Lapangan Usaha adalah usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menyentuh dan meningkatkan perekonomian masyarakat di bidang :
a.bidang air minum;
b.dihapus;
c.dihapus;
d.bidang transportasi;
e.bidang penyeberangan, jalan dan jembatan;
f.dihapus;
g.bidang perhotelan;
h.bidang perdagangan umum;
i.bidang farmasi;
4 j . bidang perkebunan;
k.bidang perikanan;
1.bidang telekomunikasi;
m.bidang pembangunan, pengelolaan, pengembangan taman kota, dan kawasan hijau;
n.bidang pertanian;
o.bidang peternakan;
p.bidang pariwisata;dan
q.bidang perindustrian.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Diundangkan di Putussibau pada tanggal 28 J u l i 2021 S E K R E T A R I S D A E S A Ditetapkan di Putussibau 28 J u l i 2021 UAS HULU AAN 1 LEMBARANl} TEN KAPUAS HULU, UPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (1/2021); . ,. „ . . — , . ' ^__Sa!inan Sesuai dengan aslinya 5 x^Sntfi|iNtegian Hukum ^ ^ ^ r f f t w s a t e n Kapuas Hulu PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah, merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah dapat mendirikan BUMD yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Dengan pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien tentunya dapat menghasilkan, keuntungan/laba sebagai bagian dari sumber Pendapatan Asli Daerah yang mampu menopang struktur keuangan daerah sebagai modal dasar pembangunan pada umumnya. Konsekuensinya adalah untuk meningkatkan kredibelitas Perusahaan Daerah yang mampu menopang Sumber Pendapatan Asli Daerah tidak cukup dengan hanya bertumpu pada satu bidang usaha 6 tetapi seharusnya banyak memiliki bidang usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukannya, agar untuk jangka panjang mampu memaksimalkan kinerja perusahaan sejalan dengan perkembangan unit unit usaha yang potensial untuk dikembangkan. Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Daerah, yang semula memiliki bidang usaha yaitu:
1.bidang air minum;
2.bidang kebersihan;
3.bidang pengelolaan limbah/sanitasi;
4.bidang transportasi massal diubah menjadi;
5.bidang penyeberangan;
6.bidang rumah potong hewan;
7.bidang perhotelan;
8.bidang perdagangan umum dan farmasi Dari 8 (delapan) bidang usaha tersebut terdapat beberapa bidang usaha yang dihapus dan diubah, yaitu:
1.bidang usaha yang dihapus adalah:
a.bidang kebersihan;
b.bidang pengelolaan limbah/sanitasi;dan
c.bidang rumah potong hewan.
2.Bidang usaha yang diubah yaitu:
a.bidang transportasi massal diubah menjadi transportasi;
b.bidang penyeberangan diubah menjadi bidang penyeberangan, jalan dan jembatan;dan
c.bidang perdagangan umum dan farmasi dipisahkan tersendiri menjadi bidang perdagangan umum dan bidang farmasi.
Terdapat penambahan bidang usaha pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas yaitu:
1.bidang perkebunan;
2.bidang perikanan;
3.bidang telekomunikasi;
7 1
4.bidang pembangunan, pengelolaan, pengembangan Taman Kota, Kawasan Hijau;
5.bidang pertanian;
6.bidang peternakan;
7.bidang pariwisata;dan
8.bidang perindustrian.
Dengan bertambahnya bidang usaha sejalan dengan berbagai potensi yang sedang berkembang dan akan semakin berkembang di tahun yang akan datang maka perlu melakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. Dengan adanya Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Uncak Kapuas, diharapkan penyertaan modal dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menuju Kapuas Hulu HEBAT ( Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil). II. PASAL DEMI PASAL