Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 6 Tahun 2014
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 4 PERDA No.6 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 4 PERDA No.6 Tahun 2014.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
Lapangan Usaha adalah mengusahakan pemenuhan dan pelayanan jasa bagi masyarakat di bidang:
3 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatenKapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 22 Agustus 2014 BUPATI KAPUAS HULU, A.M. NASIR Diundangkan di Putussibau pada tanggal 1 Oktober 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, MUHAMMAD SUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6)/(2014) 4 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan pemerintah daerah untuk menyertakan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka menghadapi perekonomian global dewasa ini salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, diantaranya dengan meningkatkan daya saing BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui kebijakan yang dapat lebih memberdayaan BUMD sehingga dapat berperan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha swasta. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan sekaligus memupuk laba sebagai sumber pendapatan asli daerah, maka perlu menyesuaikan bidang usaha Perusahaan Daerah dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan secara bisnis mampu bertahan dan dapat dikembangkan dimasa mendatang. Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa bidang usaha Hotel dan Apotek yang dijalankan oleh Perusahaan Daerah Uncak Kapuas masih berpotensi untuk dikembangkan. Selama dua tahun berturut-turut dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 omzet bidang usaha Hotel menunjukkan adanya perkembangan yang cukup baik walaupun dengan jumlah kamar yang terbatas. Sedangkan bidang usaha Apotek walaupun pada masa dua tahun berjalan belum menunjukkan kemampuan perolehan omzet yang berarti, namun pada awal tahun 2013 telah dilakukan upaya serius dari managemen untuk melakukan kerjasama dengan pihak RSUD dr. Ahmad Diponegoro Putussibau sehingga Apotek Perusahaan Daerah 5 Uncak Kapuas telah menjadi salah satu apotek yang memberikan fasilitas pelayanan obat BPJS dengan omzet yang prospektif dan sekaligus memenuhi misi Perusahaan Daerah, yaitu pelayanan terhadap masyarakat. Alasan inilah yang mendasari untuk memasukkan kedua bidang usaha tersebut di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan Bidang Usaha Perdagangan Umum adalah bidang usaha yang meliputi berbagai jenis usaha perdagangan yang dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 9
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)