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 14 1.01.02.4.05.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 6Satuan Pendidikan 123.994.500,00 1.01.02.4.05.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 6Satuan Pendidikan 123.994.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 15 1.01.02.4.05.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS 4Satuan Pendidikan 3.172.450.000,00 1.01.02.4.05.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS 4Satuan Pendidikan 3.172.450.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 204 16 1.01.02.4.05.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 21Orang 203.234.500,00 1.01.02.4.05.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas 21Orang 162.586.500,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 17 1.01.02.4.05.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 18Konten Digital 162.458.000,00 1.01.02.4.05.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 18Konten Digital 162.458.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 18 1.01.02.4.05.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2Dokumen 647.670.000,00 1.01.02.4.05.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 2Dokumen 40.800.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 19 1.01.02.4.05.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2Dokumen 144.040.000,00 1.01.02.4.05.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2Dokumen 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 20 1.01.02.4.05.0062 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang 100Orang 330.770.047,00 1.01.02.4.05.0062 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan 100Orang 182.210.047,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 21 1.01.02.4.05.0063 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas 3Lembaga 240.000.000,00 1.01.02.4.05.0063 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas 3Lembaga 240.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.02.4.06 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 7.655.164.300,00 1.01.02.4.06 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 7.289.983.500,00 1 1.01.02.4.06.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 1Ruang 312.312.000,00 1.01.02.4.06.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 1Ruang 312.312.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2 1.01.02.4.06.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1Unit 0,00 1.01.02.4.06.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3 1.01.02.4.06.0028 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2Paket 0,00 1.01.02.4.06.0028 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 2Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 4 1.01.02.4.06.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 5Paket 500.000.000,00 1.01.02.4.06.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 5Paket 500.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 5 1.01.02.4.06.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 11Paket 801.000.000,00 1.01.02.4.06.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 11Paket 801.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 6 1.01.02.4.06.0034 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan 1Unit 39.396.000,00 1.01.02.4.06.0034 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 1Unit 39.396.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 7 1.01.02.4.06.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 1Unit 480.000.000,00 1.01.02.4.06.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 1Unit 480.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 8 1.01.02.4.06.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta 1215Peserta didik 1.436.000.000,00 1.01.02.4.06.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 1215Peserta didik 1.436.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 9 1.01.02.4.06.0039 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 3Satuan Pendidikan 0,00 1.01.02.4.06.0039 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 3Satuan Pendidikan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 10 1.01.02.4.06.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 200Peserta Didik 527.629.000,00 1.01.02.4.06.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 200Peserta Didik 307.046.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 205 11 1.01.02.4.06.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi 250Orang 252.848.500,00 1.01.02.4.06.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 250Orang 252.848.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 12 1.01.02.4.06.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan 3Satuan Pendidikan 414.048.800,00 1.01.02.4.06.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 3Satuan Pendidikan 269.451.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 13 1.01.02.4.06.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS 6Satuan Pendidikan 2.891.930.000,00 1.01.02.4.06.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS 6Satuan Pendidikan 2.891.930.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.02.4.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota 8.139.986.500,00 1.01.02.4.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota 8.139.986.500,00 1 1.01.02.4.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang 11Satuan Pendidikan 8.139.986.500,00 1.01.02.4.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia 11Satuan Pendidikan 8.139.986.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 360.362.800,00 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 274.056.800,00 1.01.03.4.03 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas 360.362.800,00 1.01.03.4.03 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas 274.056.800,00 1 1.01.03.4.03.0001 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun 1Dokumen 360.362.800,00 1.01.03.4.03.0001 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun 1Dokumen 274.056.800,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2 1.01.03.4.03.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun 1Dokumen 0,00 1.01.03.4.03.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 592.872.200,00 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 592.872.200,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 463.169.120,00 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 463.169.120,00 1 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0Dokumen 230.769.600,00 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0Dokumen 230.769.600,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3Laporan 232.399.520,00 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3Laporan 232.399.520,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.04.4.02 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 129.703.080,00 1.01.04.4.02 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 129.703.080,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 206 1 1.01.04.4.02.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 0Dokumen 50.562.840,00 1.01.04.4.02.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 0Dokumen 50.562.840,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2 1.01.04.4.02.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 1Laporan 79.140.240,00 1.01.04.4.02.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan 1Laporan 79.140.240,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 228.429.880.625,02 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 221.275.499.220,02 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 97.179.916.146,00 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 96.727.087.384,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 743.700.000,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 259.190.000,00 1 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 278.730.000,00 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 145.440.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 2 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10Laporan 464.970.000,00 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1Laporan 113.750.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 87.157.637.356,00 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 88.404.750.594,00 1 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 730Orang/b ulan 85.958.707.356,00 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 730Orang/b ulan 87.205.820.594,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 2 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD|Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen| Dokumen 1.182.910.000,00 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD|Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen| Dokumen 1.182.910.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 3 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 2Dokumen 0,00 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 4 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 0,00 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 5 1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2Dokumen 10.680.000,00 1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 2Dokumen 10.680.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 6 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4Laporan 0,00 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 207 7 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2Dokumen 5.340.000,00 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2Dokumen 5.340.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.010.000,00 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8.010.000,00 1 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1Dokumen 8.010.000,00 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1Dokumen 8.010.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 2 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2Laporan 0,00 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 2Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat 0,00 1.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 0,00 1 1.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1Dokumen 0,00 1.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Kesehatan 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 409.191.000,00 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 275.723.000,00 1 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan|Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 75Paket|Pak et 210.000.000,00 1.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan|Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 75Paket|Pak et 210.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 2 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi 730Dokume n 79.242.000,00 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 730Dokume n 26.414.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 3 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1Dokumen 0,00 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 4 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4Dokumen 102.534.000,00 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4Dokumen 21.894.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 5 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10Orang 0,00 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 6 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 50Orang 17.415.000,00 1.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50Orang 17.415.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.075.928.500,00 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.993.964.500,00 1 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8Paket 570.000.000,00 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6Paket 570.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Kesehatan 2 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan|Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2Paket|Pake t 679.320.000,00 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan|Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2Paket|Pake t 679.320.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 3 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan|Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3Paket|Pake t 378.932.500,00 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan|Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3Paket|Pake t 378.932.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 4 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan|Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 24Dokumen| Dokumen 0,00 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan|Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- 24Dokumen| Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 208 5 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4Laporan 0,00 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Kesehatan 6 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD|Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6Laporan|La poran 1.447.676.000,00 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD|Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9Laporan|La poran 365.712.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 7 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 12Dokumen 0,00 1.02.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 12Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.207.641.190,00 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.207.641.190,00 1 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5Unit 0,00 1.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 5Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 2 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan|Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3Unit|Unit 400.000.000,00 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan|Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3Unit|Unit 400.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 3 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5Unit 0,00 1.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 4 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan|Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3Unit|Unit 807.641.190,00 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan|Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3Unit|Unit 807.641.190,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 5 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1Unit 0,00 1.02.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 6 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4Unit 0,00 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.492.147.100,00 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.492.147.100,00 1 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat|Jumlah Laporan Penyediaan 12Laporan|L aporan 68.200.000,00 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12Laporan|L aporan 68.200.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 2 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 12Laporan|L aporan 1.197.300.000,00 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12Laporan|L aporan 1.197.300.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 3 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12Laporan|L aporan 1.226.647.100,00 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12Laporan|L aporan 1.226.647.100,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 209 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.085.661.000,00 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.085.661.000,00 1 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1Unit 90.200.000,00 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1Unit 90.200.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 2 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya|Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15Unit|Unit 714.850.000,00 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya|Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 15Unit|Unit 714.850.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 3 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0Unit 243.510.000,00 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0Unit 243.510.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Kesehatan 4 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 2Unit|Unit 998.501.000,00 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi| Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2Unit|Unit 998.501.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 5 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1Unit 38.600.000,00 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 38.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 109.832.285.736,78 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 104.298.070.093,78 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 60.951.717.592,78 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 60.648.415.592,78 1 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 1Unit 3.420.936.333,00 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 1Unit 3.420.936.333,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 2 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun|Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 6Unit|Unit 14.738.518.272,00 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun|Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 6Unit|Unit 14.738.518.272,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 3 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun|Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 4Unit|Unit 3.906.224.666,00 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun|Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 3Unit|Unit 3.906.224.666,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 4 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 5Unit 2.519.870.000,00 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 5Unit 2.519.870.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 5 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 0Unit 1.848.334.900,00 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 0Unit 1.848.334.900,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 210 6 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh 10Unit 646.516.657,00 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 2Unit 646.516.657,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 7 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh 10Unit 4.480.218.378,00 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 11Unit 4.480.218.378,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 8 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan 7Unit 2.626.854.294,00 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 5Unit 2.626.854.294,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 9 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan|Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang 92Unit|Unit 9.425.422.880,00 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan|Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 92Unit|Unit 9.425.422.880,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 10 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center|Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan 350Unit|Unit 587.342.000,00 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center|Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Region 350Unit|Unit 412.370.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 11 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang 350Unit 45.120.000,00 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 361Unit 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 12 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p 0Unit 272.620.000,00 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka p 0Unit 189.410.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 13 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan|Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 5Paket|Pake t 16.128.249.212,78 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan|Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 9Paket|Pake t 16.128.249.212,78 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 211 14 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1Paket 305.490.000,00 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 1Paket 305.490.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.917.364.951,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40.868.642.951,00 1 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1507Orang 744.971.000,00 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1507Orang 556.491.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 2 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1442Orang 603.535.000,00 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1442Orang 568.195.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 3 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 1376Orang 99.210.000,00 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1376Orang 28.530.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 4 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8322Orang 124.520.000,00 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 8322Orang 66.000.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 5 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10485Orang 717.348.000,00 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10485Orang 645.948.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 6 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 41939Orang 429.481.000,00 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 41939Orang 195.401.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 7 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6094Orang 229.560.000,00 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6094Orang 218.160.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 8 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12451Orang 60.495.000,00 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 12451Orang 455.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 9 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4063Orang 62.320.000,00 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4063Orang 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 10 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 197Orang 119.260.000,00 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 197Orang 62.260.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 11 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1442Orang 237.615.000,00 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1442Orang 150.015.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 12 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1507Orang 293.870.000,00 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1507Orang 153.820.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 13 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12Dokumen 6.058.392.500,00 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 12Dokumen 5.340.532.500,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 14 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5Dokumen 134.286.000,00 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 5Dokumen 119.537.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 212 15 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12Dokumen 0,00 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 12Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Kesehatan 16 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 12Dokumen 46.400.000,00 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 12Dokumen 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 17 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2Dokumen 177.350.000,00 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 2Dokumen 177.350.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 18 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100Orang 44.160.000,00 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100Orang 44.160.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 19 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 7Dokumen 2.221.811.000,00 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 7Dokumen 2.150.481.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 20 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat|Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan 1Dokumen| Dokumen 18.336.601.471,00 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat|Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1Dokumen|D okumen 18.336.601.471,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 21 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 2Paket 68.000.000,00 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 2Paket 68.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 22 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0Dokumen 3.800.080.000,00 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0Dokumen 3.800.080.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 23 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas|Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas|Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas|Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas|Jumlah 12Dokumen| Dokumen|D okumen|Dok umen|Doku men|Dokum en|Dokumen |Dokumen|D okumen|Dok umen|Doku men 6.368.892.064,00 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas|Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas|Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas|Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas|Jumlah 12Dokumen| Dokumen|D o kumen|Doku men|Dokum en|Dokumen |Dokumen|D okumen|Dok umen|Doku men|Dokum en 6.368.892.064,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 24 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12Dokumen 1.479.748.200,00 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 12Dokumen 1.479.748.200,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 25 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota|Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di 10Unit|Unit 116.939.716,00 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota|Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 10Unit|Unit 94.027.716,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 26 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian 10Laporan 0,00 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 10Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 27 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1Dokumen 71.175.000,00 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1Dokumen 33.465.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 213 28 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 200Orang 155.583.000,00 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 200Orang 16.003.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 29 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 150Orang 245.280.000,00 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 150Orang 174.000.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 30 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 500Orang 472.361.000,00 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 500Orang 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 31 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 50Tatanan 20.490.000,00 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 50Tatanan 20.490.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 32 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12Dokumen 0,00 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 12Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 33 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan 2Dokumen 377.630.000,00 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 1Dokumen 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 34 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 4Dokumen 0,00 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 4Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Kesehatan 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara 387.184.193,00 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara 118.137.550,00 1 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan|Jumlah Dokumen Hasil 16Dokumen| Dokumen 387.184.193,00 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan|Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 16Dokumen| Dokumen 118.137.550,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 245.670.000,00 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 160.840.000,00 1 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 10Unit 245.670.000,00 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 10Unit 160.840.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 2 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) 5Unit 0,00 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 5Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 4.330.349.000,00 1.02.02.4.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 2.502.034.000,00 1 1.02.02.4.02.0044 Pengelolaan Manajemen Puskesmas Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas 7Dokumen 1.601.033.000,00 1.02.02.4.02.0044 Pengelolaan Manajemen Puskesmas Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas 7Dokumen 1.601.033.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Kesehatan 2 1.02.02.4.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik|Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujuk 11Unit/Fasy ankes|Unit/F asyankes 263.225.000,00 1.02.02.4.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik|Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan 11Unit/Fasy ankes|Unit/F asyankes 118.430.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 214 3 1.02.02.4.02.0048 Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya 3Dokumen 1.967.641.000,00 1.02.02.4.02.0048 Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya 3Dokumen 782.571.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 4 1.02.02.4.02.0054 Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 350Orang 166.150.000,00 1.02.02.4.02.0054 Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 350Orang 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 5 1.02.02.4.02.0055 Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 350Orang 166.150.000,00 1.02.02.4.02.0055 Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 350Orang 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 6 1.02.02.4.02.0056 Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 350Orang 166.150.000,00 1.02.02.4.02.0056 Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 350Orang 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 21.283.452.742,24 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 20.142.365.742,24 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 14.777.500,00 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 10.177.500,00 1 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 15Dokumen 14.777.500,00 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 15Dokumen 10.177.500,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 16.023.024.186,24 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 15.257.664.186,24 1 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya 2Dokumen 0,00 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 2Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 2 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)|Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan 115Orang|O rang 14.406.098.186,24 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)|Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 115Orang|Or ang 14.406.098.186,24 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 3 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 10Dokumen 1.616.926.000,00 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 10Dokumen 851.566.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 836.199.000,00 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 664.102.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 215 1 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya|Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan 70Orang|Or ang 836.199.000,00 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya|Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 70Orang|Ora ng 664.102.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.03.4.03 Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.409.452.056,00 1.02.03.4.03 Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.210.422.056,00 1 1.02.03.4.03.0002 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 829Orang 4.409.452.056,00 1.02.03.4.03.0002 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 829Orang 4.210.422.056,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 88.240.000,00 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 61.990.000,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional 53.440.000,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional 49.990.000,00 1 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat 4Dokumen 53.440.000,00 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 4Dokumen 49.990.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 34.800.000,00 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 12.000.000,00 1 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot 2Dokumen 34.800.000,00 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 2Dokumen 12.000.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 45.986.000,00 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 45.986.000,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 10Dokumen 0,00 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 10Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45.986.000,00 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 45.986.000,00 1 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 20Dokumen 45.986.000,00 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 20Dokumen 45.986.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 216 2 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 20Keluarga 0,00 1.02.05.2.02.0002 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat 20Keluarga 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 10Dokumen 0,00 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 10Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kesehatan 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 114.380.412.319,21 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 61.700.119.613,98 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.245.281.088,00 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.739.896.416,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 132.142.300,00 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 47.966.300,00 1 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 96.993.900,00 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 12.817.900,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1Laporan 35.148.400,00 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 35.148.400,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.294.697.288,00 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.092.923.616,00 1 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55Orang/bul an 5.082.243.288,00 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 55Orang/bul an 4.880.469.616,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1Dokumen 3.212.454.000,00 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1Dokumen 3.212.454.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 1 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 50.000.000,00 1.03.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 50.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15Orang 0,00 1.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 932.786.500,00 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 713.351.500,00 1 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1Paket 12.287.500,00 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1Paket 12.287.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket 14.360.000,00 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket 14.360.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 217 3 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 120.990.000,00 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 120.990.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55Laporan 785.149.000,00 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 55Laporan 565.714.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 1 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3Unit 0,00 1.03.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30Unit 0,00 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10Unit 0,00 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1.339.105.000,00 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1.339.105.000,00 1 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12Laporan 12.000.000,00 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12Laporan 12.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 12Laporan 768.800.000,00 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12Laporan 768.800.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12Laporan 558.305.000,00 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12Laporan 558.305.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 496.550.000,00 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 496.550.000,00 1 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10Unit 496.550.000,00 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 10Unit 496.550.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 306.000.000,00 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 306.000.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 306.000.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 306.000.000,00 1 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara 3KM 0,00 1.03.02.2.01.0073 Operasi dan Pemeliharaan Sungai Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara 3KM 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 1.03.02.2.01.0102 Pembangunan Breakwater Panjang Breakwater yang Dibangun 1KM 0,00 1.03.02.2.01.0102 Pembangunan Breakwater Panjang Breakwater yang Dibangun 1KM 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 1KM 306.000.000,00 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun 1KM 306.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 29.202.158.639,00 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 16.573.304.000,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 29.202.158.639,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 16.573.304.000,00 1 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 15Unit 0,00 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun 15Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 218 2 1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 1Lembaga 170.184.000,00 1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 1Lembaga 170.184.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 68Orang 0,00 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 68Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 40Liter/Detik 25.363.874.639,00 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 40Liter/Detik 14.368.520.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 10Unit 1.585.000.000,00 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi 10Unit 60.000.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan 300SR 2.083.100.000,00 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 300SR 1.974.600.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN 0,00 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 0,00 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1.03.04.2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan 1Dokumen 0,00 1.03.04.2.01.0015 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5.120.649.000,00 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 2.398.762.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.120.649.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.398.762.000,00 1 1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan 1Penyeleng gara 0,00 1.03.05.2.01.0035 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya 1Penyeleng gara 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 10Rumah Tangga 5.120.649.000,00 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 10Rumah Tangga 2.398.762.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 860.468.800,00 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 579.034.000,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 860.468.800,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 579.034.000,00 1 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 1000M 0,00 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 1000M 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 2500Meter 860.468.800,00 1.03.06.2.01.0019 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara 2500Meter 579.034.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 3.024.416.045,00 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 4.397.761.045,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 219 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 3.024.416.045,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 4.397.761.045,00 1 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan 2Dokumen 231.620.000,00 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 2Dokumen 231.620.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 10Dokumen 2.714.796.045,00 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 10Dokumen 4.088.141.045,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan 5Dokumen 78.000.000,00 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataa 5Dokumen 78.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 2.844.289.429,00 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 2.794.680.329,00 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 2.844.289.429,00 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 2.794.680.329,00 1 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5Dokumen 2.844.289.429,00 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5Dokumen 2.794.680.329,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 61.665.868.318,21 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 23.799.400.823,98 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 61.665.868.318,21 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 23.799.400.823,98 1 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang 9Dokumen 1.172.438.174,00 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 9Dokumen 394.327.500,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi 16KM 1.472.587.094,00 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 16KM 35.000.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 10.979KM 4.153.815.792,00 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 10.979KM 7.631.016.739,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 4 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 10KM 32.710.419.852,21 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 10KM 7.028.260.004,98 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 1KM 19.431.476.056,00 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 1KM 3.473.907.330,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 1Jembatan 0,00 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 1Jembatan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 220 7 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 3Jembatan 0,00 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan Jumlah Jembatan yang Dibangun 3Jembatan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8 1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur 1KM 0,00 1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur 1KM 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 1Jembatan 0,00 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala 1Jembatan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 10 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 253.178KM 214.040.000,00 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 253.178KM 214.040.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 1KM 0,00 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 1KM 2.511.757.900,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 12 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 87.345KM 2.511.091.350,00 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 87.345KM 2.511.091.350,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 111.281.000,00 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 111.281.000,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 111.281.000,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) 111.281.000,00 1 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW 0Dokumen 111.281.000,00 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 0Dokumen 111.281.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 13.495.190.169,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 41.782.984.496,00 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.114.436.780,00 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.304.254.897,00 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.112.000,00 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.080.000,00 1 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 65.012.000,00 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 21.980.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1Laporan 11.100.000,00 1.04.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 11.100.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.585.836.380,00 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.251.829.497,00 1 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34Orang/bul an 3.899.685.380,00 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34Orang/bul an 3.565.678.497,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3Dokumen 677.271.000,00 1.04.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3Dokumen 677.271.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2Laporan 8.880.000,00 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2Laporan 8.880.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 998.291.000,00 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 565.148.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 221 1 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1Paket 14.920.000,00 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1Paket 14.920.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 100.440.000,00 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 100.440.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 27.500.000,00 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 27.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3Laporan 855.431.000,00 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3Laporan 422.288.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 332.107.400,00 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 332.107.400,00 1 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 6.000.000,00 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 6.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 2Laporan 70.200.000,00 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2Laporan 70.200.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1Laporan 56.248.000,00 1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Laporan 56.248.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 4 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3Laporan 199.659.400,00 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 199.659.400,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.090.000,00 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.090.000,00 1 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6Unit 56.880.000,00 1.04.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6Unit 56.880.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4Unit 46.900.000,00 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4Unit 46.900.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 18Unit 18.310.000,00 1.04.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 18Unit 18.310.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 150.000.000,00 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 150.000.000,00 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 150.000.000,00 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 150.000.000,00 1 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 2Unit Rumah 150.000.000,00 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 2Unit Rumah 150.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 7.230.753.389,00 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 36.328.729.599,00 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 7.230.753.389,00 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) 36.328.729.599,00 1 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 50Unit Rumah 7.167.267.389,00 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 50Unit Rumah 36.265.243.599,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 222 2 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1Laporan 16.650.000,00 1.04.03.2.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh 1Laporan 16.650.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 3 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1Dokumen 46.836.000,00 1.04.03.2.03.0007 Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi 1Dokumen 46.836.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 18.341.910.776,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 17.828.805.992,75 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.048.115.596,00 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.560.554.099,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 253.831.090,00 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 170.008.890,00 1 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 69.656.790,00 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 68.004.790,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 14.040.800,00 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 14.040.800,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2Dokumen 121.724.000,00 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2Dokumen 39.553.800,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1Laporan 2.940.000,00 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 2.940.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1Laporan 6.501.500,00 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 6.501.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 6 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 3Laporan 23.901.000,00 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3Laporan 23.901.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 7 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3Laporan 15.067.000,00 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3Laporan 15.067.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.373.224.256,00 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.073.410.959,00 1 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25Orang/bul an 3.276.022.372,00 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25Orang/bul an 3.055.631.362,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja 2 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22Orang/bul an 2.157.818.908,00 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22Orang/bul an 2.067.950.617,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13Orang/bul an 1.569.076.976,00 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16Orang/bul an 1.580.662.980,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 223 4 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0Dokumen 3.656.778.000,00 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0Dokumen 3.656.778.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 5 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 518.028.000,00 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 518.028.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 1.183.476.000,00 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 1.183.476.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 7 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 6.094.500,00 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 4.954.500,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 8 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen 5.929.500,00 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen 5.929.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 233.914.000,00 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 201.855.000,00 1 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4Paket 46.550.000,00 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4Paket 173.505.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja 2 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3Paket 28.350.000,00 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3Paket 28.350.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6Orang 159.014.000,00 1.05.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 6Orang 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.774.608.750,00 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.557.991.750,00 1 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1Paket 1.637.500,00 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1Paket 1.637.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Paket 304.994.900,00 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Paket 304.994.900,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4Paket 110.685.500,00 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4Paket 155.685.500,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 4 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4Paket 0,00 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 4Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3Paket 421.584.600,00 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3Paket 421.584.600,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 6 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3Paket 109.610.000,00 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3Paket 109.610.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 103.848.000,00 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 103.848.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja 8 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 3.750.000,00 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 3.750.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 224 9 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2Paket 26.611.250,00 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2Paket 26.611.250,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 10 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 16.200.000,00 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 16.200.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 11 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0Laporan 0,00 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20Laporan 95.665.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 12 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49Laporan 226.261.000,00 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49Laporan 135.738.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 13 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5Laporan 449.426.000,00 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5Laporan 182.667.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 915.874.000,00 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 926.714.000,00 1 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 3.600.000,00 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 3.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja 2 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 30.996.000,00 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 30.996.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 3 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 576.000,00 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 576.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 1Laporan 40.300.000,00 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1Laporan 40.300.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 5 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2Laporan 80.500.000,00 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2Laporan 92.500.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 3Laporan 150.000.000,00 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3Laporan 150.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 7 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5Laporan 13.680.000,00 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5Laporan 13.680.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4Laporan 404.374.000,00 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4Laporan 392.364.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3Laporan 55.135.000,00 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 65.985.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 10 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3Laporan 136.713.000,00 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 136.713.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.496.663.500,00 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.630.573.500,00 1 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12Unit 262.230.000,00 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 12Unit 396.140.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 225 2 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18Unit 954.242.000,00 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 18Unit 954.242.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11Unit 73.190.000,00 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11Unit 73.190.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11Unit 34.620.000,00 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11Unit 34.620.