DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 115

Lembaga terkait

Ringkasan

a. ruang lingkup; b. tujuan, kebijakan dan strategi; c. rencana struktur ruang wilayah; d. rencana pola ruang wilayah; e. penetapan kawasan strategis kabupaten; f. arahan pemanfaatan ruang wilayah; g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang; h. peran serta masyarakat; i. kelembagaan; j. ketentuan penyidikan; k. ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

b.pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
c.apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
d.pejabat yang berwenang melauukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
e.pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
f.apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
g.apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif dan penjelasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. jdih.katingankab.go.id

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 76

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

a.mengetahui rencana tata ruang,
b.menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
c.memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
d.mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya; dan
e.mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga menimbulkan kerugian.

Pasal 77

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a.menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
b.memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
c.mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
d.memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 78

Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

a.perencanaan tata ruang;
o.pemanfaatan ruang; dan
c.pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 79

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaar tata ruang berupa:

a.masukan mengenai:
1. 1.persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. 2.penentuan arah pengembangan wilayah atau kawmsan; ■/A / jdih.katingankab.go.id
3. 3.perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan
4. 4.penetapan rencana tata ruang.
b.kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 80

Bentuk peran masymakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

a.masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b.kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c.kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
d.peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkun gan hidup dan sumber daya alam; dan/atau
f.kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi:

a.masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b.keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
c.pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
d.pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap cidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 82

(1)Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
(2)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati; dan
(3)Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit keija terkait yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk mengetahui RTRW, Pemehntah Daerah berkewajiban untuk: jdih.katingankab.go.id

a.menempatkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dalam lembaran daerah;
b.mengumumkan dan menyebarluaskan RTRW Kabupaten melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan kantor-kantor yang secara fungsional menangani rencana tata ruang tersebut;
c.mengumumkan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta ketentuan pelaksanaannya melalui media cetak, elektronik, forum pertemuan dan sosialisasi; dan
d.menyediakan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten beserta peta rencana tata ruangnya secara lengkap dan terbuka pada cinas, tim, kantor kecamatan dan kantor kelurahan.

(1)Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang meliputi:
1. a.menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
2. b.kerja sana dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang meliputi;
1. a.menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan,
2. b.kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
4. d.penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.
(3)Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian tata ruang meliputi:
1. a.menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau perataran zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
2. b.memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
3. c.melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam nal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan: dan
4. d.mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 84

jdih.katingankab.go.id

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 85

(1)Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk TKPRD Kabupaten.
(2)Tugas, susunan organisasi, dan tata keija TKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Kepucusan Bupati.
(3)TKPRD Kabupaten dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

1.perencanaan tata ruang meliputi:

a.mengoordinasikan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
b.mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
c.mengintegrasikan, memadu serasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ri ang pulau atau kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
d.mengoordinasikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan;
e.mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah daerah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah kabupaten kepada Pemerintah Provinsi;
f.mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten ke provinsi; dan
g.mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten ke daerah provinsi;
1. 2.pemanfaatan ruang meliputi:
a.mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah kabupaten; dan
b.mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah kabupaten/kota;
1. 3.pengendalian pemanlaatan ruang meliputi:
a.mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR kabupaten/kota ke dalam RPJMD;
b.mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zcnasi daerah kabupaten/kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar; jdih.katingankab.go.id
c.mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pembelaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
d.memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/ atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan penataan ruang.

(2)Susunan keanggotaan TKPRD Kabupaten terdiri atas:
1. a.Penanggung jawab adalah Bupati;
2. b.Ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten;
3. c.Wakil Ketua adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kaoupaten katingan;
4. d.Sekretaris adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan; dan
5. e.Anggota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.
(3)TKPRD Kabupaten menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang undangan.
(1)Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan langgungjawabnya dihidang penataan ruang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penyidikan membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
2. b.melakukan pemeriksaan terhadap orang vang diduga melakukan tidak pidana dalam bidang penataan ruang;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribaai atau Tim sehuoungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
4. d.memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penataan ruane:

Isi peraturan

Teks115PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 75

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 33

Pasal 84

KELEMBAGAAN

Pasal 85

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 75

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 76

Pasal 77

Pasal 78

Pasal 79

Pasal 80

Pasal 81

Pasal 82

Pasal 33

Pasal 84

KELEMBAGAAN

Pasal 85

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022