DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Juli 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 13 T a h u n 2017 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T a h u n 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 T a h u n 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 1 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 2 Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322 );
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 T a h u n 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan U s a h a Milik Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T a h u n 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 T a h u n 2012 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Uncak Kapuas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 T a h u n 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 T a h u n 2012 tentang Pembentukan Badan U s a h a Milik Daerah Perusahaan Daerah Uncak Kapuas ;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 T a h u n 2015 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas T a h u n Anggaran 2015; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U dan BUPATI KAPUAS H U L U MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN D A E R A H TENTANG PENCABUTAN PERATURAN D A E R A H KABUPATEN KAPUAS H U L U NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN D A E R A H UNCAK KAPUAS. 4

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas ( Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 Nomor 13 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Ditetapkan di Putussibau i a tanggal 28 Juli 2021 UAS HULU, ^ DIAAN Diundangkan di Putussibau pada tanggal 28 J u l i 2021 SEKRET. L E M B NOMOR 2 UPATEN KAPUAS HULU, HD. ZAINI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2 0 2 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (2/2021); Sesuai dengan aslinya agian Hukum aten Kapuas Hulu 'in.lSH..M S i PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah untuk penyertaan modal (investasi) baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bahwa dengan dibatalkannya pembangunan hotel oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang semula untuk pengembangan lapangan usaha di bidang perhotelan pada Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Tahun 2017 yang berlokasi di J a l a n Rahadi Usman Kelurahan Putussibau Kota Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 3.740 m 2 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), yang mana peruntukan tanah dimaksud akan dialih fungsikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk pengembangan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2017 tentang 6 Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah U n c a k K a p u a s yang dilaksanakan dalam t a h u n anggaran 2017. II. PASAL D E M I PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) Cukup jelas. TAMBAHAN L E M B A R A N D A E R A H K A B U P A T E N KAPUAS H U L U NOMOR 97 7

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…