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 5 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4Unit 6.797.500,00 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4Unit 6.797.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 165.584.000,00 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 165.584.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 396.539.800,00 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 378.529.800,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 212.383.400,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 194.373.400,00 1 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 0Dokumen 20.493.000,00 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 0Dokumen 20.493.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 2 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka 1Dokumen 0,00 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 3 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1Dokumen 7.133.800,00 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 1Dokumen 7.133.800,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 4 1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja 0Orang 113.971.000,00 1.05.02.2.01.0010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja 0Orang 113.971.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 5 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan 1laporan 0,00 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 1laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 6 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan 1Laporan 70.785.600,00 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 1Laporan 52.775.600,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 226 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 60.970.200,00 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 60.970.200,00 1 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3Laporan 60.970.200,00 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3Laporan 60.970.200,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 123.186.200,00 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 123.186.200,00 1 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 2Laporan 123.186.200,00 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 2Laporan 123.186.200,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 379.749.680,00 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 322.439.676,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 59.995.000,00 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 57.595.000,00 1 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 300Orang 59.995.000,00 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 300Orang 57.595.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 58.523.680,00 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 91.463.676,00 1 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 109Unit 0,00 1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 109Unit 32.939.996,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 400Orang 58.523.680,00 1.05.03.2.02.0018 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 400Orang 58.523.680,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1Dokumen 0,00 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 18.150.000,00 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 28.800.000,00 1 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1Laporan 0,00 1.05.03.2.03.0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 227 2 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji 1Dokumen 0,00 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian 25Orang 18.150.000,00 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 25Orang 28.800.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 25Orang 0,00 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 25Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1Laporan 0,00 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 243.081.000,00 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 144.581.000,00 1 1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi 34Orang 82.306.000,00 1.05.03.2.04.0007 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi 34Orang 82.306.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1Laporan 160.775.000,00 1.05.03.2.04.0012 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1Laporan 62.275.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 517.505.700,00 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 567.282.417,75 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 92.935.700,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah 210.772.417,75 1 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 35Laporan 92.935.700,00 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 35Laporan 71.080.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 2 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 0Dokumen 0,00 1.05.04.2.01.0005 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal 1Dokumen 139.692.417,75 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan 424.570.000,00 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan 356.510.000,00 1 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap 340Orang 308.540.000,00 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 340Orang 245.610.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 228 2 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 4Desa/Kelur ahan 116.030.000,00 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya 4Desa/Kelur ahan 110.900.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 9.416.789.056,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 8.775.445.460,00 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.733.039.276,00 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.210.325.680,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.020.000,00 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.020.000,00 1 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1Dokumen 24.950.000,00 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1Dokumen 24.950.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 7Laporan 27.070.000,00 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7Laporan 27.070.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.503.378.956,00 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.111.825.360,00 1 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12Orang/bul an 3.826.410.956,00 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12Orang/bul an 3.434.857.360,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 654.018.000,00 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 654.018.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4Laporan 22.950.000,00 1.06.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4Laporan 22.950.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 88.300.000,00 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 69.400.000,00 1 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 56Paket 30.400.000,00 1.06.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 56Paket 30.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2Orang 57.900.000,00 1.06.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2Orang 39.000.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 699.937.500,00 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 587.677.500,00 1 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5Paket 231.457.500,00 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5Paket 231.457.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12Paket 92.650.000,00 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12Paket 92.650.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10Laporan 337.230.000,00 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10Laporan 263.570.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 229 4 1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2Dokumen 38.600.000,00 1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2Dokumen 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 228.690.000,00 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 228.690.000,00 1 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0Laporan 11.100.000,00 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0Laporan 11.100.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 0Laporan 80.400.000,00 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0Laporan 80.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12Laporan 137.190.000,00 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12Laporan 137.190.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 160.712.820,00 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 160.712.820,00 1 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1Unit 103.452.000,00 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1Unit 103.452.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 57.260.820,00 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 57.260.820,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 2.224.228.200,00 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 2.162.028.200,00 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 1.005.303.200,00 1.06.02.2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 943.103.200,00 1 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 300Keluarga 1.005.303.200,00 1.06.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 300Keluarga 943.103.200,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 7Keluarga 0,00 1.06.02.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 7Keluarga 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.218.925.000,00 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 1.218.925.000,00 1 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0Keluarga 0,00 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 0Keluarga 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 7Lembaga 1.218.925.000,00 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 7Lembaga 1.218.925.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 797.958.750,00 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 754.728.750,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 547.956.750,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 504.726.750,00 1 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan 0Orang 66.934.750,00 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 0Orang 66.934.750,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 230 2 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 0Orang 115.299.000,00 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 0Orang 100.099.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 5Orang 213.407.000,00 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 5Orang 185.377.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20Orang 152.316.000,00 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 20Orang 152.316.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 250.002.000,00 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 250.002.000,00 1 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 3Orang 250.002.000,00 1.06.04.2.02.0013 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 3Orang 250.002.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 567.874.000,00 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 554.674.000,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 567.874.000,00 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 554.674.000,00 1 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin 1000Keluarg a 298.504.000,00 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 1000Keluarg a 298.504.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 300Keluarga 269.370.000,00 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 300Keluarga 256.170.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0,00 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 0,00 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 0,00 1 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 0Orang 0,00 1.06.06.2.01.0002 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota 0Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 93.688.830,00 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 93.688.830,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 93.688.830,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 93.688.830,00 1 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1Dokumen 93.688.830,00 1.06.07.2.01.0001 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1Dokumen 93.688.830,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 4.197.457.800,00 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 4.171.071.800,00 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 381.199.800,00 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 368.492.800,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 381.199.800,00 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 368.492.800,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 231 1 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 40Orang 381.199.800,00 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 40Orang 368.492.800,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 3.816.258.000,00 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 3.802.579.000,00 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 3.816.258.000,00 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 3.802.579.000,00 1 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 5Perkara 36.258.000,00 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 5Perkara 22.579.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 14000Orang 3.780.000.000,00 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 14000Orang 3.780.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7.279.959.468,00 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.991.430.751,00 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.526.961.858,00 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.453.915.751,00 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 88.799.000,00 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 1 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1Dokumen 88.799.000,00 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1Dokumen 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.850.539.598,00 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.889.192.491,00 1 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35Orang/bul an 4.043.737.598,00 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35Orang/bul an 4.082.390.491,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 806.802.000,00 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 806.802.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 226.216.260,00 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 203.316.260,00 1 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 4Paket 30.889.260,00 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4Paket 30.889.260,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1Paket 7.875.000,00 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1Paket 7.875.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5Paket 32.250.000,00 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5Paket 32.250.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4Laporan 155.202.000,00 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4Laporan 132.302.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 202.225.000,00 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 202.225.000,00 1 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 26.250.000,00 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 26.250.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 232 2 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 3Laporan 85.200.000,00 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3Laporan 85.200.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3Laporan 90.775.000,00 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 90.775.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.182.000,00 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 159.182.000,00 1 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5Unit 159.182.000,00 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5Unit 159.182.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 882.998.000,00 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 863.996.000,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 882.998.000,00 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 863.996.000,00 1 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 2Dokumen 99.998.000,00 2.08.02.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota 2Dokumen 80.996.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 0Orang 783.000.000,00 2.08.02.2.01.0008 Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota 0Orang 783.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 700.000.000,00 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 561.348.000,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 76.900.000,00 1 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1Dokumen 100.000.000,00 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 1Dokumen 76.900.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan 600.000.000,00 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan 484.448.000,00 1 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 40Orang 600.000.000,00 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan 30Orang 484.448.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 100.000.000,00 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 65.500.000,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 65.500.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 233 1 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan 100Organis asi 100.000.000,00 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha 100Organisa si 65.500.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 69.999.610,00 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 46.671.000,00 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 69.999.610,00 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 46.671.000,00 1 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 1Dokumen 69.999.610,00 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 1Dokumen 46.671.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 450.349.000,00 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 363.475.000,00 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 283.309.000,00 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 196.435.000,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan 99.171.000,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 99.171.000,00 1 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 2laporan 99.171.000,00 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 4laporan 99.171.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 184.138.000,00 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 97.264.000,00 1 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya 2Laporan 184.138.000,00 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 2Laporan 97.264.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 94.504.000,00 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 94.504.000,00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 94.504.000,00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 94.504.000,00 1 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 3Dokumen 94.504.000,00 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 3Dokumen 94.504.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 72.536.000,00 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 72.536.000,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 72.536.000,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 72.536.000,00 1 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah 2Dokumen 72.536.000,00 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 2Dokumen 72.536.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 793.748.400,00 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 793.748.400,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 234 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 793.748.400,00 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 793.748.400,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 793.748.400,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 793.748.400,00 1 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 1Dokumen 520.584.000,00 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 1Dokumen 520.584.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah 10Dokumen 273.164.400,00 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 10Dokumen 273.164.400,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 9.973.381.496,00 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 9.668.558.581,00 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.233.861.156,00 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.715.958.351,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 64.222.700,00 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.190.700,00 1 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2Dokumen 59.441.000,00 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2Dokumen 16.409.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1Laporan 4.781.700,00 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 4.781.700,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 3 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4Laporan 0,00 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.291.606.666,00 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.275.196.861,00 1 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32Orang/bul an 3.540.558.166,00 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32Orang/bul an 3.524.148.361,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 2.746.944.000,00 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 2.746.944.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 3 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 4.104.500,00 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 4.104.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 4 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1Laporan 0,00 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 911.917.000,00 2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 513.153.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 235 1 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 13Orang 911.917.000,00 2.11.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 13Orang 513.153.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 970.382.790,00 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 910.685.790,00 1 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1Paket 13.629.990,00 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1Paket 13.629.990,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4Paket 0,00 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Lingkungan Hidup 3 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 30Paket 67.813.800,00 2.11.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 30Paket 67.813.800,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 4 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2Paket 746.100.000,00 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2Paket 746.100.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 5 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3Paket 16.600.000,00 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3Paket 16.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 6 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15Laporan 126.239.000,00 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15Laporan 66.542.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 151.064.000,00 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 151.064.000,00 1 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 60Unit 151.064.000,00 2.11.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 60Unit 151.064.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 291.698.000,00 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 291.698.000,00 1 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 5.004.000,00 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 5.004.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Lingkungan Hidup 2 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 3Laporan 164.400.000,00 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3Laporan 164.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 3 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3Laporan 122.294.000,00 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 122.294.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 552.970.000,00 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 552.970.000,00 1 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13Unit 485.480.000,00 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13Unit 485.480.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4Unit 56.280.000,00 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4Unit 56.280.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 3 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7Unit 11.210.000,00 2.11.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7Unit 11.210.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 75.000.000,00 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 75.000.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 236 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0,00 1 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1Dokumen 0,00 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2 2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun 1Laporan 0,00 2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 75.000.000,00 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 75.000.000,00 1 2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan 0.01Ha 75.000.000,00 2.11.03.2.03.0009 Pelaksanaan rehabilitasi luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 0.01Ha 75.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 0,00 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN 0,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 0,00 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 0,00 1 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 1Dokumen 0,00 2.11.05.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN 0,00 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 0,00 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 9Badan Usaha 0,00 2.11.06.2.01.0009 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 9Badan Usaha 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 237 1 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang 340Orang 0,00 2.11.08.2.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat 340Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0,00 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 10Entitas 0,00 2.11.09.2.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH 10Entitas 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 0,00 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 208.314.000,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 0,00 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 208.314.000,00 1 2.11.10.2.01.0003 Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P- 21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota 0Perkara 0,00 2.11.10.2.01.0003 Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota 1Perkara 208.314.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 664.520.340,00 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 669.286.230,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 664.520.340,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 669.286.230,00 1 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 5Kelompok 500.000.000,00 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 5Kelompok 500.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana 2Dokumen 0,00 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Penge 2Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 3 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan 7Unit 139.520.340,00 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 7Unit 144.286.230,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 4 2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 7Unit 0,00 2.11.11.2.01.0009 Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 7Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 5 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali 2670Ton 0,00 2.11.11.2.01.0013 Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali 2670Ton 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 238 6 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan 2Unit 25.000.000,00 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 2Unit 25.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 0,00 2.11.11.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta 0,00 1 2.11.11.2.03.0003 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 2Laporan 0,00 2.11.11.2.03.0003 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 2Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Lingkungan Hidup 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 5.003.731.488,00 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 5.385.880.927,00 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.450.395.888,00 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.587.705.777,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.920.000,00 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.880.000,00 1 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 14.970.000,00 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 19.930.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2Laporan 14.950.000,00 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2Laporan 14.950.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.536.513.688,00 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.860.426.577,00 1 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32Orang/bul an 3.197.229.688,00 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32Orang/bul an 3.521.502.577,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0Dokumen 0,00 2.12.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 331.614.000,00 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 331.254.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4 2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2Dokumen 7.670.000,00 2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2Dokumen 7.670.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 106.400.000,00 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 106.400.000,00 1 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2Paket 106.400.000,00 2.12.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2Paket 106.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 532.816.800,00 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 341.253.800,00 1 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1Paket 25.000.000,00 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1Paket 25.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Paket 92.492.800,00 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Paket 92.492.800,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 239 3 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6Paket 31.675.000,00 2.12.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 6Paket 31.675.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 4 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 92.400.000,00 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 92.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7Paket 9.900.000,00 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 7Paket 9.900.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10Laporan 281.349.000,00 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10Laporan 89.786.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 191.765.400,00 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 191.765.400,00 1 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 4.935.000,00 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 4.935.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 2Laporan 80.400.000,00 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2Laporan 80.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5Laporan 106.430.400,00 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5Laporan 106.430.400,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.980.000,00 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.980.000,00 1 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2Unit 52.980.000,00 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2Unit 52.980.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 0,00 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 175.020.000,00 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 285.316.950,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 175.020.000,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 285.316.950,00 1 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran 4Dokumen 103.650.000,00 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 4Dokumen 77.850.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4Laporan 71.370.000,00 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 4Laporan 207.466.950,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN 227.255.600,00 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN 234.343.200,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan 227.255.600,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan 234.343.200,00 1 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 5Layanan 113.454.000,00 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 5Layanan 62.640.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang 5Paket 113.801.600,00 2.12.03.2.01.0005 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia 5Paket 171.703.200,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 151.060.000,00 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 278.515.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 240 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 151.060.000,00 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 278.515.000,00 1 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 4Dokumen 151.060.000,00 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 4Dokumen 278.515.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 14.412.709.384,00 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 13.843.206.610,00 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.810.596.384,00 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.062.020.360,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 87.563.000,00 2.13.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.475.000,00 1 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2Dokumen 73.063.000,00 2.13.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2Dokumen 30.975.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1Laporan 14.500.000,00 2.13.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 14.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.889.185.284,00 2.13.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.349.890.260,00 1 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35Orang/bul an 5.276.757.284,00 2.13.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35Orang/bul an 4.737.462.260,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1Dokumen 1.612.428.000,00 2.13.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1Dokumen 1.612.428.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 182.482.600,00 2.13.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 182.482.600,00 1 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 32.000.000,00 2.13.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 32.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 99Orang 150.482.600,00 2.13.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 99Orang 150.482.600,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 923.716.000,00 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 756.523.000,00 1 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 145.000.000,00 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 145.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 35.500.000,00 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 35.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 3 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4Laporan 743.216.000,00 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4Laporan 576.023.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 870.000.000,00 2.13.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 870.000.000,00 1 2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3Unit 0,00 2.13.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 241 2 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2Unit 870.000.000,00 2.13.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1Unit 870.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 566.369.500,00 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 566.369.500,00 1 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 10.250.000,00 2.13.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 10.250.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 1Laporan 148.400.000,00 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1Laporan 148.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 3 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1Laporan 407.719.500,00 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1Laporan 407.719.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291.280.000,00 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 291.280.000,00 1 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6Unit 152.170.000,00 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 6Unit 152.170.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2 2.13.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 6Unit 139.110.000,00 2.13.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 6Unit 139.110.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 1.135.757.000,00 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 710.664.000,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 1.135.757.000,00 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 710.664.000,00 1 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 6Dokumen 109.020.000,00 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 9Dokumen 109.020.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3Dokumen 70.370.000,00 2.13.04.2.01.0004 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 3Dokumen 70.370.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 3 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala 1Laporan 386.484.000,00 2.13.04.2.01.0009 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 1Laporan 386.484.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 4 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 7Dokumen 569.883.000,00 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 7Dokumen 144.790.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.946.000.000,00 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 3.708.532.250,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah 2.946.000.000,00 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah 3.708.532.250,00 1 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 5Unit 2.946.000.000,00 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 6Unit 2.946.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 242 2 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan 0Dokumen 0,00 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 1Dokumen 762.532.250,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT 0,00 2.13.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT 0,00 2.13.07.4.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 0,00 2.13.07.4.01 Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa 0,00 1 2.13.07.4.01.0003 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan 0Dokumen 0,00 2.13.07.4.01.0003 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.07.4.03 Pengembangan Ekonomi Kampung Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota 0,00 2.13.07.4.03 Pengembangan Ekonomi Kampung Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota 0,00 1 2.13.07.4.03.0001 Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan embiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk 0Kampung dan perkampung an 0,00 2.13.07.4.03.0001 Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan embiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan 84Kampung dan perkampung an 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.08 PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN 520.356.000,00 2.13.08 PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN 361.990.000,00 2.13.08.4.01 Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan 520.356.000,00 2.13.08.4.01 Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan 361.990.000,00 1 2.13.08.4.01.0001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa 84Lembaga Kemasyarak atan 520.356.000,00 2.13.08.4.01.0001 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa 84Lembaga Kemasyarak atan 361.990.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 2.901.633.700,00 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA 2.801.776.700,00 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 220.922.000,00 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 151.690.000,00 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 220.922.000,00 2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 151.690.000,00 1 2.14.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2000Data 161.100.000,00 2.14.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 2000Data 134.900.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 2.14.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1Dokumen 59.822.000,00 2.14.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1Dokumen 16.790.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 2.14.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 1 2.14.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3Dokumen 0,00 2.14.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 1 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2Unit 0,00 2.14.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 398.573.000,00 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 367.948.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 243 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 54.317.000,00 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 54.317.000,00 1 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1Dokumen 0,00 2.14.02.2.01.0002 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 2Satuan Pendidikan 0,00 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal 2Satuan Pendidikan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat 1Kegiatan 54.317.000,00 2.14.02.2.01.0016 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan 1Kegiatan 54.317.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 344.256.000,00 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 313.631.000,00 1 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data 0Laporan 344.256.000,00 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 0Laporan 313.631.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.483.627.700,00 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.483.627.700,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 597.156.000,00 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 597.156.000,00 1 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 200Unit 159.964.000,00 2.14.03.2.01.0009 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 200Unit 159.964.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 178Laporan 437.192.000,00 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) 178Laporan 437.192.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 731.000.000,00 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 731.000.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 244 1 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P 170Laporan 731.000.000,00 2.14.03.2.02.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/P 170Laporan 731.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah 100.974.000,00 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah 100.974.000,00 1 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 170Laporan 32.558.000,00 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 170Laporan 32.558.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 135Orang 68.416.000,00 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 135Orang 68.416.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 7Unit 0,00 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 7Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 11Orang 0,00 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 11Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 54.497.700,00 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 54.497.700,00 1 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 1Laporan 43.560.000,00 2.14.03.2.04.0004 Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB 1Laporan 43.560.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Jumlah DASHAT di Kampung KB 2Unit 10.937.700,00 2.14.03.2.04.0005 Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Jumlah DASHAT di Kampung KB 2Unit 10.937.700,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 798.511.000,00 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 798.511.000,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 130.000.000,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan 130.000.000,00 1 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia 10Unit 130.000.000,00 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang 10Unit 130.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 245 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan 668.511.000,00 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 668.511.000,00 1 2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pembe 2000Organi sasi 380.511.000,00 2.14.04.2.02.0001 Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pembe 2000Organis asi 380.511.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 2200laporan 288.000.000,00 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan 2200laporan 288.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 34.579.159.973,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 36.767.263.375,70 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.842.691.031,00 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.713.847.633,70 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 73.477.600,00 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.725.600,00 1 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1Dokumen 59.347.600,00 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1Dokumen 27.695.600,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1Dokumen 14.130.000,00 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1Dokumen 14.130.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 3 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 0Laporan 0,00 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 13.900.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.658.873.046,00 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.759.603.648,70 1 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26Orang/bul an 2.735.731.046,00 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26Orang/bul an 2.836.461.648,70 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3Dokumen 894.882.000,00 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3Dokumen 894.882.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 3 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 14.130.000,00 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 14.130.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 246 4 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1Laporan 14.130.000,00 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1Laporan 14.130.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 264.894.000,00 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 167.646.000,00 1 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2Paket 93.400.000,00 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2Paket 93.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5Orang 171.494.000,00 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5Orang 74.246.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.249.706.385,00 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 803.843.385,00 1 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Paket 317.393.385,00 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Paket 317.393.385,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Perhubungan 2 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 50.000.000,00 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 50.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 3 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2Laporan 882.313.000,00 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2Laporan 436.450.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 90.450.000,00 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 421.739.000,00 1 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2Laporan 4.200.000,00 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2Laporan 4.200.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1Laporan 86.250.000,00 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1Laporan 86.250.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 3 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0Laporan 0,00 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 331.289.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 505.290.000,00 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 505.290.000,00 1 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22Unit 477.150.000,00 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22Unit 477.150.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3Unit 28.140.000,00 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3Unit 28.140.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.769.251.230,00 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 3.091.333.230,00 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.344.261.230,00 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2.723.061.230,00 1 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang 30Unit 1.195.261.230,00 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 30Unit 2.574.061.230,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 2Unit 149.000.000,00 2.15.02.2.02.0003 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara 2Unit 149.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 247 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 121.990.000,00 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 65.272.000,00 1 2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang 5Orang 121.990.000,00 2.15.02.2.03.0010 Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. 5Orang 65.272.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 129.000.000,00 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 129.000.000,00 1 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) 1Laporan 129.000.000,00 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1Laporan 129.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 174.000.000,00 2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 174.000.000,00 1 2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1Dokumen 174.000.000,00 2.15.02.2.11.0003 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1Dokumen 174.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 26.967.217.712,00 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 26.919.499.712,00 2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 361.500.000,00 2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 361.500.000,00 1 2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 7Laporan 361.500.000,00 2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 7Laporan 361.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2.15.03.2.10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0,00 2.15.03.2.10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0,00 1 2.15.03.2.10.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan 1Dokumen 0,00 2.15.03.2.10.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan 26.483.727.712,00 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 26.483.727.712,00 1 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun 1Unit 26.483.727.712,00 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun 2Unit 26.483.727.712,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 248 2 2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 7Laporan 0,00 2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 7Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 121.990.000,00 2.15.03.2.13 Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau 74.272.000,00 1 2.15.03.2.13.0008 Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan 5Orang 121.990.000,00 2.15.03.2.13.0008 Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 5Orang 74.272.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan 2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 0,00 2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN 1.042.582.800,00 2.15.04.4.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi 0,00 2.15.04.4.02 Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi 1.042.582.800,00 1 2.15.04.4.02.0008 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia 1Unit 0,00 2.15.04.4.02.0008 Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia 1Unit 1.042.582.800,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Perhubungan 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN 7.903.992.024,00 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN 7.506.283.271,00 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.093.524.024,00 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.844.960.271,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 104.095.000,00 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 52.518.000,00 1 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 80.435.000,00 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 28.858.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1Laporan 10.620.000,00 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 10.620.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1Laporan 13.040.000,00 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1Laporan 13.040.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.638.810.924,00 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.659.209.171,00 1 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32Orang/bul an 3.152.173.924,00 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32Orang/bul an 3.172.572.171,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 466.137.000,00 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 466.137.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 10.500.000,00 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 10.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 249 4 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1Laporan 10.000.000,00 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1Laporan 10.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 5 2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 1Dokumen 0,00 2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 1 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2Paket 0,00 2.16.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 629.282.000,00 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 411.897.000,00 1 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 0Paket 0,00 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10000Paket 117.600.000,00 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10000Paket 117.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4Paket 30.000.000,00 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 4Paket 30.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 4 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20Laporan 481.682.000,00 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20Laporan 264.297.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 131.437.000,00 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 131.437.000,00 1 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11Unit 131.437.000,00 2.16.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11Unit 131.437.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 364.687.800,00 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 364.687.800,00 1 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 566Laporan 4.800.000,00 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 566Laporan 4.800.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12Laporan 199.900.000,00 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12Laporan 199.900.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12Laporan 159.987.800,00 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12Laporan 159.987.800,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.211.300,00 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.211.300,00 1 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11Unit 140.310.000,00 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 11Unit 140.310.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28Unit 84.901.300,00 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 28Unit 84.901.300,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 3 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0Unit 0,00 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 367.834.000,00 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI 323.994.