DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Tahun Anggaran 2018; Pasal 4

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Tahun Anggaran 2018;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tabun 1945:
2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1 Menimbang Mengingat Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 2 Republik Indonesia Nomor 5155);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tabun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173 ) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 3
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun Anggaran 2018; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU dan BUPATI KAPUAS HULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2018. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 74) diubah sebagai berikut: 4
1.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan pembangunan nasional umumnya dalam rangka mewujudkan tujuan ekonomi nasional dan daerah.
(2)Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan industri, penyerapan tenaga kerja dan jasa dalam rangka peningkatan pelayanan dan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah.
(3)Pengembangan berbagai bidang usaha untuk memenuhi dan peningkatan pelayanan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:
1. a.bidang air minum;
2. b.bidang transportasi;
3. c.bidang penyeberangan, jalan dan jembatan;
4. d.bidang perhotelan;
5. e.bidang perdagangan umum;
6. f.bidang farmasi;
7. g.bidang perkebunan;
8. h.bidang perikanan;
9. i.bidang telekomunikasi; j . bidang pembangunan, pengelolaan, pengembangan taman kota, dan kawasan hijau;
10. k.bidang pertanian;
  1. 1.bidang peternakan;
11. m.bidang pariwisata;dan
12. n.bidang perindustrian. 5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 28 J u l i 2021 -^BUPATI KAPUAS HULU, ^ F R A N S I S K U S DIAAN Diundangkan di Putussibau pada tanggal 28 J u l i 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, MOHD. ZAINI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (3/2021); 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 28 J u l i 2021 PUAS HULU, ^ h USDIAAN Diundangkan di Putussibau pada tanggal 28 J u l i 2021 SEKRETARIS; EN KAPUAS HULU, .ZAINI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (3/2021); esuai dengan aslinya Hukum Kapuas Hulu PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2018 I . UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka meningkatkan penguatan usaha dan struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah PD. Uncak Kapuas dan untuk pemenuhan dan peningkatan industri, penyerapan tenaga kerja dan pelayanan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu, serta agar penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Uncak Kapuas dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan / jasa bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah, serta memperkuat tata kelola Perusahaan Daerah yang baik dan benar guna memperoleh laba dan / atau keuntungan pengelolaan keuangan daerah / kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah. 7 Pengembangan berbagai bidang usaha untuk memenuhi dan peningkatan pelayanan jasa yang akan dilaksanakan oleh PD. Uncak Kapuas Hulu di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:
13. a.bidang air minum;
14. b.bidang transportasi;
15. c.bidang penyeberangan, jalan dan jembatan;
16. d.bidang perhotelan;
17. e.bidang perdagangan umum;
18. f.bidang farmasi;
19. g.bidang perkebunan;
20. h.bidang perikanan;
21. i.bidang telekomunikasi; j . bidang pembangunan, pengelolaan, pengembangan Taman Kota, dan kawasan hijau;
22. k.bidang pertanian;
  1. 1.bidang peternakan;
23. m.bidang pariwisata;dan
24. n.bidang perindustrian. Dan mempunyai tujuan:
25. a.turut serta melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan pembangunan nasional umumnya dalam rangka mewujudkan tujuan ekonomi nasional;
26. b.untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan industri jasa dalam rangka peningkatan pelayanan dan memupuk laba sebagai sumber pendapatan asli daerah. Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sampai dengan Tabun Anggaran 2018 dan sekarang adalah sebagai berikut:
  1. 1.Sampai dengan Tabun Anggaran 2017 sebesar Rp. 19.294.860.250,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah ) Berupa Uang Tunai dan Tanah, dengan rincian :
27. a.Sampai dengan Tahun Anggaran 2012 Rp.2.056.575.250,00 (dua miliar lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima dua ratus lima puluh rupiah). 8
28. b.Tahun Anggaran 2015 Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
29. c.Tahun Anggaran 2017 Rp.8.238.285.000,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam bentuk aset tanah.
  1. 2.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Dalam rangka untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dan menambah pendapatan asli daerah, Perusahaan Daerah Uncak Kapuas, perlu mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu melakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Tahun Anggaran 2018. Dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Tahun Anggaran 2018 diharapkan Penyertaan Modal untuk pengembangan usaha pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Hulu dapat dilaksanakan secara maksimal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 98 9

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…