(1)Sisa kewajiban tambahan penyertaan modal pada PT.
Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang sudah ditetapkan sebesar Rp36.075.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dianggarkan dalam APBD tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028.
(2)Untuk memenuhi sisa kewajiban tambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dianggarkan dalam APBD tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028.
(3)Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dialokasikan per tahun anggaran melalui APBD dengan rincian sebagai berikut :
a.Tahun 2019 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
b.Tahun 2020 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
c.Tahun 2021 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
d.Tahun 2022 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
e.Tahun 2023 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
f.Tahun 2024 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
g.Tahun 2025 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
h.Tahun 2026 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
i.Tahun 2027 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
j.Tahun 2028 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
(4)Bilamana kemampuan keuangan daerah belum memungkinkan untuk penganggaran kewajiban sebesar pada APBD tahun berkenaan maka penyetoran dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 27 Juli 2020 BUPATI KATINGAN, ttd SAKARIYAS Diundangkan di Kasongan pada tanggal, 28 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN, ttd NIKODEMUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,20/2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014-2018 I. UMUM Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut :
a.asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, Kepala OPD, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
b.asas kepastian hukum yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
c.asas efisien, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelanggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal;
d.asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
e.kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian serta pembangunan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup Jelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 66