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 250 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 367.834.000,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 323.994.000,00 1 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 126Orang 367.834.000,00 2.16.02.2.01.0024 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan 126Orang 323.994.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.442.634.000,00 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 2.337.329.000,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.442.634.000,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah 2.337.329.000,00 1 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 11Aplikasi 684.569.000,00 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 11Aplikasi 602.014.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 36Perangkat Daerah 1.758.065.000,00 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 36Perangkat Daerah 1.735.315.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7.948.097.214,50 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7.742.165.166,50 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.454.661.194,00 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.255.208.346,00 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.183.000,00 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.301.000,00 1 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1Dokumen 64.882.000,00 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1Dokumen 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1Dokumen 9.165.000,00 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1Dokumen 9.165.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1Dokumen 1.880.000,00 2.17.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1Dokumen 1.880.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 4 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1Dokumen 1.210.000,00 2.17.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1Dokumen 1.210.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 5 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 0Laporan 6.046.000,00 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0Laporan 6.046.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.421.101.744,00 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.200.530.896,00 1 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34Orang/bul an 4.243.728.244,00 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34Orang/bul an 4.023.157.396,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 251 2 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0Dokumen 1.165.098.500,00 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0Dokumen 1.165.098.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0Laporan 6.530.000,00 2.17.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0Laporan 6.530.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 4 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 0Laporan 5.745.000,00 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 0Laporan 5.745.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 1 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 2.17.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5Orang 0,00 2.17.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 41.770.000,00 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 127.770.000,00 1 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0Dokumen 37.500.000,00 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 0Dokumen 37.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12Laporan 0,00 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12Laporan 86.000.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3 2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2Dokumen 4.270.000,00 2.17.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 2Dokumen 4.270.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 560.686.450,00 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 560.686.450,00 1 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2Laporan 3.600.000,00 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2Laporan 3.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 6Laporan 231.600.000,00 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6Laporan 231.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3 2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0Laporan 140.423.950,00 2.17.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0Laporan 140.423.950,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 4 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0Laporan 185.062.500,00 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0Laporan 185.062.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 347.920.000,00 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 347.920.000,00 1 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0Unit 320.860.000,00 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0Unit 320.860.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 252 2 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0Unit 27.060.000,00 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0Unit 27.060.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 52.096.800,00 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 38.617.600,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah 52.096.800,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah 38.617.600,00 1 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 9Unit Usaha 52.096.800,00 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 9Unit Usaha 38.617.600,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0,00 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 0,00 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian 9Unit Usaha 0,00 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 9Unit Usaha 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 9Unit Usaha 0,00 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 9Unit Usaha 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0,00 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 6Orang 0,00 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 6Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0,00 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 215.000.000,00 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 215.000.000,00 1 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 0Unit Usaha 0,00 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 86Unit Usaha 215.000.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 9Unit Usaha 0,00 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 9Unit Usaha 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 427.500.000,00 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 219.500.000,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para 427.500.000,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku 219.500.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 253 1 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 420Unit Usaha 212.250.000,00 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 420Unit Usaha 110.250.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap 420Unit Usaha 215.250.000,00 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 420Unit Usaha 109.250.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 0Orang 0,00 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 0Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.013.839.220,50 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.013.839.220,50 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.013.839.220,50 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 1.013.839.220,50 1 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan 264Unit Usaha 1.013.839.220,50 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 264Unit Usaha 1.013.839.220,50 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 7.134.915.709,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 7.359.422.298,00 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.857.051.109,00 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.612.140.698,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.517.000,00 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.620.000,00 1 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0Dokumen 79.517.000,00 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0Dokumen 28.620.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.192.853.069,00 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.565.112.658,00 1 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37Orang/bul an 3.360.713.069,00 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37Orang/bul an 3.729.817.658,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8Dokumen 832.140.000,00 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8Dokumen 832.140.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 3 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0Laporan 0,00 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5Laporan 3.155.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 11.786.000,00 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 6.086.000,00 1 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1Laporan 11.786.000,00 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1Laporan 6.086.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.000.000,00 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.000.000,00 1 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50Paket 47.000.000,00 2.18.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 50Paket 47.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0Orang 0,00 2.18.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 254 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 417.624.480,00 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 510.660.480,00 1 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 0Paket 0,00 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2Paket 80.400.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4Paket 10.799.980,00 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4Paket 10.799.980,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 3 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1Paket 8.605.000,00 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1Paket 8.605.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 4 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0Paket 0,00 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 159.600.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 5 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 51.404.500,00 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 51.404.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 6 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10Laporan 346.815.000,00 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10Laporan 199.851.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 108.270.560,00 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 108.270.560,00 1 2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0Unit 0,00 2.18.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 6Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0Unit 0,00 2.18.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 3 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10Unit 108.270.560,00 2.18.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 10Unit 108.270.560,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 0,00 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 188.001.000,00 1 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0Laporan 0,00 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2Laporan 6.300.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0Laporan 0,00 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2Laporan 181.701.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158.390.000,00 1 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0Unit 0,00 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2Unit 40.000.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0Unit 0,00 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6Unit 65.610.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 3 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0Unit 0,00 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15Unit 11.350.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 4 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0Unit 0,00 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 41.430.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 255 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 159.080.000,00 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 109.500.000,00 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 159.080.000,00 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 109.500.000,00 1 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1Dokumen 47.300.000,00 2.18.02.2.02.0001 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1Dokumen 47.300.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi 1Daerah 0,00 2.18.02.2.02.0003 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional) Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi 1Daerah 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 3 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1Dokumen 111.780.000,00 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1Dokumen 62.200.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 221.846.000,00 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 125.762.000,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 221.846.000,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 125.762.000,00 1 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1Dokumen 221.846.000,00 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1Dokumen 125.762.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.533.381.600,00 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.311.967.600,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 1.533.381.600,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 1.311.967.600,00 1 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi 1500Pelaku Usaha 1.155.303.200,00 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1500Pelaku Usaha 1.035.510.200,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara 10Pelaku Usaha 368.866.400,00 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 10Pelaku Usaha 267.245.400,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 3 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 1500Kegiata n Usaha 9.212.000,00 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 1500Kegiata n Usaha 9.212.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 363.557.000,00 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 200.052.000,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 363.557.000,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 200.052.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 256 1 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan 100Kegiatan Usaha 363.557.000,00 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 100Kegiatan Usaha 200.052.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0,00 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0,00 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 10Dokumen 0,00 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 10Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN 7.831.921.240,00 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN 7.311.966.240,00 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.161.337.000,00 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 798.781.000,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 622.057.000,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 259.501.000,00 1 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1Kegiatan 75.587.000,00 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1Kegiatan 75.587.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 200Orang 321.586.000,00 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 200Orang 23.100.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan 154Orang 224.884.000,00 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 154Orang 160.814.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 539.280.000,00 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 539.280.000,00 1 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 3Organisasi 539.280.000,00 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 3Organisasi 539.280.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 6.314.340.490,00 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 6.156.941.490,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 974.071.000,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 974.071.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 257 1 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan 1Dokumen 974.071.000,00 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1Dokumen 974.071.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 1.570.861.490,00 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah 1.570.861.490,00 1 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1Kegiatan 1.570.861.490,00 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1Kegiatan 1.570.861.490,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 375.068.000,00 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 217.669.000,00 1 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di 700Dokume n 375.068.000,00 2.19.03.2.03.0010 pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota 700Dokume n 217.669.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 3.350.000.000,00 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 3.350.000.000,00 1 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 3Dokumen 3.350.000.000,00 2.19.03.2.04.0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota 3Dokumen 3.350.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 44.340.000,00 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 44.340.000,00 1 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1Lembaga 44.340.000,00 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 1Lembaga 44.340.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 356.243.750,00 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 356.243.750,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 356.243.750,00 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 356.243.750,00 1 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1Laporan 356.243.750,00 2.19.04.2.01.0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1Laporan 356.243.750,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 185.928.000,00 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 141.394.000,00 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 185.928.000,00 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 141.394.000,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 185.928.000,00 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 141.394.000,00 1 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 100Persenta se 185.928.000,00 2.20.02.2.01.0009 Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu 100Persenta se 141.394.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 380.510.000,00 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 297.486.000,00 2.21.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 380.510.000,00 2.21.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 297.486.000,00 2.21.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 380.510.000,00 2.21.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 297.486.000,00 1 2.21.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 120Orang 380.510.000,00 2.21.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 120Orang 297.486.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 6.703.337.881,00 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 7.439.311.701,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 258 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.286.716.828,00 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.424.905.305,00 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 511.596.000,00 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 252.518.000,00 1 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2Dokumen 331.842.000,00 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2Dokumen 37.342.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1Dokumen 12.014.000,00 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1Dokumen 12.014.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1Dokumen 15.782.000,00 2.22.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1Dokumen 15.782.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 4 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 3Laporan 114.074.000,00 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3Laporan 149.496.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 5 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10Laporan 37.884.000,00 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10Laporan 37.884.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.885.030.508,00 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.584.019.985,00 1 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32Orang/bul an 3.077.486.508,00 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32Orang/bul an 2.785.595.985,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2 2.22.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 798.744.000,00 2.22.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 789.624.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 4.200.000,00 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 4.200.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 4 2.22.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen 4.600.000,00 2.22.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen 4.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 1 2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 2.22.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.040.640.320,00 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 738.917.320,00 1 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1Paket 3.483.320,00 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1Paket 3.483.320,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6Paket 0,00 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3Paket 20.500.000,00 2.22.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 3Paket 20.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 259 4 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 299.640.000,00 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 299.640.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 5 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2Paket 78.500.000,00 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2Paket 78.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 6 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12Laporan 638.517.000,00 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12Laporan 336.794.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 1 2.22.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 30Unit 0,00 2.22.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 30Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 301.751.000,00 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 301.751.000,00 1 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 9.000.000,00 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 9.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 6Laporan 170.400.000,00 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6Laporan 170.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 3Laporan 122.351.000,00 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 122.351.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 547.699.000,00 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 547.699.000,00 1 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1Unit 45.100.000,00 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1Unit 45.100.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16Unit 182.600.000,00 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16Unit 182.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 194.166.000,00 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 194.166.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 4 2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 45.493.000,00 2.22.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 45.493.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 5 2.22.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3Unit 80.340.000,00 2.22.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3Unit 80.340.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 416.621.053,00 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.014.406.396,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 73.587.653,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 260 1 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 1Objek 73.587.653,00 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 1Objek 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 343.033.400,00 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 277.889.400,00 1 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 2Objek 343.033.400,00 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 2Objek 277.889.400,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 0,00 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.736.516.996,00 1 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 13Objek 0,00 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 13Objek 1.736.516.996,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 2Unit 0,00 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 2Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0,00 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 0,00 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 2Dokumen 0,00 2.22.04.2.01.0003 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat 2Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR 0,00 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR 0,00 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 0,00 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 0,00 1 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 2Objek 0,00 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 2Objek 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 0,00 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 0,00 1 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 2Objek 0,00 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 2Objek 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5.200.344.813,58 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 5.199.921.126,30 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.101.075.513,58 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.011.158.097,30 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.977.100,00 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.945.100,00 1 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 59.802.600,00 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 16.770.600,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3Laporan 8.174.500,00 2.23.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3Laporan 8.174.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.225.107.288,58 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.165.414.872,30 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 261 1 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0Orang/bula n 3.912.939.288,58 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0Orang/bula n 3.853.246.872,30 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 312.168.000,00 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 312.168.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 2.23.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 1 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 2.23.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 344.280.500,00 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 357.087.500,00 1 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2Paket 82.280.500,00 2.23.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2Paket 152.104.500,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 0,00 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 13.640.000,00 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 13.640.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8Laporan 248.360.000,00 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8Laporan 191.343.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 1 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25Unit 0,00 2.23.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8Unit 0,00 2.23.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 236.610.625,00 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 236.610.625,00 1 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 0,00 2.23.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 3Laporan 161.400.000,00 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3Laporan 161.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3Laporan 75.210.625,00 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 75.210.625,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 227.100.000,00 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 227.100.000,00 1 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2Unit 0,00 2.23.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4Unit 227.100.000,00 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4Unit 227.100.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 262 3 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1Unit 0,00 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 99.269.300,00 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 188.763.029,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah 80.153.100,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah 175.156.829,00 1 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 15Perpustak aan 0,00 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 15Perpustak aan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 15Perpustak aan 80.153.100,00 2.23.02.2.01.0011 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai 15Perpustak aan 175.156.829,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15Orang 0,00 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 4 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1000Eksem plar 0,00 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 1000Eksem plar 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 5 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1Perpustaka an 0,00 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1Perpustaka an 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19.116.200,00 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 13.606.200,00 1 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 0Perpustaka an 0,00 2.23.02.2.02.0007 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 0Perpustaka an 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 30Orang 0,00 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 30Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 20Lokus 19.116.200,00 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 20Lokus 13.606.200,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 95.670.000,00 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 81.336.000,00 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 95.670.000,00 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 81.336.000,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 21.090.000,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 200Berkas 0,00 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan 200Berkas 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 263 2 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 3Laporan 21.090.000,00 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 3Laporan 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3 2.24.02.2.01.0009 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan 2Laporan 0,00 2.24.02.2.01.0009 Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan 2Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 0,00 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 48.936.000,00 1 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 10Arsip 0,00 2.24.02.2.02.0004 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 10Arsip 48.936.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 74.580.000,00 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 32.400.000,00 1 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 500Penggun a 74.580.000,00 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 500Penggun a 32.400.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0,00 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 0,00 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 0,00 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 0,00 1 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 200Berkas 0,00 2.24.03.2.01.0003 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 200Berkas 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN 16.033.700.926,02 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN 14.521.972.054,02 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.363.661.926,00 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.717.055.054,00 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 430.717.710,00 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 290.794.710,00 1 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 324.771.600,00 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 250.515.600,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 2 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1Laporan 105.946.110,00 3.25.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 40.279.110,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.334.108.528,00 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.399.167.656,00 1 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50Orang/bul an 4.916.799.528,00 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50Orang/bul an 4.981.858.656,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 2 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 2.417.309.000,00 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 2.417.309.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 463.124.000,00 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 137.216.000,00 1 3.25.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0Unit 0,00 3.25.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 0Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 264 2 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 117.500.000,00 3.25.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 117.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Perikanan 3 3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi 50Dokumen 19.716.000,00 3.25.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 50Dokumen 19.716.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 4 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 13Orang 325.908.000,00 3.25.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 13Orang 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.779.493.688,00 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.533.658.688,00 1 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1Paket 99.452.200,00 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1Paket 99.452.200,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 2 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5Paket 270.372.488,00 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5Paket 270.372.488,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12Paket 45.412.000,00 3.25.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 12Paket 45.412.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 4 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 488.292.000,00 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 518.192.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 5 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3Paket 26.200.000,00 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3Paket 26.200.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 6 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85Laporan 849.765.000,00 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 85Laporan 574.030.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.950.000,00 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.950.000,00 1 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5Unit 50.950.000,00 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5Unit 50.950.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Perikanan 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 761.278.000,00 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 761.278.000,00 1 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 4.800.000,00 3.25.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 4.800.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 2 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 2Laporan 403.900.000,00 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2Laporan 403.900.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3 3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0Laporan 0,00 3.25.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 4 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5Laporan 352.578.000,00 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5Laporan 352.578.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 543.990.000,00 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 543.990.000,00 1 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 43Unit 214.450.000,00 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 43Unit 214.450.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 265 2 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5Unit 144.560.000,00 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5Unit 144.560.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3 3.25.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5Unit 184.980.000,00 3.25.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5Unit 184.980.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.836.092.000,00 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.287.012.000,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) 1.680.920.000,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) 1.142.220.000,00 1 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 9Dokumen 79.920.000,00 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 9Dokumen 41.220.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 2 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 1Unit 500.000.000,00 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 1Unit 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 385Unit 1.101.000.000,00 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 385Unit 1.101.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 85.176.000,00 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 74.796.000,00 1 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 30Orang 35.190.000,00 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 30Orang 29.880.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Perikanan 2 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 10Kelompok 49.986.000,00 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 10Kelompok 44.916.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.03.4.10 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah 69.996.000,00 3.25.03.4.10 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah 69.996.000,00 1 3.25.03.4.10.0002 Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 3Dokumen 69.996.000,00 3.25.03.4.10.0002 Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 3Dokumen 69.996.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.353.407.000,02 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.335.387.000,02 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 232.640.000,00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 221.400.000,00 1 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 15Kelompok 74.490.000,00 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 15Kelompok 74.490.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 2 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 15Kelompok 59.750.000,00 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 15Kelompok 59.750.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 266 3 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 15Kelompok 0,00 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 15Kelompok 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 4 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 20Kelompok 98.400.000,00 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 20Kelompok 87.160.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.120.767.000,02 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.113.987.000,02 1 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1Dokumen 72.450.000,00 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1Dokumen 65.670.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 2 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6Unit 608.371.580,00 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6Unit 608.371.580,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1Dokumen 76.950.000,00 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 1Dokumen 76.950.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 4 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4Unit 299.065.420,02 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 4Unit 299.065.420,02 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 5 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 20Unit 63.930.000,00 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 20Unit 63.930.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 144.380.000,00 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 34.760.000,00 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 144.380.000,00 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam 34.760.000,00 1 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 70Pelaku Usaha 50.100.000,00 3.25.05.2.01.0006 Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota 70Pelaku Usaha 34.760.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 2 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan 18Pelaku Usaha 0,00 3.25.05.2.01.0007 Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota 18Pelaku Usaha 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3 3.25.05.2.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk 4Orang 94.280.000,00 3.25.05.2.01.0009 Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk 4Orang 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 1.336.160.000,00 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL 1.147.758.000,00 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 179.304.000,00 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 163.784.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 267 1 3.25.06.2.01.0003 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil 50Rekomen dasi 104.304.000,00 3.25.06.2.01.0003 Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 50Rekomen dasi 96.024.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 2 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1Dokumen 75.000.000,00 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 1Dokumen 67.760.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 90.000.000,00 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 90.000.000,00 1 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil 0Unit Usaha 90.000.000,00 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 0Unit Usaha 90.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) 259.963.000,00 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) 87.081.000,00 1 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 46Pelaku Usaha 259.963.000,00 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi 46Pelaku Usaha 87.081.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.06.4.04 Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil 79.998.000,00 3.25.06.4.04 Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil 79.998.000,00 1 3.25.06.4.04.0001 Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan 0Unit Usaha 79.998.000,00 3.25.06.4.04.0001 Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil 0Unit Usaha 79.998.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.25.06.4.07 Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan 726.895.000,00 3.25.06.4.07 Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan 726.895.000,00 1 3.25.06.4.07.0001 Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya 17unit 726.895.000,00 3.25.06.4.07.0001 Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya 17unit 726.895.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perikanan 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 5.218.564.000,00 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 4.863.021.653,00 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 5.130.384.000,00 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI 4.773.971.653,00 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 430.384.000,00 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 423.971.653,00 1 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2Dokumen 430.384.000,00 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2Dokumen 423.971.653,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 268 2 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 22Unit 0,00 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 22Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2Laporan 0,00 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 2Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4.700.000.000,00 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 4.350.000.000,00 1 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 2Lokasi 4.700.000.000,00 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 2Lokasi 4.350.000.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata 1Laporan 0,00 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 88.180.000,00 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 89.050.000,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 88.180.000,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 89.050.000,00 1 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 2Dokumen 0,00 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 2Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 8Kegiatan 88.180.000,00 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2Kegiatan 89.050.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 4Promosi 0,00 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 4Promosi 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0,00 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 0,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 0,00 1 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 100Orang 0,00 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 100Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 65Orang 0,00 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata 65Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 17.646.804.447,54 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 16.313.097.048,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 269 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.110.643.950,54 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.035.633.551,00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117.450.300,00 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 68.208.300,00 1 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1Dokumen 77.127.100,00 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1Dokumen 34.095.100,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1Dokumen 19.700.100,00 3.27.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1Dokumen 16.595.100,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1Laporan 20.623.100,00 3.27.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 17.518.100,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.832.948.345,54 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.184.104.946,00 1 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 86Orang/bul an 8.790.668.345,54 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 86Orang/bul an 8.141.824.946,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 2.042.280.000,00 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 2.042.280.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen 0,00 3.27.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 3.27.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 0,00 1 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada 1Laporan 0,00 3.27.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 178.000.000,00 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 178.000.000,00 1 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3Paket 178.000.000,00 3.27.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 3Paket 178.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 3.27.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50Orang 0,00 3.27.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.092.446.405,00 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 715.521.405,00 1 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1Paket 13.650.500,00 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1Paket 13.650.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Paket 156.583.105,00 3.27.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Paket 156.583.105,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1Paket 21.703.800,00 3.27.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1Paket 21.703.800,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 4 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3Paket 94.013.000,00 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3Paket 94.013.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 270 5 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3Paket 73.417.000,00 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3Paket 73.417.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 6 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1Dokumen 0,00 3.27.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 7 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25Laporan 733.079.000,00 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25Laporan 356.154.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 487.522.400,00 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 487.522.400,00 1 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 18.000.000,00 3.27.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 18.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 3Laporan 254.220.000,00 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3Laporan 254.220.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 12Laporan 215.302.400,00 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12Laporan 215.302.400,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 402.276.500,00 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 402.276.500,00 1 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40Unit 304.300.000,00 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40Unit 304.300.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 22Unit 64.253.000,00 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 22Unit 64.253.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 12Unit 33.723.500,00 3.27.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12Unit 33.723.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 725.737.000,00 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA 725.737.000,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 725.737.000,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 725.737.000,00 1 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 12Laporan 461.490.000,00 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 12Laporan 461.490.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1Laporan 60.000.000,00 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1Laporan 60.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk 1Ton 204.247.000,00 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 1Ton 204.247.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah 0,00 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah 0,00 1 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 1Laporan 0,00 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.922.252.498,00 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.940.408.498,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 271 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.946.563.000,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 1.964.719.000,00 1 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 58Ha 1.879.975.000,00 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 58Ha 1.898.131.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang 1Dokumen 66.588.000,00 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 1Dokumen 66.588.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 975.689.498,00 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 975.689.498,00 1 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 3Unit 975.689.498,00 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 3Unit 975.689.498,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 422.301.999,00 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT 422.301.999,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 87.900.000,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 87.900.000,00 1 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1Laporan 87.900.000,00 3.27.04.2.01.0008 Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota 1Laporan 87.900.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 17.100.000,00 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota 17.100.000,00 1 3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 2Laporan 17.100.000,00 3.27.04.2.02.0006 Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM 2Laporan 17.100.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah 231.621.999,00 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah 231.621.999,00 1 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 2Laporan 231.621.999,00 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 2Laporan 231.621.999,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 85.680.000,00 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 85.680.000,00 1 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1Laporan 85.680.000,00 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 1Laporan 85.680.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 465.869.000,00 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 189.016.000,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 465.869.000,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 189.016.000,00 1 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5Unit 108.610.000,00 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 5Unit 129.556.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 5Unit 59.460.000,00 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 5Unit 59.460.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 272 3 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 5Unit 297.799.000,00 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 5Unit 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.632.766.000,00 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 2.263.433.000,00 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.881.000.000,00 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.804.900.000,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.729.000.000,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.729.000.000,00 1 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 200Unit 0,00 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 200Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1Unit 1.729.000.000,00 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1Unit 1.729.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah 152.000.000,00 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah 75.900.000,00 1 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 6Dokumen 152.000.000,00 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 6Dokumen 75.900.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 132.000.000,00 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 83.000.000,00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 132.000.000,00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 83.000.000,00 1 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 2Laporan 132.000.000,00 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 2Laporan 83.000.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) 1Laporan 0,00 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0,00 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0,00 1 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 0Pelaku Usaha 0,00 3.30.05.2.01.0004 Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan 0Pelaku Usaha 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 619.766.000,00 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 375.533.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 619.766.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 375.533.000,00 1 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera 259Unit 619.766.000,00 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 259Unit 375.533.