DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaimana Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2025. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.1.287.148.203.718,27 bertambah sebesar Rp. 56.882.161.144,96 sehingga menjadi Rp. 1.344.030.364.863,23.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 dan Pasal 181 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2025. Mengingat Menimbang PERUBAHANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 TENTANG NOMOR 5 TAHUN 2025 PERATURANDAERAH KABUPATENKAIMANA PROVINS! PAPUA BARAT BUPATI KAIMANA Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ten tang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabu paten Pegunungan Bin tang, Kabu paten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Kaimana Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2009 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 16);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24); Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); setelah Rp. 136.430.318.007,23neto Rp. 685.000.000,00 Rp. 0 pembiayaan Rp. 685.000.000,00 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pengeluaran setelah peru bah an Jumlah pembiayaan perubahan

(3)Pembiayaan daerah
1. a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp. 39.860.948.155,27 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 97.254.369.851,96 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp. 137.115.318.007,23 perubahan b Pengeluaran pembiayaan Jumlah pendapatan daerah setelah Rp. l .344.030.364.863,23 perubahan Rp. l.287.148.203.718,27 Rp. 56.882.161.144,96 Jumlah pendapatan daerah perubahan
(2)Belanja Daerah
1. a.Semula b Bertambah/ (berkurang) Rp. l.247.972.255.563,00 Rp. (40.372.208. 707,00) setelah Rp. l.207.600.046.856,00
2. a.Semula b Bertambah/ (berkurang) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. l.287.148.203.718,27 bertambah sebesar Rp. 56.882.161.144,96 sehingga menjadi Rp. l.344.030.364.863,23 dengan rincian sebagai berikut: ( 1) Pendapatan daerah

Pasal 1

TAHUNDAE RAHBELANJAPENDAPATAN DAN ANGGARAN 2025. PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARANMenetapkan MEMUTUSKAN : BUPATI KAIMANA dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KAIMANA Dengan Persetujuan Bersama

6.751.000.000,00 14.713.634.186,00 16.425.000.000,00 1.340.000.000,00 17.765.000.000,00 10.844.825.000,00 (206.625.000,00) 10.638.200.000,00 Rp. Rp. Rp. Rp. setelah Rp. Rp. Rp. setelah Rp. d

a.Pajak Daerah; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah pajak daerah perubahan b Retribusi Daerah; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah retribusi daerah perubahan
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; 1) Semula Rp. 2.750.734.300,00 2) Bertambah/(berkurang} Rp. 420.338.505,00 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Rp. 3.171.072.805,00 daerah setelah peru bah an Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

Pasal 3

1) Semula Rp. l.206.932.545.599,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (56.639.556.398,00) Jumlah pendapatan transfer setelah Rp. l.150.292.989.201,00 perubahan

c.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1) Semula Rp. 4.268.150.664,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0 Jumlah lain-lain pendapatan daerah Rp. 4.268.150.664,00 yang sah setelah perubahan 36.771.559.300,00 16.267.347.691,00 53.038.906.991,00 perubahan b Pendapatan Transfer Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), bersumber dari:
a.Pendapatan Asli Daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rp.

Pasal 2

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Rp. 0 perubahan Rp. 6. 725.438.380,00 Rp. 130.008.483,73 Jumlah belanja modal setelah perubahan

c.Belanja Tidak Terduga; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 220.750.875.830,97 Rp. (27.464.151.571,04) Rp. 193.286.724.259,93 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah belanja operasional setelah Rp. 973.332.072.639,57 perubahan b Belanja Modal; Rp. 889.115.768.407,30 Rp. 84.216.304.232,27 Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), terdiri atas:
a.Belanja Operasional; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)

