DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah ketentuan Pasal 8 dan Ketentuan Lampiran pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendukung sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelengaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); ^ y
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
31.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 57);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 58); DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 58), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
1.Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; Dengan Persetujuan Bersama dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN :

Pasal 1

4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5.Kepala Daerah adalah Bupati Katingan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
7.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut dengan Bappelitbang atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian atau Lembaga Pemerintah Pusat di Daerah.
10.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
11.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12.Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Katingan.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Katingan adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kabupaten Katingan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi.
20.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang hams diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.
23.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
25.Kebijakan adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
26.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
27.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
28.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29.Program adalah penterjemahan sub urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
30.Kegiatan adalah penterjamahan dari kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
31.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas atau layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai

(1)Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya dan/atau Pejabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat menyusun RKPD untuk tahun berikutnya. berikut :

Pasal 8

(2)Dalam hal terjadinya perubahan yang bersifat parsial terhadap dokumen RPJMD, dan tidak mempengaruhi terhadap perubahan capaian sasaran, serta tidak mengubah target capaian sasaran akhir periode RPJMD, maka perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Hal-hal yang berkaitan dengan pendanaan dan target indikator kinerja daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini bersifat indikatif sehingga apabila terjadi penyesuaian dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk mendapat persetujuan dan penetapan DPRD.
(4)Penyusunan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun anggaran 2022 sampai dengan tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Lampiran pada Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. Ditetapkan di Kasongan RETARIS DAERAH PATEN KATINGAN, SANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 2 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 08, 138/2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 I. UMUM RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Provinsi. Selain itu, RPJMD tersebut memuat Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum dan Program Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja Daerah. Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Katingan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kabupaten Katingan Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Jabatan Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada Tahun 2024 sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan demikian Kepala Daerah terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempumakan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada tahun pertama pemerintahannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas. Angka 2

Pasal 8

Cukup Jelas. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 77 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 DAFTAR ISI DAFTARISI ........ DAFTAR TABEL ... DAFTAR GAMBAR BAB IPENDAHULUAN........................................................................ 1.1 LATAR BELAKANG..................................................................... 1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.................................................. 1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN................................................. 1.3.1 HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) ...................................................................... 1.3.2 HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD DENGAN RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH............................... 1.3.3 HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD DENGAN RPJPD, RKPD, RENSTRA PERANGKAT DAERAH, DAN RENJA PERANGKAT DAERAH................................................. 1.3.4 HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD DENGAN RTRW..... 1.3.5 HUBUNGAN PERUBAHAN RPJMD DENGAN KLHS PERUBAHAN RPJMD................................................... 1.4 MAKSUD DAN TUJUAN............................................................. 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN........................................................ 2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI....................................... 2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH..................... 2.1.2 WILAYAH RAWAN BENCANA....................................... 2.1.3 DEMOGRAFI............................................................... 2.1.4 POTENSI SUMBER DAYA............................................ 2.1.5 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG........................ 2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1 PERTUMBUHAN PDRB................................................ 2.2.2 LAJU INFLASI.............................................................. 2.2.3 PDRB PER KAPITA....................................................... 2.2.4 INDEKS GINI............................................................... 2.2.5 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN............................. 2.2.6 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA............................ 2.2.7 ANGKA MELEK HURUF (AMH).................................... 2.2.8 ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA.RATA LAMA SEKOLAH (RLS)................................................. 2.2.9 ANGKA USIA HARAPAN HIDUP................................... 2.2.10 PERSENTASE B ALITA GIZI BURUK............................. 2.2.11 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG) DAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)................................ 9 i v xv 1.1 1.1 1.4 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.10 II. 1 II. 1 II. 1 II.8 11.13 11.16 11.16 11.62 11.62 11.66 11.67 11.67 11.68 11.70 11.71 11.71 11.72 11.72 11.73 Daftar Isi i PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 2.2.12 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA................... 11.74 2.2.13 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA......................... 11.74 2.2.14 KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA 1............................................................... 11.76 2.2.15 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT.............................. 11.76 2.2.16 PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN.............. 11.78 2.2.17 PENCAPAIAN SKOR POLA PANGAN HARAPAN (PPH).... 11.78 2.2.18 OPINIBPK.................................................................... 11.79 2.2.19 KONTRIBUSI SUB SEKTOR PERIKANAN TERHADAP PDRB............................................................................ 11.80 2.2.20 KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN TERHADAP PDRB..................................... 11.80 2.2.21 PRODUKSI SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN... 11.81 2.2.22 KONTRIBUSI SUB SEKTOR PERTANIAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN JASA PERTANIAN TERHADAP PDRB......................................................... II.83 2.2.23 KONTRIBUSI SUB SEKTOR KEHUTANAN TERHADAP PDRB............................................................................ 11.83 2.2.24 KONTRIBUSI SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN TERHADAP PDRB................................... II.84 2.2.25 KONTRIBUSI SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR TERHADAP PDRB......................................................... 11.85 2.2.26 KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PDRB......................................................... II.86 2.2.27 KONTRIBUSI PARIWISATA TERHADAP PDRB.............. 11.87 2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM........................................................ 11.87 2.3.1 LAYANAN URUSAN WAJIB........................................... 11.87 2.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN............................ II. 138 2.3.3 FUNGSI PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH....................................................................... 11.149 2.3.4 FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 11.150 DAERAH ...................................................................... 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH.................................................... II. 155 2.4.1 PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA PER KAPITA......................................................................... 11.156 2.4.2 PERSENTASE PENGELUARAN KONSUMSI PANGAN DAN NON PANGAN PER KAPITA................................... II. 157 2.4.3 ANGKA KRIMINALITAS YANG TERTANGANI................. II. 158 2.4.4 RASIO KETERGANTUNGAN.......................................... 11.159 2.4.5 JUMLAH DESA TERTINGGAL....................................... 11.161 2.5 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)................. 11.177 2.5.1 CAPAIAN PENERAPAN SPM TAHUN 2019..................... 11.177 2.5.2 CAPAIAN PENERAPAN SPM TAHUN 2020..................... II. 187 2.6 PEN CAPAIAN TU JU AN PEM BANG U NAN B E R K E L A N J U T A N ........ 11.197 2.6.1 CAPAIAN TPB SESUAI TARGET DAN INDIKATOR VERSI TAHUN 2020 ..................................................... II. 197 Daftar Isl ii PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 2.6.2 INDIKATOR TPB YANG SUDAH DILAKSANAKAN DAN SUDAH MENCAPAI TARGET NASIONAL....................... II. 199 2.6.3 INDIKATOR TPB YANG SUDAH DILAKSANAKAN TETAPI BELUM MENCAPAI TARGET NASIONAL........... 11.202 2.6.4 INDIKATOR TPB YANG BELUM DILAKSANAKAN DAN BELUM ADA DATA....................................................... 11.206 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH......................................... III. 1 3.1 KINERJA KEUANGAN MAS A LALU............................................. III. 1 3.1.1 KINERJA PELAKSANAAN APBD.................................... Ill. 1 3.1.2 NERACA DAERAH........................................................ Ill.8 3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU............... III. 12 3.2.1 PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN......................... III.18 3.2.2 ANALISIS PEMBIAYAAN DAERAH................................. III.25 3.3 KERANGKA PENDANAAN........................................................... III.30 3.3.1 PROYEKSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH...... III.31 3.3.2 PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN.................. III.37 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH................... IV. 1 4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN............................................. IV. 1 4.1.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN RPJPD KABUPATEN KATINGAN.................................................................... IV. 1 4.2 ISU STRATEGIS.......................................................................... IV.27 4.2.1 ISU INTERNASIONAL.................................................... IV.27 4.2.2 ISU ATAU KEBIJAKAN NASIONAL................................ IV.32 4.2.3 ISU ATAU KEBIJAKAN PROVINSI................................. IV.45 4.2.4 ISU ATAU KEBIJAKAN KABUPATEN KATINGAN........... IV.48 4.2.5 ISU STRATEGIS KABUPATEN KATINGAN..................... IV.213 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN........................................ V. 1 5.1 VISI............................................................................................ V.l 5.2 M IS I........................................................................................... V.2 5.3 TUJUAN DAN SASARAN............................................................. V.4 5.4 PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH TERPILIH.................. V. 12 5.5 KESELARASAAN RPJMD DENGAN RPJPD KABUPATEN KATINGAN, RPJMN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN RPJMN....................................................................................... V. 14 5.5.1 KESELARASAAN RPJMD KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018.2023 DENGAN RPJPD KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2005.2025...................................... V.14 5.5.2 KESELARASAAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018.2023 DENGAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021.2026......................................... V.16 5.5.3 KESELARASAAN PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018.2023 DENGAN RPJMN 2020.2024.................................................................... V. 17 Daftar Isl iii PERUBAHAN ||H g| RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATiNGAN 1 1 1 TAHUN 2018-2023 BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH...................................................... VI. 1 6.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN................................... VI. 1 6.2 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH........................................ VI. 17 6.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN.................. VI.42 6.3.1 PEMBANGUNAN WILAYAH PENGEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN.................................................................. VI. 46 6.3.2 PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR JALAN DAN PELABUHAN UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PERTANIAN, INDUSTRI DAN PARIWISATA................... VI.52 6.3.3 PENGEMBANGAN EKOWISATA PADA KAWASAN PUNGGUALAS TAMAN NASIONAL SEBANGAU UNTUK KEGIATAN PARIWISATA BERBASIS ALAM ................... VI.55 6.3.4 PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PUS AT PERFILMAN ASIA TENGGARA...................................... VI.55 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH......................................... VII. 1 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH............................................................................... VIII. 1 BABIXPENUTUP............................................................................... IX. 1 9.1 KAIDAH PELAKSANAAN............................................................. IX. 1 9.2 PEDOMAN TRANSISI.................................................................. IX.2 Daftar Isl iv PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 DAFTAR TABEL Tabel2.1 Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan................................................ II.2 Tabel 2.2 Ke tin ggian Wilayah Katin gan per Kecamatan........... II.3 Tabel 2.3 Nama-Nama Sungai dan Anak Sungai/Cabang di Kabupaten Katingan................................................ II.4 Tabel 2.4 Rata-Rata Suhu Udara dan Kelambaban Relatif Setiap Bulan di Kabupaten Katingan Tahun 2020.... II.7 Tabel 2.5 Rata-Rata Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Katingan Tahun 2020.... II.7 Tabel 2.6 Luasan Tata Guna Lahan di Kabupaten Katingan.... II.8 Tabel 2.7 Potensi Banjir Setiap Kecamatan.............................. II.9 Tabel 2.8 Potensi Kebakaran Setiap Kecamatan....................... II. 11 Tabel 2.9 Kecamatan yang Terdampak Banjir.......................... II. 13 Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2016-2020..................................... 11.13 Tabel 2.11 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2020..... 11.14 Tabel 2.12 Perkembangan Jumlah Penduduk Katingan Menurut Kelompok Umur Tahun 2020................................... II. 15 Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Semin ggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Katingan Tahun 2020............................ II. 16 Tabel 2.14 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang Dipisah berdasarkan Kondisi Melampaui dan Belum Melampaui serta Tekanannya untuk masing - masing Kecamatan, Ekoregion dan Penutupan Lahan (Ha)........................................................................... 11.19 Tabel 2.15 PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015- 2020 (miliar rupiah)................................................. 11.62 Tabel 2.16 PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (miliar rupiah).......................................................... 11.63 Tabel 2.17 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (persen)....................................... 11.64 Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (Persen)....................................... 11.65 Tabel 2.19 Inflasi di Kota Palangkaraya dan Kota Sampit Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.66 Daftar Tabel v Tabel 2.20 Tabel 2.21 Tabel 2.22 Tabel 2.23 Tabel 2.24 Tabel 2.25 Tabel 2.26 Tabel 2.27 Tabel 2.28 Tabel 2.29 Tabel 2.30 Tabel 2.31 Tabel 2.32 Tabel 2.33 Tabel 2.34 Tabel 2.35 Tabel 2.36 Tabel 2.37 Tabel 2.38 Tabel 2.39 Tabel 2.40 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PDRB Per Kapita Kabupaten Katingan Tahun 2015- 2020......................................................................... 11.67 Indikator Kemiskinan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.68 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... II.70 Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2015-2020........... 11.71 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020................... 11.72 Angka Harapan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.72 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... 11.73 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.73 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.74 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... 11.75 Keluarga Pra Sejahtera I, II, III dan III Plus di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020................... 11.76 Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat pada Unit Pelayanan di Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan Tahun 2020.............................................................. 11.77 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020...... 11.79 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... 11.81 Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020................... 11.82 Sumbangan Sektor Pariwisata PAD dan Jumlah Kunjungan di Kabupaten Katingan Tahun 2015- 2020......................................................................... 11.87 Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... 11.88 Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... 11.88 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2015-2020.......... 11.89 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Katingan Tahun 2015- 2019......................................................................... 11.90 Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019..................................................... 11.90 Daftar Tabel vi PERUBAHAN ggp|| RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.41 Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020................... II.91 Tabel 2.42 Guru yang Memenuhi Kualifikasi Sl/DTV di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020................... 11.91 Tabel 2.43 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.92 Tabel 2.44 Angka Kematian Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... 11.93 Tabel 2.45 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.93 Tabel 2.46 Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.94 Tabel 2.47 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.................. 11.94 Tabel 2.48 Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.................. 11.95 Tabel 2.49 Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.95 Tabel 2.50 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.................. 11.96 Tabel 2.51 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2015-2020..................................................... 11.96 Tabel 2.52 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization di Kabupaten Katingan Tahun 2015- 2020......................................................................... 11.97 Tabel 2.53 Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ................................................................................. 11.97 Tabel 2.54 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.98 Tabel 2.55 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Katingan Tahun 2015- 2020......................................................................... 11.99 Tabel 2.56 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... 11.99 Tabel 2.57 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... II. 100 Tabel 2.58 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... II. 100 Tabel 2.59 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020. ................................................................................. 11.101 Daftar Tabel VII PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.60 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap dan Baik di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.101 Tabel 2.61 Panjang Jalan yang Dapat Dilalui Roda Empat di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020................... 11.102 Tabel 2.62 Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.102 Tabel 2.63 Persentase Irigasi di Kabupaten Katingan Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2020................................ 11.103 Tabel 2.64 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 .... 11.103 Tabel 2.65 Banyaknya Pelanggan PDAM Menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ................................................................................. 11.103 Tabel 2.66 Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.104 Tabel 2.67 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Katingan Tahun 2015- 2020......................................................................... 11.105 Tabel 2.68 Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... 11.105 Tabel 2.69 Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.106 Tabel 2.70 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020................... 11.106 Tabel 2.71 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Katingan Menurut Penerangan Utama Tahun 2015-2020...... 11.107 Tabel 2.72 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020............... 11.107 Tabel 2.73 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... 11.108 Tabel 2.74 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020................... II. 108 Tabel 2.75 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.109 Tabel 2.76 Rasio Pos Kamling per Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020................... II. 109 Tabel 2.77 Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2018................... II. 110 Daftar Tabel viii PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.78 Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... II. 111 Tabel 2.79 Persentase Korban Bencana Alam/Sosial yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020. ................................................................................. II. 111 Tabel 2.80 Indikator Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Katingan Tahun 2016-2017..................................... 11.112 Tabel 2.81 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2015- 11.113 2020................................................................................................................. Tabel 2.82 Rasio KDRT di Kabupaten Katingan Tahun 2015- 11.113 2 0 2 0 .......................................................................................................... Tabel 2.83 Capaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.113 Tabel 2.84 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2015-2020.................................................... 11.114 Tabel 2.85 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.................................................... 11.114 Tabel 2.86 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 ..................................... 11.115 Tabel 2.87 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.116 Tabel 2.88 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020................... II. 116 Tabel 2.89 Analisis Tutupan Lahan di Kabupaten Katingan....... II. 117 Tabel 2.90 Kondisi Tutupan Lahan di Kawasan Lindung Setiap Kecamatan di Kabupaten Katingan.......................... 11.118 Tabel 2.91 Hasil Analisis Overlay Tutupan Lahan dan Pola Ruang...................................................................... 11.119 Tabel 2.92 Total Stok Karbon untuk Hutan di Setiap Kecamatan II. 120 Tabel 2.93 Total Stok Karbon untuk Hutan di Kabupaten Katingan.................................................................. 11.121 Tabel 2.94 Rasio Penduduk ber-KTP Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020................... II. 121 Tabel 2.95 Persentase Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ..................................... 11.122 Tabel 2.96 Pasangan Akte Nikah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.122 Tabel 2.97 Persentase Ketersediaan Database Kependudukan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020................... 11.123 Tabel 2.98 Jumlah LSM/Ormas Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019..................................................... 11.123 Daftar Tabel Ijc PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.99 Persentase PKK Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.123 Tabel 2.100 Angka Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.124 Tabel 2.101 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020............... 11.124 Tabel 2.102 Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.125 Tabel 2.103 Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.125 Tabel 2.104 Cakupan PUS yang Ingin ber KB Tidak Terpenuhi (Unmeet Need) di Kabupaten Katingan Tahun 2015- 2020......................................................................... 11.125 Tabel 2.105 Rasio Jumlah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020................... 11.126 Tabel 2.106 Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.126 Tabel 2.107 Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ................. .......... . 11.127 Tabel 2.108 Jenis dan Jumlah Terminal di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... 11.127 Tabel 2.109 Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ..................................... 11.128 Tabel 2.110 Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... 11.128 Tabel 2.111 Izin Trayek di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2016 ................................................................................. It. 128 Tabel 2.112 Dermaga Sungai yang Tersedia di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.129 Tabel 2.113 Cakupan Layanan Komunikasi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.129 Tabel 2.114 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... 11.130 Tabel 2.115 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.131 Tabel 2.116 Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.131 Tabel 2.117 Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.132 Daftar Tabel x PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.118 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Katingan Tahun 2015- 2020......................................................................... 11.133 Tabel 2.119 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 (Juta)........ 11.133 Tabel 2.120 Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... 11.134 Tabel 2.121 Buku Kabupaten Dalam Angka di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.134 Tabel 2.122 Buku PDRB Kabupaten di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................................... 11.135 Tabel 2.123 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.135 Tabel 2.124 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020............... 11.136 Tabel 2.125 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020... 11.136 Tabel 2.126 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017..................................... II. 136 Tabel 2.127 Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019................... 11.137 Tabel 2.128 Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Katingan Tahun 2015- 2017......................................................................... 11.137 Tabel 2.129 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Katingan 2015-2016................................................ 11.138 Tabel 2.130 Produksi Perikanan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.138 Tabel 2.131 Konsumsi Ikan di Kabupaten Katingan Tahun 2015- 2020......................................................................... 11.139 Tabel 2.132 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.139 Tabel 2.133 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 ............................................................... 11.140 Tabel 2.134 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017..................................... 11.141 Tabel 2.135 Kawasan Kerusakan Hutan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017..................................................... 11.141 Tabel 2.136 Rasio Elektifikasi dan Rasio Kelurahan/Desa Berlistrik.................................................................. 11.142 Tabel 2.137 Persentase Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten 11.142 Katingan Tahun 2015-2017..................................... Tabel 2.138 Pasar Tradisional di Kabupaten Katingan................ II. 143 Tabel 2.139 Sarana Gudang di Kabupaten Katingan................... 11.144 Daftar Tabel xi PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.140 Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.148 Tabel 2.141 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.148 Tabel 2.142 Jumlah Transmigran di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017 ............................................................... 11.148 Tabel 2.143 Nilai SAKIP Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020... 11.149 Tabel 2.144 Nilai LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017 .. 11.150 Tabel 2.145 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.150 Tabel 2.146 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020................... II. 151 Tabel 2.147 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020..................................... 11.152 Tabel 2.148 Persentase Pejabat ASN yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 ..................................... 11.153 Tabel 2.149 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2015- 2020......................................................................... 11.154 Tabel 2.150 Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2015- 2020......................................................................... 11.154 Tabel 2.151 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Katingan 11.155 Tahun 2015-2020..................................................... Tabel 2.152 Persentase Tindak Lanjut BPK Kabupaten Katingan Tahun 2015-2016..................................................... 11.155 Tabel 2.153 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 ..................................... 11.157 Tabel 2.154 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua di Kabupaten 11.160 Katingan Tahun 2015-2020...................................... Tabel 2.155 Banyaknya Desa Tertinggal di Kabupaten Katingan Tahun 2016-2020..................................................... 11.161 Tabel 2.156 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan Tahun 2015- 2020......................................................................... 11.162 Tabel 2.157 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019....... 11.177 Tabel 2.158 Tenaga Penunjang Pendidikan Tahun 2019............. 11.178 Tabel 2.159 Indikator dan Persentase......................................... 11.178 Tabel 2.160 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan 2019......................................................................... 11.180 Daftar Tabel xii PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.161 Tabel Tenaga Kesehatan Tahun 2019...................... 11.180 Tabel 2.162 Permasalahan dan Solusi......................................... 11.182 Tabel 2.163 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2019................. 11.183 Tabel 2.164 Target Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum...................................................................... 11.184 Tabel 2.165 Target Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat...................... 11.185 Tabel 2.166 Realisasi SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2019.............................................. II.186 Tabel 2.167 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 ....... 11.187 Tabel 2.168 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2020............................ 11.189 Tabel 2.169 Permasalahan dan Solusi......................................... 11.189 Tabel 2.170 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2020................. 11.191 Tabel 2.171 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Katingan Tahun 2020 ................ 11.191 Tabel 2.172 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.... 11.192 Tabel 2.173 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2020............................ 11.195 Tabel 2.174 Capaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2018 dan Laporan OPD Tahun 2019........................................ 11.198 Tabel 2.175 Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional........................................ II. 199 Tabel 2.176 Indikator yang Sudah Dilaksanakan Tetapi Belum Mencapai Target Nasional........................................ 11.203 Tabel 2.177 Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Ada Data.......................................................................... 11.206 Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018................... III.2 Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018................... III.4 Tabel 3.3 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017-2018..................................................... III.5 Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018..................................................... III.7 Tabel 3.5 Neraca Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014- 2018......................................................................... HI.9 Tabel 3.6 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 ............................................................... TH.il Tabel 3.7 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018...... III. 19 Tabel 3.8 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018................... III.22 Daftar Tabel xiii PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2018 ..................................... III.23 Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018....... III.24 Tabel 3.11 Defisit Riil Anggaran Periode Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018..................................................... III.26 Tabel 3.12 SiLPA Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 ............................................................... III.27 Tabel 3.13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018..................................... III.28 Tabel 3.14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018................... III.29 Tabel 3.15 Sisa Lebih (Riil) Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018.. III.30 Tabel 3.16 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020..................................... III.32 Tabel 3.17 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023 ..................................... III.34 Tabel 3.18 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023................... III.37 Tabel 3.19 Realisasi Kebutuhan Pengeluaran Wajib Mengikat dan Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020 ............................................................... III.37 Tabel 3.20 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023..................................................... III.39 Tabel 3.21 Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020...... III.40 Tabel 3.22 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023................... III.41 Tabel 3.23 Realisasi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020..................................................... III.44 Tabel 3.24 Realisasi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023..................................................... III.44 Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan dalam Pencapaian Tujuan RPJPD Kabupaten Katingan Periode RPJMD ke-3 (2018-2023).............................................................. IV.2 Tabel 4.2 Pemetaan Permasalahan Sumber Daya Manusia...... IV. 10 Tabel 4.3 Pemetaan Permasalahan Kemiskinan....................... IV. 12 Tabel 4.4 Pemetaan Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya Terhadap Perekonomian ....... IV. 17 Tabel 4.5 Pemetaan Permasalahan Infrastruktur..................... IV.22 Tabel 4.6 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Desa.......... IV.24 Tabel 4.7 Pemetaan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan . IV.27 Daftar Tabel x iv Tabel 4.8 Tabel 4.9 Tabel 4.10 Tabel 4.11 Tabel 4.12 Tabel 4.13 Tabel 4.14 Tabel 4.15 Tabel 5.1 Tabel 5.2 Tabel 6.1 Tabel 6.2 Proyek Prioritas Nasional Berlokasi di Katingan, Kalimatan Tengah..................................................... IV.37 Rekapitulasi Skor dan Ranking Capaian TPB, Skor dan Ranking Rencana Tindakan Koreksi Sesuai Skenario dan Simulasi TPB Kalteng Hingga Tahun 2021-2030 ............................................................... IV. 54 Isu Strategis/Prioritas Pembangunan dan Kebijakan, Rencana dan Program KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Sesuai TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT) dan Tanpa Upaya Tambahan (TUT)....................................................... IV.55 Rekomendasi Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT) dan Relasinya dengan RPJMN Tahun 2020-2025, Tujuan Pembangunan RPJPD ke-3 Kabupaten katingan Tahun 2018-2023, Program pada Pola Ruang RTRWK Katingan Tahun 2019-2039, TPB Desa dan Permendagri No. 90 Tahun 2019, serta Penambahan Anggaran dari Tahun Sebelumnya........................... IV.56 Rekomendasi KRP TPB Tanpa Upaya Tambahan dan Relasinya dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Tujuan Pembangunan RPJPD ke-3 Kabupaten katingan Tahun 2018-2023, Program pada Pola Ruang RTRWK Katingan Tahun 2019-2039, TPB Desa dan Permendagri No. 90 Tahun 2019, serta Pemangku Program, Bentuk Fasilitasi/Asistensi serta Kegiatan PERUBAHAN 3, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H B TAHUN 2018-2023 Tanpa Penambahan Anggaran dari Tahun Sebelumnya............................................................. IV. 141 Jasa Ekosistem, Luasan (Sedang-Sangat Tinggi) dan Persentasenya sebagai Proxy untuk Evaluasi Enam Muatan KLHS........................................................... IV. 197 Pengaruh KRP terhadap Enam Muatan KLHS Berdasarkan Penilaian Masyarakat......................... IV.200 Identifikasi RPJMD Daerah Lain yang Berdekatan dengan Kabupaten Katingan.................................... IV.207 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023................................................ V.6 Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Katingan 2018-2023.............................. V.12 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023................................................ VI. 12 Penjabaran Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih Kedalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023................... VI. 18 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Daft ar Tabel xv PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2020............. VI.30 Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023................... VI.34 Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020................... VII. 1 Tabel 7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023................... VII.2 Tabel 8.1 Indikator Kineija Utama (IKU) Daerah Kabupaten Katingan 2019-2023................................................ VIII.2 Tabel 8.2 Realisasi dan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023................... VIII.6 Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kineija Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan 2019-2023....... VIII.7 Daftar Tabel xvi PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 DAFTAR GAMBAR Gambar2.1 Peta Kabupaten Katingan............................................ II.2 Gambar 2.2 Persentase Perkiraan Dampak dan Risiko Banjir........... II. 10 Gambar 2.3 Peta Potensi Banjir..................................................... II. 10 Gambar 2.4 Peta Perkiraan Dampak dan RisikoLahan Kebakaran...... II. 12 Gambar 2.5 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan dan Tekanannya (Ha)................................................. II. 18 Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015- 2020.................................................................................. n.66 Gambar 2.7 Indeks Gini Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017....................... 11.68 Gambar 2.8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015- 2020........................................................................ 11,69 Gambar 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015- 2020........................................................................ 11.71 Gambar 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015- 2020........................................................................ 11.75 Gambar 2.11 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020........................................ II.78 Gambar 2.12 Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019...................................................... 11.79 Gambar 2.13 Peranan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020........................ II.80 Gambar 2.14 Peranan Sub Sektor Pertanian, Petemakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020...................................................... 11.83 Gambar 2.15 Peranan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020........................ II.84 Gambar 2.16 Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020.............. 11.85 Gambar 2.17 Peranan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020........................ 11.86 Gambar 2.18 Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020........................ 11.86 Gambar 2.19 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2016-2020........................................ II. 152 Daftar Gambar xv PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Gambar 2.20 Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Sebulan Menurut Jenis Konsumsi di Kabupaten Katingan, 2015- 2019........................................................................ H.156 Gambar 2.21 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Untuk Makanan per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Katingan Tahun 2017................................ II. 158 Gambar 2.22 Persentase Rata-Rata Pengeluaran Untuk Bukan Makanan per Kapita per Bulan Menurut Kelompok Non Makanan di Kabupaten Katingan Tahun 2017.............. II. 158 Gambar 2.23 Angka Kriminalitas yang Tertangani di Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016........................................ II. 159 Gambar 2.24 Rasio Ketergantungan Kabupaten Katingan Tahun 2015 -2020................ ..................................................... 11.160 Gambar 4.1 Peta Indeks Jasa Ekosistem Komposit Penyediaan (P).... IV.203 Gambar 4.2 Peta Indeks Jasa Ekosistem Komposit Pengaturan (R).... IV.204 Gambar 4.3 Peta Indeks Jasa Ekosistem Komposit Budaya (C).......... IV.205 Gambar 4.4 Peta Indeks Jasa Ekosistem Komposit Pendukung (S).... IV.206 Gambar 5.1 Keselarasan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025........................ V. 16 Gambar 5.2 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026........................................... V. 17 Gambar 5.3 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024........ V. 18 Gambar 6.1 Fokus/Tema Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan.................................................. VI. 17 Gambar 6.2 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Padi Ladang Kabupaten Katingan.................................................................. VI. 47 Gambar 6.3 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Sawah Irigasi Kabupaten Katingan.................................................................. VI. 48 Gambar 6.4 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Durian Kabupaten Katingan.................................................................. VI. 49 Gambar 6.5 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Pisang Kabupaten Katingan.................................................................. VI. 50 Gambar 6.6 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Cabai Kabupaten Katingan VI.51 Gambar 6.7 Rencana Pencadangan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Laut......................................................................... VI. 53 Gambar 6.8 Peta Lokasi Rencana Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah..................................................................... VI .56 Daftar Gambar x vi PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 B f l B I PENDAHULUAN Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada dan Pasal 263 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hal ini bermakna bahwa janji yang disampaikan oleh Bupati terpilih sewaktu kampanye dituangkan ke dalam dokumen RPJMD dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan, pemenuhan pelayanan dasar, dan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Dengan dilantiknya Bapak Sakariyas, SE dan Bapak Sunardi menjadi Bupati Katingan dan Wakil Bupati Katingan periode 2018-2023 pada tanggal 24 September 2018 menjadi awal bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 pada tanggal 22 Maret 2019 dan telah menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama 3 (tiga) tahun. Memasuki pertengahan periode RPJMD, Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan melakukan evaluasi hasil terhadap RPJMD Tahun 2018-2023. Hasil evaluasi tersebut menyimpulkan dan merekomendasikan untuk dilakukan perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. Perubahan RPJMD tersebut akan menjadi dasar penyusunan RKPD Tahun 2022 dan 2023. Adapun hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan perubahan RPJMD berdasarkan hasil evaluasi, yaitu:

a.Kebijakan perubahan RPJMD dapat dilakukan sebab memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pem erintah Pusat. Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan memenuhi Pasal 342 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa perubahan RPJMD i.iPendahuluan PERU BAH AN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 dapat dilakukan apabila (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. (b) Terjadi perubahan yang mendasar. Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
b.Terdapat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah perlu segera dilaksanakan serta diselaraskan dengan RPJMD oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan. Peraturan tersebut diantaranya: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah; 3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 4) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta pemutakhiran yang diatur pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
c.Adanya Bencana Non Alam yaitu Pandemi Covid-19 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional, ikut mempengaruhi perencanaan pembangunan dimana prioritas pembangunan mulai dari tahun 2020 hingga 2021 difokuskan pada penanganan Covid-19 sehingga alokasi anggaran untuk sektor lain yang dianggap tidak kalah penting menjadi terhambat. Pandemi Covid-19 masih akan menjadi isu strategis hingga masa waktu yang tidak bisa diprediksi kapan wabah itu akan mereda, sehingga perlu ada perencanaan dari w aktu ke w aktu agar proporsi pelaksanaa pembangunan yang lain dapat terlaksana secara optimal. Pandemi Covid-19 juga berdampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan Pendahuluan 1.2 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 diantaranya aspek kesehatan, sosial, ekonomi, maka perlu adanya kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya serta penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran (IKU Pemerintah Daerah), serta indikator IKK. Berdasarkan hal tersebut, penyesuaian dan perubahan terhadap dokumen perencanaan dalam menghadapi kondisi yang ada, perlu dilakukan. Sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar mencakup teijadinya bencana non alam maupun perubahan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD diikuti dengan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD Katingan dilakukan sama dengan tahapan penyusunan RPJMD, meliputi: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Mengingat pentingnya Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan, maka dalam proses penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan penyusunan dokumen perencanaan. Penjelasan masing-masing pendekatan perencanaan tersebut, yaitu:
1. 1.Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. 2.Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. 3.Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. 4.Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional. Selain pendekatan secara proses sebagaimana dijelaskan di atas, penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi, meliputi:
a.Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
b.Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
c.Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Pendahuluan PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Perubahan RPJMD ini menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai dengan 2023, baik di tahap perencanaan, penganggaran maupun pengendalian dan evaluasi tahunan. Dalam pelaksanaannya, diharapkan dapat bersinergi antartingkatan pemerintahan maupun mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha. Landasan hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023, meliputi:
1. 1.Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. 2.Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. 4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. 7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi U ndang-U ndang (Lem baran N egara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); EE 1.4 * y Pendahuluan PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023
8. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. 15.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. 16.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. 17.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Pedoman Um um Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); MMHH V 1.5Pendahuluan RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
22. 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. 23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. 26.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
27. 27.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
28. 28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88); ■■■■■■■■■■■■■■■ 1.6 I Pendahuluan PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023
29. 29.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
30. 30.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun Nomor 35);
31. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 24).
32. 32.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun Nomor 76); Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah. Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih periode 2018-2023, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Katingan dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2024, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu penyusunan Perubahan RPJMD ini juga memperhatikan KLHS Perubahan RPJMD Katingan. Hubungan antara Perubahan RPJMD Katingan dengan beberapa dokumen lainnya diuraikan sebagai berikut: 1.3.1.Hubungan Perubahan RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nesioanl (RPJMN) Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 mempedomani RPJMN. Mempedomani RPJMN dalam penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan sasaran, agenda pem bangunan, strategi, arah pengem bangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah. 1.7 |V n Pendahuluan PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Salah satu faktor yang melatarbelakngi perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 adalah perlunya penyesuaian dengan kebijakan nasional dengan terbitnya RPJMN Tahun 2020-2024. Hal ini dimaksdukan agar terwujud sinergi pembangunan nasional dan daerah. Pada saat penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, selanjutnya pada penyusunan Perubahan RPJMD ini memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024. RPJMN Tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. 1.3.2.Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJMD Provinsi Kalimantan mempedomani RPJMD provinsi dalam penyusunan RPJMD kabupaten/kota dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten/kota dengan arah serta priori tas pembangunan Daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah. 1.3.3. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RPJPD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah Perubahan RPJMD Katingan selain berpedoman pada RPJPD, juga pada RTRW dan RPJMN. Mempedomani RPJPD dalam penyusunan RPJMD maupun Perubahan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah. Perubahan RPJMD Katingan Tahun 2018-2023 merupakan pelaksanaan tahap keempat dari RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005- 2025. Posisi Perubahan RPJMD sebagai dokumen pembangunan jangka menengah sangat strategis sebab menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran tahunan dan dokumen perangkat daerah. Penyusunan Perubahan RPJMD dilakukan bersamaan dengan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Dalam proses penyusunannya, Renstra PD akan mempedomani RPJMD. Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra seluruh perangkat daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusun Rencana Keija Perangkat Daerah (Renja PD) dan KUA PPAS serta RAPBD. 1.3.4. Hubungan Perubahan RPJMD dengan RTRW Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, Perubahan RPJM D Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019-
33. 2039.Berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tengah 1.8Pendahuluan Tahun 2017, yang dimaksud dengan mempedomani RTRW dalam penyusunan RPJMD dilakukan melalui penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. 1.3.5.Hubungan Perubahan RPJMD dengan KLHS Perubahan RPJMD Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan disusun dengan tidak meninggalkan aspek pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana amanat dalam peraturan, bahwa penyusunan RPJMD harus memperhatikan dokumen lain salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka dalam penyusunan Perubahan RPJMD Katingan juga memperhatikan dokumen tersebut. Hasil KLHS Perubahan RPJMD menjadi masukan bagi penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program/kegiatan/sub kegiatan. Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, penyusunan Perubahan RKPD Katingan juga memperhatikan RPJMD daerah lain. Memperhatikan RPJMD daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Daerah dengan Daerah lainnya. PERUBAHAN i|Kg| RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN f i ll TAHUN 2018-2023 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 adalah menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Katingan ke dalam perencanaan strategik yang menjadi pedoman pembangunan jangka menengah selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan RPJMN Tahun 2020-2024, serta perkembangan keadaan dan kebijakan pemerintah lainnya yang berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan ini, meliputi:
a.Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Katingan beberapa tahun terakhir.
b.Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
c.Merumuskan permasalahan pembangunan daerah berdasarkan capaian kinerja pembangunan daerah beberapa tahun terakhir.
d.Merumuskan isu-isu strategis pembangunan lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Kabupaten Katingan.
e.M enetapkan tujuan dan sasaran pem bangunan ja n g k a m enengah sebagai penjabaran dari visi dan misi, yang disertai dengan indikator kineija dan target setiap tahun selama 5 (lima) tahun. y 1.9Pendahuluan
f.Menetapkan strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan.
g.Menetapkan program perangkat daerah sebagai pelaksanaan dari penyelanggaraan pemerintahan daerah sekaligus upaya mencapai sasaran pembangunan.
h.Menetapkan Indikator Kineija Utama (IKU) dan Indikator Kineija Kunci (IKK) sebagai tolok ukur penilaian kinerja pembangunan daerah. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN ||B TAHUN 2018-2023 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023 disusun dalam 9 (sembilan) bab, sebagai berikut: Selanjutnya, dilakuka juga penelaahan terhadap KLHS Perubahan RPJMD yang memberi masukan bagi muatan Perubahan RPJMD. Berdasarkan berbagai telaahan tersebut, maka dirumuskan dan ditetapkan isu-isu strategis bagi pembangunan Katingan 5 (lima) tahun yang akan datang.
1. 2023.Selanjutnya, ditetapkan program pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan. 1.10 ^ y \i Pendahuluan PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah BAB ini memuat program perangkat daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun dan disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. ■ a w n m n n 1.11Pendahuluan PERUBAHAN RENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAH(RPJMD) KABUPATENKATINGAN TAHUN 2018-2023 8 t ® H GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah 2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Katingan m.erupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah dan memiliki ibu kota di Kasongan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan menyatakan luas wilayah Kabupaten Katingan adalah 17.500 km2. Dalam perkembangan setelah dilakukan kesepakatan tata batas dengan daerah sekitamya, luas administrasi Kabupaten Katingan mengalami perubahan menjadi 20.410,90 km2. Adapun dasar hukum penetapan batas wilayah administrasi Kabupaten Katingan adalah sebagai berikut:
a.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kota Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
c.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Seruyan dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
d.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Katingan dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
e.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
f.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dengan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan penataan administrasi wilayah tersebut, Kabupaten Katingan berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:
a.Sebelah Utara : Berbatasan Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
b.Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Timur serta Kabupaten Seruyan
c.Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya
d.Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa Adapun rincian luas per kecamatan dan jum lah desa sebagai berikut: PERUBAHAN ig a lftj RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN fill TAHUN 2018-2023 Tabel 2.1 Luas Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan No Kecamatan Luas (km2) Persentase (%) Kelurahan Desa 1 Katingan Kuala 1.484,81 7,27 2 14 2 Mendawai 2.391,58 11,72 0 7 3 Kamipang 2.854,27 13,98 0 9 4 Tasik Payawan 808,12 3,96 0 8 5 Katingan Hilir 665,22 3,26 2 6 6 Tewang Sangalang Garing 903,39 4,43 1 9 7 Pulau Malan 647,48 3,17 0 14 8 Katingan Tengah 1.635,65 8,01 1 15 9 Sanaman Mantikei 2.772,38 13,58 0 14 10 Petak Malai 1.661,65 8,14 0 7 11 Marikit 2.117,36 10,37 0 18 12 Katingan Hulu 1.461,27 7,16 1 22 13 Bukit Raya 1.007,72 4,94 0 11 K a t i n g a n 20.410,90 100 7 154 Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2021 2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografls Secara Geografis Kabupaten Katingan terletak antara 0°20" - 3°38" Lintang Selatan dan 112°00" - 113°45" Bujur Timur. Gambar Peta Kabupaten Katingan disajikan sebagai berikut: Gambar 2.1 Peta Kabupaten Katingan Sumber: Peta Adm inistrasi Kabupaten Katingan, Sekretariat Daerah Kab. Katingan, 2019 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.2 Wilayah Kabupaten Katingan memiliki potensi strategis dalam konstelasi wilayah yang lebih luas, yaitu:
1. 1.Terletak di jalan trans Kalimantan, sehingga dapat memberikan dampak yang besar terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan Kabupaten Katingan pada m asa yang akan datang.
2. 2.Kabupaten Katingan yang secara geografis berdekatan dengan Kota Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, merupakan daerah penyangga atau hinterland bagi pengembangan wilayah ibukota Provinsi Kalimantan Tengah.
