DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Perubahan jumlah penyertaan modal; 2. Perubahan mengenai jumlah yang sudah disetor; dan 3. Perubahan mengenai jumlah yang akan disetor.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengharuskan bagi Bank Milik Pemerintah Daerah untuk memenuhi Modal Inti Minimum Rp3.000.000.000.000,00 (Tiga Triliun Rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2024 dan sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014 - 2018, telah dilakukan setoran penyertaan modal per bulan Agustus 2020 berjumlah Rp46.215.000.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
c.bahwa untuk memenuhi peningkatan modal sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp44.635.000.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang harus dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) tahun;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan j Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas W ' Bank Pembangunan Daerah Kalimantan T 2014-2018; DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KATINGAN, Mengingat : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

11.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1); 2009 Nomor 1);
17.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014-2018. Pasal I Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Kabupaten Katingan pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 66) diubah sebagai berikut:

a.Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 66); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

(1)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar Rp46.215.000.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah);
(2)Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar Rp90.850.000.000,00 (Sembilan Puluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
(3)Guna memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menganggarkan tambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dalam APBD Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan tahun 2020 telah disetor sebesar Rp46.215.000.000,00 (Empat Puluh Enam Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Tahun 2003 sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
b.Tahun 2004 sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
c.Tahun 2005 sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Ri ir»inV0 ■ e. f. g- h. i. j- k. L m. n. o. P- q- Tahun 2007 sebesar Rp 1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); Tahun 2008 sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); Tahun 2009 sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); Tahun 2010 sebesar Rp. NIHIL; Tahun 2011 sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); Tahun 2012 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); Tahun 2013 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); Tahun 2014 sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); Tahun 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); Tahun 2016 sebesar Rp6.500.000.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); Tahun 2017 sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah); Tahun 2018 sebesar Rp4.750.000.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah); Tahun 2020 sebesar Rp7.215.000.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah).
1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Jumlah Yang Akan Disetor

Pasal 9

(1)Sisa kewajiban tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang sudah ditetapkan sebesar Rp44.635.000.000,00 (Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dianggarkan dalam APBD tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.
(2)Untuk memenuhi sisa kewajiban tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023.
(3)Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)akan dialokasikan per tahun anggaran melalui APBD dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun 2021 sebesar Rpl4.878.000.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);
2. b.Tahun 2022 sebesar Rpl4.878.000.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);
3. c.Tahun 2023 sebesar Rp. 14.879.000.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah).
(4)Bilamana kemampuan keuangan daerah belum memungkinkan untuk penganggaran kewajiban sebesar alokasi per tahun anggaran pada APBD tahun berkenaan maka penyetoran dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. bs Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. Ditetapkan di Kasongan pada tanggal KATINGAN, Diundangkan di Kasongan, pada tanggal ^4 ETARIS DAERAH KATINGAN, N DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2021 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05,66/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMATAN TENGAH TAHUN 2014 - 2018 I. UMUM Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan Modal Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
1. a.asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dihidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, Kepala OPD, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
2. b.asas kepastian hukum yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.asas efisien, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelanggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal.;
4. d.asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungiawabkan kepada rakyat;
5. e.kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2026