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 273 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0,00 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 0,00 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 0,00 1 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 40UMKM 0,00 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 40UMKM 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 40UMKM 0,00 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi 40UMKM 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 760.406.580,00 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 490.720.580,00 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0,00 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 0,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 0,00 1 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 5Dokumen 0,00 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 5Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.31.02.4.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 0,00 3.31.02.4.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi 0,00 1 3.31.02.4.01.0008 Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang 40Unit 0,00 3.31.02.4.01.0008 Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan 40Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 185.981.000,00 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 81.935.000,00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 185.981.000,00 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 81.935.000,00 1 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan 1Dokumen 185.981.000,00 3.31.03.2.01.0004 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, 1Dokumen 81.935.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 574.425.580,00 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 408.785.580,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 574.425.580,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 408.785.580,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 274 1 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1Dokumen 123.105.580,00 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1Dokumen 123.105.580,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1Dokumen 163.720.000,00 3.31.04.2.01.0002 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 1Dokumen 128.480.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke 1Dokumen 287.600.000,00 3.31.04.2.01.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas 1Dokumen 157.200.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 87.965.038.325,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 78.844.599.537,00 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 58.481.075.245,00 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.593.365.457,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 672.093.800,00 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 672.093.800,00 1 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 177.214.900,00 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 177.214.900,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 2 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2Dokumen 76.440.200,00 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2Dokumen 76.440.200,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 3 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 4Laporan 205.806.700,00 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4Laporan 205.806.700,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1Laporan 212.632.000,00 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1Laporan 212.632.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.255.950.932,00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.816.665.144,00 1 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0Orang/bula n 12.929.477.932,00 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0Orang/bula n 12.490.192.144,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 2 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1Dokumen 11.267.568.000,00 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1Dokumen 11.267.568.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 3 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 2Dokumen 58.905.000,00 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2Dokumen 58.905.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.658.697.800,00 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.352.969.800,00 1 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 595Orang 1.997.421.000,00 4.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 595Orang 1.019.173.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 275 2 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50Orang 661.276.800,00 4.01.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 50Orang 333.796.800,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 14.540.465.458,00 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 12.263.677.458,00 1 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1Paket 170.032.000,00 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1Paket 170.032.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 2 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket 1.631.930.483,00 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket 1.631.930.483,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 3 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1Paket 512.818.875,00 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1Paket 512.818.875,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 2.501.559.600,00 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 2.501.559.600,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 5 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 454.600.000,00 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 454.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 6 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2Laporan 819.256.000,00 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2Laporan 819.256.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 7 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4Laporan 8.450.268.500,00 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4Laporan 6.173.480.500,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 728.215.000,00 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 728.215.000,00 1 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1Unit 728.215.000,00 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1Unit 728.215.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 4.111.022.000,00 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 4.221.994.000,00 1 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0Laporan 0,00 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 110.972.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat Daerah 2 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3Laporan 1.606.720.000,00 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3Laporan 1.606.720.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 3 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2Laporan 2.504.302.000,00 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2Laporan 2.504.302.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.995.791.000,00 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.995.791.000,00 1 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 59Unit 866.260.000,00 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 59Unit 866.260.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 2 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34Unit 351.720.000,00 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 34Unit 351.720.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat Daerah 3 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4Unit 727.511.000,00 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4Unit 727.511.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 276 4 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 50Unit 50.300.000,00 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 50Unit 50.300.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 627.766.255,00 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 686.266.255,00 1 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0Orang/Bula n 203.916.255,00 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0Orang/Bula n 262.416.255,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 2 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2Paket 23.850.000,00 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2Paket 23.850.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 3 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil 2Orang 100.000.000,00 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2Orang 100.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala 0Orang/Bula n 300.000.000,00 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0Orang/Bula n 300.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.751.064.000,00 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.751.064.000,00 1 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 6Paket 980.133.000,00 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 6Paket 980.133.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 2 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 6Paket 980.133.000,00 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang JDuismeldaihakPaanket 6Paket 980.133.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 3 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1Paket 790.798.000,00 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1Paket 790.798.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 798.683.900,00 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 688.399.900,00 1 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3Dokumen 189.284.900,00 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 3Dokumen 122.650.900,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 2 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1Laporan 249.995.000,00 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1Laporan 206.345.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 3 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1Dokumen 28.810.000,00 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1Dokumen 28.810.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 1Dokumen 330.594.000,00 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 1Dokumen 330.594.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 5.341.325.100,00 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 4.416.229.100,00 1 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12Laporan 2.524.929.100,00 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12Laporan 2.009.509.100,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat Daerah 2 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12Laporan 2.354.396.000,00 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 12Laporan 1.944.720.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat Daerah 3 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12Laporan 462.000.000,00 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan 12Laporan 462.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 26.221.437.480,00 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 22.508.086.480,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 277 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.734.482.000,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.064.389.000,00 1 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4Dokumen 976.119.000,00 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 4Dokumen 414.670.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat Daerah 2 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 3Dokumen 758.363.000,00 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 3Dokumen 649.719.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 22.588.992.000,00 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 19.743.893.000,00 1 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1Dokumen 21.280.000.000,00 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1Dokumen 19.140.000.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 2 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 1Dokumen 803.000.000,00 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Mas 1Dokumen 397.901.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 3 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1Dokumen 505.992.000,00 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas 1Dokumen 205.992.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.693.649.480,00 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 1.588.454.480,00 1 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 180Dokume n 985.792.480,00 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 180Dokume n 985.792.480,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat Daerah 2 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 5Kasus 500.345.000,00 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 5Kasus 395.150.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 3 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang 180Dokume n 207.512.000,00 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 180Dokume n 207.512.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama 204.314.000,00 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama 111.350.000,00 1 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1Dokumen 204.314.000,00 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1Dokumen 111.350.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 3.262.525.600,00 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.743.147.600,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 763.450.000,00 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 391.462.000,00 1 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1Laporan 348.944.000,00 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1Laporan 240.300.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 2 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1Dokumen 119.250.000,00 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 1Dokumen 42.850.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 3 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 4Dokumen 295.256.000,00 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 4Dokumen 108.312.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 382.623.600,00 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 382.623.600,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 278 1 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 0Dokumen 0,00 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah 0Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 2 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1Laporan 132.626.800,00 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 1Laporan 132.626.800,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 3 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 7Laporan 249.996.800,00 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 1Laporan 249.996.800,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.890.318.000,00 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.873.962.000,00 1 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4Dokumen 400.269.000,00 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4Dokumen 300.730.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat Daerah 2 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1Dokumen 240.890.000,00 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 1Dokumen 240.890.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat Daerah 3 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 25Orang 1.249.159.000,00 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 25Orang 1.332.342.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 226.134.000,00 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 95.100.000,00 1 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 1Dokumen 163.500.000,00 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, 1Dokumen 95.100.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 2 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1Dokumen 62.634.000,00 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1Dokumen 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat Daerah 4.02 SEKRETARIAT DPRD 47.151.493.489,00 4.02 SEKRETARIAT DPRD 57.411.758.994,00 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.552.472.489,00 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.856.555.994,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 142.623.600,00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 68.115.600,00 1 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 92.283.600,00 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 17.775.600,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 2 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2Laporan 50.340.000,00 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2Laporan 50.340.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.051.850.590,00 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.248.167.795,00 1 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 84Orang/bul an 21.129.236.590,00 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 84Orang/bul an 19.219.893.795,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 279 2 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3Dokumen 2.610.510.000,00 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3Dokumen 2.716.170.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 3 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1Dokumen 312.104.000,00 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1Dokumen 312.104.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 1 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 2 4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 25Orang 0,00 4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 25Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.610.169.299,00 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.901.523.599,00 1 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 3Paket 145.951.108,00 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3Paket 145.951.108,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 2 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 54Paket 775.995.600,00 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 54Paket 2.448.617.900,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 3 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 494.893.591,00 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 494.893.591,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 4 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3Paket 244.150.000,00 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3Paket 244.150.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 5 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 112Laporan 2.949.179.000,00 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 112Laporan 4.567.911.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.063.153.000,00 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.060.223.000,00 1 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 34.500.000,00 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 34.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat DPRD 2 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 3Laporan 1.212.300.000,00 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3Laporan 1.259.100.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 3 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3Laporan 3.816.353.000,00 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 4.766.623.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.617.676.000,00 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.617.676.000,00 1 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16Unit 392.665.000,00 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16Unit 392.665.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 2 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15Unit 578.260.000,00 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15Unit 578.260.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 3 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 4Unit 646.751.000,00 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4Unit 646.751.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 1.173.260.000,00 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 1.173.260.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 280 1 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 7Orang/Bula n 510.000.000,00 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 7Orang/Bula n 510.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat DPRD 2 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5Paket 413.260.000,00 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 5Paket 413.260.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 3 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 25Orang 250.000.000,00 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 25Orang 250.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi 893.740.000,00 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi 1.787.590.000,00 1 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 2Laporan 893.740.000,00 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 2Laporan 1.787.590.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 2 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1Laporan 0,00 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 9.599.021.000,00 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 16.555.203.000,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.687.003.000,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2.775.753.000,00 1 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 12Dokumen 1.610.358.000,00 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 12Dokumen 2.699.108.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 2 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 0Dokumen 76.645.000,00 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 0Dokumen 76.645.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 580.873.000,00 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 580.873.000,00 1 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa 1Dokumen 580.873.000,00 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1Dokumen 580.873.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.338.863.000,00 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 5.209.625.000,00 1 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 3Dokumen 1.167.467.000,00 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 3Dokumen 1.167.467.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 2 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 5Dokumen 2.171.396.000,00 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 5Dokumen 3.988.398.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat DPRD 3 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1Dokumen 0,00 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 4 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 1Dokumen 0,00 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 1Dokumen 53.760.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 3.992.282.000,00 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 7.988.952.000,00 1 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 7Laporan 2.305.500.000,00 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 7Laporan 6.397.570.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat DPRD 2 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 25Dokumen 0,00 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 25Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat DPRD 3 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3Dokumen 1.686.782.000,00 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3Dokumen 1.591.382.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Sekretariat DPRD 5.01 PERENCANAAN 17.041.603.377,00 5.01 PERENCANAAN 14.237.709.061,00 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.122.221.777,00 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.154.159.461,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 281 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 187.205.500,00 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 187.205.500,00 1 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1Dokumen 74.049.000,00 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1Dokumen 74.049.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1Dokumen 28.679.000,00 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1Dokumen 28.679.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1Dokumen 26.769.500,00 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1Dokumen 26.769.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 4 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1Laporan 29.539.000,00 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 29.539.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1Laporan 28.169.000,00 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1Laporan 28.169.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.292.896.653,00 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.941.707.337,00 1 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41Orang/bul an 4.404.296.653,00 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 41Orang/bul an 4.053.107.337,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 858.600.000,00 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 858.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1Laporan 15.000.000,00 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1Laporan 15.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 4 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 1Dokumen 15.000.000,00 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen 15.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 57.000.000,00 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 57.000.000,00 1 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 57.000.000,00 5.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 57.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0Orang 0,00 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.433.354.424,00 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 922.756.424,00 1 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1Paket 2.801.324,00 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1Paket 2.801.324,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 282 2 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket 100.975.000,00 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket 100.975.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1Paket 1.334.000,00 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1Paket 1.334.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 4 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 266.545.600,00 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 266.545.600,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2Paket 263.726.500,00 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2Paket 138.411.500,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 6 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4Laporan 797.972.000,00 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4Laporan 412.689.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 579.880.000,00 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 473.605.000,00 1 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 15.012.000,00 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 15.012.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 4Laporan 206.380.000,00 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 4Laporan 206.380.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3Laporan 358.488.000,00 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 252.213.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 571.885.200,00 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 571.885.200,00 1 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16Unit 367.380.000,00 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 16Unit 367.380.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2Unit 150.045.200,00 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2Unit 150.045.200,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 59Unit 54.460.000,00 5.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 59Unit 54.460.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 4.516.431.000,00 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 3.610.751.000,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 3.153.608.100,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.434.093.100,00 1 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1Dokumen 70.000.000,00 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1Dokumen 70.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1Berita Acara 121.686.000,00 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1Berita Acara 121.686.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1Berita Acara 32.453.200,00 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 1Berita Acara 32.453.200,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 4 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2Berita Acara 355.003.000,00 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 2Berita Acara 186.629.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 283 5 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 86Usulan 207.950.000,00 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 86Usulan 158.540.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 6 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 4Dokumen 2.366.515.900,00 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 4Dokumen 1.864.784.900,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 33.039.500,00 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 33.039.500,00 1 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1Dokumen 33.039.500,00 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 1Dokumen 33.039.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.208.291.400,00 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1.022.126.400,00 1 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan 1Laporan 575.388.800,00 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 1Laporan 389.223.800,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4Laporan 632.902.600,00 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4Laporan 632.902.600,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 121.492.000,00 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 121.492.000,00 1 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah 1Dokumen 121.492.000,00 5.01.02.2.04.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 1Dokumen 121.492.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.402.950.600,00 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 3.472.798.600,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2.425.081.600,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1.690.691.600,00 1 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1Laporan 87.393.000,00 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1Laporan 55.534.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1Laporan 900.000.000,00 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1Laporan 900.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan 2Laporan 1.437.688.600,00 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 2Laporan 735.157.600,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 23.560.000,00 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 23.560.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 284 1 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan 3Dokumen 0,00 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 3Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang 2Laporan 23.560.000,00 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 2Laporan 23.560.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.954.309.000,00 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.758.547.000,00 1 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 3Laporan 369.754.000,00 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 3Laporan 302.654.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan 2Dokumen 1.200.000.000,00 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2Dokumen 1.200.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang 4Laporan 283.818.000,00 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 4Laporan 245.218.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 4 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1Laporan 100.737.000,00 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1Laporan 10.675.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.02 KEUANGAN 208.613.842.546,00 5.02 KEUANGAN 250.320.784.717,99 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.709.990.885,00 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.937.314.104,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 250.085.600,00 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 154.811.600,00 1 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1Dokumen 110.369.600,00 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1Dokumen 15.095.600,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Pendapatan Daerah 2 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 71.270.000,00 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 71.270.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1Dokumen 17.470.000,00 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1Dokumen 17.470.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 4 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1Laporan 38.666.000,00 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 38.666.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1Laporan 12.310.000,00 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 12.310.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 285 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.167.793.600,00 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.483.527.492,00 1 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43Orang/bul an 5.575.420.096,00 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43Orang/bul an 4.541.571.004,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 2 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47Orang/bul an 5.274.117.004,00 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47Orang/bul an 4.623.699.988,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7Dokumen 1.457.820.000,00 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7Dokumen 1.457.820.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1Dokumen 838.066.500,00 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1Dokumen 838.066.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 5 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2Laporan 11.650.000,00 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2Laporan 11.650.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 6 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 1Dokumen 10.720.000,00 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen 10.720.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 335.331.000,00 5.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 295.179.000,00 1 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1Dokumen 335.331.000,00 5.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1Dokumen 295.179.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat 40.090.000,00 5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 40.090.000,00 1 5.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1Dokumen 0,00 5.02.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 2 5.02.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 2Dokumen 40.090.000,00 5.02.01.2.04.0006 Penetapan Wajib Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah 2Dokumen 40.090.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 824.806.000,00 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 296.644.000,00 1 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 45.000.000,00 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 45.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 2 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1Dokumen 0,00 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 3 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4Orang 114.660.000,00 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4Orang 39.808.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 4 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 150Orang 0,00 5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 150Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 14Orang 665.146.000,00 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14Orang 211.836.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.993.063.055,00 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.484.725.382,00 1 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 3Paket 21.146.480,00 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3Paket 21.146.480,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 286 2 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Paket 160.370.550,00 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Paket 267.929.877,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Pendapatan Daerah 3 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket 401.221.025,00 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket 401.221.025,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 245.000.000,00 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 245.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4Laporan 898.570.000,00 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4Laporan 449.103.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5Laporan 206.425.000,00 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5Laporan 39.995.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 7 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1Dokumen 60.330.000,00 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 1Dokumen 60.330.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 1 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1Unit 0,00 5.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 2 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2Unit 0,00 5.02.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.728.582.900,00 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 2.786.617.900,00 1 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3Laporan 23.500.000,00 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3Laporan 23.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2Laporan 6.240.000,00 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2Laporan 9.300.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 3 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 3Laporan 245.920.000,00 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3Laporan 255.920.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 4 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 3Laporan 1.070.875.000,00 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3Laporan 1.070.875.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 8Laporan 1.107.986.900,00 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 8Laporan 1.107.986.900,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3Laporan 274.061.000,00 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 319.036.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.370.238.730,00 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.395.718.730,00 1 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23Unit 1.322.380.000,00 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 23Unit 1.322.380.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20Unit 295.880.750,00 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20Unit 306.360.750,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 287 3 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15Unit 17.030.000,00 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15Unit 32.030.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Pendapatan Daerah 4 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32Unit 347.640.000,00 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 32Unit 347.640.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 7Unit 60.970.000,00 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7Unit 60.970.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 6 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 34Unit 326.337.980,00 5.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 34Unit 326.337.980,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 184.222.122.661,00 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 229.455.424.113,99 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 4.407.321.951,00 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran 3.657.235.951,00 1 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2Dokumen 71.200.000,00 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2Dokumen 71.200.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2Dokumen 71.200.000,00 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2Dokumen 71.200.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 38Dokumen 294.733.278,00 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 38Dokumen 294.733.278,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi 38Dokumen 307.718.673,00 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang Diverifikasi 38Dokumen 307.718.673,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 6Dokumen 2.671.930.000,00 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 6Dokumen 2.042.939.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 6Dokumen 990.540.000,00 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 6Dokumen 869.445.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.698.455.450,00 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 1.062.086.350,00 1 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 3Dokumen 594.804.600,00 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 3Dokumen 401.870.600,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan 6Laporan 500.744.850,00 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotong an dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P 6Laporan 336.922.850,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 288 3 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 4Dokumen 177.354.800,00 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 4Dokumen 78.610.400,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah 150Orang 425.551.200,00 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 150Orang 244.682.500,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 2.281.556.440,00 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.923.472.440,00 1 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan 1Laporan 256.221.000,00 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1Laporan 172.465.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1Laporan 540.298.000,00 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1Laporan 481.910.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 1Dokumen 624.840.000,00 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 1Dokumen 581.652.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1Dokumen 162.613.440,00 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1Dokumen 162.613.440,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah 150Orang 697.584.000,00 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 150Orang 524.832.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 175.556.121.100,00 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 222.655.734.652,99 1 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 3Laporan 175.556.121.100,00 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 3Laporan 222.655.734.652,99 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan 278.667.720,00 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan 156.894.720,00 1 5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 3Dokumen 43.158.000,00 5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 3Dokumen 43.158.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 0Orang 235.509.720,00 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 0Orang 113.736.720,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.914.125.000,00 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.237.334.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 289 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.914.125.000,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.237.334.000,00 1 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1Dokumen 719.350.000,00 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1Dokumen 408.396.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 20Laporan 421.770.000,00 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 20Laporan 179.566.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 34Laporan 138.870.000,00 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 34Laporan 95.682.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1Laporan 0,00 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 20Laporan 286.938.000,00 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 20Laporan 267.814.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 6 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 34Orang 347.197.000,00 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 34Orang 285.876.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 767.604.000,00 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 690.712.500,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 767.604.000,00 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 690.712.500,00 1 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1Laporan 91.970.000,00 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 1Laporan 91.970.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 2 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1Laporan 58.720.000,00 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 1Laporan 33.250.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 3 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data 3Laporan 25.590.000,00 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 3Laporan 25.590.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 4 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 50Obyek Pajak 26.600.000,00 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya 50Obyek Pajak 26.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 5 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1Dokumen 234.644.000,00 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 1Dokumen 152.424.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 6 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 2Layanan 28.500.000,00 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 2Layanan 28.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 7 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 2Dokumen 50.580.000,00 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 2Dokumen 50.580.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 8 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1Dokumen 171.770.000,00 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 1Dokumen 181.962.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Pendapatan Daerah 9 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 2Dokumen 19.950.000,00 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 2Dokumen 19.950.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Pendapatan Daerah 10 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1Dokumen 59.280.000,00 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 1Dokumen 79.886.500,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 290 11 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1Laporan 0,00 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Pendapatan Daerah 5.03 KEPEGAWAIAN 11.206.297.277,00 5.03 KEPEGAWAIAN 9.276.513.763,00 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.828.086.377,00 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.420.887.763,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 195.755.000,00 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 113.904.000,00 1 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4Dokumen 182.155.000,00 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4Dokumen 100.304.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 2 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1Laporan 13.600.000,00 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 13.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 3 5.03.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1Dokumen 0,00 5.03.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.022.395.977,00 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.909.903.363,00 1 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34Orang/bul an 3.817.459.977,00 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 34Orang/bul an 3.704.967.363,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 2 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40Dokumen 1.204.936.000,00 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40Dokumen 1.204.936.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 3 5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2Dokumen 0,00 5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 658.223.000,00 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 445.368.000,00 1 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1Paket 8.440.000,00 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1Paket 8.440.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 2 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket 55.930.000,00 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket 55.930.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 3 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 76.500.000,00 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 76.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 4 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16Laporan 517.353.000,00 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16Laporan 304.498.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 421.516.400,00 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 421.516.400,00 1 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 23.280.000,00 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 23.280.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 2 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 3Laporan 202.800.000,00 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3Laporan 202.800.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 291 3 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3Laporan 195.436.400,00 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 195.436.400,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 530.196.000,00 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 530.196.000,00 1 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 34Unit 453.280.000,00 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 34Unit 453.280.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 2 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2Unit 76.916.000,00 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2Unit 76.916.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 4.378.210.900,00 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.855.626.000,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 1.200.317.000,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi 1.489.406.000,00 1 5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1Dokumen 0,00 5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 2 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan 1Dokumen 935.160.000,00 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1Dokumen 1.280.160.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 3 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1Laporan 0,00 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 4 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1Lembaga 152.292.000,00 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1Lembaga 152.292.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5 5.03.02.2.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 1Dokumen 0,00 5.03.02.2.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 6 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1Dokumen 112.865.000,00 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1Dokumen 56.954.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 7 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1Dokumen 0,00 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 549.635.000,00 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 366.593.000,00 1 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 60Dokumen 245.410.000,00 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 60Dokumen 108.383.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 2 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 560Dokume n 126.327.000,00 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 560Dokume n 126.327.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 3 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 250Dokume n 177.898.000,00 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 250Dokume n 131.883.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 1.904.478.900,00 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 644.544.000,00 1 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 450Dokume n 0,00 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 450Dokume n 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 2 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 35Orang 580.000.000,00 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 35Orang 580.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 292 3 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 30Dokumen 1.259.934.900,00 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 30Dokumen 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 4 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi 60Orang 64.544.000,00 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 60Orang 64.544.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 723.780.000,00 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 355.083.000,00 1 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100Dokume n 366.808.000,00 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 100Dokume n 162.557.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 2 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 50Orang 125.552.000,00 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 50Orang 65.106.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 3 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 25Orang 0,00 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 25Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 4 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 25Laporan 231.420.000,00 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 25Laporan 127.420.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 25Laporan 0,00 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 25Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 99.752.000,00 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0,00 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 99.752.000,00 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0,00 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 99.752.000,00 5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 0,00 1 5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga 1Dokumen 99.752.000,00 5.04.02.2.02.0005 Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga 1Dokumen 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.983.811.600,00 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.415.845.600,00 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.983.811.600,00 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.415.845.600,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 129.130.000,00 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 0,00 1 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1Laporan 129.130.000,00 5.05.02.2.01.0002 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 1Laporan 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 250.000.000,00 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 0,00 1 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 2Dokumen 250.000.000,00 5.05.02.2.03.0004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan 2Dokumen 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.604.681.600,00 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1.415.845.600,00 1 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang 3Dokumen 500.000.000,00 5.05.02.2.04.0001 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 3Dokumen 500.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 3Laporan 1.104.681.600,00 5.05.02.2.04.0004 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 3Laporan 915.845.600,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 293 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 14.476.515.151,64 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 14.096.123.338,00 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.466.588.151,64 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.372.696.338,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 146.304.000,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 53.800.000,00 1 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 92.504.000,00 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 2 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1Dokumen 36.130.000,00 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1Dokumen 36.130.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 3 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1Dokumen 17.670.000,00 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1Dokumen 17.670.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.872.160.831,64 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.557.037.018,00 1 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28Orang/bul an 3.569.302.831,64 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 28Orang/bul an 4.254.179.018,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 2 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3Dokumen 1.302.858.000,00 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3Dokumen 1.302.858.