3. 3.Implikasi tidak langsung mengakibatkan Kasongan sebagai ibukota Kabupaten Katingan, menjadi wilayah yang berfungsi sebagai pintu masuk bagi pola dan jalur pergerakan kegiatan penduduk menuju ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. 2.1.1.3. Topografi Sebagian besar wilayah Kabupaten Katingan merupakan dataran rendah yang berada pada ketinggian antara 10-50 meter di atas permukaan air laut. Ketinggian wilayah berdasarkan kecamatan yang berada di Kabupaten Katingan diperoleh kecamatan Bukit Raya merupakan kecamatan dengan posisi ketinggian 50 meter diatas permukaan laut, sedangkan kecamatan Katingan Kuala berada di dataran yang paling rendah, yaitu 13 meter diatas permukaan air laut. PERUBAHAN g p |g RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H TAHUN 2018-2023 Tabel 2.2 Ketinggian Wilayah Katingan per Kecamatan Kecamatan Ibukota Kecamatan Tinggi DPL (m) | Katingan Kuala Pegatan 13,00 Mendawai Mendawai 15,00 Kamipang Baun Bango 17,00 Tasik Payawan Petak Bahandang 19,00 Katingan Hilir Kasongan 22,00 Tewang Sangalang Garing Pendahara 32,00 Pulau Malan Buntut Bali 27,00 Katingan Tengah Tumbang Samba 30,00 Sanaman Mantikei Tumbang Kaman 32,00 Petak Malai Tumbang Baraoi 40,00 Marikit Tumbang Hiran 40,00 Katingan Hulu Tumbang Sanamang 40,00 Bukit Raya Tumbang Kajamei 50,00 Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun, 2021 2.1.1.4. Hidrologi Kabupaten Katingan dilintasi oleh sungai Katingan yang memiliki panjang 650 Km. Sungai yang bermuara di laut Jawa ini melewati hampir seluruh kecamatan di kabupaten pemekaran ini, seperti Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Marikit, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing (TWSG), Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala. Gambaran Umum Kondisi Daerah Selain sungai besar tersebut, wilayah Kabupaten Katingan dialiri pula oleh puluhan anak sungai dan danau. Sungai dan danau-danau itu biasanya merupakan jalu r penghubung antar satu perkampungan/pedukuhan dengan lainnya. Di antara anak sungai tersebut adalah Sungai Kalanaman, Sungai Samba, Sungai Hiran, Sungai Mahop, Sungai Bemban dan Sungai Sanamang. PERUBAHAN . RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN I I TAHUN 2018-2023 Tabel 2.3 Nama-Nama Sungai dan Anak Sungai/Cabang di Kabupaten Katingan ____ P a n ja n g 1 No. N a m a K e c a m a ta n / D esa N a m a S u n g a i / A n a k S u n g a i K e se lu ru h a n (m e ter) D a p a t D ila y a ri 1 (m e ter) | I. K A T IN G A N K U A L A Desa Selat Baning Sungai Sebangau Kecil 8.000 3.000 Sungai Sebangau Besar 8.588,54 Anak Sungai Sebangau Besar 4.876 Sungai Selat Labaning 4.500 2.000 Pegatan Hilir Sungai Kaki 5.000 2.500 Desa Kampung Tengah Sungai Selat Saluang 6.750 5.000 II. M E N D A W A I Desa Tewang Kampung Sungai Tarusan Hantipan 14.630 14.630 Desa Mendawai Sungai Bakung 24.300 15.000 Desa P e r i g i Sungai P e r i g i 6.669 Desa Tumbang Bulan Sungai Bulan 2.747 III. K E C . K A M IP A N G Desa Gelinggang Sungai Runen 6.240 3.000 Sungai Puri 2.500 1.000 DesaT ampelas Sungai Tampelas 3.400 2.000 Desa Telaga Sungai Telaga 4.100 2.500 Desa Jahanjang Sungai Jahanjang 7.520 3.500 Desa Baun Bango Sungai Kamipang 6.300 4.000 Sungai Baun Bango 6.996 Desa Parupuk Sungai Parupuk 4.600 2.000 Sungai Kalaru 9.200 6.000 Asam Kumbang Sungai Asem Kumbang 7.340 3.500 IV. K E C . T A S IK P A Y A W A N DesaTelingke Sungai Telingke 3.350 2.000 Desa Handiwung Sungai Pasur Mereng 5.000 2.000 Desa Tumbang Panggu Sungai Panggo 9.324 Desa Luwuk Kanan Sungai Hampangen 19.000 17.000 V. | K E C . K A T IN G A N H IL IR Desa Tumbang Liting Sungai Liting 4.250 1.000 Kelurahan Kasongan Lama Sungai Sala Ngawa 17.100 8.200 Sungai Sala Ngaju 13.450 6.000 Desa Banut Kalanaman Sungai Kalanaman 75.000 45.000 Desa Telangkah Sungai Telangkah 4.310 1.500 DesaTalian Kereng Sungai Tambawu 8.200 4.000 Sungai Tehang 36.250 7.000 Sungai Simpur 4.500 2.500 V I. [ K E C . T E W A N G S A N G A L A N G G A R IN G Desa Tewang Beringin Sungai Mandahi 3.200 3.200 Desa Hampalam Sungai Tarusan 450 Desa Tarusan Danum Sungai Sepang Kanan 14.100 14.100 Sungai Sepang Kiri 23.000 16.000 Sungai Batarung 2.400 1.000 Desa Pendahara Sungai Danum Matei 11.500 10.000 Gambaran Uni uni Kondisi Daerah 11.4 PERUBAHAN ||p || RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H j l TAHUN 2018-2023 P ilp ip P a n ja n g 1 No. N a m a K e c a m a ta n / D e sa N a m a S u n g a i / A n a k S u n g a i K e se lu ru h a n (m eter) D a p a t DiSayari 1 (m e ter) | Sungai Tuyun 7.300 5.000 Sungai Parit 5.600 1.000 Desa Tewang Rangkang Sungai Pajunjung 17.500 8.000 Sungai Bua 4.300 4.300 Desa Tewang Manyangen Sungai Manten 24.900 20.000 Sungai Barira 1.400 V II. K E C . P U L A U M A L A N Desa Dahian Tunggal Sungai Jahawei 12.350 10.000 Desa Buntut Bali Sungai Tatas 987 Sungai Babahe 2500 Desa Manduing Lama/Taheta Sungai Lipa 5.500 4.000 Sungai Tarusan Pinang 2.300 Sungai Tarusan 2.600 Sungai Pangalawan 6.840 5.000 Desa Tumbang Banjang Sungai Banjang 1.250 1.250 Sungai Rait 5.200 4.000 Desa Tumbang Lawang Sungai Panya 2.350 2.500 Desa Tewang Karangan Sungai Kamapit 4.200 2.000 Sungai Bawin 11.720 7.500 Desa Garagu Sungai Geragu 5.441 6.500 Sungai Mantian 1 3.100 2.000 Sungai Mantian 2 4.200 1.500 Desa Tumbang Tungku Sungai Tungku 10.040 Desa Tumbang Tanjung Sungai Tanjung 10.050 1.000 Sungai Kadarai 2.310 1.500 V III. K E C . K A T IN G A N T E N G A H Desa Tumbang Lahang Sungai Lahang 8.100 2.500 Sungai Biduh 2.400 Desa Tewang Panjang Sungai Pahawei 6.500 5.000 D esaTelok Sungai Singa 4.500 3.227 Desa Samba Bakumpai Sungai Mare 1.650 1.650 Sungai Labaning 2.200 1.560 Sungai Undeng 2.000 1.680 Desa Samba Danum Sungau Su’un 5.350 3.125 IX. K E C . S A N A M A N M A N T IK E I Desa Tumbang Kaman Sungai Kaman 10.000 Sungai Pesei 4.000 2.500 Sungai Saki 8.5000 Desa Tumbang Labehu Sungai Labehu 2.000 1.000 Sungai Pana’an 10.000 3.000 Desa Tumbang Manggu Sei Kabirok 3.000 1.000 Sungai Kambeo 1.245 Sungai Manggo 2.000 Sei Bahungai 3.000 Sungai Doho 780 Sei Panga 2.000 Sei Manyangan 3.000 Desa Kamanto Sungai Patenei Hae 15.000 10.500 Sungai Patenei Kurik 8.000 4.250 Sei Kambe 2.000 Sei Keruh 2.000 Sei Kamanto 1.000 Sei Engan 3.000 Desa Habuhus Sungai Talunei 2 5 .0 0 0 2 0 .0 0 0 Desa Tumbang Kanei Sei Balawei 10.000 7.000 Desa Tumbang Pangka Sungai Pangka 6.540 2.000 * 1 Gambaran Umum Kondisi Daerah PERUBAHAN a| l | | | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN E l l a TAHUN 2018-2023 P a n ja n g V 1 No. N a m a K e c a m a ta n / D e sa N a m a S u n g a i / A n a k S u n g a i K e se lu ru h a n (m eter) D a p a t D ila y a ri 1 (m e ter) | Desa Tumbang Atei Sei Mantikei 25.000 20.000 Sungai Atei 17.250 2.500 Sei Kucu 20.000 3.000 Sei Gagu 2.000 1.000 Sei Emban 8.000 2.000 Sei Masilei 10.000 2.000 Desa Tumbang Papi Sungai Papie 1.200 Sei Rawu 15.000 2.000 Desa Taranei Sei Taranei 5.000 2.000 Desa Tumbang Manggara Sei Manggara 2.000 1.500 Sei Kabirum 2.000 750 X. K E C . P E T A K M A L A I Desa Tumbang Baraoi Sungai Baraoi 27.823 25.000 Sungai Samukah 6.310 Desa Tumbang Tangoi Sei Tangoi 10.000 5.500 Desa Tumbang Jala Sungai Jala 5.000 3.000 Desa Tumbang Habangoi Sungai Habangoi 6.320 2.000 X I. K E C . M A R IK IT Desa Tumbang Hiran Sungai Hiran 12.500 12.000 Desa Tumbang Bemban Sungai Bemban 18.470 16.000 Desa Tumbang Dakei Sungai Dakei 2.470 Desa Tumbang Paku Sungai Paku 9.720 Desa Tumbang Mandurei Sungai Mandurei 5.360 Desa Tumbang Pahanei Sungai Pahanei 1.390 Desa Pariyei Sungai Parie 3.700 X II. K E C . K A T IN G A N H U L U Desa Tumbang Sanamang. Sungai Sanamang 23.400 21.000 Desa Tumbang Hangei II Sungai Hangei II 13.200 5.000 Desa Tumbang Mangketai Sungai Mangketai 4.100 Desa Tumbang Manangei Sungai Manangei 5.400 Desa Tumbang Mahop Sungai Mahop 12.345 10.000 Desa Tumbang Sabetung Sungai Sabetung 3.800 1.500 X III. K E C . B U K IT R A Y A Desa Tumbang Kajamei Sungai Kajamei 25.700 5.000 Desa Tumbang Kaburai Sungai Kaburai 4.520 Desa Tumbang Karuei Sungai Karuei 32.000 7.500 Desa Tumbang Gaei Sungai Gaei 24.700 12.000 Desa Tumbang Dahuei Sungai Dahuei 13.500 Desa Tumbang Kataei Sungai Kataei 3.100 Sumber: Bidang Sum ber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan Kab. Katingan, 2019 Selain sungai/anak sungai dalam tabel di atas, terdapat pula beberapa sungai/anak sungai lainnya yang masuk dalam wilayah daerah Kabupaten Katingan tapi belum dilakukan pendataan. 2.1.1.5. Klimatologi Kelembaban merupakan salah satu faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap aktifitas organisme di alam. Kelembaban merupakan salah satu faktor ekologis yang mempengaruhi aktifitas organisme seperti penyebaran, keragaman harian, keragaman vertikal dan horizontal. Kelembaban udara juga merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kondisi/keadaan cuaca dan iklim di suatu wilayah tertentu. Secara ilmiah, kelembaban Gambaran Umum Kondlsi Daerah 11.6 merupakan jum lah kandungan uap air yang terkandung dalam massa udara pada suatu saat (waktu) dan wilayah (tempat) tertentu. Rata-rata suhu terendah di Kabupaten Katingan pada Tahun 2020 berkisar 28,52 °C, sedangkan rata-rata suhu tertinggi 30,42 °C. PERUBAHAN gp |g RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN t l l f TAHUN 2018-2023 Tabel 2.4 Rata-Rata Suhu Udara dan Kelambaban Relatif Setiap Bulan di Kabupaten Katingan Tahun 2020____________ B ulan S u h u U d a ra (C elcius) R ata-R ata K elem baban U d ara (%) M in im al M a k sim al R ata-R ata Januari 25,00 35,00 29,38 81,02 Februari 25,00 35,00 29,53 79,76 Maret 24,00 36,00 29,60 81,27 April 25,00 36,00 29,79 79,73 Mei 24,00 36,00 30,42 78,51 Juni 22,00 36,00 28,64 77,77 Juli 21,40 35,40 29,65 81,24 Agustus 20,30 36,20 28,52 80,29 September 21,50 39,50 29,97 80,12 Oktober 22,60 36,30 28,81 80,81 November 22,10 36,90 29,25 79,70 Desember 21,70 36,60 28,62 80,80 Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun, 2021 Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi (mm) di atas permukaan horizontal bila tidak teijadi evaporasi, runoff dan infiltrasi. Jadi, jumlah curah hujan yang diukur, sebenamya adalah tebalnya atau tingginya permukaan air hujan yang menutupi suatu daerah luasan di permukaan bumi/tanah. Pada Tahun 2020, Curah hujan terbesar pada Kabupaten Katingan teijadi di bulan September yaitu 3.117,20 (mm3), sedangkan curah hujan terkecil teijadi pada bulan Januari yaitu hanya 178,60 (mm3), untuk jumlah hujan, hujan terbanyak teijadi pada bulan September yaitu selama 22 hari dan pada bulan Oktober dan Desember selama 20 hari sedangkan hujan tersedikit teijadi pada bulan Februari dan Mei, yaitu hanya 9 hari. Tabel 2.5 Rata-Rata Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan di Kabupaten Katingan Tahun 2020 B u lan C u rah H u jan (m m 3) J u m la h H u jan (hari) Januari 178,60 16 Februari 251,90 9 Maret 346,80 16 April 459,20 18 Mei 257,20 9 Juni 215,40 11 Juli 1.289,30 12 Agustus 1.029,60 11 Gambaran Umum Kondlsl Daerah 11.7 PERUBAHAN | | 1 | | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 1 1 B TAHUN 2018-2023 B u lan C u rah H u jan (m m 3) J u m la h H u jan (hari) September 3.117,20 22 Oktober 2.149,50 20 November 2.410,20 19 Desember 1.958,60 20 Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun, 2021 2.1.1.6. Penggunaan Lahan Sekitar ± 60 persen wilayah Kabupaten Katingan masih berupa hutan belukar dan hutan lebat. Secara keseluruhan tata guna lahan di wilayah Kabupaten Katingan sebagai berikut: Tabel 2.6 Luasan Tata Guna Lahan di Kabupaten Katingan No. Tutupan Lahan Luas (ha) Persentase (%) 1 Hutan lahan kering primer 187.729,38 9,19 2 Hutan lahan kering sekunder 550.006,12 26,93 3 Hutan tanaman 7.217,58 0,35 4 Semak belukar 127.009,19 6,22 5 Perkebunan 68.077,45 3,33 6 Pemukiman 3.450,58 0,17 7 Tanah terbuka 40.467,89 1,98 8 Tubuh air 17.027,00 0,83 9 Hutan mangrove sekunder 5.337,10 0,26 10 Hutan rawa sekunder 475.023,29 23,26 11 Semak belukar rawa 251.234,79 12,30 12 Pertanian lahan kering 26.756,89 1,31 13 Pertanian lahan kering campur semak 190.869,11 9,35 14 Sawah 20.042,55 0,98 15 Transmigrasi 1.239,34 0,06 16 Tambang 26.222,84 1,28 17 Rawa 44.288,90 2,17 Total 2.042.000,00 100,00 Sumber: K LH S RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023 2.1.2. Wilayah Rawan Bencana Kondisi Hidrologi Kabupaten Katingan memiliki banyak sungai, secara umum pola sungainya adalah pola dendritik dimana salah satu sifat utamanya adalah apabila terjadi hujan merata di seluruh daerah aliran sungai (DAS) maka puncak banjim ya akan demikian tinggi sehingga mempunyai potensi besar untuk menggenangi daerah-daerah yang ada disekitar aliran sungai, khususnya di bagian hilir sungai. Kawasan rawan bencana alam yang dimaksud dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039 adalah kawasan rawan banjir dan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup di Kabupaten Katingan ditinjau dari aspek banjir, kebakaran lahan dan lahan kritis. Potensi Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.8 banjir di wilayah Kabupaten Katingan ditentukan oleh tiga hal, yaitu dikarenakan kondisi topografi, daya tampung debit air sungai oleh badan sungai dan curah hujan. Berdasarkan kondisi topografis, wilayah Kabupaten Katingan memiliki potensi rendah yakni sebesar 74,77% dan kategori tinggi sebesar 25,23%. Wilayah Keeamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Marikit, Petak Malai dan Sanaman Mantikei merupakan daerah dengan potensi banjir rendah karena wilayah ini merupakan daerah hulu dan memiliki topografi yang lebih tinggi, sedangkan daerah dengan potensi banjir tinggi adalah Keeamatan Mendawai (78%), Katingan Kuala (70,1%) dan Keeamatan Kamipang (51,9%) yang merupakan daerah rawa dengan topografi rendah. Untuk potensi banjir lainnya disebabkan karena berkurangnya kemampuan badan sungai menampung debit air yang besar dikarenakan pendangkalan pada badan sungai akibat aktifitas PETI yang salah satunya banyak ditemukan pada segmen Sanamang-Marikit. Pendangkalan badan sungai ini ditandai dengan terbentuknya delta di tengah sungai yang merupakan tumpukan material akibat aktifitas PETI pada bagian upstream delta sehingga terjadi erosi pada bagian kiri dan kanan delta. Curah hujan yang tinggi (> 300 mm per bulan) ju ga berpotensi mengakibatkan banjir di DAS (Daerah Aliran Sungai), kondisi ini diperparah karena minimnya daerah tangkapan air yang antara lain disebabkan karena pembukaan lahan di sekitar areal DAS. Tabei 2.7 PERUBAHAN g p || | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 11if TAHUN 2018-2023 Potensi Banjir Setiap Keeamatan Keeamatan Potensi Banjir Rendah Tinggi Total Bukit Raya 100419 100419 Kamipang 137199 147909 285109 Katingan Hilir 45397 17734 63131 Katingan Hulu 145876 145876 Katingan Kuala 44339 104033 148372 Katingan Tengah 151746 11614 163360 Marikit 211370 211370 Mendawai 52500 186471 238971 Petak Malai 165938 165938 Pulau Malan 49610 15129 64739 Sanaman Mantikei 277165 277165 Tasik Payawan 62808 17906 80714 Tewang Sanggalang Garing 79983 13581 93563 Total 1524351 514377 2038727 Persentase 74,77 25,23 100,00 Slumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023 Pada umumnya, keeamatan di Katingan memiliki potensi banjir yang rendah. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah. Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.9 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Gambar 2.2 Persentase Perkiraan Dampak dan Resiko Banjir Rendab ■ Sumber: KLH S RPJM D Kabupaten Katingan 2018-2023 Gambar 2.3 Peta Potensi Banjir Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.10 PERUBAHAN | p || RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN IB11 TAHUN 2018-2023 Potensi kebakaran di Kabupaten Katingan dengan kategori rendah yakni sebesar 72,45%, sedang 19,5% dan kategori tinggi hanya sebesar 8%. Wilayah Kecamatan dengan kategori tinggi terdapat di Kecamatan Katingan Hilir (26,48%), Tewang Sanggalang Garing (26,37%) dan Tasik Payawan (25,09%) yang memiliki lahan semak belukar yang mudah terbakar. Tingkat kesulitan pengendalian terhadap kebakaran hutan dan lahan berdasarkan jenis lahan, tertinggi berada di wilayah lahan gambut di kecamatan Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala, sedangkan terendah berada di lahan non gambut, yaitu pada Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing. T'abel 2.8 Potensi Kebakaran Setiap Kecamatan K ecam atan P o te n si K eba k aran R e n d a h S e d a n g T in g g i T o ta l Bukit Raya 80622 16031 3766 100419 Kamipang 202109 58060 24940 285109 Katingan Hilir 21740 24673 16717 63131 Katingan Hulu 110071 27209 8596 145876 Katingan Kuala 134901 11305 2167 148372 Katingan Tengah 82879 58764 21717 163360 Marikit 168149 29474 13747 211370 Mendawai 210034 21727 7210 238970 Petak Malai 151556 12169 2213 165938 Pulau Malan 16251 37968 10519 64739 Sanaman Mantikei 245927 24556 6682 277165 Tasik Payawan 24347 36113 20254 80714 Tewang Sanggalang Garing 28411 40483 24669 93563 T o ta l 1476997 39 85 3 2 163199 2 0 3 8 7 2 7 P ersen tase 72,45 19,55 8,00 100,00 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023 11.11Gambaran limum Kondisi Daerah Gambar 2.4 Peta Perkiraan Dampak dan Resiko Lahan Kebakaran PERUBAHAN tfS h RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN f l l f TAHUN 2018-2023 Sumber: K LH S RPJM D Kabupaten Katingan 2018-2023 Seluruh warga masyarakat terdampak bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Katingan. Dari sebaran peta bencana banjir, pada tahun 2020, 13 kecamatan di wilayah Kabupaten Katingan, ada 10 kecamatan yang terdampak banjir, 1 kecamatan termasuk dataran tinggi, sedangkan 2 kecamatan terdampak pasang surut air laut. Dari 10 kecamatan yang terdampak, antara lain Kecamatan Petak Malai, Katingan Hulu, Marikit, Sanaman Mantikei, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sangalang Garing, Katingan Hilir, Tasik Payawan dan Kamipang. Untuk Kecamatan Bukit Raya, relatif lebih aman dikarenakan kategori dataran tinggi, sedangkan Kecamatan Mendawai dan Katingan Kuala terdampak pasang surut air laut. Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.12 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.9 Kecamatan yang Terdampak Banjir No K ecam ata n K o rban R u m ah K K J iw a 1 Kecamatan Petak Malai 111 - - 2 Kecamatan Katingan Hulu 221 221 663 3 Kecamatan Marikit 421 421 1263 4 Kecamatan Sanaman Mantikei 516 588 1764 5 Kecamatan Katingan Tengah 443 492 1755 6 Kecamatan Pulau Malan 72 72 216 7 Kecamatan Tewang Sangalang Garing 3 3 9 8 Kecamatan Katingan Hilir 49 49 147 9 Kecamatan Tasik Payawan 51 51 153 10 Kecamatan Kamipang 13 13 39 Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020 Sebaran daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan yakni dari 13 kecamatan di wilayah di Kabupaten Katingan ada 6 kecamatan dengan kondisi lahan yang mayoritas gambut dan rawa, sedangkan 7 kecamatan lainnya mayoritas kondisi lahan mineral. Untuk daerah dengan kondisi mayoritas lahan gambut dan rawa antara lain Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Katingan Hilir, Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala, sangat berpotensi teijadi kebakaran lahan dan hutan di hampir seluruh wilayah desa dan kelurahan. Sedangkan di 7 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Pulau Malan, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei, Petak Malai, Marikit, Katingan Hulu, dan Bukit Raya, relatif lebih aman. Meskipun begitu, secara umum, hampir di seluruh wilayah Kabupaten Katingan masih berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. 2.1.3. Demografi Pada Tahun 2020, jum lah penduduk Kabupaten Katingan mencapai 162.239 jiwa. Jumlah penduduk tahun 2020 yang berjumlah 162.239 jiw a terdiri dari 84.025 penduduk laki-laki dan 78.214 penduduk perempuan dan angka terns ini mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2016-2020 KECAM ATAN PEN D U D U K (ribu jiw a 2016 2017 2018 2019 2020 Katingan Kuala 20.6 20.7 20.8 18.4 18.6 Mendawai 4.0 4.0 4.0 4.1 4.2 Kamipang 6.6 6.6 6.7 7.1 7.2 Tasik Payawan 8.4 8.5 8.6 7.9 7.9 Katingan Hilir 35.0 35.9 36.8 38.2 38.8 Tewang Sangalang Garing 12.3 12.5 12.6 13.2 13.1 Pulau Malan 9.1 9.2 9.2 10.2 10.5 Katingan Tengah 32.7 33.5 34.3 27.0 29.2 Gambaran Umum Kondisi Daerah li.13 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 KECAM ATAN PEN D U D U K (ribu jiwa] 2016 2017 2018 2019 2020 Sanaman Mantikei 10.2 10.3 10.4 10.2 10.9 Petak Malai 4.0 4.0 4.0 3.4 3.6 Marikit 7.0 7.0 7.1 6.6 6.8 Katingan Hulu 8.5 8.5 8.6 7.8 8.2 Bukit Raya 3.9 3.9 3.9 2.9 3.2 Total 162.8 165.3 167.7 169.9 162.2 Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun, (2016 - 2021) Penduduk terbanyak pada 2020 berada di Kecamatan Katingan Hilir sebanyak 39.530 jiwa, diikuti dengan Kecamatan Katingan Tengah dan Katingan Kuala masing-masing sebesar 27.785 jiw a dan 19.136 jiwa. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Petak Malai yaitu 3.448 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Katingan pada Tahun 2020 berkisar 8,10 Jiwa/Km2. Tingkat kepadatan terbesar terdapat di Kecamatan Katingan Hilir, yaitu sebesar 59 Jiwa/Km2, diikuti oleh Kecamatan Katingan Tengah sebesar 17 jiwa/Km2. Sedangkan yang rendah tingkat kepadatan penduduknya yaitu Kecamatan Mendawai, dan Kecamatan Petak Malai yaitu 2 jiwa/Km2. Tabel 2.11 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Katingan Tahun 2020 K ecam atan L u as P en d u d u k K ep ad atan P en d u d u kK m % J u m la h % Katingan Kuala 1.484,81 7,27 19.136 11,58 13 Mendawai 2.391,5801 11,72 4.272 2,58 2 Kamipang 2.854,27 13,98 7.200 4,36 3 lasik Payawan 808,12201 3,96 8.096 4,90 10 Katingan Hilir 665,21802 3,26 39.530 23,91 59 Tewang Sangalang Gating 903,39301 4,43 13.557 8,20 15 Pulau Malan 647,47601 3,17 10.462 6,33 16 Katingan Tengah 1.635,65 8,01 27.785 16,81 17 Sanaman Mantikei 2.772,3799 13,58 10.598 6,41 4 Petak Malai 1.661,65 8,14 3.448 2,09 2 Marikit 2.117,3601 10,37 7.015 4,24 3 Katingan Hulu 1.461,27 7,16 7.931 4,80 5 Bukit Raya 1.007,72 4,94 3.209 1,94 3 K abu p aten K atin gan 2 0 .4 1 0 ,9 0 100 162.239 100,00 8,1 Sumber: LPPD dan Lakip Kabupaten Katingan Tahun, 2020 Ditinjau berdasarkan kelompok umur, dalam lima tahun terakhir ini kelompok usia antara 0 tahun sampai 34 tahun memiliki jum lah terbanyak. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Katingan akan mendapatkan bonus demografi akibat dari prospek penambahan jum lah penduduk usia * y [ % Gambaran Umum Kondisi Daerah produktif. Berikut rincian perkembangan jum lah penduduk Katingan menurut kelompok Usia. PERUBAHAN |fflggfo RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 1 1 1 1 TAHUN 2018-2023 Tabel 2.12 Perkembangan Jumlah Penduduk Katingan Menurut Kelompok Umur Tahun 2020 No. K elo m p o k Um ux J e n is K elam in J u m la h L a k i-la k i Ferem pu aii 1 0-4 4.524 4.188 8.712 2 5-9 8.421 7.940 16.361 3 10-14 8.763 8.298 17.061 4 15-19 7.451 7.381 14.832 5 20-24 7.048 6.818 13.866 6 25-29 6.796 6.616 13.412 7 30-34 6.887 6.653 13.540 8 35-39 7.260 6.885 14.145 9 40-44 6.788 6.041 12.829 10 45-49 6.061 5.199 11.260 11 50-54 4.800 3.944 8.744 12 55-59 3.605 3.009 6.614 13 60-64 2.264 2.094 4.358 14 65-69 1.488 1.409 2.897 15 70-74 870 839 1.709 16 >=75 999 900 1.899 Sumber: LLPD dan Lakip Kabupaten Katingan Tahun, 2020 Informasi mengenai kependudukan lainnya yang dapat disajikan yaitu jum lah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Katingan pada Tahun 2020. Data ini memberikan informasi mengenai pekeijaan utama penduduk Katingan. Selain itu dapat diketahui juga jenis kelamin penduduk yang bekeija untuk masing-masing lapangan pekerjaan. Berdasarkan data BPS, pada Tahun 2020 penduduk Katingan pada umumnya bekerja di lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Petemakan, Perikanan dan Kehutanan. Sebanyak 27.134 jiw a atau 35,03 persen penduduk Katingan yang bekerja di lapngan usaha Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan. Penduduk yang bekerja di lapangan kerja tersebut didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 18.909 jiwa. Setelah lapangan usaha Pertanian, Perkebunan, Petemakan, Perikanan dan Kehutanan, maka lapangan keija lain yang diminati oleh penduduk Katingan adalah Sektor Perdagangan, Rumah Tangga dan Jasa Akomodasi yaitu sebesar 30,35 persen. Gambaran Uinuni Kondisi Daerah 11.15 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.13 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Katingan Tahun 2020______ L a p an gan U sah a L a k i-L a k i P erem p u an J u m la h % Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan 18.909 8.225 27.134 35,03 Pertambangan dan Penggalian - - - Industri Pengolahan 20.403 3.107 23.510 30,35 Listrik, Air dan Gas - - - Konstruksi - - - Perdagangan, Rumah Tangga dan Jasa Akomodasi 13.264 13.550 26.814 34,62 Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi - - - Lembaga Keuangan, Real Estate, Jasa persewaan, dan Jasa Perusahaan “ — Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan - - - J u m la h 52 .5 76 24 .8 82 77 .4 58 100% Sumber: Kabupaten Katingan Daalam Angka, 2021 2.1.4. Potensi Sumber Daya Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang RTRW Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039. 2.1.5. Daya Dukung dan Daya Tampung Berdasarkan hasil analisis data numerik dan data spasial dalam Pemetaan DDDT-LH di Kabupaten Katingan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut:
4. 1.Terdapat 24 tipe ekoregion dan 22 kelas tutu pan lahan, dimana ekoregion Pegunungan Denudasional (D I) dan Dataran Gambut merupakan ekoregion terluas, dengan masing-masing luasan 740.051,82 Ha dan 510.711,59 Ha. Sedangkan ekoregion terkecilnya adalah Tanggul Alam dan Teras Sungai (F5) dan Dataran Aluvial Rawa/Dataran Rawa Payau (F2) dengan masing-masing luasan 6,25 Ha dan 8,43 Ha, Kemudian untuk penutupan lahan, didominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran (VBP12B) dan Hutan Lahan Basah Primer Gambut, dengan luasan masing-masing adalah 524.621,96 Ha dan 500.152,49 Ha. Sedangkan petutupan lahan terkecilnya adalah Bangun Industri (VTB28) dan Lahan Terbangun Non Permukiman (VTB31) dengan luas masing- masing adalah 31,80 Ha dan 37,89 Ha.
5. 2.Hasil analisis perbandingan berpasangan dari penilaian pakar terhadap jasa ekosistem yang sudah dinormalisasi, menunjukkan bahwa pada ekoregion: Dataran Gambut (O l), Dataran Tinggi (F I 1), dan Dataran Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.16 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Aluvial (F I) memiliki nilai tertinggi dengan masing-masing nilai adalah 1,000 dan 0,700, serta 0,436. Sedangkan untuk penutupan lahan ditemukan pada: Perkebunan Karet (VP7c), Perkebunan Campuran (VP8), dan Permukiman (VTB27) dengan masing-masing nilai adalah 1,000, dan 0,609, serta 0,554. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ekoregion dan penutupan lahan tersebut merupakan daerah-daerah penting untuk menyediakan jasa ekosistem bagi keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat.
6. 3.Indeks Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan tidak mengindikasikan adanya kisaran Sangat Rendah. Kisarannya adalah Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi, dimana kisaran Rendah, Sedang, dan Tinggi berada di tiga kecamatan, yaitu: Kecamatan Kamipang, Mendawai, dan Petak Malai. Kisaran Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi, berada di empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Katingan Hilir, Katingan Kuala, Sanaman Mantikei, dan Tewang Sangalang Garing. Kisaran Sedang dan Tinggi, berada di Kecamatan Bukit Raya, Katingan Hulu, Katingan Tengah, Marikit, Pulau Malan, dan Tasik Payawan.
7. 4.Isu lingkungan strategis yang dihadapi Kabupaten Katingan dan menjadi tekanan utama terhadap jasa ekosistem adalah: Perijinan kebun, tambang, dan IUPHHK (HA maupun HT), Pencemaran air dan udara, baik akibat limbah cair maupun limbah padat serta berupa pembakaran hutan dan lahan, Pembukaan lahan oleh masyarakat, Perkembangan pemukiman, Pembangunan infrastruktur, terutama pembangunan jalan darat.
8. 5.Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual untuk Jasa Ekosistem Komposit Penyediaan (P), Pengaturan (R), dan Pendukung (S), dan Keseluruhannya yang sudah melampaui adalah seluas 385.860,40 Ha (18,90 %) dan yang Belum Melampaui seluas 1.655.451,23 Ha (81,10 %). Sedangkan untuk Jasa Ekosistem Budaya (C) seluruhnya masih Belum Melampaui. Selanjutnya, Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan dan Tekanannya untuk Kecamatan Bukit Raya yang Belum Melampaui yaitu seluas 87.903,98 Ha dan Melampaui seluas 12.883,79 Ha, untuk Kecamatan Kamipang yang Belum Melampaui seluas 279.682,90 Ha dan yang Melampaui seluas 49.127,33 Ha, untuk Kecamatan Katingan Hilir yang Belum Melampaui yaitu seluas 40.031,10 Ha dan Melampaui seluas 19.991,44 Ha, untuk Kecamatan Katingan Hulu yang Belum Melampaui yaitu seluas 121.347,52 Ha dan Melampaui seluas 24.073,10 Ha, untuk Kecamatan Katingan Kuala yang Belum Melampaui yaitu seluas 101.968,74 Ha dan Melampaui seluas 46.874,89 Ha, untuk Katingan Tengah yang Belum Melampaui yaitu seluas 83.746,96 Ha dan Melampaui seluas 72.768,47 Ha, untuk Kecamatan Marikit yang Belum Melampaui yaitu seluas 189.372,94 Ha dan Melampaui seluas 30.340,74 Ha, untuk Kecamatan Mendawai yang Belum Melampaui yaitu seluas 181.655,15 Ha dan Melampaui seluas 21.666,04 Ha, untuk Kecamatan Petak Malai yang Belum Melampaui yaitu seluas 153.088,75 Ha dan Melampaui seluas 10.654,93 Ha, untuk Kecamatan Pulau Malan yang Belum Melampaui Gambaran Unium Kondisi Daerah 11.17 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN yaitu seluas 46.241,79 Ha dan Melampaui seluas 18.300,16 Ha, untuk Kecamatan Sanaman Mantikei yang Belum Melampaui yaitu seluas 265.923,41 Ha dan Melampaui seluas 13.829,42 Ha, untuk Kecamatan Tasik Payawan yang Belum Melampaui yaitu seluas 49.919,49 Ha dan Melampaui seluas 24.284,20 Ha, ,untuk Kecamatan Tewang Sangalang Garing yang Belum Melampaui yaitu seluas 54.568,49 Ha dan Melampaui seluas 23.106,86 Ha. Gambaran tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup di Kabupaten Katingan, secara jelas dan ringkas disajikan pada Gambar 2.5 dan Tabel 2.14. Gambar 2.5 Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Aktual Jasa Ekosistem Komposit Keseluruhan dan Tekanannya (Ha). Sumber: KLH S Perubahan RPJM D Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.18 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.14 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup yang Dipisah berdasarkan Kondisi Melampaui dan Belum Melampaui serta Tekanannya untuk masing-masing Kecamatan, Bkoregion dan Penutupan Lahan (Ha) NO K EC A M A TA N EK O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B E L U M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a)
9. 1.B u k it Raya 7 9 ,2 1 3 .3 6 8 ,6 9 0.6 1 8 7 ,9 0 3 .9 8 1 2 ,8 3 1 .9 9 51.81 1 2 ,8 8 3 .7 9 1 0 0 ,7 8 7 .7 7 D1 P e g u n u n g a n D e n u d a sio n a l 5 5 ,3 0 4 .5 8 3 3 7 .9 0 1 2 ,6 0 2 .9 9 6 .7 6 VBP10 Hutan Lahan Kering 2,045.74 318.08 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 52,870.41 19.82 VBP16 Sem ak Belukar 12,433.06 6.76 VBP17 Padang Rum put 166.79 VTB25 G um uk Pasir 3.14 VTB27 Perm ukim an 81.07 VTB36 Rawa 9.48 VTB37 Sungai 297.88 D2 P e rb u k ita n D e n u d a sio n a l 5 ,1 5 2 .5 2 5 2 7 .2 4 1 6.13 VBP10 Hutan Lahan Kering 2,276.78 474.30 V Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.19 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO KECA M A TA N E K O R SG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - Se d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d ah (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 2,874.56 52.94 VBP16 Sem ak Belukar 14.82 V BP17Pad ang Rumput 1.31 VTB27 Perm ukim an 1.17 D 4 L em b a h a n t a r P e g u n u n g a n /P e rb u k itan D e n u d a sio n a l 1 ,3 5 1 .9 8 7 ,1 6 5 .4 6 1 6.9 9 4 5 .0 4 VBP10 Hutan Lahan Kering 399.76 6,753.63 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 951.96 411.84 VBP16 Sem ak Belukar 16.99 45.04 VTB27 Perm ukim an 0.25 D 5 K ip as K o lu v ia l 1 32 .47 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 132.47 F 1 1 D a ta ra n T in g g i 1 ,5 5 2 .3 7 6 6 0 .0 0 VBP10 Hutan Lahan Kering 521.50 659.96 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 1,030.88 0.04 Gam baran Umum Kondisi Daerah 11.20 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO KEC A M A TA N E K O R E G IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M EL A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - Se d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) S2 2 P e rb u k ita n Lip a tan 1 5 ,7 1 9 .4 6 1 95 .87 VBP10 Hutan Lahan Kering 2,954.22 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 12,765.24 VBP16 Sem ak Belukar 194.79 VBP17 Padang Rum put 1.08
10. 2.K am ip an g 1 ,9 7 2 .6 8 3 1 ,6 1 1 .0 2 2 4 6 ,0 9 9 .2 0 2 7 9 ,6 8 2 .9 0 9 1 2 .7 5 1 2 ,0 9 3 .1 9 8.9 5 3 6 ,1 1 2 .4 5 4 9 ,1 2 7 .3 3 3 2 8 ,8 1 0 .2 3 F7 L em b a h T e rk u b u r 7.31 1 3 ,2 2 0 .6 7 3 ,0 8 5 .2 6 VBP10 Hutan Lahan Kering 17.57 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 723.28 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 0.86 2,447.77 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Cam puran 2.87 VBP16 Sem ak Belukar 2,808.27 VBP17 Padang Rumput 267.61 VTB25 G um uk Pasir 9.39 4 V Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.21 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N EK O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M EL A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - Se d an g (Ha) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d ah (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (Ha) VTB32 Danau 1.16 VTB36 Rawa 6.45 9,629.69 VTB37 Sungai 398.33 F9 G o so n g S u n g ai 8 ,9 5 3 .0 7 3 0 ,4 1 0 .7 0 2 3 3 .1 4 8 ,4 9 6 .1 4 1 0 ,4 0 4 .1 9 VBP10 Hutan Lahan Kering 1,345.77 2,688.94 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 6.74 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 1,388.16 941.84 VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gam but 4,965.58 23,156.94 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Cam puran 121.71 244.21 VBP16 Sem ak Belukar 26.04 1,576.60 10,130.02 VBP17 Padang Rum put 31.79 203.11 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 1.97 1,263.45 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 207.10 6,887.75 52.42 VTB25 Gum uk Pasir 18.63 VTB32 Danau 54.80 14.30 Gambaran Umum Kondlsi Daerah 11.22 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M L A H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d ah (H a) T e k a n a n R e n d ah - Se d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t Ren d ah - Ren d ah (Ha) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VTB36 Rawa 1,061.17 2,083.00 VTB37 Sungai 13.90 11.28 Fm 3 D elta 4 1 .1 0 4 ,8 1 4 .5 5 1 5 ,0 6 0 .7 7 6 1 9 .5 9 8.9 5 6 ,5 7 7 .9 2 VBP10 Hutan Lahan Kering 1.77 26.44 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 0.57 0.61 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 5.27 460.48 4,499.57 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gam but 35.26 2,821.31 4,685.72 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Cam puran 24.84 VBP16 Sem ak Belukar 566.08 6,484.75 VBP17 Padang Rumput 11.26 90.68 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 15.43 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 42.25 2.49 VTB27 Permukiman 69.00 VTB29 Pertambangan 8.95 VTB32 Danau 626.66 1,123.03 V Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.23 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO KEC A M A TA N E K O R E G IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M E L A M P A U i D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M L A H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R en d ah - R e n d ah (H a) T e k a n a n R e n d a h - Sed an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VTB36 Rawa 902.70 1,689.09 VTB37 Sungai 1.01 2,927.65 0 1 D a taran G a m b u t 1 ,9 3 1 .5 8 1 7 ,8 3 6 .0 9 1 8 7 ,4 0 7 .0 6 6 79 .61 2 ,9 7 7 .4 6 1 6 ,0 4 5 .0 8 VBP10 Hutan Lahan Kering 1,849.18 1,572.01 4,915.62 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekund er Campuran 26.18 13.55 9.50 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 42.57 197.50 504.22 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 13.66 14,918.91 179,944.84 VBP16 Sem ak Beiukar 222.63 2,293.45 15,899.37 VBP17 Padang Rum put 3.16 87.96 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 16.98 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 456.98 680.85 57.75 VTB32 Danau 577.35 83.09 VTB36 Rawa 546.72 1,901.77 VTB37 Sungai 10.06 31.04
11. 3.K atin g an Hilir 21.75 2 ,3 2 6.7 1 3 7 ,6 8 2 .6 3 4 0 ,0 3 1 .1 0 2 4 .1 7 1 ,7 1 8 .4 9 1 9 ,9 9 1 .4 4 2 1,7 3 4 .1 1 6 1 ,7 6 5 .2 1 F11 D a ta ra n T in g g i 2 4 1 .6 8 1 7 8 .0 4 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.24 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M EL A M P A U I JU M L A H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - Se d an g (Ha) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 95.62 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 92.49 VBP16 Sem ak Belukar 148.23 VBP17 Padang Rumput 14.54 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 6.60 VTB25 Gum uk Pasir 15.28 VTB27 Perm ukim an 6.32 VTB37 Sungai 40.65 F9 G o so n g S u n g a i 1 ,1 4 2 .9 9 2 3 ,8 5 6 .4 3 1 ,7 1 6 .0 9 1 5 ,6 8 7 .0 4 VBP10 Hutan Lahan Kering 10,786.83 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 322.51 5,256.23 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gam but 14.55 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 763.09 4,768.79 * Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.25 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO KEC A M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (Ha) T e k a n a n S a n g a t Reridah- R e n d ah (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (H a) T e k a n a n Sed an g - T in g g i (Ha) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 76.34 VBP16 Sem ak Belukar 298.25 7,533.13 VBP17 Padang Rumput 21.83 998.27 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 5.51 2,240.57 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 1,309.75 854.26 VP8 Perkebunan Campuran 51.88 231.44 VTB25 Gum uk Pasir 86.27 6,301.37 VTB27 Perm ukim an 0.01 364.82 VTB36 Rawa 25.66 VTB37 Sungai 91.20 Fm 3 D elta 1 ,1 8 3 .7 2 8 ,4 5 6 .5 0 2 .4 0 7 5 6 .4 9 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 1,778.61 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 1,928.86 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 1,060.24 3,017.64 VBP16 Sem ak Beiukar 749.03 V Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.26 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (Ha) T e k a n a n S a n g a t T e k a n a n R e n d a h - T e k a n a n S e d an g - T id a k A d a T e k a n a n T O T A L T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - T e k a n a n R e n d a h - T e k a n a n S e d an g - T e k a n T in g g i- S a n g a t T id a k A d a T e k a n a n T O T A L R e n d ah (Ha) S e d a n g (H a) T in g g i (H a) (H a) (H a) R e n d a h (H a) S e d a n g (H a) T in g g i (H a) T in g i (H a) (H a) (H a) V BP17Pad ang Rum put 2.40 7.46 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 123.48 281.13 VTB27 Perm ukim an 285.58 VTB36 Rawa 14.90 VTB37 Sungai 1,149.78 0 1 D a ta ra n G a m but 2 1.7 5 5 ,1 2 8 .0 2 2 4 .1 7 3 ,3 6 9 .8 7 VBP10 Hutan Lahan Kering 1,914.87 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 16.98 2,100.50 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gam but 2.44 401.07 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gam but 0.02 VBP16 Sem ak Belukar 24.17 3,339.17 VBP17 Padang Rumput 30.70 VP2 Sawah Tadah Hujan 2.34 6.81 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 566.22 VTB27 Perm ukim an 138.11 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.27 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B EL U M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G LIN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M L A H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - T e k a n a n R e n d a h - T e k a n a n S e d an g - T id a k A d a T e k a n a n T O T A L T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - T e k a n a n R e n d ah - T e k a n a n S e d a n g - T e k a n T in g g i- S a n g a t T id a k A d a T e k a n a n T O T A L R e n d ah (H a) S e d a n g (H a) T in g g i (H a) (H a) (Ha) R e n d a h (H a) Se d an g (H a) T in g g i (H a) T in g i (H a) (H a) (H a) VTB37 Sungai 0.41
12. 4.K a tin g a n Hulu 1 0 1 ,1 3 6 .2 1 2 6 4 .9 7 1 9 ,9 4 6 .3 4 1 2 1 ,3 4 7 .5 2 1 8 ,2 2 1 .4 0 5 ,8 5 1 .6 9 2 4 ,0 7 3 .1 0 1 4 5 ,42 0.6 1 D1 P e g u n u n g a n D e n u d a sio n a l 8 4 ,0 8 7 .0 4 2 6 4 .9 7 1 1 ,2 9 7 .3 9 1 7 ,1 1 0 .9 6 3 ,9 7 6 .7 2 VBP10 Hutan Lahan Kering 3,778.12 965.75 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 78,734.69 264.97 7,924.50 VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Cam puran 1,002.88 2,209.14 VBP16 Sem ak Belukar 16,784.49 3,902.68 VBP17 Padang Rumput 313.51 74.04 VTB25 Gum uk Pasir 12.97 VTB27 Permukiman 262.29 25.73 VTB36 Rawa 22.06 13.64 VTB37 Sungai 287.00 158.64 D 2 P e rb u k ita n D e n u d a sio n a l 9 ,0 1 8 .4 8 4 ,5 6 7 .5 7 4 23 .41 1 81 .53 VBP10 Hutan Lahan Kering 1,042.80 3,164.06 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 7,949.16 797.88 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.28 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R E G IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B E L U M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 26.50 598.92 VBP16 Sem ak Belukar 423.26 181.53 VBP17 Padang Rum put 0.15 VTB37 Sungai 0.02 6.71 D 4 Lem b ah a n t a r P e g u n u n g a n / P e rb u k itan D e n u d a sio n a l 2 ,1 6 5 .9 3 1 ,5 0 6 .4 6 1 4 0 .3 4 1 ,6 8 6 .3 6 VBP10 Hutan Lahan Kering 30.60 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 2,138.07 1,215.11 VBP16 Sem ak Belukar 119.42 1,640.96 VBP17 Padang Rumput 20.92 45.41 VTB27 Perm ukim an 24.30 53.54 VTB37 Sungai 3.56 207.20 F11 D a ta ra n T in g g i 1 5 0 .6 5 2 ,4 3 5 .0 4 VBP10 Hutan Lahan Kering 136.04 2,435.04 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 14.61 -aS Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.29 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO KECA M A TA N E K O R E G IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) S12 P e g u n u n g a n Lip a tan 2 1 1 .1 3 6 .2 9 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 211.13 VBP16 Sem ak Belukar 6.29 S2 2 P e rb u k ita n Lip a tan 5 ,5 0 2 .9 7 1 3 9 .8 8 5 4 0 .3 9 7 .0 8 VBP10 Hutan Lahan Kering 734.69 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 4,767.73 133.72 V B P 1 6 S em a k Belukar 537.59 4.93 VB P 17P ad an g Rumput 2.80 2.14 VTB37 Sungai 0.55 6.16
13. 5.K atin g an Kuala 1 1 ,2 3 6 .6 6 2 4 ,4 1 9 .1 5 6 6 ,3 1 2 .9 4 1 0 1 ,9 6 8 .7 4 1 ,5 9 2 .8 9 2 9 ,0 9 7 .7 9 3 .5 8 1 6 ,1 8 0 .6 2 4 6 ,8 7 4 .8 9 1 4 8 ,8 4 3 .6 3 F1 D a taran A lu v ia l 5 ,4 6 2 .0 9 2 0 0 .2 5 5 89.71 5 1 3 .4 0 187.51 2 3 3 .9 4 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 19.01 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 70.42 Ganibaran Umum Kondisi Daerah 11.30 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO KECA M A TA N E K O R EG iO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B EL U M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t T e k a n a n R e n d ah - T e k a n a n S e d an g - T id a k A d a T e k a n a n T O T A L T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - T e k a n a n R e n d ah - T e k a n a n Sed an g - T e k a n T in g g i- S a n g a t T id a k A d a T e k a n a n T O T A L R e n d a h (H a) S e d a n g (H a) T in g g i (Ha) (H a) (H a) R e n d a h (H a) S e d a n g (H a) T in g g i (H a) T in g i (H a) (H a) (H a) VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 0.39 VBP16 Sem ak Belukar 513.40 187.51 233.84 VBP17 Padang Rumput 0.10 VP2 Sawah Tadah Hujan 4,063.99 153.49 180.06 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 707.81 46.76 241.85 VP8 Perkebunan Campuran 133.75 7.33 VTB27 Perm ukim an 538.29 4.29 VTB37 Sungai 17.87 66.74 F2 D a taran A lu v ia l R a w a /D ata ran R a w a Payau 5 .1 6 3 .2 7 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 5.16 VBP16 Sem ak Belukar 3.27 F5 T a n g g u l A lam d an T e ra s S u n g a i 1.69 4 .5 6 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 1.69 VBP16 Sem ak Belukar 4.56 Gambaran Umum KondisI Daerah 11.31 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R E G IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (Ha) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d ah (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (Ha) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R en d ah - Se d an g (Ha) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) F9 G o so n g S u n g a i 2 85 .25 1,226.21 1 1 ,3 4 0 .3 4 3 7 9 .2 9 2 2 8 .8 0 4 ,8 4 0 .1 4 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 127.18 1,373.17 VBP13AB Hutan Lahan Basah Prim er Bakau 10.80 2,507.08 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekund er Gambut 79.42 122.08 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 134.88 1,006.88 3,668.62 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 2.47 0.15 269.32 VBP16 Sem ak Belukar 379.29 228.80 4,796.56 V BP17Pad ang Rum put 31.41 VP2 Sawah Tadah Hujan 99.59 19.47 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 5.88 192.77 VP8 Perkebunan Campuran 40.24 1,302.02 VTB25 G um uk Pasir 4.45 VTB27 Perm ukim an 124.76 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.32 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R E G IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (Ha) T e k a n a n S a n g a t R en d ah - R e n d ah (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VTB31 Lahan Terbangun Non Permukiman 7.72 VTB36 Rawa 73.09 VTB37 Sungai 2.19 1.77 1,687.96 Fm1 D a taran F lu v io m a rin /A lu v ia l W ia y a h P e sis ir 4 ,7 5 2 .6 9 6 .62 6 5 .7 8 2 1 6 .5 8 6 0 6 .5 6 3 0 .9 8 VBP16 Sem ak Belukar 216.58 552.48 30.98 VBP17 Padang Rumput 54.08 VP2 Sawah Tadah Hujan 385.45 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 4,164.46 6.62 61.48 VP8 Perkebunan Cam puran 23.21 VTB27 Perm ukim an 177.64 VTB37 Sungai 1.93 4.30 Fm 3 D e lta 9 6 .8 4 5 4 9 .5 0 5 2.0 9 9 3 2 .2 7 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 13.36 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 69.93 203.04 VBP16 Sem ak Belukar 52.09 932.27 Gambaran Umum Kondisl Daerah 11.33 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N EK O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B E L U M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (Ha) T e k a n a n S a n g a t R en d ah - T e k a n a n R e n d a h - T e k a n a n S e d a n g - T id a k A d a T e k a n a n T O T A L T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - T e k a n a n R e n d a h - T e k a n a n S e d a n g - T e k a n T in g g i- S a n g a t T id a k A d a T e k a n a n T O T A L R e n d ah (H a) S e d a n g (H a) T in g g i (H a) (H a) (H a) R e n d a h (H a) S e d a n g (H a) T in g g i (H a) T in g i (H a) (H a) (H a) VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 2.12 20.60 VP8 Perkebunan Cam puran 46.60 VTB27 Perm ukim an 0.63 0.08 VTB36 Rawa 24.15 265.81 M1 P e cah G e lo m b a n g 7 6 .8 2 1 6 6 .7 4 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gam but 76.82 VBP16 Sem ak Belukar 166.74 M 2 P an tai 8 9 .7 2 2 0 .1 0 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 18.25 VBP16 Sem ak Belukar 20.10 VTB37 Sungai 71.47 M 7 Lag u n a d a n E stu a ria 1 1.39 1 3 8 .6 9 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 11.39 107.85 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 2.70 VTB37 Sungai 28.15 V Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.34 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N EK O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B EL U M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - Se d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) M 8 R a ta a n P asan g S u ru t 5 5 7 .9 6 8 ,6 5 5 .6 0 6 ,5 1 9 .5 8 355.11 1 3 ,0 0 9 .0 9 7 ,1 1 3 .9 9 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 3,986.00 607.36 VBP13AB Hutan Lahan Basah Prim er Bakau 3.50 0.02 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 13.75 2,246.09 4,058.27 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 626.26 976.73 VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Cam puran 19.98 1,768.52 393.60 VBP16 Sem ak Belukar 355.11 12,860.69 6,886.06 V BP17Pad ang Rumput 148.40 221.72 VP2 Sawah Tadah Hujan 389.55 24.08 192.44 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 123.08 131.62 VP8 Perkebunan Cam puran 87.90 VTB25 Gum uk Pasir 6.21 Gam baran Umum Kondisi Daerah 11.35 PERUBAHAN RENCANA PEMBAN6UNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R E G IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G U N G K U N G A N H ID U P B ELU M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G U N G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M L A H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d ah (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - Se d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VTB27 Perm ukim an 9.78 1.14 12.76 VTB37 Sungai 1.82 58.87 M 9 R a ta a n L u m p u r 2.4 2 2 0 9 .2 0 1.71 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 2.42 183.39 VBP13AB Hutan Lahan Basah Prim er Bakau 25.64 VBP16 Sem ak Belukar 1.71 VTB37 Sungai 0.16 0 1 D a ta ra n G a m b u t 8 1.83 1 4 .3 1 6 6 6 4 6 ,7 2 6 .7 5 7 6 .4 2 1 5 ,0 6 5 .8 3 3 .5 8 2 ,8 3 2 .9 2 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 441.49 10.42 VBP13AB Hutan Lahan Basah Prim er Bakau 124.44 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 27.97 1,060.94 6,707.63 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 0.54 10,657.18 39,746.36 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 41.74 1,429.93 53.60 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.36 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R E G IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B EL U M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d ah (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - Se d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP16 Sem ak Belukar 76.42 15,002.94 2,825.41 VBP17 Padang Rumput 62.89 7.51 VP2 Sawah Tadah Hujan 513.35 0.01 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 7.76 213.78 10.54 VTB29 Pertam bangan 3.58 VTB36 Rawa 66.61 VTB37 Sungai 3.82 7.13
14. 6.K atin g an T e n g a h 1 3 ,6 9 1 .7 7 3 8 ,5 7 2 .7 3 3 1 ,4 8 2 .4 5 8 3 ,7 4 6 .9 6 0 .0 4 2 ,2 2 7 .7 4 4 5 ,4 0 2 .3 9 2 6 9 .2 7 2 4 ,8 6 9 .0 3 7 2 ,7 6 8 .4 7 1 5 6 ,5 1 5 .4 3 D1 P e g u n u n g a n D e n u d a sio n a l 1 2,6 7 3 .0 1 1 2 ,3 7 1 .9 8 1 4 ,1 3 2 .3 5 1 ,5 0 8 .1 2 1 8 ,3 8 0 .1 7 1 1 ,8 2 5 .2 2 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 6,006.99 11,669.71 12,995.49 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Cam puran 6,648.68 439.03 83.98 VBP16 Sem ak Belukar 1,300.62 3,826.38 6,460.32 VBP17 Padang Rumput 187.86 629.62 701.44 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 19.64 13,916.21 4,625.94 VP8 Perkebunan Campuran 140.98 70.98 VTB25 G um uk Pasir 3.88 37.51 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.37 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO KEC A M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B E L U M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M L A H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VTB27 Perm ukim an 51.62 181.04 VTB28 Bangunan Industri 4.08 VTB36 Rawa 17.34 70.26 63.21 VTB37 Sungai 0.38 737.66 D2 P e rb u k ita n D e n u d asio n al 9 2 8 .8 0 1 ,9 0 0 .2 6 9 0 4 .3 7 2 0 1 .6 9 6 6 6 .9 3 8 9 .5 9 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 1,900.26 722.42 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 928.80 176.45 VBP16 Sem ak Belukar 199.39 90.43 89.19 VBP17 Padang Rumput 2.30 85.66 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 490.83 0.40 VTB37 Sungai 5.50 F9 G o so n g S u n g a i 6 0 .8 8 2 2 ,1 4 9 .6 4 1 1 ,4 4 3 .0 9 0 .0 4 5 1 7 .9 3 2 4 ,9 9 9 .8 2 2 6 9 .2 7 1 0 ,8 4 2 .0 7 VBP10 Hutan Lahan Kering 4,354.14 3,583.79 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 59.08 14,853.49 7,172.44 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.38 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R E G IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M EL A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - Se d an g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 2,281.68 431.28 VBP16 Sem ak Belukar 67.23 9,096.76 6,244.29 VBP17 Padang Rum put 3.15 677.99 378.55 VBP19 Padang Alang- alang 54.34 5.74 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 0.04 447.54 13,396.86 3,848.83 VP8 Perkebunan Campuran 505.43 39.59 VTB25 G um uk Pasir 1,752.41 361.61 VTB27 Perm ukim an 35.61 1.86 VTB28 Bangunan Industri 13.97 3.05 VTB29 Pertam bangan 269.27 VTB31 Lahan Terbangun Non Permukiman 7.50 VTB36 Rawa 1.81 119.29 150.97 VTB37 Sungai 63.16 Fm 3 D elta 2 9 .0 8 2 ,1 5 0 .8 5 5 ,0 0 2 .6 4 1 ,3 5 5 .4 8 2 ,1 1 2 .1 6 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 26.81 1,360.95 1,739.44 V - t c : Gam baran Umum Kondlsi Daerah 11.39 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO KECA M A TA N E K O R E G IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B EL U M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 614.00 1,198.81 VBP16 Sem ak Belukar 807.52 1,830.26 VBP17 Padang Rum put 121.56 138.29 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 13.29 VP7C Perkebunan Karet 38.70 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 381.17 4.81 VP8 Perkebunan Cam puran 93.68 597.56 VTB25 G um uk Pasir 45.23 118.82 VTB27 Perm ukim an 318.75 VTB28 Bangunan Industri 5.16 VTB31 Lahan Terbangun Non Permukiman 14.81 VTB36 Rawa 82.11 335.44 VTB37 Sungai 2.27 0.11 760.65
15. 7.M arikit 9 0 ,5 7 1 .2 2 3 ,4 3 6 .5 6 9 5 ,3 6 5 .1 6 1 8 9 ,3 7 2 .9 4 1 7,014.31 1 ,4 0 1 .2 3 1 1 ,9 2 5 .1 9 3 0 ,3 4 0 .7 4 2 1 9 ,7 1 3 .6 8 D1 P e g u n u n g a n D e n u d a sio n a l 7 9 ,3 9 4 .6 6 1 ,2 8 5 .5 3 8 1 ,9 7 2 .8 7 1 4 ,5 4 8 .3 2 1,328.31 1 0 ,5 2 6 .0 7 V Gam baran Umum Kondisi Daerah 11.40 b\/( & PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (H a) T e k a n a n Sed an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - Se d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP10 Hutan Lahan Kering 5,226.93 43,520.82 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 18,833.28 1,141.83 8,142.85 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 55,089.28 143.70 29,541.22 VBP16 Sem ak Belukar 13,782.97 1,299.32 10,050.20 VBP17 Padang Rum put 765.35 28.98 460.10 VTB25 Gum uk Pasir 15.77 VTB27 Perm ukim an 26.52 170.61 VTB36 Rawa 28.72 VTB37 Sungai 218.66 568.65 D2 P e rb u k ita n D e n u d a sio n a l 6 ,4 7 6 .7 3 2 ,1 5 1 .0 3 1 0 ,7 4 6 .7 7 7 1 7 .6 4 7 2 .9 3 4 0 6 .4 7 VBP10 Hutan Lahan Kering 4,232.06 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 76.94 2,151.03 337.97 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 6,378.83 6,176.74 VBP16 Sem ak Belukar 698.59 66.93 393.06 7^ Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.41 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R E G IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B EL U M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP17 Padang Rumput 19.05 4.23 13.41 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 1.77 VTB37 Sungai 20.96 D 4 L em b a h a n ta r Peg u nu n g a n /P e rb u k itan D e n u d a sio n a l 4 ,4 3 9 .2 5 2 ,6 4 5 .5 1 1 ,7 4 8.3 5 9 9 2 .6 5 VBP10 Hutan Lahan Kering 2,352.04 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 1,215.92 228.52 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 3,132.36 VBP16 Sem ak Belukar 1,686.17 984.48 VBP17 Padang Rumput 62.17 8.17 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 21.00 VTB27 Perm ukim an 21.56 8.68 VTB37 Sungai 48.41 56.27 K2 L e m b a h K a rst 2 6 0 .5 8 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 260.58 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.42 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t Ren d ah - R e n d ah (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (Ha) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) 8 M e n d a w a i 1 ,3 9 0.7 3 1 1 ,2 8 9 .8 5 1 6 8 ,9 7 4 .5 8 1 8 1 ,6 5 5 .1 5 7 2 8 .4 7 3 ,0 0 1 .4 2 1 7 ,9 3 6 .1 5 2 1 ,6 6 6 .0 4 2 0 3 ,3 2 1 .1 9 D 7 B u k it T e ris o la si 2 5 2 .8 6 5 9 .0 9 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 252.86 VBP16 Sem ak Belukar 59.09 F1 D a ta ra n A lu v ia l 2 .1 8 9 .1 5 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 2.18 9.15 F7 L em b a h T e rk u b u r 1 8 3 .6 0 2 2 4 .2 8 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 86.54 VBP16 Sem ak Belukar 224.28 VTB36 Rawa 81.35 VTB37 Sungai 15.71 F9 G o so n g S u n g a i 1 0.95 6 2 6 .2 3 1 0 4 .7 4 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 56.97 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 10.95 393.44 VBP16 Sem ak Belukar 104.74 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 14.74 VTB37 Sungai 161.08 Gambaran Umum Kondlsi Daerah 11.43 f & PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G U N G K U N G A N H ID U P B EL U M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G U N G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M L A H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) Fm1 D a ta ra n F lu v io m a rin /A lu v ia l W ia y a h P e sisir 1.47 2 .4 0 2 3 .1 2 4 .5 9 6 5 .8 6 2 .92 VBP16 Sem ak Belukar 4.59 65.86 2.92 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 1.47 2.40 23.12 Fm 3 D e lta 5 4 0 .5 8 4 94.01 1 1 ,7 6 3 .5 6 4 6 4 .8 9 4 8 9 .9 9 5 ,4 1 0 .2 6 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 101.78 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gam but 9.76 VBP13AF Hutan Lahan Basah Primer Gam but 499.88 481.89 8,522.74 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Cam puran 417.28 VBP16 Sem ak Belukar 464.89 489.99 5,236.78 VBP17 Padang Rum put 162.79 VP2 Sawah Tadah Hujan 6.59 37.24 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 38.54 5.52 134.99 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.44 < PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N EK O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B EL U M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M ELA M P A U I JU M L A H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - Rertdah (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k an T in g g i- S a n g a t T in g i (Ha) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 8.54 VP8 Perkebunan Campuran 294.08 VTB27 Perm ukim an 0.59 60.72 VTB31 Lahan Terbangun Non Permukiman 2.15 VTB36 Rawa 131.14 VTB37 Sungai 1.57 2,053.83 0 1 D a taran G am but 8 4 6 .5 0 1 0 ,7 8 2 .4 9 1 5 6 ,1 1 6 .0 6 2 5 8 .9 9 2 ,4 4 5 .5 6 1 2 ,1 3 4 .8 7 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 0.00 94.09 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 4,198.71 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 435.79 10,650.75 150,463.97 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 44.83 VBP16 Sem ak Belukar 258.99 2,405.93 12,112.84 VBP17 Padang Rumput 39.63 22.03 V Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.45 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N EK O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G U N G K U N G A N H ID U P B ELU M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G U N G K U N G A N H ID U P S U D A H M EL A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 357.35 37.65 29.38 VP8 Perkebunan Campuran 337.00 VTB27 Perm ukim an 53.36 0.00 VTB36 Rawa 1,039.05 VTB37 Sungai 3.12
16. 9.P e ta k M alai 1 2 6 ,2 6 2 .7 3 2 ,8 6 6 .0 9 2 3 ,9 5 9 .9 4 1 5 3 ,0 8 8 .7 5 7 ,1 8 2 .1 0 1 2 5 .5 9 3 ,3 4 7 .2 5 1 0 ,6 5 4 .9 3 1 6 3 ,7 4 3 .6 8 D1 P e g u n u n g a n D e n u d a sio n a l 4 7 ,9 8 6 .9 3 2 ,8 6 6 .0 9 7 ,9 0 5 .0 6 5 ,2 2 7 .9 5 1 2 5 .5 9 3 ,2 5 3 .9 4 VBP10 Hutan Lahan Kering 541.25 0.08 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 45,426.16 2,742.26 7,482.94 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Cam puran 1,705.12 121.89 72.57 VBP16 Sem ak Belukar 5,134.20 19.43 3,046.93 V BP17Pad ang Rumput 93.75 106.16 207.01 VTB27 Perm ukim an 41.61 25.93 VTB36 Rawa 1.72 VTB37 Sungai 272.79 0.22 323.54 D 2 P e rb u k ita n D e n u d a sio n a l 7 ,0 3 7 .4 2 5 4 3 .5 0 7 7 .9 0 6 .8 8 V Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.46 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO KECA M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U M G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B EL U M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP10 Hutan Lahan Kering 0.85 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 7,035.86 543.19 VBP16 Sem ak Belukar 72.64 6.88 VBP17 Padang Rumput 5.25 VTB37 Sungai 0.70 0.31 D 4 L em b a h a n ta r P e g u n u n g a n / P e rb u k itan D e n u d a sio n a l 1 0 ,1 4 2 .9 6 7 2 3 .1 8 1 ,5 0 1 .4 0 6 1 .1 5 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 10,118.98 710.74 VBP16 Sem ak Belukar 1,481.39 61.15 VBP17 Padang Rumput 20.01 VTB37 Sungai 23.99 12.44 F11 D a ta ra n T in g g i 6 ,7 5 0 .2 7 8 ,2 5 1 .5 6 3 0 .6 6 VBP10 Hutan Lahan Kering 1,393.39 4,091.35 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 5,148.27 669.84 Gam baran Umum Kondisi Daerah 11.47 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N EK O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G U N G K U N G A N H ID U P B EL U M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G U N G K U N G A N H ID U P S U D A H M EL A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n Sed an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 204.71 3,489.44 VBP16 Sem ak Belukar 30.66 VTB37 Sungai 3.90 0.93 S11 P e g u n u n g a n Patahan 6 6 1 .9 4 1.67 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 659.04 VBP16 Sem ak Belukar 1.67 VTB37 Sungai 2.90 S12 P e g u n u n g a n Lip a tan 5 3,683.21 4 ,6 6 5 .7 7 3 4 2 .5 2 2 5 .2 8 VBP10 Hutan Lahan Kering 35,863.57 2,818.62 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 17,716.50 1,771.43 VBP16 Sem ak Belukar 342.52 25.28 VTB37 Sungai 103.14 75.73 S22 P e rb u k ita n Lip atan 1 ,8 7 0 .8 7 VBP10 Hutan Lahan Kering 1,862.76 V Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.48 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (Ha) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n Sed an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 8.11
17. 10.Puiau M alan 8 26 .65 2 0 ,4 4 1 .8 0 2 4 ,9 7 3 .3 4 4 6 ,2 4 1 .7 9 5 2 8 .4 7 9 ,4 5 8 .7 7 8 ,3 1 2 .9 2 1 8 ,3 0 0 .1 6 6 4 ,5 4 1 .9 5 F9 G o so n g S u n g a i 3 7 7 .6 4 1 8 ,5 0 4 .5 7 1 5 ,1 4 3 .2 9 3 2 9 .0 9 8 ,0 0 3 .2 8 5 ,4 7 3 .4 2 VBP10 Hutan Lahan Kering 155.24 17,561.89 14,619.04 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 203.82 90.38 VBP16 Sem ak Belukar 296.55 5,014.78 4,447.96 VBP17 Padang Rumput 450.09 300.14 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 194.94 602.58 402.42 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 32.55 2,380.25 450.13 VP8 Perkebunan Campuran 1.33 136.27 31.45 VTB25 Gum uk Pasir 158.15 275.17 VTB27 Perm ukim an 26.14 Fm 3 D elta 1 61 .84 1 ,2 2 2 .0 0 9 ,8 0 3 .9 5 8 9 .6 5 6 7 5 .4 6 2 ,8 3 1 .1 5 VBP10 Hutan Lahan Kering 161.84 316.15 2,098.57 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 11.24 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.49 ->c: PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R en d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n Sedartg- T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gam but 749.41 5,434.69 VBP16 Sem ak Belukar 89.65 462.90 2,334.13 VBP17 Padang Rumput 1.97 74.38 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 11.69 140.89 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 182.87 422.64 VP8 Perkebunan Campuran 103.38 386.53 VTB25 Gum uk Pasir 27.71 VTB27 Perm ukim an 309.75 VTB32 Danau 36.68 39.82 VTB36 Rawa 4.69 39.28 VTB37 Sungai 1,343.19 0 1 D a taran G am but 2 8 7 .1 8 7 1 5 .2 3 2 6 .1 0 1 09.72 7 8 0 .0 4 8.3 5 VBP10 Hutan Lahan Kering 123.11 597.67 25.76 VBP16 Sem ak Belukar 107.29 768.80 8.35 VBP17 Padang Rumput 2.43 11.24 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 92.92 115.07 0.34 VP8 Perkebunan Campuran 58.33 V Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.50 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N EK O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B EL U M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M EL A M P A U I JU M L A H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (Ha) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VTB27 Perm ukim an 12.81 VTB36 Rawa 2.50
