DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 28 Januari 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 38) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, namum dalam implementasinya terdapat jenis Retribusi Jasa Umum yang belum tecantum dalam Peraturan Daerah dimaksud, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan Peraturan Daerah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN jdih.katingankab.go.id Page 2 of 5
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4139;
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. 9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah :
a.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013 Nomor 38), diubah sebagai berikut :
1. 1.Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j , sehingga keseluruhan Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : jdih.katingankab.go.id Page 3 of 5

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

(2)Jenis Retribusi Jasa Umum :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum;
3. c.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
4. d.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
5. e.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
6. f.Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
7. g.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
8. h.Retribusi Pelayanan Pendidikan;
9. i.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
10. j.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
  1. 2.Diantara Pasal 56 dan Pasal 57, disisipkan 1 (satu bagian) yakni Bagian Kesepuluh RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN dan disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 56A, 56B, 56C, 56D, sehingga keseluruhan Bab III Bagian Kesepuluh berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56A

Dengan nama retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 56B

(1)Objek retribusi adalah Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
1. a.Pengambilan/pengangkutan sampah dari lokasi Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke lokasi/Tempat Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah (TPA);
2. b.Penyediaan lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah (TPA).
(2)Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, drainase dan tempat umum lainnya.

Pasal 56C

Subjek retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang mendapatkan jasa Pelayanan Persampahan/Kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 56D

Wajib retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memanfaatkan dan atau menikmati Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

3.Diantara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1(satu) Pasal, yakni Pasal 57A, sehingga berbunyi sebagai berikut : CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 57A

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah. jdih.katingankab.go.id Page 4 of 5

4.Diantara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 58A sehingga berbunyi sebagai berikut : PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF TARIF

Pasal 58A

Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup seluruh atau sebagian biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.

5.Diantara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut : STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 59A

(1)Tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis pelayanan.
(2)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut : No Jenis Pelayanan Jenis Tarif Tarif (Rupiah) 1 2 3 4 1 Rumah Tempat Tinggal - Permanen - Semi Permanen 5.000,-/bulan 3.000,-/bulan 2 Industri/Pabrik/Home Industri - Kelas I - Kelas II - Kelas III - Home Industri 150.000,-/bulan 90.000,-/bulan 60.000,-/bulan 30.000,-/bulan 3 Hotel, Penginapan dan Perusahaan Non Industri - Kelas I - Kelas II - Kelas III 150.000,-/bulan 120.000,-/bulan 90.000,-/bulan 4 Pasar Modern - Super Market - Mini Market 150.000,-/bulan 60.000,-/bulan 5 Ruko 30.000,-/bulan 6 Toko-Toko - Besar - Sedang - Kecil 22.500,-/bulan 17.500,-/bulan 12.500,-/bulan 7 Kios 700,-/hari 8 Pedagang Ampar/PKL 500,-/hari 9 Perkantoran - Besar - Sedang - Kecil 25.000,-/bulan 20.000,-/bulan 15.000,-/bulan 10 Restoran/Rumah Makan/SPBU - Besar - Sedang - Kecil 45.000,-/bulan 25.000,-/bulan 10.000,-/bulan 11 Objek Wisata - Besar - Sedang - Kecil 500.000,-/bulan 400.000,-/bulan 300.000,-/bulan 12 Lembaga Pendidikan - SD - SLTP/sederajat - SLTA/sederajat - Universitas 7.500,-/bulan 10.000,-/bulan 15.000,-/bulan 25.000,-/bulan 13 Instalasi Kesehatan - Rumah Sakit - Puskesmas - Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya - Apotek 90.000,-/bulan 12.000,-/bulan 15.000,-/bulan 15.000,-/bulan 14 Tempat Hiburan - Bioskop dan tempat hiburan lainnya 30.000,-/bulan jdih.katingankab.go.id Page 5 of 5 15 Bengkel Mobil - Besar - Sedang - Kecil 15.000,-/bulan 12.000,-/bulan 9.000,-/bulan 16 Bengkel Motor - Besar - Sedang - Kecil 12.000,-/bulan 9.000,-/bulan 6.000,-/bulan 17 Tempat Olah Raga - Besar - Sedang - Kecil 30.000,-/bulan 22.500,-/bulan 15.000,-/bulan 18 Pendidikan Non Formal 15.000,-/bulan
(3)Badan/Perorangan yang melaksanakan atau menyelenggarakan pesta hajatan, pagelaran hiburan, pekan raya dan atau pesta umum lainnya yang sejenis dikenakan tarif insidentil yang besarnya ditetapkan sebagai berikut : No Jumlah Pengunjung Tarif (Rupiah) Keterangan 1 2 3 4 1 Sampai dengan 500 orang 50.000,- Per hari 2 Lebih dari 500 orang 75.000,- Per hari 3 Pedagang 500,- Per hari
(4)Tarif retribusi Badan/Perorangan yang membuang sampah bukan oleh petugas langsung ke TPA dikenakan tarif Rp 15.000,-/M3.
(5)Tarif retribusi untuk pelayanan insidentil, pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPA oleh petugas dengan menggunakan truck sampah dinas dikenakan tarif 30.000,-/M3. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 28 Januari 2019 BUPATI KATINGAN, ttd SAKARIYAS Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 29 Januari 2019 SEKRETARIS DAERAH KKABUPATEN KATINGAN, ttd NIKODEMUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02, 04/2019 jdih.katingankab.go.id

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…