(1)Melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan pembangunan nasional umumnya dalam rangka mewujudkan tujuan ekonomi nasional dan daerah.
(2)Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan industri, penyerapan tenaga kerja dan jasa dalam rangka peningkatan pelayanan dan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah.
(3)Pengembangan berbagai bidang usaha untuk memenuhi dan peningkatan pelayanan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:
a.bidang air minum;
b.bidang transportasi;
c.bidang penyeberangan, jalan dan jembatan;
d.bidang perhotelan;
e.bidang perdagangan umum;
f.bidang farmasi;
g.bidang perkebunan;
h.bidang perikanan;
i.bidang telekomunikasi;
j . bidang pembangunan, pengelolaan, pengembangan taman kota, dan kawasan hijau;
k.bidang pertanian;
1.bidang peternakan;
m.bidang pariwisata;dan
n.bidang perindustrian.
5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 28 J u l i 2021 -^BUPATI KAPUAS HULU, ^ F R A N S I S K U S DIAAN Diundangkan di Putussibau pada tanggal 28 J u l i 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, MOHD. ZAINI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (3/2021); 6 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau pada tanggal 28 J u l i 2021 PUAS HULU, ^ h USDIAAN Diundangkan di Putussibau pada tanggal 28 J u l i 2021 SEKRETARIS; EN KAPUAS HULU, .ZAINI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (3/2021); esuai dengan aslinya Hukum Kapuas Hulu PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS TAHUN ANGGARAN 2018 I . UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam rangka meningkatkan penguatan usaha dan struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah PD. Uncak Kapuas dan untuk pemenuhan dan peningkatan industri, penyerapan tenaga kerja dan pelayanan jasa di Kabupaten Kapuas Hulu, serta agar penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Uncak Kapuas dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan / jasa bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah, serta memperkuat tata kelola Perusahaan Daerah yang baik dan benar guna memperoleh laba dan / atau keuntungan pengelolaan keuangan daerah / kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah. 7 Pengembangan berbagai bidang usaha untuk memenuhi dan peningkatan pelayanan jasa yang akan dilaksanakan oleh PD. Uncak Kapuas Hulu di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu sebagai berikut:
a.bidang air minum;
b.bidang transportasi;
c.bidang penyeberangan, jalan dan jembatan;
d.bidang perhotelan;
e.bidang perdagangan umum;
f.bidang farmasi;
g.bidang perkebunan;
h.bidang perikanan;
i.bidang telekomunikasi;
j . bidang pembangunan, pengelolaan, pengembangan Taman Kota, dan kawasan hijau;
k.bidang pertanian;
1.bidang peternakan;
m.bidang pariwisata;dan
n.bidang perindustrian.
Dan mempunyai tujuan:
a.turut serta melaksanakan pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dan pembangunan nasional umumnya dalam rangka mewujudkan tujuan ekonomi nasional;
b.untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengutamakan industri jasa dalam rangka peningkatan pelayanan dan memupuk laba sebagai sumber pendapatan asli daerah.
Bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sampai dengan Tabun Anggaran 2018 dan sekarang adalah sebagai berikut:
1.Sampai dengan Tabun Anggaran 2017 sebesar Rp. 19.294.860.250,00 (sembilan belas miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah ) Berupa Uang Tunai dan Tanah, dengan rincian :
a.Sampai dengan Tahun Anggaran 2012 Rp.2.056.575.250,00 (dua miliar lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima dua ratus lima puluh rupiah).
8
b.Tahun Anggaran 2015 Rp.9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
c.Tahun Anggaran 2017 Rp.8.238.285.000,00 (delapan miliar dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dalam bentuk aset tanah.
2.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Dalam rangka untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dan menambah pendapatan asli daerah, Perusahaan Daerah Uncak Kapuas, perlu mendapatkan dukungan dana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu melakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Tahun Anggaran 2018. Dengan adanya Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Tahun Anggaran 2018 diharapkan Penyertaan Modal untuk pengembangan usaha pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Hulu dapat dilaksanakan secara maksimal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 98 9