18. 11.S a n am an M an tik ei 7 1 9 .6 9 1 7 7 ,85 3.9 1 2 0 ,9 8 0 .4 8 6 6 ,3 6 9 .3 3 2 6 5 ,92 3.4 1 2 8 7 .0 6 9 ,1 3 9 .6 2 2 ,1 5 3 .8 6 9 1 .1 3 2 ,1 5 7 .7 6 1 3 ,8 2 9 .4 2 2 7 9 ,7 5 2 .8 3 D1 P e g u n u n g a n D e n u d a sio n a l 7 1 9 .6 9 1 4 9 ,3 4 1 .1 9 2 0 ,6 1 8 .1 7 4 7 ,1 2 6 .8 6 2 8 7 .0 6 6 ,4 0 2 .0 7 1,5 6 5.3 1 9 1.1 3 1 ,5 9 8 .8 5 VBP10 Hutan Lahan Kering 24,899.46 25,964.28 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 716.16 79,423.59 17,826.58 16,229.42 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 44,790.39 2,749.92 4,060.86 VBP16 Sem ak Beiukar 66.28 5,547.03 949.44 1,411.22 VBP17 Padang Rumput 220.77 855.04 288.28 182.09 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 4.51 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 327.59 VP8 Perkebunan Campuran 16.87 82.14 VTB27 Perm ukim an 3.54 9.56 228.08 VTB28 Bangunan Industri 5.54 VTB29 Pertam bangan 91.13 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.51 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A T A N EK O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B EL U M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M EL A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - Se d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VTB32 Danau 8.38 VTB36 Rawa 20.46 23.20 8.84 VTB37 Sungai 184.85 1.59 553.25 D2 P e rb u k itan D e n u d asio n al 5 ,5 9 5 .9 2 2 5 7 .9 8 1 13.95 VBP10 Hutan Lahan Kering 121.78 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 5,471.11 257.98 VBP16 Sem ak Belukar 100.15 VBP17 Padang Rumput 8.46 VTB25 Gum uk Pasir 5.34 VTB36 Rawa 3.03 D 4 L em b a h a n ta r P e g u n u n g a n /P e rb u k itan D e n u d a sio n a l 1 ,4 1 5 .2 6 6 4 9 .9 8 5 3 .6 9 VBP10 Hutan Lahan Kering 0.00 649.98 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 1,394.89 VBP16 Sem ak Belukar 53.69 VTB36 Rawa 20.36 F11 D a taran T in g g i 9 ,4 8 5 .8 8 1 3 ,1 4 3 .6 4 5 85 .89 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.52 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N EK O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M ELA N IPA U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (H a) T e k a n a n Sed an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n Sed an g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP10 Hutan Lahan Kering 5,510.43 7,710.77 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 3,764.55 341.78 VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran 207.21 5,090.61 VBP16 Sem ak Belukar 261.16 VBP17 Padang Rumput 38.27 VTB25 Gum uk Pasir 286.46 VTB37 Sungai 3.59 0.48 F9 G o so n g S u n g a i 5 ,5 2 6 .3 2 362.31 9 1 8 .3 8 1 ,9 8 4 .0 2 5 88 .55 5 4 6 .2 0 VBP10 Hutan Lahan Kering 4,743.21 596.50 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 780.75 349.14 321.84 VBP16 Sem ak Belukar 1,780.41 159.81 510.64 V BP17Pad ang Rumput 18.35 8.54 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 185.27 420.20 35.56 VTB27 Perm ukim an 0.04 VTB36 Rawa 2.37 13.17 Fm 3 D elta 4 .9 4 55.81 12.71 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.53 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R E G IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID ( S U D A H M E L A M P A U I JP JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 4.94 48.62 VBP16 Sem ak Belukar 4.61 VBP17 Padang Rumput 7.37 VTB25 Gum uk Pasir 0.73 VTB37 Sungai 7.19 S11 P e g u n u n g a n Patahan 5 ,7 8 5 .6 8 1 ,3 0 1 .3 9 VBP10 Hutan Lahan Kering 1,526.85 855.96 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 4,222.38 445.43 VTB37 Sungai 36.45 S12 P e g u n u n g a n Lip atan 6 9 8 .7 2 2 ,8 1 7 .1 3 VBP10 Hutan Lahan Kering 694.98 2,532.90 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 3.75 270.87 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 13.36 V Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.54 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATiNGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R E G IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B EL U M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (Ha) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) S7 D a taran N y a ris/D a ta ra n Lip atan 9 8 .1 5 VBP10 Hutan Lahan Kering 98.15 12 T a s ik Payaw an 1 ,9 7 6 .6 4 1 5 ,9 9 6 .8 3 3 1 ,9 4 6 .0 2 4 9 ,9 1 9 .4 9 7 4 6 .6 3 7 ,0 5 5 .7 2 2 1 .9 5 1 6 ,4 5 9 .8 9 2 4 ,2 8 4 .2 0 7 4 ,2 0 3 .6 9 F1 D a ta ra n A lu v ia l 2 .6 8 0 .8 7 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 1.74 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 0.93 VTB25 G um uk Pasir 0.87 F9 G o so n g S u n g a i 1 ,8 4 3 .3 3 1 0 ,2 0 4 .9 2 1 2 ,1 8 8 .6 2 5 5 9 .3 8 6 ,0 2 0 .5 1 2 1 .9 5 1 3 ,9 2 6 .4 3 VBP10 Hutan Lahan Kering 350.39 3,679.55 2,389.14 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 47.08 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 935.06 1,189.94 414.71 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 4,766.89 6,469.24 Gambaran Unium Kondisi Daerah 11.55 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO KECA M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - Se d an g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Cam puran 109.81 263.87 VBP16 Sem ak Belukar 493.09 5,525.38 11,590.18 VBP17 Padang Rumput 0.93 449.45 1,816.17 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 22.34 266.71 2,209.91 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 65.37 45.68 21.50 VP8 Perkebunan Cam puran 266.55 0.27 375.92 VTB25 Gum uk Pasir 498.59 VTB27 Perm ukim an 59.77 15.96 4.19 VTB29 Pertam bangan 21.95 VTB36 Rawa 209.22 175.80 13.08 VTB37 Sungai 1.47 Fm 3 D elta 133.31 1 .8 6 5 .4 2 8 .5 3 0 .5 9 1 8 7 .2 4 8 0 1 .7 5 2 ,0 9 9 .7 6 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Cam puran 14.36 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 86.74 1,047.75 3,653.85 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 688.28 2,217.92 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.56 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B EL U M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A N M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 0.94 10.94 VBP16 Sem ak Belukar 187.24 682.49 1,909.12 VBP17 Padang Rumput 119.27 190.64 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 124.77 492.32 VTB27 Perm ukim an 122.15 VTB36 Rawa 46.57 3.68 402.44 VTB37 Sungai 1,616.60 0 1 D a taran G a m b u t 3 ,9 2 6 .4 8 1 1 ,2 2 4 .1 4 2 3 3 .4 6 4 3 2 .8 3 VBP10 Hutan Lahan Kering 81.31 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 2.75 30.42 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 217.11 306.76 VBP13AF Hutan Lahan Basah Prim er Gambut 3,706.62 10,726.84 VBP16 Sem ak Belukar 217.78 418.76 VBP17 Padang Rumput 15.68 11.66 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.57 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B EL U M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 76.03 VTB25 G um uk Pasir 2.42 VTB36 Rawa 2.80
19. 13.T e w a n g Sa n g a la n g G arin g 6 9 2 .0 7 2 1 ,6 0 5 .3 0 3 2,2 7 1 .1 1 5 4 ,5 6 8 .4 9 1 ,0 2 2 .1 6 1 5 ,1 9 4 .2 0 2 3 ,1 0 6 .8 6 3 9 ,3 2 3 .2 2 9 3,8 9 1 .7 1 F 1 1 D a ta ra n T in g g i 8 6 2 .9 3 5 1 .4 0 2 ,3 5 0 .2 5 VBP10 Hutan Lahan Kering 10.47 VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 382.98 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 237.61 VBP16 Sem ak Belukar 591.27 VBP17 Padang Rum put 261.85 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 0.02 VTB25 G um uk Pasir 51.40 1,497.11 VTB36 Rawa 19.77 VTB37 Sungai 212.11 F9 G o so n g S u n g a i 6 7.5 2 2 1 ,6 0 5 .3 0 2 2 ,2 0 2 .4 4 7 6 .7 2 1 5 ,1 4 2 .8 0 1 7 ,7 0 7 .9 4 VBP10 Hutan Lahan Kering 39.02 17,110.08 15,904.64 Gambaran Umum Kondisl Daerah 11.58 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 V NO K EC A M A T A N EK O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B E L U M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G LIN G S U D A H M EL A M P A U I K U N G A N H ID U P JU M L A H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - T e k a n a n R e n d a h - T e k a n a n Sed an g - T id a k A d a T e k a n a n T O T A L T e k a n a n S a n g a t R e n d ah - T e k a n a n R e n d ah - T e k a n a n S e d a n g - T e k a n T in g g i- S a n g a t T id a k A d a T e k a n a n T O T A L R e n d a h (H a) S e d a n g (H a) T in g g i (H a) (H a) (H a) R e n d a h (H a) S e d a n g (H a) T in g g i (H a) T in g i (H a) (H a) (H a) VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 3,261.78 4,428.42 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 45.79 VBP13C Hutan Lahan Kering Primer Campuran 46.04 VBP16 Sem ak Belukar 76.72 2,182.63 8,684.41 VBP17Pad ang Rumput 290.59 946.54 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 28.50 1,150.98 1,190.49 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 11,655.79 5,449.38 VP8 Perkebunan Campuran 82.46 472.82 VTB25 Gum uk Pasir 1,008.09 2,627.62 VTB27 Perm ukim an 2.93 VTB31 Lahan Terbangun Non Permukiman 5.71 VTB37 Sungai 111.32 Fm 3 Delta 1 8 0 .3 9 7 ,3 9 0 .4 6 16.82 1 ,3 7 7 .8 5 VBP10 Hutan Lahan Kering 32.97 160.41 Ganibaran Umum Kondisi Daerah 11.59 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R EG IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B ELU M M EL A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P S U D A H M E L A M P A U I JU M LA H T O T A L (H a) T e k a n a n S a ig a t R e n d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d an g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t Rendafo- R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP12B Hutan Lahan Kering Sekunder Campuran 15.24 996.95 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekunder Gambut 83.84 3,096.77 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 272.05 VBP16 Sem ak Belukar 16.82 1,065.49 VBP17 Padang Rumput 46.34 VP2 Sawah Tadah Hujan 45.52 444.49 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 483.23 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 250.35 VP8 Perkebunan Campuran 576.82 VTB25 G um uk Pasir 15.68 VTB27 Perm ukim an 0.04 231.37 VTB37 Sungai 2.79 1,128.38 0 1 D a ta ra n G a m b u t 4 4 4 .1 6 1 ,8 1 5 .2 8 9 2 8 .6 2 1 ,6 7 0 .8 2 VBP10 Hutan Lahan Kering 23.78 596.69 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.60 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO K EC A M A TA N E K O R E G IO N D A N P E N U T U P A N L A H A N D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G U N G K U N G A N H ID U P B ELU M M E L A M P A U I D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G LIN G S U D A H M E L A M P A U I K U N G A N H ID U P JU M L A H T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R en d ah - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d a h - S e d a n g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) T e k a n a n S a n g a t R e n d a h - R e n d a h (H a) T e k a n a n R e n d ah - S e d an g (H a) T e k a n a n S e d a n g - T in g g i (H a) T e k a n T in g g i- S a n g a t T in g i (H a) T id a k A d a T e k a n a n (H a) T O T A L (H a) VBP12B Hutan Lahan Kering Sekund er Campuran 296.04 555.07 VBP13AE Hutan Lahan Basah Sekund er Gambut 66.07 19.64 VBP13C Hutan Lahan Kering Prim er Campuran 282.83 VBP16 Sem ak Belukar 922.12 652.16 VBP17 Padang Rumput 6.50 21.81 VP2 Sawah Tadah Hujan 5.58 28.18 VP6 Ladang, Tegal, atau Huma 3.22 243.51 VP7D Perkebunan Kelapa Sawit 996.85 VP8 Perkebunan Campuran 43.01 63.33 VTB27 Perm ukim an 6.46 2.95 VTB36 Rawa 2.53 VTB37 Sungai 20.55 Sumber: KLHS Perubahan RPJM D Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 V -<- Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.61 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 2.2.1. Pertumbuhan PDRB Indikator yang umum dipakai untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi makro suatu daerah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dapat dilihat dari nilai PDRB yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Naik turunnya PDRB biasa ju ga disebut pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dari penyajian PDRB atas dasar harga konstan karena pengaruh naik turunnya harga telah dihilangkan atau dengan kata lain dengan mempergunakan harga konstan, pengaruh inflasi telah ditiadakan. Semakin tinggi kenaikan PDRB, maka makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi. Tabel 2.15 PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (miliar rupiah) Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019* 2020** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.151,0 1.221,7 1.260,9 1.340,5 1437,1 1405,6 B Pertambangan dan Penggalian 353,2 385,8 416,6 396,8 356,3 245,3 C Industri Pengolahan 565,4 605,1 650,1 703,5 763,7 764,9 D Pengadaan Listrik dan Gas 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1,7 1,8 1,9 2,01 2,1 2,3 F Konstruksi 467,7 490,5 537,0 584,2 618,1 562,4 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 275,7 294,9 319,1 349,3 371,5 367,7 H Transportasi dan Pergudangan 264,7 277,1 297,7 322,9 343,9 342,5 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 77,5 83,1 90,2 98,1 106,6 104,5 J Informasi dan Komunikasi 39,8 40,6 42,6 45,3 50,6 60,5 K Jasa Keuangan dan Asuransi 52,5 53,2 55,9 57,5 62,1 70,4 L Real Estate 100,0 109,0 118,5 128,4 138,7 134,4 M,N Jasa Perusahaan 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 o Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 249,0 268,0 286,00 310,2 327,6 321,0 P Jasa Pendidikan 214,8 229,1 247,3 266,5 288,5 304,7 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 92,4 100,4 108,7 118,4 128,0 143,3 R,S,T,U Jasa lainnya 83,4 89,7 96,4 103,7 112,8 111,6 PDRB 3.990,9 4.252,0 4.531,1 4.829,6 5.110,0 4.943,7 Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019, PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020, BPS, diolah * Angka sementara ** Angka sangat sementara Perekonomian Kabupaten Katingan pada Tahun 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 4,943,7 triliun dan atas dasar harga berlaku ^ y \ Gambaran Umum Kondisi Daerah mencapai Rp 8,307,2 triliun. Bila ditelaah lebih jauh ke tahun-tahun sebelumnya, PDRB atas dasar harga konstan selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun di Tahun 2020 mengalami penurunan. Sedangkan atas dasar harga berlaku menunjukkan kecenderungan peningkatan selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2020. PERUBAHAN ^ g | | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN fill TAHUN 2018-2023 Tabel 2.16 PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (miliar rupiah) Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019* 2020** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1.566,1 1.710,2 1.807,8 1.947,7 2.126,5 2.232,4 B Pertambangan dan Penggalian 466,4 527,1 570,9 565,6 545,8 442,1 C Industri Pengolahan 803,0 922,4 1.023,6 1.106,3 1.214,9 1.281,7 D Pengadaan Listrik dan Gas 1,5 1,6 1,9 2,2 2,3 2,6 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 2,3 2,6 3,0 3,3 3,5 3,9 F Konstruksi 631,4 701,4 827,2 957,3 1.044,3 955,9 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 386,0 440,5 502,2 581,9 651,0 653,8 H Transportasi dan Pergudangan 393,9 424,3 484,5 561,8 640,8 650,9 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 116,4 136,7 152,3 171,6 192,2 191,7 J Informasi dan Komunikasi 43,2 44,3 48,2 52,9 60,4 71,1 K Jasa Keuangan dan Asuransi 67,8 70,0 77,1 82,1 91,0 103,0 L Real Estate 139,4 162,7 188,7 218,6 243,1 239,0 M,N Jasa Perusahaan 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 348,1 395,1 450,8 517,1 567,3 567,9 P Jasa Pendidikan 274,3 351,6 396,6 396,6 446,5 472,6 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 127,6 168,7 195,3 195,8 220,0 251,4 R,S,T,U Jasa lainnya 112,9 146,2 164,2 164,2 185,9 186,1 PDRB 5.481,0 6.127,5 6.805,6 7.526,2 8.236,8 8.307,2 Sumber: PDRB Kabupaten Katingan M enurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019, PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020, BPS, diolah * Angka sementara ** Angka sangat sementara Distribusi PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015 sampai dengan 2020 didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 11.63 pry Gambaran Umum Kondisi Daerah Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih menjadi primadona dalam perekonomian Kabupaten Katingan, walaupun selama periode 2015 sampai dengan 2020 tidak jarang mengalami fluktuasi. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Katingan pada tahun 2020 mencapai 26,87 persen. Sektor berikutnya yang mempunyai peranan cukup berarti dalam pembentukan PDRB Katingan adalah sektor Industri Pengolahan, selama beberapa tahun fluktuatif dan tahun 2020 mencapai 15,43 persen. Pada posisi ketiga penyumbang terbesar terhadap PDRB adalah lapangan usaha Konstruksi sebesar 11,51 persen di tahun 2020. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN f f p TAHUN 2018-2023 Tabel 2.17 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (persen) Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019* 2020** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 28,57 27,91 26,56 25,88 25,82 26,87 B Pertambangan dan Penggalian 8,51 8,60 8,39 7,52 6,63 5,32 C Industri Pengolahan 14,65 15,05 15,04 14,70 14,75 15,43 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 F Konstruksi 11,52 11,45 12,15 12,72 12,68 11,51 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,04 7,19 7,38 7,73 7,90 7,87 H Transportasi dan Pergudangan 7,19 6,92 7,12 7,46 7,78 7,84 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2,12 2,23 2,24 2,28 2,33 2,31 J Informasi dan Komunikasi 0,79 0,72 0,71 0,70 0,73 0,86 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1,24 1,14 1,13 1,09 1,10 1,24 L Real Estate 2,54 2,65 2,77 2,90 2,95 2,88 M,N Jasa Perusahaan 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6,35 6,45 6,62 6,87 6,89 6,84 P Jasa Pendidikan 5,01 5,04 5,17 5,27 5,42 5,69 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 2,33 2,40 2,48 2,60 2,67 3,03 R,S,T,U Jasa lainnya 2,06 2,12 2,15 2,18 2,26 2,24 PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019. PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020, BPS, diolah * Angka sementara **A n gk a sangat sementara Pertumbuhan ekonomi Katingan Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Katingan 5,81 persen di Tahun 2019, dan di Tahun 2020 menurun tajam menjadi -3,25 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi teijadi pada kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 19,74 persen, disusul kategori Kategori Jasa Keuangan dan Asuransi yang tumbuh sebesar 13,32 persen dan kategori Jasa Kesehatan Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.64 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 11,95 persen. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 31,16 persen. Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2020 (Persen) Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019* 2020** A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4,75 6,14 3,21 6,31 7,21 -2,19 B Pertambangan dan Penggalian 6,00 9,22 7,99 -4,77 -10,19 -31,16 C Industri Pengolahan 7,21 7,01 7,44 8,21 8,56 0,15 D Pengadaan Listrik dan Gas 18,91 5,86 3,40 9,38 3,95 8,88 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 8,35 7,79 4,33 4,72 3,21 10,59 F Konstruksi 9,55 4,87 9,49 8,79 5,80 -9,01 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,84 6,97 8,19 9,49 6,35 -1,03 H Transportasi dan Pergudangan 2,08 4,70 7,42 8,47 6,52 -0,41 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,34 7,12 8,59 8,75 8,71 -1,99 J Informasi dan Komunikasi 8,15 2,00 4,96 6,43 11,54 19,74 K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,97 1,21 5,10 2,83 8,14 13,32 L Real Estate 9,46 9,00 8,69 8,34 8,01 -3,05 M,N Jasa Perusahaan 8,74 3,25 4,87 5,84 7,24 -11,57 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 10,03 7,62 6,71 8,47 5,60 -2,02 P Jasa Pendidikan 6,21 6,63 7,97 7,76 8,24 5,61 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 8,98 8,70 8,29 8,87 8,12 11,95 R,S,T, U Jasa lainnya 9,82 7,56 7,49 7,57 8,70 -1,01 PDRB 6,53 6,54 6,56 6,59 5,81 -3,25 Su m ber: P D R B K a b u p a ten K a tin g a n M en u ru t L a p a n g a n U saha Tahun 2 01 5-2019, P D R B K a b u p a ten K a tin g a n M en u ru t L a p a n g a n U saha Tahun 2016-2020, BPS, diola h * a ngka sem en ta ra ** a ngka sa n g a t sem en tara Gam baran Umtim Kondisi Daerah 11.65 Gambar 2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020 PERUBAHAN yp | | j RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 CO 10 HKabupaten Katingan s?Prov. Kalimantan Tengah mNasional vo {2 in vo V0 00 00 CO 10 « w o in ON in N O in in to in . to *4 rH 00 ^ vo CJ in o in 201 5 20 16 2017 2018 2019 Sum ber: - B P S P rovin si K a lim a n ta n Tengah, 2021, diola h - B P S RI, 2021, diola h 2 # ' 3 o 8 •? O CO Data LPE Kabupaten Katingan pada selama 6 (enam) tahun terakhir umumnya paling tinggi atau kedua lebih tinggi bila dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Katingan mengalami kontraksi hingga 3,25 persen, yang berarti jauh lebih dalam dibanding provinsi maupun nasional. Kontraksi perekonomian nasional, provinsi dan Kabupaten Katingan merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020. 2.2.2. Laju Inflasi Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang teijadi karena adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply). Inflasi atau Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Kalimantan Tengah dipantau oleh BPS di 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Inflasi yang terjadi di Kabupaten Katingan, khususnya di Kota Kasongan dipengaruhi oleh harga produk konsumsi dan komoditas di Kota Palangka Raya dan Sampit. Adapun inflasi yang terjadi di Kota Palangka Raya dan Sampit dalam kurun waktu 2015- 2020 mengalami fluktuasi. Tabel 2.19 Inflasi di Kota Palangkaraya dan Kota Sampit Tahun 2015-2020 U raian T ah u n 2015 2 0 16 20 17 2 0 1 8 2019 20 20 Inflasi Kota Palangka Raya 4,20 1,91 3,11 3,68 2,70 0,85 Inflasi Kota Sampit 5,72 2,46 3,29 6,02 2,02 1,62 Inflasi Prov. Kalteng 4,47 2,11 3,18 4,25 2,45 1,03 Su m ber: B P S Prom nsi K a lim a n ta n Tengah, 2021 Gam baran Umum Kondisi Daerah 11.66 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 2.2.3. PDRB Per kapita PDRB Perkapita sering menjadi acuan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi PDRB Perkapita suatu daerah, maka semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut, walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar penduduk. Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB Per kapita. PDRB Per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam kurun waktu 2015-2019 PDRB perkapita Kabupaten Katingan, baik dengan ADHB atau ADHK mengalami peningkatan. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2015 sebesar 34,19 juta dan 24,89 juta meningkat di tahun 2019 menjadi 48,5 ju ta dan 30,1 juta. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 48,2 juta dan 28,7 juta. Jika diamati lebih jauh, pertumbuhan PDRB perkapita Katingan selalu positif setiap tahun sampai tahun
20. 2019.Peningkatan ini menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat terus bertambah setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Tabel 2.20 PDRB Per Kapita Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 No P D R B P erk ap ita 2015 2 0 16 2 0 17 2 0 1 8 2 0 19 * 2 0 2 0 ** 1 ADHB (juta Rp.) 34,19 37,63 41,17 44,9 48,5 48,2 2 ADHK (juta Rp.) 24,89 26,11 27,41 28,8 30,1 28,7 Sum ber: P D R B K a b u p a ten K a tin g a n M en u ru t L a p a n g a n U saha Ta hu n 2 0 1 6 -2 0 2 0 2.2.4. Indeks Gini Indeks gini atau Koefisien Gini merupakan salah satu indikator yang dapat melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk. Indeks Gini Kabupaten Katingan mulai tahun 2012-2017 masuk kategori ketimpangan rendah karena berada di bawah 0,4. Perkembangan Indeks Gini Katingan pada periode 2012 sampai dengan 2017 menunjukkan kecenderungan yang lebih baik bila dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Posisi indeks gini Kabupaten Katingan selalu berada di bawah provinsi dan nasional. Bahkan di Tahun 2016 angka gini ratio Katingan sebesar 0,253 adalah yang terendah se-Kalimantan Tengah. Kemudian di tahun 2017 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,266. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan masyarakat Katingan semakin merata (ketimpangan rendah) karena setiap golongan penduduknya menerima bagian pendapatan yang hampir sama. 11.67Sam baran Untum Kondisi Daerah Gambar 2.7 Indeks Gini Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2012-2017 PERUBAHAN | g B | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H i TAHUN 2018-2023 2012 2013 2014 2015 2016 2017 ■ Kab. Katingan ■ Prov. Kalteng ■ Nasional Sum ber: P D R B K abu pa ten K a tin ga n D a la m A n gk a 2013-2017, B P S K a tin ga n 201 8 2.2.5. Persentase Penduduk Miskin Indikator persentase penduduk diatas garis kemiskinan adalah indikator yang menggambarkan rasio penduduk yang hidup berkecukupan dan yang tidak menurut standar tertentu yang berlaku secara nasional. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Katingan selama periode tahun 2015- 2020 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 mencapai 10.410 jiw a dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,53%. Selama beberapa tahun (2015-2020), baik jumlah maupun persentase penduduk miskin di Katingan mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2020 menurun menjadi 8.239 jiwa. Demikian juga dengan persentase penduduk miskin menurun menjadi 4,79%. Selain jum lah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin, indikator kemiskinan lain yang penting tetap dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah daerah yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Tabel 2.21 Indikator Kemiskinan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 No. U raian T ah u n 2015 2 0 16 2 0 1 7 2 0 18 20 19 20 20 1 Jumlah Penduduk Miskin (jiwa) 10.410 10.100 9.510 8,730 8.510 8.230 2 Garis Kemiskinan (Rp) 356.695 387.848 412.113 420.418 434.609 474.056 S f Gam baran Umum Kondisi Daerah 11.68 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No. U raian T ah u n 2 0 15 2016 2 0 17 2 0 1 8 20 19 2 0 20 3 Persentase Penduduk Miskin (%) 6,53 6,23 5,78 5,22 5,02 4,79 4 Indeks Kedalaman Kemiskinan (PI) 0,97 0,85 0,92 0,54 0,94 0,51 5 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) 0,22 0,19 0,27 0,09 0,30 0,09 Sum ber: P otre t K em isk in a n Prov. K alteng, B P S Prou in si K alteng, 2018, d iola h dan K a b u p a ten K a tin g a n D a la m A ngka, 2021 Data menunjukkan indeks kedalaman kemiskinan (PI) di Kabupaten Katingan selama periode 2015 sampai 2020 mengalami fluktuasi dan pada Tahun 2020 berada pada 0,51 yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu 0,94. Peningkatan nilai indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Seperti halnya indeks kedalaman kemiskinan, selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 indeks keparahan kemiskinan juga mengalami fluktuasi. Data Tahun 2020 menunjukkan angka 0,09 yang menurun dari tahun sebelumnya yang berada di angka 0,30. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya dapat mengalami penurunan, sebab semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Katingan selama periode 2015 sampai dengan 2020 mengalami penurunan. Kecenderungan penurunan ini ju ga terjadi pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Tengah, posisi Katingan berada diatas. Namun bila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional yang berada di angka 9,78% pada tahun 2020, maka persentase penduduk miskin Katingan jauh lebih rendah (5,79%). Gambar 2.8 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020 12 2015 2016 2017 2018 2019 2020 .... ........Kab. Katingan 6 .53 6.23 5 .7 8 5 .2 2 5 .02 4 .7 9 —• — Prov. Kalteng 5 .9 4 5 .6 6 5 .3 7 5 .1 7 4 .9 8 4.82 —A — N asional 11.13 10.86 10.64 9 .8 2 9 .41 9 .7 8 Sum ber: B P S Proinn si K alteng, 2021, d iola h Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.69 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai barometer indikasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besamya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Tabel 2.22 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 Urai&n T ah u n 2015 2016 20 17 2 0 18 2019 2 0 20 IPM (%) 66,81 67,41 67,56 67,91 68,55 68,68 Provinsi 68,53 69,13 69,79 70,42 70,91 71,05 Naional 69,55 70,18 70,81 71,39 71,92 71,94 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 8,62 8,63 8,64 8,65 8,66 8,67 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,03 12,19 12,20 12,21 12,51 12,67 Angka Harapan Hidup (tahun) 65,28 65,40 65,53 66,00 66,50 66,50 Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah) 9.599 9.960 10.276 Sum ber: IP M P ro v K a lten g 2 0 1 7, B P S Prov. K alteng, 2018, diolah, dan K a tin g a n D a la m A n gk a Tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Katingan selama periode 2015-2020 masih berada dalam kategori sedang (antara 60 < IPM < 70) dan belum mampu meningkat masuk dalam kategori tinggi (70 < IPM < 80) atau sangat tinggi ( IPM > 80). Di tingkat Provinsi pada periode 2015-2016, IPM Kabupaten Katingan berada pada urutan ke 9, sedangkan pada periode 2017-2020 berada pada urutan ke 10. kondisi menggambarkan bahwa persoalan pembangunan manusia di Kabupaten Katingan masih harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Meski trend IPM Kabupaten Katingan meningkat, namun posisinya masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Pada Tahun 2020, IPM Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 71,05 dan IPM Nasional sebesar 71,94. Walau demikian, berdasarkan gambar dibawah terlihat bahwa Gam baran Umum Kondisi Daerah 11.70 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Kabupaten Katingan mengikuti trend peningkatan IPM dari Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Gambar 2.9 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 2015 2016 2017 2018 2019 —♦ —Katingan —♦ —Provinsi —©—Nasional Sum ber: IP M P ro v K a lten g 2020, B PS, d iola h 71.94 71.05 68.68 2020 2.2.7. Angka Melek Huruf (AMH) Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Pada tahun 2015 Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Katingan adalah 99,61 persen dan mengalami penurunan sampai tahun 2018 menjadi 99,29 persen. Di tahun 2019 meningkat Kembali menjadi 99,68 persen namun di tahun 2020 kembali menurun menjadi 99,20 persen. Tabel 2.23 Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2015-2020 T ah u n A n gk a M elek H u ru f 2015 99,61 2016 99,50 2017 99,49 2018 99,29 2019 99,68 2020 99,20 Su m ber: K a tin g a n D a la m A n gk a Tahun, 2021 2.2.8. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Angka lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh. Namun jum lah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang - ? > b Gam baran Unium Kondisi Daerah pernah diduduki seseorang. Secara umum Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Katingan selalu meningkat selama periode tahun 2015-2020. Angka Harapan Lama Sekolah di Tahun 2015 sebesar 12,03 tahun dan selalu meningkat sampai tahun 2020 menjadi 12,67 tahun. Sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah di tahun 2015 8,62 tahun meningkat terus menjadi 8,67 tahun di tahun 2020. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Katingan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 3 SMP. Berikut data harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tahun 2015-2020. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN f l f f TAHUN 2018-2023 ^5*5* Tab el 2.24 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian T ah u n 2015 2 0 16 2 0 1 7 20 18 2019 2 0 2 0 HLS (tahun) 12,03 12,19 12,20 12,21 12,51 12,67 RLS (tahun) 8,62 8,63 8,64 8,65 8,66 8,67 Sum ber: IP M P rov K a lten g 2017, B P S Prov. K alteng, 2018, d iola h 2.2.9. Angka Usia Harapan Hidup Angka Usia Harapan Hidup mengindikasikan peluang bayi yang baru lahir akan mencapai usia harapan hidup hingga tahun tertentu. Tingkat kesehatan disuatu negara salah satunya dapat dilihat dari besam ya usia harapan hidup penduduknya. Angka Harapan Hidup Kabupaten Katingan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 semakin lama semakin meningkat, pada tahun 2015 Angka Usia Harapan Hidup mencapai 65,28 terus meningkat sampai tahun 2020 yaitu 66,50. Angka ini berarti bahwa setiap bayi yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup, mencapai usia 66-67 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Katingan ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, antara lain semakin baik teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan disertai semakin baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.25 Angka Harapan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian T A H U N 2015 2 0 16 20 17 2 0 18 20 19 20 20 Angka Harapan Hidup 65,28 65,40 65,53 66,00 66,50 66,50 Sum ber: IP M P rov K a lten g 2017, B P S Prov. K alteng, 2018, d iola h dan K a tin g a n D a la m A n gk a ,2021 2.2.10. Persentase Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jum lah balita. Keadaan status gizi dilihat berdasarkan indeks berat badan menurut umur. Pada Tahun 2015 prevalensi balita gizi buruk Gam baran Umum Kondisi Daerah 11.72 mencapai angka 1,81, mengalami peningkatan di tahun 2016 menjadi 3,15 dan mengalami penurunan sampai tahun 2020 pada angka 0,14. Keseluruhan temuan Balita dalam kondisi gizi buruk telah ditangani dan mendapat perawatan sedini mungkin di Puskesmas maupun RSUD Mas Amsyar Kasongan. Adapun perkembangan Prevalensi Gizi Buruk di Kabupaten Katingan disajikan dalam tabel berikut: PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN I|I| TAHUN 2018-2023 l abel 2.26 Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian T A H U N 2015 2016 20 17 2 0 1 8 20 19 2 0 20 Prevalensi Balita Gizi Buruk (%) 1,81 3,15 2,54 3,45 2,00 0,14 Sum ber: D in a s K eseh a ta n K a b u p a ten K atingan, 2021 2.2.11. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Secara penghitungan, IPG merupakan rasio dari IPM laki-laki terhadap IPM perempuan. Dengan menggunakan angka IPG, dapat diketahui perbedaan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG. Tabel 2.27 Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raia n 2015 20 16 2 0 1 7 20 18 20 19 2 0 2 0 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 60,79 n.a 85,51 85,70 85,57 85,56 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 84,78 n.a 66,87 73,32 66,57 66,41 Sum ber: Pem b a n gu n a n M a n u sia B erb a sis G en d er 2016, K em en teria n Pem berd a ya a n P erem p u a n dan Perlin d u n ga n A n ak, 2017, K a b u p a ten K a tin g a n D a la m A ngka, 2021 Berdasarkan data sepanjang Tahun 2015 sampai dengan 2020, diketahui bahwa IPG di Kabupaten Katingan mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesenjangan gender semakin lama semakin kecil. Pada tahun 2015 angka IPG sebesar 60,79 meningkat sampai tahun 2018 menjadi 85,70 dan kembali menurun sampai tahun 2020 menjadi 85,56. Sementara IDG pada periode yang sama menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan menurun, dimana pada Gam baran Umum Kondisi Daerah 11.73 Tahun 2015 sebesar 84,78 menurun di tahun 2017 menjadi 66,87, namun di tahun 2018 kembali meningkat menjadi 73,32 dan Kembali menurun di tahun 2020 menjadi 66,41. Penurunan ini mengindikasikan adanya kecenderungan menurunnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. 2.2.12. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menunjukkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Rasio ini menggambarkan partisipasi angkatan kerja pada tiap kelompok umur dan jenis kelamin. TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf ”U” terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu ju ga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa pum abakti (pensiun). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini: PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN l i p TAHUN 2018-2023 Tabel 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 20 16 * 20 17 20 18 2019 2 0 20 Tingkat Partisipasi Angkatan Keija (persen) 72,20 n/a 65,97 69,49 70,79 64,55 Sum ber: K a bu pa ten K a tin g a n D a la m A n gk a Ta hu n 2 0 1 8 da n 2021, B P S K atingan, 201 8 * data ta h u n 2 0 1 6 tid a k tersed ia sa m p a i level k a bupa ten karena sa m pel tidak m encuku pi Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sebesar 72,20 persen, menurun di tahun 2017 menjadi 65,97 persen, dan meningkat Kembali sampai tahun 2019 menjadi 70,79 persen. Namun di tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 64,55 persen. 2.2.13. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka adalah angka yang menunjukkan persentase rasio jum lah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jum lah penduduk angkatan keija (15-64) tahun. Penganggur terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekeijaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekeija. Dilihat dari tahun 2020 penduduk Kabupaten Katingan yang tercatat sebagai pengangguran terbuka beijum lah 4.677 orang atau 5,69 persen dari jum lah angkatan kerja yang ada di wilayah Kabupaten Katingan. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 4.693 orang atau 5,45% dari total jum lah penduduk usia kerja di Kabupaten Gam baran Umuin Kondisi Daerah 11.74 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Katingan. Selengkapnya angka pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupten Katingan sebagai berikut: Tabel 2.29 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 No. J e n is K egiatan 2015 2016 20 17 2018 2019 20 20 A. A n gk a tan K erja 81.174 n/a 77.142 82.596 86.166 82.135 1 Bekerja 76.325 n/a 74.200 78.644 81.473 77.458 2 Pengangguran Terbuka 4.849 n/a 2.942 3.952 4.693 4.677 B. B u k an A n gk a tan K erja 31.250 n/a 39.801 36.257 35.561 45.102 1 Sekolah 8.988 n/a 10.660 8.617 7.678 9.854 2 Mengurus rumah tangga 19.839 n/a 25.156 24.825 24.867 27.806 3 Lainnya 2.423 n/a 3.985 2.815 3.016 7.442 J u m lah 112.424 n/a 116.943 118.853 121.727 127.237 T in gk at P en gan ggu ran T erb u k a (TPT) 5,97 n/a 3,81 4,78 5,45 5,69 Sum ber: K a b u p a ten K a tin ga n D a la m A n gk a Ta hu n 2021 * data ta hu n 2 0 1 6 tidak tersedia sa m p a i level ka bupa ten karena sa m pel tidak m en cu ku pi Perkembangan indikator tingkat pengangguran terbuka Katingan pada tahun 2015 menunjukkan posisi masih di atas, apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan mengalami penurunan yang menggembirakan hingga menjadi 3,81 persen dan berada dibawah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Pada tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional masing-masing sebesar 4,23 persen dan 5,5 persen. Gambar 2.10 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2015-2020 ■ Kab. Katingan a Prov. Kalteng Nasional Sum ber: B P S R I dan B P S K a b u p a ten K atingan, 2021, diola h 5.69 2020 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.75 2.2.14. Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I Keberhasilan program KB tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga atau organisasi masyarakat lainnya yang secara bersama-sama menyukseskan program dimaksud, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan tahapan atau tingkatan kesejahteraan keluarga, maka setiap keluarga dapat dikelompokan kepada 5 (lima) tahapan keluarga, yaitu : Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I, Keluarga Sejahtera II, Keluarga Sejahtera III, dan Keluarga Sejahtera III Plus. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa jumlah Keluarga Prasejahtera, I, II, III dan III Plus tahun 2012 sebanyak 40.190 keluarga dan pada tahun 2016 menurun menjadi 33.554 keluarga. Pada data terlihat perubahan drastis teijadi pada kelompok Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang terns meningkat hingga tahun 2016. Hal ini mengindikasikan semakin banyaknya Keluarga Prasejahtera telah beralih menjadi Keluarga Sejahtera I. Namun yang perlu diwaspadai adalah kondisi bertambahnya jumlah Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I ini tidak baik bila berlangsung cukup lama. Perlu diupayakan berbagai cara untuk menggeser ke arah kategori Keluarga Sejahtera II bahkan hingga ke kategori Keluarga Sejahtera III Plus. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN I j l f TAHUN 2018-2023 Tabel 2.30 Keluarga Prasejahtera I, II, III dan III Plus di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2 0 16 2 0 1 7 2 0 1 8 20 19 20 20 Keluarga Prasejahtera 2.108 2.108 2.184 1.284 1.284 1.499 Keluarga Sejahtera I 14.261 14.261 14.261 16.373 16.373 16.301 Keluarga Sejahtera II 17.185 17.185 17.185 18.521 18.521 18.251 Keluarga Sejahtera III - - - - - - Keluarga Sejahtera III Plus - - - - - - J u m la h K elu arga 33 .5 54 33 .5 54 33 .6 30 3 6 .1 7 8 36 .1 78 36.051 K elu arga P rasejah tera dan K elu arga S ejah tera I 49 49 16.445 17.657 17.657 17.800 Su m ber: D P 3 A P 2 K B K ab.K atingan, 2021 2.2.15. Indeks Kepuasan Masyarakat Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk mengetahui kineija pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 ten tang Program Pembangunan Nasional Propenas), perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan, melalui penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.76 pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Selama ini Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Keputusan ini belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi telah melaksanakan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang merupakan peraturan pengganti dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Dalam peraturan ini, terdapat 9 unsur IKM yang dijadikan pengukur tingkat kepuasan masyarakat, yakni (1) persyaratan; (2) prosedur; (3) waktu pelayanan; (4) biaya/taruf; (5) produk spesifikasi jenis pelayanan; (6) kompetensi pelaksana; (7) perilaku pelaksana; (8) maklumat pelaksana; dan

(9)penanganan pengaduan, saran dan masukan. Selama ini pelaksanaan survey IKM di Kabupaten Katingan hanya pada dua instansi saja, yaitu RSUD Mas Amsyar Kasongan dan Dinas Dukcapil sedang di perangkat daerah lain yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat belum terlaksana seperti pada Dinas Penanaman Modal PTSP, Puskemas dan Kecamatan/Keluarahan. Salah satu kendalanya adalah jum lah responden yang disyaratkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 sebanyak minimal 150 orang dari jum lah populasi penerima layanan tidak terpenuhi. PERUBAHAN g g ln j RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H f TAHUN 2018-2023 > 55? Tabel 2.31 Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat pada Unit Pelayanan di Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan Tahun 2020 T a h u n 2 0 19 T a h u n 20 20 U raian S atu an T a rg e t N ilai IK M T a rg e t N ilai IK M Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik Poin 76,88 79,78 78,09 80,82 Sum ber: La k ip da n L k ip K a b u p a ten K atingan, d iola h Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Indikator kineija Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik merupakan gabungan penilaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) terhadap pelayanan yang telah dikumpulkan secara mandiri oleh beberapa perangkat daerah seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, RSUD Mas Amsyar Kasongan. Jika dibandingkan dengan target di tahun 2019 dan tahun 2020 maka lebih tinggi 2,90 poin dan 2,73 poin dari target yang ditetapkan. Terpenuhinya Gam baran Umum Kondisi Daerah 11.77 target Indikator ini karena di beberapa Perangkat Daerah antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kesehatan, RSUD Mas Amsyar Kasongan telah melakukan terobosan serta inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Proses pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga dapat membuat penilaian kepuasan masyarakat meningkat. Inovasi layanan pada tahun-tahun selanjutnya akan terus ditingkatkan sehingga target SPM dan target Indikator Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik akan tercapai bahkan dapat melampaui dari target. 2.2.16. Persentase PAD terhadap Pendapatan Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berikut perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dan kontribusi PAD periode tahun 2015-2020. PERUBAHAN ^ K | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN f t f j l TAHUN 2018-2023 Gambar2.11 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 6,000 5.000 4.000 3.000 2.000 1,000 0 2015 2016 2017 2 0 l8 2019 2020 1,600,000 1.400.000 1.200.000 1,000,000 800,000 600,000 400.000 200.000 0 Pendapatan Daerah 1,066,0821,124,9111,162,607 1,285,6151,128,117 ■■■■PAD 40,800 46,281 52,990 66,034 60,573 % Thd Pendapatan Daerah 3,827 4,114 4,558 0 5,136 5,369 PAD Pendapatan Daerah% Thd Pendapatan Daerah Sum ber: B P K A D da n L K IP d a n L a k ip K a b u p a ten K atingan, 2015-2020, diolah Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan masih sangat kecil. Presentase PAD tertinggi ada di tahun anggaran 2020 yang mencapai 5,369%, walaupun di tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan. 2.2.17. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Pola Pangan Harapan atau Desirable Dietary Pattern adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. Kesimbangan jumlah antar kelompok pangan merupakan syarat terwujudnya keseimbangan gizi, dengan Gam baran Umum Kondisi Daerah 11.78 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 demikian PPH dapat digunakan sebagai ukuran keseimbangan dan keanekaragaman pangan. Dengan terpenuhi kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai PPH secara implisit kebutuhan zat gizi ju ga terpenuhi. Oleh karena itu, skor pola konsumsi pangan mencerminkan mutu gizi konsumsi pangan dan tingkat keragaman konsumsi pangan dan seimbang. Adapun yang dimaksud dengan nilai capaian peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH), adalah komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, dimana dengan semakin tingginya skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang. Gambar 2.12 Capaian Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 2015 2016 2017 2018 2019 Target 79.000 80.000 81.000 83.000 85.500 Realisasi 80.100 80.500 88.500 84.400 81.860 Target .1Realisasi Sum ber: D in a s Pertanian, P a n g a n da n P erik a n a n K a b u p a ten K atinga n, 201 8 d iola h d a n B P S K a b u p a ten K atinga n, d iola h 2.2.18. OpiniBPK Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Katingan pada kurun waktu 2015-2020 dapat dilihat di tabel berikut ini. Tabel 2.32 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 IN D IK A T O R 2015 20 16 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 19 2 0 2 0 Opini BPK WTP WTP WDP WDP WTP WTP Sum ber: B P K A D K a bu pa ten K atinga n, 2018, B P S K a b u p a ten K a tin g a n Ta hu n 2 0 2 0 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Katingan pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan prestasi yang baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan tetapi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP). tahun 2019 dan tahun 2020 meningkat Kembali menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Gam baran Uni uni Kondisi Daerah 11.79 2.2.19. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Sub sektor perikanan merupakan salah satu komponen dari sektor pertanian dalam arti luas yang memberikan yang mempunyai potensi sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Potensi perikanan tangkap sungai, darat dan laut di miiki oleh Kabupaten Katingan yang memberikan banyak peluang usaha bagi masyarakat di hampir semua wilayah di Kabupaten Katingan. Selain itu, disektor perikanan ada pula potensi besar yang sudah berkembang yaitu budidaya perikanan tambak pada perairan umum dan laut. Besam ya potensi pengembangan sektor perikanan secara umum pada enam tahun terakhir ini justru mengalami penurunan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dari 5,27% di tahun 2015 menjadi 5,02% di tahun 2020. Namun demikian, ada peningkatan nilai PDRB sektor perikanan sepanjang enam tahun terakhir, yakni dari Rp.288.773 juta menjadi Rp.417.381 ju ta di tahun 2020. Berikut grafis peran sub sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan tahun 2015- 2 0 2 0 : PERUBAHAN p p || RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H f | TAHUN 2018-2023 Gambar2.13 Peranan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 450,000.00 415,410.80417,381.00 5.40 JPDRB Perikanan (Rp.) 288,773.40323,895.10333,602.10368,131.30415,410.80417,381.00 ■Kontribusi Sektor Perikanan (%) 5.27 5.29 4.90 4.89 5.04 5.02 Su m ber: B P S Kab. Katingan, d iola h 2.2.20. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB adalah sektor yang paling besar kontribusinya terhadap struktur ekonomi di Kabupaten Katingan. Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kelima sub sektor ini membuka lapangan pekeijaan yang banyak menyerap tenaga kerja di Kabupaten Katingan. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan terjadi kecenderungan penurunan Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB. Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2015 sebesar 27,91 persen, namun sejak tahun 2016 mengalami pelambatan dan terus menurun sampai 25,82 persen pada tahun

2019.Di tahun 2020 meningkat menjadi 26,87 persen, namun walaupun kontribusi lapangan usaha ini cenderung menurun, hingga tahun 2020, Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.80 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih tetap menjadi kontributor terbesar dalam PDRB Katingan. Kontribusinya terhadap PDRB Katingan tahun 2020 atas dasar harga berlaku mencapai 2,2 triliun rupiah atau sebesar 26,87 persen. Tabel 2.33 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 IN D IK A T O R 2015 20 16 20 17 2 0 18 2019 2 0 20 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%) 28,57 27,91 26,56 25,88 25,82 26,87 Laju Pertumbuhan (%) 4,75 6,14 3,21 6,31 7,21 -2,19 Su m ber: - P D R B K a b u p a ten K a tin g a n M en u ru t L a p a n g a n U saha 2 0 1 3 -2 0 1 7 - P D R B K a b u p a ten K a tin g a n M en u ru t L a p a n g a n U saha 2 0 1 6 -2 0 2 0 Pertumbuhan ekonomi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sangat berfluktuasi selama 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2020, kategori ini mengalami pertumbuhan negatif 2,19 persen. Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang pertumbuhan -0,61 persen, dari pertumbuhan PDRB di Kabupaten Katingan sebesar -3,25 persen. 2.2.21. Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan Sektor pertanian dalam struktur PDRB menurut lapangan usaha terdiri atas 5 (lima) subsektor, yakni tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian. Hingga kini, sebagian besar masyarakat Katingan masih berusaha di sektor pertanian dalam arti luas, selebihnya terdistribusi pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan. Selain didukung oleh ketersedian lahan yang luas, potensi pada sektor pertanian di Kabupaten Katingan masih memiliki peluang besar untuk lebih dikembangkan guna menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Peningkatan pengelolaan potensi di sektor pertanian tentunya sangat penting untuk diupayakan guna memperoleh manfaat yang sebesar-besamya bagi kesejahteraan masy arakatny a . Berdasarkan data pada tabel di bawah, diperoleh informasi bahwa produktivitas tanaman pangan pangan utama berupa padi di Kabupaten Katingan dalam beberapa tahun terakhir (2015-2020) rata-rata menghasilkan produksi 3,2 ton per hektamya. Khusus untuk produktivitas pada tahun 2016 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelum dari 3,34 ton menjadi 3,06 ton, dimana angka ini jauh dari target daerah sebesar 3,35 ton per hektamya. Menurunnya produksi di sektor pertanian ini, hendaknya menjadi perhatian bagi berbagai pihak mengingat potensi untuk meningkatkan produktivitas tanaman pangan berupa ketersediaan lahan dan tenaga kerja sangatlah besar. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pengayaan bibit unggul dan penggunaan tehnologi pertanian baik untuk pengolahan lahan maupun pemupukan. Gambaran Umum Kondisi Daerah ii.8i r PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.34 Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 T a h u n P ro d u k si U rs ia n / J e m s K o s io d iti 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 01 9 2 02 0 A. P ro d u k si S e k to r P e rtan ia n
1.P ro d u k s i T a n a m a n P a n g a n

a.Padi (ton) 68.875 65.634 64.216 43.814 44.597 48.573 1) Padi Sawah (Ton) 53.231 47.880 52.011 39.246 38.845 42.915 2) Padi Ladang (Ton) 15.644 16.476 12.205 4.568 7.752 5.658
b.Jagung (ton) 72 119 133 362 93 82
c.Kedelai (ton) 6 2 2 9 4 -
d.KacangTanah (Ton) 17 12 2 15 21 21
e.Kacang Hijau (Ton) 3 2 1 1 - 4
f.Ubi kayu (ton) 2.053 1.844 1.774 2.649 2.653 2.518
g.Ubi jalar (ton) 437 292 143 286 196 191
1. 2.P ro d u k s i T a n a m a n H o ltik u ttu ra
a.Bawang merah (kw) - 6 14 90 - 6
b.Cabe Besar (kw) 43 55 77 50,00 5,50 -
c.Cabe Rawit (kw) 418 671 914 500,00 78,50 1.079
d.Durian(kw) 3.342 2.688 1.088 9.936 18.437 5.303
e.Mangga (kw) 1.085 797 506 605 1.958 651
f.Pisang (ton) 11.837 9.053 10.514 772,00 5.514 10.310
g.Sayur-sayuran (kw) 335 340 5.331,0 5.528 4.375 6.261
h.Buah-buah lainnya (kw) 2.683 2.763 21.396 43.991 37.087 31.514 L u a s a re a l ta n a m a n p a d i/ b a h a n p a n g a n u ta m a io k a l la in n y a (ha) 2 0 .8 0 2 2 0 .8 6 5 ,5 0 2 0.55 1 1 2.494,0 1 6.318,0 17,742 P ro d u k tiv ita s ta n a m a n padi (to n / h a ) 3,3 4 2 0 ,9 8 6 3 1 ,3 0 3 5 ,0 7 3 1 ,8 7 3 1,85 B. P ro d u k si S e k to r P erk eb u n a n
1. 1.Sawit (ton) 1.702 11.307,75 11.307,8 11.646,98 15.646,98 15.742,87 2.Karet (ton) 5.632 2.299,05 2.647,3 2.687,37 2.677,37 2.776,90 3.Kelapa (ton) 1.712 166,32 166,3 166,64 166,64 167,32 4.Kopi (ton) 9,72 0,30 0,30 0,31 0,31 0,31 L u a s A re a l T a n a m a n P e rk e b u n a n (ha)
2. 1.Sawit (ha) 3.359,00 16.380,50 16.903,00 16,861,13 16,861,13 16,893,16 2.Karet (ha) 18.385,70 19.193,11 19.193,10 19.279,27 19.229,27 19.285,00 3.Kelapa (ha) 3.557,05 491,12 491,12 488.43 488,43 457,88 4.Kopi (ha) 33 16 15,94 40,91 60,91 57 P ro d u k tiv ita s sa w it (to n / h a) 5 ,0 7 6 ,9 0 6,69 6,91 9 ,2 8 9 ,3 2 P ro d u k tiv ita s k are t (to n / h a) 6 ,7 2 2 ,5 0 1,38 1,39 1,39 1,44 S u m ber: D in a s P ertanian, P a n g a n d a n P erik a n a n Kab. K atinga n, 2021 Untuk sektor perkebunan kondisinya juga tidak berbeda jauh. Produktivitas komoditas sawit terus mengalami peningkatan dari 5,07 ton /ha (tahun 2015) menjadi 9,32 ton/ha (tahun 2020). Sedangkan produktivitas karet mengalami penurunan dari 6,72 ton/ha (tahun 2015) menjadi 1,38 ton/ha (tahun 2017), dan mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 1,44 ton/ha (tahun 2020). Gam baran Umum Kondisi Daerah 11.82 2.2.22. Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB Sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian merupakan bagian dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Kategori lapangan usaha ini menjadi salah satu tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Namun dalam 6 (enam) tahun terakhir, sub sektor ini pertumbuhannya mengalami perlambatan seiring dengan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Meski sumbangan bagi PDRB Kabupaten katingan mengalami peningkatan pertahunnya, namun sumbangannya terhadap pertumbuhan daerah justru mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 17,82%, selanjutnya terns menurun sampai pada tahun 2018 menjadi 16,90% dan meningkat kembali sampai tahun 2020 menjadi 18,53%. Gambar 2.14 Peranan Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H I TAHUN 2018-2023 1,800,000 19.00 fciiaPD RB Perikanan (Rp.) juta 1,016,9841,091,8051,184,1831,271,9291,404,6011,539,328 ''' Pertanian, Sub Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 18.55 17.82 17.40 16.90 17.05 18.53 (%) Su m ber: B P S K ab. Katingan, d io la h Adapun PDRB dari sub sektor tanaman pertanian perkebunan di tahun 2020 sebesar Rp. 1.539.328,2 ju ta mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar Rp. 1.016.984,2 ju ta Berikut gratis perkembangan kontribusi sub sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan tahun 2015-2020. 2.2.23. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Potensi pada Sub sektor kehutanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sekaligus memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2020, penerimaan daerah dari sektor kehutanan terdiri dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Dana Hibah,dan IIUPH sebesar Rp.275.695,90 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp. 260.302 juta. Berikut gambaran kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Katingan tahun 2015-2020: Hi Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.83 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Gambar 2.15 Peranan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 320.000. 0 310.000. 0 300.000. 0 290.000. 0 280.000. 0 270.000. 0 260;302.0 260.000. 0 250.000. 0 240.000. 0 230.000.0 J ® . 2015 2016 307,669.2Q506,525.20 2017 2018 2019 2020 PDRB Perikanan (Rp.) juta 260,302.0 294,534.7 289,977.8307,669.20306,525.2(275,695.90 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 Kontribusi Sub Sektor Kehutanan (%) 4.75 4.81 4.26 4.09 3.72 3.32 Sum ber: B P S Kab. K atingan, diola h Berdasarkan gambar di atas, dapat disimpulkan PDRB sektor kehutanan mengalami peningkatan dari Rp.260.302 di tahun 2015 menjadi Rp.275.695 di tahun 2020. Tetapi secara umum besarnya kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dalam lima tahun terakhir ini justru mengalami perlambatan dari angka 4,75% di tahun 2015 menjadi 3,32% ditahun 2020. Artinya peran sub sektor kehutanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diprediksi juga semakin menurun berbanding lurus dengan hilangnya kewenangan daerah dalam mengelola perijinan dan pemanfaatan hasil hutan di wilayah Kabupaten Katingan karena sejak tahun 2017 diambil alih oleh pemerintah provinsi. 2.2.24. Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Terkait dengan adanya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan kabupaten dalam bidang pertambangan semakin berkurang dan hanya sebatas pengelolaan panas bumi, selebihnya di serahkan ke pemerintah pusat dan provinsi. Demikian pula dengan kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Katingan, juga semakin berkurang dari 8,51% di tahun 2015 menjadi sebesar 5,32% di tahun 2020. Potensi pertambangan di Kabupaten Katingan yang paling besar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ada di sub sektor pertambangan bijih logam dengan rata sumbangannya sebesar 4,57 - 7,79% dalam periode 2015-2020. Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.84 Gambar 2.16 Peranan Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 20 PERUBAHAN |p g |j RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H i TAHUN 2018-2023 -40 mmt Kontribusi «-^ ~ L a ju Pertumbuhan Sum ber: P D R B K a b u p a ten K a tin g a n M en u ru t L a p a n g a n Usaha 2 0 1 6 -2 0 2 0 dan B P S Kab. K a tinga n 2.2.25. Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Peningkatan pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan berbanding lurus dengan kenaikan sumbangan sektor perdagangan dalam periode lima tahun terakhir ini. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan Kabupaten Katingan menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat dan lapangan usaha yang dihasilkan oleh sektor ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dengan munculnya banyak pusat-pusat perdagangan besar maupun eceran di beberapa kecamatan sebagai dampak dari semakin membaiknya iklim investasi di Kabupaten Katingan. Selain itu, semakin membaiknya infrastruktur jalan yang sudah dibangun oleh Pemkab Katingan sehingga mampu membuka jalur perhubungan antar kecamatan di Kabupaten Katingan menjadi salah satu faktor meningkatkan peran sektor perdagangan besar dan eceran, resparasi mobil dan sepeda motor bagi pertumbuhan ekonomi daerah dalam lima tahun terakhir ini. Peningkatan ini terlihat dari nilai kontribusi maupun laju pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Berikut gratis pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan kontribusinya terhadap lapangan usaha di Kabupaten Katingan. Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.85 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Gambar 2.17 Peranan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-202Q 12 10 8 8.19 *^ 6 .8 4 6 My/^6.97 7.04 7.19 7.38 o I 2015 2016 2017 -2 Kontribusi Laju Pertumbuhan Sum ber: P D R B K a bu pa ten K a tin g a n M en u ru t L a p a n g a n U saha 2 01 6-2 02 0 , B P S Kab. K a tinga n 2.2.26. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam lima tahun terakhir ini ju ga mengalami peningkatan dan memberikan sumbangan yang besar bagi pertumbuhan PDRB Kabupaten Katingan. Kontribusi PDRB sektor industri tahun 2015 adalah 14,65 %, mengalami peningkatan menjadi 15,05 % di tahun 2016 dan mengalami penurunan sampai tahun 2018 menjadi 14,7 %. Namun mengalami peningkatan kembali sampai tahun 2020 menjadi 15,43 %. Jenis industri yang meningkat di Kabupaten Katingan salah satunya adalah industri pengolahan kelapa sawit atau CPO. Peningkatan peran industri pengolahan sawit ini menunjukkan bahwa lapangan usaha yang muncul dari dampak semakin perkembangan usaha perkebunan kepala sawit di Kabupaten Katingan mampu memberikan manfaat yang besar bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut gambaran perkembangan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan periode 2015-2020: Gambar 2.18 Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 20 15 10 5 0 14.65 15.05 15.04 14.7 14.75 15.43 8.21 .w 8.56 7*21 ■’v*nj/rm7.01 7.44 ***** S . 0.15 2015 2016 2017 2018 2019 2020 — r' Kontribusi Laju Pertumbuhan Sumber: PDRB Kabupaten Katingan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020, BPS Kab. K atinga n Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.86 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 2.2.27. Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB Peranan sektor pariwisata berpotensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, pajak dan retribusi daerah, serta menciptakan lapangan kerja apabila dikelola dengan baik. Di Kabupaten Katingan, potensi dari sektor pariwisata belum dikelola secara baik dan optimal, sehingga kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah masih kecil. BPS Kabupaten Katingan hingga tahun 2017 belum pem ah merilis data penerimaan PDRB dari sektor ini. Namun kedepannya, melihat peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun lokal, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap sektor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ukuran berkembangnya sektor pariwisata di suatu daerah dilihat melalui peningkatan jum lah pengunjung, pajak maupun retribusi daerah, maupun pengunaan jasa transportasi. Pendekatan dalam menentukan kontribusi pariwisata terhadap PDRB, untuk sementara digantikan/dilihat melalui jum lah realisasi PAD dari kunjungan wisatawan nusantara ke Kabupaten Katingan yang tercatat hanya pada obyek tertentu, seperti obyek wisata Bukit Batu-Kasongan yang dihitung dari jum lah tiket masuk yang teijual. Untuk wisawatan mancanegara sampai saat ini belum ada data terkait jum lah pengeluaran wisatawan, lama tinggal, dan sumbangan bagi PAD. Tabel 2.35 Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD dan Jumlah Kunjungan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 No U raian T ah u n 2015 20 16 2 0 1 7 2 0 18 2019 20 20 1 Jumlah devisa sektor pariwisata (ribuan Rp.) 94.817 80.055 89.148 141.417 127.798 43.380 2 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (orang) 34.788 32.906 40.633 32.405 36.310 11.821 3 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (orang) 42 58 113 211 26 5 Sumber: Disbudparpora, 2021 dan B PS Kabupaten Katingan 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM Bagian aspek pelayanan umum berikut ini menjelaskan perkembangan kineija yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Katingan, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan maupun fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. 2.3.1. Layanan Urusan Wajib Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar. Gambaran Umum Kondisl Daerah 11.87 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 2.3.1.1. Pendidikan
a.Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jum lah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jum lah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi kasar merupakan perbandingan jum lah siswa pada tingkat pendidikan SD/ SMP/ SMA dibagi dengan jum lah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jum lah siswa. Angka partispasi kasar merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing- masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah. Tabel 2.36 Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2 0 16 2 0 17 2 0 18 20 19 2 0 20 APK SD/MI 118,75 109,59 108,01 118,86 115,44 114,1 APK SMP/MTS 98,13 98,17 98,65 89,58 77,73 78,27 APK SMA/MA/SMK 71,48 73,91 85,43 79,22 111,76 109,2 ___ c___ Sumber: diakses dari http://apkavm.data.kemdikbud.go.id. 2018, Kabupaten Katingan Dalam Angka, 2021 Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa di Kabupaten Katingan angka partisipasi kasar yang paling tinggi yaitu pada usia SD/MI, yaitu 7-12 tahun dengan APK di atas 115,44 persen pada tahun 2019 dan diikuti APK SMA/MA/SMK di atas 111,76 persen.