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.365.700.000,00 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.365.700.000,00 1 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 56.000.000,00 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 56.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Inspektorat 2 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 19Orang 1.309.700.000,00 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 19Orang 1.309.700.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.413.767.320,00 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.727.503.320,00 1 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2Paket 135.000.000,00 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2Paket 135.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 2 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1Paket 32.952.000,00 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1Paket 32.952.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 3 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 150.106.320,00 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 150.106.320,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 4 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 21.580.000,00 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 21.580.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 5 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36Laporan 2.074.129.000,00 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 36Laporan 1.387.865.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 1 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0Unit 0,00 6.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 74Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 294 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 474.216.000,00 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 474.216.000,00 1 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 39.216.000,00 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 39.216.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 2 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 2Laporan 140.400.000,00 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2Laporan 140.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 3 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2Laporan 294.600.000,00 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2Laporan 294.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 194.440.000,00 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 194.440.000,00 1 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17Unit 175.640.000,00 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 17Unit 175.640.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 2 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13Unit 15.350.000,00 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 13Unit 15.350.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Inspektorat 3 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 0,00 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 4 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7Unit 3.450.000,00 6.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 7Unit 3.450.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 4.139.126.000,00 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN 3.852.626.000,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.823.528.000,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.537.028.000,00 1 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 4Laporan 166.800.000,00 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 4Laporan 166.800.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Inspektorat 2 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 121Laporan 2.156.328.000,00 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 121Laporan 2.156.328.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 3 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 38Laporan 53.000.000,00 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 38Laporan 53.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 4 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1Laporan 95.000.000,00 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1Laporan 95.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 5 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 7Laporan 286.500.000,00 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 7Laporan 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Inspektorat 6 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 4Kesepakat an 741.196.000,00 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 4Kesepakat an 741.196.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 7 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2Dokumen 324.704.000,00 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 2Dokumen 324.704.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 315.598.000,00 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 315.598.000,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 295 1 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1Laporan 26.598.000,00 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1Laporan 26.598.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 2 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 7Laporan 289.000.000,00 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 7Laporan 289.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 870.801.000,00 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 870.801.000,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 370.976.000,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 370.976.000,00 1 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1Rekomend asi 17.608.000,00 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1Rekomend asi 17.608.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 2 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang 2Rekomend asi 353.368.000,00 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 2Rekomend asi 353.368.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 499.825.000,00 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 499.825.000,00 1 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 5perangkat daerah 37.500.000,00 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 5perangkat daerah 37.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 2 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 5perangkat daerah 37.500.000,00 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 5perangkat daerah 37.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 3 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan 1Kegiatan 387.325.000,00 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1Kegiatan 387.325.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 4 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 5perangkat daerah 37.500.000,00 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 5perangkat daerah 37.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Inspektorat 7.01 KECAMATAN 38.874.128.619,00 7.01 KECAMATAN 37.751.821.754,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 31.420.090.929,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 29.607.394.064,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 506.643.940,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 218.628.690,00 1 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 57.025.200,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 2 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1Dokumen 69.586.550,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1Dokumen 45.000.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Kambrau 3 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 59.249.800,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 16.217.800,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 4 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 73.488.600,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 6.495.600,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 5 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 85.766.870,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 60.766.870,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Yamor Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 296 6 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 5.895.000,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 5.895.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Arguni Bawah 7 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 0,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Teluk Arguni Atas 8 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1Dokumen 28.539.500,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1Dokumen 16.739.500,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 9 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0Dokumen 0,00 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 0Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 10 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1Dokumen 28.539.500,00 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1Dokumen 28.539.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 11 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1Dokumen 2.956.000,00 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1Dokumen 2.956.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 12 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1Dokumen 0,00 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 13 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1Laporan 0,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Yamor 14 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1Laporan 20.000.220,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 20.000.220,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 15 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1Laporan 2.300.000,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 2.300.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 16 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1Laporan 3.056.000,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 3.056.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 297 17 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 1Laporan 0,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 18 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 0Laporan 0,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 19 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1Laporan 10.662.200,00 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1Laporan 10.662.200,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 20 7.01.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1Dokumen 59.578.500,00 7.01.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 1Dokumen 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 24.470.276.454,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.121.423.839,00 1 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24Orang/bul an 2.305.834.884,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24Orang/bul an 2.096.562.916,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 2 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25Orang/bul an 2.122.144.349,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 25Orang/bul an 2.163.047.560,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 3 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45Orang/bul an 3.724.871.633,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 45Orang/bul an 3.771.455.034,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Teluk Arguni Atas 4 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 59Orang/bul an 5.874.811.832,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 59Orang/bul an 5.491.577.838,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Kaimana 5 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24Orang/bul an 2.100.000.008,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24Orang/bul an 1.937.589.329,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 6 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23Orang/bul an 2.452.175.442,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23Orang/bul an 2.297.865.186,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Arguni Bawah 7 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24Orang/bul an 2.160.111.806,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24Orang/bul an 1.632.999.476,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Yamor 8 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10Dokumen 426.390.000,00 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10Dokumen 426.390.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Yamor 9 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1Dokumen 340.818.500,00 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1Dokumen 340.818.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 10 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 271.024.500,00 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 271.024.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 11 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 426.364.500,00 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 426.364.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 298 12 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 338.682.000,00 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 338.682.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 13 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 325.908.000,00 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2Dokumen 325.908.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 14 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD|Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1Dokumen| Dokumen 1.470.156.000,00 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD|Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1Dokumen|D okumen 1.470.156.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 15 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 83.850.000,00 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 83.850.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 16 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 2.308.000,00 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 2.308.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 17 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 0,00 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 18 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 4.835.000,00 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 4.835.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 19 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 0,00 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 20 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 2Laporan 0,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 2Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 21 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1Laporan 0,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 299 22 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1Laporan 20.000.000,00 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 1Laporan 20.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 23 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2Dokumen 3.000.000,00 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2Dokumen 3.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 24 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 1Dokumen 4.140.000,00 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen 4.140.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 25 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 1Dokumen 12.850.000,00 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen 12.850.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 26 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 1Dokumen 0,00 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 128.050.000,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 128.050.000,00 1 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 3Unit 0,00 7.01.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 3Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 2 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 21.850.000,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 21.850.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 3 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Teluk Arguni Atas 4 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 5 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 25.000.000,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 25.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 6 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 29Paket 81.200.000,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 29Paket 81.200.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 7 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Kambrau 8 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5Orang 0,00 7.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.125.525.315,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.939.696.315,00 1 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 2Paket 15.078.805,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2Paket 15.078.805,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 2 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 0Paket 1.400.000,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0Paket 1.400.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 3 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 1Paket 0,00 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 4 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4Paket 56.500.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4Paket 56.500.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 300 5 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan|Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1Paket|Pake t 135.518.080,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan|Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket|Pake t 135.518.080,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 6 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket 0,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 7 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket 20.000.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Paket 20.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 8 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2Paket 51.000.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2Paket 51.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 9 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Paket 79.118.030,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3Paket 79.118.030,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Kambrau 10 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7Paket 29.355.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 7Paket 29.355.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Buruway 11 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1Paket 5.000.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1Paket 5.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 12 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 318.750.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 318.750.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 13 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 191.200.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 191.200.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Teluk Arguni Atas 14 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5Paket 643.560.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 5Paket 643.560.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Yamor 15 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan|Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket|Pake t 492.580.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan|Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket|Pake t 492.580.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 16 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 353.744.400,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 463.644.400,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 17 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 370.654.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 370.654.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Kambrau 18 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 472.200.000,00 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 472.200.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 19 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15Paket 26.010.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15Paket 26.010.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 20 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan|Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket|Pake t 102.000.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan|Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket|Pake t 102.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 21 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 9.750.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 9.750.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 22 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 20.000.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 20.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 23 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 10.000.000,00 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1Paket 10.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 301 24 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD|Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1Laporan|La poran 319.946.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD|Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1Laporan|La poran 197.566.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 25 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1Laporan 90.747.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1Laporan 50.898.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 26 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12Laporan 0,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Yamor 27 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2Laporan 50.414.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2Laporan 50.414.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 28 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6Laporan 0,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 29 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6Laporan 261.000.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6Laporan 127.500.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 732.519.750,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 732.519.750,00 1 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3Unit 0,00 7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 3Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 2 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3Unit 72.000.000,00 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 3Unit 72.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 3 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5Unit 134.000.000,00 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5Unit 134.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 4 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1Unit 110.000.000,00 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1Unit 110.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 5 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2Unit 133.203.000,00 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2Unit 133.203.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Yamor 6 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1Unit 0,00 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 7 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10Unit 0,00 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 8 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3Unit 0,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 9 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4Unit 56.125.000,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4Unit 56.125.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 10 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1Unit 0,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 302 11 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2Unit 134.750.000,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2Unit 134.750.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Teluk Arguni Atas 12 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1Unit 0,00 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 13 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1Unit 0,00 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 14 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5Unit 0,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 5Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 15 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8Unit 27.988.750,00 7.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 8Unit 27.988.750,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 16 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 15Unit 64.453.000,00 7.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 15Unit 64.453.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 672.925.670,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 682.925.670,00 1 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 1.800.000,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 1.800.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Teluk Etna 2 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 2.796.000,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 2.796.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 3 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 6.000.000,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 6.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 4 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200Laporan 0,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Yamor 5 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0Laporan 15.600.000,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0Laporan 15.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 6 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 5.988.000,00 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 5.988.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Buruway 7 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 1Laporan 6.000.000,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1Laporan 6.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 8 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 0Laporan 0,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1Laporan 10.000.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 9 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1Laporan|La poran 149.610.000,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan|Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1Laporan|La poran 149.610.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 10 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0Laporan 24.480.000,00 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0Laporan 24.480.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 303 11 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Laporan 0,00 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 12 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 3Laporan 73.015.000,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 73.015.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Buruway 13 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3Laporan 50.106.320,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 50.106.320,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 14 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3Laporan 63.285.000,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3Laporan 63.285.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 15 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1Laporan 29.760.000,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1Laporan 29.760.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 16 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1Laporan 29.703.600,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1Laporan 29.703.600,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 17 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 0Laporan 214.781.750,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0Laporan 214.781.750,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Kaimana 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 784.149.800,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 784.149.800,00 1 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8Unit 0,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Yamor 2 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5Unit 83.782.800,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 5Unit 83.782.800,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 3 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4Unit 54.140.000,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4Unit 54.140.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 4 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1Unit 0,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 5 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya|Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4Unit|Unit 27.460.000,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya|Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4Unit|Unit 27.460.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 6 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4Unit 85.780.000,00 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4Unit 85.780.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 7 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6Unit 82.890.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6Unit 82.890.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 304 8 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3Unit 42.890.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3Unit 42.890.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 9 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4Unit 80.960.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4Unit 80.960.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Teluk Etna 10 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4Unit 80.960.000,00 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4Unit 80.960.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 11 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 0,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 12 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4Unit 189.007.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4Unit 189.007.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 13 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 2Unit 0,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Teluk Arguni Atas 14 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1Unit 56.280.000,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 56.280.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Distrik Arguni Bawah 15 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3Unit 0,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 16 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 0,00 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 17 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2Unit 0,00 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 18 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3Unit 0,00 7.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 4.185.374.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 5.264.774.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.012.474.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 816.874.000,00 1 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1Laporan 0,00 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 2 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5Laporan 118.000.000,00 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5Laporan 47.200.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 3 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1Dokumen 150.000.000,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1Dokumen 150.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 305 4 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2Dokumen 186.895.500,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2Dokumen 123.595.500,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 5 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4Dokumen 167.248.000,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4Dokumen 124.558.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 6 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8Dokumen 0,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 8Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Yamor 7 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0Dokumen 108.808.700,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0Dokumen 108.808.700,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 8 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1Dokumen 171.800.000,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1Dokumen 171.800.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 9 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1Dokumen 109.721.800,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1Dokumen 90.911.800,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 3.172.900.000,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 4.447.900.000,00 1 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2Dokumen 622.900.000,00 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 2Dokumen 622.900.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 2 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1Laporan 2.550.000.000,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1Laporan 3.825.000.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan 0,00 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan 0,00 1 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan 1Dokumen 0,00 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 0,00 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 0,00 1 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8Laporan 0,00 7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 8Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Yamor 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 1.902.543.140,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN 1.902.543.140,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 876.405.940,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 876.405.940,00 1 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan 5Lembaga Kemasyarak atan 99.038.750,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5Lembaga Kemasyarak atan 99.038.750,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 306 2 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6Lembaga Kemasyarak atan 56.492.190,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6Lembaga Kemasyarak atan 56.492.190,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 3 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8Lembaga Kemasyarak atan 0,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8Lembaga Kemasyarak atan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Yamor 4 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20Lembaga Kemasyarak atan 109.212.000,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20Lembaga Kemasyarak atan 109.212.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 5 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1Lembaga Kemasyarak atan 103.000.000,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1Lembaga Kemasyarak atan 103.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 6 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan 2Lembaga Kemasyarak atan 352.708.000,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2Lembaga Kemasyarak atan 352.708.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 7 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15Lembaga Kemasyarak atan 155.955.000,00 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15Lembaga Kemasyarak atan 155.955.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 8 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3Laporan 0,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah JKuemcalamhaLtaanporan 3Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 9 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 0Laporan 0,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 10 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1Laporan 0,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 11 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1Laporan 0,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan JKuemcalamhaLtaanporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.026.137.200,00 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.026.137.200,00 1 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di 0Lembaga Kemasyarak atan 108.108.800,00 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0Lembaga Kemasyarak atan 108.108.800,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 2 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0Unit 531.474.400,00 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 0Unit 531.474.400,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 3 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0Pokmas / Ormas 354.514.000,00 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 0Pokmas / Ormas 354.514.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana 4 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0Laporan 32.040.000,00 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan 0Laporan 32.040.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kaimana Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 307 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 289.016.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 255.826.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 289.016.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 255.826.000,00 1 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1Laporan 79.020.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1Laporan 45.830.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 2 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah 1Laporan 170.000.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1Laporan 170.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 3 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7Laporan 39.996.000,00 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7Laporan 39.996.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 115.161.400,00 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 115.161.400,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 115.161.400,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 115.161.400,00 1 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 25Orang 115.161.400,00 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pe 25Orang 115.161.400,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 961.943.150,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN 606.123.150,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 961.943.150,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 606.123.150,00 1 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan 8Dokumen 45.870.000,00 7.01.06.2.01.0016 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa 8Dokumen 45.870.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Yamor 2 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3Laporan 191.684.000,00 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3Laporan 125.884.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Arguni Bawah 3 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3Laporan 301.232.250,00 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 3Laporan 215.482.250,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 4 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4Laporan 77.176.900,00 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4Laporan 63.316.900,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 308 5 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1Laporan 0,00 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Arguni Atas 6 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1Laporan 204.020.000,00 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 1Laporan 83.570.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Buruway 7 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7Laporan 141.960.000,00 7.01.06.2.01.0018 Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan 7Laporan 72.000.000,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Kambrau 8.01 KESATUAN BANGSA DAN 11.385.498.906,00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN 12.265.773.455,00 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.527.485.706,00 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.479.195.255,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.685.000,00 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.510.000,00 1 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2Dokumen 77.175.000,00 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2Dokumen 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1Dokumen 2.790.000,00 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1Dokumen 2.790.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 2Laporan 0,00 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20Laporan 3.720.000,00 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20Laporan 3.720.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.057.740.876,00 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.961.145.425,00 1 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12Orang/bul an 2.469.770.876,00 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12Orang/bul an 2.373.175.425,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 587.970.000,00 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12Dokumen 587.970.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 0,00 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4Laporan 0,00 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD 4Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 181.537.500,00 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 307.017.500,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 309 1 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12Paket 937.500,00 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12Paket 937.500,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12Paket 42.000.000,00 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12Paket 167.480.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12Paket 33.300.000,00 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12Paket 33.300.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 12Dokumen 0,00 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang 12Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 5 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12Laporan 105.300.000,00 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12Laporan 105.300.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 186.429.000,00 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 186.429.000,00 1 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12Laporan 7.200.000,00 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12Laporan 7.200.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12Laporan 82.800.000,00 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12Laporan 82.800.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12Laporan 29.980.000,00 8.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12Laporan 29.980.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12Laporan 66.449.000,00 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12Laporan 66.449.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.093.330,00 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.093.330,00 1 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6Unit 0,00 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1Unit 0,00 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1Unit 5.333.330,00 8.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 5.333.330,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5Unit 12.760.000,00 8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5Unit 12.760.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.862.024.200,00 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 4.153.649.200,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2.862.024.200,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 4.153.649.200,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 310 1 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0Orang 0,00 8.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 0Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 50Orang 1.237.591.200,00 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 50Orang 1.541.516.200,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1Laporan 214.600.000,00 8.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1Laporan 214.600.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 94Orang 1.409.833.000,00 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 94Orang 2.397.533.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.232.700.000,00 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.209.780.000,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 1.232.700.000,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1.209.780.000,00 1 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum 0Orang 1.209.780.000,00 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 0Orang 1.209.780.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum 1Laporan 22.920.000,00 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Peman 1Laporan 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 311 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 476.140.000,00 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 0,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 476.140.000,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 0,00 1 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 12Orang 225.650.000,00 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 12Orang 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 12Orang 250.490.000,00 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 12Orang 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0Laporan 0,00 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 350.000.000,00 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 350.000.000,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 350.000.000,00 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan 350.000.000,00 1 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0Orang 0,00 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0Orang 350.000.000,00 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0Orang 350.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 312 3 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0Laporan 0,00 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0Laporan 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2.937.149.000,00 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 3.073.149.000,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 2.937.149.000,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 3.073.149.000,00 1 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di 0Dokumen 0,00 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusu 0Dokumen 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 0Orang 2.309.814.000,00 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga 0Orang 2.445.814.000,00 bertambah PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 0Laporan 63.335.000,00 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta P 0Laporan 63.335.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 0Dokumen 564.000.000,00 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 0Dokumen 564.000.000,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 1.443.350.000,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 0,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.443.350.000,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0,00 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.900.000,00 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 313 1 X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 1Laporan 13.900.000,00 X.XX.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 0Laporan 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Perhubungan X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.155.000,00 X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0,00 1 X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5Laporan 3.155.000,00 X.XX.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 0Laporan 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0,00 1 X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 10Orang 0,00 X.XX.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 0Orang 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 517.643.000,00 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 1 X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 2Paket 80.400.000,00 X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0Paket 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1Paket 159.600.000,00 X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0Paket 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 3 X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20Laporan 277.643.000,00 X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0Laporan 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Badan Penanggulangan Bencana Daerah X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 1 X.XX.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 6Unit 0,00 X.XX.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1Unit 0,00 X.XX.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0Unit 0,00 tidakada PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 750.262.000,00 X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 0,00 1 X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2Laporan 6.300.000,00 X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0Laporan 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1Laporan 110.972.000,00 X.XX.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0Laporan 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Sekretariat Daerah 3 X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang 1Laporan 120.000.000,00 X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0Laporan 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Distrik Teluk Etna 4 X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2Laporan 181.701.000,00 X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0Laporan 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 5 X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 3Laporan 331.289.000,00 X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0Laporan 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : Dinas Perhubungan X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158.390.000,00 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0,00 Rkpd Perubahan Tahun 2025 BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 314 1 X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2Unit 40.000.000,00 X.XX.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0Unit 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2 X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6Unit 65.610.000,00 X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 0Unit 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 3 X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15Unit 11.350.000,00 X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0Unit 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 4 X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1Unit 41.430.000,00 X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0Unit 0,00 berkurang PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja TOTAL 1.287.338.458.718 TOTAL 1.280.165.179.138 Rkpd Perubahan Tahun 2025 Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kaimana Tahun 2025-2029 dengan Visi Kepala Daerah "Mewujudkan Kaimana yang Tertib, Maju, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan" serta Lima Misi Utama yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja yang terukur. Pada akhirnya, komitmen, kerjasama dan harmonisasi kerja seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2025 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan kemantapan pembangunan Kaimana secara menyeluruh. BUPATI KAIMANA, CAP/TTD HASAN ACHMAD Salinan sesuai dengan aslinya A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM IMANUEL TUMANAT, SH. PENATA TK.I NIP. 19811225 201104 1 001 BAB VI Penutup 315 KONSISTENSI TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN PELAKSANAAN 2025 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kesejahteraan sumber daya manusia melalui penguatan sistem pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, dan perlindungan sosial Meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kesejahteraan sumber daya manusia melalui penguatan sistem pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, dan perlindungan sosial 1 Meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kesejahteraan sumber daya manusia melalui penguatan sistem pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, dan perlindungan sosial Indeks Pembangunan Manusia Indeks 70 Meningkatkan kapasitas, daya saing, dan kesejahteraan sumber daya manusia melalui penguatan sistem pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, dan perlindungan sosial Indeks Pembangunan Manusia Indeks 70 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. 