Pasal 4

Rp. 0 Rp. 4.268.150.664,00Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan

b.Bertambah/ (berkurang) Rp. 4.268.150.664,00

(3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, adalah Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebesar:
1. a.Semula Rp. 9.054.425.599,00 Rp. 793.316.490,00 daerah Rp. 9.847.742.089,00 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah transfer antar setelah perubahan setelah perubahan b Transfer Antar Daerah; Rp. l.197.878.120.000,00 Rp. (57.432.872.888,00) Rp. l.140.445.247.112,00
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah transfer pemerintah pusat Jumlah lain-lain pendapatan asli Rp. 21.464.634.186,00 daerah yang sah setelah perubahan Rp. 34.654.136.138,001) Semula Jumlah Belanja modal tanah setelah Rp. 4.463.430.800,00 perubahan b Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Rp. 520.584.000,00 Rp. 3.942.846.800,00
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah 1) Semula 2) Bertarnbah/ (berkurang) Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Rp. 3.680.000.000,00 perubahan Rp. 6.698.000.000,00 Rp. (3.018.000.000,00) 1) Semula 2) Bertarnbah/ (berkurang) setelah Rp. 53.484.843.013,00Jumlah Belanja hi bah perubahan d Belanja Bantuan Sosial; Rp. 49.147.836.996,00 Rp. 4.337.006.017,00 Jumlah belanja barang danjasa setelah Rp. 506.448.130.421,55 perubahan
2. c.Belanja Hibah; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 440.388.804.398,54 Rp. 66.059.326.023,0l 1) Semula 2) Bertarnbah/ (berkurang) Jumlah Belanja pegawai setelah Rp. 409.719.099.205,02 perubahan b Belanja Barang dan Jasa Rp. 392.881.127.012,76 Rp. 16.837.972.192,26
(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)

Pasal 5

1) Semula Rp. 170.556.121.100,00 2) Bertarnbah/ (berkurang) Rp. 0 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 170.556.121.100,00 Jumlah Belanja tidak terduga setelah Rp. 6.855.446.863,73 perubahan d Belanja Transfer; Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan;

Pasal 6

Jumlah belanja bantuan keuangan Rp. 170.556.121.100,00 setelah perubahan

(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sebesar:
1. a.Semula Rp. 170.556.121.100,00 b Bertambah/ (berkurang) Rp. 0 Rp. 6.855.446.863,73Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 6.725.438.380,00 Rp. 130.008.483,73 dalam Pasal 4 huruf c,(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
2. a.Semula b Bertambah/ (berkurang)
3. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; 1) Semula Rp. 430.997.526,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 138.400.000,00 Jumlah Belanja Belanja modal aset Rp. 569.397.526,00 tetap lainnya setelah perubahan
4. f.Belanja Modal Aset Lainnya; 1) Semula Rp. 382.010.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 0 Jumlah Belanja modal Aset Lainnya Rp. 382.010.000,00 setelah perubahan Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, Rp. 61.081.490.559,07 dan irigasi setelah perubahan Rp. 115.460.760.932,21 Rp. (54.379.270.373, 14) 69.302.387.234,76 11.854.747.722,10 81.157.134.956,86 Rp. Rp. Rp.Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi; 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) d setelahmes inperalatan perubahan
5. c.Belanja Modal Bangunan Dan Gedung 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 10.979.124.280,00 modal Rp. 45.633.260.418,00Belanjabelanja dan Jumlah 2) Bertambah/ (berkurang) ( 1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2025 dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan Pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ a tau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/ atau
3. c.Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pasal 8

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Rp. 685.000.000,00 tahun sebelumnya setelah perubahan. b Bertambah/ (berkurang) Rp. 685.000.000,00 Rp. 0

a.Semula

(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Penyertaan Modal Daerah, yaitu: Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Rp. 137.115.318.007,23 tahun sebelumnya setelah perubahan 97.254.369.851,96Rp.b Bertambah/ (berkurang)
(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, untuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:
1. a.Semula Rp. 39.860.948.155,27 1) Semula Rp. 39.860.948.155,27 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 97 .254.369.851, 96 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Rp. 137.115.318.007,23 perubahan b Pengeluaran Pembiayaan; 1) Semula Rp. 685.000.000,000 2) Bertam bah/ (berkurang) Rp. 0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Rp. 685.000.000,000 perubahan

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Belanja Menurut Urusan Kegiatan Beserta Hasil dan

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Sub Kegiatan beserta Keluaran;
e.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
h.Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
i.Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
j.Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
k.Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah. Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

Pasal 9

(2)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/ a tau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANATAHUN 2025 NOMOR 62 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA PROVINS! PAPUA BARAT (5/11/2025) SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA, ('" Diundangkan di Kaimana pada tanggal 10 Oktober 2025 HASAN ACHMAD r 1 f BUPATI KAIMANA, Ditetapkan di Kaimana pada tanggal 10 Oktober 2025 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kaimana Nomor 5 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019