b.Angka Partisipasi Murni (APM) Angka partisipasi murni fungsinya hampir sama dengan APK, hanya saja APM merupakan indikator yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Katingan untuk jenjang pendidikan dasar maupun menengah cenderung mengalami fluktuasi. Pada tahun-tahun tertentu teijadi peningkatan dan penurunan. Tabel 2.37 Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2015 2017 2018 2010 2020 APM SD/MI 92,66 94,2 93,24 100 99,87 99,85 APM SMP/MTS 72,89 69,89 71,18 76,28 76,05 75,98 APM SMA/MA/SMK 54,84 52,84 55,95 64,62 67,03 67,62 Sumber: diakses dari http://apkapm.data.kemdikbud.ao.id. 2018, Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2021 G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.88 I PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Berdasarkan data sebagaimana disajikan pada tabel diatas, diketahui bahwa APM SD/MI pada periode 2015 sampai dengan 2019 pada umumnya mengalami berkisar pada angka 92-100 persen. Selanjutnya untuk APM SMP/MTs pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 juga mengalami fluktuasi, dimana APM SMP/MTS masih dibawah angka 76 persen. Begitu pula perkembangan APM SMA dan sederajat yang masih menunjukkan angka masih dibawah 67 persen.
c.Angka Partisipasi Sekolah Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi sekolah memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Katingan Tahun 2015- 2019 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.38 Angka Partisipasi Sekolah Tahun 2015-2020 N 0 Uraian (%) TA H U N 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Sekolah Dasar (SD/MI) 100 100 100 100 99,8 8 99,8 5 2 Sekolah M e n e n ga h Pertama (SM P/M Ts) 93,9 2 96,3 8 97,6 4 97,6 4 95,6 7 96,7 6 3 Sekolah M e n e n ga h Atas (S M A / S M K /M A ) 72,3 6 72,8 9 74,0 4 74,0 4 69,9 1 69,6 3 4 Perguruan Tinggi 14,6 0 16,0 4 13,0 1 13,0 1 22,1 9 23,6 5 Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2015-2021 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat peijenjang usia sekolah yaitu usia SD, usia SLTP, usia SLTA, dan usia Perguruan Tinggi. Di Kabupaten Katingan RKPD Kabupten Katingan Tahun 2021 Gambaran Umum Kondisi Daerah II- 35 pada tahun 2019 angka partisipasi sekolah yang paling tinggi yaitu pada usia SD 7-12 tahun, dengan APS diatas 99,88%, artinya hampir semua penduduk usia sekolah SD atau yang berusia 7-12 tahun sedang mengenyam pendidikan di SD. Sedangkan angka partisipasi sekolah yang paling rendah di Kabupaten Katingan yaitu usia 19-24 tahun atau perguruan tinggi yaitu sebesar 22,19%. Hal ini mengindikasikan bahwa tahun 2019 jum lah penduduk yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Katingan secara persentase mengalami kenaikan.
d.Angka Kelulusan Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.89 sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Angka kelulusan yang ada di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.39 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA PERUBAHAN rg2gh RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN l l j l TAHUN 2018-2023 di Kabupaten Katin;gan Tahun 2015-2019 N O Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 A n g ka Kelulusan (AL) SD /M I 100 104,75 104,75 100,00 100 2 A ngka Kelulusan (AL) SM P /M T s 99,6 120,51 120,51 102,50 98,52 3 A ngka Kelulusan (AL) S M A / S M K / M A 99,53 103,5 103,50 - - Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2014 - 2017,diolah dan BPS Kabupaten Katingan Berdasarkan tabel diatas Angka Kelulusan di Kabupaten Katingan dapat dilihat petjenjang usia sekolah yaitu usia SD/MI, usia SMP/MTs, dan usia SMA/MA/SMK. Di Kabupaten Katingan angka kelulusan pada setiap penjenjangan usia sekolah selalu dengan rasio mendekati maupun diatas 100 persen.
e.Angka Melanjutkan (AM) Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs adalah jum lah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs dibagi dengan jum lah luluan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya dikalikan 100, sedangkan Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA adalah jum lah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA dibagi dengan jum lah luluan pada jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya dikalikan 100. Angka Melanjutkan di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.40 Angka Melanjutkan (AM) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 N O Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 A ngka melanjutkan (AM ) dari SD /M I ke S M P /M T s 79,59 101,51 87 - 85,05 2 A ngka melanjutkan (A M ) dari S M P / M T S ke S M A / S M K / M A 98,96 86,12 - - - Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2014-2019, diolah dan BPS Kabupaten Katingan Berdasarkan tabel diatas, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 79,59 persen, meningkat di tahun 2016 menjadi 101,51 persen dan Kembali menurun samapi tahun 2010 menjadi 85,05 persen. Sedangkan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA pada tahun 2015 sebesar 98,96 persen, dan di tahun 2016 menurun menjadi 86,12 persen. 11.90 jv y u G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023
f.Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar, selain untuk mengukur jum lah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Angka Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.41 Rasio Murid Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 NO Tahun Ajaran Jenjang Pendidikan SD SMP SMA SMK 1 2015/2016 14 : 1 1 1 : 1 11 : 1 11 : 1 2 2016/2017 12 : 1 10 : 1 11 : 1 - 3 2017/2018 14 : 1 12 : 1 12 : 1 4 2018/2019 15 : 1 12 : 1 12 : 1 5 2019/2020 12 : 1 11 : 1 12 : 1 Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2016-2019 dan BPS Kabupaten Katingan Dengan membandingkan data pada tabel di atas terhadap standar nasional rasio murid guru menurut Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 sebesar 20:1, ketersediaan guru di Kabupaten Katingan sudah sangat mencukupi secara umum. Pada tahun ajaran 2019/2020, rata-rata setiap guru SD/sederajat bertanggung jawab untuk mengajar sekitar 12 siswa, pada jenjang SMP/sederajat rata-rata setiap guru bertanggung jawab mengajar sekitar 11 orang siswa dan SMA/MA rata-rata setiap guru bertanggung jawab mengajar sekitar 12 orang siswa. Informasi tersebut menunjukkan bahwa beban pengajar pendidik begitu ringan sehingga menimbulkan espektasi akan capaian output kualitas pendidikan yang tinggi padahal beberapa aspek seperti kualifikasi tenaga pendidik, variasi kondisi kelas, dan pengalaman tenaga pendidik belum tercakup pada indikator tersebut.
g.Guru yang memenuhi kualifikasi Sl/D-IV Guru yang memenuhi kualifikasi S l/ D -IV adalah jum lah guru berijasah kualifikasi D l/D -IV dibagi dengan jum lah guru SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dikalikan 100. Angka Guru yang memenuhi kualifikasi S l/ D - IV yang ada di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.42 Guru yang memenuhi kualifikasi Sl/D-IV di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 N 0 Uraian T a h u n 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Guru yang m em enuhi kualifikasi S l/ D - IV 76,4 1 81,3 4 79,8 7 77,3 6 84,8 5 22.22 0 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan, 2014-2017 11.91 * > h G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka guru yang meemnuhi kualifikasi S l/ D -IV tahun 2015 sebesar 76,41 persen, dan terns menurun ke 79,87 persen pada tahun 2017. Hal ini disebabkan karena pengalihan jum lah guru SMA dan SLB ke Pemerintah Provinsi. 2.3.1.2. Kesehatan Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Di Kabupaten Katingan, fasilitas kesehatan yang tersedia beragam, antara lain rumah sakit, puskesmas, poskesdes, posyandu, maupun klinik/praktek dokter.
a.Angka Kematian bayi Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jum lah kematian bayi yang berusia kurang dari satu tahun di suatu wilayah tertentu selama satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB merupakan indikator yang sensitif terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan kesehatan, terutama pelayan perinatal. Adapun perkembangan kematian bayi di Kabupaten Katingan disajikan dalam tabel sebagai berikut: PERUBAHAN g|pgj RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 1 I| 1 TAHUN 2018-2023 X s T Tabel 2.43 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2015 - 2020 No. U raia n T a h u n 2015 2016 20 17 20 18 2019 2 0 2 0
1. 1.Jumlah Kelahiran Hidup 2.892 3.452 3.094 3.298 3.379 3.244
2. 2.Jumlah Kematian Bayi 6 31 9 35 45 20
3. 3.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup 2,07 8,90 2,91 10,61 13,3 6,2 Sumber: Profile Kesehatan Kabupaten Katingan 2017 dan Kabupaten Katingan Dalam Angka 2021 Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa angka kematian bayi di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Angka Kematian Bayi pada tahun 2015 sebesar 2,07, meningkat di tahun 2016 menjadi 8,90, menurun kembali di tahun 2017 menjadi 2,91 dan tahun 2019 meningkat kembali menjadi 13,32. Kemudian menurun kembali di tahun 2020 menjadi 6,2.
b.Angka Kematian Balita Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jum lah kematian anak berumur dibawah 5 (lima) tahun disuatu wilayah tertentu selama satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular dan kecelakaan, selain itu indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi dalam tingkat kemiskinan penduduk. Berikut disajikan tabel Angka Kematian Balita G a m b aran U m u m K o n d isi Daerah 11.92 di Kabupaten Katingan tahun 2015 sampai dengan 2020 yaitu sebagai berikut: PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMO) KABUPATEN KATINGAN f f l TAHUN 2018-2023 Tabel 2.44 Angka Kematian Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2015 - 2020 U raian T ah u n 2015 2016 2 0 17 2 0 1 8 2019 2 0 2 0 Angka Kematian Balita (AKABA) per 1000 Kelahiran Hidup 3,11 12,75 8,73 10,61 5,39 0,62 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2021 Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Angka Kematian Balita Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sebesar 3,11 , meningkat pada tahun 2016 menjadi 12,75. Pada tahun 2017 menurun Kembali menjadi 8,73 dan meningkat Kembali menjadi 10,61. Kemudian menurun drastis di tahun 2020 menjadi 0,62.
c.Angka Kematian Ibu Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup pada masa tertentu. Angka pengukuran risiko kematian wanita yang berkaitan dengan peristiwa kehamilan. Adapun angka kematian ibu di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.45 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Katingan Tahun 2015 - 2020 U raian T a h u n 2015 2016 20 17 2 0 1 8 2 0 19 20 20 Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup 449,52 144,84 96,96 121,30 207,16 93 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2021 Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Angka Kematian Ibu Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sebesar 449,52 menurun sampai tahun 2017 menjadi 96,96, namun meningkat kembali sampai tahun 2019 menjadi 207,16. Dengan upaya berbagai pihak, maka pada tahun 2020, AKI dapat ditekan turun hingga menjadi 93,00.
d.Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasamya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Adapun jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Katingan Tahun 2015 sebanyak 199 posyandu, meningkat di tahun 2016 menjadi 214 posyandu. Pada tahun 2017 posyandu mengalami penurunan menjadi 203, meningkat kembali di tahun 2018 menjadi 210, pada 11.93 LG a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah tahun 2019 posyandu kembali mengalami penurunan signifikan menjadi 203 dan pada tahun 2020 bertahan dengan jumlah 203. Tabel 2.46 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN p f p TAHUN 2018-2023 Rasio Posyandu per satuan Balita di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 NO IN D IK A T O R T ah u n 2015 20 16 2 0 17 20 18 2 0 19 20 20 1 Jumlah Posyandu (unit) 199 214 203 210 203 203 2 Jumlah Balita (anak) 16.774 13.660 13.640 17.189 17.142 14.554 3 Rasio Posyandu 1,186 1,567 1,488 1,2 1,4 1,4 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2021
e.Rasio Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk Keberadaan puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui puskesmas dan puskesmas pembantu, masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan akan dengan mudah memperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan. Rasio puskesmas dan pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui suatu wilayah dalam cakupannya untuk memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Tujuan agar pelayanan dapat terpenuhi sesuai dengan standar pelayanan. Adapun jum lah puskesmas dan puskesmas yang tersebar di 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat jum lah puskesmas di Kabupaten Katingan beijumlah 16 Puskesmas hingga tahun 2020. Sementara jum lah puskesmas pembantu pada tahun 2015 berjumlah 109 puskesmas pembantu, meningkat setiap tahun dan terakhir sebanyak 125 puskesmas pembantu di tahun 2020. Tabel 2.47 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 NO Uraian Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jum lah P u sk e sm a s (unit) 16 16 16 16 16 16 2 R a sio P u sk e sm a s p e r satuan P e n d u d u k 0,099 0,098 0,096 0,095 0,101 0.098 3 Jum lah P u sk e sm a s P e m b a n tu (unit) 109 1 1 0 111 122 120 125 4 R a sio P u sk e sm a s P e m b a n tu p e r satua n p e n d u d u k 0,68 0,67 0,67 0,73 0,76 0,77 5 Jum lah P e n d u d u k (jiwa) 160.305 162.837 165.306 167.706 157.817 162.222 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2021
f.Rumah Sakit per Satuan Penduduk Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisasi serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jum lah rumah sakit G a m b aran U m u m K o n d lsi Daerah per 100.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jum lah penduduk. Adapun Rasio Rumah Sakit di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 disajikan pada tabel sebagai berikut: PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN | | | f TAHUN 2018-2023 Tabel 2.48 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 NO INDIKATOR Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Rasio Rum ah Sakit per Satuan Penduduk 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2 Jum lah Rum ah Sakit (unit) 1 1 1 1 1 1 3 Jum lah Penduduk (jiwa) 160.305 162.837 165.306 167.706 157.817 162.222 Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2021 Diketahui bahwa jumlah fasilitas Rumah Sakit yang ada di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 hanya beijumlah beijumlah 1 (satu) Rumah Sakit, hal ini tentunya menjadi kekurangan apabila melihat rasio ketersediaanya.
g.Rasio dokter per satuan penduduk Rasio dokter per satuan penduduk adalah jum lah dokter dibagi dengan jum lah penduduk dikali 100.000. Adapun Rasio dokter per satuan penduduk yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.49 Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 NO INDIKATOR Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Jum lah Dokter (orang) 43 43 43 50 57 74 2 Jum lah Penduduk (jiwa) 160.30 5 162.83 7 165.30 6 167.70 6 157.81 7 162.2 22 3 Rasio dokter per satuan penduduk 26,82 26,41 26,01 29,81 36,12 45,62 Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Katingan, 2015-2018, diolah, Dinas Kesehatan Kab. Katingan, 2018 dan Kabupaten Katingan Dalam Angka, BPS, (2019-2020), diolah
h.Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif disatu wilayah keija pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jum lah ibu dengan komplikasi kebidanan si satu wilayah keija pada kurun waktu yang sama dikalikan 100. Adapun cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Katingan tahun 2015-2020 disajikan pada tabel berikut. G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.95 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.50 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 NO U raian T ah u n 2015 20 16 2 0 1 7 2 0 18 2019 2020 1 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%) 27,72 19,50 28,05 31,6 34,2 26,9 2 Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan 224 157 225 252 272 212 3 Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan (jiwa) 808 805 802 798 795 788 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sebesar 27,72 persen, menurun pada tahun 2016 menjadi 19,20 persen, namun meningkat kembali di tahun 2017 menjadi 28,05 persen. Kemudian terus meningkat sampai tahun 2019 menjadi 34,2 persen, dan menurun kembali pada tahun 2020 menjadi 26,9 persen.
i.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal, karena dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayinya Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan serta tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jum lah maupun kualitasnya, seperti meningkatkan pelayanan kebidanan dengan menempatkan bidan di desa-desa. Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan tahun 2015- 2020 di Katingan disajikan pada tabel di bawah. Tabel 2.51 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 2 0 17 2 0 18 2019 2 0 20 Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Nakes (jiwa) 2.789 3.236 2.955 3.063 3.180 3.028 Jumlah seluruh ibu bersalin (jiwa) 3.858 3.843 3.828 3.808 3.801 3.938 Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (persen) 72,29 84,21 77,19 80,44 83,66 80,3 Sumber: Profile Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015, indikator cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan sebesar 72,29 persen dan mengalami i -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\ G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.96 fluktuasi yang cenderung meningkat sampai tahun 2020 hingga menjadi 80,3 per sen.
j.Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) adalah jum lah desa atau kelurahan UCI dibagi dengan jum lah seluruh desa atau kelurahan dikali 100. Adapun Cakupan desa/kelurahan universal child immunization yang ada di Kabupten Katingan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.52 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN B 1 TAHUN 2018-2023 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 No In d ik ato r T ah u n 2015 2 0 16 2 0 17 20 18 20 19 20 20 1 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (%) 70,18 67,08 60,25 80,7 71,4 75,2 2 Jumlah desa/kelurahan Universal Child Immunization (desa) 113 108 97 130 115 121 3 Jumlah Seluruh Desa (desa) 161 161 161 161 161 161 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021 Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa indikator cakupan desa/kelurahan universal child immunization di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami fluktuasi cenderung sedikit meningkat, kondisi ini perlu dicermati oleh pemerintah daerah, sebab akan berdampak negatif bagi kondisi kesehatan masyarakat.
k.Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan adalah jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah keija pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jum lah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah keija dalam waktu yang sama dikali 100. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Katingan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 sebesar 100 persen atau dengan kata lain seluruh pasien balita gizi buruk yang ditemukan selalu diberikan perawatan yang maksimal. Tabel 2.53 Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 No In d ik ato r T ah u n 2015 2 0 1 6 2 0 17 2 0 1 8 2019 20 20 1 Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan (%) 100 100 100 100 100 100 G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.97 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H f l TAHUN 2018-2023 No In d ik ato r T ah u n 2015 2016 2 0 1 7 20 18 2019 2 0 2 0 2 Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan (anak) 2 2 3 7 5 5 3 Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan (anak) 2 2 3 7 5 5 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021
1. 1.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA adalah Jumlah penderita baru TBC BTA yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja pada selama satu tahun berbagi dengan jum lah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di satu wilayah pada kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.54 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 IN D IK A T O R T a h u n 2 0 15 2016 2 0 1 7 20 18 2019 20 20 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%) 20,12 54,90 14,53 100 100 100 Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah keija 97 56 110 129 168 90 Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan di satu wilayah kerja (suspek) 482 102 757 167 198 217 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jum lah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) di tahun 2015 sebesar 97 kasus dan cenderung meningkat selama kurun waktu sampai dengan tahun 2019. Namun dalam kurun waktu 5 (enam) tahun tersebut terdapat penurunan jum lah kasus sampai 56 kasus pada tahun 2016. Peningkatan kasus penderita baru TBC BTS (+) ini meningkat cukup drastis pada tahun 2019 menjadi 168 kasus. Situasi ini perlu diwaspadai dan ditangani agar tidak menjadi semakin berkembang dan menular. Upaya pengobatan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan terus dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun. Ini terlihat dari statistis indicator perkiraan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja yang terus meningkat, bahkan jauh melampaui jum lah penderita baru.
m.Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah Jumlah penderita DBD yang ditanani sesuai SOP di suatu wilayah selama satu tahun berbagi dengan penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah pada kurun waktu yang sama. Adapun Cakupan Penemuan dan Penanganan G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.98 Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 1 1 TAHUN 2018-2023 Tabel 2.55 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 NO INDIKATOR Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan penem uan dan penanganan penderita penyakit DBD (%) 100 100 100 100 100 100 2 Jum lah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP (orang) 46 62 23 119 89 51 3 Jum lah penderita DBD yan g ditem ukan (orang) 46 62 23 119 89 51 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jum lah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP setiap tahun sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 selalu tuntas sebanyak jum lah penderita DBD yang ditemukan.
n.Cakupan Kunjungan Bayi Cakupan kunjungan bayi adalah jum lah kunjungan bayi memperolah pelayanan kesehatan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi dengan jum lah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah keija pada kurun waktu yang sama dikali 100. Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator cakupan kunjungan bayi di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana tahun-tahun tertentu memiliki cakupan yang luas dan sempat mencapai 100 pada tahun 2018 dan 2019. Namun tak dipungkiri pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan cakupan layanan menjadi 54,62 persen akan tetapi pada tahun 2016 dan tahun 2017 mulai meningkat kembali ke atas angka 90 persen. Adapun rincian Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Katingan pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.56 Cakupan Kunjungan Bayi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 NO INDIKATOR Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Cakupan kunjungan bayi (%) 54,62 99,41 92,34 58,5 98,7 92,2 2 Jum lah Kunjungan Bayi (anak) 3.868 3.538 3.279 1.940 3.336 2.991 3 Jum lah Seluruh Bayi Lahir Hidup (anak) 7.082 3.559 3.551 3.298 3.379 3.244 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021
o.Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, dapat dilihat bahwa indikator cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana cakupan G a m b a ra n U in um K o n d isi D aerah 11.99 Kunjungan Ibu Hamil K4 pada tahun 2013 sebesar 97,02 persen, mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 95,03 persen, pada tahun 2015 terjadi penurunan kembali menjadi 82,38 persen. Namun pada tahun 2016 dan tahun 2017 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 83,70 persen. Adapun rincian cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan pada periode 2015 sampai dengan 2020 disajikan pada tabel berikut. PERUBAHAN rtFjifc RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN §| | §f TAHUN 2018-2023 Tabel 2.57 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan Kunjungan Ibu H am il K4 (%) 82,38 82,41 83,70 82,4 85,0 79,1 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021
p.Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana cakupan Pelayanan Ibu Nifas pada tahun 2013 sebesar 91,08 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 93,23 persen, pada tahun 2015 terjadi penurunan kembali menjadi 76,88 persen. Namun pada tahun 2016 terjadi kenaikan kembali hingga menjadi 88,84 persen dan turun menjadi 77,04 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 84,1 persen, dan mengalami penurunan kembali hingga tahun 2020 menjadi 80,0 persen. Adapun rincian Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten, sebagai berikut: Tabel 2.58 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 In d ik ato r T ah u n 2015 2016 2 0 1 7 2 0 18 2019 2 0 20 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (%) 76,88 88,84 77,04 84,1 84,0 80,0 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021
q.Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani pada tahun 2015 sebesar 15,68 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 36,11 persen dan turun kembali pada tahun 2017 menjadi 23,06 persen. Pada tahun 2018 masih mengalami penurunan hingga menjadi 2,8 persen, meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 8,3 persen, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 4,5 persen. G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.100 Kunjungan Ibu Hamil K4 pada tahun 2013 sebesar 97,02 persen, mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 95,03 persen, pada tahun 2015 teijadi penurunan kembali menjadi 82,38 persen. Namun pada tahun 2016 dan tahun 2017 teijadi kenaikan kembali hingga menjadi 83,70 persen. Adapun rincian cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan pada periode 2015 sampai dengan 2020 disajikan pada tabel berikut. PERU BAH AN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN RATINGAN | lj | TAHUN 2018-2023 Tabel 2.57 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Cakupan Kunjungan Ibu H am il K4 (%) 82,38 82,41 83,70 82,4 85,0 79,1 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021
p.Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana cakupan Pelayanan Ibu Nifas pada tahun 2013 sebesar 91,08 persen, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 93,23 persen, pada tahun 2015 teijadi penurunan kembali menjadi 76,88 persen. Namun pada tahun 2016 teijadi kenaikan kembali hingga menjadi 88,84 persen dan turun menjadi 77,04 persen pada tahun 2017. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 84,1 persen, dan mengalami penurunan kembali hingga tahun 2020 menjadi 80,0 persen. Adapun rincian Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten, sebagai berikut: Tabel 2.58 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 In d ik ato r T ah u n 2015 2016 2 0 17 20 18 2 0 19 2 0 2 0 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (%) 76,88 88,84 77,04 84,1 84,0 80,0 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021
q.Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani Berdasarkan data dapat dilihat bahwa indikator Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Katingan selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani pada tahun 2015 sebesar 15,68 persen, mengalami kenaikan pada tahun 2016 menjadi 36,11 persen dan turun kembali pada tahun 2017 menjadi 23,06 persen. Pada tahun 2018 masih mengalami penurunan hingga menjadi 2,8 persen, meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 8,3 persen, dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 4,5 persen. G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.100 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.59 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 In d ik ato r T ah u n 2015 2 0 1 6 20 17 20 18 2019 20 20 Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani (%) 15,68 36,11 23,06 2,8 8,3 4,5 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan, 2021 2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
a.Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan yang ada di Kabupaten Katingan. Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Informasi mengenai proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Panjang Jalan di Kabupaten Katingan pada tahun 2018 adalah 797,61 Km, dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 807,59 Km. Dari seluruh jalan yang ada di Kabupaten Katingan, pada tahun 2019 hanya 208,718 Km dalam kondisi baik. Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, kondisi ini sedikit mengalami peningkatan. Adapun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik yang ada di Kabupaten Katingan Tahun 2015 - 2020 disajikan pada tabel di bawah ini: Tabel 2.60 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap dan Baik di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 K o n d isi J a lan 2015 2016 2 0 17 2 0 1 8 2019 2 0 2 0 Panjang Jalan Kondisi Baik (km) 123,54 125,56 146,83 161,885 208,718 215,208 Panjang Jalan Kondisi Mantap (km) 211,66 237,876 250,79 266,611 237,747 247,158 Panjang Jalan Keseluruhan (km) 740,38 784,37 794,37 797,61 807,59 808,665 Proporsi Panjang Jalan Kondisi Baik (%) 16,69 16,01 18,48 20,30 25,84 26,61 Proporsi Panjang Jalan Kondisi Mantap (%) 28,59 30,33 31,57 33,43 29,4 30,56 Sumber: Dinas PUPRHub Kabupaten Katingan, 2021
b.Panjang Jalan dilalui Roda Empat Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kabupaten Katingan hingga pada tahun 2019 yang berupa permukaan aspal sepanjang 279,941 G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.101 V km dan permukaan tanah sepanjang 483,682 km. Terlihat panjang jalan yang permukaannya telah diaspal masih lebih sedikit dibandingkan dengan jalan yang permukaannya tanah. PERUBAHAN Jgfghj RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN t l p t ! TAHUN 2018-2023 Tabel 2.61 Panjang Jalan Yang Dapat Dilalui Roda Empat di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 No Indikator Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Perm ukaan Aspal (km) 223,14 234,66 256,11 272,332 279,941 285,349 2 Perm ukaan Tanah (km) 344,23 437,04 482,37 480,136 483,682 9,918 3 Perm ukaan Kerikil (km) 6,98 8,33 10,21 10,092 8,912 478,343 4 Perm ukaan Lainnya (km) 166,02 104,34 45,67 797,61 807,59 35,055 Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2018-2021
c.Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran di Kabupaten Katingan tahun 2015 sepanjang 395,94 km meningkat menjadi 536,57 km pada tahun 2017. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.62 Panjang Jalan Yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 IN D IK A T O R T a h u n 2015 2016 20 17 2 0 1 8 20 19 20 20 Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase /saluran (Km) 1,36 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 Panjang Jalan yang memiliki drainase /saluran (Km) 395,94 470,32 492,358 495,608 499,783 500,858 Sumber: Dinas PUPRHub Kabupaten Katingan, 2021
d.Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya. Luar Jaringan Irigasi Kondisi Baik di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 adalah 9.123 Ha dan mengalami peningkatan sampai tahun 2017 hingga menjadi 13.159 Ha. Namun mengalami peningkatan Kembali di tahun 2018 menjadi 3.400 Ha, dan meningkat Kembali di tahun 2019 menjadi 3.527 Ha. Jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan. G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.102 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Tabel 2.63 Persentase Irigasi di Kabupaten Katingan Dalam Kondisi Baik Tahun 2015-2020 U raian 2015 2 0 16 2 0 1 7 20 18 2019 2 0 20 Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (Ha) 9.123 10.176 13.159 3.400 3.527 2.773,95 Luas Irigasi Kabupaten (Ha) 17.545 17.545 17.545 7.373 7.373 7.373 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik (%) 52,00 58,00 75,00 46,11 47,83 38 Sumber: Dinas PUPRHub Kabupaten Katingan, 2021
e.Persentase Penduduk Berakses Air Minum Syarat-syarat air minum menurut Kementerian Kesehatan adalah tidak berasa, tidak berbau, tidak berwam a, dan tidak mengandung logam berat. Walaupun air dari sumber alam dapat diminum oleh manusia, terdapat resiko bahwa air ini telah tercemar oleh bakteri (misalnya Escherichia coli) atau zat- zat berbahaya. Walaupun bakteri dapat dibunuh dengan memasak air hingga 100 °C, banyak zat berbahaya, terutama logam, tidak dapat dihilangkan dengan cara ini. Berdasarkan data dari BPS sampai dengan akhir tahun 2018, jum lah masyarakat Katingan yang memiliki akses terhadap air minum bersih maupun air minum layak masih berkisar dibawah 60% dari total rumah tangga di Kabupaten Katingan, cakupan pelayanan ini dapat dikatakan masih rendah. Tabel 2.64 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2 0 16 2 0 17 2 0 1 8 20 19 2 0 20 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum bersih (%) 57,28 57,88 63,34 59,65 72,82 80,55 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak (%) 46,09 39,61 43,83 36,00 32,82 Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan 2015-2018,diolah dan BPS Kabupaten Katingan Pelanggan PDAM menurut jenis konsumen selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Data tahun 2015 menunjukkan 4.085 pelanggan, dan meningkat pada tahun 2017 menjadi 4.447 pelanggan. Tabel 2.65 Banyaknya Pelanggan PDAM menurut Jenis Konsumen di Kabupaten Katingan, 2015-2020 U raian 2015 2016 2 0 1 7 20 18 2019 2 0 2 0 Sosial (pelanggan) 82 58 89 105 105 110 Non Niaga (pelanggan) 4.045 4.388 4.447 5.007 5.229 4.879 Sumber: Dinas Perkimtan, 2021 G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.103
f.Jumlah Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal sampai akhir tahun 2017 telah terbangun sebanyak 2.200 unit. Keinginan masyarakat Katingan untuk hidup sehat ju ga semakin meningkat, terlihat dari jum lah desa di Katingan yang semakin bertambah dalam 5 (lima) tahun terakhir ini melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 114 desa. PERUBAHAN |gjSB% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Ij j f j l TAHUN 2018-2023 Tabel 2.66 Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2 0 16 2 0 17 2 0 18 20 19 20 20 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 1 2 14 33 42 44 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%) 0,62 1,24 8,69 2,05 26,08 27,33 Jumlah pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal (unit) 1 2 14 33 42 113 Sumber: Dinas Perkimtan, 2021 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2020 menunjukkan fluktuatif cenderung menurun. Pada Tahun 2015, Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sebesar 47,82 persen, naik mencapai 70,81 persen pada Tahun 2017, namun sampai tahun 2019 menurun menjadi 16,77 persen, dan meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 25,47 persen. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak desa yang tertata sanitasinya.
g.Rasio Ruang Terbuka Hijau Sampai saat ini Kabupaten Katingan belum memiliki aturan tertulis tentang penataan kawasan dan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, hanya masih berbentuk draf Raperda RTRWK Kabupaten Katingan. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sesuai dengan amanat UU tersebut pada pasal 26-31 diatur kewajiban daerah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH), terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota. Wilayah kota Kasongan sebagai ibukota Kabupaten Katingan telah ditetapkan G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.104 mencakup 3 Kecamatan, yakni Kecamatan Katingan Hilir, Tasik Payawan dan Tewang Sanggalang Garing. Dengan bertambahnya luas wilayah perkotaan ini, maka RTH publik di Kabupaten Katingan yang harus tersedia adalah 8.425,4 ha. PERUBAHAN g B « % RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN |jl§ TAHUN 2018-2023 Tabei 2.67 Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 20 16 20 17 2 0 1 8 20 19 2 0 20 Luas ruang terbuka hijau (Ha) 8.802 8.802 9.028 9.028 9.028 9.028 Luas wilayah ber HPL/HGB (Ha) 35.600 35.600 35.600 19,900 0,86 25,595 Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (%) 24,72 24,72 25,35 45,367 10,498 35,273 Sumber: Dinas PUPRHub Kabupaten Katingan, 2021
h.Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan Ketersediaan RTH semakin meningkat dari tahun 2013 mengingat keinginan pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan perkotaan terdiri atas 3 kecamatan. Teijadi peningkatan luas RTH publik dari 2015 s/d 2017 mengingat bertambah luas kawasan perkotaan Kasongan. Berikut tabei Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020. Tabei 2.68 Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2 0 16 20 17 2 0 18 2019 20 20 Luasan RTH Publik yang tersedia akhir tahun SPM 274,39 421,27 421,27 421,27 421,27 421,27 Luasan RTH Publik yang harusnya tersedia di Wilayah Kota Kawasan Perkotaan 5487 8425,4 8425,4 19321,8 19321,8 18760,6 Luasan RTH Publik Sebesar 20% dari luas wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan 4,99 5 5 45,87 45,87 2,24 Sumber: Dinas PUPRHub Kabupaten Katingan, 2021 G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.105 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 2.3.1.4. Perumahan dan Kawasan Pemukiman
a.Rasio Permukiman Layak Huni Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan human dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Rasio Permukiman Layak Huni adalah pebandingan luas permukiman layak huni dengan luas wilayah permukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang dihuni terhadap keseluruhan luas permukiman. Tabel 2.69 Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 IN D IK A T O R T ah u n 2015 20 16 2 0 17 2018 2019 20 20 Rasio Permukiman Layak Huni 0,063 0,337 0,422 0,261 0,449 0,248 Sumber: Dinas Perkimtan, 2021 Dari data di atas dapat dilihat bahwa rasio permukiman layak huni di Kabupaten Katingan terus meningkat, dimana di tahun 2015 sebesar 9,9 persen, dan di tahun 2016 meningkat menjadi 15,66 persen.
b.Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan ju ga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu rumah ju ga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Tabel 2.70 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 2 0 1 7 20 18 2019 20 20 Jumlah seluruh rumah layak huni (unit) 36.323 36.754 37.069 33.465 33.702 34.135 Jumlah rumah di suatu wilayah (unit) 43.693 43.693 43.693 39.471 39.471 39.471 Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%) 83,13 84,12 84,84 84,79 85,38 86,48 Sumber: Dinas Perkimtan, 2021
c.Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri baik untuk penerangan maupun penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Menurut kelompok pelanggan, pengguna listrik terdiri dari pelanggan rumah tangga, industri, badan sosial, usaha dan pemerintah. G a m b a ra n U m u m K on disf Daerah 11.106 Rumah tangga pengguna listrik adalah rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangan utamanya. Berdasarkan data statistik, dapat diketahui bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN tiap tahunnya mengalami peningkatan. PERUBAHAN *g l g | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 1 T S I TAHUN 2018-2023 Tabel 2.71 Persentase Rumah Tangga di Kabupaten Katingan Menurut Penerangan Utama Tahun 2015-2020 U raian 2015 20 16 2 0 17 2018 2019 2020 Listrik PLN 80,89 74,50 83,49 83,67 63,85 69,63 Listrik Non PLN 10,83 17,18 13,41 14,59 9,95 14,29 Bukan Listrik 8,28 8,32 3,10 1,74 26,2 16,08 Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Katingan, 2015-2017, Data 2019-2020 dari Bidang SDA Setda Kab. Katingan 2.3.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
a.Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Cakupan petugas linmas menggambarkan kapasitas pemda untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Semakin besar cakupan petugas linmas maka akan semakin besar ketersediaan linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Adapun data Cakupan Linmas di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.72 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (linmas) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 IN D IK A T O R T ah u n 2015 20 16 2 0 17 20 18 2 0 19 20 20 Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten 71,46 59,53 59,53 38,5 38,53 38,53 Sumber: Bidang Linmas Satpol Kab. Katingan, 2021 Berdasarkan tabel di diatas dapat dilihat bahwa Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 71,46 persen, dan menurun di tahun 2016 menjadi 59,53 persen. Pada tahun 2017 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 59,53 Persen, namun menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 38,5 persen dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2 020. 11.107 If' G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah
b.Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di kabupaten Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentaman, keindahan) di kabupaten adalah jum lah penyelesaian pelanggaran K3 dibagi dengan jum lah pelanggaran K3 dikali 100. Adapun data tersebut disajikan pada tabel dibawah. PERUBAHAN gffS |r RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN B T O TAHUN 2018-2023 Tabel 2.73 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 In d ik ato r T ah u n 2015 2 0 16 2 0 1 7 20 18 2019 20 20 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) 100 100 100 88,81 81,70 95,71 Sumber: Satpol PP Kab. Katingan, 2021 Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Katingan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar 100 persen. Pada tahun 2019 menurun menjadi 81,70 dan kembali meningkat di tahun 2020 menjadi 95,71.
c.Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten adalah jum lah mobil pemadaman kebakaran dibagi dengan jum lah penduduk dikalikan 100. Adapun Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten pada tahun 2015 sebesar 30,77 persen, dan di tahun 2016 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2017 teijadi penurunan yang signifikan menjadi 4,96 persen. Pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 38,5 persen dan tidak mengalami perubahan hingga tahun 2020. Tabel 2.74 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 In d ik ato r T ah u n 2015 2016 20 17 2 0 1 8 2 0 19 20 20 Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) 30,77 30,77 4,96 38,5 38,53 38,53 Sumber: Satpol PP Kabupaten Katingan, 2021
d.Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan WMK merupakan salah satu indicator untuk mengukur kinerja pemadam kebakaran. Berdasarkan informasi/data dari Bidang Linmas, Satpol PP Kab. Katingan, capaian indikator Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Katingan tahun 2017 adalah 77,78 persen. G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.108
e.Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jum lah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan. Satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang dapat berbentuk dinas daerah atau lembaga teknis daerah. Rasio jum lah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jum lah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rasio jum lah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Katingan tahun 2017 sebesar 5/10.000. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya. Adapun Rasio jum lah Polisi Pamong Praja dapat dlihat pada tabel di bawah ini: PERUBAHAN irfll% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN I f f j S TAHUN 2018-2023 Tabel 2.75 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 INDIKATOR Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Rasio Jum lah Polisi Pam ong Praja 8/10.000 8/10.000 5/10.000 6/10.000 6/10.000 6/10.000 Sumber: Satpol PP Kabupaten Katingan, 2021
f.Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Rasio pos kamling per jum lah desa/kelurahan adalah jum lah pos siskamling dibagi dengan jum lah desa/kelurahan. Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa Rasio pos kamling per jum lah desa/kelurahan di Kabupaten Katingan tahun 2016 sebesar 98,17 persen. Adapun Rasio pos kamling per jum lah desa/kelurahan di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.76 Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 IN D IK A T O R T ah u n 2015 20 16 2 0 1 7 2 0 1 8 2019 2 0 2 0 Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan 98,17 98,17 98,17 98,17 98,17 98,17 Sumber: Satpol PP Kabupaten Katingan, 2021 2.3.1.6. Sosial Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau G a m b a ra n U m u m K o n d lsi Daerah 11.109 kelompok masyaraJkat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Kabupaten Katingan tidak terlepas dari masalah PMKS. Masalah kesejahteraan sosial sendiri bisa diartikan sebagai kondisi yang dipandang oleh sejumlah orang dalam masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diharapkan. Permasalahan sosial yang cukup signifikan yang menjadi persoalan di Kabupaten Katingan yaitu fakir miskin, penyandang cacat dan lanjut usia terlantar.
a.Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan Indikator PMKS yang memperoleh bantuan sosial digunakan sebagai langkah dalam memetakan sejumlah masyarakat yang termasuk dalam PMKS dan mendapatkan bantuan sosial. Berikut adalah tabel Jumlah PMKS yang Memperoleh Bantuan di Kabupaten Katingan selama Tahun 2015 sampai dengan 2018: PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN j i TAHUN 2018-2023 Tabel 2.77 Jumlah PMKS Yang Memperoleh Bantuan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2018 In d ik ato r 2015 2016 20 17 20 18 Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan (Kelompok) 8 (APBD) 65 (APBN) 14 (APBD) 65 (APBN) 15 (APBD) 146 (APBN) 30(APBD) 15(APBD Prov) 236 (APBN Jumlah Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang seharusnya diberi bantuan (Kelompok) 1.124 1.124 1.124 1.124 Persentase Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan (Persen) 6,4 7 14,3 21 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) yang dilatih (KK) 40 40 32 32 Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Katingan
b.Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Persentase penanganan penyandang masalah sosial adalah jum lah PMKS yang tertangani dibagi dengan jum lah PMKS yang ada dikalikan 100. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Katingan, persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dapat disajikan hanya data Tahun 2019 yaitu sebesar 73,9 persen. G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.110
c.Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jom po dan panti rehabilitasi adalah menunjukkan jum lah sarana social seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di satu wilayah. Berdasarkan data, diketahui bahwa sarana sosial seperti panti asuhan, panti jom po dan panti rehabilitasi di Kabupaten Katingan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 tidak mengalami perubahan, yaitu 3 buah. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN | j f § TAHUN 2018-2023 Tabel 2.78 Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 In d ik ato r 2015 2016 20 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi (unit) 3 3 3 3 3 3 Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Katingan
d.Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Ditangani Berdasarkan data dari Dinas Sosial, diketahui bahwa Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Ditangani di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 tetap bertahan pada angka 85. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 90 persen dan terns mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 95 persen. Tabel 2.79 Persentase Korban Bencana Alam/Sosial Yang Ditangani di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 In d ik ato r 2015 2016 2 0 1 7 2 0 1 8 20 19 20 20 Persentase Korban Bencana Alam/' Sosial Yang Ditangani (%) 85 85 85 85 90 95 Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Katingan Sasaran pelayanan urusan sosial adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang merupakan seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karena tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung dan menguntungkan. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada tahun 2020 total PPKS sebanyak 37.938 jiw a (12.900 KK) dengan rincian cacat sebanyak 37.110 jiwa, cacat fisik sebanyak 117 jiwa, tuna rungu/tuna wicara dan tuna netra sebanyak 362 jiwa, tuna daksa sebanyak 192 jiwa, ODGJ sebanyak 519 G a m b a ra n Untum K o n d isi Daerah 11.111 jiwa, lansia sebanyak 5.430 jiwa, serta anak-anak yang terdagtar dalam DTKS sebanyak 10.753 jiwa. 2.3.1.7. Tenaga Kerja Berdasarkan data pada tabel di bawah, jum lah perusahaan yang wajib menyelenggarakan program perlindungan dan jam inan sosial tenaga keija mengalami penurunan dari 27 perusahaan menjadi 26 perusahaan pada Tahun 2017. Selanjutnya, indikator Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar sebagai Anggota BPJS menunjukkan kondisi yang baik yaitu bertambah dari 3.017 orang menjadu 4.472 orang pada Tahun 2017. Berikutnya, indikator lain di bidang tenaga keija yang cukup penting yaitu Jumlah Kasus Perselisihan Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan menunjukkan angka yang meningkat dari 2 kasus pada Tahun 2016 menjadi 6 kasus pada tahun berikutnya. PERUBAHAN r g % RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN l | l § TAHUN 2018-2023 Tabel 2.80 Indikator Kinerja Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Katingan Tahun 2016-2017 No In d ik ato r S atu an 2016 2 0 17 1 Jumlah Perusahaan yang Wajib Menyelenggarakan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Perusahaan 27 26 2 Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar sebagai Anggota BPJS Orang 3.071 4.472 3 Jumlah Kasus Perselisihan Buruh dan Pengusaha yang diselesaikan Kasus 2 6 Sumber: LAKIP Tahun 2017 Kabupaten Katingan, diolah 2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan memegang peranan penting dan strategis seperti bidang parlemen, tenaga manajer, profesi, administrasi, teknis dan mendapat kesempatan dalam berbagai lapangan pekeijaan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, besamya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan beberapa indikator lainnya.
a.Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekeija pada lembaga pemerintah terhadap jum lah seluruh pekerja perempuan dikalikan 100. Adapun Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut. G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.112 PERUBAHAN |g g b j RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 1« B | TAHUN 2018-2023 Tabel 2.81 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 In d ik ato r 2015 20 16 2 0 1 7 2 0 18 2 0 19 20 20 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) 77,52 86,16 44,22 49,08 51,68 51,68 Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan 2020 mengalami penurunan, dimana Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Tahun 2015 sebesar 77,52 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 86,16 persen. Meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 44,22 persen, namun sampai tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 51,68 persen.
b.Rasio KDRT Rasio KDRT adalah jum lah KDRT yang dilaporkan dalam periode satu tahun per rumah tangga dikalikan 100. Adapun Rasio KRT di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.82 Rasio KDRT Di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 In d ik ato r 2015 2 0 1 6 20 17 2 0 1 8 2 0 19 2 0 2 0 Rasio KDRT 0,031 0,009 0,004 0,016 0,032 n/a Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Rasio KDRT di Kabupaten Katingan Tahun 2015 sebesar 0,031 persen, mengalami penurunan sampai tahun 2017 menjadi 0,004 persen, namun hingga tahun 2019 mengalami peningkatan kembali menjadi 0,032 persen.
c.Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak Kabupaten Layak Anak adalah Suatu pembangunan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Adapun Capaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Katingan dapat dilhat pada tabel berikut. Tabel 2.83 Capaian Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 In d ik ato r 2 0 15 2 0 16 2 0 1 7 2 0 1 8 20 19 2 0 2 0 Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak (poin) 0 32 5 1 3 6 5 9 6 5 9 6 7 5 Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021 1 G a m b a ra n U m u n i K o n d isi Daerah 11.113 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa poin capaian Kabupaten Layak Anak terus meningkat, hal ini memperlihatkan kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Katingan.
d.Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan adalah jum lah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaiakan dibagi dengan jum lah pengaduan perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan oleh unit terpadu di Kabupaten Katingan Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sebesar 100 persen. Tabel 2.84 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Tahun 2015-2020 In d ik ato r 2015 2 0 16 20 17 20 18 2 0 19 20 20 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%) 100 100 100 100 100 100 Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021 2.3.1.9. Pangan Regulasi Ketahanan Pangan adalah Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda, perkada, dsb, sedangkan Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.
a.Ketersediaan Pangan Ketersediaan pangan di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sebanyak 40.201 ton beras dan 19.005 ton daging, meningkat di tahun 2018 menjadi 50.336 ton beras dan 18.100 ton daging dan terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019. Ketersediaan pangan di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.85 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 20 16 2 0 1 7 20 18 20 19 2 0 20 Beras (ton) 40.201 42.613 45.170 50.336 22.204,83 42.678 G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.114 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN C T H TAHUN 2018-2023 U raia n 2015 2016 2 0 1 7 20 18 20 19 20 20 Daging (ton) 19.005 19.955 20.953 1.586 1.608 1.641 Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, 2021 2.3.1.10. Pertanahan Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga Kabupaten Katingan selalu berusaha untuk meningkatkan anggarannya untuk mensertifikatkan hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki pemerintah daerah. Namun kemauan pemerintah daerah terhalang atau terhambat dengan pihak lain yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas.
a.Persentase Luas Lahan Bersertifikat Persentase Luas Lahan Bersertifikat adalah proporsi luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL), terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanahan ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan. Berdasarkan data pada Kan tor Badan Pertanahan Kasongan, Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.86 Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 U raia n 2015 2016 2 0 1 7 2018 2019 Persentase Luas Lahan Bersertifikat (persen) 0,58 0,71 6,21 - 0,89 Jumlah Luas Lahan Bersertifikat (km2) 9,57 11,69 102,21 - 20,323 Jumlah Luas Wilayah Yang Harusnya Bersertifikat (km2) 1646,03 1646,03 1646,03 - 2.262,31 Sumber: Kabupaten Katingan Dalam Angka 2015-2018, diolah. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase luas lahan bersertifikat di Kabupaten Katingan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 belum mencapai 8 per sen dari keseluruhan luas wilayah.
b.Penyelesaian Kasus Tanah Negara Penyelesaian Kasus Tanah Negara yang ada di Kabupaten Katingan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 mencapai 0 persen, hal ini dilihat dari jum lah kasus yang diselesaikan sebanyak 0 kasus dan jum lah kasus yang terdaftar sebanyak 0 kasus. Kecuali pada tahun 2017 terdapat penyelesaian 50 persen, yaitu penyelesaian 1 kasus dari 2 kasus yang didaftarkan.
c.Penyelesaian Izin Lokasi Penyelesaian Izin Lokasi yang ada di Kabupaten Katingan mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mencapai 0 persen, hal ini dilihat dari jum lah izin lokasi sebanyak 0 izin dan jum lah permohonan izin lokasi G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.115 sebanyak 0 izin. Namun pada tahun 2016 dan tahun 2017 penyelesaian izin lokasi mencapai 100 persen, dilihat dari jum lah ijin lokasi 2 ijin dengan permohonan 2 izin lokasi. 2.3.1.11. Lingkungan Hidup
a.Persentase Penanganan Sampah Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Katingan didapat dari volume sampah yang ditangani dalam satuan m3 dibagi dengan volume produksi sampah dalam satuan m3 dikalikan 100. Persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut ini. PERUBAHAN g| j|| RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.87 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 2 0 17 2 0 1 8 2019 2 0 20 Volume sampah yang ditangani (m3)/hari 81 18.500 20.000 - 13,92 41,66 Volume produksi sampah (m3)/hari 135,73 46.240 47.457 11.315 25.943 7.755 Persentase tempat pembuangan sampah persatuan penduduk (persen) 59,66 40,00 42,14 1.06 1.06 3.18 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2015-2020 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Persentase tempat pembuangan sampah per satuan penduduk tahun 2015 sebesar 59,66 persen, menurun di tahun 2016 menjadi 40,00 persen dan meningkat Kembali di tahun 2017 menjadi 42,14 persen.