1 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Indeks pembangunan literasi masyarakat Indeks 61.27 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Indeks pembangunan literasi masyarakat Indeks 61.27 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 2 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Tingkat Pengangguran terbuka % 2.92 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Tingkat Pengangguran terbuka % 2.92 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 3 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Harapan Lama Sekolah OAP Tahun 14.36 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Harapan Lama Sekolah OAP Tahun 14.36 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 4 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Numerasi PAUD % 45.68 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Numerasi PAUD % 45.68 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 5 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Paritas Daya Beli Rp 9164997 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Paritas Daya Beli Rp 9164997 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 6 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Paritas Daya Beli Penduduk OAP Rp 9164997 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Paritas Daya Beli Penduduk OAP Rp 9164997 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 7 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Rata-rata lama Sekolah Penduduk OAP Tahun 9.43 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Rata-rata lama Sekolah Penduduk OAP Tahun 9.43 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 8 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Harapan Lama Sekolah Tahun 14.36 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Harapan Lama Sekolah Tahun 14.36 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 9 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Numerasi SD % 38.56 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Numerasi SD % 38.56 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 10 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Literasi Membaca SMP % 42.1 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Literasi Membaca SMP % 42.1 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 11 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Pemuda Nilai 57.88 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Pemuda Nilai 57.88 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 12 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9.40 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 9.40 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 13 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) (%) 77.10 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga*) (%) 77.10 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 14 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0.478 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indeks 0.478 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 15 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 84.94 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks 84.94 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 16 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 68.46 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 68.46 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 17 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Numerasi SMP % 42.1 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Numerasi SMP % 42.1 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 18 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Cakupan penerima bantuan perlindungan dan pemberdayaan sosial kelompok rentan % 100 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Cakupan penerima bantuan perlindungan dan pemberdayaan sosial kelompok rentan % 100 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 19 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks 49.22 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Indeks Perlindungan Anak (IPA) Indeks 49.22 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 20 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Literasi Membaca PAUD % 45.68 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Literasi Membaca PAUD % 45.68 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 21 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 69.96 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) 69.96 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 22 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Usia Harapan Hidup (UHH) Penduduk OAP (Tahun) Tahun 65.60 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Usia Harapan Hidup (UHH) Penduduk OAP (Tahun) Tahun 65.60 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 23 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Literasi Membaca SMA % 54.17 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Literasi Membaca SMA % 54.17 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 24 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Numerasi SMA % 54.17 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Numerasi SMA % 54.17 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 25 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) % 23.5 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) % 23.5 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 26 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Numerasi SMK % 38.89 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Numerasi SMK % 38.89 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 27 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Literasi Membaca SMK % 38.89 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Literasi Membaca SMK % 38.89 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 28 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Literasi Membaca SD % 38.56 Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, keterampilan kerja, serta perlindungan sosial guna memperkuat daya saing dan kesejahteraan sumber daya manusia. Literasi Membaca SD % 38.56 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat 1 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Proporsi Kontribusi PDRB Kaimana terhadap Papua Barat % 5.29 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Proporsi Kontribusi PDRB Kaimana terhadap Papua Barat % 5.29 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Rasio Gini Indeks 0.348 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Rasio Gini Indeks 0.348 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 3 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Indeks Desa Membangun (IDM) 0.78 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Indeks Desa Membangun (IDM) 0.78 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 4 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Persentase Penduduk Miskin % 13.06 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Persentase Penduduk Miskin % 13.06 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 5 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Nilai Tukar Petani (NTP) Indeks 99.35 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Nilai Tukar Petani (NTP) Indeks 99.35 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 6 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Indeks Akses Keuangan Daerah Indeks 4.55 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Indeks Akses Keuangan Daerah Indeks 4.55 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 7 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Laju Pertumbuhan Ekonomi % 3.40 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing industri lokal dan UMKM, serta pemerataan pembangunan antar distrik guna mengurangi disparitas wilayah dan meningkat Laju Pertumbuhan Ekonomi % 3.40 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura 1 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Persentas e 14.15 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Persentas e 14.15 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 2 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Persentase Kampung/Kelurahan yang mendirikan, mengembangkan dan merevitalisasi Koperasi Merah Putih % 100 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Persentase Kampung/Kelurahan yang mendirikan, mengembangkan dan merevitalisasi Koperasi Merah Putih % 100 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 3 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Persentas e 5.7 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Persentas e 5.7 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 4 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Persentase Desa Berkembang dan Maju % 0.024 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Persentase Desa Berkembang dan Maju % 0.024 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 5 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan peternakan terhadap PDRB % 1.27 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Kontribusi subsektor pertanian tanaman pangan, holtikultura, dan peternakan terhadap PDRB % 1.27 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 6 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. (%) 93.37 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. (%) 93.37 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 7 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Skor Pola Pangan Harapan Nilai 85.725 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Skor Pola Pangan Harapan Nilai 85.725 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 8 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Persentas e 12.83 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Persentas e 12.83 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 9 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Indeks Daya Saing Pariwisata Indeks 0.85 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Indeks Daya Saing Pariwisata Indeks 0.85 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 10 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota % 40 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota % 40 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 11 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Persentase Koperasi Aktif Persentas e 55 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Persentase Koperasi Aktif Persentas e 55 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 12 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 1.33 Meningkatnya ketangguhan dan keberlanjutan ekonomi daerah melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan daya saing UMKM dan industri lokal, serta pemerataan pembangunan antar wilayah dengan penguatan peran kampung dalam pembangunan wilayah untuk mengura Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 1.33 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. 1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Rerata Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 59.86 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Rerata Indeks Kepuasan Masyarakat Angka 59.86 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 2 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 70 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Indeks Reformasi Birokrasi Indeks 70 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 3 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Indeks Daya Saing Daerah Angka 3.30 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Indeks Daya Saing Daerah Angka 3.30 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi 1 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah * 77.14 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah * 77.14 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 2 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah * 77.14 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah * 77.14 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 3 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Opini BPK atas Laporan Keuangan Indeks 0 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Opini BPK atas Laporan Keuangan Indeks 0 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) * 2.8 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) * 2.8 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 5 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Cakupan Pemekaran Kabupaten/Kota % 0 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Cakupan Pemekaran Kabupaten/Kota % 0 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 6 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Cakupan Pemekaran Provinsi % 0 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Cakupan Pemekaran Provinsi % 0 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 7 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Cakupan Pemekaran Distrik % 0 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Cakupan Pemekaran Distrik % 0 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 8 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Nilai sakip kabupaten Nilai 70 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Nilai sakip kabupaten Nilai 70 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 9 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Indeks Inovasi Daerah Angka 60.94 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Indeks Inovasi Daerah Angka 60.94 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 10 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Cakupan Pemekaran Kampung/Kelurahan % 23 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Cakupan Pemekaran Kampung/Kelurahan % 23 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 11 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis Persentas e 0 Meningkatnya efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola yang profesional, berorientasi pada kepuasan masyarakat, serta memiliki integritas tinggi Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis Persentas e 0 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. 1 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 86.07 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 86.07 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 2 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Indeks 110.27 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Indeks 110.27 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 3 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) poin 29.95 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) poin 29.95 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 4 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Indeks Risiko Bencana (IRB) * 120 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Indeks Risiko Bencana (IRB) * 120 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 5 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Rasio konektivitas kabupaten/kota % 0.45 Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Rasio konektivitas kabupaten/kota % 0.45 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah 1 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak dan Aman % 42.64 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sumber Air Minum Layak dan Aman % 42.64 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 2 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota % 28.96 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota % 28.96 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 3 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah Cakupan wilayah pesisir yang dilayani kapal perintis % 60 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah Cakupan wilayah pesisir yang dilayani kapal perintis % 60 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 4 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah Cakupan wilayah (Kampung) yang memiliki akses sinyal internet % 93.25 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah Cakupan wilayah (Kampung) yang memiliki akses sinyal internet % 93.25 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 5 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Persentas e 76.94 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Persentas e 76.94 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 6 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu % 60 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendukung konektivitas antarwilayah Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu % 60 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan 1 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan % 89.54 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan % 89.54 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 2 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah % 50 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah % 50 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 3 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Cakupan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW % 94.42 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan Cakupan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW % 94.42 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat Cakupan Regulasi Kebijakan Daerah yang Mengakomodir Hak- Hak OAP % 0 Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat Cakupan Regulasi Kebijakan Daerah yang Mengakomodir Hak- Hak OAP % 0 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 2 Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) * 79.84 Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) * 79.84 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 3 Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indeks 56 Terwujudnya harmonisasi otonomi dalam bingkai kebhinekaan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pelestarian adat dan budaya lokal, serta peningkatan toleransi dan kohesi sosial dalam masyarakat Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Indeks 56 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik â◻ Cakupan OAP yang melek politik % 20 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik â◻ Cakupan OAP yang melek politik % 20 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 2 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Persentase OAP di lembaga eksekutif * 50 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Persentase OAP di lembaga eksekutif * 50 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 3 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Cakupan Pendidikan politik untuk OAP % 20 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Cakupan Pendidikan politik untuk OAP % 20 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Persentase OAP di lembaga Legislatif * 56 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Persentase OAP di lembaga Legislatif * 56 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 5 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Persentase OAP yang jadi calon legislatif Partai Politik * 50 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Persentase OAP yang jadi calon legislatif Partai Politik * 50 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 6 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Cakupan inklusi keuangan calon legislatif OAP % 20 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Cakupan inklusi keuangan calon legislatif OAP % 20 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 7 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik â◻ Cakupan perlindungan masyarakat dan tanah OAP % 20 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik â◻ Cakupan perlindungan masyarakat dan tanah OAP % 20 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 8 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Tersedianya data terpilah OAP % 100 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Tersedianya data terpilah OAP % 100 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : 9 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Persentas e 100 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial yang berbasis nilai-nilai agama, adat, dan budaya serta representasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan guna menciptakan masyarakat yang harmonis, toleran, berkeadaban, dan terintegrasi secara sosial, dan politik Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Persentas e 100 PROVINSI : KABKOTA : SKPD : APIP : NO RPJMD/RPD TAHUN PELAKSANAAN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET TUJUAN / SASARAN INDIKATOR TUJUAN / SASARAN SATUAN TARGET
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1 KONSISTENSI PROGRAM ANTARA RPJMD/RPD*) TAHUN PELAKSANAAN 2025 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA: KAB. KAIMANA NO RPJMD TAHUN 2025 PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 KETERANGAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABURUSAN / PROGRAM (RPJMD/RPD*) INDIKATOR TARGET DAN SATUAN URUSAN / PROGRAM PERUBAHAN RKPD INDIKATOR TARGET DAN SATUAN
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah B 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pesentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100% 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Persentase biaya personil siswa PAUD (%) 0 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Inklusivitas SMK 56,17 Nilai 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Persentase biaya personil siswa pendidikan menengah (%) 0 Iklim Inklusivitas SMA 58,77 Nilai 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Persentase biaya personil siswa pendidikan dasar (%) 0 Iklim kebinekaan SMK 76,84 Nilai 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Cakupan satuan pendidikan yang memperoleh BOSDA berformula (%) 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Cakupan Calon Pendeta dan Imam/Ustadz OAP yang Menerima Bantuan Pendidikan (%) 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Persentase perlengkapan siswa PAUD (%) 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Persentase perlengkapan siswa pendidikan dasar (%) 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Persentase perlengkapan siswa pendidikan menengah (%) 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Proporsi siswa OAP dari keluarga tidak mampu yang memperoleh bantuan pendidikan sesuai kriteria yang ditetapkan. (%) 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Cakupan tenaga pendidik berprestasi dan berdedikasi yang menerima penghargaan dana pembinaan atau mendapatkan kesempatan promosi/pelatihan kompetensi lanjutan. (%) 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Cakupan peserta didik berprestasi yang berasal dari wilayah terpencil lulusan SMA/SMK yang memperoleh beasiswa penuh pada jenjang pendidikan tinggi (%) 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS) 90 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) 65,2 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) 98,76 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) 57,76 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Iklim Inklusivitas SMA (Nilai) 58,77 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Iklim Inklusivitas SMK (Nilai) 56,17 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Iklim kebinekaan SMK (Nilai) 76,84 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Iklim kebinekaan SMA (Nilai) 76,45 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Iklim keamanan SMK (Nilai) 67,03 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Iklim keamanan SMA (Nilai) 70,71 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Skor kemampuan numerasi SMK (%) 56,35 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga APM SD (%) 98,38 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Skor Kemampuan Numerasi SMA (%) 57,46 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Skor Kemampuan Literasi SMK (%) 58,71 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga APM SMP (%) 60,81 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga APM SMK (%) 55,06 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Skor kemampuan literasi SMA (%) 65,03 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Angka Putus Sekolah SMA (%) 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Angka Putus Sekolah SMK (%) 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Angka Putus Sekolah SD (%) 0,16 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Angka putus sekolah SMP (%) 1,42 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Persentase ruang kelas pendidikan menengah dalam kondisi baik (%) 98,36 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Persentase satuan pendidikan SD yang terakreditasi (%) 93 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga APM SMA (%) 40,38 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Iklim Keamanan SD (Nilai) 67,18 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Iklim Keamanan SMP (Nilai) 63,21 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai) 30,6 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) 40,71 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Iklim Kebinekaan SMP (Nilai) 68,82 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Iklim Inklusivitas SD (Nilai) 50,61 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Tingkat Penyerapan Lulusan SMK (%) 55,5 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Iklim Inklusivitas SMP (Nilai) 51,71 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Iklim kebinekaan SD (%) 61,14 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum muatan lokal (%) 0 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - - 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indeks Pemerataan Guru (Rasio) 0,51 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Indeks Distribusi Guru 100% 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase) 80 Proporsi PTK Penggerak 4% 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Proporsi PTK Bersertifikat 60% 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga % Kecukupan ASN untuk sekolah yang diselenggarakan oleh pemda sesuai dengan kebutuhan peningkatan indeks distribusi guru 90% 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase) 85 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase) 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik (%) 70 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terlaksananya perencanaan penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah & 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas KesehatanNilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) B Terlaksananya perencanaan penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD 100% 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Cakupan kampung yang memperoleh layanan mobile health (%) 60 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Presentase terlaksananya pemenuhan UKP dan UKM 84 persen 10 Puskesmas & 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Cakupan Skrining Faktor Risiko Bagi Penduduk Usia Produktif (%) 100 Peningkatan Sarana dan prasarana 7 Unit 10 Puskesmas & RSUD Cakupan penduduk/kelom pok sasaran yang memperoleh jaminan kesehatan (%) 20 Meningkatkan efektifitas, efisiensi, kinerja,profesionalisme dan akses serta pelayanan rumah sakit 100% 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan & RSUD Persentase unit pelayanan kesehatan tingkat desa/kelurahan dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan kader kesehatan sesuai standar (%) 60 10 Puskesmas Persentase puskesmas memiliki SPA sesuai standar (%) 70 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Presentase puskesmas yang memiliki jejaring kesehatan tingkat desa/kelurahan sesuai standar (%) 16,13 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Persentase puskesmas yang mampu memberikan layanan kesehatan jiwa (%) 50 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Prevalensi overweight pada anak usia sekolah (%) 23,4 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Presentase puskesmas dan pustu yang menyelenggarakan program aktivitas fisik (%) 20 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase) 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Puskesmas yang melaksanakan pengawasan kualitas air minum pada sarana air minum memenuhi syarat (%) 100 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Puskesmas dengan hasil surveilans kualitas air minum tingkat rumah tangga memenuhi syarat (Unit Kerja) 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase) 11 10 Puskesmas Prevalensi overweight pada anak usia sekolah (%) 23,4 Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup)) 5 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang) 45,6 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang) 11,63 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup) 13,8 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Insiden Stunting balita (kasus baru) (Kasus) 8 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe. (Persentase) 7,7 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Presentase ibu hamil KEK (%) 13 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%)) 82 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%)) 75 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Distrik dengan Eliminasi Kusta (%) 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Distrik dengan Eliminasi Filariasis (%) 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Distrik dengan Eliminasi Frambusia (%) 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) (%) 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Insiden HIV (%) 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan ODHIV baru yang ditemukan yang mendapat pengobatan ARV (%) 77 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase) 72,6 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%) 85 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Cakupan Imunisasi MR 1 Pada Bayi (%) 85 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Cakupan Imunisasi HPV (%) 20 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Cakupan Imunisasi Lengkap pada Baduta (%) 85 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Cakupan Imunisasi di usia Sekolah Dasar (%) 80 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) 58 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Presentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif (%) 75 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Cakupan Skrining kesehatan Jiwa (%) 40 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas (%) 100 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%) 100 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%) 100 10 Puskesmas Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase) 85 10 Puskesmas Cakupan Imunisasi di usia Sekolah Dasar (%) 80 10 Puskesmas Cakupan Imunisasi HPV (%) 20,3 10 Puskesmas Cakupan Imunisasi Lengkap pada Baduta (%) 85 10 Puskesmas Cakupan Imunisasi MR 1 Pada Bayi (%) 88 10 Puskesmas Cakupan Kunjungan Neonatal (KN) lengkap sesuai standar (%) 60 10 Puskesmas Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%) 100 10 Puskesmas Cakupan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) (%) 50 10 Puskesmas Cakupan Pemberian Terapi Pencegahan pada Orang Kontak Serumah (%) 80 10 Puskesmas Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%)) 73 10 Puskesmas Cakupan Skrining kesehatan Jiwa (%) 30 10 Puskesmas Penemuan Kasus TBC (%) 73 10 Puskesmas Pengobatan kusta tepat waktu (%) 60 10 Puskesmas Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak (%) 88 10 Puskesmas Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar (%) 100 10 Puskesmas Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%) 100 10 Puskesmas Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%) 100 10 Puskesmas Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%) 100 10 Puskesmas Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%) 100 10 Puskesmas Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%) 100 10 Puskesmas Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) 100 10 Puskesmas Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%) 100 10 Puskesmas Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%) 100 10 Puskesmas Presentase bayi usia 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif (%) 76 10 Puskesmas Presentase ibu hamil KEK (%) 13 10 Puskesmas Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas (%) 100 10 Puskesmas Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%) 100 10 Puskesmas Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%) 100 10 Puskesmas Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem rujukan online nasional (%) 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Persentase pemakaian tempat tidur dalam periode waktu tertentu (BOR) (%) 35 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Lama Hari Pasien dirawat (LOS) (Hari) 4 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Presentasi Fasilitasi kesehatan primer yang memiliki obat, vaksin dan BMHP sesuai standar (%) 70 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah Presentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%) 5,81 10 Puskesmas 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Cakupan tenaga kesehatan berprestasi dan berdedikasi yang menerima penghargaan dana pembinaan atau mendapatkan kesempatan promosi/pelatihan kompetensi lanjutan. (%) 0 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas SDMK 100 persentase 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Presentase STR tenaga medis dan tenaga kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan (%) 80 Terlaksananya Pembayaran Jasa Bagi Tenaga Kesehatan 1 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan & RSUD Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase) 70 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Presentasi Rumah Sakit yang terpenuhi SDM sesuai standar (%) 84 1.02.0.00.0.00.01.0001 - Rumah Sakit Umum Daerah 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dan Vaksi IRL (Imunisasi Rutin Lengkap) (Persentase) 70 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN Persentase tersedianya sedan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman 100 persentase 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Presentasi Fasilitasi kesehatan primer yang memiliki obat, vaksin dan BMHP sesuai standar (%) 80 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Presentasi puskesmas dengan pemenuhan obat dan vaksin program vaksin tepat waktu dan tepat jumlah (%) 70 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase) 11 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 100 persentase 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Presentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%) 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan 1.02.07 - PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN Presentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%) 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan Persentase puskesmas yang mencapai target INM (Indikator Nasional Mutu) (%) 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) B 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerinthan daerah 80% 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase terpenuhinya pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi (%) 0 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Prosentase terpenuhinya Pengelolaan sumber daya air 80% 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air layak konsumsi (%) 0 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Prosentase SPAM yang sesuai dengan standar kebutuhan air bersih 80% 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tersedianya Perusahaan Air Minum Daerah (Perusahaan) YA 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Sampah yang dikelola di TPA/TPST Regional (%) 35 1.03.04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL Prosentase Meningkatnya Sistem Sarana Prasarana Persampahan 80% 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase) 15 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Prosentase Meningkatnya Sistem Pengolahan Air Limbah yang memadai 80% 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase) 40 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Prosentase terbangunya Sistem Drainase 50% 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase) 10 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Cakupan ketersediaan Sarana/Prasarana Dasar pada kampung persiapan (%) 0 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Prosentase Meningkatnya Bangunan Gedung 90% 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Cakupan Distrik yang memiliki sarana/prasarana sesuai kebutuhan (%) 0 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase) 27,27 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase) 27,27 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Prosentase Penataan Bangunan Gedung dan Lingkungan lainnya 95% 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase penyelesaian ruas jalan di koridor barat kaimana kewenangan kabupaten (%) 0 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik 95% 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Konektivitas Darat (Persentase) 20 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase) 0 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Cakupan kawasan hutan yang di Identifikasi dan inventarisasi untuk dapat dikonversi menjadi kawasan produktif lainnya (%) 0 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Prosentase peningkatan tata ruang 90% 1.03.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) B 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%) 20 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Presentase ketersediaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana 100 persen 2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni (Persentase) 10 2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (Persentase) 0,6 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Presentase ketersediaan rumah layak huni Jumlah peningkatan 100 persen 2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kualitas rumah tidak layak huni 50 persen 2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase) 0 2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) B 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Progam Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Tahun 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Persentase realisasi belanja operasional tepat waktu (%) 100 Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 1.05.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Persentase realisasi belanja operasional tepat waktu (%) 100 Presentase Pelaksanaan Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 1.05.0.00.0.00.15.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Konflik Sosial yang terselesaikan (%) 100 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase Jumlah Pelaksanaan Program Administrasi Umum Perangkat Daeran Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 100 Persen 1.05.0.00.0.00.15.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%) 100 1.05.0.00.0.00.15.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase) 100 1.05.0.00.0.00.15.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) 16,67 1.05.0.00.0.00.15.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Capaian SPM Bidang Kebencanaan (%) 86,67 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Program Penanggulangan Bencana 1 Tahun 1.05.0.00.0.00.01.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase) 60,75 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Presentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran 1 1.05.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase) 60,75 1.05.0.00.0.00.03.0000 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) B 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintah daerah 7 kegiatan 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase) 2 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Presentase pemberdayaan kampung kategori KAT 100% 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (Persentase) 3 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase) 0 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) 100 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi sosial 100% 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) 50 Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota 100 Org 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) 100 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase) 100 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Presentase pemberian fasilitas keluarga 100% 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) 0 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota undefined 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase) 100 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persenatse terpeliharanya Taman makan Pahlawan 1 Kegiatan 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks kepuasan internal terhadap layanan penunjang (%) 0 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%) 0 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja Prioritas OAP yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja (%) 40 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - - 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan (%) 0 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja (%) 46 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan ((%)) 76,53 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - - 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Sakip (Indeks) B 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase realisasi belanja operasional tepat waktu (%) 84,88 2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%) 84,44 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase IPG 69% 2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase) 84,44 2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) 84,88 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Terwujudnya upaya perlindungan hak perempuan melalui : Cakupan korban kekerasan perempuan yang mendapat pelayanan sesuai standar ( SOP) 100% 2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (Indeks) 84,88 2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase) 1 2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks) 30 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Terwujudnya Jumlah Kelurahan/Kampung/RT yang menerapkan Indikator Pemenuhan Hak Anak 85% 2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks) 20 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - - 2.08.0.00.0.00.28.0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) 85 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Persentase Peningkatkan Pengolahan Diversifikasi Ke tahanan Pangan Masyarakat 100 Persen 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%) 0 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Penanganan Kerawanan Pangan 100 Persen 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase) 80 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Presentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan 100 Persen 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase ganti rugi tanah untuk penyediaan sarpras pada wilayah baru (%) 0 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Presentase ketersediaan lahan bagi bangunan milik pemerintah 100% 2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase) 32,25 Luas tanah yang di bebaskan pemerintah 50 persen m2 2.10.1.04.0.00.10.0000 - Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%) 98 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98% 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup 2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase) 95 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase parameter yang memenuhi baku mutu (%) 87 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP P r e s e n t a s e I n d e k s K u l a i t a s Lingkungan Hidup Daerah 62% 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup 2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Persentase RTH (Persentase) 64 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase) 20 2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Presentase ketaatan Kegiatan usaha yang memiliki izin PPLH 39% 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%) 70 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan yang Taat Terhadap Perundang-Undangan Lingkungan Hidup 48 % 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup 2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) 30 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) 30 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Presentase kepedulian masyarakat terhadap upaya pelestarian lingkungan 72 % 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - - 2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Terwujudnya pelaksanaan hari lingkungan hidup 100 % 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase) 66,67 2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - - 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin) 0 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Persentase Timbulan Sampah yang Tertangani 59 % 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah ((%)) 50 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin) 0 2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) 66 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%) 10 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan 100% 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase) 50 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 100 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Kepemilikan Dokumen pencatatan Sipil 100 % 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 63 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 43 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) 45 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Tersedianya data terpilah OAP (%) 90 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase) 100 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase) 3 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - - 2.12.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) BB 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan daerah 100 % 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA Jumlah Usulan Pembentukan Kampung Definitif (Laporan / Dokumen) 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase) 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase) 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase) 100 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Presentase kampung yang administrasi pemerintahan kampung sesuai aturan 100 % 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung ~ Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase) 100 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Cakupan fasilitator kampung yang mendapat pendampingan dan pelatihan pengelolaan dana BKK (%) 0 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - - 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung Cakupan kampung yang mengelola BKK sesuai Juklak/Juknis (%) 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung Tersedianya Juklak/Juknis Pengelolaan dana BKK (*) ada 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung Cakupan Pembinaan Ekonomi Lembaga/Masyarakat Kampung (%) 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) 100 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase) 0 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT Persentase Kampung yang Mengembangkan Produk Unggulan (%) 0 2.13.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT - - 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.13.08 PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif (Lembaga) 84 2.13.08 PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN - - 2.13.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Kampung 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintah daerah 7 kegiatan 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa) 2,7 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - - 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun) 21.7- 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase) 70,40 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) P e r s e n t a s e m a s y a r a k a t y a n g mendapatkan pembinaan Keluarga Berencana (KB) 95 % 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%) 37,60 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase) 75 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) presentasi pelaksanaan pengadaan sarana kelompok Bina keluarga Balita Stunting 100 % 1.06.2.14.0.00.16.0000 - Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) BB 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah, Nilai Sakip, Presentase terhadap laporan keuangan OPD, Profesionalisme aparatur (presensi dan pelaksanaan SKP), Kualitas Renja, RKA dan DPA 100 % 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) 100 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Persentase penyelengga raan lalu lintas dan angkutan jalan raya 95 % 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Konektivitas Darat (Persentase) 68 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Konektivitas Laut (Unit) 2 2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Penyelenggar aan Program Pengelolaan Pelayaran 95 % 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan cakupan kampung pesisir yang dilayani pelayaran perintis (%) 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan cakupan penyediaan pelabuhan pengumpan lokal (%) 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan Konektivitas Laut (Unit) 37 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan 2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN Persentase Pengendalian KKOP (Persentase) 100 2.15.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN Presentase Penyelenggaraan Program pengelolaan penerbangan 10 % 2.15.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) B 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%) 0 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Lembaga Publik yang aktif dalam Pengelolaan Komunikasi Publik 100 Persen 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Cakupan Perangkat Daerah yang memiliki akses internet (%) 90 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase PD yang sudah memiliki Website 100% 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemerintah Daerah (%) 35 Persentase PD yang terhubung jaringan intra pemerintah 70% 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tersedianya aplikasi SIKAP OAP (*) Tidak Persentase Jumlah kampung yang terlayani akses internet 90% 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) BB 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase) 0 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Jumlah Koperasi yang Berkualitas (%) 0 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Prosentase Pelaksanaan Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 100 % 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Persentase Koperasi Aktif (Persentase) 3,98 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase) 35 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi Aktif (Persentase) 45 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Presentase Pelaksanaan Program Penilaian Kesehatan KSP/USP/Koperasi 100 % 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase) 35 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Prosentase Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian 100 % 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase) 3,78 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Prosentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi 100 % 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Cakupan UMKM yang mendapat pelatihan pengolahan produk turunan P2K2S dan perikanan (%) 0 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 100 % 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Cakupan UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (%) 0 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Persentase Usaha Mikro dan Kecil (%) 3,78 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase) 0 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 100 % 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Persentase pengusaha muda OAP potensial yang memperoleh bantuan modal (%) 0 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Proporsi Usaha Kecil Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%) 0 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.17.09 - PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI Persentase Koperasi yang Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam (Persentase) 35 2.17.09 - PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI - - 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) 86,7 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) 45 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administratif (Nilai) 93,5 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Indeks Daya Saing Daerah (Angka) 3,27 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - - 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Nilai investasi baru di Distrik (Juta Rupiah) 0 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - - 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Cakupan Distrik yang difasilitasi kegiatan promosi penanaman modal (%) 0 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase) 0 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Cakupan promosi kawasan andalan yang telah diinventarisir (%) 0 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah (Persentase) 45 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase) 60 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Indeks kepuasan internal terhadap layanan penunjang (%) 84 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL persentase kepatuhan berusaha (Persentase) 65 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - - 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya (unit) 75 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - - 2.18.2.07.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Cakupan Organisasi Pemuda yang Menerima Bantuan (%) 0 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Cakupan Pembinaan Organisasi Pemuda 100 Persen 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase) 0 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase) 0 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Cakupan Pembinaan Olahraga 100 Persen 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - - 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Cakupan Pembinaan Kepramukaan 100 Persen 1.01.2.19.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin) 1,7 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase ketersediaan dokumen data sektroral daerah, persentase jumlah pengembangan SDM penyusun data sektoral 1 Dokumen 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 2.21.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Angka) 0 2.21.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Penyelenggaraan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti bimtek TOT tata kelola informasi dan jaringan komunikasi sandi dan dokumen penetapan peraturan bupati tentang penerapan TTE 60 Org 2.16.2.21.2.20.01.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) 67 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai/Predikat Akuntabilitas Kinerja SAKIP yang diperoleh A Nilai 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Cakupan Lembaga Adat yang menerima bantuan (%) 100 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - - 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata Cakupan lembaga Kebudayaan yang dibina (%) 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata Cakupan Objek Kebudayaan yang dikembangkan (%) 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata Cakupan Sumberdaya Manusia Kebudayaan yang dibina (%) 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase) 12 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase) 0 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - - 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase) 15 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan 13,27 % 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase) 1 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase) 5 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%) 100 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintahan daerah 100% 2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%) 95 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Presentase Penambahan Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan Daerah 15000 Eksemplar 2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Presentase Perpustakaan Elektronik Yang Berbasis Digital di dukung dengan Pembinaan, Promosi, Sosialisasi Terhadap Masyarakat. 90% 2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tingkat Menggerakkan Masyarakat gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif berbasis pengetahuan 95% 2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Presentase Peningkatan Kunjungan Perpustakaan Di Perpustakaan Daerah 95% 2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase) 95 2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase) 95 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Tingkat Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 90 % 2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase) 95 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Tingkat Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 90 % 2.23.2.24.0.00.22.0000 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) 85 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Pelayanan program penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 % 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Cakupan kelompok nelayan usaha kecil yang memperoleh bantuan sarpras perikanan tangkap (%) 0 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 22.418.000 Ton 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Indeks) 105 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Cakupan kelompok pembudidaya yang memperoleh bantuan sarpras perikanan (%) 0 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Budidaya Perikanan (Ton) 14,118 ton 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) (Indeks) 102 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya (%) 90 3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Presentase tingkat pelanggaran ilegal fishing di waduk, sungai dan rawa 85 % 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) 60 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton) 2532 Ton 3.25.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perikanan 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Cakupan SDM lokal (guide, pengelola) yang terlatih (%) 0 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indeks Daya Saing Pariwisata Kaimana 2,56 % 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah destinasi ekowisata yang beroperasi (Angka) 0 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata Jumlah kunjungan wisata (Orang) 754 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata Lama kunjungan wisatawan (Hari) 2-3 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase) 30 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - - 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase) 5 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) 30 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - - 2.22.3.26.0.00.01.0000 - DInas Kebudayaan dan Pariwisata 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) 70 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Tahunan (Ton) 259,54 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Presentase Pelaksanaan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 100 Persen 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) 1210,41 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah benih unggul P2K2S yang disediakan (Angka) 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Semusim (Ton) 1538,59 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah Populasi Ternak (Sapi, Kambing dan Babi) (Ekor) 1642 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Jumlah Populasi Ternak Unggas (Ekor) 26923 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Cakupan lahan pertanian/perkebunan (5 Ha) yang disediakan jalan usaha tani (%) 0 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Presentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 100 Persen 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan. ((%)) 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen) 1 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - - 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Cakupan Pengendalian Organisme pengganggu tanaman P2K2S (%) 0 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase) 100 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase) 100 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Cakupan petani P2K2S yang memperoleh informasi teknis, ekonomi dan inovasi pengolahan (%) 0 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Penyuluhan Pertanian 100 Persen 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase) 100 2.09.3.27.