DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pemanfaatan Tanah Daerah Milik Jalan di Kabupaten Karawang, yang meliputi: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Subjek dan Objek Pengaturan; Prosedur Pengaturan; Penggalian atau Pemotongan Jalan Serta Penempatan Bangunan Utilitas; Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Tanah Daerah Milik Jalan di Kabupaten Karawang. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Djawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 2
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019 );
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Garis Sepadan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 1995 Nomor 3 Seri : E);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri: E);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 14). 3 Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG dan BUPATI KARAWANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN TANAH DAERAH MILIK JALAN DI KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Karawang;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang;
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Karawang;
4.Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang;
5.BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
6.Kepala Dinas adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
7.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pengaturan perijinan penggunaan Tanah Daerah milik jalan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air serta di ata6s permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
9.Tanah Daerah Milik Jalan adalah Sejalur tanah tertentu diluar Tanah Daerah manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari Tanah Daerah milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas Tanah Daerah milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran Tanah Daerah manfaat jalan pada masa akan datang;
10.Utilitas adalah Fasilitas yang menyangkut kepentingan Umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya;
11.Pemanfatan jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya;
12.Penggalian/pemotongan jalan adalah kegiatan yang sengaja dilakukan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan sejenisnya yang mengakibatkan rusaknya Tanah Daerah milik jalan;
13.Pemotongan jalan adalah kegiatan pemotongan jalan secara vertikal dan horizontal; 4
14.Perbaikan jalan adalah perbaikan jalan untuk dikembalikan pada keadaan semula setelah dilakukan penggalian dan pemotongan;
15.Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap atau Bentuk Usaha lainnya;
16.Instansi teknis adalah instansi/dinas yang diberi wewenang untuk menangani pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengairan;
17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan dan mengelolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban atas ijin penggunaan Tanah Daerah milik jalan di Kabupaten Karawang berdasarkan peraturan perundang- undangan;
18.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perijinan di daerah Kabupaten Karawang yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengaturan pemanfaatan tanah daerah milik jalan adalah untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan tanah daerah milik jalan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan pemanfaatan Tanah Daerah milik jalan di Kabupaten Karawang adalah untuk mewujudkan penataan pemanfaatan tanah daerah milik jalan yang ada.

BAB III

SUBJEK DAN OBJEK PENGATURAN

Pasal 4

Subjek Pengaturan adalah Setiap orang atau badan yang memperoleh hak untuk memanfaatkan penggunaan Tanah Daerah milik jalan di Kabupaten Karawang.

Pasal 5

Objek Pengaturan adalah pemberian Izin untuk penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, tiang dan bangunan utilitas di atas Tanah Daerah milik jalan di Kabupaten Karawang. 5

BAB IV

PROSEDUR PENGATURAN

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan yang akan melakukan kegiatan pembangunan berupa penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, tiang dan bangunan utilitas di atas Tanah Daerah milik jalan dalam Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.

Pasal 7

(1)Dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan daerah milik jalan sebelum mendapatkan izin dari Bupati.
(2)Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui BPMPT atau sebutan lainnya.
(3)Sebelum perizinan dikeluarkan wajib mendapatkan rekomendasi dari Instansi teknis dan melampirkan bukti pembayaran retribusi pemanfaatan kekayaan daerah.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diteruskan kepada BPMPT sebagai persyaratan untuk memperoleh izin yang diperlukan.
(5)Persyaratan administrasi mencakup :
1. a.Surat permohonan yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan formulir A.1;
2. b.Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon sesuai dengan formulir A.2
(6)Persyaratan teknis mencakup :
1. a.Lokasi
2. b.Rencana teknis; dan
3. c.Jadwal waktu pelaksanaan.

BAB V

PENGGALIAN ATAU PEMOTONGAN JALAN SERTA PENEMPATAN BANGUNAN UTILITAS

Pasal 8

(1)Setiap penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, tiang dan bangunan utilitas di atas tanah daerah milik jalan harus diperbaiki dan dikembalikan pada keadaan seperti semula. 6
(2)Pelaksanaan perbaikan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel, tiang dan bangunan utilitas di atas tanah daerah milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan atas biaya pemohon izin.
(3)Pekerjaan perbaikan dan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus dilaksanakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah masa kontrak pekerjaan selesai.
(4)Tata cara dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Izin penggalian dan pemotongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), diberikan setelah pemohon menitipkan jaminan kepada Pemerintah Daerah melalui Bank Garansi.
(2)Besarnya jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 200 % (dua ratus persen) dari jumlah biaya perbaikan tersebut dihitung dan ditentukan oleh Instansi teknis berupa asuransi yang dikeluarkan oleh bank pemerintah.
(3)Jaminan merupakan titipan yang wajib dibayar dan wajib dikembalikan setelah masa pemeliharaan selesai.
(4)Jaminan tersebut akan digunakan apabila tidak melakukan perbaikan atau melakukan perbaikan tetapi tidak sesuai dengan standar teknis yang ditentukan oleh instansi teknis.
(5)Tata cara pengembalian dan penggunaan jaminan diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1968