b.Penegakan Hukum Lingkungan Penegakan Hukum Lingkungan adalah Jumlah kasus lingkungan yang dapat diselesaikan pemda berbagi dengan jum lah kasus lingkungan yang ada. Persentase penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.88 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 2 0 17 2018 20 19 2 0 2 0 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemerintah Daerah (kasus) 1 2 1 1 1 4 Jumlah kasus lingkungan yang ada (kasus) 1 2 1 1 1 4 Persentase Penegakan Hukum Lingkungan (persen) 100 100 100 100 100 100 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2015-2020 G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.116 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023
c.Tutupan Lahan Analisis penutupan lahan pada kawasan lindung menunjukkan bahwa 550.225,68 ha atau 99,31 wilayah Kabupaten Katingan masih sesuai tutupan lahan alami. Hal ini menunjukan bahwa pemanfaatan sumber daya alam khususnya pemanfaatan lahan di Kabupaten Katingan masih cukup efisien. Berikut ini disajikan data tutupan lahan di Kabupaten Katingan. Tabel 2.89 Analisis Tutupan Lahan di Kabupaten Katingan N o . T u tu p an L a h an L u as (ha) P ersen ta se (%) 1 Hutan lahan kering primer 187.729,38 9,19 2 Hutan lahan kering sekunder 550.006,12 26,93 3 Hutan tanaman 7.217,58 0,35 4 Semak belukar 127.009,19 6,22 5 Perkebunan 68.077,45 3,33 6 Pemukiman 3.450,58 0,17 7 Tanah terbuka 40.467,89 1,98 8 Tubuh air 17.027,00 0,83 9 Hutan mangrove sekunder 5.337,10 0,26 10 Hutan rawa sekunder 475.023,29 23,26 11 Semak belukar rawa 251.234,79 12,30 12 Pertanian lahan kering 26.756,89 1,31 13 Pertanian lahan kering campur semak 190.869,11 9,35 14 Sawah 20.042,55 0,98 15 Transmigrasi 1.239,34 0,06 16 Tambang 26.222,84 1,28 17 Rawa 44.288,90 2,17 T o t a l 2 .0 4 2 .0 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023 G a m b a ra n U m u m K on d fsi D aerah 11.117 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.90 Kondisi Tutupan Lahan di Kawasan Lindung Setiap Kecamatan di Kabupaten Katingan TUTUPAN LAHAN KECAMATAN TOTAL %BUKIT RAYA KAM IPANG KATINGAN HULU KATINGAN KUALA MARIKIT MENDAWA1 PETAK MALAI SANAMAN M ANTIKEI TASIK PAYAW AN Hutan lahan kering primer 3549,22 10056,84 78961,29 11011,44 37044,02 140622,80 25,38 Hutan lahan kering sekunder 4769,76 1064,07 421,86 750,19 9824,88 16830,76 3,04 Hutan mangrove sekunder 2810,97 2810,97 0,51 Hutan rawa sekunder 143805,10 18877,22 139719,95 5172,45 307574,71 55,52 Pemukiman 30,57 30,57 0,01 Pertanian lahan kering 432,05 310,37 742,42 0,13 Pertanian lahan kering campur semak 2045,00 21,66 167,85 2234,50 0,40 Rawa 7976,96 306,68 4775,64 13059,29 2,36 Sawah 505,74 505,74 0,09 Sem ak belukar 201,02 68,58 1316,11 5,14 1590,84 0,29 Semak belukar rawa 14119,32 17284,00 18894,38 2165,14 52462,85 9,47 Tam bang 285,26 285,26 0,05 Tanah terbuka 3617,37 641,50 10978,31 15237,18 2,75 Tubuh air 0,34 35,50 0,45 36,28 0,01 Toted 8318,97 169720,11 13234,48 40945,88 80867,10 174679,10 11761,63 46874,05 7622,85 554024,16 100,00 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.118 Untuk mendukung data mengenai tutupan lahan yang telah disajaikan pada tabel diatas, berikut ini disajikan data overlay tutupan lahan dengan pola ruang Kabupaten Katingan. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN E t j| l TAHUN 2018-2023 Tabel 2.91 Hasil Analisis Overlay Tutupan Lahan dan Pola Ruang T u tu p a n L ah an A lo k a si ru a n g K aw a sa n B u d id ay a K aw a sa n L in d u n g T o tal Lu as (Ha) % L u a s (Ha) % Hutan lahan kering primer 45686,73 2,29 140622,80 7,05 186309,53 Hutan lahan kering sekunder 530218,74 26,59 16830,76 0,84 547049,50 Hutan mangrove sekunder 2464,67 0,12 2810,97 0,14 5275,64 Hutan rawa sekunder 155373,59 7,79 307574,71 15,42 462948,30 Hutan tanaman 7190,87 0,36 0,00 7190,87 Pemukiman 3400,43 0,17 30,57 0,00 3431,01 Perkebunan 67552,03 3,39 0,00 67552,03 Pertanian lahan kering 25926,48 1,30 742,42 0,04 26668,90 Pertanian lahan kering campur semak 187797,48 9,42 2234,50 0,11 190031,98 Rawa 27864,49 1,40 13059,29 0,65 40923,78 Sawah 19487,61 0,98 505,74 0,03 19993,35 Semak belukar 124764,13 6,26 1590,84 0,08 126354,97 Semak belukar rawa 191142,78 9,58 52462,85 2,63 243605,63 Tambang 25831,22 1,30 285,26 0,01 26116,48 Tanah terbuka 24318,79 1,22 15237,18 0,76 39555,97 Transmigrasi 1244,73 0,06 0,00 1244,73 Tubuh air 119,49 0,01 36,28 0,00 155,77 T o ta l 1440384,28 72,22 5 5 4 0 2 4 ,1 6 27 ,7 8 1994408,45 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023
d.Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan/atau risiko. Salah satu upaya mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi konsentrasi C02 di atmosfer adalah memelihara dan mengembangkan kemampuan hutan dan lautan untuk menyerap dan menyimpan karbon. Pemanfaatan hutan dalam upaya mitigasi tersebut sudah banyak diimplementasikan, sedangkan penerapan peran lautan belum terlihat secara signifikan (Nellemann et al., 2009). Berdasarkan hasil analisis stok karbon di wilayah ekoregion Pulau Kalimantan sebesar 162 ton/ha untuk hutan mangrove primer dan 116 ton/ha untuk hutan mangrove sekunder, sedangkan untuk hutan dengan kerapatan sedang sebesar 64,39 ton/ha. Dengan luas hutan 1.219.699,79 ha atau maka total stok karbon di Kabupaten Katingan adalah sebesar 183.478.370,59 ton. Berdasarkan data pada tabel dibawah, diketahui bahwa G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.119 daerah yang memiliki stok karbon tertinggi yakni Kecamatan Masanaman Mantikei dan (22,17%) dan Kecamatan Marikit (17,86%). PERUBAHAN ig | » RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN W H TAHUN 2018-2023 Tabel 2.92 Total Stok Karbon untuk Hutan di Setiap Kecamatan No Hutan Luas (Ha) Stok Karbon Rerata (ton/Ha) Total (ton) % 1 BUKIT RAYA 64440,77377 400 11681689,4 6,37 Hutan lahan kering prim er 4800,719641 222 1065759,76 Hutan lahan kering sekunder 59640,05413 178 10615929,64 2 KAM IPANG 194604,6798 92,32 17965904,04 9,79 Hutan raw a sekunder 194604,6798 92,32 17965904,04 3 KATINGAN HILIR 17394,77499 208,32 1615546,169 0,88 Hutan m angrove sekunder 407,96207 116 47323,60012 Hutan raw a sekunder 16986,81292 92,32 1568222,569 4 KATINGAN HULU 93185,79315 400 17080596,63 9,31 Hutan lahan kering prim er 11216,48755 222 2490060,235 Hutan lahan kering sekunder 81969,30561 178 14590536,4 5 KATINGAN KUALA 41318,53699 208,32 3896812,883 2,12 Hutan m angrove sekunder 3474,89646 116 403087,9894 Hutan raw a sekunder 37843,64053 92,32 3493724,894 6 KATINGAN TENGAH 38674,14825 231,14 6664681,375 3,63 Hutan lahan kering sekunder 36917,64486 178 6571340,785 Hutan tanam an 1756,503387 53,14 93340,59001 7 M ARIKIT 162064,7797 453,14 32763123,7 17,86 Hutan lahan kering prim er 89105,56043 222 19781434,42 Hutan lahan kering sekunder 72918,76 178 12979539,28 Hutan tanam an 40,45931078 53,14 2150,007775 8 M ENDAW AI 156498,3213 208,32 14448246,74 7,87 Hutan m angrove sekunder 13,58621085 116 1576,000458 Hutan raw a sekunder 156484,7351 92,32 14446670,74 9 PETAK MALAI 136807,5222 400 25625728,08 13,97 Hutan lahan kering prim er 28954,29836 222 6427854,237 Hutan lahan kering sekunder 107853,2238 178 19197873,84 10 PULAU MALAN 28553,37091 323,46 4456266,962 2,43 Hutan lahan kering sekunder 21360,08883 178 3802095,811 Hutan raw a sekunder 6940,279251 92,32 640726,5805 Hutan tanam an 253,0028334 53,14 13444,57057 11 SAN AM AN M ANTIKEI 219179,447 453,14 40670287,55 22,17 Hutan lahan kering prim er 52232,71677 222 11595663,12 Hutan lahan kering sekunder 161805,824 178 28801436,67 Hutan tanam an 5140,906189 53,14 273187,7549 12 TASIK PAYAW AN 37260,98192 92,32 3439933,851 1,87 Hutan raw a sekunder 37260,98192 92,32 3439933,851 13 TEW ANG SANGGALANG G A R IN G 2 9 7 1 6 ,6 5 5 2 7 3 8 6 ,3 2 3 1 6 9 5 5 3 ,1 9 9 1,73 Hutan lahan kering sekunder 4585,25806 178 816175,9347 Hutan m angrove sekunder 1403,998077 116 162863,777 G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.120 PERU BAH AN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN j| | j| TAHUN 2018-2023 Luas Stok Karbon No Hutan (Ha) Rerata Total % (ton/Ha) (ton) H utan raw a sekunder 23727,39913 92,32 2190513,488 Total 1.219.699,79 3.836,80 183.478.370,59 100,00 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023 Stok karbon untuk hutan di Kabupaten Katingan menunjukkan bahwa hutan lahan kering sekunder dan hutan mangrove sekunder memiliki jum lah tertinggi. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.93 Total Stok Karbon untuk Hutan di Kabupaten Katingan Luas S to k K arbo n No H utan (Ha) R erata (ton /H a) T o ta l (ton) % 1 Hutan lahan kering primer 186309,7827 222 41360771,77 22,54 2 Hutan lahan kering sekunder 547050,1593 178 97374928,36 53,07 3 Hutan mangrove sekunder 5300,442818 116 614851,3669 0,34 4 Hutan rawa sekunder 473848,5286 92,32 43745696,16 23,84 5 Hutan tanaman 7190,87172 53,14 382122,9232 0,21 T o ta l 1.219.699,79 66 1,46 1 8 3.478.370,59 100,00 Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023 2.3.1.12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
a.Rasio Penduduk ber KTP Satuan Penduduk Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan ju ga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akte, NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia >17 tahun. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk didapatkan dari rumus formula jum lah penduduk usia>17 tahun yang ber-KTP dibagi dengan jum lah penduduk usia >17 atau telah menikah. Status kepemilikan KTP di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.94 Rasio Penduduk ber KTP Satuan Penduduk di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raia n 2015 2 0 16 2 0 1 7 2 0 1 8 2019 2 0 2 0 Rasio penduduk ber KTP satuan penduduk (%) 77,34 97,46 90,58 99,01 99,15 99,64 Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2021 Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio penduduk ber KTP satuan penduduk di Kabupaten Katingan tahun 2015 sampai dengan tahun G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.121 2020 terus mengalami peningkatan. Angka ini terns meningkat sampai mencapai 97,46 persen pada tahun 2016, namun pada tahun 2017 rasio penduduk ber KTP satuan penduduk mengalami penurunan hingga menjadi 90,58 persen dan kembali meningkat sampai tahun 2020 menjadi 99,64 persen.
b.Persentase bayi berakte kelahiran Persentase bayi berakte kelahiran adalah jum lah bayi berakte kelahiran dibagi dengan jum lah bayi dikalikan 100. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa persentase bayi berakte kelahiran di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 terjadi penurunan, dimana pada tahun 2015 kepemilikan akte kelahiran sebesar 76 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 75 persen. Namun pada sampai tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 92,05 persen. Adapun Persentase bayi berakte kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut. PERUBAHAN « giB | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN B T O TAHUN 2018-2023 Tabel 2.95 Persentase Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 2 0 17 20 18 2019 2 0 2 0 Persentase bayi berakte kelahiran (%) 76 75 83 89,56 92,05 93,28 Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2021
c.Pasangan Berakte Nikah Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Katingan pada kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebesar 8,83 persen dan di tahun 2020 mencapai 28,76 persen. Pasangan berakte nikah yang ada di Kabupaten Katingan dalam periode tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.96 Pasangan Akte Nikah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2 0 16 20 17 20 18 2019 2 0 2 0 Rasio pasangan berakte nikah (%) 8,83 10,73 12,62 22,21 26,33 28,76 Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2021
d.Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Penerapan KTP Nasional berbasis NIK yang ada di Kabupaten Katingan dalam periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 berstatus “Sudah” .
e.Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten adalah Ada atau tidaknya ketersediaan database kependudukan skala kabupaten. G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.122 Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten di Kabupaten Katingan dari tahun 2015 sampai dengan 2020 “Ada”. Tabel 2.97 PERUBAHAN ig % RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H f j TAHUN 2018-2023 Persentase Ketersediaan Database Kependudukan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2 0 16 2 0 1 7 2 0 18 20 19 20 20 Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten (ada/tidak) Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Dinas Dukcapil Kabupaten Katingan, 2021 2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.Status Kemajuan Desa Berdasarkan penilaian hasil survey berdasarkan Indeks Desa Membangun, status dan kemadirian desa di Kabupaten Katingan adalah sebagai b e rik u t: Tabel 2.98 Jumlah Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Kabupaten Katingan Tahun 2018-2020 U raia n S tatu s D esa 20 18 20 19 2 0 20 Mandiri 0 0 1 Maju 1 2 5 Berkembang 12 37 51 Tertinggal 65 95 91 Sangat Tertinggal 76 20 6 Jumlah 154 154 154 Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Katingan, 2021
b.Persentase PKK Aktif Persentase PKK aktif adalah jum lah PKK aktif berbagi dengan jum lah PKK dikalikan 100 persen. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase PKK aktif yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sampai tahun 2019 sebesar 100 persen. Persentase PKK aktif di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel di bawah. Tabel 2.99 Persentase PKK Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 20 17 20 18 20 19 2 0 20 Jumlah PKK Aktif (kelompok) 174 174 174 174 174 174 Jumlah PKK (kelompok) 174 174 174 174 174 174 Persentase PKK Aktif (%) 100 100 100 100 100 100 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2015-2020 2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan K eluarga Berencana Keluarga Berencana merupakan sal ah satu program dari pemerintah pusat dalam rangka mengendalikan populasi penduduk yang terns meningkat. G antbaran U m u m K o n d isi Daerah 11.123 Keluarga berencana itu sendiri memiliki arti gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Salah satu dari program keluarga berencana berupaya mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Disamping itu program keluarga bertujuan utuk membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Akseptor KB dalam pembangunan memberikan kontribusi dalam rangka pengendalian jumlah penduduk agar ledakan penduduk dapat terkontrol dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat. Target dan realisasi akseptor baru cukup signifikan dalam pencapaiannya. Ini menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat dalam ber KB cukup baik. Untuk akseptor aktif masih perlu ditingkatkan pencapaiannya karena realisasi capaian belum mencapai target.
a.Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah meningkatkan angka pemakaian kontrasepsi/CPR. Perhitungan indikator ini adalah dengan cara membagi Jumlah Aseptor KB di bagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikalikan 100. Berdasarkan pada tabel di bawah, dapat dilhat teijadi peningkatan jumlah pemakaian kontrasepsi dari tahun ke tahun hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah PUS yang menjadi Aseptor KB. PERUBAHAN - j s l y RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN | 1 | | TAHUN 2018-2023 Tabel 2.100 Angka Pemakaian Kontrasepsi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2 0 16 2 0 1 7 2 0 18 2019 20 20 Angka Pemakaian Kontrasepsi /CPR 78,09 78,33 78,51 78,69 78,87 79,05 Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021
b.Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang /MKJP Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang /MKJP adalah cara yang efektif dalam menjaga jarak kelahiran, perhitungan indikator ini yaitu Jumlah Aseptor MKJP dibagi Aseptor KB dikali 100. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa persentase MKJP cenderung naik turun, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan banyak aseptor yang masih belum konsisten menggunkan MKJP. Adapun Persentase MKJP yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.101 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 20 16 2 0 1 7 2 0 1 8 2019 2 0 20 Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang/ MKJP (%) 19,53 18,91 27,44 29,28 31,12 32,96 Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021 11.124 VG a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah
c.Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga adalah kelompok ketahanan keluarga yang tergabung dalam TRIBINA yaitu: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam menjalankan fungsi pokok ketahanan keluarga. Diharapkan kelompok ketahanan keluarga dapat dibentuk di setiap desa/kelurahan. PERUBAHAN ag jB | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN C T j l TAHUN 2018-2023 Tabel 2.102 Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 20 16 2 0 1 7 20 18 2019 2 0 2 0 Cakupan Keluarga Dalam Pembinaan Kelompok Ketahanan Keluarga (%) 40,99 73,91 75,16 36,65 44,75 52,85 Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021
d.Cakupan remaja dalam pusat pelayanan informasi dan konseling remaja Cakupan remaja dalam pusat pelayanan informasi dan konseling remaja adalah upaya peningkatan peranan PIK Remaja dalam mendapatkan informasi mengenai program KKBPK. PIK Remaja sebagai sarana fasilitasi kreatifitas remaja diharapkan dapat dibentuk di seluruh sekolah di setiap desa/kelurahan. Tabel 2.103 Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2 0 16 2017 20 18 2019 2 0 20 Cakupan remaja dalam pusat pelayana informasi dan konseling (%) 18,63 45,34 45,34 12,42 27,87 43,23 Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021
e.Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need) Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need] di Kabupaten Katingan tahun 2015 persentasenya sebesar 15,22 persen dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2017 hingga menjadi 13,4 persen. Tabel 2.104 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi ( Unmeet need) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2 0 16 2 0 17 2 0 1 8 2019 2 0 2 0 Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet need] (%] 15,22 14,86 13,4 89,70 90,90 92,10 Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021 G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.125 PERUBAHAN REIMCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023
f.Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) Rasio jum lah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) adalah jum lah kolompok UPPKS yang dibentuk di tingkat desa/ kelurahan. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa Rasio jum lah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Katingan berjalan secara fluktuatif hal ini dikarenakan setiap tahun evaluasi dan pelaporan terhadap kelompok UPPKS yang ada dan aktfi masih belum berjalan hal ini diakibatkan keterbatasan anggaran dan cakupan wilayah yang sulit dijangkau. Tabel 2.105 Rasio Jumlah Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 20 17 2 0 1 8 2019 2 0 2 0 Cakupan Rasio jumlah kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera 47,83 97,52 70,19 11,80 25,61 39,42 Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021
g.Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 27,27 persen. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 73,25 persen, dan terns meningkat hingga mencapai 92,10 persen pada Tahun 2020. Tabel 2.106 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raia n 2015 2016 2 0 1 7 20 18 20 19 2 0 20 Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber- KB (%) 27,27 73,25 88,5 89,70 90,90 92,10 Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021
h.Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan tahun 2015 persentasenya sebesar 18,63 persen, meningkat pada tahun 2016 dan 2017 menjadi 45,34 persen. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12,42 persen. Kemudian pada tahun 2019 mengalami 11.126 1 G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah peningkatan kembali menjadi 27,87 persen, dan terus meningkat hingga mencapai 43,23 persen pada tahun 2020. Tabel 2.107 Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 PERUBAHAN ^ 8 % RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN y l TAHUN 2018-2023 U raian 2015 2016 2 0 17 20 18 2019 20 20 Cakupan Remaja Dalam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja (%) 18,63 45,34 45,34 12,42 27,87 43,23 Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Katingan, 2021 2.3.1.15. Perhubungan
a.Jumlah Terminal Angkutan Jalan Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi. Pada umumnya terminal penumpang dan terminal barang dijadikan satu lokasi terminal karena untuk memudahkan bagi penumpang yang bepergian dengan membawa barang bawaannya. Tabel 2.108 Jenis dan Jumlah Terminal di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 J e n is T erm in a l 2015 20 16 20 17 20 18 2 0 19 2 0 20 Kelas C (unit) 1 1 1 1 1 1 Sumber: Profile Kabupaten Katingan Tahun 2015 dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan, 2021
b.Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan Pengujian kelayakan kendaraan bermotor angkutan jalan bertujuan untuk menjamin keselamatan moda transportasi yang dioperasikan mengangkut orang dan barang hingga dapat mencegah kecelakaan dalam berlalu lintas. Pelaksanakan pengujian kelayakan angkutan jalan di Kabupaten Katingan mulai tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah sebagai berikut. G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.109 Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 20 17 2 0 1 8 2019 Kendaraan bermotor angkutan jalan (KIR) (unit) 1.200 1.015 989 875 35 Sumber: Dinas Pekerjaan Urnum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan, 2021
c.Pemasangan Rambu-Rambu Pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang ada di Kabupaten Katingan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 1.235 unit rambu lalu lintas jalan maupun sungai, Pemasangan rambu-rambu di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.110 Pemasangan Rambu-Rambu di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 20 16 2 0 17 2 0 1 8 2019 2020 Jumlah Rambu Lalu Lintas Jalan Terpasang (unit) 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.036 Jumlah Rambu Sungai Terpasang (unit) 220 220 220 220 220 220 Rambu-rambu yang Terpasang (unit) 1.235 1.235 1.235 1.235 1.235 1.246 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan, 2021
d.Izin Trayek Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut penumpang umum dan barang pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadw al tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Banyaknya izin trayek di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.111 Izin Trayek di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2016 K atego ri 2015 2016 Izin Trayek Angkutan Jalan 13 13 Izin Trayek Angkutan Sungai 55 - Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan, 2021
e.Dermaga Sungai Sungai Katingan yang berada di Kabupaten Katingan memiliki panjang 650 km, lebar 250 m, kedalaman berkisar 3-7 m, dan alur sungai yang bisa dilayari 520 km. Transportasi sungai sejauh ini masih menjadi andalan bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Katingan, untuk mengangkut orang dan G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.128 barang maupun kendaraan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Katingan membangun dermaga sungai guna mendukung aktivitas masyarakat dan ekonomi daerah. Adapun dermaga yang tersedia di Kabupaten Katingan ditampilkan dalam tabel berikut: Tabel 2.112 PERUBAHAN pg B | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN it | j l TAHUN 2018-2023 Dermaga sungai yang tersedia di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 J e n is D erm aga S u n gai 2015 2 0 16 20 17 20 18 2019 2020 Dermaga Bongkar Muat/ Tambatan (unit) 24 25 “ 28 28 28 Dermaga Penyeberangan (unit) 10 15 “ 15 15 15 Total (unit) 34 40 - 43 43 43 Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan Kabupaten Katingan, 2021 2.3.1.16. Komunikasi dan Informatika
a.Cakupan Layanan Komunikasi Indikator cakupan layanan komunikasi memberikan informasi mengenai jangkauan pelayanan komunikasi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Formulasi untuk Cakupan Layanan komunikasi adalah Luas Wilayah Yang Tercoverage (terjangkau sinyal HP) (Km2) dibagi Luas Wilayah Keseluruhan (luas kabupaten katingan) (Km2). Adapun Cakupan Layanan komunikasi yang ada di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.113 Cakupan Layanan Komunikasi di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raia n 2015 2016 2 0 17 2 0 18 2019 20 20 Luas Wilayah Yang Tercoverage (terjangkau sinyal HP) (Km2) 5.808 5.808 5.979 6.140 6.291 6.413 Luas Wilayah Keseluruhan (luas kabupaten katingan) (Km2) 17.800 17.800 20.396, 78 20.396, 78 20.396, 78 20.396,7 8 Cakupan Layanan Telekomunikasi (%) 33 33 29 30 30.84 31.44 Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan, 2021 Ada beberapa kriteria untuk menentukan cakupan layanan komunikasi yaitu jangkauan sinyal komunikasi Kuat, Lemah dan tidak ada (blank spot). Dalam hal ini untuk penentuan formulasi dari Wilayah Yang Tercoverage (terjangkau sinyal HP) (Km2) adalah wilayah yang tergolong jangkauan sinyalnya Kuat. Dari tahun 2 0 1 5 -2 0 1 6 luas wilayah yang tergolong jangkauan sinyal telekomunikasi kriteria “kuat” adalah 5.808 km2, kriteria “lemah” adalah 4.994 km2, kriteria “tidak ada sinyal/blank spot” adalah 6.998 km2 dengan luas G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.129 wilayah Kabupaten Katingan adalah 17.800 km2. Sedangkan di Tahun 2017 ada peningkatan penerimaan sinyal HP kategori ‘kuat” di desa Tumbang Lahang dan Dahian Tunggal, namun di tahun 2017 ju ga teijadi penambahan luas wilayah Kabupaten Katingan menjadi 20.396,78 km2, sehingga mempengaruhi persentase cakupan layanan telekomunikasi menjadi turun sebanyak 4%. Sampai dengan tahun 2017 jumlah tower yang ada di Kabupaten Katingan berdasarkan hasil pendataan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan adalah sebanyak 56 unit. 2.3.1.17. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sedangkan Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
a.Persentase Koperasi Aktif Pemberdayaan koperasi merupakan langkah strategis dal am meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian masyarakat, karena koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 ^ | f r Tabel 2.114 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 20 16 2017 2018 2 0 19 2 0 2 0 Jumlah Koperasi Aktif (unit) 101 111 116 87 86 90 Jumlah Seluruh Koperasi (unit) 228 233 202 206 195 204 Persentase Koperasi Aktif (%) 43,67 47,64 57,43 42,23 44,10 44,12 Sumber: Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase koperasi aktif yang ada di Kabupaten Katingan pada kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 persentase koperasi aktif sebanj^ak 43,67 persen dan sampai Tahun 2017 mengalami peningkatan sampai pada angka 57,43 persen. G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.130 Namun persentase koperasi aktif kembali menurun mencapai 42,23 persen pada tahun 2018 dan meningkat Kembali sampai tahun 2020 menjadi 44,12 persen.
b.Usaha Mikro dan Kecil Usaha Mikro dan Kecil adalah jumlah usaha mikro dan kecil berbagi dengan jumlah seluruh UKM. Jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Katingan pada tahun 2016 mengalami lonjakan yang tinggi yaitu 44.831 unit dari tahun 2015 yang beijumlah 1.630 unit. Hal ini disebabkan Kelompok Usaha Tani dimasukkan kedalam usaha mikro dan kecil. Sedangkan pada tahun 2018 beijumlah 1.526 unit, meningkat sampai tahun 2020 menjadi 1.605 unit. PERUBAHAN > *!§% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN l f | § TAHUN 2018-2023 Tabel 2.115 Persentase Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 20 16 2 0 1 7 2 0 1 8 20 19 2 0 2 0 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (unit) 1.630 44.831 44.831 1.526 1.557 1.605 Jumlah Seluruh UKM (unit) 1.630 44.831 44.831 1.526 1.559 1.607 Persentase UKM (%) 100 100 100 100 99.87 99.87 Sumber: Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan
c.Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Jumlah UKM non BPR/LKM UKM adalah jum lah UKM aktif non BPR/LKM UKM. Berdasarkan data di bawah, dapat dilihat bahwa Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Kabupaten Katingan tahun 2014 dan 2015 beijumlah 1.630 unit dan di tahun 2016 meningkat menjadi 44.831 unit dan Kembali menurun sampai tahun 2020 menjadi 1.607 kegiatan. Adapun Jumlah UKM non BPR/LKM yang ada di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.116 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM (unit) 1630 44831 44831 1526 1559 1607 Sumber: Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan
d.Jumlah BPR/LKM Jumlah BPR/LKM adalah Jumlah BPR/LKM aktif. Berdasarkan data Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai 2018, tidak terdapat BPR/LKM di Kabupaten Katingan.. 2.3.1.18. Penanaman Modal Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 memberikan pengertian penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.131 menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Alasan Kabupaten Katingan untuk melaksanakan penanaman modal adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja di Kabupaten Katingan. Dengan penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi import untuk menghemat devisa, mendorong eksport non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana dan pengembangan daerah tertinggal.
a.Jumlah Investor Indikator ini digunakan untuk melihat jum lah investor berskala nasional yang berupa PMDN dan PMA, hal ini dilakukan karena semakin banyak jum lah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Jumlah investor PMDN tahun 2015 sebanyak 76 unit, dan mengalami kenaikan sampai tahun 2019 menjadi 119 unit, namun mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 63 unit. Sedangkan Jumlah Investor PMA pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berjumlah 16 unit dan terus menurun sampai tahun 2020 menjadi 10 unit. PERUBAHAN J M L RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.117 Jumlah Investor PMDN dan PMA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 20 17 20 18 2 0 19 2 0 2 0 Jumlah investor PMDN (unit) 76 81 99 107 119 63 Jumlah Investor PMA (unit) 16 16 16 16 14 10 Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan, 2021
b.Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) Berdasarkan data, diketahui bahwa jum lah nilai investasi berskala nasional (PMDN) di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar Rp 139.923.730, meningkat sampai tahun 2017 menjadi 1.124.980.148.645, menurun Kembali di tahun 2018 menjadi 848.775.526.019, dan meningkat Kembali sampai tahun 2020 menjadi 4.171.745.209.352,80. Sedangkan jumlah nilai investasi berskala asing (PMA) pada tahun 2015 sebesar 342.845.923.000, menurun di tahun 2016 menjadi 239.846.810.000, meningkat Kembali di tahun 2017 menjadi 1.219.881.974.652,41, meningkat Kembali di tahun 2018 menjadi 1.875.572.532.132,41, sedikit mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 1.852.401.015.342,41 dan mengalami peningkatan Kembali di tahun 2020 menjadi 2.171.948.678.654,34. Berikut disajikan tabel Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020. G a m b a ra n U m uiti K o n d isi D aerah 11.132 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.118 Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 o LO o 'O CN Jum lah o o ' o ’tf- vO cd r H 00 CN LO CO CO o 00 o CO* d nilai Investasi IS C0 CN o o is o rH 6 § d CN LO O CN 9 O 00 o o 9 O m oo PM DN G] O' d O' CO - G) id IS IS - CN rj- S (Rupiah) CO IS CO CN rH S; oo d O' IS rH s rH CN rH 00 co d o CO o o CN CN CN d Jum lah o o O O LO vO co r H CO io nilai co CN o o ^}- CN CO LO r H oo is investasi 0^ rH 00 °i iH LO 9 + to rH CN r H oo PM A (US 00 d 00 00 IS LO o ON Dollar) CN 00 d d r H LO b- CN LO r H IS CO co CN 00 00 r H r H r H r H CN Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan
c.Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN adalah Realisasi PMDN tahun berkenaan diambil dengan realisasi PMDN tahun yang lalu berbadi dengan realisasi tahun berkenaan dikalikan 100. Adapun Kenaikan atau Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.119 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 (jutaan) No Indibator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Realisasi Tahun berkenaan (Rp.) 139.923.73 0 237.496.70 0.000,00 1.124.980.1 48.645,00 848.775.52 6.019,00 3.790.278.6 23.286,00 4.171.745.2 09.352,80 2 Realisasi Tahun Yang Lalu (Rp.) 386.977.63 1.909 139.923.73 0 237.496.70 0.000,00 1.124.980.1 48.645,00 848.775.52 6.019,00 3.790.278.6 23.286,00 3 Kenaikan/p enurunan nilai realisasi PMDN (persen) 373,68% -24,55% 346,56% 10,06% Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2.3.1.19. Kepemudaan dan Olahraga Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jum lah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.133 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan kerja dan peraturan. Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan, dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jum lah kegiatan kepemudaan dalam satu periode tahun. Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “event” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk petandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis. Jumlah kegiatan olahraga dihitung dari jum lah kegiatan atau “event” olahraga dalam satu periode tahun.
a.Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif Jumlah organisasi pemuda selama tiga tahun terakhir yaitu mulai tahun 2015 sampai 2017 mencapai 18 organisasi pemuda. Sedangkan di tahun 2018 meningkat menjadi 120 organisasi pemuda dan mengalami peningkatan sampai tahun 2020 menjadi 126 organisasi pemuda. Adanya peningkatan yang sangat signifikan mulai tahun 2018 dikarenakan organisasi pemuda kecamatan dimasukkan dalam penjumlahan organisasi pemuda yang ada. Berikut adalah tabel jum lah organisasi pemuda di Kabupaten Katingan tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Tabel 2.120 Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 In d ik ato r T ah u n 2015 2 0 16 2 0 17 2 0 18 20 19 2020 Jumlah Organisasi Pemuda 18 18 18 120 126 126 Sumber: Disbudparpora Kabupaten Katingan, 2021 2.3.1.20. Statistik
a.Buku Kabupaten Dalam Angka Buku Kabupaten Dalam Angka disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dapat didownload di website BPS Kabupaten Katingan. Data didalam buku Buku Kabupaten Dalam Angka dapat digunakan oleh berbagai kalangan terutama pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan maupun mengevaluasi capaian pembangunan. Tabel 2.121 Buku Kabupaten Dalam Angka di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 In d ik ato r F o rm u iasi T ah u n 2015 20 16 2 0 1 7 2 0 18 2019 2 0 2 0 Buku Kabupaten Dalam Angka Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada S um ber: D in a s K om un ika si, In form atika, Persctndian d a n S ta tistik Kab. K a tin ga n G a m b a ra n U m tim K o n d isi Daerah 11.134 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023
b.Buku PDRB Kabupaten Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan Buku “PDRB Kabupaten” . Dokumen tersebut ada pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan dan disusun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Katingan. Penyusunan buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan. Tabel 2.122 Buku PDRB Kabupaten di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 No In d ik ato r F o rm u lasi T ah u n 2015 2016 2 0 17 2 0 18 2019 2 0 20 1 Buku PDRB Kabupaten Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kab. Katingan 2.3.1.21. Kebudayaan
a.Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan adalah jum lah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan berbagi dengan total Benda, Situs dan Kawasan yang dimiliki daerah dikalikan 100. Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di tahun 2015 sampai dengan 2020 sebesar 100 persen. Tabel 2.123 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2 0 16 20 17 2 0 1 8 2019 20 20 Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (situs) 14 14 14 15 17 17 Total Benda, Situs dan Kawasan yang dimiliki daerah (situs) 14 14 14 15 17 17 Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (%) 100 100 100 100 100 100 Sumber: Disbudparpora Kabupaten Katingan, 2018 dan BPS Kabupaten Katingan
b.Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya adalah jum lah Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebanyak 2 kali dan jumlah ini tetap setiap tahun sampai dengan tahun 2020. G a m b a ra n U m u m K o n d isl D aerah 11.135 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Tabel 2.124 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 20 17 2018 2019 20 20 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya (kegiatan) 2 2 2 2 2 2 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2012-2016 dan Disbudparpora Kab. Katingan, 2018 dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Katingan, 2021
c.Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya adalah jum lah sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang ada. Adapun jum lah sarana penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Katingan disajikan pada tabel dibawah ini: Tabel 2.125 Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 2 0 17 2 0 1 8 2019 2 0 20 Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit) 2 2 2 2 2 2 Sumber: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2020 2.3.1.22. Perpustakaan Perpustakaan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis dalam menunjang kualitas tingkat pendidikan di Kabupaten Katingan. Oleh karena itu, urusan perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan pelayanan umum masyarakat di bidang perpustakaan dan kesadaran masyarakat terhadap arti pentingnya perpustakaan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang gemar membaca dan cinta buku.
a.Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pengunjung perpustakaan yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 95,11 persen, menurun di tahun 2016 menjadi 78,21 persen. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.126 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017 U raian 2015 2016 20 17 Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun 4.461 9.829 9.953 Jumlah Orang Dalam Populasi Yang 4.690 12.568 n/a G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.136 TAHUN 2018-2023 PERU BAH AN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN K h | U raian 2015 2016 2 0 1 7 Harus Dilayani Persentase Pengunjung Perpustakaan 95,11 78,21 n/a Sumber: Bagian Perpustakaan dan Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2017
b.Koleksi buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Data beberapa tahun terakhir dapat dilihat bahwa persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 33,33 persen, meningkat di tahun 2016 menjadi 33,46 persen. Namun pada tshun 2019 turun menjadi 19,58 persen. Tabel 2.127 Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 U raian 2015 20 16 20 17 20 18 2019 Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah 1024 986 n/a n/a 6.246 Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah 3072 2946 n/a n/a 31.908 Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (%) 33,33 33,46 n/a n/a 19,58 Sumber: Bagian Perpustakaan dan Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, 2017 dan LLPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 2.3.1.23. Kearsipan
a.Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku Persentase SKPD yang mengelola arsip secara baku adalah jum lah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku berbagi dengan jum lah SKPD dikalikan 100. Adapun Penerapan pengelolaan arsip secara baku di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.128 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017 U raian 2015 2016 20 17 Jumlah SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku 0 0 0 Jumlah SKPD 41 41 37 Persentase SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku (%) 0 0 0 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2013-2016 dan Setda Kab. Katingan, 2018
b.Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Katingan pada tahun 2014 sebanyak 1 kegiatan, di tahun 2015 dan 2016 meningkat menjadi 2 kegiatan. 11.137G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Tabel 2.129 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2016 U raian 2015 2 0 16 Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (kegiatan) 2 2 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2013-2016 2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah di Kabupaten Katingan. Urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi. 2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan.
a.Produksi Perikanan Indikator Produksi Perikanan menunjukkan jum lah produksi perikanan yang dihasilkan suatu daerah. Adapun produksi perikanan di Kabupaten Katingan Tahun 2015 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.130 Produksi Perikanan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 Uraian 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Produksi Perikanan (Ton) 3.342,53 7.802,19 n/a 9.222,37 8.650,03 8.832,275 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan 2013-2020, dan Kabupaten Katingan Dalam Angka Tahun 2021 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi perikanan mengalami peningkatan di tahun 2016 bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya yakni dari 3.342,53 ton ke 7.802,19 ton. Produksi ikan ini terns meningkat pada tahun 2018 menjadi 9.222,37 ton namun turun menjadi 8.832,275 ton pada tahun 2020.
b.Konsumsi Ikan Indikator Konsumsi Ikan adalah salah satu indikator penting dalam menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan. Adapun data konsumsi ikan di Kabupaten Katingan Tahun 2015 sampai dengan 2016 menunjukkan adanya peningkatanyakni dari 39,55 kg G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.138 menjadi 40,98 kg. Lebih lanjut, data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini: PERUBAHAN m &m RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMO) KABUPATEN KATINGAN t'| T f I TAHUN 2018-2023 ^ 3 ? Tabel 2.131 Konsumsi Ikan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raia n 2015 2016 2 0 1 7 2 0 1 8 2019 20 20 Konsumsi Ikan (Kg) 39,55 40,98 41,30 41,70 42,00 42,50 Target Daerah (Kg) 44,2 44,898 45,569 46,303 46,908 47,111 Tingkat Capaian Konsumsi Ikan (%) 89,47 92,71 90,63 90,06 89,54 90,21 Sumber: Dinas Pertardan, Pangan dan Perikanan, 2021 2.3.2.2. Pariwisata Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan suluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Kabupaten Katingan. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang Pariwisata untuk menarik turis datang, baik dari dalam negeri (turis domestik) maupun dari luar negeri (turis asing).
a.Kunjungan Wisata Kunjungan W isata menunjukkan total jum lah wisatawan per tahun yang ke Kabupaten Katingan. Kunjungan wisatawan (wisman) yang datang ke Kabupaten Katingan merupakan barometer keberhasilan pariwisata Kabupaten Katingan terutama ketertarikan turis asing untuk berkunjung. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Katingan selalu mengalami kenaikan dan penurunan yang bervariasi. Tabel 2.132 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 In d ik ato r T ah u n 2015 2016 2 0 1 7 2 0 1 8 20 19 2 0 2 0 Jumlah Wisatawan (orang) 34.351 32.405 40.290 32.570 36.336 11.826 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016, Dinas Kebudayan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2018, diolah, dan BPS Kabupaten Katingan 2.3.2.3. Pertanian Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan dan perkebunan. G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.139
a.Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar Produktivitas padi atau pangan utama lokal lainnya perhektar adalah produksi tanaman padi atau bahan utama lokal lainnya dalam satuan ton berbagi dengan luas areal tanaman padi atau bahan utama lokal lainnya (jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalan). PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN ffl| | TAHUN 2018-2023 Tabel 2.133 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2 0 16 2 0 1 7 20 18 20 19 * 20 20 Luas Areal Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (ha) 20.802 20.986 20.551 12.494 16.318 17.742 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar (kw/ha) 33,11 30,67 31,31 35,07 31,87 31,85 Sumber: Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan, 2021 Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 34,38 ton/ha, cenderung menurun di tahun-tahun berikutnya, kecuali pada tahun 2017 sempat naik menjadi 32,05 ton/ha. Kondisi tahun 2020 menunjukkan produktivitas sebesar 31,85 ton/ha. Penyebab penurunan produktivitas padi dikarenakan adanya cuaca ekstrim yang berakibat banjir ataupun kemarau panjang sehingga mengakibatkan banyak lahan yang rusak dan akhim ya mempengaruhi hasil panen dan nilai produktivitas tanaman padi. 2.3.2.4. Kehutanan Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai ekosistem, hutan sangat berperan dalam penyediaan sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Hutan sebagai sumber daya nasional harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok, atau golongan tertentu. Manfaat yang optimal bisa terwujud apabila kegiatan pengelolaan hutan dapat menghasilkan hutan yang berkualitas tinggi dan lestari.
a.Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis adalah Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi berbagi dengan luas total hutan dan lahan kritis dikalikan 100 persen. Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis Tahun 2016 G aitibaran U m u m K o n d isi D aerah 11.140 sebesar 0,43 persen mengalami peningkatan dari tahun 2015 sebesar 6,88 persen. Hal ini disebabkan semakin luasnya luas total hutan dan lahan kritis. Adapun Rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN f(|J| TAHUN 2018-2023 ^ £ 2 ? Tabel 2.134 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017 U raian 2015 20 16 20 17 Luas Hutan dan Lahan Kritis Yang direhabilitasi (Ha) 37.581,68 8.509,92 0 Luas Total Hutan dan Lahan Kritis (Ha) 546.351,16 1.991.696,14 1.991.696,14 Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (%) 6,88 0,43 0 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016
b.Kerusakan Kawasan Hutan Kerusakan Kawasan Hutan adalah luas kerusakan kawasan hutan berbagi dengan luas kawasan hutan dikalikan 100 persen. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat bahwa persentase kerusakan kawasan hutan yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 27,68 persen, selanjutnya turun di tahun 2016 menjadi 27,22 persen. Tabel 2.135 Kawasan Kerusakan Hutan di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017 U raian 2015 2016 2017 Luas Kerusakan Kawasan Hutan 508.882,27 500.372,35 n/a Luas Kawasan Hutan 1.838.196,00 1.838.196,00 1.838.196,00 Persentase Kerusakan Kawasan Hutan (%) 27,68 27,22 0 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2012-2016 2.3.2.5. Energi Dan Sumber Daya Mineral
a.Rasio Elektrifikasi dan Rasio Kelurahan/Desa Berlistrik Adapun rasio elektrifikasi mencerminkan jum lah rumah tangga di Kabupaten Katingan yang sudah menikmati aliran listrik. Sampai dengan Triwulan III 2021, rasio elektrifikasi di Kabupaten Katingan mencapai 68,73% dengan data RE PLN 54,47%, RE Non PLN 14,26%, RE Desa Berlistrik mencapai 94,41%. G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.141 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Tabel 2.136 Rasio Elektrifikasi dan Rasio Kelurahan/Desa Berlistrik No. Kecamatan JUM LAH KELURAHAN JUM LAH DESA JUM LAH R U M A H T AN G G A KELURAHAN/OE SA BERLISTRIK KELURA HAN/DE KELURAHAN/DE S A BELUM BERLISTRIK R U M A H T A N G G A BERLISTRIK JUM LAH R U M A H T A N G G A BERLISTRIK JUM LAH R U M A H T A N G G A BELUM BERLISTRIK RE PLN RE N O N PLN RE RASIO DESA BERLISTR! K PLN NO N-PLN S A BERLISTRIK PLN N O N PLN I 2 3 4 5 ' 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 K A T IN G A N KUALA 2U 5328 13 3 16 0 2,635 274 2,979 2349 49.46 % 5.14 % 54.60 % 100.00 % 2 M A N D A W A I 0 1 1079 5 0 5 2 428 0 42! 651 39.67 % 0,00 % 39.67 % 71.43 91 3 K A M IP A N G 0 9 1,568 5 3 8 1 756 249 1,005 563 48.21 % 15.88 % 64.09 % 88.89 % 4 T A SIK PA Y A W A N 0 8 2319 8 0 8 0 1,482 0 1,482 837 63.91 % 0.00 % 63.91 % 100.00 s 5 K A T IN G A N H ILIR 2 6 9005 8 0 8 0 7,155 0 7,155 2,050 77.73 % 0.00 % 77.73 % 100.00 % 6 TW G. S E N G A IA N G G A RIN G 1 9 3,029 10 0 10 0 2,132 0 2,132 897 7039 % 0.00 % 70.39 % 100,00 % ? PULAU M A LAN 0 14 2,157 14 0 14 0 1,214 0 1,214 943 56.28 * 0.00 % 56.28 % 100.00 91 8 K A T IN G A N TENG AH 1 15 6,432 15 0 15 1 3,878 1,075 4,953 1,479 60.29 9L 16.71 % 77.01 % 93.75 % 9 S A N A M A N M A NTIKEI 0 14 2,457 6 5 12 3 766 272 1,038 1,419 31.18 91 11.07 % 4225 % 85.71 91 10 M A R I KIT 0 18 1,872 4 14 1! 0 66! 1,140 1,80! 71 35.31 * 60.90 % 96.21 % 100.00 91 11 K A TIN G A N HULU 1 22 2,037 2 21 23 0 498 1,315 1,813 224 24.45 % 64.56 % 89.00 % 100.00 % 12 PETAK MALA! 0 7 1,085 0 5 5 2 0 584 584 501 000 % 53.82 % 53.82 % 71.43 % 13 BUKIT RAYA 0 11 1,093 0 11 11 0 0 745 745 348 0.00 % 68.16 % 68.16 % 100.00 % JU M LA H 1 154 90 62 21,605 5,654 J U M W H TO TAL 1(1 39,6(1 152 153 9 27,259 27,329 12,332 54.47 * 1426 % 68.73 % 94.41 % Sumber: Sekretariat Daerah Kab. Katingan, 2021
b.Persentase Pertambangan Tanpa Izin Pertambangan tanpa izin adalah jum lah penambangan liar yang ditertibkan berbagi dengan luas area penambangan yang liar dikalikan 100 persen. Adapun persentase pertambangan tanpa izin di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.137 Persentase Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017 U raian 2015 20 16 20 17 Penambangan Liar Yang Ditertibkan 0 0 0 Luas Area Penambangan Liar (Ha) 1.700 1.700 1.700 Persentase Pertambangan Tanpa Izin (%) 0 0 0 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan tahun 2015 sampai 2017 Catatan : Ini merupakan kewenangan Provinsi Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pertambangan tanpa izin yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 sebesar 0 persen. Ini berarti pengawasan di bidang pertambangan belum dilakukan dengan baik. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius mengingat semakin luasnya area penambangan liar di Kabupaten Katingan. PETI di wilayah Kabupaten Katingan apabila dilakukan secara terus menerus berdampak pada peningkatan TSS (kekeruhan) yang merupakan parameter kunci pencemaran air di DAS Katingan. Peningkatan TSS dan parameter G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.142 lainnya (COD, BOD, DO) ini menurunkan kapasitas penyediaan air minum layak dan kegiatan domestik masyarakat di sekitar lokasi pencemaran. Selain berdampak pada pencemaran lingkungan (air sungai), PETI ju ga akan mengakibatkan longsor pada tanah di tepi sungai dan pendangkalan sungai sehingga berpotensi banjir. 2.3.2.6. Perdagangan Perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya.
a.Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal adalah jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun n dibagi dengan jum lah kelompok pedagang/usaha informal. Adapun Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal yang ada di Kabupaten Katingan pada tahun 2014 berjumlah 4. Sedangkan data tahun- tahun berikutnya tidak tersedia.