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Jumlah SPBU BBM 1 harga yang beroperasi (Angka) 0 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Prosentase Konsistensi Program kegiatan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 100 % 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal (%) 4,59 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Prosentase Konsistensi Program kegiatan Stabilitas Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya 100 % 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Cakupan pelaksanaan monitoring harga bahan pokok harian (%) 89,06 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Persentase kinerja realisasi pupuk (%) 0 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase) 86 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Ekspor Bersih Perdagangan (%) 0 3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Prosentase Konsistensi Program Pengembangan Ekspor 100 % 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Nilai Ekspor Barang (Nilai) 5 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%) 91,96 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Prosentase Konsistensi Program Standarsisasi dan Perlindungan Konsumen 90 % 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase) 35 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Prosentase Konsistensi Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 100 % 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase UMKM layak yang memperoleh fasilitas kredit back to back guarantee (%) 0 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Prosentase konsistensi Pencapaian Program Kegiatan Perncanaan dan Pembangunan Industri 95 % 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%) 95,95 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tingkat Pengembalian Kredit (NPL) (%) 0 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase) 30 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase) 50 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Prosentase konsistensi program kegiatan pengendalian ijin usaha industri 95 % 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase) 40 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Prosentase konsistensi Program kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Industri 95 % 3.31.3.30.2.17.21.0000 - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) 70 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase tercapainya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota 100 % 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Indeks Sakip (Indeks) B 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Jumlah Kajian Pembentukan Distrik (Laporan / Dokumen) 0 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan 100 % 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Jumlah Kajian Pembentukan Kampung Definitif (Laporan / Dokumen) 8 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Tersedianya kajian pembentukan DOB (Laporan / Dokumen) 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Cakupan Lembaga Agama yang Menerima Bantuan (%) 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Tersedianya forum koordinasi dengan instansi vertikal terkait pengendalian dan pengawasan tata kelola perdagangan (*) ada 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Cakupan distrik yang melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan (%) 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Distrik (Peraturan) TIDAK 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase) 70 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Cakupan Penyedia OAP yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) OAP (%) 0 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Presentase tercapainya Program Perekonomian dan Pembangunan 100 % 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah Persentase Penyedia OAP terhadap seluruh Vendor dalam Katalog Elektronik Lokal (%) 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah 4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) B 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Jumlah Perda Pembentukan Distrik yang disetujui (Laporan / Dokumen) 0 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Presentase fasilitasi pelaksaan tugas dan fungsi DPRD Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi 100 % 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD Jumlah Perda Pembentukan Kampung Definitif yang disetujui (Laporan / Dokumen) 0 pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen P e r e n c a n a a n d a n D o k u m e n Anggaran Setwan DPRD Ada 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase) 80 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase) 80 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase) 85,71 4.02.0.00.0.00.01.0000 - Sekretariat DPRD 5.01 PERENCANAAN 5.01 PERENCANAAN 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase realisasi belanja operasional tepat waktu (%) 100 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Penyelenggaraan program penunjang urusan Pemerintah Daerah 100% 5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Indeks kepuasan internal terhadap layanan penunjang (%) 100 Nilai Sakip OPD 83% 5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) BB 5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase) 100 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Renja OPD yang dievaluasi 100% 5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase) 100 Persentase ketersediaan Data Sektoral 40% 5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah 99% 5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase) 100 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase konsistensi program perangkat daerah mitra perencanaan pembangunan Daerah (Bidang Pmerintahan & Pembangunan Manusia; Perekonomian dan SDA; Infrastruktur dan Kewilayahan) 99 % 5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) 100 5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase) 100 5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.02 KEUANGAN 5.02 KEUANGAN 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) B 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan 100 % 5.02.1.03.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) 68,85 Persentase Pelayanan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 % 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Persentase kampung yang memperoleh fasilitas bantuan keuangan kampung (%) 0 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - - 5.02.1.03.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase) 100 5.02.1.03.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase) 90 5.02.1.03.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Persentase Rencana Kerja dan Anggaran Tepat Waktu (Tepat Waktu) Tepat Waktu 5.02.1.03.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase) 85 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH persentase Pengelolaan Keuangan Daerah 93 % 5.02.1.03.0.00.02.0000 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase) 40 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Pertumbuhan PAD terhadap Pendapatan Daerah 5 Persen 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase) 90 5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pendapatan Daerah 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03 KEPEGAWAIAN 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%) 80 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Prosentasi Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 8 Persentase 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Kota/Kab yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas (%) 0 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Presentase Akurasi Data dan Informasi untuk Pengadaan dan Pemberhentian ASN 80 Persen 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Persentase Distrik yang terpenuhi kebutuhan pegawainya sesuai ketentuan (%) 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase) 80 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase) 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Tersedianya Grand Design Pengembangan Aparatur (Dokumen) Tidak 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase) 80 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga 80 Orang 5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase) 100 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan 100 % 5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase) 44,43 5.01.5.05.0.00.53.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks kepuasan internal terhadap layanan penunjang (%) 75 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) 70 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N- 1 (Persentase) 70 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Terwujudnya Program Penyelenggaran Pengawasan 100% 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti (%) 35 Maturitas Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti (%) 100 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Pegawai yang menyampaikan LHKPN/LHKASN (%) 100 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan (Rekomendasi) 5 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase terlaksananya program perumusan kebijakan pendampingan dan asistensi 100% 6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat 7.01 KECAMATAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) B 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkat layanan Administrasi Kantor Distrik Yamor 100 % 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik YamorPersentase penyelenggaraan Program penunjang urusan Pemerintah Daerah 100 % Nilai kepuasan Masyarakat 88% Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) CC Persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Teluk Etna Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%) 100 7.01.0.00.0.00.01.0002 - Kelurahan Krooy Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%) 73 Cakupan layanan administrasi perkantoran 100 % 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Arguni Bawah Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%) 100 7.01.0.00.0.00.01.0001 - Kelurahan Kaimana Kota Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%) 70,8 Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100 % 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Kambrau Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%) 90 Persentase penyelenggaraan program penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Distrik Kaimana) 100 % 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Kaimana Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai) 70 persentase penyelenggaraan program penunjang urusan pemerintah daerah 100 % 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Buruway Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%) 81,25 - - 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Teluk Arguni Atas jumlah bulan pengelolah administrasi keuangan 100 % Kelurahan Kaimana Kota Persentase penyelenggaraan program penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Kelurahan Krooy) 100 Persen Kelurahan Krooy 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%) 0 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Distrik Kaimana 100 % 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Kaimana - - Kelurahan Kaimana Kota Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%) 0 Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah distrik teluk etna 100 % 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Buruway Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%) 0 persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah distrik teluk etna 100 % 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Teluk Etna Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%) 0 Meningkat layanan Administrasi Kantor Distrik Yamor 100 % 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Yamor Persentasi peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Pubik di Wilayah Distrik Yamor 100 % Nilai kepuasan Masyarakat 88% Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%) 0 Persentase Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 % 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik KambrauCakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%) 0,0 Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%) 0 Presentase Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Distrik Arguni Bawah 100 % 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Arguni Bawah Indeks Pelayanan Publik. (Indeks) 70 Rerata Indeks Kepuasan Masyarakat (Angka) 57,73 Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Distrik Teluk Arguni 100 % 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Teluk Arguni AtasCakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%) 0 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%) 100 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat di Distrik Kaimana 100 % 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Kaimana Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%) 100 presentase tercapainya pemberdayaan masyarakat di distrik kaimana 100 % Kelurahan Kaimana Kota Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%) 100 Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Krooy 100 Persen Kelurahan Krooy Cakupan Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan (%) 100 Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang terbina di distrik Teluk Etna 100 % 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Buruway Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%) 95 persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat di distrik teluk etna 100 % 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Teluk Etna Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%) 100 Meningkat layanan Administrasi Kantor Distrik Yamor 100 % 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Yamor Persentasi tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Distrik YAMOR 100 % Nilai kepuasan Masyarakat 88% Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%) 70,3 Persentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100 % 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Kambrau Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) 70 Presentase Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat di Distrik Teluk Arguni Bawah 100 % 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Arguni Bawah Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (%) 81,25 Persentase tercapainya pemberdayaan masyarakat di Distrik Teluk Arguni 100 % 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Teluk Arguni Atas 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%) 100 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase tingkat kinerja trantibun di Distrik Teluk Etna 100 % 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Buruway Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas (%) 70,8 Persentase Pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan KetertibanUmum 100 % 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Kambrau Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas (%) 81,25 Persentase tingkat kinerja Trantibun di Distrik Teluk Arguni 100 % 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Teluk Arguni Atas Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas (%) 0 7.01.0.00.0.00.01.0002 - Kelurahan Krooy Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas (%) 0 7.01.0.00.0.00.01.0001 - Kelurahan Kaimana Kota Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%) 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Teluk Etna Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum (%) 100 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Kaimana Persentase penanganan gangguan trantibumlinmas (%) 68 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Arguni Bawah 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%) 100 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan 100 % 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Teluk Etna Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 7.01.0.00.0.00.01.0002 - Kelurahan Krooy Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 7.01.0.00.0.00.01.0001 - Kelurahan Kaimana Kota Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum (%) 100 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Yamor Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%) 100 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Kaimana Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%) 70 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Kambrau Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%) 65 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Arguni Bawah Persentase pelaksanaan urusan yang ditugaskan (%) 81,25 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Teluk Arguni Atas 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa (%) 72 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase pemerintah kampung yang terbina dan terawasi di Distrik Teluk Etba 100 % 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Distrik Buruway persentase fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, peningkatan tertib administrasi pemerintahan desa, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat desa (%) 0 Persentasi Pemerintah Kampung yang terbina dan terawasi di Distrik Yamor 100 % 7.01.0.00.0.00.04.0000 - Distrik Yamor Persentase APBDes tepat waktu (%) 65,8 Persentase Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100 % 7.01.0.00.0.00.05.0000 - Distrik Kambrau Jumlah Aparat Pemerintah Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang Terampil Dalam Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, Perdes dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Serta Memiliki Surat Keterangan Lulus Pelatihan (Orang) 15 Presentase Pemerintah Kampung Yang Terbina dan Terawasi di Distrik Teluk Arguni bawah 100 % 7.01.0.00.0.00.07.0000 - Distrik Arguni Bawah Persentase APBDes tepat waktu (%) 81,25 Persentase Pemerintah Kampung yang terbina dan terawasi di Distrik Teluk Arguni Atas 100 % 7.01.0.00.0.00.08.0000 - Distrik Teluk Arguni Atas Persentase APBDes tepat waktu (%) 100 7.01.0.00.0.00.03.0000 - Distrik Teluk Etna Persentase APBDes tepat waktu (%) 100 7.01.0.00.0.00.01.0000 - Distrik Kaimana 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan Perangkat Daerah (%) 100 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase) 100 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - - 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Cakupan Regulasi Kebijakan Daerah yang Mengakomodir Hak-Hak OAP (%) 0 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - - 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Cakupan inklusi keuangan calon legislatif OAP (%) 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ¿ Cakupan OAP yang melek politik (%) 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Cakupan Pendidikan politik untuk OAP (%) 0 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase OAP dilembaga Legislatif (Orang) 5 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase OAP yang jadi calon legislatif partai politik (Orang) 10 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase) 100 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase) 100 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - - 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Cakupan tokoh masyarakat yang mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (%) 0 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - - 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Cakupan tokoh masyarakat yang mengikuti pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (%) 100 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase) 100 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - - 8.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TOTAL TOTAL FORM 4 DAFTAR KESELARASAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI, DAN KABUPATEN / KOTA UNTUK KABUPATEN / KOTA : KAB. KAIMANA NAMA KABUPATEN / KOTA : KAB. KAIMANA NO. INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI SESUAI KEPMENDAGRI 12/2024 TARGET RKPD KABUPATEN / KOTA 2025 TARGET RKPD PERUBAHAN KABUPATEN / KOTA 2025 KETERANGAN
(1)(2) (3) (4) (5) (5) 1 Indeks Modal Manusia 0,46 68,501 69,5 Kabupaten Kota Menggunakan IPM 2 Rasio Gini 0,370 - 0,380 0.36 0,352 3 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,75 - 4,06 6,01 2,99 4 Laju pertumbuhan Ekonomi (%) 5,19 - 5,48 2,57 3,28 5 Tingkat Kemiskinan (%) 19,26 - 20,12 13,13 13,23 6 Intensitas Emisi GRK (%) 1,08 - - NO PRIORITAS NASIONAL PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN PAGU ANGGARAN KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.014.406.396 pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek emajuan Kebudayaan (#) Pensi Kaimana (#) Festival Noken 0 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek PemajuanKebudayaan yang Dilakukan Pelindungan,Pengembangan, Pemanfaatan 0 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya (#) Festival Seni dan Budaya PB, (#) Festival Budaya 8 Suku Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) 277.889.400 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Prasarana Lembaga Adat yang dibuat Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 1.736.516.996 2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit) 0 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Cakupan Pembinaan Organisasi Pemuda Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Cakupan bantuan kewirausahaan Cakupan pelatihan kewirausahaan % Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan % Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi pemuda Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 75.586.000 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 23.100.000 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 160.814.000 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 739.280.000 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 969.561.000 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 839.319.000 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 21.511.446.017 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 703.319.400 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 265.392.000 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 1.102.788.480 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2.280.235.000 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 207.512.000 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 165.823.000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Inklusivitas SMK 138.936.148.410,76 Iklim Inklusivitas SMA Iklim kebinekaan SMK 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 45.863.444.957,00 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 1.041.048.000 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.042.000.000 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 4.265.584.000 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) 840.064.350,00 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.433.475.000 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 247.632.000 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 368.573.000 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) 3.766.864.000 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 1.548.419.050 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) 482.584.315 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 13.232.645.000 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) 227.454.182 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) 0 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 0 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1.420.409.060 1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 100.000.000 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.189.800.000 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 4.4396.396.000 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.022.670.000 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 956.434.000 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 1.140.000.000 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 901.593.000 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 6.195.800.000 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 0 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama % Biaya personil siswa SMP % Guru/Tutor sesuai kualifikasi SMP % Kepala satuan pendidikan SMP sesuai standar % Pemenuhan Guru / Tutor SMP % Pemenuhan T.Kependidikan SMP % Perlengkapan siswa SMP Rasio Ketersediaan SMP terhadap PUS % Ruang kelas SMP dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 388.080.000 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 961.680.000 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 936.936.000 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 936.936.000 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.243.440.000 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 538.319.931 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.279.670.500 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium umlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 249.480.000 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 987.526.000 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 2.234.161.214 1.01.02.2.02.002 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 670.000.000 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 7.305.600.000 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 1.160.522.644 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) 1.138.334.000 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 740.295.000 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 5.474.466.000 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) 114.220.000 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 0 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 199.688.038 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 110.985.000 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 430.705.113 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 323.676.000 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 0 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 2.810.808.000 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1.135.440.000 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 200.000.000 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 975.772.200 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 414.680.000 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % Biaya personil siswa TK % Guru/Tutor sesuai kualifikasi TK % Kepala satuan pendidikan sesuai standar TK % Pemenuhan Guru / Tutor TK % Perlengkapan siswa TK Rasio Ketersediaan PAUD terhadap PUS % Ruang kelas PAUD Non Formal dalam kondisi baik % Ruang Kelas TK dalam Kondisi Baik % Satuan pendidikan PAUD non Formal terakreditasi % Satuan Pendidikan Terakreditasi TK 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) 2.698.812.765.76 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) 349.881.500 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket) 250.500.000 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) 400.915.950 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 323.400.000 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) 1.955.346.000 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 878.465.500 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 1.236.276.200 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 1.304.050.000 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 331.702.000 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 4.600.150.571 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 900.000.000 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) 1.016.875.000 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan % Biaya personil siswa Kesetaraan % Guru/Tutor sesuai kualifikasi Kesetaraan % Kepala satuan pendidikan sesuai standar Kesetaraan % Pemenuhan Guru / Tutor Kesetaraan % Pemenuhan T.Kependidikan Kesetaraan % Perlengkapan Peserta Kesetaraan % Ruang kelas Kesetaraan dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi Non Formal 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 0 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 428.100.000 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) 0 1.01.02.4.05 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas % Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan PPDB % Perlengkapan Siswa SMA Rasio Ketersediaan SMA terhadap PUS % Ruang kelas SMA dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Pelaksana Assesmen Nasional % Satuan Pendidikan Terakreditasi SMA 1.01.02.4.05.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 7.768.332.650 1.01.02.4.05.0002 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 4.216.212.000 1.01.02.4.05.0007 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 0 1.01.02.4.05.0036 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.813.876.000 1.01.02.4.05.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.059.600.000 1.01.02.4.05.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 0 1.01.02.4.05.0042 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 183.785.600 1.01.02.4.05.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik) 3.989.532.150 1.01.02.4.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 0 1.01.02.4.05.0048 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 0 1.01.02.4.05.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 841.547.120 1.01.02.4.05.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang) 2.775.334.000 1.01.02.4.05.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 809.724.800 1.01.02.4.05.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 123.994.500 1.01.02.4.05.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 3.172.450.000 1.01.02.4.05.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang) 162.586.500 1.01.02.4.05.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 162.458.000 1.01.02.4.05.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 196.504.000 1.01.02.4.05.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 0 1.01.02.4.05.0062 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan 182.210.047 1.01.02.4.05.0063 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas (Lembaga) 240.000.000 1.01.02.4.06 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan % Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan Penerimaa Peserta Didik Baru (PPDB) % Perlengkapan Siswa SMK Rasio Ketersediaan SMK terhadap PUS % Ruang kelas SMK dalam kondisi Baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi SMK 1.01.02.4.06.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 312.312.000 1.01.02.4.06.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 0 1.01.02.4.06.0015 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 479.999.960 1.01.02.4.06.0028 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 0 1.01.02.4.06.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 700.000.000 1.01.02.4.06.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 801.000.000 1.01.02.4.06.0034 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 39.396.000 1.01.02.4.06.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 0 1.01.02.4.06.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik) 1.206.500.000 1.01.02.4.06.0039 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 0 1.01.02.4.06.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 307.046.000 1.01.02.4.06.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 252.848.500 1.01.02.4.06.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 269.451.000 1.01.02.4.06.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 2.891.930.000 1.01.02.4.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota % Tersediannya bantuan Fasilitas bagi pendidikan diluar kewenangan 1.01.02.4.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Satuan Pendidikan) 8.478.176.500 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.209.780.000 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1.209.780.000 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.209.780.000 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 274.056.800 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas 274.056.800 1.01.03.4.03.0001 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun 274.056.800 1.01.03.4.03.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun 0 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase Jumlah Pelaksanaan Program Administrasi Umum Perangkat Daeran Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 478.429.800 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase Jumlah Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daeran Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 294.273.400 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 20.493.000 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 7.133.800 1.05.02.2.01.00010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja 113.971.000 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 99.900.000 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 52.775.600 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 60.970.200 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota .05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS1 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 123.186.200 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 350.000.000 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 350.000.000 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daera Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 350.000.000 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Prosentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi 0 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang produktif 0 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 0 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 0 2.18.03 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.311.967.600 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 1.311.967.600 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1.035.510.200 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 267.245.400 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yangn mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 9.212.000 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3.816.000.000 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 762.532.250 2.13.05.4.01 Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.13.05.4.01.0012 Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun 160.200.000 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen KUA,Dokumen PPAS, Dokumen Perubahan KUA, dan Dokumen Perubahan PPAS Jumlah DPA Perubahan 2025 Jumlah DPA Tahun 2025 JumlaH Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 71.200.000 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 71.200.000 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 294.733.278 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 307.718.673 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2.450.889.000 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Laporan Survei dan Evaluasi Dana Perimbangan yang Diselesaikan Jumlah Pemungutan/Pemotongan Penyetoran Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK) Jumlah Penerbitan SP2D yang terselesaikan (Berkas) Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 416.270.600 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 455.062.850 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 78.610.400 5.02.02.2.02.00011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 352.675.240 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Raperda dan Perda 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 172.465.000 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1.091.608.800 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 518.652.000 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 162.613.440 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 870.336.000 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Tak Terduga 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 177.281.559.480 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah Arsip yang Tertata Jumlah Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah 5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 43.158.000 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 314.864.720 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 2.206.132.000,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya Presentase Pengelolaan Penangkapan ikan di wilaya sungai, Danau,Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainya 2.048.370.000,00 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 57.870.000 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 0 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 1.990.500.000 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan/KUB/Koperasi Perikanan 42.850.000 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 44.916.000 3.25.03.4.10 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Jumlah Pendaftaran Kapal tangkap 69.996.000,00 3.25.03.4.10.0002 Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 69.996.000,00 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Budidaya Perikanan (Ton) 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 74.490.000 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 59.750.000 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 0 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 87.160.000 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 65.670.000 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 608.371.580 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 76.950.000 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 299.065.420.02 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 93.930.000 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 114.700.000 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 109.250.000 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 123.553.247 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 0 2.17.07.4.03 Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP 2.17.07.4.03.0001 Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 265.180.000 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 969.561.000 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 839.319.000 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua 21.511.446.017 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 703.319.400 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 265.392.000 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 1.102.788.480 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2.280.235.000 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 207.512.000 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 165.823.000 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Presentase tercapainya program perekonomian dan pembangunan 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasi; Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Admisntasi Pembangunan Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi penyusunan program pembangunan Daerah 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan jasa 4.01.03.2.04 Pemantaun Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase PD yang sudah memiliki Website Persentase PD yang terhubung jaringan intra pemerintah Persentase Jumlah kampung yang terlayani akses internet 2.712.824.770,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dibuat dalam satu tahun Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dipelihara dan dikembangakan dalam satu tahun Jumlah artikel yang termuat dalam website pemda selama 1 tahun Jumlah internet publik yang berfungsi dalam 1 tahun Jumlah internet publik yang terpasang dalam 1 tahun Jumlah Website yang dibuat Jumlah Website yang dipelihara dan dikembangkan Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas data center Pemeliharaan jaringan FO dan NOC 2.712.824.770,00 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 641.198.500,00 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 2.071.626.270,00 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indeks Daya Saing Pariwisata Kaimana 4.773.971.653 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Kawasan startegis Pariwisata 423.971.653 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 423.971.653 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi yang dikelola Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (#) Pengembangan Kampung Wisata Lobo, (#) Pengembangan Kampung Wisata Mai-Mai, (#)Pengembangan Kampung Siawatan (#) Pengembangan Kampung Wisata Namatota (#) Pengembangan Kampung Wisata Marsi 4.350.000.000 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) 4.350.000.000 3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Kegiatan pelatihan Pramusaji berbasis Kearifan Lokal, Sosialisasi Peningkatan kapasitas Sadar Wisata) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sertifikasi Kompentensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata (Pelatihan dan Sertifikasi tenaga Kerja Pariwisata, Dive Resqui 0 3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang) 0 3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata umlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang) 0 3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Prosentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi 0 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang produktif 0 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 0 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 0 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 125.762.000 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 125.762.000 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) 125.762.000 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 4.738.732.250 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.578.532.250 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3.816.000.000 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 762.532.250 2.13.05.4.01 Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 160.200.000 2.13.05.4.01.0012 Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun 160.200.000 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 185.488.442.060,73 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen KUA,Dokumen PPAS, Dokumen Perubahan KUA, dan Dokumen Perubahan PPAS Jumlah DPA Perubahan 2025 Jumlah DPA Tahun 2025 JumlaH Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 4.039.524.951 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 71.200.000 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 71.200.000 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 294.733.278 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 307.718.673 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2.450.889.000 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 846.784.000 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Laporan Survei dan Evaluasi Dana Perimbangan yang Diselesaikan Jumlah Pemungutan/Pemotongan Penyetoran Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK) Jumlah Penerbitan SP2D yang terselesaikan (Berkas) Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan 1.302.626.350 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 416.270.600 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 455.062.850 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 78.610.400 5.02.02.2.02.00011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 352.675.240 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Raperda dan Perda 2.878.675.240 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 172.465.000 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1.091.608.800 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 518.652.000 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 162.613.440 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 870.336.000 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Tak Terduga 176.909.592.799,73 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 176.909.592.799,73 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah Arsip yang Tertata Jumlah Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah 5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah 43.158.000 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 314.864.720 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Prosentase Konsistensi Program kegiatan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1.874.060.000 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Los Pasar Jumlah peralatan dan perlengkapan 1.798.160.000 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 0 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.798.160.000 3.30.03.2.02Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Wilayah 75.900.000 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 75.900.000 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1.013.839.220,50 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 1.013.839.220,50 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 1.013.839.220,50 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Prosentase konsistensi Pencapaian Program Kegiatan Perncanaan dan Pembangunan Industri 0 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Unit IKM 0 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 3.31.02.4.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri 0 3.31.02.4.01.0008 Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan 0 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Presentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3.233.177.498 3.27.03.2.01Pengembangan Prasarana Pertanian Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah 2.231.963.000 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 2.165.375.000 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian PanganBerkelanjutan/LCP2B yang dikelola 66.588.000 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian Presentase Pembangunan Prasarana Pertanian 1.001.214.498 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1.001.214498 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 2.206.132.000,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya Presentase Pengelolaan Penangkapan ikan di wilaya sungai, Danau,Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainya 2.048.370.000,00 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 57.870.000 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 0 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 1.990.500.000 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 87.766.000 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan/KUB/Koperasi Perikanan 42.850.000 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 44.916.000 3.25.03.4.10 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Jumlah Pendaftaran Kapal tangkap 69.996.000,00 3.25.03.4.10.0002 Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 69.996.000,00 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Budidaya Perikanan (Ton) 1.335.387.000,02 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 221.400.000 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 74.490.000 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 59.750.000 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 0 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 87.160.000 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.113.987.000,02 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 65.670.000 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 608.371.580 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 76.950.000 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 299.065.420.02 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 93.930.000 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan 26.945.304.891 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan 1.808.880.000 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 969.561.000 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 839.319.000 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat 22.480.157.417 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua 21.511.446.017 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 703.319.400 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 265.392.000 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatanfasilitasi dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum 2.490.435.480 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 1.102.788.480 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 1.280.235.000 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 207.512.000 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 165.823.000 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 165.823.000 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 612.683.247 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 347.503.247 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 114.700.000 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 109.250.000 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 123.553.247 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 0 2.17.07.4.03 Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP 265.180.000 2.17.07.4.03.0001 Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 265.180.000 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Presentase tercapainya program perekonomian dan pembangunan 3.936.525.600 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian 763.450.000 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasi; Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 391.462.000 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 240.300.000 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 42.850.000 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Admisntasi Pembangunan Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan 443.412.600 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi penyusunan program pembangunan Daerah 0 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 132.626.800 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 310.786.800 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa 2.940.147.750 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 711.769.750 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 240.890.000 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan jasa 4.01.03.2.04 Pemantaun Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam 1.987.488.000 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 95.100.000 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 66.162.000 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase PD yang sudah memiliki Website Persentase PD yang terhubung jaringan intra pemerintah Persentase Jumlah kampung yang terlayani akses internet 2.712.824.770,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dibuat dalam satu tahun Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dipelihara dan dikembangakan dalam satu tahun Jumlah artikel yang termuat dalam website pemda selama 1 tahun Jumlah internet publik yang berfungsi dalam 1 tahun Jumlah internet publik yang terpasang dalam 1 tahun Jumlah Website yang dibuat Jumlah Website yang dipelihara dan dikembangkan Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas data center Pemeliharaan jaringan FO dan NOC 2.712.824.770,00 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 641.198.500,00 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 2.071.626.270,00 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indeks Daya Saing Pariwisata Kaimana 4.773.971.653 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Kawasan startegis Pariwisata 423.971.653 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 423.971.653 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi yang dikelola Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (#) Pengembangan Kampung Wisata Lobo, (#) Pengembangan Kampung Wisata Mai-Mai, (#)Pengembangan Kampung Siawatan (#) Pengembangan Kampung Wisata Namatota (#) Pengembangan Kampung Wisata Marsi 4.350.000.000 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) 4.350.000.000 3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Kegiatan pelatihan Pramusaji berbasis Kearifan Lokal, Sosialisasi Peningkatan kapasitas Sadar Wisata) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sertifikasi Kompentensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata (Pelatihan dan Sertifikasi tenaga Kerja Pariwisata, Dive Resqui 0 3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang) 0 3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata umlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang) 0 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Prosentase SPAM yang sesuai dengan standar kebutuhan air bersih 0 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Prosentase SPAM yang sesuai dengan Standar Kebutuhan Air Bersih 18.255.134.000 1.03.03.2.01.0022 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem PenyediaanAir Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yangDibangun 0 1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 170.184.000 1.03.03.2.01.0024 Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 0 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 15.612.350.000 1.03.03.2.01.0031 Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sistem PenyediaanAir Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yangdioptimalisasi 498.000.000 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 0 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 111.281.000 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Presentase Perencanaan dan Tata Ruang dalam Satu Tahun 111.281.000 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota 11.281.000 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik 47.808.318.029,07 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Meningkatnya Penyelenggaraan Jalan 47.808.318.029,07 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 2.357.896.403,00 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa panjang jalan kewenangan kabupaten/kota dan Desa yang diawasi penyelenggaraannya 35.000.000,00 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan panjang jalan yang dibangun 13.220.441.114,00 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang direkonstruksi 24.152.559.132,07 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yangDipelihara Secara Berkala 3.473.907.330,00 1.03.10.2.01.0039 Rehabilitasi Jembatan Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi 0 1.03.10.2.01.0040 Pembangunan Jembatan jumlah jembatan yang dibangun 224500000 1.03.10.2.01.0041 Pelebaran Jalan Menambah Lajur Panjang Jalan yangDilebarkan Menambah Lajur 0 1.03.10.2.01.0042 Pemeliharaan Berkala Jembatan jumlah jembatan yang dipelihara secara berkala 31.124.800,00 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang disurvey Kondisinya 214.040.000,00 1.03.10.2.01.0044 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 2.511.757.900,00 .03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 1587091350 2.18.03 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 1.311.967.600 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 1.311.967.600 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 1.035.510.200 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 267.245.400 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 9.212.000 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Penyelenggaraaan Program Pengelolaan Pelayaran 9.492.086.000,00 2.15.03.2.07 Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.635.340.000,00 2.15.03.2.07.0004 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.635.340.000,00 2.15.03.2.10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Dokumen Perda yang sudah ditetapkan 0 2.15.03.2.10.