DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Karo

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang rincian pendapatan dan belanja daerah TA 2020.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Karo dengan DPRD Kabupaten Karo;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal l angka 32 Undang-Undang Nomor 2 3 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.;
a.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republi Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Drt Nornor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Noor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ;
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia omor 5049); 7.Undang-Undang...
7.Undang-ndang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 1 tentang Pem ben tukan Peraturan Perun dang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1 3 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 1 6 5 ) ; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 0 1 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 1 8 Tahun 2 0 1 7 tentang Hak Keuangar dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 14.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2 0 1 8 tentang Pengadaan Barang/dasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 33); 1 5 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 3 1 0 ) ;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2 0 1 3 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 3 Noor 1425); 1 7 .Peraturan . . . 1 7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tohun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun /nggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 1 9 . Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tarnbahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO dan BUPATIKARO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

i Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Surplus/ (Defisit) Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pasal 2

Rp. 1.379.111.962.496,00 Rp. 1.379.111.962.496,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 103.840.957.850,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.000.076.594.321,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 275.194.410.325,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 41.696.170.300,00
2. b.Retribusi Daerah scjumlah Rp. 1 0 . 1 1 7 . 9 5 7 . 4 5 0 , 0 0
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp. 2.000.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 50.026.830.100,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp 15.854.331.321,00
2. b.Dana alokasi umum sejumlah Rp. 770,398.674.000,00 c.Dana...
3. c.Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 213.823.589.000,00
(4)Lain-lain pendapatan dacrah yang sah scbagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c terdiri darijenis pendapatan'
1. a.Pendapatan hibah sejumlah Rp. 46.732.600.000,00
2. b.Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 27.253.524.325,00
3. c.Pendapatan lainnya sejumlah Rp. 201.208.286.000,00

Pasal 3

( 1 ) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 972.576.797.938,00
b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 406.535.164.558,00

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 679.842.559.226,00
2. b.Belanja Hibah sejumlah Rp. 6.256.122.876,00
3. c.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 100.000.000,00
4. d.Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah Rp. 4.941.771.636,00
5. e.Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejurlah Rp. 279.436.344.200,00
6. f.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja pegawai sejumlah Rp 65.535.222.662,00
2. b.Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 211.301.934.082,00
3. c.Belanja modal sejumlah Rp. 129.698.007.814,00

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal l , sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peiaturan Daerah ini, terdiri dari : Ringkasan APBD; Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Mrut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal ([nvestasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan penambahan dan Pengurangan Aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaran Daerah dan Obligasi Daerah. Pasal...

a.Lampiran I
b.Lampiran II
c.Larnpiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Larnpiran VII
h.Lampiran VIII
i.Lampiran IX J. Lampiran X
k.Lampiran XI I. Lampiran XII
m.Lampiran XII

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo. Ditetapkan di Kabanjahe esp: TERKELIN BRAHMANA NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA N O M O R : ( 9 / 1 9 4 /2019)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karo Nomor 6 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015