b.Pasar Tradisonal Pasar beserta aktivitasnya merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukan mulai berkembangnya suatu daerah maupun ekonomi masyarakatnya, khususnya di wilayah yang mencangkup beberapa desa yang berdekatan. Adapun jum lah pasar tradisional di Kabupaten Katingan yang telah dibangun oleh pemerintah daerah hingga tahun 2018 berjumlah 21 pasar. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMO) KABUPATEN KATINGAN H i TAHUN 2018-2023 Tabel 2.138 Pasar Tradisonal di Kabupaten Katingan No N am a P asar Lo kasi B en tu k B an gu n anB esa/K el. K e c a m a ia n
1. 1.Pasar Pagatan Pagatan Hilir Katingan Kuala Toko, Los
2. 2.Pasar SuburIndah SuburIndah Katingan Kuala Kios
3. 3.Pasar Jaya Makmur Jaya Makmur Katingan Kuala Kios
4. 4.Pasar Mendawai Mendawai Mendawai Toko, Los
5. 5.Pasar Mekar Tani Mekar Tani Mendawai Los
6. 6.Pasar Perigi Perigi Mendawai Kios
7. 7.Stasiun Pendaratan Ikan Perairan Umum (SPIPU) Ujung Hurung Kasongan Baru Katingan Hilir Los
8. 8.Pasar Bajenta Kasongan Lama Katingan Hilir Kios
9. 9.Pasar Kasongan Kasongan Lama Katingan Hilir Kios,Toko
10. 10.Pasar Basah Kasongan Kasongan Lama Katingan Hilir Los
11. 11.Pasar Kereng Pangi Hampalit Katingan Hilir Kios,Los
12. 12.Pasar Pendahara Pendahara Twg. Sanggalang Garing Kios,Los
13. 13.Pasar Buntut Bali Buntut Bali Pulau Malan Los
14. 14.Pasar Tura Tura Pulau Malan Los
15. 15.Pasar Tumbang Samba Tumbang Samba Katingan Tengah Kios
16. 16.Pasar Tumbang Kaman Tumbang Kaman Sanaman Mantikei Kios
17. 17.Pasar Tumbang Hiran Tumbang Hiran Marikit Kios G a m b aran U m u m K o n d lsi Daerah 11.143 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No N am a Pasar Lo kasi B en tu k B an gu nanD esa/K el. K ecam atan
18. 18.Pasar Tumbang Sanamang Tumbang Sanamang Katingan Hulu Kios
19. 19.Pasar Dahian Tunggal Dahian Tunggal Pulau Malan Los
20. 20.Pasar Desa Jaya Makmur Desa Jaya Makmur Katingan Kuala Blok Pasar
21. 21.Pasar Desa Tumbang Manggu Desa Tumbang Manggu Sanaman Mantikei Blok Pasar Sumber: Dinas Koperasi,UKM,Perdagangan dan Perindustrian Kab. Katingan, 2018
c.Pergudangan Pergudangan memegang peran yang sangat penting bagi pelaku usaha. Barang yang disimpan di gudang bisa dalam bentuk bahan baku, barang setengah jadi, suku cadang maupun produk jadi. Peningkatan produktivitas dan pelayanan pergudangan akan sangat berpengaruh pada performansi suatu unit usaha secara keseluruhan. Adapun data Gudang di Kabupaten Katingan hingga tahun 2018 ditampilkan sebagai berikut: Tabel 2.139 Sarana Gudang di Kabupaten Katingan N o N a m a G u d a n g / P e m iiik Luas (M 2) !si G u d a n g Kondisi Gudang Tahun Berdiri Status Kepemilikan 1 T o k o A n d ik a / E g ia n Pranata 12 M 2 M in u m a n Beralkohol Baik 2 0 1 4 PO 2 Dw i G ian Jaya M a km u r/ R u sm in i, S.Pd 2 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 PO 3 U D. Saw it M a km u r/ P u rn a d i 4 2 M 2 P U P U K S U B S ID I D A N N O N S U B S ID I Baik 2 0 1 4 P O 4 CV. C ah aya C ipta P e rka sa/ M isra n H.U 2 4 M 2 M in y a k T anah Baik 2 0 1 4 C V 5 U D. Karunia llahi ll/Riyadi 12 M 2 P ap an Les, Reng, Balok, K asau Dll Baik 2 0 1 4 PO 6 T ig a Saudara/R usiati 2 4 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 P O 7 P a n g k a la n B B M Pangi M anis/Saliter, S.Pd 12 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 PO 8 U D . B in tang R in g g o n g / M a s t u r D a m a n 2 0 0 M 2 M in u m a n Beralkohol Baik 2 0 1 4 PO 9 T o k o B in ta n g Jaya/Egun.L 4 0 M 2 B ahan B a n g u n a n Baik 2 0 1 4 P O 10 P a n g k a la n B B M S e d e rh a n 01/Eriyanto 2 4 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 PO 11 U D. U sa h a L a n g g e n g Bersam a/B iadi R a h m an 2 0 0 M 2 Balok, Kasau, Pa p an Lis, Pa p an R e n g D a n A n e k a Jenis Kayu Baik 2 0 1 4 P O 12 U D. Karya K eluarga/M . H asan A ttha riq 2 0 0 M 2 Balok, Kasau, Pa p an Lis, P ap an R e n g D a n A n e k a Jenis K ayu G ergajian Baik 2 0 1 4 PO 13 PT. Inti Bum i K a tin g a n / A g u s Dw i H artanto 1 4 00 M 2 Pasir Z irc o n (G u d a n g Transit) Baik 2 0 1 4 PT 14 U D. A n u g ra h / S u n g ih 4 8 M 2 Rotan Baik 2 0 1 4 P O 15 UD. A l-A m in / G atin R a n gka i 3 2 0 M 2 Papan, Balok, Kasau, Reng, A n e k a Jenis Kayu Lainnya Baik 2 0 1 4 P O 16 CV. Karya Ilham /Kiki R a h a tin o r 9 6 M 2 Papan, Les, Reng, Balok, Kasau, A n e k a Jenis Kayu Gergajian, M o u ld in g , dll Baik 2 0 1 4 C V 17 PT. K a s o n g a n Z irc o n Industry/Junaidi 7 5 0 M 2 Z irk o n Baik 2 0 1 4 PT G a m b a ra n U m u m K on dfsi D aerah 11.144 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Nam a Gudang/Pemilik Luas (M 2) Isi Gudang Kondisi Gudang Tahun Berdiri Status Kepemiiikan 18 PT. Fadhila U sa h a B e rsa m a / M u h a m m a d Farid Payaw an Putra 3 6 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 PT 19 CV. M itra U sa h a Sejati/H.Berkat Setiaw an 2 4 M 2 M in y a k T anah Baik 2 0 1 4 C V 20 CV. D e n d y Jaya M a nd iri/H ad iya nto, G.S 2 4 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 C V 21 U D. H a m p a n g e n Jaya/Yuda A n u g r a h a Rangkai, SP 4 8 M 2 Kasau, Balok, P a p an Les, Reng, A n e k a Jenis kayu serta M e u b e la ir Baik 2 0 1 4 PO 22 U D . A l-Z a h ra / M a h y u d in 18 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 P O 23 CV. Sa tu Putri D u a Putra/Jumiati 4 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 P O 2 4 UD. B a h a gia / Yem ini. LG 2 4 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 PO 25 CV. S a n g a la n g M a k m u r/ R u sp id a 8 0 M 2 Rotan Baik 2 0 1 4 C V 2 6 U D. L a n c a r/ T rim o 3 5 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 PO 2 7 CV. M e tr o M e g a h Jaya C e m e rla n g / M a rd ia n to L. Hanyi 3 5 M 2 M e u b e la ir/ M o u ld in g Baik 2 0 1 4 C V 2 8 U D. W a h y u Bersam a/Yuli Patria, ST 2 4 M 2 BB D a n G as Baik 2 0 1 4 PO 2 9 U D. M ira Bella / Wiji S a n to s o 12 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 PO 3 0 T o k o N o v i / Elsye A ulia M a m a h it 2 4 M 2 M in u m a n Beralkohol Baik 2 0 1 2 P O 31 CV. Bum i K atinga n M akm ur/Syaiw a, SE 258,39 M 2 A n e k a Jenis Rotan, Karet D a n D a m a r Baik 2 0 1 4 C V 32 K operasi In d o Frim a H utan L estari/M ard ianto 5 0 0 M 2 Papan, Balok, Kasau, Reng, A n e k a Jenis Kayu G ergajian d a n Lainnya Baik 2 0 1 4 Koperasi 33 P a n gk a lan B B M A ya/Yahya 2 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 P O 34 P a n g k a la n B B M Sa n a h Lefi/Pitriansyah 16 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 PO 35 P a n gk a lan B B M A U S IS ll/Sisw anto, A m d .K e p 2 4 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 P O 36 P a n g k a la n B B M A b el/ D ere Y .En gkak 4 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 P O 37 PT. Trio Karya M a n d iri/ S a h a ru d d in 18 M 2 B B M D a n G as Baik 2 0 1 4 PT 3 8 K ios B B M A u lia / M u h a m m a d H e rm a n sya h 6 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 P O 3 9 CV. M a ju B ersam a / N a sru d in 35 M 2 G a s Elpiji Baik 2 0 1 5 PO 4 0 K ios Tani R asyid/H .Syam sul Rasid 2 4 M 2 P u p u k D a n P em b era nta s H am a Baik 2 0 1 5 PO 41 KUD. M itra C ah aya M a nd iri/H .M .Z airin 3 0 M 2 Bahan M a k a n Ternak, O b a t Pertanian D a n P u p u k Baik 2 0 1 5 P O 4 2 U D . Lisna / Sarw ani 4 0 M 2 B B M D a n G as Baik 2 0 1 5 PO 4 3 PT. Kurnia A la m Sejati/Tri Joko 1 5 00 M 2 Pasir Zirc o n Baik 2 0 1 2 PT 4 4 U D. Raja Jab on Fu rn itu re / M a h d ia n o r 4 8 M 2 Kayu A k a sia D a n Kayu Hasil K e b u n Lainnya Baik 2 0 1 5 P O 4 5 PT. Papa Sya m su / Sin ta Su listya N in g ru m 4 8 M 2 S e m b a k o Baik 2 0 1 5 PO 4 6 PT. Kalim antan M in eral Sa n d s/P e te r Jo h n Curran 1 0 0 M 2 Pasir Zirc o n Baik 2 0 1 0 PT 4 7 J.M M a n d iri / Jaini 4 0 M 2 Rotan Baik 2 0 1 5 P O 4 8 T o k o A n u g ra h / M .K a tm o 2 0 M 2 G as Elpiji Baik 2 0 1 5 P O G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.145 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMO) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Nam a Gudang/Pemilik Luas (M 2) Isi Gudang Kondisi Gudang Tahun Berdiri Status Kepemilikan 4 9 U D . C in d y Fastika/Syahladin.l 2 4 M 2 Balok, Papan, Reng, Kasau, T o n g k a t D an A n e k a Jenis Kayu G ergajian Lainnya Baik 2 0 1 5 PO 50 CV. H arap a n Bersam a/Fauji 2 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 5 C V 51 CV. Y u sa n A gatis/H arry H im aw an 1.200 M 2 Kotak M a k a n a n , Se nd ok , S u m p it B e rb a ha n Kayu Baik 2 0 1 5 C V 52 P a n g k a la n B B M W idia/Jaya A k b a r 1 0 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 5 P O 53 P a n g k a la n B B M Bu d ian a/ B ud i M a k m u r 3 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 5 P O 5 4 PT. S u m b e r H arapan T u m b a n g Sam b a/H .E d y Syu ha d a, H .M, SE 4 0 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 5 PT 55 U D . Jaya M a n d iri/ N in a Elisa, A . M d Keb 9 6 M 2 M o u ld in g D a n M a u b e l Baik 2 0 1 5 P O 56 K operasi P e rta m b a n g a n A u ra t/ N y a g in S 4 8 M 2 P asir Zirc o n Baik 2 0 1 5 Koperasi 57 U D. U m b a r/ P a ryo n o 3 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 4 P O 58 CV. S in d o M a k m u r/ H .R ip a n sy a h 3 0 0 M 2 Balok, Papan, Reng, Kasau, T o n g k a t D a n A n e k a Jenis Kayu G ergajian Lainnya Baik 2 0 1 2 PO 59 H a p p y Fam ily/A kh m ad H usain i 2 0 M 2 M in u m a n Beralkohol Baik 2 0 1 5 P O 60 CV. G u n a d a rm a Jaya/D arm aw an 9 8 M 2 P u p u k D a n Bahan M a k a n a n Ternak Baik 2 0 1 5 C V 61 PT. A n u g e r a h B orne o Lestari/lr. N o b e ls o n A n g g e n 1 2 8 M 2 P asir Zirc o n Baik 2 0 1 2 PT 62 K ios N u rya n i/ N u rya n i 2 4 M 2 M in u m a n Beralkohol Baik 2 0 1 5 PO 63 K operasi P ro d u k si In d o Frima H u ta / M a rd ia n to 5 0 0 M 2 Balok, Papan, Reng, Kasau, T o n g k a t D an A n e k a Jenis Kayu G ergajian Lainnya Baik 2 0 1 4 Koperasi 6 4 U D . U sa h a Bersam a/H .Budi A n t o 100 M 2 Balok, Papan, Reng, Kasau, T o n g k a t D a n A n e k a Jenis Kayu G ergajian Lainnya Baik 2 0 1 5 PO 65 K operasi Se rb a U sa h a B ersam a N e la y a n K eram ba A p u n g K aso n g a n / R isk a n i A h m a d Efendi 12 0 M 2 Ba ha n Pakan Ikan Baik 2 0 1 5 Koperasi 6 6 CV. Kurnia A la m Sejati/Tri Joko 1 4 4 M 2 Pasir Z irc o n Baik 2 0 1 5 C V 67 U D. M itra U sa h a Tani/W eld ise n 4 9 M 2 Balok, Papan, Reng, Kasau, D a n A n e k a Jenis Kayu G ergajian Lainnya Baik 2 0 1 5 P O 68 P a n g k a la n B B M Piatigorski/Piatigorski 2 5 M 2 B B M Baik 2 0 15 PO 69 P a n g k a la n B B M F a u z y / S u g e n g Prayetno 2 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 5 P O 70 S u m b e r H id u p / Ikbal Khair 3 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 5 P O 71 U D. A rm a n d o Jaya U ta m a /R am b a 3 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 5 PO 72 CV. Patriatam a K atingan/A b iran i 6 0 M 2 Pasir Z irc o n Baik 2 0 1 5 C V 73 K operasi H apakat Bulat/T asw andhie 18 M 2 Pupuk, Sa p rod i, B u ah Saw it Baik 2 0 1 5 Koperasi 11.146G a m b aran U m u m K o n d isi D aerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Nam a Gudang/Pemilik Luas (M 2) Isi Gudang Kondisi Gudang Tahun Berdiri Status Kepemilikan 7 4 PT. N a zw a Liza Griya/Rajak Al A m in d a ra 2 0 0 M 2 A ir M in e ral K em asan Baik 2 0 1 5 PT 75 P a n g k a la n B B M Rafi Karya/W aw an Iraw an 25 M 2 B B M Baik 2 0 1 5 PO 7 6 U D. R u n e n Jaya P e rk a sa / M u h a m m a d M a u la n a 160 M 2 Balok, Papan, Galar,Reng, A n e k a Jenis Kayu G ergajian Lainnya Baik 2 0 1 5 P O 77 UD. W a h y u / M A in i 160 M 2 B B M Baik 2 0 1 5 P O 78 CV. A n u g e r a h P ra d a n a /A n to n A sw in Lub is 12 M 2 B u a h Kelapa Saw it D an P u p u k Baik 2 0 1 5 C V 79 K SU B M T Karya U sa h a Be rsam a /M arian sya h, S.Si 6 0 0 M 2 Rotan Baik 2 0 1 5 P O 80 U d. Tani Su b u r/ Eko S u se n o 2 0 M 2 P u p u k N o n S u b sid i D a n P u p u k B e rsubsidi Baik 2 0 1 7 P O 81 CV. Tani Su b u r/ Eko S u se n o 4 2 M 2 Pupuk, B u ah Saw it Baik 2 0 1 7 P O 82 CV. M e n d a w a i M a n d iri/ A ip ia n 3 0 M 2 G a s LPG Baik 2 0 1 7 P O 8 3 Kop era si H arap a n M a k m u r/ G u ru h 2 4 M 2 Balok, P a p an Galar, Pa p an Reng, P a p an Lis d a n A n e k a Jenis Kayu G ergajian Baik 2 0 1 7 Koperasi 8 4 PT, B in ta ng Sa ra n a Karya A b a d i/ D o n n y G u n ad i 2 0 0 M 2 B ahan D a n P e rle n g k a p a n B a n g u n an , Bahan K onstriksi Dari Kayu Baik 2 0 1 7 PT 85 PT. H u ta n Karya A lam Persada/ Ir. R u z d h a n N o o r 2 0 0 M 2 Hasil Pertanian dan K e h u ta n a n Baik 2 0 1 7 PT 86 U D. Sasa/ D ian 15 M 2 B B M Baik 2 0 1 7 PO 87 CV. Sa tu Putri D ua Putra/Jumiati 4 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 2 C V 8 8 CV. Bahtera Sejahtera Bersam a/ M u h a m m a d D aw id A z T u n d a n 4 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 7 C V 89 T o k o Ita h / Y a n ito 3 6 M 2 M in u m a n Beralkohol Baik 2 0 0 7 P O 90 U D. Kaspari Perm ai/ M u lia n a 2 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 2 PO 91 U D. A u sis/ H am id. N 2 4 M 2 B B M Baik 2 0 1 2 PO 92 U D, B a p ak Ida/ M u h a m a d Isha k 3 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 2 P O 93 UD. Karya M u s t ik a / Y a s e n A 2 0 M 2 B B M Baik 2 0 1 2 P O 94 PT. Alfa Prim a Lestari/ Evi Liana 6 0 M 2 P u p u k D a n P em b era nta s H am a Baik 2 0 1 7 PT Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Katingan, 2018 2.3.2.7. Perindustrian
a.Persentase Pertumbuhan Industri Persentase pertumbuhan industri di Kabupaten Katingan tahun Tahun 2015 sampai tahun 2020 menunjukkan fluktuasi. Pada Tahun 2015 persentase pertumbuhan industri sebesar -1,86 persen dan secara drastic meningkat menjadi 13,57 persen pada Tahun 2017, menurun Kembali di tahun 2018 menjadi 0,61 persen dan meningkat Kembali sampai tahun 2020 menjadi 7,95 persen. G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.147 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.140 Persentase Pertumbuhan Industri di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 2 0 17 20 18 2019 2 0 2 0 Pertumbuhan Industri per tahun (unit) -10 55 79 4 14 54 Persentase Pertumbuhan Industri (%) -1,86 10,44 13,57 0,61 2,11 7,95 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan tahun 2015 dan 2016 dan RKPD Kab. Katingan Tahun 2018
b.Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Data Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan menunjukkan jum lah kelompok pengrajin dari tahun ketahun selalu bertambah. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah, dimana pada tahun 2015 terdapat 62 kelompok pengrajin dan bertambah terus jum lahnya mencapai 70 kelompok pengrajin sampai tahun 2019, dan menurun di tahun 2020 menjadi 65 pengrajin. Sementara itu selama periode yang sama, terdapat bantuan kepada kelompok pengrajin yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan. Namun bantuan tersebut diberikan pada tahun 2015 pada 6 kelompok, di tahun 2018 kepada 2 kelompok dan tahun 2019 kepada 4 kelompok. Tabel 2.141 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 2 0 1 7 2 0 18 2019 2 0 2 0 Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapat bantuan (kelompok) 6 0 0 2 4 0 Jumlah Kelompok Pengrajin (kelompok) 62 63 63 67 70 65 Persentase bina kelompok pengrajin yang mendapat bantuan (%) 9,7 0 0 3 5,7 0 Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Katingan, 2017 2.3.2.8. Transmigrasi Jumlah transmigran umum di Kabupaten Katingan nampaknya mengalami stagnansi. Hal ini ditunjukan oleh dengan jum lah transmigran umum sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 jum lahnya sama yaitu 3.681 orang. Angka ini masih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 3.667 orang. Sementara itu transmigran swakarsa selama 5 (lima) tahun terakhir tidak ada. Tabel 2.142 Jumlah Transmigran di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2017 U raian 2015 2 0 16 2017 Jumlah transmigran (orang) 3.681 3.681 3.681 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan tahun 2013-2017 G a m b aran U m u m K o n d isi Daerah 11.148 *Setelah habis masa bina baik di Eks. UPT. Pulau Malan SP. 1 maupun di Eks. UPT. Hiyang Bana SP. 1 tidak pemah di data ulang jumlah transmigran. 2.3.3. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah 2.3.3.1. Sekretariat Daerah
a.Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kineija, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Katingan. Selain itu, laporna ini ju ga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan SAKIP atau LKjlP Pemerintah Kabupaten Katingan beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah. PERUBAHAN riffijgfr RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN l | [ j TAHUN 2018-2023 H f g f Tabel 2.143 Nilai SAKIP Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 2 0 1 7 2 0 1 8 2019 20 20 Nilai SAKIP 47,37 (C) 48,66 (C) 50,33 (CC) CC 56,69 (CC) 56,94 (CC) Sumber: Lakip Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020, Setda Kab. Katingan Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan mengalami kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Bila ditinjau pencapaian selama 6 tahun terakhir, maka diketahui bahwa pada Tahun 2015 dan 2016 nilai SAKIP Katingan berada pada Nilai C, meningkat di tahun 2017 sampai tahun 2020 dengan nilai SAKIP berada pada CC. Keberhasilan ini merupakan bentuk komitmen pemda untuk meningkatkan akuntabilitas kineija.
b.Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kineija pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yaitu nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indicator kinerja kunci (IKK) yang telah ditetapkan. G a m b a ra n U m u m K o n d isi D aerah 11.149 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN l i l t TAHUN 2018-2023 * * 2 * Tabel 2.144 Nilai LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017 U raian 2013 2 0 14 2015 2016 20 17 Nilai LPPD 2,4329 (Tinggi) 2,7255 (Tinggi) 2,9196 (Tinggi) 2,9860 (Tinggi) 2,5778 (Tinggi) Sumber: Sekretariat Daerah, 2018 Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa nilai LPPD Kabupaten Katingan pada tahun 2013 (2,4329) mengalami peningkatan pada tahun- tahun berikutnya, hingga mencapai 2,9860 pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 2,5778. Walaupun mengalami penurunan, namun predikatnya masih tetap Tinggi. 2.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.3.4.1. Perencanaan Dokumen perencanaan daerah Kabupaten Katingan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berisi visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang akan dijabarkan dalam program kerja dan perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). RPJMD akan dijabarkan dengan rencana tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
a.Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Rencana Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Tersedianya dokumen perencanaan hendaknya dapat memenuhi fungsi substantifnya. Sebagai wujud untuk memaknai fungsi tersebut maka perhatian terhadap visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD menjadi sangat penting. Adapun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025. Tabel 2.145 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2 0 16 2 0 17 20 18 2019 20 20 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA Ada Ada Ada Ada Ada Ada 11.150 |f^G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah Sumber: Bappelitbang Kab. Katingan, 2020
b.Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA Dokumen perencanaan RPJMD merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih subtansial. Adanya dokumen ini menjelaskan bahwa terdapat dokumen perencanaan yang telah dilegalkan melalui Peraturan Daerah yang kemudian memiliki konsekuensi yang jelas dan terarah dalam menentukan rangkaian pembangunan pada lima tahun ke depan. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang menjabarkan program-program selama 5 tahun dan berpedoman terhadap RPJPD. Ketersediaan RPJMD merupakan bentuk langkah-langkah pemerintah daerah di tiap 5 tahun untuk mencapai visi mi si kepala daerah. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah/ selanjutnya digunakan sebagai acuan pembangunan dalam jangka menengah dan seklaigus menjadi pedoman penyusunan RKPD. Adapun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018. PERUBAHAN |g S|| RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H H TAHUN 2018-2023 W Tabel 2.146 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 2 0 17 20 18 20 19 20 20 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Bappelitbang Kabupaten Katingan, 2020
c.Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. RKPD disusun setiap tahun dengan meneijemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Perda. Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap SKPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan mempeijuangkan pencapaian visi mi si dengan terkoordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Perda dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas pemenuhan dasar hukum berupa peraturan kepala daerah yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.151 target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian outcome yang diharapkan. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN p j j l TAHUN 2018-2023 Tabel 2.147 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U raian 2015 2016 20 17 2 0 1 8 20 19 20 20 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA Ada Ada Ada Ada Ada Ada Sumber: Bappelitbang Kabupaten Katingan, 2020
d.Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Kesinambungan dokumen pembangunan mutlak diperlukan agar terdapat proses pencapaian visi suatu daerah apabila dokumen pembangunan tidak saling selaras maka pencapaian visi suatu daerah akan sulit tercapai. RKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berpedoman pada RPJMD, dengan kata lain RKPD merupakan penjabaran RPJMD di tahunan. Data terkait penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD didapatkan dengan cara menghitung jum lah program RKPD tahun berkenaan yang sama atau berpedoman pada RPJMD dibagi dengan jum lah program RKPD tahun tersebut dikali 100%. Gambar 2.19 Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD Kabupaten Katingan Tahun 2016-2020 2016 2017 2018 2019 2020 Sumber: Bappelitbang Kab. Katingan Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa penjabaran program RPJMD kedalam RKPD yang ada di Kabupaten Katingan Tahun 2016 sebesar 89,19 persen, meningkat di tahun 2017 hingga 2019 masing-masing menjadi 89,5 persen dan 95 persen kemudian turun di tahun 2020 menjadi 98 persen. Kondisi ini mengindikasikan penurunan konsistensi pelaksanaan program RPJMD ke RKPD. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus pada tahun-tahun berikutnya dalam penyusunan RKPD, sehingga konsistensi pelaksanaan program RPJMD ke RKPD selalu tetap dijaga. G a m b a ra n U m u m K o n d isi Daerah 11.152 PERUBAHAN |g l|| RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H i TAHUN 2018-2023 2.3.4.2. Keuangan
a.Penetapan Perda APBD Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Hal ini berarti, paling lambat tanggal 31 November, rancangan Perda APBD harus sudah disepakati/disetujui. Selanjutnya, perda ini akan dievaluasi oleh Gubernur dan ditetapkan dengan Perda. Penetapan Perda APBD Kabupaten Katingan selama periode 2015 sampai dengan 2020 selalu tepat waktu sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Kondisi ini mendorong terciptanya tertib administrasi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah Katingan. 2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Fungsi penunjang terkait Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan antara lain: merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan perencanaan pengembangan kepegawaian daerah, merumuskan kebijaksanaan peningkatan kualitas pegawai negeri sipil daerah.
a.Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.148 Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2019 U r a i a n 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 D ik lat PIM (orang) 30 39 22 42 25 P en d idik an dan Pelatihan P rajabatan C PN S (orang) 111 105 72 72 217 D iklat T ek n is (orang) 381 334 105 119 40 J u m lah Pejabat A S N y a n g telah m en gik u ti D ik lat Stru ktu ral (orang) 30 39 22 42 25 Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, 2021 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pejabat di Kabupaten Katingan yang mengikuti Diklat PIM selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 sebanyak 60 orang dan mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 1 orang. Namun pada tahun 2015 dan 2016 mengalami kenaikan kembali menjadi 30 orang dan 39 orang. Akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan hingga menjadi 22 orang.
b.Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, dapat diketahui bahwa jum lah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2012 sampai Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.153 dengan 2015 yaitu 33 orang. Sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 menurun menjadi 30 Orang. Sebagaimana data yang disajikan pada tabel diatas, maka diketahui persentase jabatan terisi sebanyak 97 persen pada Tahun 2017. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: PERUBAHAN | j | p % RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN P T f l l TAHUN 2018-2023 Tabel 2.149 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U r a i a n 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 J u m lah ja b a ta n p im pin an tin ggi p ad a in stan si p em erin tah (form asi) 33 30 30 30 30 30 Pem an gku Jab atan (orang) 33 33 28 26 28 27 Persentase J a b a ta n p im pin an tin ggi T erisi (%) 100 100 97 87 93 90 Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, 2021
c.Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 2.150 Jumlah Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U r a i a n 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 J u m lah ja b a ta n ad m in istrasi p ad a in stan si p em erin tah (form asi) 1.937 1.960 1.876 1.896 1.916 1.986 Pem an gku Jab atan (orang) 1.467 1.318 1.260 1.242 1.216 1.207 Persentase Jab atan ad m in istra si T erisi (%) 75 67 67 66 63 61 Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, 2021 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2012 sampai dengan 2015 yaitu 615 orang, sedangkan pada tahun 2016 dan 2017 meningkat menjadi 638 Orang.
d.Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sampai dengan 2017 yaitu 895 Orang. Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.154 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.151 Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 U r a i a n 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 J u m la h p em an gku ja b a ta n fu n gsion a l terten tu p a d a in stan si p em erin tah (form asi) 4.534 3.725 3.210 3.320 3.353 3.423 Pem an gku Jab atan (orang) 3.091 2.631 2.613 2.516 2.635 2.533 Persentase Jab atan fu n gsion al tertentu T eris i (%) 68 71 81 76 79 74 Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Katingan, 2021 2.3.4.4. Pengawasan Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.
a.Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK Data dari Inspektorat menunjukkan bahwa jum lah total temuan BPK di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 adalah 41 buah. Situasi ini mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 42 buah. Kondisi ini perlu diperhatikan secara serius oleh pemda dan membutuhkan perbaikan penataan administasi dan pengelolaan keuangan daerah pada tahun-tahun berikutnya. Lebih lanjut,berdasarkan data dari Inspektorat Kabupaten Katingan, dapat diketahui bahwa Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan BPK Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sebesar 43,90 persen, mengalami peningkatan tahun 2016 menjadi 76,19 persen. Detail mengenai Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.152 Persentase Tindak Lanjut BPK Kabupaten Katingan Tahun 2015-2016 U r a i a n 2 0 1 5 2 0 1 6 P ersen tase tin d ak lan ju t tem u an B P K (%) 43,90 76,19 J u m lah tem u an B P K y a n g d itin da kla n ju ti 18 32 J u m lah total tem u an B PK 41 42 Sumber: Inspektorat Kabupaten Katingan 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Gambaran Umuin Kondisi Daerah 11.155 2.4.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jum lah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Sementara bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. PERUBAHAN jg p % RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Hi TAHUN 2018-2023 S tS ? Gambar 2.20 Angka Konsumsi Rumah Tangga Perkapita Sebulan Menurut Jenis Konsumsi di Kabupaten Katingan, 2015-2019 1, 200,000 1,000,000 800,000 600,000 400.000 200.000 1 0 ------ 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Makanan 327,206 440,119 401,473 419,269 506,363 ■ Non Makanan 483,632 662,004 637,911 577,820 677,589 Jumlah 810,838 1,102,123 1,039,384 997,089 1,183,952 Sumber: BPS Kabupaten Katingan, 2018, diolah Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita atau Angka Konsumsi Rata-rata RT Per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pada dua tahun terakhir ini rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Katingan tidak ada yang berada di bawah Rp.200.000,-, bahkan untuk semua jen is pengeluaran konsumsi rumah tangga. Adapun total pengeluaran rumah tanggal mengalami peningkatan dari Rp.810.838,- ditahun 2015 menjadi R p .l. 183.952,- di tahun 2019. mim® Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.156 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.153 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Katingan, 2016-2019 G o lo n g a n P e n g e lu a r a n (Rp) P e r s e n t a s e P e n d u d u k (% ) P e r s e n t a s e P e n d u d u k (%) P e r s e n t a s e P e n d u d u k (%) P e r s e n t a s e P e n d u d u k (%) T a h u n 2 0 1 6 T a h u n 2 0 1 7 T a h u n 2 0 1 8 T a h u n 2 0 1 9 < 150 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 0 0 0 - 1 9 9 999 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000 - 299 999 0,62 0,93 0,00 0,00 300 000 - 499 999 10,72 6,07 5,73 4,74 500 000 - 749 999 16,99 25,59 26,88 19,06 750 000 - 999 999 18,37 26,22 23 25,23 1 000 000 - 1 499 999 33,72 27,41 24,1 26,78 1 500 000+ 19,57 13,79 20,3 24,18 J u m la h 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,0 0 Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Kab. Katingan, 2018 Adapun dominasi pengeluaran rata-rata di tahun 2019 masih pada golongan antara Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 1.499.999,- yaitu sebesar 26,78%. Bila dibandingkan dengan pengeluaran tahun sebelumnya, justru yang mengalami peningkatan yang signifikan adalah jen is pengeluaran antara Rp. 1.500.000,- + dari 20,3% di tahun 2018 menjadi 24,18% di tahun 2019. 2.4.2.Persentase Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Per Kapita Pada tahun 2017, rata-rata pengeluaran konsumsi perkapita sebulan di Kabupaten Katingan masih didominasi oleh pengeluaran untuk komoditas makanan. Sebesar 61,37% dari total pengeluaran penduduk per kapita selama sebulan dibelanjakan untuk komoditas makanan sebesar Rp.637.911,- turut dibanding tahun 2016. Untuk jenis pangannya, terbanyak masih jenis makanan dan minuman jadi sebesar 24,03%, diikuti oleh pengeluaran untuk beli rokok (13,40%) dan belanja padi-padian (13,36%). Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.157 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Gambar 2.21 Persentase Rata-rata Pengeluaran Untuk Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Makanan di Kab. Katingan Tahun 2017 Pengeluaran Makanan/Food Rokok/Tobacco 13.401% Makanan dan Minimum Jadi/ Prepared food and Beverages 24.032% Konsumsi Lainnya/ Miscellaneous 2.904% Padi-padian/ Cereals 13.364% Umbi- umbian/ Tubers .926% Ikan/Udang/Cumi/Ke rang/Fish 11.875% Daging/Meat 6.883% Telur dan Susu/Eggs and Milk 4.870% Bumbu-bumbuan/ Spices Bahan Minuman/ Beverages Stuffs Minyak dan Kelapa/Oil and Fats 1sayuran/Vegetables 8.596% Kacang- 2.452% Buab-buaban/ F ruits kacangan/Legumes 3.810% 2.225% 3.013% 1.648% Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah Untuk pengeluaran non pangan di tahun 2017, masyarakat Katingan paling banyak membelanjakan untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 65,93% dan belanja aneka barang dan jasa sebesar 15,54% dari total pengeluaran per kapita selama sebulan sebesar Rp.401.473,-. Berikut data selengkapnya terkait jum lah pengeluaran konsumsi pangan dan non pangan mayarakat Katingan di tahun 2017. Gambar 2.22 Persentase Rata-rata Pengeluaran Untuk Bukan Makanan Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Non Makanan di Kabupaten Katingan Tahun 2017 Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga/ Housing and Household Facility ■ Aneka Barang dan Jasa/Goods and Services Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala/ Clothing, Footwear and Headgear Barang Tahan Lama/Durable Goods Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah 2.4.3.Angka Kriminalitas Yang Tertangani Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.158 menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Berdasarkan data yang ditampilkan pada gambar di bawah, angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Katingan pada periode tahun 2012- 2016 paling banyak di tahun 2014 sebesar 10,54 dan selanjutnya terns turun sampai angka 2,89 di tahun 2016. PERUBAHAN Jjjj B | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Hi TAHUN 2018-2023 ^ £ 5 * Gambar 2.23 Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Kabupaten Katingan Tahun 2012 - 2016 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 80000 60000 40000 20000 2012 2013 2014 2015 2016 ■■■»Penduduk (jiwa) • Dukcapil 175.990 181008 172.728 177.835 169 484 mmm Tindak Knminalitas yg Tertangani (jiwa) 83 157 182 56 49 • Angka Knmnalitas 4,72 867 10.54 3.15 289 12.00 10.00 8 00 , 6.00 5 TO o> 4.00 ^ 2.00 000 Sumber: Kepolisian Resor Katingan - BPS - Disdukcapil Kab. Katingan, diolah 2.4.4.Rasio Ketergantungan Rasio Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan keija) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan keija). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio Ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase Rasio Ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase Rasio Ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. A Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.159 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.154 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Muda, Umur Produktif, dan Umur Tua di Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 _______ K e l o m p o k U m u r T a h u n 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 0-14 48.260 48.360 48.464 48.554 41.963 42134 15-64 106.886 109.115 111.242 113.287 109.215 113.600 >64 5.159 5.362 5.600 5.865 6.638 6.505 Rasio K etergan tu n gan 4 9 ,9 8 4 9 ,2 3 4 8 ,6 0 4 8 ,0 4 4 4 ,5 0 42,82 Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah Rasio Ketergantungan penduduk Kabupaten Katingan periode 2015- 2020 trennya terus menurun. Berdasarkan data pada tabel diatas, rasio ketergantungan total penduduk Katingan menurun dari 49,98 persen di tahun 2015 menjadi 42,82 persen di tahun 2020. Angka 42,82 persen menunjukkan bahwa setiap 100 orangyang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 42-43 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 42,82 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 37,09 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 5,73 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2020 penduduk usia keija di Katingan masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Gambar 2.24 Rasio Ketergantungan Kabupaten KatinganTahun 2015- 2020 60 50 40 4 9 .9 8 49.23 4 8 .6 4 2 .8 2 30 20 10 0 RK (muda) RK (tua) RK (total) ■ ■ m m ■ ■ ■ ■ I I 2015 2016 2017 2018 2019 45.15 44.32 43.57 42.86 38.42 4.83 4.91 5.03 5.18 6.08 49.98 49.23 48.6 48.04 44.5 ■ ■ ■ RK (muda) ■■■■ RK (tua) RK (total) 2020 37.09 5.73 42.82 Sumber: BPS Kab. Katingan, diolah Dengan semakin menurunnya angka ketergantungan ini menunjukkan bahwa Katingan akan mendapatkan bonus demografi akibat dari prospek Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.160 penambahan jum lah penduduk usia produktif. Sebuah negara dikatakan mengalami bonus demografi jik a dua orang penduduk usia produktif (15-64) menanggung satu orang tidak produktif. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, Indonesia sudah mengalami bonus demografi sejak tahun 2012, dan puncaknya akan teijadi di tahun 2028-2030 (Ritonga, 2014). Kabupaten Katingan pun dimungkinkan mengalami percepatan bonus demografi ini, bisa dikarenakan masukkan pendatang usia produktif dari luar daerah melalui program transmigrasi atau mencari lapangan pekeijaan di Katingan. 2.4.5.Jumlah Desa Tertinggal Status desa tertinggal di Kabupaten Katingan menunjukan jum lah yang cukup besar, yaitu 95 desa pada tahun 2019. Kondisi ini membutuhkan penanganan secara terpadu sehingga secara bertahap dapat teijadi pengurangan desa tertinggal dan dapat naik kelas menjadi desa berkembang, demikian ju ga desa berkembang dapat menjadi desa maju. Sedangkan desa berkembang pada tahun 2019 mencapai 37. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.155 Banyaknya Desa Tertinggal di Kabupaten Katingan Tahun 2016-2020 U r a i a n 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 D esa M an diri - - - - 2 D esa M aju 1 1 1 1 11 D esa B erk em b an g 2 12 12 37 64 D esa T ertin ggal 49 65 65 95 73 D esa S an gat T ertin ggal 102 76 76 21 4 K eselu ru h an D esa 154 154 154 154 154 Slumber: IDM Kabupaten Katingan Tahun 2016 dan 2017, Dinas PMDes Kab. Katingan, 2021 Keseluruhan capaian pembangunan Kabupaten Katingan sebagaimana telah diuraikan pada bab ini, disajikan pada tabel dibawah ini: Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.161 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.156 Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan Tahun 2015-2020 N o In d ik a to r K in e rja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9 1 A S P E K K E S E J A H T E R A A N M A S Y A R A K A T
1. 1.Pertum buhan PDRB Persen 6,53 6,54 6,56 6,59 5,81 -3,25
2. 2.Laju inflasi (Palangka Raya) Persen 4,20 1,91 3,11 3,68 2,7 0,85 Laju inflasi (Sam pit) Persen 5,72 2,46 3,29 6,02 2,02 1,62
3. 3.PDRB per kapita (ADHB) Juta Rp 34,19 37,63 41,17 44,9 48,5 48,2
4. 4.PDRB per kapita (ADHK) Juta Rp 24,89 26,11 27,41 28,8 30,1 28,7
5. 5.Indeks Gini Indeks 0,257 0,253 0,266 0,301 0,247 0,252
6. 6.Persentase p end ud uk m iskin Persen 6,53 6,23 5,78 5,22 5,02 4,79
7. 7.Indeks Kedalam an Kem iskinan Indeks 0,97 0,85 0,92 0,54 0,94 0,51
8. 8.Indeks Keparahan Kem iskinan Indeks 0,22 0,19 0,27 0,09 0,30 0,09
9. 9.Indeks Pem bangunan M anusia indeks 66,81 67,41 67,56 67,91 68,55 68,68
10. 10.Angka M elek Huruf Persen 98,61 97,50 99,49 99,29 99,68 99,20
11. 11.Harapan Lam a Sekolah Tahun 12,03 12,19 12,20 12,21 12,51 12,67
12. 12.Angka Rata-rata lam a sekolah Tahun 8,62 8,63 8,64 8,65 8,66 8,67
13. 13.Angka Usia Harapan Hidup Tahun 65,28 65,40 65,53 66,00 66,50 66,50
14. 14.Prevalensi Balita Gizi Buruk Persen 1,81 3,15 2,54 3,45 2 0,14
15. 15.Indeks Pem bangunan Gender (IPG) Poin 84,78 n/a 85,51 85,70 85,57 85,56
16. 16.Indeks Pem berdayaan Perem puan (IDG) Poin 60,79 n/a 66,87 73,32 66,57 66,41
17. 17.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Jiwa 72,20 n/a 65,97 69,49 70,79 64,55
18. 18.Rasio penduduk yang bekerja Persen 94,03 n/a 96,19 - - -
19. 19.Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 5,97 n/a 3,81 4,78 5,45 5,69
20. 20.Keluarga Prasejahtera KK 2.108 2.108 2.184 1.284 1.284 1.499 Gambaran Umum Kondisl Daerah 11.162 PERUBAHAN | g % RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN I f j l | TAHUN 2018-2023 V N o In d ik a to r K irterja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9
21. 21.Indeks Kepuasan Pelayanan M asyarakat Indeks 72,40 73,37 n/a - 79,78 80,82
22. 22.Persentase PAD terh ad ap Pendapatan Persen 3,83 4,11 4,56 - 5,14 5,37
23. 23.Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Skor 80,100 80.500 88,500 84,400 81,860 -
24. 24.O pini BPK Predikat W TP W TP W D P W D P W TP W TP
25. 25.Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terh ad ap PDRB Persen 28,57 27,91 26,56 25,88 25,82 26,87
26. 26.Kontribusi Sub Sektor Pertanian,Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB Persen 18,55 17,82 17,40 16,90 17,05 18,53
27. 27.Peranan Sub Sektor Kehutanan terhadap PDRB Persen 4,75 4,81 4,26 4,09 3,72 3,32
28. 28.Kontribusi Sektor Pertam bangan terhadap PDRB Persen 8,51 8,6 8,39 7,52 6,63 5,32
29. 29.Peranan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB Persen 5,27 5,29 4,90 4,89 5,04 5,02
30. 30.Peranan Sektor Perdagangan terhadap PDRB Persen 7,04 7,19 7,38 7,73 7,9 7,87
31. 31.Peranan Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Persen 14,65 15,05 15,04 14,7 14,75 15,43 II A S P E K P E L A Y A N A N U M U M 11.1 F o k u s L a y a n a n U ru sa n W a jib A P e n d id ik a n 1 P e n d id ik a n D a sa r 1.1 A P K S D Persen 118,75 109,59 108,01 118,86 115,44 114,12 1.2 APM SD /SD LB/M I Persen 92,66 94,2 93,24 100 99,87 99,85 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.163 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o In d ik a to r K in e rja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9 1.3 Angka partisipasi sekolah SD Persen 100 100 100 100 99,88 99,85 1.4 Angka Kelulusan (AL) SD/M I Persen 100 104,75 104,75 100 100 - 1.5 Angka m elanjutkan (AM ) dari SD/M I ke SM P/M Ts Persen 79,59 101,51 87 85,05 ” 1.6 Rasio Guru terh ad ap Murid Rasio 14:1 12:1 14:1 15:1 12:1 - 2 P e n d id ik a n M e n e n g a h 2.1 APK SM P/M Ts Persen 98,13 98,17 98,65 89,58 77,73 78,27 2.2 A PK SM A /SM K/M A Persen 71,48 73,91 85,43 79,22 111,76 109,25 2.3 Angka partisipasi sekolah SM P Persen 91,12 95,02 82,82 97,64 95,67 - 2.4 APM SM P/M Ts Persen 72,89 69,89 71,18 76,28 76,05 75,98 2.5 APM S M A /M A /SM K Persen 54,84 52,84 55,95 64,62 67,03 67,62 2.6 Angka Partisipasi Sekolah M enengah Pertam a (SM P/M Ts) Persen 93,92 96,38 97,64 97,64 95,67 96,76 2.7 Angka Partisipasi Sekolah M enengah Atas (SM A /SM K/M A ) Persen 72,36 72,89 74,04 74,04 69,91 69,63 2.8 Angka Kelulusan (AL) SM P/M Ts Persen 99,60 120,51 120,51 102,50 98,52 - 2.9 Angka Kelulusan (AL) SM A/SM K/M A Persen 99,53 103,50 103,50 - - - 2.10 Angka m elanjutkan (AM ) dari SM P/M TS ke SM A/SM K/M A Persen 98,96 86,12 n/a ~ ' 2.11 Rasio Guru Terhad ap M urid Sekolah M enengah Pertam a Persen 11:1 10:1 12:1 12:1 11:1 ' 2.12 Rasio Guru Terhad ap Murid Sekolah M enengah Atas Persen 11:1 11:1 12:1 12:1 12:1 Gambaran Umum Kondisl Daerah 11.164 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o In d ik a to r K in e rja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Guru yang m em enuhi kualifikasi S1/D -IV Persen 76,41 81,34 79,87 77,36 84,85 22,220 B K e se h a ta n
32. 1.Angka Kem atian Bayi (AKB) Jiwa 2,07 8,90 2,91 10,61 13,3 6,2
33. 2.Angka Kelahiran Hidup Jiwa 2.892 3.452 3.094 3.298 3.379 3.244
34. 3.Jum lah Kem atian Bayi Jiwa 6 31 9 35 45 20
35. 4.Angka Kem atian Balita Persen 3,11 12,75 8,73 10,61 5,39 0,62
36. 5.Angka Kem atian Ibu Persen 449,52 144,84 96,96 121,30 207,16 93
37. 6.Rasio Posyandu per satuan balita Rasio 1,186 1,567 1,488 1,2 1,4 1,4
38. 7.Rasio Puskesm as per satuan penduduk Rasio/jum lah 0,099 0,098 0,096 0,095 0,101 0.098
39. 8.Rasio Puskesm as Pem bantu per satuan penduduk Rasio 0,68 0,67 0,67 0,73 0,76 0,77
40. 9.Rasio Rum ah Sakit per satuan penduduk Rasio 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006
41. 10.Rasio dokter per satuan penduduk Rasio 0,27 0,26 0,26 0,30 0,36 0,46
42. 11.Cakupan kom plikasi kebidanan yang ditangani Persen 27,72 19,50 28,05 31,6 34,2 26,9
43. 12.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang m em iliki kom petensi kebidanan Persen 72,29 84,21 77,19 80,44 83,66 80,3
44. 13.Cakupan desa/kelurahan Universal Children Im m unization Persen 70,18 67,08 60,25 80,7 71,4 75,2
45. 14.Cakupan Balita gizi b u ru k y a n g m endapatkan peraw atan Persen 100 100 100 100 100 100 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.165 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o In d ik a to r K in e rja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9
46. 15.Cakupan penem uan dan penanganan penderita p en yakit TBC BTA Persen 20,12 54,90 14,53 100 100 100
47. 16.Cakupan penem uan dan penanganan penderita p enyakit DBD Persen 100 100 100 100 100 100
48. 17.Cakupan kunjung an bayi Persen 54,62 99,41 92,34 58,5 98,7 92,2
49. 18.Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Persen 82,38 82,41 83,70 82,4 85,0 79,1
50. 19.Cakupan P elayanan Ibu Nifas Persen 76,88 88,84 77,04 84,1 84,0 80,0
51. 20.Cakupan N eonatal d en g an Kom plikasi yang D itangani Persen 15,68 36,11 23,06 2,8 8,3 4,5 C P e k e rja an U m u m d a n P e n a ta a n R u a n g
52. 1.Panjang Jalan Km 740,38 784,37 794,37 797,61 807,59
53. 2.Proporsi panjang ja rin g a n ja la n dalam kondisi baik Persen 16,69 16,01 18,48 20,30 25,84 26,61
54. 3.Proporsi Panjang Jalan Kondisi M antap Persen 28,59 30,33 31,57 33,43 29,4 30,56
55. 4.Panjang Jalan dilalui roda em pat (perm ukaan asp al/km ) Km 223,14 234,66 256,11 272,332 279,941 285,349
56. 5.Panjang Jalan dilalui roda em pat (perm ukaan tanah /km ) Km 344,23 4 3 7,04 482,37 480,136 483,682 9,918
57. 6.Panjang ja la n yang m em iliki troto ar dan drainase/saluran pem b uang an air ( m inim al 1,5 m) Km 1,36 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42
58. 7.Luas Irigasi Kabupaten HA 17.545 17.545 17.545 7.373 7.373 7.373 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.166 h W V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o In d ik a to r K in e rja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9
59. 8.Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Persen 52,00 58,00 75,00 46,11 47,83 38
60. 9.Persentase rum ah tang g a yang m em iliki akses terhadap layanan sum b er air m inum layak Persen 4 6,09 39,61 43,83 36,00 32,82
61. 10.Jumlah desa/kelurahan yang m elaksanakan Sanitasi Total Berbasis M asyarakat (STBM ) desa 1 2 14 33 42 44
62. 11.Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber H PL/H G B (%) persen 24,72 24,72 25,35 45,367 10,498 35,273
63. 12.Luasan RTH Publik Sebesar sebesar 20% dari luas w ilayah Kota/Kaw asan Perkotaan Persen 4,99 5 5 45,87 45,87 2,24 D P e ru m a h an d a n K a w a sa n P e m u k im a n
64. 1.Rasio perm ukim an layak huni Rasio 0,063 0,337 0,422 0,261 0,449 0,248
65. 2.Cakupan ketersediaan rum ah layak huni (%) Persen 83,13 84,12 84,84 84,79 85,38 86,48
66. 3.Persentase rum ah tang g a pengguna listrik PLN persen 80,89 74,50 83,49 83,67 63,85 69,63 E K e te n te ram a n d a n K e te rtib a n U m u m S e rta P e rlin d u n g a n M a s y a r a k a t
67. 1.Cakupan Petugas Perlindungan M asyarakat (Linm as) di Kabupaten persen 71,46 59,53 59,53 38,5 38,53 38,53 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.167 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATiNGAN TAHUN 2018-2023 N o In d ik a to r K in e rja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9
68. 2.Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketrentam an, keindahan) di kabupaten persen 100 100 100 88,81 81,70 95,71
69. 3.Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten Persen 30,77 30,77 4,96 38,5 38,53 38,53
70. 4.Tingkat W aktu Ta n g g ap (R esponse Tim e Rate) Daerah Layanan W M K Persen n/a n/a 77,78 n/a n/a n/a
71. 5.R asio ju m lah Polisi Pam ong Praja rasio 8/10.000 8/10.000 5/10.000 6/10.000 6/10.000 6/10.000
72. 6.Rasio pos kam ling per ju m la h desa/kelurahan rasio 98,17 98,17 98,17 98,17 98,17 98,17 F S o s ia l
73. 1.Jum lah Kelom pok fa k ir m iskin, KAT dan PMKS lainnya yan g diberi bantuan Kelom pok 8 (APBD ) 65 (APBN ) 14 (APBD) 65 (APBN ) 15 (APBD ) 146 (APBN ) 30(APBD ) 15(APBD Prov) 236 (APBN
74. 2.Persentase penanganan penyandang m asalah kesejahteraan social persen n/a n/a 21 43,84 45,32 52
75. 3.Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jo m p o dan panti rehabilitasi unit 3 3 3 3 3 3
76. 4.Persentase Korban Bencana A lam / Sosial Yang D itangani persen 85 85 85 85 90 95 G T e n a g a K erja 1 Jum lah Kasus Perselisihan Buruh dan Pengusaha yan g diselesaikan Kasus n/a 2 6 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.168 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o In d ik a to r K in e rja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9 H P e m b e rd a y a a n P e re m p u a n d a n P e rlin d u n g a n A n a k
77. 1.Persentase partisipasi p erem puan di lem baga pem erintah persen 77,52 86,16 44,22 49,08 51,68 51,68
78. 2.Rasio KDRT persen 0,031 0,009 0,004 0,016 0,032 n/a
79. 3.Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak Poin 0 32 513 659 659 675
80. 4.Cakupan perem puan dan anak korban kekerasan yang m endapatkan penanganan pengaduan oleh petugas teriatih di dalam unit pelayanan terpadu persen 100 100 100 100 100 100 1 P a n g a n
81. 1.Ketersedian Pangan: • Beras Ton 40.201 42.613 45.170 50.336 22.204,83 42.678 • Daging Ton 19.005 19.955 20.953 1.586 1.608 1.641 J P e rta n a h a n
82. 1.Persentase Luas Lahan Bersertifikat Persen 0,58 0,71 6,21 - 0,89 - K L in g k u n g a n H id u p
83. 1.V olum e sam pah yang ditangani (m 3)/hari 81 18.500 20.000 - 13,92 41,66
84. 2.Persentase tem pat pem buangan sam pah persatuan penduduk (persen) Persen 59,66 40,00 42,14 1.06 1.06 3.18 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.169 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o In d ik a to r K in e rja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9
85. 3.Penegakan hukum lingkungan Persen 100 100 100 100 100 100 L K e p e n d u d u k a n d a n C a ta ta n S ip il
86. 1.Rasio penduduk ber KTP satuan penduduk persen 77,34 97,46 90,58 99,01 99,15 99,64
87. 2.Persentase bayi berakte kelahiran persen 76 75 83 89,56 92,05 93,28
88. 3.Kepem ilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%) persen 76 75 n/a
89. 4.Rasio pasangan berakte nikah persen 8,83 10,73 12,62 22,21 26,33 28,76
90. 5.Penerapan KTP berbasis NIK Sudah/belum Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah
91. 6.Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten ada/tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada M P e m b e rd a y a a n M a sy a ra k a t d a n D esa
92. 1.Jum lah LSM /O rm as A ktif Lem baga 19 25 28 15 15
93. 2.Persentase PKK a ktif Persen 100 100 100 100 100 100 N P e n g e n d a lia n P e d u d u k d a n K e lu a rg a B e re n ca n a
94. 1.Angka Pem akaian Kontrasepsi/C PR Persen 78,09 78,33 78,51 78,69 78,87 79,05
95. 2.Cakupan Keluarga dalam Pem binaan Kelom pok Ketahanan Keluarga Persen 40,99 73,91 75,16 36,65 44,75 52,85
96. 3.Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (M KJP) Persen 19,53 18,91 27,44 29,28 31,12 32,96 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.170 PERUBAHAN g |p | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 1 1 1 1 TAHUN 2018-2023 N o In d ik a to r K in e rja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9
97. 4.Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi [Unmeet need) Persen 15,22 14,86 13,4 89,70 90,90 92,10
98. 5.R asio ju m lah kelom pok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Persen 47,83 97,52 70,19 11,80 25,61 39,42
99. 6.Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB Persen 27,27 73,25 88,5 89,70 90,90 92,10
100. 7.Cakupan Remaja D alam Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling Rem aja Persen 18,63 45,34 45,34 12,42 27,87 43,23 0 P e rh u b u n g a n
101. 1.Jum lah Term inal A ng kutan Um um Kelas C Jum lah 1 1 1 1 1 1
102. 2.Pengujian Kelayakan Angkutan Jalan Unit 1.200 1.015 989 875 35 -
103. 3.Pem asangan ram bu-ram bu Unit 1.235 1.235 1.235 1.235 1.235 1.246
104. 4.Izin Trayek Izin Trayek A ng kutan Jalan Jum lah 13 13 n/a n/a n/a n/a Izin Trayek A n g ku tan Sungai Jum lah 55 n/a n/a n/a n/a n/a P K o m u n ik a si d a n In fo rm a tik a
105. 1.Cakupan pengem bangan dan pem berdayaan Kelom pok Inform asi M asyarakat di Tin g kat Kecam atan KIM
106. 2.Cakupan Layanan Telekom unikasi % 33 33 29 30 30.84 31.44 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.171 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o In d ik a to r K in e rja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9 Q K o p e ra si U sa h a K e cil d a n M e n e n g a h
107. 1.Persentase koperasi a ktif persen 43,67 4 7 ,6 4 57,43 42,23 44,10 44,12
108. 2.Persentase Usaha M ikro dan kecil persen 100 100 100 100 99.87 99.87
109. 3.Jum lah UKM non BPR/LKM UKM ju m lah 1630 44831 44831 1526 1559 1607
110. 4.Jum lah BPR/LKM ju m la h 0 0 0 0 0 0 R P e n a n a m a n M o d a l
111. 1.Jum lah Investor berskala nasional (PM D N /PM A) ju m la h 76+ 16 81+ 16 99+ 16 107+16 119+14 63+ 10
112. 2.Jumlah nilai investasi berskala nasional (PM DN ) Jum lah 139.923.730 237.496.700.000 ,00 1.124.980.148.6 45,00 848.775.526.019 ,00 3.790.278.623.2 86,00 4.171.745.209.3 52,80
113. 3.Jum lah nilai investasi berskala nasional (PM A) Jum lah 342.845.923.00 0 239.846.810.000 ,00 1.219.881.974.6 52,41 1.875.572.532.1 32,41 1.852.401.015.3 42,41 2.171.948.678.6 54,34
114. 4.Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PM DN (m ilyar rupiah) Persen 373,68% -24,55% 346,56% 10,06% S K e p e m u d a a n d a n O la h ra g a
115. 1.Jum lah organisasi pem uda Jum lah 18 18 18 120 126 126 T S ta tis tik
116. 1.Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi ada/tidak Tidak Tid ak Tid ak
117. 2.Buku "kabupaten dalam angka" ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
118. 3.Buku "PDRB" ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.172 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o In d ik a to r K in e rja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9 U K e b u d a y a a n
119. 1.Persentase benda, situ s dan kawasan cag ar budaya yang dilestarikan Persen 100 100 100 100 100 100
120. 2.Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya Jum lah 2 2 2 2 2 2
121. 3.Jumlah sarana p enyelenggaraan seni dan budaya Jum lah 2 2 2 2 2 2 P P e rp u sta k a a n
122. 1.Pengunjung Perpustakaan p e rta h u n Persen 95,11 78,21 n/a
123. 2.Koleksi buku yang tersed ia di perpustakaan daerah Persen 33,33 33,46 n/a n/a 19,58 W K e a rsip a n
124. 1.Persentase SKPD yang m engelola arsip secara baku Persen 0 0 n/a
125. 2.Peningkatan SDM pengelola kearsipan ju m la h kegiatan 2 2 n/a 11.2 F o k u s L a y a n a n U ru sa n P ilih a n A K elau tan d a n P e rik a n a n
126. 1.Produksi Perikanan to n/tahun 3.342,53 7.802,19 n/a 9.222,37 8.650,03 8.832,275
127. 2.Tingkat Capaian Produksi Perikanan Persen 89,47 92,71 90,63 90,06 89,54 90,21 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.173 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN ||J | TAHUN 2018-2023 N o In d ik a to r K in e rja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9
128. 3.Konsum si ikan Persen 39,55 40,98 41,30 41,70 42,00 42,50 B P a riw isa ta
129. 1.Kunjungan w isata Persen 34.351 32.405 40.290 32.570 36.336 11.826 C P e rta n ia n
130. 1.Produktiftas padi atau bahan pangan utam a lokal lainnya per hektar ton/ha 34,38 31,21 32,06 28,09 31,85 D K e h u ta n a n
131. 1.Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Persen 6,88 0,43 n/a
132. 2.Kerusakan Kaw asan Hutan Persen 27,68 27,22 n/a E E n erg i d a n S u m b e rd a y a M in e ra l
133. 1.Persentase pertam bangan tanpa izin Persen n/a n/a n/a n/a n/a n/a F P e rd a g a n g a n
134. 1.Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Persen 7,04 7,19 7,38 7,73 7,9 7,87
135. 2.Cakupan bina kelom pok p edagang/usaha inform al Persen n/a n/a n/a n/a n/a n/a G P e rin d u stria n
136. 1.Persentase pertum buhan industry Persen -1,86 10,44 13,57 0,61 2,11 7,95 Gambaran Umum Kondlsi Daerah 11.174 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o In d ik a to r K in e rja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9
137. 2.Persentase bina kelo m p ok pengrajin yang m endapat bantuan Persen 9,7 0 0 3 5,7 0 H T r a n s m ig ra s i
138. 1.Jum lah transm ig ran Orang 3.681 3.681 3.681 n.a n.a n.a 11.3 Fung si P e n u n ja n g d a n P e n d u k u n g U ru sa n P e m e rin ta h a n D a e ra h A P e re n c a n a a n
139. 1.Tersedianya dokum en p erencanaan RPJPD yang telah d itetapkan dengan Perda ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
140. 2.Tersedianya dokum en perencanaan RPJM D yang telah d itetapkan dengan Perda ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
141. 3.Tersedianya dokum en perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada ada/tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
142. 4.Penjabaran Program RPJM D ke dalam RKPD Persen 91,3 89,19 n/a B K e u a n g a n
143. 1.Penetapan Perda APBD Tepat W aktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu Tepat w aktu Tepat waktu C K e p eg aw aian d a n P e n d id ik a n d a n P e la tih a n 1 Jumlah Pejabat ASN yang telah m engikuti Diklat Struktural Orang 30 39 22 42 25 “ Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.175 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o In d ik a to r K in e rja D a e ra h S a tu a n C a p a ia n K in e rja 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 7 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Persentase Jabatan p im pinan tinggi Terisi Persen 100 100 97 87 93 90 3 Persentase Jabatan ad m inistrasi Terisi Persen 75 67 67 66 63 61 4 Persentase jab atan fung sio nal tertentu terisi Persen 68 71 81 76 79 74 D P e n g a w a s a n
144. 1.Persentase Tindak Lanjut Tem uan BPK Persen 43,90 76,19 n/a E S e k r e ta ria t D a e ra h
145. 1.Nilai SAKIP Predikat 47,37 (C) 4 8,66 (C) 50,33 (CC) (CC) 56,69(CC) 56,94(CC)
146. 2.Nilai LPPD N ilai/Predikat 2,9196 (Tinggi) 2,9860 (Tinggi) 2,5778 (Tinggi) 2 .4 A S P E K D A Y A S A IN G D A E R A H
147. 1.Pengeluaran Konsum si Rum ah Tangga Per Kapita Sebulan rupiah 810.838 1.102.123 1.039.384 997.089 1.183.952 “
148. 2.Produktivitas Tenag a Kerja ju ta rupiah/ tenaga kerja 52,28 n/a n/a
149. 3.Tindak Krim inalitas Yang Tertangani kasus 56 49 120
150. 4.Rasio ketergantungan Persen 49,98 49,23 48,60 48,04 44,50 42,82 Sumber.diolah dari evaluasi hasilperangkat daerah, 2021 Gambaran Umum Kondisl Daerah 11.176 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 2.5. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menyatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM di Kabupaten Katingan tahun 2019 dan 2020 telah dilaporkan dan menjadi bagian dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Ringkasan pencapaian dari penerapan SPM di Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2020 diuraikan sebagai berikut: 2.5.1. Capaian Penerapan SPM Tahun 2019 A. Bidang Pendidikan
151. 1.Jenis pelayanan dasar Sesuai lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 pada Poin B Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Jenis pelayanan dasar urusan pendidikan meliputi a. Pendidikan Anak Usia Dini; b. Pendidikan Dasar; dan
c.Pendidikan Kesetaraan Tingkat Partisipasi warga Negara berdasarkkan usia dan jenjang pendidikan di Kabupaten Katingan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.157 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2019 N o T i n g k a t p a r t i s i p a s i w a r g a N e g a r a I n d i k a t o r C a p a i a n K i n e r j a {% } P E N D I D I K A N A N A K U S I A D I N I (P A U D ) 1. U s ia 5-6 tah u n y a n g b erp artisip asi d alam PAU D Ju m lah sisw a p a d a je n ja n g T K / R A / K elom p ok B erm ain J u m la h a n a k u sia 0-6 tah u n 34,76 4.964 14.282 P E N D I D I K A N D A S A R (S D ) 2. U s ia 7-12 tah u n ya n g b erp artisip asi dalam p en d id ik an d asar Ju m lah a n a k u sia 7- 12 y a n g sudah tam at atau sed an g b ela ja r di sekolah d asar Ju m lah an a k u sia 7-12 p a d a k ab u p aten ya n g bersan gk u tan 112,39 19.478 17.330 P E N D I D I K A N M E N E N G A H P E R T A M A (S M P ) 3. U s ia 13-15 tahun y a n g b erp artisip asi dalam p en d idik an m en en gah p ertam a J u m la h a n a k u sia 13- 15 tah u n y a n g sudah ta m at atau sed an g b ela jar di sekolah menengah pertam a Ju m lah an a k u sia 13-15 p a d a k ab u p aten y a n g bersan gk u tan 115,84 8.218 7.094 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.177 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Untuk tahun 2019 tidak ada regulasi Diklat Calon Kepala Sekolah dan Pelantikan Kepala Sekolah oleh karena itu ada beberapa Kepala Sekolah yang masih sebaga Pit (Pelaksana Tugas). Untuk rekapitulasi tenaga penunjang dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 2.158 Tenaga Penunjang Pendidikan Tahun 2019 N o T i n g k a t S a t u a n P e n d i d i k a n Belum S M A / S e d e r a j a t S u d a h S M A / S e d e r a j a t J u m l a h 1 P en d idik an A n a k U sia D ini (PAUD) - - - 2 Pen d idik an D asar (SD) 6 1 7 3 P en d idik an D asar (SMP) 31 25 56 T otal 37 26 63 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 Selain data-data tersebut di atas, sesuai Peraturan Pemerintah dalam rangka pemenuhan SPM bidang pendidikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini, kami sampaikan ju ga data-data lain sebagai berikut: Tabel 2.159 Indikator dan Persentase N o I n d i k a t o r P r o s e n t a s e 1 A n gk a M elek H u ru f 99,29 % 2 A n gk a Putu s Sekolah (APS) SD /M I 0,24 % 3 A n gk a Putu s S ek olah (APS) S M P /M Ts 0,90 % 4 A n gk a K elulusan (AL) SD /M I 97,08 % 5 A n gk a K elu lu san (AL) S M P /M Ts 97,44 % 6 A n g k a M elan ju tk an (AM) dari S D /M I ke S M P/M TS 78,19 % Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Katingan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi M um i dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan altem atif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:
1. 1.Belum adanya Tim Pengendalian SPM Kabupaten/Kota sehingga kesulitan untuk melakukan koordinasi terkait pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi penerapan SPM.