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 0 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah tambatan perahu yang di bangun 5.782.474.000,00 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan pengumpan Lokal yang Dibangun 5.782.474.000,00 2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 0,00 2.15.03.2.13.0008 Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 74.272.000,00 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 125.762.000 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 125.762.000 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) 125.762.000 4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Inklusivitas SMA (Nilai) 138.936.148.410,76 Iklim Inklusivitas SMK (Nilai) Iklim kebinekaan SMK (Nilai) 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 45.863.444.957,00 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 1.041.048.000 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.042.000.000 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 4.265.584.000 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) 840.064.350,00 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.433.475.000 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 247.632.000 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 368.573.000 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) 3.766.864.000 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 1.548.419.050 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) 482.584.315 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 13.232.645.000 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) 227.454.182 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) 0 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 0 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1.420.409.060 1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 100.000.000 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.189.800.000 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 4.4396.396.000 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.022.670.000 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 956.434.000 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 1.140.000.000 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 901.593.000 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 6.195.800.000 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 0 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama % Biaya personil siswaSMP % Guru/Tutor sesuaikualifikasi SMP % Kepala satuanpendidikan SMP sesuai standar % Pemenuhan Guru / TutorSMP % PemenuhanT.Kependidikan SMP % Perlengkapan siswa SMPRasio Ketersediaan SMP terhadap PUS % Ruang kelas SMP dalamkondisi baik % Satuan PendidikanTerakreditasi 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 388.080.000 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 961.680.000 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 936.936.000 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 936.936.000 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.243.440.000 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 538.319.931 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.279.670.500 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 249.480.000 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 987.526.000 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 2.234.161.214 1.01.02.2.02.002 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 670.000.000 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 7.305.600.000 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 1.160.522.644 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) 1.138.334.000 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 740.295.000 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 5.474.466.000 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) 114.220.000 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 0 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 199.688.038 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 110.985.000 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 430.705.113 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 323.676.000 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 0 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 2.810.808.000 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1.135.440.000 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 200.000.000 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 975.772.200 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 414.680.000 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % Biaya personil siswa TK % Guru/Tutor sesuaikualifikasi TK % Kepala satuanpendidikan sesuai standar TK % Pemenuhan Guru / TutorTK % Perlengkapan siswa TKRasio Ketersediaan PAUD terhadap PUS % Ruang kelas PAUD NonFormal dalam kondisi baik % Ruang Kelas TK dalamKondisi Baik % Satuan pendidikan PAUD non Formal terakreditasi % Satuan Pendidikan Terakreditasi TK 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) 2.698.812.765.76 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) 349.881.500 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket) 250.500.000 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) 400.915.950 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 323.400.000 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) 1.955.346.000 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 878.465.500 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 1.236.276.200 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 1.304.050.000 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 331.702.000 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 4.600.150.571 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 900.000.000 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) 1.016.875.000 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan % Biaya personil siswa Kesetaraan % Guru/Tutor sesuai kualifikasi Kesetaraan % Kepala satuan pendidikan sesuai standar Kesetaraan % Pemenuhan Guru / Tutor Kesetaraan % Pemenuhan T.Kependidikan Kesetaraan % Perlengkapan Peserta Kesetaraan % Ruang kelas Kesetaraan dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi Non Formal 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 0 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 428.100.000 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) 0 1.01.02.4.05 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas % Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan PPDB % Perlengkapan Siswa SMA Rasio Ketersediaan SMA terhadap PUS % Ruang kelas SMA dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Pelaksana Assesmen Nasional % Satuan Pendidikan Terakreditasi SMA 1.01.02.4.05.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 7.768.332.650 1.01.02.4.05.0002 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 4.216.212.000 1.01.02.4.05.0007 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 0 1.01.02.4.05.0036 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.813.876.000 1.01.02.4.05.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.059.600.000 1.01.02.4.05.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 0 1.01.02.4.05.0042 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 183.785.600 1.01.02.4.05.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik) 3.989.532.150 1.01.02.4.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 0 1.01.02.4.05.0048 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 0 1.01.02.4.05.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 841.547.120 1.01.02.4.05.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang) 2.775.334.000 1.01.02.4.05.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 809.724.800 1.01.02.4.05.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 123.994.500 1.01.02.4.05.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 3.172.450.000 1.01.02.4.05.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang) 162.586.500 1.01.02.4.05.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 162.458.000 1.01.02.4.05.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 196.504.000 1.01.02.4.05.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 0 1.01.02.4.05.0062 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan 182.210.047 1.01.02.4.05.0063 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas (Lembaga) 240.000.000 1.01.02.4.06 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan % Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan Penerimaa Peserta Didik Baru (PPDB) % Perlengkapan Siswa SMK Rasio Ketersediaan SMK terhadap PUS % Ruang kelas SMK dalam kondisi Baik % Satuan PendidikanTerakreditasi SMK 1.01.02.4.06.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 312.312.000 1.01.02.4.06.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 0 1.01.02.4.06.0015 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 479.999.960 1.01.02.4.06.0028 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 0 1.01.02.4.06.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 700.000.000 1.01.02.4.06.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 801.000.000 1.01.02.4.06.0034 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 39.396.000 1.01.02.4.06.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 0 1.01.02.4.06.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik) 1.206.500.000 1.01.02.4.06.0039 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 0 1.01.02.4.06.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 307.046.000 1.01.02.4.06.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 252.848.500 1.01.02.4.06.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 269.451.000 1.01.02.4.06.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 2.891.930.000 1.01.02.4.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota % Tersediannya bantuan Fasilitas bagi pendidikan diluar kewenangan 1.01.02.4.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Satuan Pendidikan) 8.478.176.500 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Sarana dan prasarana Meningkatkan efektifitas, efisiensi, kinerja,profesionalisme dan akses serta pelayanan rumah sakit 44.503.682.283,50 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Sarana dan prasarana Meningkatkan efektifitas, efisiensi, kinerja,profesionalisme dan akses serta pelayanan rumah sakit 28.391.576.868,50 1.02.02.2.01.0003 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit) 4.853.449.600 1.02.02.2.01.0004 Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit) 1.096.046.000 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit) 2.101.731.100 1.02.02.2.01.00014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) 7.715.637.721 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan danPemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 240.735.000 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 189.410.000 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) 12.194.567.447,50 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 305.490.000 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 26.428.858.979 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 627.171.000 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Oran 603.535.000 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 108.870.000 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 86.020.000 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 717.348.000 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 336.761.000 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 218.160.000 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 35.795.000 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 86.640.000 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang) 317.656.000 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) 150.015.000 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) 262.750.000 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) 4.756.620.000 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 134.286.000 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) 0 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 0 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 177.350.000 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang) 44.160.000 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) 2.272.986.000 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) 7.330.024.800 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 68.000.000 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) 1.532.991.400 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) 1.595.623.200 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 0 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 0 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen) 76.902.915 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) 48.683.000 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Orang) 245.280.000 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria (Orang) 28.020.000 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok 20.490.000 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 0 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota (Dokumen) 278.570.000 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 0 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Terlaksananya informasi kesehatan untuk publik 392.105.265,00 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 392.105.265,00 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 160.840.000 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 160.840.000 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 0 1.02.02.4.02 'Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 183.640.000,00 1.02.02.4.02.0044 Pengelolaan Manajemen Puskesmas Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas 1.601.033.000 1.02.02.4.02.0046 Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik 0 1.02.02.4.02.0048 Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya 1.924.960.387 1.02.02.4.02.0054 Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 1.02.02.4.02.0055 Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 1.02.02.4.02.0056 Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 0 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan 26.945.304.897 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan 1.808.880.000 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 969.561.000 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 839.319.000 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat 22.480.157.417 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 21.511.446.017 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 703.319.400 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan pelindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 265.392.000 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum 2.490.435.480 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 1.102.788.480 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2.280.235.000 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 207.512.000 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 165.823.000 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Terlaksananya Pembayaran Jasa Bagi Tenaga Kesehatan 10.979.393.764 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 14.888.500 1.02.03.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 14.777.500 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM 5.750.614.500 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 5.039.928.500 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 710.686.000 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 212.737.000,00 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber DayaManusia Kesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 212.737.000,00 1.02.03.4.03 Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan TingkatDaerah Kabupaten/Kota 3.874.265.200,00 1.02.03.4.03.0002 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Sumber DayaManusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat 3.874.265.200,00 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 368.492.800 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 368.492.800 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun 368.492.800 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Presentase pemberian fasilitas keluarga 1.730.066.000 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluaarga miskin yang terdata 1.730.066.000 1.06.05.2.02.0002 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota 588.514.000 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 1.141.552.000 5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Prosentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi 0 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang produktif 0 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 0 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 0 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 125.762.000 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 125.762.000 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) 125.762.000 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3.816.000.000 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 762.532.250 2.13.05.4.01 Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 160.200.000 2.13.05.4.01.0012 Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun 160.200.000 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 185.488.442.060.73 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen KUA,Dokumen PPAS, Dokumen Perubahan KUA, dan Dokumen Perubahan PPAS Jumlah DPA Perubahan 2025 Jumlah DPA Tahun 2025 JumlaH Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 4.039.524.951 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 71.200.000 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 71.200.000 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 294.733.278 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 307.718.673 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2.450.889.000 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Laporan Survei dan Evaluasi Dana Perimbangan yang Diselesaikan Jumlah Pemungutan/Pemotongan Penyetoran Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK) Jumlah Penerbitan SP2D yang terselesaikan (Berkas) Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan 1.302.626.350 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 416.270.600 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 455.062.850 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 78.610.400 5.02.02.2.02.00011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 352.675.240 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Raperda dan Perda 2.878.675.240 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 172.465.000 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1.091.608.800 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 518.652.000 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 162.613.440 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 870.336.000 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Tak Terduga 176.909.592.799,73 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 176.909.592.799,73 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah Arsip yang Tertata Jumlah Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah 358.022.720 5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang 43.158.000 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan DaerahPemerintah Kabupaten/Kota 314.864.720 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Presentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3.233.177.498 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah 2.231.963.000 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 2.165.375.000 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 66.588.000 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 2.206.132.000,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya Presentase Pengelolaan Penangkapan ikan di wilaya sungai, Danau,Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainya 2.048.370.000,00 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 57.870.000 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 0 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 1.990.500.000 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan/KUB/Koperasi Perikanan 42.850.000 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 44.916.000 3.25.03.4.10 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Jumlah Pendaftaran Kapal tangkap 69.996.000,00 3.25.03.4.10.0002 Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 69.996.000,00 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Budidaya Perikanan (Ton) 1.335.387.000,02 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 221.400.000 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 74.490.000 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 59.750.000 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 0 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 87.160.000 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 65.670.000 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 608.371.580 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 76.950.000 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 299.065.420.02 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 93.930.000 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota tidak ada di 2025 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat tidak ada di 2025 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 612.683.247 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 347.503.247 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 114.700.000 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 109.250.000 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 123.553.247 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 0 2.17.07.4.03 Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP 265.180.000 2.17.07.4.03.0001 Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 265.180.000 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan 26.945.304.897 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan 1.808.880.000 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 969.561.000 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 839.319.000 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat 22.480.157.417 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua 21.511.446.017 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 703.319.400 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 265.392.000 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum 2.490.435.480 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 1.102.788.480 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2.280.235.000 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 207.512.000 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 165.823.000 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Prosentase Konsistensi Program kegiatan Stabilitas Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya 1.089.900.000 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Wilayah 1.089.900.000 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 83.000.000 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1.006.900.000 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Presentase tercapainya program perekonomian dan pembangunan 3.936.285.350 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian 391.462.000 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasi; Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 240.300.000 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 42.852.000 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 108.312.000 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Admisntasi Pembangunan Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan 443.413.600 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi penyusunan program pembangunan Daerah 0 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 132.626.800 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 310.786.800 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa 2.940.147.750 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 711.769.750 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 240.890.000 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan jasa 1.987.488.000 4.01.03.2.04 Pemantaun Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam 161.262.000 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 95.100.000 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 66.162.000 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase PD yang sudah memiliki Website Persentase PD yang terhubung jaringan intra pemerintah Persentase Jumlah kampung yang terlayani akses internet 2.712.824.770,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dibuat dalam satu tahun Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dipelihara dan dikembangakan dalam satu tahun Jumlah artikel yang termuat dalam website pemda selama 1 tahun Jumlah internet publik yang berfungsi dalam 1 tahun Jumlah internet publik yang terpasang dalam 1 tahun Jumlah Website yang dibuat Jumlah Website yang dipelihara dan dikembangkan Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas data center Pemeliharaan jaringan FO dan NOC 2.712.824.770,00 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 641.198.500,00 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 2.071.626.270,00 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indeks Daya Saing Pariwisata Kaimana 4.773.971.653 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Kawasan startegis Pariwisata 423.971.653 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 423.971.653 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi yang dikelola Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (#) Pengembangan Kampung Wisata Lobo, (#) Pengembangan Kampung Wisata Mai-Mai, (#)Pengembangan Kampung Siawatan (#) Pengembangan Kampung Wisata Namatota (#) Pengembangan Kampung Wisata Marsi 4.350.000.000 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) 4.350.000.000 3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Kegiatan pelatihan Pramusaji berbasis Kearifan Lokal, Sosialisasi Peningkatan kapasitas Sadar Wisata) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sertifikasi Kompentensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata (Pelatihan dan Sertifikasi tenaga Kerja Pariwisata, Dive Resqui 0 3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang) 0 3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata umlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang) 0 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Prosentase Pelaksanaan Program Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi 0 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah koperasi yang produktif 0 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya 0 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha 0 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen) 125.762.000 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 4.738.732.250 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.578.532.250 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3.816.000.000 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 762.532.250 2.13.05.4.01 Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 160.200.000 2.13.05.4.01.0012 Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun 160.200.000 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 185.488.442.060,73 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Jumlah Dokumen KUA,Dokumen PPAS, Dokumen Perubahan KUA, dan Dokumen Perubahan PPAS Jumlah DPA Perubahan 2025 Jumlah DPA Tahun 2025 JumlaH Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 4.039.524.951 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 71.200.000 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 71.200.000 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 294.733.278 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi 307.718.673 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2.450.889.000 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 846.784.000 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Laporan Survei dan Evaluasi Dana Perimbangan yang Diselesaikan Jumlah Pemungutan/Pemotongan Penyetoran Perhitungan Pihak ke Tiga (PFK) Jumlah Penerbitan SP2D yang terselesaikan (Berkas) Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan 1.302.626.350 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 416.270.600 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 455.062.850 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 78.610.400 5.02.02.2.02.00011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 352.675.240 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Raperda dan Perda 2.878.675.240 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 172.465.000 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi 1.091.608.800 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 518.652.000 5.02.02.2.03.0006 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 162.613.440 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 870.336.000 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Penerima Bantuan Keuangan Tak Terduga 117.281.559.480 5.02.02.2.04.0008 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 177.281.559.480 5.02.02.2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah Jumlah Arsip yang Tertata Jumlah Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah 358.022.720 5.02.02.2.05.0001 Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang 43.158.000 5.02.02.2.05.0003 Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 314.864.720 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 4.738.732.250 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.578.532.250 2.13.05.2.01.0004 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 3.816.000.000 2.13.05.2.01.0005 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 762.532.250 2.13.05.4.01 Pemberdayaan Lembaga ke Masyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota 160.200.000 2.13.05.4.01.0012 Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun 160.200.000 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Prosentase Konsistensi Program kegiatan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 1.874.060.000 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Los Pasar Jumlah peralatan dan perlengkapan 1.7798.160.000 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 0 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.1798.160.000 3.30.03.2.02Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Jumlah Wilayah 75.900.000 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 75.900.000 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 1.013.839.220,50 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 1.013.839.220,50 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 1.013.839.220,50 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Prosentase konsistensi Pencapaian Program Kegiatan Perncanaan dan Pembangunan Industri 0 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Unit IKM 0 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 3.31.02.4.01 Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri 0 3.31.02.4.01.0008 Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan 0 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Presentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3.233.177.498,00 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian Terlaksananya pengembangan komoditi unggulan daerah 2.231.963.000,00 3.27.03.2.01.0005 Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan 2.165.375.000,00 3.27.03.2.01.0015 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola 66.588.000,00 3.27.03.2.02 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Presentase Pembangunan Prasarana Pertanian 1.001.214.498,00 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 1.001.214.498,00 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 2.206.132.000,00 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya Presentase Pengelolaan Penangkapan ikan di wilaya sungai, Danau,Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainya 2.048.370.000,00 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 57.870.000 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia 0 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia 1.990.500.000 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 87.766.000 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan/KUB/Koperasi Perikanan 42.850.000 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 44.916.000 3.25.03.4.10 Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Jumlah Pendaftaran Kapal tangkap 69.996.000,00 3.25.03.4.10.0002 Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota 69.996.000,00 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Produksi Budidaya Perikanan (Ton) 1.335.387.000,02 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 221.0400.000 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 74.490.000 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 59.750.000 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 0 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 87.160.000 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.113.987.000,02 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 65.670.000 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 608.371.580 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan 76.950.000 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 299.065.420.02 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 93.930.000 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Prosentase Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 612.683.247 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 347.503.247 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 114.700.000 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 109.250.000 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 123.553.247 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 0 2.17.07.4.03 Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP 265.180.000 2.17.07.4.03.0001 Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 265.180.000 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan 26.945.304.897 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan 1.808.880.000 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 969.561.000 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 839.319.000 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat 22.480.157.417 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua 21.511.446.017 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 703.319.400 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 265.392.000 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum 2.490.435.480 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 1.102.788.480 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2.280.235.000 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 207.512.000 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 165.823.000 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Prosentase Konsistensi Program kegiatan Stabilitas Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting lainnya 1.089.900.000,00 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Jumlah Wilayah 1.089.900.000,00 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 83.000.000,00 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1.006.900.000,00 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Presentase tercapainya program perekonomian dan pembangunan 3.936.285.350 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian 391.462.000 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasi; Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 240.300.000 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 42.850.000 4.01.03.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 108.312.000 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Admisntasi Pembangunan Presentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan 443.413.600 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi penyusunan program pembangunan Daerah 0 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan hasil pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 132.626.800 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 310.786.800 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa 2.940.147.750 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 711.768.750 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 240.890.000 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang dan jasa 1.987.488.000 4.01.03.2.04 Pemantaun Kebijakan Sumber Daya Alam Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam 161.262.000 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja 95.100.000 4.01.03.2.04.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 66.162.000 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase PD yang sudah memiliki Website Persentase PD yang terhubung jaringan intra pemerintah Persentase Jumlah kampung yang terlayani akses internet 2.712.824.770,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dibuat dalam satu tahun Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dipelihara dan dikembangakan dalam satu tahun Jumlah artikel yang termuat dalam website pemda selama 1 tahun Jumlah internet publik yang berfungsi dalam 1 tahun Jumlah internet publik yang terpasang dalam 1 tahun Jumlah Website yang dibuat Jumlah Website yang dipelihara dan dikembangkan Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas data center Pemeliharaan jaringan FO dan NOC 2.712.824.770,00 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 641.198.500,00 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 2.071.626.270,00 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Indeks Daya Saing Pariwisata Kaimana 4.773.971.653 3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan Kawasan startegis Pariwisata 423.971.653 3.26.02.2.02.0002 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 423.971.653 3.26.02.2.02.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 3.26.02.2.02.0009 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah destinasi yang dikelola Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (#) Pengembangan Kampung Wisata Lobo, (#) Pengembangan Kampung Wisata Mai-Mai, (#)Pengembangan Kampung Siawatan (#) Pengembangan Kampung Wisata Namatota (#) Pengembangan Kampung Wisata Marsi 4.350.000.000 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi) 4.350.000.000 3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan) 0 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Kegiatan pelatihan Pramusaji berbasis Kearifan Lokal, Sosialisasi Peningkatan kapasitas Sadar Wisata) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Sertifikasi Kompentensi bagi tenaga kerja bidang Pariwisata (Pelatihan dan Sertifikasi tenaga Kerja Pariwisata, Dive Resqui 0 3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang) 0 3.26.05.2.01.0010 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata umlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata (Orang) 0 7 Memperkuat reformasi politik hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkotika, judi, dan penyelundupan 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Presentase Akurasi Data dan Informasi untuk Pengadaan dan Pemberhentian ASN 4.171.523.000,00 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Presentase Akurasi Data dan Informasi untuk Pengadaan dan Pemberhentian ASN 1.691.912.000,0 5.03.02.2.01.0001 Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN 0 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.482.666.000,00 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN 0,00 5.03.02.2.01.0008 Fasilitasi Lembaga Protesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 152.292.000,00 5.03.02.2.01.0009 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN umlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 0 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 56.954.000,00 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 0 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Presentase Jabatan Struktural dan Fungsional yang terisi sesuai syarat 598.724.000,00 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 108.383.000,00 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 208.195.000,00 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen HasilPengelolaan Promosi ASN 282.146.000,00 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Presentase aparatur yang mengikuti peningkatan kompetensi aparatur 1.525.804.000,00 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 891.260.000 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan 570.000.000 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 0 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 64.544.000 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan sesuai SOP 355.083.000,00 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 162.557.000,00 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa 65.106.000,00 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 0 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 127.420.000 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN 0 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan 26.945.304.897 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan 1.8.8.880.000 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 969.561.000 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 839.319.000 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat 22.480.157.417 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 21.511.446.017 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 703.319.400 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 265.392.000 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum 2.490.435.480 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 1.102.788.480 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 1.180.135.000 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 207.512.000 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 165.832.000 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 165.823.000 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah Distrik Kaimana 4.690.615.500,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilaksanakan di Tingkat Distrik 123.595.500,00 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 123.595.500,00 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Yang Dilaksanakan di Tingkat Distrik Tersedianya dana 100 juta disetiap Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy 4.567.020.000,00 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 742.020.000,00 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3.825.000.000,00 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Prosentase Meningkatnya Bangunan Gedung 5.174.785.045 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Prosentase Meningkatnya Bangunan Gedung 5.174.785.045 1.03.08.2.01.0019 Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung 231.620... 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 4.865.165.045 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 78.000.000 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD Presentase fasilitasi pelaksaan tugas dan fungsi DPRD Terintegrasi programprogram DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaandan Dokumen Anggaran Setwan DPRD 17.384.885.000 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Fasilitasi Pelaksaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Fasilitasi Pelaksaan Tugas dan Fungsi DPRD 2.780.024.000 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2.703.379.000 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan 76.645.000 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Fasilitasi Pelaksaan Tugas dan Fungsi DPRD 580.873.000 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 580.873.000 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Fasilitasi Pelaksaan Tugas dan Fungsi DPRD 5.258.621.000 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 1.167.467.000 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 4.091.154.000 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 0 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 0 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Fasilitasi Pelaksaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Fasilitasi Pelaksaan Tugas dan Fungsi DPRD Presentase Laporan Kunker ke 7 Distrik, Laporan Pokir dan Laporan Reses Presentase tersedianya Kunjungan Kerja Ke 7 Distrik, Presentase Terkumpilnya Pokir DPRD, dan Presentasi Reses 8.765.367.000 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 6.259.994.000 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 0 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 2.505.373.000 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 3.515.800.000 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 3.515.800.000 2.10.05.2.01.0001 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah 3.420.848.000 2.10.05.2.01.0002Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 94.952.000 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase PD yang sudah memiliki Website Persentase PD yang terhubung jaringan intra pemerintah Persentase Jumlah kampung yang terlayani akses internet 2.712.824.770,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dibuat dalam satu tahun Jumlah Aplikasi atau sistem informasi pemerintahan yang dipelihara dan dikembangakan dalam satu tahun Jumlah artikel yang termuat dalam website pemda selama 1 tahun Jumlah internet publik yang berfungsi dalam 1 tahun Jumlah internet publik yang terpasang dalam 1 tahun Jumlah Website yang dibuat Jumlah Website yang dipelihara dan dikembangkan Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas data center Pemeliharaan jaringan FO dan NOC 2.712.824.770,00 2.16.03.2.02.0020 Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah 641.198.500,00 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 2.071.626.270,00 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 2.014.406.396 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek emajuan Kebudayaan (#) Pensi Kaimana (#) Festival Noken 0 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek PemajuanKebudayaan yang Dilakukan Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan 0 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Festival Seni dan Budaya PB, Festival Budaya 8 Suku 277.889.400 2.22.02.2.02.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek) 277.889.400 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Prasarana Lembaga Adat yang dibuat 1.736.516.996 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 1.736.516.996 2.22.02.2.03.0003 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Unit) 0 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Cakupan Pembinaan Organisasi Pemuda 998.781.000 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Cakupan bantuan kewirausahaan Cakupan pelatihan kewirausahaan % Pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan dan kepeloporan % Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi pemuda 998.781.000 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 75.586.000 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 23.100.000 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 160.814.000 2.19.02.2.02Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 739.280.000 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 739.280.000 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan 26.945.3.4.897 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Jumlah Dokumen pelaksanaan kegiatan administrasi tata pemerintahan 1.808.880.000 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 969.561.000 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 839.319.000 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat 22.480.157.417 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritua 21.511.446.017 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 703.319.400 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan kb 265.392.000 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum Persentase jumlah pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum 2.490.435.480 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 1.102.788.480 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2.280.235.000 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 207.512.000 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 165.823.000 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 165.823.000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Iklim Inklusivitas SMK 138.936.148.410,76Iklim Inklusivitas SMA Iklim kebinekaan SMK 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 45.863.444.957,00 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 1.041.048.000 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 0 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.042.000.000 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 4.265.584.000 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket) 840.064.350,00 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.433.475.000 1.01.02.2.01.0019 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 247.632.000 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 368.573.000 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang) 3.766.864.000 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 1.548.419.050 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan) 482.584.315 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 13.232.645.000 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang) 227.454.182 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang) 0 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 0 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 0 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 1.420.409.060 1.01.02.2.01.0044 Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang) 100.000.000 1.01.02.2.01.0046 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.189.800.000 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 4.4396.396.000 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 1.022.670.000 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang) 956.434.000 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan) 1.140.000.000 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 901.593.000 1.01.02.2.01.0054 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 6.195.800.000 1.01.02.2.01.0055 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 0 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama % Biaya personil siswa SMP % Guru/Tutor sesuai kualifikasi SMP % Kepala satuan pendidikan SMP sesuai standar % Pemenuhan Guru / Tutor SMP % Pemenuhan T.Kependidikan SMP % Perlengkapan siswa SMP Rasio Ketersediaan SMP terhadap PUS % Ruang kelas SMP dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi 32.961.420.640 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang) 388.080.000 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 961.680.000 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 936.936.000 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 936.936.000 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 1.243.440.000 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 538.319.931 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang) 1.279.670.500 1.01.02.2.02.0018 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 249.480.000 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit) 987.526.000 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 2.234.161.214 1.01.02.2.02.002 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket) 670.000.000 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 7.305.600.000 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 1.160.522.644 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang) 1.138.334.000 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 740.295.000 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 5.474.466.000 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang) 114.220.000 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang) 0 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 199.688.038 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 110.985.000 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 430.705.113 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas) 323.676.000 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 0 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 2.810.808.000 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1.135.440.000 1.01.02.2.02.0063 Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 200.000.000 1.01.02.2.02.0064 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 975.772.200 1.01.02.2.02.0067 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 414.680.000 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % Biaya personil siswa TK % Guru/Tutor sesuai kualifikasi TK % Kepala satuan pendidikan sesuai standar TK % Pemenuhan Guru / Tutor TK % Perlengkapan siswa TK Rasio Ketersediaan PAUD terhadap PUS % Ruang kelas PAUD Non Formal dalam kondisi baik % Ruang Kelas TK dalam Kondisi Baik % Satuan pendidikan PAUD non Formal terakreditasi % Satuan Pendidikan Terakreditasi TK 16.246.375.486,76 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit) 2.698.812.765.76 1.01.02.2.03.0007 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket) 349.881.500 1.01.02.2.03.0008 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket) 250.500.000 1.01.02.2.03.0009 Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket) 400.915.950 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik) 323.400.000 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang) 1.955.346.000 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 878.465.500 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 1.236.276.200 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 1.304.050.000 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 331.702.000 1.01.02.2.03.0030 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 4.600.150.571 1.01.02.2.03.0041 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 900.000.000 1.01.02.2.03.0046 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket) 1.016.875.000 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan % Biaya personil siswa Kesetaraan % Guru/Tutor sesuai kualifikasi Kesetaraan % Kepala satuan pendidikan sesuai standar Kesetaraan % Pemenuhan Guru / Tutor Kesetaraan % Pemenuhan T.Kependidikan Kesetaraan % Perlengkapan Peserta Kesetaraan % Ruang kelas Kesetaraan dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi Non Formal 428.100.000 1.01.02.2.04.0016 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 0 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan) 428.100.000 1.01.02.2.04.0052 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit) 0 1.01.02.4.05 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas % Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan PPDB % Perlengkapan Siswa SMA Rasio Ketersediaan SMA terhadap PUS % Ruang kelas SMA dalam kondisi baik % Satuan Pendidikan Pelaksana Assesmen Nasional % Satuan Pendidikan Terakreditasi SMA 27.698.147.367 1.01.02.4.05.0001 Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit) 7.768.332.650 1.01.02.4.05.0002 Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang) 4.216.212.000 1.01.02.4.05.0007 Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang) 0 1.01.02.4.05.0036 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 1.813.876.000 1.01.02.4.05.0039 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 1.059.600.000 1.01.02.4.05.0041 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 0 1.01.02.4.05.0042 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 183.785.600 1.01.02.4.05.0045 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik) 3.989.532.150 1.01.02.4.05.0047 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 0 1.01.02.4.05.0048 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Atas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi 0 1.01.02.4.05.0049 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 841.547.120 1.01.02.4.05.0050 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Orang) 2.775.334.000 1.01.02.4.05.0051 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 809.724.800 1.01.02.4.05.0052 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 123.994.500 1.01.02.4.05.0053 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 3.172.450.000 1.01.02.4.05.0054 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas (Orang) 162.586.500 1.01.02.4.05.0058 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital) 162.458.000 1.01.02.4.05.0060 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen) 196.504.000 1.01.02.4.05.0061 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen) 0 1.01.02.4.05.0062 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitasbidang pendidikan yang dilaksanakan 182.210.047 1.01.02.4.05.0063 Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas (Lembaga) 240.000.000 1.01.02.4.06 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan % Biaya Personil Peserta Didik % Penyelenggaraan Penerimaa Peserta Didik Baru (PPDB) % Perlengkapan Siswa SMK Rasio Ketersediaan SMK terhadap PUS % Ruang kelas SMK dalam kondisi Baik % Satuan Pendidikan Terakreditasi SMK 7.260.483.460 1.01.02.4.06.0006 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang) 312.312.000 1.01.02.4.06.0010 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit) 0 1.01.02.4.06.0015 Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Ruang) 479.999.960 1.01.02.4.06.0028 Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket) 0 1.01.02.4.06.0031 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 700.000.000 1.01.02.4.06.0033 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket) 801.000.000 1.01.02.4.06.0034 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah Jumlah Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 39.396.000 1.01.02.4.06.0035 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit) 0 1.01.02.4.06.0037 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta didik) 1.206.500.000 1.01.02.4.06.0039 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian 0 1.01.02.4.06.0041 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik) 307.046.000 1.01.02.4.06.0043 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang) 252.848.500 1.01.02.4.06.0045 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan) 269.451.000 1.01.02.4.06.0046 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan) 2.891.930.000 1.01.02.4.08 Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota % Tersediannya bantuan Fasilitas bagi pendidikan diluar kewenangan 8.478.176.500 1.01.02.4.08.0002 Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Satuan Pendidikan) 8.478.176.500 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.209.780.000 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1.209.780.000 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.209.780.000 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 0 1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 274.056.800 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas 274.056.800 1.01.03.4.03.0001 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun 274.056.800 1.01.03.4.03.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun 0 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Presentase Jumlah Pelaksanaan Program Administrasi Umum Perangkat Daeran Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 478.429.800 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Presentase Jumlah Pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daeran Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 294.273.400 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 20.493.000 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 1.05.02.2.01.0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan 7.133.800 1.05.02.2.01.00010 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja 113.971.000 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 99.900.000 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 52.775.600 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 60.970.200 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 60.970.200 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 123.186.200 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS1. 05.02.2.03.0006 Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda 123.186.200 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 350.000.000 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 350.000.000 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daera Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial,Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 350.000.000 8.01.05.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 0

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 33 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (23)

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 21 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022