DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyertaan Modal; Tujuan Penyertaan Modal; Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas; Laba Usaha; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas T a h u n Anggaran 2018; Mengingat : 1. 2. 3. 4. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 T a h u n 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 T a h u n 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T a h u n Nomor 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2 T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 T a h u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 T a h u n 1996 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas Hulu Pada Pihak Ketiga;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Uncak 3 Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 T a h u n 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Dengan Persetujuan Bersama DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS H U L U dan BUPATI KAPUAS HULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5.Penyertaan Modal adalah setiap u s a h a dalam menyertakan modal daerah pada suatu u s a h a bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
6.Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, ban gu nan, mesin-mesin, inventaris, surat berharga, fasilitas dan hak lainnya yang dimiliki oleh daerah yang merupakan kekayaan daerah.
7.Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perusahaan yang modal pendiriannya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali j i k a ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. B A B II PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sampai dengan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rpl9.294.860.250,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh empat j u t a delapan ratus enam puluh ribu dua 5 ratus lima puluh rupiah).
(2)Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas untuk T a h u n Anggaran 2018 adalah dalam bentuk uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
(3)Pelaksanaan penyerahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. B A B III T U J U A N PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan pembangunan nasional umumnya dalam rangka mewujudkan tujuan ekonomi nasional.
(2)Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan industri j a s a dalam rangka peningkatan pelayanan dan memupuk laba sebagai sumber pendapatan asli daerah.
(3)Pengembangan lapangan u s a h a di bidang perhotelan untuk pemenuhan dan peningkatan pelayanan j a s a di Kabupaten Kapuas Hulu. 6 B A B IV HAK DAN K E W A J I B A N PARA PIHAK DALAM PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS

Pasal 5

Hak Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas:

a.penetapan persentase bagi hasil laba riil Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
b.melakukan pengawasan seluruh kegiatan sesuai program kerja Perusahaan Daerah Uncak Kapuas;
c.memberikan saran dan masukan kepada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas mengenai peluang u s a h a yang menguntungkan dimasa yang akan datang; dan
d.menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Perusahaan Daerah Uncak Kapuas.

Pasal 6

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas:

a.melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sesuai dengan program kerja;
b.mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah Uncak Kapuas;
c.memberikan peringatan kepada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas j i k a tidak melaksanakan program kerja yang telah disetujui; dan
d.melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penyertaan modal dan kinerja Perusahaan Daerah Uncak Kapuas. 7 B A B V LABA USAHA

Pasal 7

(1)Bagian laba u s a h a yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas merupakan komponen pendapatan asli daerah.
(2)Nilai bagian laba u s a h a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu.
(3)Nilai bagian laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor langsung ke K a s Umum Daerah dan dianggarkan dalam penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap Perusahaan Daerah Uncak Kapuas dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah.
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu Badan Pengawas, yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 8
(3)Dalam rangka pembinaan dan pengawasan fungsional, Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan pemeriksaan secara berkala terhadap Perusahaan Daerah Uncak Kapuas. B A B VII

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 25 J u n i 2018 BUPATI KAPUAS HULU, MUHAMMAD S U K R I LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS H U L U , PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (2)/(2018); 9 P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2018 UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 T a h u n 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalama Negeri Nomor 21 T a h u n 2 0 1 1 , bahwa Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pengembangan u s a h a perhotelan guna meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan penyertaan modal dalam bentuk uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) pada T a h u n Anggaran 2018. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal 10 Daerah pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2018. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

A y a t ( l ) Bahwa sampai dengan tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sebesar Rp 19.294.860.250,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh empat j u t a delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1) Sampai dengan T a h u n Anggaran 2012 = Rp2.056.575.250,00 (dua miliar lima puluh enam j u t a lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah). 2) Tahun Anggaran 2015 = Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah). 3) Tahun Anggaran 2017 - Rp8.238.285.000,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan j u t a dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam bentuk aset tanah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. 11

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…