2. 2.Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat bangunan yang rusak, kondisi Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.178 tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
3. 3.Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan PERUBAHAN jp || RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN I w W TAHUN 2018-2023
4. 4.Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang SD dan SMP, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
5. 5.Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih perlu diupayakan pemenuhan Standar Nasional;
6. 6.Pencapaian Rata-Rata Lama Sekolah berdasarkan metode penghitungan baru mencapai angka 8,65 (sumber BPS 2019) sebagai indikasi penuntasan wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun;
7. 7.Masih banyak akses jalan dan akses internet yang belum bisa menjangkau kedaerah-daerah terpencil; dan
8. 8.Banyaknya satuan PAUD yang belum terlayani seperti Satu Desa Satu PAUD dan Lembaga Kesetaraan per-Kecamatan (PKBM dan LKP); Solusi dari permasalahan tersebut, yaitu:
9. 1.Segera membentuk Tim Pengendalian SPM Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
10. 2.Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
11. 3.Memberikan kesempatan pendidikan penyetaraan S -1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
12. 4.Melalui pemeratan di tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD dan SMP yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru;
13. 5.Melakukan optimalisasi kegiatan PKG dan PKB;
14. 6.Melakukan inventarisasi dan penyisiran ke daerah-daerah yang pencapaian angka partisipasi sekolahnya masih rendah;
15. 7.Perlu adanya koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan akses jalan dan akses internet; dan
16. 8.Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan secara kooperatif. B. Bidang Kesehatan SPM bidang kesehatan meliputi 12 jen is pelayanan, sebagai berikut:
17. 1.Cakupan kunjungan ibu hamil K4
18. 2.Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
19. 3.Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
20. 4.Pelayanan Kesehatan Balita
21. 5.Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
22. 6.Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
23. 7.Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
24. 8.Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
25. 9.Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) S -l 11.179Gambaran Uinuni Kondisi Daerah
26. 10.Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
27. 11.Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)
28. 12.Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMO) KABUPATEN KATINGAN H I TAHUN 2018-2023 Tabel 2.160 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Katingan Selatan Tahun 2019 N o J e n i s P e l a y a n a n D a s a r T a r g e t / S a s a r a n S e t a h u n H a s h / R e a l i s a s i % 1 P elayan an K eseh atan Ibu H am il 3977 3380 85 2 P elayan an K eseh atan Ibu B ersalin 3801 3226 85 3 P elayan a K eseh atan B ayi Baru Lahir 3516 3379 96 4 P elayan an K eseh atan B a lita 17,077 15,154 89 5 P elayan an K eseh atan A n a k U sia P en d idik an D asar 5338 4960 93 6 P elayan an K eseh atan p ad a U sia P ro d u k tif 89,543 61,514 69 7 P elayan an K eseh atan p a d a U sia Lanjut 15,154 12,226 81 8 P elayan an K eseh atan p ad a P en d erita H ip erten si 28,628 20,087 70 9 P elayan an K eseh atan p ad a P en d erita D iabetes M ellitu s 6,463 4,565 71 10 P elayan an K eseh atan O ran g D engan G an ggu an J iw a B erat (ODGJ) 130 264 49 11 P elayan an K eseh atan O ran g D engan T B P ara 2,036 1,979 97 12 P elayan an K eseh atan O ran g D engan R isiko T erin fek si H IV 4,588 2,646 58 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 Dukungan personil dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan didukung oleh Tenaga Kesehatan Tahun 2019 sebagai berikut: Tabel 2.161 Tabel Tenaga Kesehatan Tahun 2019 N o J e n i s P e l a y a n a n D a s a r P r o g r a m / K e g i a t a n P e n d u k u n g D u k u n g a n P e r s o n i l 1 P elayan an K eseh atan Ibu H am il P erb aik an G izi M asyara ka t D ok ter/ D ok ter Spesialis K ebidan an , B idan, Peraw at P rogram P en yediaan D an a O p erasion al P u skesm as, Pu skesm as P em ban tu , Polindes, Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.180 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Jenis Pelayanan Dasar Program / Kegiatan Pendukung Dukungan Personil P osk esd es dan S aran a K eseh a tan L ain n ya 2 P elayan an K eseh atan Ibu B ersalin P rogram P en in gkatan K esela m atan Ibu M elah irkan d an A n a k B idan, Peraw at, D okter, D okter Spesialis 3 P elayan a K eseh atan B ayi B aru Lah ir P rogram P rom osi K eseh atan dan P em b erda yaa n M asyara ka t B idan, Peraw at, D okter/D LP, D okter S pesialis A n a k 4 P elayan an K eseh atan B a lita P rogram Pen in gk atan P ela yan an K eseh a tan Ibu dan A n a k B idan, Peraw at, T e n a g a Gizi, D okter/D LP, D ok ter S pesialis A n a k 5 P elayan an K eseh atan A n a k U s ia P en didikan D asar P rogram P en in gkatan U sa h a K eseh a tan Sekolah T e n a g a K eseh atan (D ok ter/ D ok ter G igi, B idan, Peraw at, Gizi, T en a g a Prom kes); T en a g a Non K eseh a tan T erla tih (Guru, d ok ter kecil, k a a d er k eseh atan ) 6 P elayan an K eseh atan p ad a U s ia P ro d u k tif P rogram P elayan an K eseh a tan R em a ja B idan, Peraw at, T en a g a Gizi, D okter, T e n a g a Prom kes, K ader Posbindu PTM terlatih 7 P elayan an K eseh atan p ad a U s ia Lanjut Pen in gk atan P elayan an K eseh a tan P en d u d u k Lan ju t U sia B idan, Peraw at, T e n a g a Gizi, D okter, Prom kes, K ad er Posb ind u PTM terlatih, K ad er P osyand u Lan sia 8 P elayan an K eseh atan p a d a P en d erita H ip erten si P rogram P2PTM B idan, Peraw at, T en a g a Gizi, D ok ter/ D L P ,T en aga Prom kes 9 P elayan an K eseh atan p ad a P en d erita D iabetes M ellitu s P rogram G erakan M asyara k a t H id u p Sehat D okter, Peraw at, N u trision ist, B idan, T e n a g a P rom kes 10 P elayan an K eseh atan O ran g D en gan G an ggu an J iw a B erat (OD G J) P rogram P en em u a n dan P en an gan an P en d erita P en ya kit D okter, Peraw at, dan K ader (terlatih p en an gan an O DGJ) 11 P elayan an K eseh atan O ran g D engan T B Paru P en cegah an dan P en an ggu la n gan P en yakit M en u la r D okter, Peraw at, P ran ata L ab oratoriu m K eseh atan (terlatih p rogram T B Paru), bidan y a n g terlatih u n tu k m en sk rin in g g e ja la T B anak, petu ga s p rogram T B di K ab /k ota 12 P elayan an K eseh atan O ran g D engan R isiko T erin fek si H IV P en cega h an dan P en an ggu la n gan P en yakit M en u la r D okter S pesialis sesuai k ew en an gan n ya, D ok ter/ D ok ter Gigi, Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 Dalam melaksanakan SPM bidang Kesehatan ditemuai beberapa permasalahan. Adapun permasalahan dimaksud dan solusinya disajikan pada tabel di bawah. Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.181 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.162 Permasalahan dan solusi No Perm asalahan Solusi 1 M asih a d a ibu h am il ya n g tid ak m em erik sak an d iri p a d a aw al keh arnilan /pem eriksaan setelah trim ester I S osia lisa si dan k erja sa m a d engan k a d er k eseh a tan d esa u n tu k d etek si d in i risiko k eh am ilan ; k u n ju n gan ru m ah p a d a ibu h am il y a n g tidak d a ta n g ke p osya n d u 2 M asih a d a ibu b ersalin y a n g tid ak m en d ap atk an p elayan an p ersalin a n sesuai stan d ar M on itorin g dan eva lu asi p a d a petu ga s k eseh atan , p em b erdayaan m a sya rak at atau k elu a rga ibu ham il 3 P em an tau an k eseh atan b ayi baru lah ir sesuai stan d ar P em a h am a n fa k tor risiko terh adap bayi baru lah ir 4 P elayan an k eseh atan b elu m m en jan gk au selu ruh b alita y a n g ada, m a k a d iperlu k an a n a lisa p en yeb a b n ya P en gem b an ga n Posyandu Balita, sosialisasi p rogram k eseh a tan di lin ta s sector 5 P en jaringan b elu m d ap at d ilak u k an sesuai stan d ar k ep ad a sem u a sisw a sasaran (u sia 7-15 tahun), tahun 2019 h a n ya d ilak u k an p ad a sisw a k elas 1 dan k elas 7 K oord in asi lin tas sektor dan persiap an ru ju k an k eseh atan jik a d item u k an m a sa lah p a d a sisw a 6 P elayan an K eseh atan b elu m m en jan gk au selu ruh sasaran, k aren a b esa rn ya ju m la h sasaran (u sia 15-59 tahun) dan m asih m en gan d alk an k egiatan p ela ya n a di sarana k eseh atan K oord in asi lin tas sektor dan sosialisasi p en tin gn ya m a sa lah PTM 7 K egiatan skrin in g tid ak selu ru h n ya m en jan gk au la n s ia y a n g ada, teru ta m a p a d a d aerah p ed esaan dan y a n g tid ak a d a petu gas k eseh atan P en in gk ata n kegia ta n k u n ju n gan la p a n ga n / lu a r gedu n g, in tegra si k egiatan p u slin g di d esa y a n g ja u h dan tid ak a d a p etu gas, p en in gk atan p en d an aa n dan bah an p en d u k u n g k egia ta n skrin in g 8 P en d erita h ip erten si b elu m selu ru h n ya terd etek si d iw ilayah k erja dan b elu m b erob at secara teratur, k eterb atasan d alam p elak san aan skirining, d a ta sasaran bu kan d a ta ril d ilap an gan (d ata h asil p royeksi); Pen in gk atan keten agaan , pendanaan, p eralatan dan bah an p en d u k u n g kegia ta n u n tu k m en d u k u n g kegiatan skin in g di lap an gan 9 H an ya terb atas p elayan an d i sara n a k eseh atan dan k egiatan skrin in g ya n g terb atas volu m e n y a (perlu k eten agaan , d u k u n gan d a n a d an p eralatan ), berk aitan d en gan p o la m akan m asyarak at; k etersediaan stik p em erik saan , P en in gk ata n pen yu lu h an ten ta n g p en tin gn ya pen cegah an PTM , k e ija s a m a lin tas sektor, dan p em b erd a yaa n m a sya rak at h idu p seh at 10 O D G J y a n g d item u k an sudah d alam k eadaan tin gk at b erat, k u ra n g m en dapat p eraw atan m edis; K etersedia an obat; k u ra n g d u k u n gan k elu arga P en an gan an h aru s lin tas sektor, m em b en tu k dan m en am b ah kad er k eseh a tan jiw a u n tu k m en deteksi seca ra d ini gan ggu an jiw a di lin gk u n ga n n ya 11 K egagalan p roses p en gob ata n (m in u m obat tid ak teratur, m in u m obat tid a k sam pai berakh ir), p en u laran p a d a lin gk u n gan dan k elu arga K egiatan d etek si dini T B , Pelatih an p etu ga s p ela k sa n a TB , dan p em b en tu k an p en ga w as m in u m obat T B ; p erilaku h idu p b ersih dan sehat d i k elu arga 12 A d a n y a stigm a n eg a tif ten ta n g p en d erita H IV di m asyarak at S osia lisa si dan k erja sa m a lintas sector Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.182 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 C. Bidang Pekerjaan Umum SPM bidang pekerjaan umum diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai acuan pemerintah daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM, yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor l/PRT/M /2914 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2019 disjaikan pada tabel di bawah. Tabel 2.163 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2019 N o J e n i s P e l a y a n a n Dasar I n d i k a t o r T a r g e t (% ) C a p a i a n (% ) I P en yediaan air baku un tu k k eb u tu h an m a syarak at P ersen tase te rsed ia n ya a ir baku u n tu k m em en u h i k eb u tu h an p ok ok m in im al seh ari-hari 100 100 P ersen tase te rsed ia n ya a ir irigasi u n tu k pertan ian rakyat p a d a system iriga si y a n g sudah a d a sesu ai d engan k ew en an ga n n ya 70 70 II P en yediaan ja la n u n tu k m elayan i keb u tu h an m asyarak at Persentase tin gk at k on d isi ja la n k ab / k ota b aik dan sedan g 60 30.47 P ersen tase terh u b u n gn ya p u sat-p u sa t k egiatan dan p u sat p rodu ksi (konektivitas) di w ila yah k a b / k ota 100 72.22 III In form asi pen ataan ru an g P ersen tase tersed ia n ya in form asi m en gen a i R en ca n a T a ta R u a n g (RTR) w ila ya h k a b / k o ta b eserta rin cia n n ya m elalu i p eta a n a log dan p eta d igital 100 P en yediaan ru an g te rb u k a h ijau T ers e d ia n y a lu a sa n RTH Publik seb esar 2 0 % d a ri lu a s w ila yah k ota/k aw asan perk otaan 50 Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekeijaan Umum, yaitu:
29. 1.Keterbatasan anggaran APBD untuk melaksanakan rencana kegiatan sehingga bantuan dana dari pusat sangat diperlukan
30. 2.Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga perlu adanya bimbingan teknis untuk mempertajam pengetahuan dan penambahan jum lah pegawai/staf untuk melakukan pelayanan.
31. 3.Kurangnya sarana dan prasarana operasional yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan, misalnya kuurangnya jum lah truk pengangkut sampah dan personilnya, kurangnya lahan untuk lokasi TPA dan lain sebagainya. Gambaran Umum Kondisl Daerah 11.183 Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan di atas, yaitu:
32. 1.Menyusun proposal atau usulan untuk mendapatkan dana bantuan dari pusat, misal dana Pembantuan dan Dana Alokasi Kusus (DAK)
33. 2.Menambah jum lah pegawai/staf baru atau honorer dan meningkatkan SDM pegawai/staf yang ada dengan mengikuti bimbingan teknis sesuai tugas dan bidang keahlian.
34. 3.Menambah sarana dan prasarana untuk mengakomodasi pelayanan persampahan melalui pembelian truk sampah, bak armroll, pengadaan lahan untuk TPA serta penambahan tenaga petugas persampahan. PERUBAHAN g p l% RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN l ( | J f I TAHUN 2018-2023 Tabel 2.164 Target Capaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum N o Jenis Pelayanan D a s a r I n d i k a t o r P e n c a p a i a n Target C a p a i a n B a t a s W a k t u Capaian 1 P em en u h an K eb u tu h an air m in u m curah lin tas k ab u p aten /kota J u m la h w a rg a n ega ra y a n g m em p eroleh k eb u tu h an air m in u m cu rah lin tas k ab u p aten / k ota 100 % Setiap T ah u n 2 P en yediaan p elayan an p en gelolaan air lim b ah d om estik region al lin tas k ab u p aten / k ota J u m la h w a rga n eg a ra y a n g m em p eroleh layan an p en gelolaan a ir lim bah d om estik region al lin tas k ab u p aten / k ota 100 % Setiap T ah u n Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 Realisasi dari pelaksanaaan SPM bidang Pekerjaan Umum sebagaiamna ditarget pada tabel di atas tidak dilaporkan dalam LPPD Tahun 2019. Hal yang sama ju ga terjadi pada SPM Bidang Perumahan Rakyat, tidak terdapat pelaporan pelaksanaannya. D. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang urusan ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat sebagai berikut: Cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten /Kota; Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; Cakupan rasio petugas ketertiban perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaten /Kota; Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota; Tingkat waktu tanggap (response time rate); Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standr kualifikasi;dan Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.184 4 Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan telah memasukan target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Katingan dari segi penganggarannya pada tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut: PERUBAHAN yp§gj| RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN |f|J| TAHUN 2018-2023 Tabel 2.165 Target Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat N o P r o g r a m I n d i k a t o r T a r g e t
35. 1.P em elih araan k eten tram an d an k etertiban m asyarak at l).C a k u p a n p en egak an p era tu ran d aerah dan p era tu ran k ep a la d aerah di k ab /k ota 100 % 2). C aku pan p atroli siaga k etertiban u m um dan k eten tram a n m a sya rak at 2 x Sehari 3). C aku pan rasio p etu ga s p erlin du n gan a sya rak at (linm as) di k a b / k ota 1 oran g setiap RT atau sebutan lain n ya
36. 2.P en an ggu langan b en can a kebakaran 1).C aku pan p ela yan an b en ca n a k eb ak aran di k ab / k ota 80 % 2 ).T in gk a t w aktu tan ggap 7 5 % 3 ).P ersen tase a p a ra tu r p em adam k eb ak ara n y a n g m em en u h i stan d ar k u alifik asi 85% 4). J u m la h m ob il p em a d a m kebakaran d iata s 500 -10 .00 0 L tr p a W M K 9 0 % Slum ber: L P P D K a b u p a te n K a tin g a n T a h u n 2 0 1 9 Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, baik ekstem al maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh sebagaimana berikut ini. Adapun permasalahan yang dihadapi, yaitu:
37. 1.Ketersediaan Sarana dan Prasarana Standar Minimal sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2019 yang masih terbatas dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP dan Damkar.
38. 2.Kurangnya tenaga PPNS lingkup Satpol PP; dan
39. 3.Minimnya personil Satpol PP dan Damkar yang telah mengikuti Diklat Teknis. 11.185 (vGambaran Umum Kondisi Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Solusi dari permasalahan tersebut, yaitu:
40. 1.Mengajukan dan mengusulkan alokasi anggaran berkaitan Sarana dan Prasarana Standar Minimal melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBD (Dana Dekonsentrasi, Dana Tugas Pembantuan, maupun Dana DAK).
41. 2.Merencanakan dan mengajukan usulan penambahan personil anggota Satpol PP dan Damkar Kabupaten Katingan untuk mengikuti Diklat Teknis. E. Bidang Sosial Realisasi dari penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 2.166 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2019 N o P r o g r a m I n d i k a t o r T a r g e t C a p a i a n 1 Program P elayan an dan R eh ab ilitasi K esejah teraan Sosial J u m la h w a rga N ega ra p en ya n d a n g d isa b ilita s y a n g m em p eroleh reh ab ilitasi sosial d iu a r pan ti 10 10 2 P rogram P em b erdayaan Fakir M iskin, K om u n itas A d a t T erp en cil (KAT) dan P en yan d an g M asalah K esejah teraan Sosial (PM K S) Lain n ya J u m la h w a rg a n egar an a k terla n tar y a n g m em p eroleh reh ab ilitasi sosial d i lu a r p an ti 3 P rogram p em b in aan eks p en yan d an g p en yak it sosial (eks narapid an a, PSK, n ark o b a dan p en yakit sosial lainnya) J u m la h w a rg a n eg a ra lan ju t u sia y a n g m em p eroleh reh ab ilitasi sosial d a sa ra tu n a sosial d ilu ar p an ti 40 20 4 P rogram P em b erdayaan K elem b agaan K esejah teraan Sosial J u m la h w a rg a n egara gela n d a n ga n / p en gem is y a n g m em p eroleh reh ab ilitasi sosial d a sa ra tu n a sosial d ilu a r pan ti 5 P rogram B antu an dan Jam in an K esejah teraan Sosial J u m la h w a rg a n ega ra k orban b en ca n a k ab u p a ten / k ota ya n g m em p eroleh p erlin d u n ga n dan ja m in a n sosial 30 30 S u m b e r: L P P D K a b u p a te n K a tin g a n T a h u n 2 0 1 9 Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagai berikut: Permasalahan: Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani; dan Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan 11.186Gambaran Umum Kondisi Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 optimal. Solusi: Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS; Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan Perlunya pelatihan teknis terhadap PNS untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS. 2.5.2. Capaian Penerapan SPM Tahun 2020 A. Bidang Pendidikan
42. 1.Jenis pelayanan dasar Realisasi pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Katingan Tahun 2020 disjaikan pada tabel di bawah. Tabel 2.167 Realisasi SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020 N o J e n i s P e l a y a n a n D a s a r I n d i k a t o r T a r g e t (% ) C a p a i a n (% ) 1 P en d idik an D asar Ju m lah W a rg a N ega ra U sia 7-15 Tah u n y a n g b erp artisip a si d alam p en d idik an d asar (SD /M i, SM P/M Ts) 100% 96,22 2 P en d idik an K esetaraan Ju m lah W a rg a N ega ra U s ia 7 -1 8 Tah u n y a n g b elu m m en yele saiakan p en d idik an d asar dan atau m en en gah y a n g p erp artisip a si d alam p en d idik an kesataraan 100% 3,24 3 P en d idik an A n a k U sia D in i J u m la h W a rg a N ega ra U sia 5-6 T ah u n y a n g b erp artisip a si d alam p en d idik an PAU D 100% 70,11 S u m b e r: L P P D K a b u p a te n K a tin g a n T a h u n 2 0 2 0 Pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Katingan secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi M um i dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan altem atif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:
43. 1.Kurang maksimalnya Tim Pengendalian SPM Kabupaten /Kota dalam hal koordinasi, sehingga kesulitan untuk melakukan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi penerapan SPM;
44. 2.Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2020 untuk Jenjang Pendidikan Dasar mengalami Penurunan dari 114,11 % tahun 2019 pada tahun 2020 Gambaran Umum Kondlsi Daerah 11.187 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 menjadi 96,22 % penyebabnya adalah karena ada usia dibawah 7 tahun dan diatas 16 tahun yang msh terdata di jenjang TK/RA dan di Jenjang Pendidikan Menengah SMA/SMK/MA, dan sebagian Siswa yang belajar keluar daerah;
45. 3.Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2020 masih rendah untuk Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini yaitu 70,11 %, karena masih adanya satuan PAUD yang belum terlayani seperti Satu Desa Satu PAUD;
46. 4.Pencapaian Realisasi SPM Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3,74 untuk Jenjang Pendidikan Kesetaraan dari tahun 2019 yaitu 5,68%, karena masih adanya PKBM yang belum terlayani seperti Satu Kecamatan Satu PKBM; dan
47. 5.Penyerapan Anggaran masih rendah, karena masih adanya kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik yang tidak terlaksana atau tidak selesai, dan Rasionalisasi Kegiatan karena adanya Covid-19 khususnya dana APBD. Solusi dari permasalahan tersebut, yaitu:
48. 1.Tim Pengendalian SPM Kabupaten/Kota segera berkoordinasi dengan pihak terkait sehingga Penerapan SPM ditingkat Satuan Pendidikan dan Desa dapat Maksimal;
49. 2.Akan dilakukan koordinasi kepada sekolah SD dan SMP serta setingkatnya, untuk selalu aktif dalam hal singronisasi data setiap 2 minggu sekali sesuai dengan edarana dari kemendikbud maupun kemenag, serta menjaring anak usia sekolah untuk bersekolah;
50. 3.Bidang Pembinaan PAUD dan PNF akan bekerja keras untuk mensosialosasikan Satu Desa Satu PAUD ke Desa-desa yang belum memiliki satuan PAUD, dan akan memudahkan dalam satuan PAUD atau Lembaga desa dalam hal pemberian Rekomendasi yang akan mengusulkan ijin pendirian dan ijin operasional, untuk selanjutnya ditinjak lanjuti ke PTSP, dan sehingga mempunyai NPSN dan terdata di dapodikdasmen serta emis;
51. 4.Akan dilakukan Pembinaan bagi satuan pendidikan yang memiliki Akte Notaris PKBM untuk mengembangkan atau membuka layanan seperti Pendidikan Kesetaraan, dan akan selalu dibimbing baik dari pencarian siswa maupun menyingronisasian di Dapodikdasmen; dan
52. 5.Melakukan optimalisasi seluruh kegiatan baik itu DAK Fisik maupun DAK Nonfisik dengan aktif melakukan monitoring kegiatan ditiap tahap pencairan anggaran, dan menginventarisir kegiatan yang terkena Rasionalisasi pada tahun 2020 dan akan diakomodir di tahun 2021. B. Bidang Kesehatan Realisasi pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2020 disjaikan pada tabel di bawah. Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.188 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Tabel 2.168 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Katingan Tahun 2020 N o J e n i s P e l a y a n a n D a s a r T a r g e t / S a s a r a n S e t a h u n H a s il/ R e a l i s a s i % 1 P elayan an K eseh atan Ibu H am il 3.938 3.118 79,18 2 P elayan an K eseh atan Ibu B ersalin 3.759 1.959 52,11 3 P elayan a K eseh atan B a yi B aru Lahir 3.579 2.980 83,26 4 P elayan an K eseh atan B alita 13.652 11.299 83,31 5 P elayan an K eseh atan A n a k U sia P en d idik an D asar 28.922 12.982 44,89 6 P elayan an K eseh atan p ad a U sia P ro d u k tif 89.543 46.725 52,18 7 P elayan an K eseh atan p a d a U sia Lanju t 11.260 10.198 90,57 8 P elayan an K eseh atan p a d a P en d erita H ip erten si 28.868 15.338 52,13 9 P elayan an K eseh atan p a d a P en d erita D iab etes M ellitu s 6.463 3.055 47,27 10 P elayan an K eseh atan O ran g D engan G an ggu an J iw a B erat (ODGJ) 258 219 84,88 11 P elayan an K eseh atan O ran g D engan T B Paru 2.369 1.183 49,94 12 P elayan an K eseh atan O ra n g D engan R isiko T erin fek si H IV 3.939 2.659 67,52 S u m b e r: L P P D K a b u p a te n K a tin g a n T a h u n 2 0 2 0 Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 12 (dua belas) indikator bidang kesehatan, pada tahun 2020 belum ada indicator yang capainnya 100% sesuai dengan ketentuan dan ada 3 (tiga) indikator yang capaian kinerjanya dibawah 50% yaitu pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar, pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus dan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberculosis. Dalam melaksanakan SPM bidang Kesehatan ditemuai beberapa permasalahan. Adapun permasalahan dimaksud dan solusinya disajikan pada tabel di bawah. Tabel 2.169 Permasalahan dan solusi N o P e r m a s a l a h a n S o l u s i 1 P e l a y a n a n K e s e h a t a n I b u H a m i l A d a ibu h am il y a n g tid ak m em erik sak an diri p a d a petu gas k eseh atan p a d a aw al k eh am ilan S osia lisa si dan k erja sa m a dengan k a d er k eseh a tan d esa u n tu k d etek si d in i resik o k eh am ilan 2 P e l a y a n a n K e s e h a t a n I b u B e r s a l i n Masih ada ibu bersalin yang tidak m en d ap atk an p elayan an p ersalin a n sesuai stan d ar M onitoring dan evaluasi pada petugas k eseh atan , p em b erdayaan m a sya rak at atau k elu a rga ibu h am il 3 P e l a y a n a n K e s e h a t a n B a y i B a r u L a h i r Pem an tau an k eseh atan bayi baru lah ir sesuai stan d ar P em ah am an fak tor risiko terh ad ap b ayi b aru lah ir 4 P e l a y a n a n K e s e h a t a n A n a k B a l i t a 11.189Gambaran Umum Kondisi Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN N o P e r m a s a l a h a n S o l u s i J u m lah b a lita y a n g m en d ap a tk an p elayan an k eseh atan b a lita sesu ai stan d ar b elu m m en jan gk au selu ru h b alita m a k a d iperlu k an A n a lisa sebab b alita tid ak m en dapatk an p elayan an P en gem b an ga n p osyand u balita, sosialisasi p rogram k eseh a tan di lin tas sector 5 P e l a y a n a n K e s e h a t a n p a d a U s i a P e n d i d i k a n D a s a r P en jaringan b elu m d ap at d ilak u k an sesuai stan d ar k ep ad a sem u a sisw a sasaran K oord in asi lin ta s sek tor dan p ersiap an ru ju k an jik a d item u k an m asalah 6 P e l a y a n a n K e s e h a t a n p a d a U s i a P r o d u k t i f J u m lah sasaran y a n g b esar m em b u at in d icator in i b elu m d icap ai seca ra m a ksim al K oord in asi lin ta s sek tor dan sosialisasi m asalah PTM 7 P e l a y a n a n K e s e h a t a n p a d a U s i a L a n j u t J u m lah la n s ia y a n g b era d a d alam satu w ila yah b elu m a d a y a n g valid, k ek u ran gan petu gas y a n g m elak san ak an screen in g H aru s d ica ri strategi u n tu k dap at m en jan gk au sasaran lan sia 8 P e l a y a n a n K e s e h a t a n p a d a p e n d e r i t a H i p e r t e n s i P en d erita h ip erten si b elu m terd etek si dan b elu m b erob at secara teratu r K ek u ran gan petu ga s d alam m elak sa n ak an screening, m en ggu n a ka n d a ta dari riset u n tu k d ijad ik a n acuan p en jarin gan h iperten si 9 P e l a y a n a n k e s e h a t a n p e n d e r i t a d i a b e t e s m e l i t u s U n tu k m elak u k an screen in g d ibu tu h k an b iaya y a n g cu k u p besar, kebiasaan m a syarak at y a n g k u ran g m em p erh a tik an p o la m akan S osia lisa si ten ta n g PTM , k erja sa m a lin ta s sektor, p em b erda yaa n m a sya rak at 10 P e l a y a n a n K e s e h a t a n o r a n g d e n g a n g a n g g u a n j i w a O ran g d en gan gan ggu an jiw a b era t p ad a u m u m n ya sudah terlan tar dan tid ak m en d ap at p eraw atan K erja sa m a lin tas sektor, m en am b ah k a d er jiw a u n tu k m en d etek si ga n ggu a n k ejiw aan ya n g a d a di s e k ita m y a 11 P e l a y a n a n k e s e h a t a n O r a n g D e n g a n T u b e r c u l o s i s (T B ) B a n yak p asien y a n g gagal berobat, pasien tid ak m in u m obat sam pai sem buh, p en u laran p a d a lin gk u n gan dan k elu arga D eteksi d in i T B , p ela tih an p etu gas d en gan k om p eten si TB, k erja sa m a lin ta s sek tor dan lin tas b ida n g 12 P e l a y a n a n K e s e h a t a n o r a n g d e n g a n R i s i k o t e r i n f e k s i H I V A d a n y a stigm a n eg a tif ten tan g p en d erita H IV di m asyarak at S osia lisa si k erja sa m a lin tas sektor dan m en gu b ah stigm a n eg a tif m a sya rak at S u m b e r: L P P D K a b u p a te n K a tin g a n T a h u n 2 0 2 0 C. Bidang Pekerjaan Umum Jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekeijaan Umum adalah sebagai b e rik u t:
a.Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
b.Penyediaan pengolahan air limbah domestik. Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah. 11.190 pGambaran Umum Kondisi Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Tabel 2.170 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2020 No Jem s Pelayanan Dasar Indikator T a r g e t (% ) C a p a i a n (% ) 1 P en yediaan K eb u tu h an p ok ok a ir m in u m sehari- hari J u m la h W a rg a N egara y a n g m em p eroleh k eb u tu h an p ok ok air m in u m seh ari-hari 100 95,40 2 P en yediaan P elayan an P en golah an air lim bah D om estik J u m la h W a rg a N e ga ra y a n g m em p eroleh layan an p en golah an a ir lim bah d om estic 100 95,40 S u m b e r: L P P D K a b u p a te n K a tin g a n T a h u n 2 0 2 0 Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum, yaitu:
1. 1.Pengurangan anggaran karena dialihkan untuk anggaran penanganan Covid 19 berdampak pada capaian kinerja dalam pelayanan penyediaan infrastruktur kepada masyarakat. Karena dengan pengurangan anggaran berarti infrastruktur yang terbangun akan mengalami pengurangan secara kuantitas;
2. 2.Terjadinya perbedaan antara rencana dari beberapa program/kegiatan dengan kondisi di lapangan, khususnya program/kegiatan yang berhubungan dengan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Solusi yang ditempuh dalam mengatasi permasalahan di atas, yaitu:
3. 4.Melakukan prioritas penganggaran terutama pada pelayanan infrastruktur kepada masyarakat;
4. 5.Melakukan review desain dengan tetap mengacu berdasarkan anggaran yang tersedia;
5. 6.Membuat sistem skala prioritas berdasarkan kegiatan teknis terutama kegiatan yang menyangkut pencapaian SPM; dan
6. 7.Membuat sistem skala prioritas berdasarkan kegiatan teknis dalam pencapaian SPM. D. Urusan Perumahan Rakyat Penyelenggaraan pembangunan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Katingan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Katingan. Realisasi pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan Tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah. Tabel 2.171 Tabel Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Katingan Tahun 2020 N o J e n i s P e l a y a n a n D a s a r I n d i k a t o r T a r g e t (% ) C a p a i a n (% ) 1 P en yediaan & reh ab ilitasi ru m ah y g layak h u n i b agi k orban b en can a K ab u p aten J u m la h W a rg a N ega ra korban b en can a y a n g m em p eroleh ru m ah layak hu n i 100 0,00 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.191 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o J e n i s P e l a v a n a n D a s a r I n d i k a t o r T a r g e t (% ) C a p a i a n <%) 2 F asilitasi p en yediaan ru m ah y a n g layak h u n i bagi m a syarak at y a n g te rk en a relokasi p rogram Pem erin tah D aerah kab u p aten Ju m lah W a rg a N ega ra y a n g te rk en a relok a si ak ib at p rogram Pem erin tah D aerah K ab u p aten y a n g m em p eroleh fasilitasi p en yed ia an ru m ah y a n g layak hu n i 100 0,00 S u m b e r: L P P D K a b u p a te n K a tin g a n T a h u n 2 0 2 0 Dukungan Personil Dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat ini, belum ada kejelasan dinas pelaksananya yaitu Dinas Sosial atau Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan. Dalam pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat ini, belum teranggarkan dan belum ada kejelasan dinas pelaksananya yaitu Dinas Sosial atau Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sehingga kedepannya perlu dimasukkan dalam RKPD/RPJMD dianggarkan dan Mengakomodir Target dan Anggaran Program/Kegiatan dimaksud pada tahun berikutnya. E. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Target pencapaian adalah target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Katingan telah memasukkan target SPM pada RPJMD dengan program ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Katingan dari segi penganggarannya pada tahun anggaran 2020 sebagai berikut: Tabel 2.172 Realisasi Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat N o J e n i s P e l a y a n a n D a s a r I n d i k a t o r T a r g e t R e a l i s a s i
7. 1.Pelayan an k eten tram an dan k etertiban U m um J u m lah W a rg a N egara y a n g m em p eroleh layan an ak ib at d ari p en egak an h u k u m P erd a dan p erk ad a 647 oran g 100 % 647
8. 2.P elayan an in form asi raw an b en can a J u m lah W a rg a N ega ra y a n g m em p eroleh layan an in form asi raw an b en ca n a 100 % 88.100 ora n g (55,6)
9. 3.P elayan an p en cegah an dan kesiap siagaan terh adap b en can a Ju m lah W a rg a N egara ya n g m em p eroleh layan an p en cega h an dan k esiap sia gaa n terh ad ap b en can a 100 % 120.464 ora n g (76 %)
10. 4.P elayan an p en yelam atan J u m lah W a rg a N ega ra ya n g m em p eroleh layan an p en yelam a ta n dan eva k u asi k orb a n b en can a 100 % 0 oran g (100% ) m Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.192 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o J e n i s P e l a y a n a n D a s a r I n d i k a t o r T a r g e t R e a l i s a s i dan evak u asi k orban b en can a
11. 5.P elayan an P en yelam atan dan evaku asi korban kebakaran J u m lah W a rg a N ega ra y a n g m em p eroleh layan an p en yelam a ta n dan E va ku asi korban k eb ak aran adalah 4 ora n g 100 % 100 S u m b e r: L P P D K a b u p a te n K a tin g a n T a h u n 2 0 2 0 Untuk poin nomor 1 dan 2 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan, pada tahun 2020 di Kabupaten Katingan 4 orang yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang ditangani Bidang Damkar dan ada 1 (satu) indikator yang capaian kinerjanya 647%, yaitu pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terutama penegakan Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, baik ekstem al maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh sebagaimana berikut ini.
a.Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum - Permasalahan Payung Hukum (Perda) yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, kurangnya Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan, kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung dalam penegakan Perda/Perkada dan minimnya anggaran yang tersedia di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan dalam pencapaian target SPM serta masih rendahnya koordinasi di daerah ju ga menjadi kendala yang dihadapi dalam penanganan pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum bagi masyarakat. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat (Linmas Desa) untuk ikut serta dalam menjaga dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum sangat diperlukan yaitu melalui kegiatan pelatihan Linmas Desa yang ada di 154 Desa di Kabupaten Katingan. - Solusi Dalam memenuhi target perlu meningkatkan kualitas pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum kepada masyarakat, membuat payung Hukum (Perda) yang mengatur tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, penambahan/rekrutmen Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang memenuhi standar kualifikasi, penyiapan Sarana dan Prasarana pendukung dalam penegakan Perda/Perkada, Penyiapan anggaran yang cukup untuk menunjang pencapaian SPM di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan dan meningkatkan peran serta r ^ y \ n Gambaran Umum Kondisi Daerah masyarakat dalam menjaga dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum di daerah melalui Linmas Desa.
b.Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan pasca kebakaran dikawasan permukman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdiksi tanggungjawab Pemerintah daerah Kabupaten Katingan. - Permasalahan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal mengingat sasaran dari indikator ini cakupannya sangat luas, mengingat luas wilayah Kabupaten Katingan yang sangat luas yang terdiri dari 13 Kecamatan dan dari 13 Kecamatan tersebut hanya 4 Kecamatan yang ada Pos dan Personil Pemadam Kebakarannya yaitu Pos Pemadam di Kasongan dan Kereng Pangi Kecamatan Katingan Hilir, Pos Pemadam di Pendahara Kecamatan Tewang Sanggalang Garing, Pos Pemadam Kebakaran di Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah dan Pos Pemadam Kebakaran di Pagatan Kecamatan Katingan Kuala. Kendala yang dihadapi terkait indikator ini yaitu kurangnya peran serta Masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran baik permukiman maupun lahan, kualitas aparatur pemadam kebakaran belum memadai, terbatasnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran serta minimnya anggaran sehingga kurang efektif dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan. - Solusi Peran serta Masyarakat sangat diperlukan dalam memenuhi target Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran mengingat Wilayah Kabupaten yang sangat luas yang terdiri dari 13 Kecamatan dan 154 Desa sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam membantu anggota Pemadam Kebakaran melakukan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran perlu dilakukan Kegiatan Sosialisasi dan simulasi dalam memberdayakan masyarakat oleh Bidang Pemadam Kebakaran yang bekerjasama dengan stakeholder terkait, meningkatkan kualitas aparatur pemadam kebakaran melalui pendidikan dan pelatihan, penyiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai dan penyiapan anggaran yang cukup sehingga bisa lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan damkar dilapangan. F. Bidang Sosial Realisasi dari penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Katingan pada tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN f i j l TAHUN 2018-2023 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.194 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.173 Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Katingan Tahun 2020 N o J e n i s P e l a y a n a n D a s a r I n d i k a t o r T a r g e t C a p a i a n 1 R eh ab ilitasi sosial dasar p en yan d an g d isabilitas terlan tar di lu ar pan ti Ju m lah p en ya n d a n g d isa b ilita s d ilu a r p an ti y a n g d ijan gkau m elalu i P rogram K elu arga H arapan , PBI, JK N , B PN T dan P em en u h an K eb u tu h an D asar P en an gan an C ovid 19 seb an yak 281 oran g 281 100 2 R eh ab ilitasi sosial d asar an ak terla n tar di luar pan ti Ju m lah an a k terla n tar d ilu ar pan ti y a n g d ijan gkau m elalu i Program K elu a rga H arapan, PBI, JK N , BPNT dan P em en u h an K eb u tu h an D asar P en an gan an C ovid 19 seban yak 5.181 oran g 5.181 oran g 100 3 R eh ab ilitasi sosial d asar lan ju t u sia terlan tar d ilu ar pan ti J u m la h lan ju t u sia d ilu ar panti y a n g d ijan gk au m elalu i P rogram K elu a rga H arapan , PBI, JK N , BPNT dan P em en u h an K eb u tu h an D asar P en an gan an C ovid 19 seb an yak 3.342 oran g 3.342 ora n g 100 4 R eh ab ilitasi sosial d asar tu n a sosial k h u su sn ya gelan d an gan dan p en gem is di lu ar pan ti T id a k a d a kasu s 100 5 Perlin d u n gan dan ja m in a n sosial p a d a saat tan ggap dan p asca b en can a b agi korban b en can a k ab u p aten Ju m lah korban b en can a k ab u p aten y a n g d ila ya n i D inas S osial sela m a tah u n 2020 seb an ya k 2 2.717 oran g 22.717 ora n g 100 S u m b e r: L P P D K a b u p a te n K a tin g a n T a h u n 2 0 2 0 Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial sebagai berikut: Permasalahan:
1. 1.Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia termasuk belum terpenuhinya seluruh amanah aturan dan regulasi yang di kehendaki Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
2. 2.Masih tersebar dan belum terbangun system informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi.
3. 3.Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana
4. 4.Adanya perubahan iklim yang mengakibatkan intensitas teijadinya bencana didaerah semakin tinggi.
5. 5.Adanya pandemi Virus Corona 19 yang melanda negara ini, termasuk Kabupaten Katingan yang mengakibatkan pergeseran anggaran belanja.
6. 6.Meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana. Solusi: 11.195Gambaran Umum Kondisi Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023
7. 1.Menggunakan media komunikasi sosial yang ada secara efektif sebagai sarana informasi dan komunikasi yang terpadu dan terintegrasi.
8. 2.Mengajukan proposal pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Bekerja sama dengan BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah untuk penyediaan peralatan dan logistik bantuan untuk korban bencana.
9. 3.Berkoordinasi secara intensif dengan stakeholder yang ada (instansi vertikal, SOPD terkait, pihak swasta dan masyarakat).
10. 4.Mengadakan Posko siaga dan rutin melaksanakan patroli dengan instansi terkait untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang lebih besar lagi. Laporan bencana yang melanda di wilayah Kabupaten Katingan selama tahun 2020 tidak lagi didominasi oleh titik panas/hotspot serta kebakaran hutan dan lahan akan tetapi bencana banjir dan penanganan pandemi Corona Virus 19. Hal ini dikarenakan perubahan musim sepanjang tahun 2020 yang mengakibatkan curah hujan lebih tinggi daripada tahun tahun sebelumnya, serta merebaknya virus corona yang melanda negara ini hingga Kabupaten Katingan yang mengakibatkan pengaruh sektor sosial dan ekonomi masyarakat menjadi terganggu. Sepanjang tahun 2020, sudah terjadi beberapa kali bencana banjir, baik skala besar maupun kecil. Menurut laporan yang disusun, ada 2 (dua) kali banjir skala besar terjadi di Kabupaten Katingan, yaitu periode Bulan Mei - Juni serta di Bulan September yang melanda hampir semua wilayah kecamatan di Kabupaten Katingan. Sedangkan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease (Covid) 19 sejak Bulan April sampai Desember, BPBD Kabupaten Katingan yang ju ga ditunjuk sebagai Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Covid 19 bekerjasama dengan instansi lainnya, telah aktif melaksanakan kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan penanggulangan persebaran virus. Baik dengan pendirian posko posko di perbatasan, posko di daerah karantina pasien, maupun melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan di lokasi lokasi yang disinyalir bisa dijadikan lokasi baru persebaran virus tersebut. Adapun kebakaran hutan/lahan maupun indikasi titik hotspot hampir tidak terjadi di wilayah Kabupaten Katingan, baik dari wilayah hulu sampai wilayah hilir. Menurut laporan, baik yang diperoleh pada saat pelaksanaan patroli siaga bencana maupun dari Instansi Instansi terkait lainnya, sepanjang bulan Januari sampai dengan Nopember 2020, telah terdeteksi sebanyak 897 titik hotspot tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Katingan. Hal ini dikarenakan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Sedangkan laporan kebakaran hutan, lahan dan pekarangan hampir tidak terjadi sepanjang tahun 2020, meskipun posko siaga bencana kebakaran hutan dan lahan telah dibentuk di Posko Kabupaten maupun di beberapa kecamatan yang berpotensi terjadi kebakaran. Untuk mengatasi bencana telah di bentuk forum koordinasi, patroli bersama dan posko bersama yang melibatkan BPBD, TNI, POLRI, Tagana, Dinas Kehutanan, Satpol PP, Manggala Agni dan Damkar Kabupaten Katingan. Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.196 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 2.6.1. Capaian TPB sesuai Target dan Indikator Versi Tahun 2020 Capaian TPB Kabupaten Katingan yang sesuai dengan Target dan Indikator Tahun 2020 yang dihimpun berdasarkan Laporan SOPD, secara keseluruhan disajikan pada Tabel IV -1. Berdasarkan table tersebut, jumlah capaian TPB Kabupaten Katingan dengan keseluruhan indicator yaitu sebanyak 220 indikator yang dilaksanakan adalah sebanyak 79 indikator (35,91%), sebanyak 22 indikator (10%) sudah mencapai target nasional dan 57 indikator (25,91%) belum mencapai target nasional, serta 141 (64,09%) indikator tidak ada data dan tidak dilaksanakan. Pilar Social sebanyak 16 indikator (7,27%) sudah dilaksnakan dan mencapai target nasional, 34 indikator (15,45%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, dan 40 indikator (18,18%) tidak dilaksananakan dan tidak ada data; Pilar Ekonomi sebanyak 3 indikator (1,36%) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, sebanayak 7 indikator (3,18%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, serta 49 indikator (22,27%) belum dilaksanakan dan tidak ada data; Pilar Lingkungan sebanyak 3 indikator (1,36%) sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, dan sebanyak 16 indikator (7,27%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, serta sebanyak 31 indikator (14,09%) belum dilaksanakan dan belum ada data; Pilar Hukum dan Tata Kelola sebanyak 0 indikator (0,0%) sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, serta 21 indikator (9,55%) belum dilaksanakan dan tidak ada data. Keberadaan data dan hasil capaian TPB di Kabupaten Katingan tersebut mengindikasikan, bahwa kabupaten ini harus lebih serius dalam melakukan berbagai kegiatan terkaitan pencapaian TPB agar target di tahun 2030 dapat dicapai dengan baik. Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.1 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.174 Capaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2018 dan Laporan OPD Tahun 2019 PILAR NO TPB CAPAIAN TPB OLEH OPD INDIKATOR SUDAH DILAKSANAKAN DAN SUDAH MENCAPAI TARGET NASIONAL SUDAH DILAKSANAKAN TETAPI BELUM MENCAPAI TARGET NASIONAL BELUM DILAKSANAKAN DAN TIDAK ADA DATA JUMLAH PERSENTASE JUMLAH PERSENTASE JUMLAH PERSENTASE JUMLAH PERSENTASE SOSIAL 1 2 0.91 16 7.27 4 1.82 22 10.00 2 2 0.91 2 0.91 5 2.27 9 4.09 3 6 2.73 8 3.64 17 7.73 31 14.09 4 2 0.91 6 2.73 6 2.73 14 6.36 5 4 1.82 2 0.91 8 3.64 14 6.36 J U M L A H 16 7.27 34 1 5 .4 5 4 0 1 8 .1 8 9 0 4 0 .9 1 EKONOMI 7 0 0.00 0 0.00 2 0.91 2 0.91 8 1 0.45 3 1.36 12 5.45 16 7.27 9 0 0.00 1 0.45 13 5.91 14 6.36 10 2 0.91 3 1.36 6 2.73 11 5.00 17 0 0.00 0 0.00 16 7.27 16 7.27 J U M L A H 3 1.36 7 3 .1 8 4 9 22.27 5 9 2 6 .8 2 LINGKUNGAN 6 0 0.00 12 5.45 11 5.00 23 10.45 11 1 0.45 2 0.91 11 5.00 14 6.36 12 0 0.00 1 0.45 3 1.36 4 1.82 13 0 0.00 0 0.00 2 0.91 2 0.91 15 2 0.91 1 0.45 4 1.82 7 3.18 J U M L A H 3 1.36 16 7 .2 7 31 1 4 .0 9 5 0 22.73 HUKUM DAN TATA KELOLA 16 0 0.00 0 0.00 21 9.55 21 9.55 J U M L A H 0 0 .0 0 0 0 .0 0 21 9 .5 5 21 9 .5 5 S u m b e r: K L H S P e ru b a h a n R P J M D K a b u p a te n K a tin g a n T a h u n 2 0 1 8 -2 0 2 3 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.198 2.6.2. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional Indikator TPB di Kabupaten Katingan yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional dijelas pada tabel berikut: Tabel 2.175 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN | j j | TAHUN 2018-2023 Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target Nasional T a r g e t T P B Y a n g S u d a h Dilaksanakan Dan Sudah M e n c a p a i T a r g e t N a s i o n a l Indikator T P B Yang Sudah Dilaksanakan Dan Sudah M e n c a p a i T a r g e t N a s i o n a l N o m o r I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r O P D P e n g a m p u 1.2 P a d a tah u n 2030, m en gu ran gi setidakn ya seten gah p roporsi laki-laki, p erem p u an dan an a k -a n ak dari sem u a usia, y a n g h idu p d alam k em isk in an di sem u a dim ensi, sesu ai d en gan d efin isi nasional. 1.2.1* Persentase p en d u d u k y a n g h idu p di baw ah garis k em isk inan n asional, m en u ru t je n is k elam in dan k elom p ok um ur. D in as Sosial 1.4 P a d a tah u n 2030, m en jam in b ah w a sem u a laki- lak i dan perem puan , k h u su sn ya m a syarak at m iskin dan ren tan , m em ilik i h ak ya n g sa m a terh ad ap su m b er d aya ekon om i, serta ak ses terh adap p ela yan an dasar, k ep em ilikan dan k on trol atas tan ah dan b en tu k k ep em ilikan lain, w a risan , su m b er d aya alam , tek n ologi baru, dan ja s a k eu an gan y a n g tepat, term asu k k eu an gan m ikro. 1.4.1.(c) P revalen si pen ggu n aan m etod e k on trasep si (CPR) sem u a cara p a d a P asan gan U sia S u b u r (PUS) u s ia 15-49 tahun y a n g b ersta tu s kaw in. D in as K eseh atan 2.2 P a d a tah u n 2030, m en gh ilan gk an segala b en tu k k ek u ran gan gizi, term asu k p a d a tahun 2025 m en capai target y a n g d isepakati secara in tern asion a l u n tu k an ak p en d ek dan k u ru s di baw ah u sia 5 tah un , dan m em en u h i k eb u tu h an gizi rem aja perem p u an , ibu h am il dan m en yu su i, serta m anula. 2 .2 .1 .(a) P revalen si s tu n tin g (p en d ek dan san gat pendek) p a d a an a k di baw ah d u a tah u n /badu ta. D in as K eseh atan 2.2.2.(b) Persentase bayi u sia k u ra n g d ari 6 bu lan y a n g m en d a p a tk an ASI eksklu sif. D in as K eseh atan 3.1 P ad a tah u n 2030, m en gu ran gi rasio an gk a kem atian ibu h in gga k u ran g d ari 70 p er 100.000 k elah iran hidup. 3.1.1* A n gk a K em atian Ibu (AKI). D in as K eseh atan 3.3 P a d a tah u n 2030, m en gak h iri ep id em i AID S, tu berk u losis, m alaria, dan p en ya kit trop is ya n g terabaikan, dan m em eran gi h epatitis, p en ya k it b ersu m b er 3 .3 .1 .(a) P revalen si H IV p a d a p op u la si dew asa. D in as K eseh atan 3 .3 .2 .(a) In sid en T u b erk u losis (ITB) p er 100.000 pendu du k. D in as K eseh atan Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.199 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 T a r g e t T P B Y a n g S u d a h I n d i k a t o r T P B Y a n g S u d a h D i l a k s a n a k a n D a n S u d a h M e n c a p a i T a r g e t N a s i o n a l x j imiva»iniin ivmi i/dii ijmid n M e n c a p a i T a r g e t N a s i o n a l N o m o r I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r OPD Pengampu air, serta p en yak it m en u lar lainnya. 3.4 P a d a tah u n 2030, m en gu ran gi h in gga sep ertiga a n gk a k em atian dini ak ib at p en ya k it tid ak m en ular, m elalu i p en cegah an dan p en gob atan , serta m en in gkatk an k eseh atan m en tal dan kesejah teraan. 3 .4 .1 .(a) Persentase m erokok p a d a p en d u d u k u m u r <18tahun. D inas K eseh atan 3.7 P a d a tahun 2030, m en jam in ak ses u n iversal terh ad ap layan an k eseh atan sek su al dan reproduksi, term a su k k elu arga b erencana, in form asi dan p en d idik an , dan in tegrasi k eseh atan reprod u k si ke d a lam strategi dan p rogram nasional. 3 .7 .1 .(a) A n g k a p revalen si p en ggu n aa n m etode k on trasep si (CPR) sem u a c a ra p a d a P asan gan U sia S u b u r (PUS) u s ia 15-49 tah u n y a n g bersta tu s kawin. D inas K eseh atan 3 .b M en d u k u n g pen elitian dan p en gem b an gan vak sin dan obat p en ya k it m en u lar dan tid ak m en u lar y a n g teru tam a b erp en garu h terh ad ap n egara b erk em ban g, m en yed iak an ak ses terh ad ap obat dan vak sin d asar y a n g terjangkau , sesuai th e D o h a D e c la ra tio n ten tan g th e T R IP S A g r e e m e n t a n d P u b lic H e a lth , y a n g m en egask an h ak n eg a ra b erk em b an g u n tu k m en ggu n akan secara p en u h k eten tu an d alam K esepakatan atas A s p ek -A sp ek Perdagan gan d ari H ak K ek ayaan In telek tu al terk ait k elelu asaan u n tu k m elin d u n gi k eseh atan m a syarakat, dan k hu su snya, m en yed iak an ak ses obat bagi sem ua. 3 .b .l.(a ) P ersen tase k etersediaan obat dan vak sin di Puskesm as. D inas K eseh atan 4.2 P ad a tah u n 2030, m en jam in b ah w a sem u a an ak p erem p u an dan laki-laki m em ilik i ak ses terh adap p erk em ban gan dan p en gasu h an an a k u sia dini, pen gasu h an , p en d idik an pra- sekolah d asar y a n g berkualitas, s eh in gga m e rek a siap u n tu k m en em p u h p en d idik an dasar. 4 .2 .2 .(a) A n gk a P artisip asi K asar (APK) P en d idik an A n a k U sia D in i (PAUD ). D in as P en didikan 4.6 P ad a tah un 2030, m en jam in b ah w a sem u a rem aja dan p rop orsi k elom p ok d ew asa 4 .6 .1 .(a) Persentase a n gk a m elek a k sa ra p en d u d u k u m u r >15 tahun. D in as K eseh atan Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.200 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 T a r g e t T P B Y a n g S u d a h I n d i k a t o r T P B Y a n g S u d a h D i l a k s a n a k a n D a n S u d a h M e n c a p a i T a r g e t N a s i o n a l u i i a K s a n a n a n u a n o a a a i i M e n c a p a i T a r g e t N a s i o n a l N o m o r I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r O P D P e n g a m p u terten tu , b aik lak i-lak i m aupun perem p u an , m em iliki k em a m p u an literasi dan n u m erasi. 5.2 M en gh ap u sk an segala b en tu k k ek erasan terh ad ap k au m p erem p u an d i ru an g p u b lik dan pribadi, term asu k p erd agan gan ora n g dan ek sp loitasi seksual, serta b erb a gai je n is eksploitasi lainnya. 5 .2 .1 .(a) P revalen si kek erasan terh ad ap an a k perem pu an . D in as P em b erda yaan Perem pu an , P erlin d u n gan Anak, P en gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren can a 5 .2 .2 .(a) Persentase korban k ek erasan terh ad ap p erem p u a n y a n g m en d a p a t layan an k om preh en sif. D inas P em b erdayaan Perem pu an , P erlin d u n gan A n ak, Pen gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren can a 5.3 M en gh ap u sk an sem u a p rak tik b erbah aya, seperti p erk aw in an u sia anak, p erk aw in an d ini dan paksa, serta su n at perem puan. 5.3.1 -(b) A n gk a k ela h iran p a d a p erem p u an u m u r 15-19 tah u n (A g e S p e c ific F e rtility R a te / ASFR ). D in as P em b erdayaan Perem puan, P erlin du n gan Anak, P en gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren can a 5.6 M en jam in ak ses u n iversal terh ad ap k eseh atan seksu al dan reprod u k si, dan h ak rep rod u k si sep erti y a n g telah d isep a k a ti sesuai d engan P ro g ra m m e o f A c tio n o f th e In te rn a tio n a l C o n fe re n c e o n P o p u la tio n a n d D e v e lo p m e n t a n d th e B e ijin g P la tfo rm serta d ok u m en -d ok u m en h asil reviu d ari k on feren si-k on feren si tersebut. 5.6.1 .(b) P en getah u an dan p em ah am an Pasangan U sia S u b u r (PUS) ten ta n g m etode k on trasep si m odern. D in as K eseh atan 8.5 P ad a tah un 2030, m en capai p ek erjaan tetap dan p ro d u k tif dan pek erjaan y a n g lay ak bagi sem u a p erem p u an dan laki- laki, term a su k b agi p em u d a dan p en ya n d a n g d ifabilitas, 8 .5 .2 .(a) P ersen tase seten gah pen gan ggu ran . D in as T ra n sm igra si dan T en a g a K erja Gambaran Uimirn Kondlsi Daerah 11.201 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 T a r g e t T P B Y a n g S u d a h I n d i k a t o r T P B Y a n g S u d a h D i l a k s a n a k a n D a n S u d a h M e n c a p a i T a r g e t N a s i o n a l Plldik&ckikAlliclil iD&u S iid & h M e n c a p a i T a r g e t N a s i o n a l N o m o r I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r O P D P e n g a m p u dan u pah y a n g sam a u n tu k pek erjaan y a n g sam a nilainya. 10.1 P ad a tahun 2030, secara p ro gre sif m en capai dan m em p ertah an k an p ertu m b u h an p en d ap atan p en d u d u k y a n g b era d a di b aw a h 4 0 % d ari p op u lasi p ad a tin gk at y a n g lebih tin ggi dari ra ta -rata nasional. 10.1.1* K oefisien Gini. D in as Sosial 10.1.1.(a) P ersen tase p en d u d u k y a n g h idu p di baw ah ga ris k em isk inan n asional, m en u ru t je n is k elam in dan k elom p ok um ur. D in as Sosial 11.7. P ad a tah u n 2030, m en yed iak an ru an g p u b lik dan ru a n g terb u k a h ijau y a n g am an, in k lu sif dan m u dah d ijan gk au te ru tam a u n tu k p erem p u an dan anak, m a n u la dan p en ya n d a n g difabilitas. 11.7.2.(a) Proporsi korban k ek erasan d alam 12 b u lan tera k h ir ya n g m elap ork a n k ep ad a polisi. S a t u a n P o l i s i P a m o n g P r a j a B a d a n K e s a t u a n B a n g s a d a n P o l i t i k 15.1 P ad a tah un 2020, m en jam in pelestarian , restorasi dan pem an faatan b erk elan ju tan dari ek osistem d aratan dan p era iran darat s e r ta ja s a lin gk u n gan n ya, k h u su sn ya ekosistem h utan , lahan basah, p egu n u n gan dan lah an kering, sejalan d en gan k ew ajiban b erd asarkan p erjan jian in tern asional. 15.1.1.(a) Proporsi tu tu pan hutan terh ad ap lu a s lahan keselu ru h an . D in as K eh u tan an P rovin si B P D A S H L K ahayan 15.2 P ad a tah u n 2020, m en in gkatk an p elaksan aan p en gelolaan s e m u a je n is hutan secara berk elan ju tan , m en gh en tik an d eforestasi, m erestorasi h utan ya n g terd egrad asi dan m en in gkatk an seca ra sign ifik an aforestasi dan reforestasi secara global. 15.2. l.(d ) Ju m lah K esatu an P en gelolaan H utan. D inas K eh u tan an P rovin si B P K H XXI P alan gk a R aya S u m b e r: K L H S P e ru b a h a n R P J M D K a b u p a te n K a tin g a n T a h u n 2 0 1 8 -2 0 2 3 2.6.3. Indikator TPB yang Sudah Dilaksanakan tetapi Belum Mencapai Target Nasional Indikator TPB di Kabupaten Katingan yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional disajikan dalam tabel di bawah. Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.202 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 2.176 Indikator yang Sudah Dilaksanakan tetapi Belum Mencapai Target Nasional I n d i k a t o r T P B Y a n g S u d a h D i l a k s a n a k a n T e t a p i B e l u m M e n c a p a i T a r g e t N a s i o n a l N o m o r I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r O P D P e n g a m p u 1.3.1.(a) Proporsi p eserta ja m in a n k eseh a tan m elalu i SJSN B id an g K esehatan. D in as K eseh atan 1.3.1 .(b) Proporsi p eserta P rogram J am in a n Sosial B id an g K eten agakerjaan . D in as Sosial 1.3.1.(c) P ersen tase p en ya n d a n g d isa b ilita s ya n g m iskin d an ren tan y a n g terp en u h i h ak d asarn ya dan inklu sivitas. D in as Sosial 1.4.1.(a) Persentase p erem p u an p ern ah k aw in u m u r 15-49 tah un ya n g p roses m elah irk an tera k h irn ya d i fasilitas k eseh atan . D in as K eseh atan 1.4.1.(b) P ersen tase an ak u m u r 12-23 b u lan y a n g m en erim a im u n isasi d asar lengkap. D in as K eseh atan 1.4.1.(d) Persentase ru m ah ta n gga y a n g m em iliki ak ses terh ad ap layan an su m b er a ir m in u m layak dan b erkelan ju tan . D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan Pertan ah an 1.4.1.(e) P ersen tase ru m ah ta n gga y a n g m em iliki ak ses terh ad ap layan an san itasi layak dan berk elan ju tan . D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan Pertan ah an 1.4.1. (g) A n g k a P artisip asi M u rn i (APM) S D /M I/sederajat. D in as P en didikan 1.4.1 -(h) A n gk a P artisip asi M u rn i (APM ) SM P /M Ts/sed erajat. D in as P en d idik an 1.4. l.[j) P ersen tase p en d u d u k u m u r 0-17 tahun d en gan k ep em ilik a n a k ta kelahiran. D in as K ep en d u d u k an dan P en catatan Sipil 1.4.1.(k) Persentase ru m ah ta n gga m iskin dan ren tan y a n g su m b er pen eran gan u ta m a n ya listrik b aik d ari PLN dan bu k an PLN. D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan Pertan ah an 1.5.1.(a) J u m lah lok asi p en gu ata n p en gu ran ga n risiko b en can a daerah. B adan P en an ggu lan gan B en ca n a D aerah 1.5.1 -(b) P em en u h an k eb u tu h an d asar korban b en can a sosial. D in as Sosial 1.5. l.(c ) P en d am p in gan p sik ososial k orba n b en ca n a sosial. D in as Sosial 1.5.2.(a) Ju m lah k eru gian ekon om i la n gsu n g ak ib at bencana. B adan Pen an ggu langan B en ca n a D aerah 1.5.3* D oku m en strategi p en gu ran ga n risiko b en can a (PRB) tin gk at n asion a l dan daerah. B adan P en an ggu langan B en ca n a D aerah 2 .1 .1 .(a) P revalen si k ek u ra n gan gizi (u n d e rw e ig h t) p a d a an ak balita. D in as K eseh atan 2.2.1* P revalen si s tu n tin g (p en d ek dan san gat pendek) p a d a an a k d i baw ah lim a tahun/balita. D in as K eseh atan 2 .2 .2 .(a) P revalen si a n em ia p a d a ibu ham il. D in as K eseh atan 3 .1 .2 .(a) P ersen tase p erem p u a n p ern a h kaw in u m u r 15-49 tahun y a n g p roses m elah irk an tera k h irn ya di fasilitas k eseh atan . D in as K eseh atan 3.2.1* A n gk a K em atian B a lita (AKBa) p er 1000 k elah iran hidup. D in as K eseh atan Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.203 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 I n d i k a t o r T P B Y a n g S u d a h D i l a k s a n a k a n T e t a p i B e l u m M e n c a p a i T a r g e t N a s i o n a l N o m o r I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r O P D P e n g a m p u 3 .2 .2 .(b) P ersen tase k ab u p a ten / k ota y a n g m en ca pa i 8 0 % im u n isasi d a sa r lengkap p a d a bayi. D in as K eseh atan 3.3.3* K ejadian M alaria p er 1000 orang. D in as K eseh atan 3.3.5* Ju m lah oran g y a n g m em erlu k an in terven si terh ad ap p en yak it trop is y a n g terabaikan (F ilariasis dan Kusta). D in as K eseh atan 3 .4 .1 .(b) P revalen si tek an an darah tinggi. D in as K eseh atan 3 .4 .2 .(a) Ju m lah k ab u p aten / k ota ya n g m em iliki p u sk esm as y a n g m en yelen gga rak an u p aya k eseh atan jiw a . D in as K eseh atan 3.5.1.(e) P revalen si p en yalah gu n a an narkoba. D in as K eseh atan 3.7. l.(b ) A n gk a p en ggu n aa n m etod e k on trasep si ja n g k a p an jan g (M KJP) ca ra m odern). D in as K eseh atan 3 .7 .2 .(a) T o ta l F e r tility R a te (TFR). D in as K eseh atan 3 .8 .2 .(a) U n m e t n e e d pelayan an kesehatan. D in as K eseh atan 4 .1 .1 .(a) P ersen tase S D /M I b era k red ita si m in im a l B. D in as P en didikan 4.1.1 .(b) P ersen tase S M P /M Ts b era kred ita si m in im al B. D in as P en didikan 4.1.1.(d) A n g k a P artisip asi K asai' (APK) S D /M I / sederajat. D in as P en didikan 4.1.1. (e) A n gk a P artisip asi K asar (APK) SM P /M Ts/sed erajat. D in as Pen d idik an 4.1.1. (g) R ata -rata la m a sekolah p en d u d u k u m u r >15 tahun. D in as P en didikan 4.3. l.(b ) A n gk a P artisip asi K asar (APK) P ergu ru an T in g gi (PT). D in as P en didikan 5 .6 .1 .(a) U n m e t n e e d KB (K eb u tu h an K elu arga B eren can a/ K B y a n g tid ak terpenu hi). D i n a s P e m b e r d a y a a n P e r e m p u a n , P e r l i n d u n g a n A n a k , P e n g e n d a l i a n P e n d u d u k d a n K e l u a r g a B e r e n c a n a 5 .b .l* P rop orsi in dividu y a n g m en gu a sa i/ m em ilik i telepon genggam . D in as K om u n ikasi In form asi P ersan d ian dan S tatistik 6 .1 .1 .(a) Persentase ru m ah ta n gga y a n g m em iliki ak ses terh ad ap layan an su m b er a ir m in u m layak. D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan Pertan ah an 6.1.1 .(b) K ap asitas p rasara n a a ir baku u n tu k m elayan i ru m ah tan gga, p erk ota an dan indu stri, serta p en yedia an a ir baku untu k pulau -pu lau . D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan Pertan ah an 6.1. l.(c ) Proporsi p op u la si y a n g m em iliki ak ses layan an su m b er a ir m in u m am an dan b erkelan jutan . D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan P ertan ah an 6 .2 .1 .(a) P roporsi p op u la si y a n g m em ilik i fasilitas cu ci tan gan d en ga n sabun dan air. D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan P ertan ah an 6.2.1 -(b) P ersen tase ru m ah ta n gga y a n g m em iliki ak ses terh ad ap layan an san itasi layak. D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan P ertan ah an wmm Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.204 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 I n d i k a t o r T P B Y a n g S u d a h D i l a k s a n a k a n T e t a p i B e l u m M e n c a p a i T a r g e t N a s i o n a l N o m o r I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r O P D P e n g a m p u 6.2.1 .(d) J u m lah d esa/k elu rah a n ya n g O p e n D e fe c a tio n F r e e (O D F )/ Stop B u a n g A ir B esa r S em baran gan (SBS). D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan P ertanahan 6.2.1 -(e) Ju m lah k ab u p aten / k ota y a n g terban gu n in frastru k tu r air lim b ah d en gan sistem terp u sat s k a la kota, k aw asan dan kom unal. D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan Pertan ah an 6.2.1. (f) Proporsi ru m ah ta n gga (RT) y a n g t.erlayani sistem p en gelolaan a ir lim b ah terpusat. D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan Pertan ah an 6 .3 .2 .(a) K u alitas air danau. D in as Lin gk u n gan H idup 6.3.2.(b) K u alitas a ir su n gai sebagai su m b er air baku. D in as Lin gk u n gan H idup 6.5.1 .(c) Ju m lah ja rin g a n in form asi su m b er d aya air y a n g dibentuk. D in as Lin gk u n gan H idup 6 .6 .1 .(a) Ju m lah dan au y a n g d itin gk atk an k u alitas airnya. D in as Lin gk u n gan Hidup 6.6.1.(b) J u m lah d an au y a n g p en d a n gk a la n n ya k u ran g d ari 1%. B P D A S H L K ah ayan 8.1.1* Laju p ertu m b u h an PD B p er kapita. B adan Peren can aan Pem b an gu n an , Pen elitian dan P en gem b an gan 8.3. l.(c ) Persentase a k ses U M K M (U sah a M ikro, Kecil, dan M enengah) ke layan an k eu an gan. D in as K op erasi U sa h a K ecil M en en gah P erd agan gan dan Perin d u strian 8 .8 .1 .(a) J u m lah p eru sah aan y a n g m en erapk an n o rm a K3. D in as T ra n sm igra si dan te n a ga K e ija 8 .9 .1 .(a) Ju m lah w isataw a n m ancan egara. D in as K ebu dayaan P ariw isa ta P em u d a dan O lah ra ga 8 .9 .1 .(b) Ju m lah k u n ju n ga n w isa ta w a n nusantara. D in as Lin gk u n gan H idup 8.9.1.(c) Ju m lah d ev isa sek tor pariw isata. D in as Lin gk u n gan H idup 8.10.1 .(b) Proporsi k red it U M K M terh ad ap total kredit. D in as K op erasi U sa h a K ecil M en en gah Perdagan gan dan P erin d u strian 9.1.2.(b) J u m lah d erm aga p en yeberan gan . D in as P ekerjaan U m u m Pen ataan R u an g dan P erh u bu n gan lO . l. l. (c ) Ju m lah d esa tertinggal. 10.1.1.(d) J u m lah D esa M an diri 10.4.1.(b) P roporsi p eserta P rogram J am in a n Sosial B id an g K eten agakerjaan . D in as T ra n sm igra si dan T e n a g a K erja 11.6.1.(a) P ersen tase sam pah p erk ota an ya n g tertangani. D in as Lin gk u n gan H idup 11.7.1.(a) Ju m lah k o ta h ijau y a n g m en yed iak an ru an g terb u k a h ijau di k aw asan perkotaan m etrop olitan dan k o ta sedang. D in as P ek eija a n U m u m Pen ataan R u an g dan P erh u bu n gan 12.4.2.(a) J u m lah lim bah B3 y a n g te rk elo la dan proporsi lim b ah B3 y a n g d iolah sesuai p eratu ran p eru n d a n gan (sek tor indu stri). D in as Lin gk u n gan H idup 15.3. l.(a ) Proporsi lu as lahan k ritis y a n g d ireh a b ilitasi terh ad ap lu as lah an keselu ru h an . D in as K eh u tan an Provinsi B P D A S H L K ahayan S u m b e r: K L H S P e ru b a h a n R P J M D K a b u p a te n K a tin g a n T a h u n 2 0 1 8 -2 0 2 3 Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.205 2.6.4. Indikator TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Ada Data Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum ada data disajikan pada tabel di bawah. Tabel 2.177 PERUBAHAN g p % RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN l|jl TAHUN 2018-2023 Indikator yang Belum Dilaksanakan dan Belum Ada Data I n d i k a t o r T P B Y a n g B e l u m D i l a k s a n a k a n D a n B e l u m A d a D a t a Nomor I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r O P D P e u g a m p u 1.3.1.(d) Ju m lah ru m ah ta n gga ya n g m en da pa tk an b an tu an tu n ai b ersya rat/P rogram K elu arga H arapan. D in as P em b erdayaan Perem pu an , P erlin du n gan A n ak, Pen gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren can a 1.5.1* Ju m lah k orban m en inggal, hilang, dan terk en a d am p ak b en ca n a p er 100.000 orang. B adan P en an ggu lan gan B en ca n a D aerah 1.5.1 .(d) Ju m lah d aerah b en ca n a ala m / b en ca n a sosial y a n g m en d a p a t p en d idik an layan an khusus. D in as Sosial 1.5.1 -(e) In d ek s risiko b en ca n a p a d a p u sat-p u sa t p ertu m b u h an y a n g b erisik o tinggi. B adan P en an ggu lan gan B en ca n a D aerah l . a . l * Proporsi su m b er d a y a y a n g d ialoka sik an oleh p em erin tah seca ra la n gsu n g u n tu k p rogram p em b eran ta sa n k em iskinan . D in as S osial l.a .2 * P en gelu aran u n tu k layan an p ok ok (p en didikan , k eseh a tan dan p erlin d u n ga n sosial) seb agai p ersen tase d a ri total b ela n ja p em erin tah . B adan Peren can aan Pem b an gu n an , P en elitian dan P en gem b an gan 2.1.1* P revalen si K etidakcu k u p an K on su m si Pangan (P re v a le n c e o f U n d e rn o u ris h m e n t). D in as Pertan ian Pan gan dan Perikan an 2.1.2* P revalen si p en d u d u k d en gan k eraw anan p an gan sed an g atau berat, b erd asarkan p a d a S k a la P en ga lam a n K eraw anan Pangan. D in as Pertan ian Pan gan dan Perikanan 2 .1 .2 .(a) Proporsi p en d u d u k den gan asu p an kalori m in im u m d i baw ah 1400 k k al /k a p ita / h a ri. D in as K eseh atan 2.2.2* P revalen si m aln u trisi (berat b ad an /tin ggi badan) an a k p ad a u s ia k u ra n g d ari 5 tahun, b erd asarka n tipe. D in as K eseh atan 2.2.2.(c) K u alitas k on su m si pan gan y a n g d iin d ik asik an oleh skor P ola Pangan H arap an (PPH) m en capai; dan tin gk at k on su m si ikan. D in as K eseh atan 2.3.1* N ilai T a m b ah Pertan ian d ibagi ju m la h ten aga k e ija di sek tor pertan ian (ru piah p er ten aga kerja). D in as K eseh atan 3.1.2* Proporsi p erem p u an p e m a h k aw in u m u r 15-49 tah un y a n g p roses m elah irk an te ra k h irn ya d itolon g oleh ten a ga k eseh atan terlatih. D in as P em b erda yaa n Perem pu an , P erlin du n gan A n ak, Pen gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren can a 3.2.2* A n gk a K em atian N eon a ta l (AKN) p er 1000 kelahiran hidup. D in as K eseh atan Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.206 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 I n d i k a t o r T P B Y a n g B e l u m D i l a k s a n a k a n D a n B e l u m A d a D a t a N o m o r I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r O P D P e n g a m p u 3 .2 .2 .(a) A n gk a K em atian B a yi (AKB) p er 1000 k elah iran hidup. D in as K eseh atan 3 .3 .3 .(a) Ju m lah k a b u p a te n / k o ta y a n g m en ca pa i elim in asi m a laria D in as K eseh atan 3 .3 .4 .(a) Persentase k a b u p a te n / k o ta y a n g m elak u k an d etek si dini u n tu k in fek si H epatitis B. D in as K eseh atan 3 .3 .5 .(a) Ju m lah p rovin si d en ga n elim in asi Kusta. D in as K eseh atan 3.3.5.(b) Ju m lah k ab u p aten / k ota d en gan elim in asi filariasis (b erh asil lolos d alam su rvey pen ilaian tran sm isi tah ap I). D in as K eseh atan 3.4. l.(c ) P revalen si ob esitas p a d a p en d u d u k u m u r >18 tahun. D in as K eseh atan 3.4.2* A n gk a kem atian (in s id e n s ra te) akibat bun uh diri. D in as K eseh atan 3.5.2* K on su m si alk oh ol (liter p er kapita) oleh p en d u d u k u m u r > 1 5 tah u n d alam satu tah un terakhir. D in as K eseh atan 3.7.1* Proporsi p erem p u an u sia rep rod u k si (15- 49 tahun) atau p asan ga n n ya ya n g m em iliki k eb u tu h an k elu a rga b eren ca n a dan m en ggu n akan ala t k on trasep si m etod e m odern. D in as K eseh atan 3.7 .2 * A n g k a k elah iran p a d a p erem p u a n u m u r 15-19 tah u n (A g e S p e c ific F e rtility R a te/ ASFR ). D in as K eseh atan 3 .8 .1 .(a) U n m e t n e e d p elayan an kesehatan. D in as K eseh atan 3.8.2* Ju m lah p en d u d u k y a n g dicaku p asu ran si k eseh atan atau sistem k eseh atan m a syarak at p er 1000 penduduk. D in as K eseh atan 3 .9 .3 .(a) P rop orsi k em atian ak ib at keracu nan. D in as K eseh atan 3 .a .l* Persentase m erok ok p a d a p en d u d u k u m u r 215 tahun. D in as K eseh atan 3.C.1* K ep ad atan dan d istrib u si ten aga k eseh atan . D in as K eseh atan 4.1.1* Proporsi an a k -a n a k dan rem aja: (a) p a d a k elas 4, (b) tin gk at a k h ir S D /kelas 6, (c) tin gk at a k h ir S M P /k ela s 9 y a n g m en capai stan d ar k em am p u an m in im u m dalam : (i) m em baca, (ii) m atem atika. D in as P en didikan 4.4.1* P roporsi rem a ja dan d ew a sa den gan k eteram p ilan tek n ologi in form asi dan k om u n ik asi (TIK). D inas K om u n ikasi In form asi P ersan d ian dan S tatistik 4.5.1* R asio A n g k a P artisip asi M u m i (APM ) p erem p u an / lak i-la k i di (1) S D /M I/sederajat; (2) S M P /M Ts/sed erajat;

(3)S M A /S M K /M A /sed erajat; dan Rasio A n g k a P artisip asi K asar (APK) p erem p u an / lak i-la k i d i (4) Pergu ru an T inggi. D in as K eseh atan Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.207 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 I n d i k a t o r T P B Y a n g B e l u m D i l a k s a n a k a n D a n B e l u m A d a D a t a N o m o i I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r O P D P e n g a m p u 4 .6 .1 .(b) P ersen tase a n gk a m elek a k sa ra p en d u d u k u m u r 15-24 tah un dan u m u r 15-59 tahun. D in as K eseh atan 4 .a. 1* Proporsi sekolah d en gan ak ses ke: (a) listrik (b) in tern et u n tu k tu ju an p en gajaran , (c) k om p u ter u n tu k tu ju an p en gajaran , (d) in frastru k tu r dan m a te d m em ad ai b agi sisw a d isabilitas, (e) air m in u m layak, (f) fasilitas san itasi d asar p er je n is kelam in , (g) fasilitas cu ci tan gan (terdiri air, sanitasi, dan h igien is bagi sem u a (W ASH ). D in as K eseh atan 4.C.1* Persentase gu ru TK , SD, SM P, SM A, SM K, dan PLB y a n g b ersertifik a t pendidik. D in as K eseh atan 5.1.1* J u m lah k eb ijak an y a n g re sp o n sif gen d er m en d u k u n g p em b erd a yaa n perem pu an . D in as P em b erdayaan Perem pu an , P erlin du n gan A n ak, Pen gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren ca n a 5.2.1* P roporsi p erem p u a n d ew a sa dan an a k p erem p u an (u m u r 15-64 tahun) m en galam i k ek erasan (fisik, seksual, atau em osion al) oleh p asan ga n atau m antan pasan gan d alam 12 bu lan terakhir. D in as P em b erdayaan Perem pu an , P erlin du n gan A n ak, P en gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren can a 5.2.2* Proporsi p erem p u a n d ew a sa dan an a k p erem p u an (u m u r 15-64 tahun) m en galam i k ek erasan sek su al oleh oran g lain selain p asan ga n d alam 12 bulan terakhir. D in as P em b erdayaan P erem pu an , P erlin du n gan A n ak, P en gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren can a 5.3.1* Proporsi p erem p u a n u m u r 20-24 tah u n y a n g b erstatu s k aw in atau berstatu s h idu p b ersam a seb elu m u m u r 15 tahun dan seb elu m u m u r 18 tahun. D in as P em b erda yaa n Perem pu an , P erlin du n gan A n ak, Pen gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren can a 5 .3 .1 .(a) M edian u sia k aw in p erta m a perem p u an p ern ah k aw in u m u r 25-49 tahun. D in as P em b erdayaan Perem pu an , Perlin du n gan A n ak, P en gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren ca n a 5.5.1* Proporsi k u rsi y a n g d id u d u k i p erem p u an di p arlem en tin gk at pusat, p arlem en d aerah dan p em erin ta h daerah. D in as P em b erdayaan Perem pu an , Perlin du n gan A n ak, Pen gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren ca n a 5.5.2* P roporsi p erem p u a n y a n g b era d a di posisi m anagerial. D in as P em b erdayaan Perem p u an , P erlin du n gan A n ak, P en gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren ca n a 5.6.1* Proporsi p erem p u a n u m u r 15-49 tahun y a n g m em b u at k ep u tu san sen d iri terk ait h u b u n gan seksual, pen ggu n aan D in as P em b erdayaan Perem pu an , P erlin du n gan A n ak, P en gen dalian mWsSmmi Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.208 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 I n d i k a t o r T P B Y a n g B e l u m D i l a k s a n a k a n D a n B e l u m A d a D a t a N o m o r I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r O P D P e n g a m p u k on trasep si, dan layan an k eseh atan reproduksi. P en d u d u k dan K elu arga B eren ca n a 6.2.1 .(c) Ju m lah d esa/ k elu rah a n y a n g m elak san ak an S an ita si T ota l B erbasis M asyarak at (STBM ). D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan Pertan ah an 6 .3 .1 .(a) J u m lah k ab u p aten / k ota y a n g d itin gk atk an k u alitas p en gelolaan lu m pu r tin ja p erk otaan dan d ilak u k an p em b an gu n an In stala si P en golah an Lu m p u r T in ja (IPLT). D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan P ertan ah an 6.3. l.(b ) P rop orsi ru m ah ta n gga y a n g terla yan i sistem p en gelolaan lu m p u r tinja. D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan Pertan ah an 6 .4 .1 .(b) In s en tif p en gh em atan air p ertan ian / p erk eb u n an dan indu stri. D in as P eru m ah an K aw asan P erm u k im an dan Pertan ah an 6 .5 .1 .(a) Ju m lah R en can a P en gelolaan D aerah A liran S u n gai T erp ad u (R PD A ST) ya n g d iin tern alisasi ke d alam R en can a T a ta R u an g W ilayah (R TR W ). B adan P eren can aan Pem b an gu n an , Penelitian dan P en gem b an gan 6 .5 .1 .(b) Ju m lah stasiun h id rologi dan k lim atologi y a n g d ilak u k an u p d a tin g dan revitalisasi. D in as P ek erjaan U m u m Pen ataan R u an g dan Perh u bu n gan 6.5.1 .(f) Ju m lah w ilayah su n gai y a n g m em iliki p artisip asi m a syarak at d alam p en gelolaan d aerah tan gkapan su n gai dan danau. D in as Pek erjaan U m u m Pen ataan R u an g dan P erh u bu n gan 6.5.1 -(g) K egiatan p en ataan k elem b aga an su m b er d a y a air. D in as P ek erjaan U m um P en ataan R u an g dan P erh u bu n gan 6.6.1 -(c) Ju m lah danau y a n g m en u ru n tin gk at erosinya. D in as L in gk u n ga n H idup 6 .6 .1 .(d) Luas lahan kritis d alam KPH y a n g direh abilitasi. D in as K eh u tan an Provinsi B P D A S H L K ahayan 6 .6 .1 .(e) J u m lah D AS p riorita s y a n g d ilin d u n gi m a ta a irn y a dan d ipu lih k an keseh atan n ya. D in as K eh u tan an Provinsi B P D A S H L K ahayan 7.2.1* B auran en ergi terb aru kan D in as E SD M P rovin si 7.3 .1 * In ten sitas en ergi prim er. D in as E SD M P rovin si 8 .1 .1 .(a) PD B p er kapita. B adan Peren can aan Pem b an gu n an , P en elitian dan P en gem b an ga n 8.2.1* Laju p ertu m b u h an PD B p er ten a ga k erja/ T in gk at p ertu m b u h a n PD B riil per oran g b ek erja p er tahun. B adan Peren can aan Pem b an gu n an , Pen elitian dan P en gem b an gan 8.3.1* Proporsi lap an gan k erja in form al sek tor n on -p ertan ian , b erd asarkan je n is kelam in. D in as T ra n sm igra si dan T e n a g a K e ija 8 .3 .1 .(a) P ersen tase ten aga k erja form al. D in as T ra n sm igra si dan T e n a g a K erja 8.3. l.(b ) Persentase ten aga k erja in form al sektor pertanian. D in as T ra n sm igra si dan T e n a g a K erja Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.209 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 I n d i k a t o r T P B Y a n g B e l u m D i l a k s a n a k a n D a n B e l u m A d a D a t a N o m o r _ K e t e r a n g a n I n d i k a t o r I n d i k a t o r ; O P D P e n g a m p u 8.5.1* U pah ra ta -ra ta p er ja m pekerja. D in as T ra n sm igra si dan T en a g a K e ija 8.5.2* T in gk a t p en gan ggu ran terb u k a b erd asarkan je n is k elam in dan k elom p ok um ur. D in as T ra n sm igra si dan T en a g a K erja 8.6.1* P ersen tase u s ia m u d a (15-24) y a n g sed an g tid ak sekolah, b ek erja atau m en gik u ti p elatih an (NEET). D in as T ra n sm igra si dan T e n a g a K erja 8.9.1* P rop orsi k on trib u si p a riw isa ta terh ad ap PDB. D in as P a riw isa ta P em u d a dan O lah ra ga 8.9.2* J u m lah p e k e ija p a d a in du stri p a riw isa ta d alam p rop orsi terh ad ap total pekerja. D in as T ra n sm igra si dan T e n a g a K erja 8 .1 0.1* Ju m lah k an tor b an k dan A TM p er 100.000 ju m la h ora n g dew asa. D in as P en an am an M odal dan P elayan an T erp ad u 8 .1 0 .1 .(a) R ata-rata ja r a k le m b a ga k eu an ga n (B ank U m um ). D in as T ra n sm igra si dan T en a g a K erja 9.1.1. (b) P an jan g p em b an gu n an ja la n tol. D in as P ek erjaan U m u m Pen ataan R u an g dan Perh u bu n gan 9.1. l.(c ) P an jan g ja lu r k ereta api. D in as P ek eija a n U m u m Pen ataan R u an g dan Perh u bu n gan 9 . 1.2.(c) Ju m lah p elab u h an strategis. D in as P ek eija a n U m u m Pen ataan R u an g dan P erh u bu n gan 9.2.1* Proporsi n ilai tam b ah sek tor in du stri m an u fak tu r terh ad ap PD B dan perkapita. D in as K op erasi U sa h a K ecil M en engah Perdagan gan dan Perin d u strian 9 .2 .1 .(a) Laju p ertu m b u h an PD B in du stri m anu faktur. D in as K op erasi U sa h a Kecil M en engah Perd agan gan dan Perin d u strian 9.2.2* Proporsi ten aga k erja p a d a sek tor in du stri m anu faktur. D in as K op erasi U sa h a Kecil M en engah Perd agan gan dan Perin d u strian 9.3.1* Proporsi n ilai tam b ah in d u stri k ecil terh ad ap total n ilai tam b ah indu stri. D in as K op erasi U sah a Kecil M en engah Perdagan gan dan P erin d u strian 9.3.2* Proporsi in du stri k ecil den gan pinjam an atau kredit. D in as K op erasi U sa h a Kecil M en engah P erd agan gan dan Perin d u strian 9.5.1* Proporsi an ggaran riset p em erin tah terh ad ap PDB. B adan Peren can aan P em b an gu n an , Pen elitian dan P en gem b an gan 9.C.1* Proporsi p en d u d u k y a n g terla yan i m o b ile b ro a d b a n d . D in as K om u n ika si In form asi P ersan d ian dan S tatistik 9.c. l.(a ) Proporsi in dividu y a n g m en gu a sa i/ m em ilik i telepon genggam . D in as K om u n ika si In form asi P ersan d ian dan S tatistik 9 .c .l.(b ) Proporsi in dividu y a n g m en ggu n akan Internet. D in as K om u n ika si In form asi P ersan d ian dan S tatistik 10.1.1. (b) Ju m lah d aerah tertin ggal ya n g terentaskan. D in as P em b erdayaan M asyara ka t dan D esa 10.1.1.(e) R ata-rata p ertu m b u h a n ek on om i di d aerah tertinggal. D in as P em b erdayaan M asyara ka t dan D esa Gambaran Umum Kondlsl Daerah 11.210 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 I n d i k a t o r T P B Y a n g B e l u m D i l a k s a n a k a n D a n B e l u m A d a D a t a N o m o r I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r O P D P e n g a m p u 10.1.1.(f) P ersen tase p en d u d u k m iskin d i daerah tertinggal. D in as P em b erda yaa n M asyara ka t dan D esa 10.2.1* Proporsi p en d u d u k y a n g h idu p d i baw ah 50 p ersen d ari m edian p en dapatan , m en u ru t je n is k elam in dan p en ya n d a n g d ifabilitas. D in as P em b erda yaa n P erem pu an , P erlin du n gan A n ak, P en gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren can a 10.3.1.(a) In d ek s K eb eb asan Sipil. B adan K esatu an B a n gsa dan P olitik 10.3.1.(d) J u m lah k eb ijak an y a n g d isk rim in a tif d alam 12 bulan lalu b erd asarkan p elaran gan d isk rim in asi m en u ru t h u k u m H AM In tern asion al. D in as K om u n ik a si In form asi P ersan d ian dan S tatistik 11.1.1.(a) Proporsi ru m ah ta n gga y a n g m em iliki ak ses terh ad ap h u n ian y a n g la y a k dan terjangkau. D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan Pertan ah an 11.1.1. (b) J u m lah k aw asan p erk ota an m etrop olitan y a n g terp en u h i stan d ar p elayan an p erk otaan (SPP). D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan Pertan ah an 11.3. l.(b ) J u m lah M etropolita n baru d i lu a r J a w a sebagai P u sat K egiatan N asion al (PKN). D in as P eru m ah an K aw asan P erm u k im an dan Pertan ah an 11.3.2.(b) J u m lah le m b a ga p em b iayaan in frastru ktur. D in as P en an a m an M odal dan P elayan an T erp ad u 11.4.1.(a) Ju m lah k ota p u sa k a d i kaw asan p erk otaan m etrop olitan , k ota besar, k ota sed an g dan k ota kecil. D in as Peru m ah an K aw asan P erm u k im an dan P ertan ah an 11.5.1* Ju m lah korban m en in ggal, h ila n g dan terk en a d am p ak b en ca n a p er 100.000 orang. D in as Sosial 11.5.1.(a) In d ek s R isik o B en ca n a In d on esia (IRBI). B adan P en an ggu langan b en can a D aerah 11.5.1.(c) J u m lah sistem p erin ga ta n d in i cu a ca dan ik lim serta keb en can aan . B adan P en an ggu lan gan b en ca n a D aerah 11.5.2.(a) Ju m lah k eru gian ekon om i lan gsu n g ak ib at bencana. B adan P en an ggu lan gan b en ca n a D aerah 11.6.1.(b) J u m lah k ota hijau y a n g m en gem b a n gk a n dan m en erapk an g r e e n w a s te di k aw asan perk otaan m etropolitan . D in as P ek erjaan U m u m Pen ataan R u an g dan Perh u bu n gan l l . b . 2 * D oku m en strategi p en gu ran ga n risiko b en can a (PRB) tin gk at daerah. B adan P en an ggu lan gan b en ca n a D aerah 12.5.1.(a) Ju m lah tim bu lan sam pah y a n g d ida u r ulang. D in as Lin gk u n gan H idup 12.6.1.(a) J u m lah p eru sah aa n y a n g m en erapk an sertifik asi SNI ISO 14001. D in as Lin gk u n gan H idup 12.7.1.(a) Ju m lah p rod u k ram ah lin gk u n gan y a n g teregister. D in as Lin gk u n gan H idup 12.8.1.(a) J u m lah fasilitas p u b lik y a n g m en era p k an S tan d ar P elayan an M asyara k a t (SPM ) dan teregister. In spektorat 13.1.1* D oku m en strategi p en gu ran ga n risiko b en can a (PRB) tin gk a t n asion a l dan | daerah. B adan P en an ggu lan gan b en ca n a D aerah Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.211 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 I n d i k a t o r T P B Y a n g B e l u m D i l a k s a n a k a n D a n B e l u m A d a D a t a N o m o r I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r O P D P e n g a m p u 13.1.2* Ju m lah k orban m en inggal, h ilan g dan terk en a d am p ak b en ca n a p er 100.000 orang. B adan P en an ggu langan b en ca n a D aerah 13.2. l.(a ) D oku m en p elapora n p en u ru n an em isi ga s ru m ah k a c a (GRK). D in as Lin gk u n gan H idup 15.2.1.(a) L u as k aw asan k on serva si terd egrad asi y a n g d ipu lih k an k on d isi ekosistem n ya. D in as K eh u tan an Provinsi 1 5 .2 .l.(b ) Lu as u s a h a p em an fa ata n h asil hutan kayu restorasi ekosistem . D in as K eh u tan an Provinsi 15.2. l.(c ) Ju m lah k aw asan k on serva si y a n g m em p eroleh n ilai in dek s M E TT m in im al 70% . D in as K eh u tan an Provinsi B a lai T a m a n N asion al Seban gau dan B a lai T am an N a sion al B u kit B a k a B u kit R aya 15.6.1* T ers e d ia n y a k era n gk a legislasi, ad m in istrasi dan k eb ijak an u n tu k m em astik an p em b agian k eu n tu n ga n y a n g ad il dan m erata. B adan P en gelolaan K eu an gan dan A set D aerah 15.7.1.(a) Persentase p en yelesaia n tin d ak p id a n a lin gk u n gan h idu p sam p ai d en gan P 2 1 d ari ju m la h kasu s y a n g terjadi. D in as Lin gk u n gan H idup 15.7.1.(b) J u m lah p en am b ah an spesies satw a liar dan tu m b u h an alam y a n g d ikem b an gb iak an p a d a lem b a ga konservasi. D in as Lin gk u n gan H idup 15.8.1.(a) R um u san k eb ijak an dan rekom en da si k ara n tin a h ew an dan tu m b u h an , serta k eam an an h ayati h ew an i dan nabati. D in as Lin gk u n gan H idup 15.9. l.(a ) D oku m en ren ca n a pem an faatan k ean ek aragam an hayati. D in as Lin gk u n gan H idup 16.1.1.(a) Ju m lah kasu s k ejahatan p em b u n u h an p a d a satu tahun terakhir. B adan K esatu an B a n gsa dan P olitik 16.1.2.(a) K em atian d isebabk an k on flik p er 100.000 penduduk. B adan K esatu an B a n gsa dan Politik 16.1.3.(a) Proporsi p en d u d u k y a n g m en jad i korban k ejah atan k ek erasan d alam 12 bu lan terakhir. B adan K esatu an B an gsa dan Politik 16.1.4* Proporsi p en d u d u k y a n g m era sa am an b eija la n sen d irian di a rea tem p at tinggalnya. B adan K esatu an B a n gsa dan Politik 16.2. l.(a ) Proporsi ru m ah ta n gga y a n g m em iliki an ak u m u r 1-17 tah u n y a n g m en galam i h u k u m an fisik d an / atau agresi p sik ologis d ari p en gasu h d alam setahu n terakhir. D in as P em b erdayaan Perem pu an , P erlin du n gan A n ak, Pen gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren can a 16.2. l.(b ) P revalen si k ek erasan terh ad ap an a k laki- lak i dan an a k perem puan. D in as P em b erda yaa n Perem pu an , P erlin d u n gan A n ak, P en gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren can a 16.2.3.(a) P rop orsi p erem p u a n dan lak i-lak i m u d a u m u r 18-24 tah u n y a n g m en gala m i D in as P em b erda yaa n P erem pu an , Perlin d u n gan A n ak, Pen gen dalian Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.212 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 I n d i k a t o r T P B Y a n g B e l u m D i l a k s a n a k a n D a n B e l u m A d a D a t a N o m o r I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r O P D P e n g a m p u k ek erasan sek su al sebelu m u m u r 18 tahun. P en d u d u k dan K elu arga B eren can a 16.5.1.(a) In d ek s P erilaku A n ti K oru p si (IPAK). In spektorat 16.6.1* Proporsi p en gelu aran u tam a p em erin tah terh ad ap an ggaran y a n g disetu jui. B adan P en gelolaan K eu an ga n dan A set D aerah 16.6. l.(a ) P ersen tase p en in gk ata n O p ini W a ja r T a n p a P en gecu alia n (W TP) atas Laporan K eu an gan K em en terian / L em b a ga dan P em erin tah D aerah (Provin si / K abupaten/ K ota ). B adan P en gelolaan K eu an gan dan A set D aerah 16.6. l.(b ) Persentase p en in gk ata n Sistem A k u n tab ilitas K in erja P em erin ta h (SAKIP) K em en terian / L em b a ga dan Pem erin tah D aerah (Provinsi/ K ab u p aten /K ota). In spektorat 16.6. l.(c ) Persentase p en ggu n aa n E -p rocu rem en t terh ad ap b ela n ja pen gadaan . B adan Pen gelolaan K eu an gan dan A set D aerah 16.6. l.(d ) Persentase in stan si p em erin tah y a n g m em ilik i n ilai In d ek s R eform asi B irok rasi B aik K em en terian / L em b a ga dan P em erin tah D aerah (Provinsi/ K ab u p aten / K ota ). In spektorat 16.6.2.(a) P ersen tase K ep atu h an p ela ksan aa n UU P elayan an P u b lik K em en terian /'Lem baga dan P em erin tah D aera h (Provinsi/ K ab u p aten / K ota ). S atu an p olisi P am on g Praja 16.7.1.(a) P ersen tase k eterw ak ilan p erem p u a n di D ew an P erw ak ilan R ak yat (DPR) dan D ew an Perw ak ilan R akyat D aerah (DPRD). D in as P em b erdayaan P erem pu an , P erlin du n gan A n ak, P en gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren can a 16.7. l.(b ) Persentase k eterw ak ilan p erem pu an sebagai p en gam b ila n k ep u tu san di le m b a ga e k s ek u tif (E selon I dan II). D in as P em b erdayaan Perem pu an, P erlin du n gan A n ak, Pen gen dalian P en d u d u k dan K elu arga B eren can a 16.9.1* Proporsi an ak u m u r di b aw a h 5 tahun y a n g k ela h iran n ya d ica ta t oleh lem b a ga p en catatan sipil, m en u ru t um ur. D in as K ep en d u d u k an dan P en catatan Sipil 16.9.1.(a) Persentase k ep em ilik a n a k ta la h ir u n tu k p en d u d u k 4 0 % b erp en d a p a tan bawah. D in as K ep en d u d u k an dan P en catatan Sipil 16.9. l.(b ) P ersen tase an ak y a n g m em ilik i ak ta kelahiran. D in as K ep en d u d u k an dan P en catatan Sipil 16.10.2.(c) J u m lah k ep em ilika n sertifik at Pejabat P en gelola In form asi dan D oku m entasi (PPID) u n tu k m en gu k u r k u alitas PPID d alam m en jalan k an tu gas dan fu n gsi seb aga im an a d iatu r d alam p eratu ran p eru n dan g-u n d an gan . D in as K om u n ika si In form asi P ersan d ian dan S tatistik 1 6 .b .l.(a ) Ju m lah k eb ijak an y a n g d isk rim in a tif d alam 12 bulan lalu b erd asarkan p elaran gan d isk rim in asi m en u ru t hu k u m H AM In tern asion al. B adan K esatu an B a n gsa dan P olitik Gambaran Umum Kondisi Daerah 11.213 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 I n d i k a t o r T P B Y a n g B e l u m D i l a k s a n a k a n D a n B e l u m A d a D a t a N o m o r I n d i k a t o r K e t e r a n g a n I n d i k a t o r O P D P e n g a m p u 17.1.1* T otal p en d ap atan p em erin tah sebagai p roporsi terh ad ap PD B m en u ru t su m b em ya. B adan Peren can aan P em b an gu n an , Pen elitian dan P en gem b an gan 17.1.1.(a) R asio p en erim aan p ajak terh ad ap PDB. B adan Peren can aan P em b an gu n an , Pen elitian dan P en gem b an gan 17.1.2* P rop orsi an ggaran d om estik y a n g d ida n a i oleh p ajak dom estik. B adan P en gelolaan K eu an gan dan A set D aerah 17.6.2.(b) T in gk a t p en etrasi a k ses tetap p italeb ar (f ix e d b ro a d b a n d ) di P erk ota an dan di Perdesaan. D in as K om u n ika si In form asi P ersan d ian dan S tatistik 17.6.2.(c) Proporsi p en d u d u k terla yan i m o b ile b ro a d b a n d . D in as K om u n ika si In form asi Persan d ian dan S tatistik 17.8.1* Proporsi in divid u y a n g m en ggu n akan internet. D in as K om u n ik a si In form asi Persan d ian dan S tatistik 17.8.1.(a) Persentase k ab u p aten 3T y a n g terjangkau layan an ak ses telek om u n ik asi u n iversal dan internet. D in as K om u n ika si In form asi P ersan d ian dan S tatistik 17.17.1.(a) J u m lah p royek y a n g d itaw ark an u n tu k d ilak san akan d en ga n sk em a K eija sa m a P em erin tah dan B adan U sa h a (KPBU ). D in as P en an am an M odal dan P elayan an T erp ad u 1 7 .1 7 .l.(b ) Ju m lah alok asi p em erin ta h u n tu k p en yiapan p royek, tran sa ksi proyek, dan d u k u n gan p em erin tah d alam K erja sa m a P em erin tah dan B adan U sah a (KPBU ). D in as Pen an am an M odal dan P ela yan an T erp ad u 17.18.1.(a) P ersen tase k on su m en B adan P u sat S tatistik (BPS) y a n g m era sa p u as den gan k u alitas d a ta statistik. D in as K om u n ika si In form asi P ersan d ian dan S tatistik 17.18.1. (b) Persentase k on su m en y a n g m en jad ikan d ata dan in form asi statistik B P S sebagai ru jukan utam a. D in as K om u n ika si In form asi P ersan d ian dan S tatistik 17.18.1.(c) Ju m lah m eta d a ta k egiatan statistik dasar, sektoral, dan k h u su s y a n g terd ap at d alam S istem In form asi R u ju kan S tatistik (SIR uSa). D in as K om u n ika si In form asi Persan d ian dan S tatistik 17.18.1.(d) Persentase in d ik a tor SD G s terp ilah y a n g relevan den gan target. B adan Peren can aan P em ban gu n an , Pen elitian dan P en gem b an gan 17.19.2.(b) T ersed ia n y a d ata registra si terkait k elah iran dan k em a tia n ( V ita l S ta tis tic s R e g is te r). D in as K ep en d u d u k an dan P en catatan Sipil 17.19.2.(c) Ju m lah p en gu n ju n g ek stern al y a n g m en gak ses d a ta dan in form asi statistik m elalu i w e b s ite . D in as K om u n ika si In form asi P ersan d ian dan S tatistik 17.19.2.(d) Persentase k on su m en ya n g p u as terh adap ak ses d a ta B adan P u sat S ta tistik (BPS). D in as K om u n ika si In form asi P ersan d ian dan S tatistik S u m b e r: K L H S P e r u b a h a n R P J M D K a b u p a te n K a tin g a n T a h u n 2 0 1 8 -2 0 2 3 Gambaran Umum KondlsI Daerah 11.214 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN BflS III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Analisis kineija keuangan dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kineija pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kineija pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain - lain pendapatan daerah yang sah, belanja (belanja langsung dan tidak langsung); serta pembiayaan daerah. Neraca daerah menggambarkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah dan kondisi ekuitas dana tersedia. Kineija pelaksanaan APBD Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 digambarkan berdasarkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai berikut: a) Pendapatan Daerah Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan daerah yang disajikan secara serial m enginform asikan m engenai rata-rata pertum buhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2014-2018 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1. Gambaran Keuangan Daerah 111.1 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.1 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-Rata Pertumbuhan (%) PENDAPATAN 933.118.983.049 1.066.081.723.749 1.124.910.926.689 1.162.607.295.128 1.260.733.017.283 7,89 Pendapatan Asli Daerah 50.959.197.566 40.799.553.099 46.280.722.192 52.990.318.457 53.291.967.612 2,14 H a sil P a ja k D a erah 1 7 .5 5 9 .3 5 1 .0 6 0 1 0 .2 5 0 .5 0 8 .7 5 8 1 1 .7 5 4 .9 9 4 .4 1 4 2 4 .2 4 4 .0 0 9 .3 1 5 1 3 .6 0 1 .0 9 6 .7 4 0 8 ,8 5 H asil R e trib u si D a erah 5 .3 4 9 .9 1 7 .0 0 3 2 .3 0 6 .2 6 0 .9 5 6 3 .2 2 8 .6 2 5 .0 6 0 2 .9 8 1 .5 5 9 .3 6 0 3 .6 4 0 .5 7 8 .1 7 4 -0,61 H asil P e n g e lo la a n K e k a y a a n D a e ra h y a n g D ip is a h k a n 2 .9 6 3 .0 9 3 .0 3 0 3 .6 1 9 .2 5 4 .9 7 5 4 .1 4 3 .1 2 3 .6 2 5 5 .7 4 9 .4 8 4 .1 8 2 7 .2 4 7 .3 0 3 .7 2 9 2 5 ,3 6 L a in -la in P A D ya n g Sah 2 5 .0 8 6 .8 3 6 .4 7 3 2 4 .6 2 3 .5 2 8 .4 1 0 2 7 .1 5 3 .9 7 9 .0 9 3 2 0 .0 1 5 .2 6 5 .6 0 0 2 8 .8 0 2 .9 8 8 .9 6 9 6,51 Dana Perimbangan 793.804.635.391 852.822.612.439 918.845.149.320 920.151.106.522 1.007.006.624.056 6,19 B ag i H a sil P a ja k /B a g i H a sil B u k a n P a ja k 9 6 .5 2 9 .8 3 0 .5 4 6 1 1 4 .7 0 1 .3 6 4 .4 3 9 9 0 .6 7 7 .8 8 4 .6 1 6 6 5 .5 9 1 .5 4 0 .8 3 9 1 0 2 .8 1 0 .2 5 3 .1 6 7 6 ,7 4 D a n a A lo k a s i U m um 6 4 5 .8 8 8 .9 4 2 .0 0 0 6 6 8 .1 0 0 .1 0 8 .0 0 0 7 0 8 .7 5 1 .0 3 1 .0 0 0 6 9 6 .3 0 0 .5 5 4 .0 0 0 6 9 5 .6 0 6 .2 2 1 .0 0 0 1,92 D a n a A lo k a s i K h u su s 5 1 .3 7 8 .6 4 0 .0 0 0 7 0 .0 2 1 .1 4 0 .0 0 0 1 1 9 .4 1 6 .2 3 3 .7 0 4 1 5 8 .2 5 9 .0 1 1 .6 8 3 2 0 8 .5 9 0 .1 4 9 .8 8 9 4 2 ,7 9 D a n a B ag i H a sil C u k a i H a sil T e m b a k a u 7 .2 2 2 .8 4 5 - - - - - Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 88.355.150.092 172.459.558.211 159.785.055.178 189.465.870.149 200.434.425.615 28,05 P e n d a p a ta n H ibah 1 .9 4 6 .7 8 6 .0 7 0 1 .8 8 6 .9 3 4 .0 5 9 1 .7 4 3 .8 8 7 .1 7 5 2 7 .3 0 0 .0 5 1 .3 9 0 2 5 .8 8 5 .5 6 1 .7 4 5 3 6 2 ,4 1 P e n d a p a ta n D ana D a ru ra t - - - - - - D a n a B ag i H a sil P ajak D a ri P ro v in s i d a n P e m e rin ta h D aerah La in n ya 2 5 .7 6 5 .0 9 3 .0 2 2 2 1 .8 2 6 .1 4 1 .9 4 0 2 3 .4 7 0 .9 7 4 .2 2 3 3 2 .7 8 2 .8 7 7 .5 5 9 3 2 .6 8 9 .1 7 8 .4 7 0 7,91 D a n a P e n ye su a ia n d a n O to n o m i K h u s u s 3 2 .9 7 0 .7 6 1 .0 0 0 1 0 4 .1 3 4 .5 6 6 .0 0 0 1 0 0 .7 2 6 .1 0 4 .0 0 0 1 2 9 .2 3 2 .9 4 1 .2 0 0 1 4 0 .3 5 9 .6 8 5 .4 0 0 6 2 ,3 7 B a n tu a n K eu a n g a n D a ri P ro v in si a t a u P e m e rin ta h D a erah La in n ya 7 .3 2 0 .0 0 0 .0 0 0 7 .8 0 0 .0 0 0 .0 0 0 - - 1 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 - P e n d a p a ta n Lain n ya 2 0 .3 5 2 .5 1 0 .0 0 0 3 6 .8 1 1 .9 1 6 .2 1 2 3 3 .8 4 4 .0 8 9 .7 8 0 1 5 0 .0 0 0 .0 0 0 - Sumber: diolah dari LRA Tahun 2014-2018 Gam baran Keuangan Daerah III.2 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Berdasarkan tabel diatas perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Katingan cukup baik dan mengalami peningkatan. Pada tahun 2014, total pendapatan daerah Kabupaten Katingan adalah sebesar Rp933.118.983.049 Angka tersebut terns mengalami peningkatan hingga tahun 2018 menjadi Rp 1.260.733.017.283 dengan peningkatan pendapatan rata-rata pertahun sebesar 7,89 persen. Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahun cenderung meningkat dari periode tahun 2014-2018 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,14 persen, yang secara persentase pertumbuhan masing-masing komponen PAD berbeda-beda. Sementara itu, sumber pendapatan Kabupaten Katingan berasal dari pendapatan Dana Perimbangan yang sebagian besar berasal dari Dana Bagi Hasil pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum, pendapatan Dana Perimbangan Kabupaten Katingan setiap tahun selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan periode 2014-2018 terakhir sebesar 6,19 persen. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 42,9 persen Selain dari PAD dan Pendapatan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah yang terjadi kenaikan rata- rata sebesar 28,05 persen. b) Belanja Daerah Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pengukuran kineija suatu daerah ju ga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kineija suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah tahun 2014-2018, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2. Gambaran Keuangan Daerah III.3 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.2 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 U raian 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 R a ta -R a ta P e r tu m b u h a n (% ) B E L A N JA 9 5 5 .5 1 7 .5 5 8 .5 2 9 1 .0 7 2 .5 6 1 .3 2 1 .5 6 5 1 .1 5 4 .5 5 8 .8 1 3 .4 1 7 1 .1 7 9 .8 2 6 .2 7 6 .4 2 0 1 .2 4 7 .8 0 2 .0 3 3 .1 8 0 6 ,9 6 B e lan ja T id a k la n g su n g 4 0 3 .0 6 7 .7 8 0 .7 6 1 4 6 9 .7 3 7 .9 4 4 .8 1 1 5 0 8 .8 2 1 .3 5 1 .1 7 3 5 7 4 .2 5 7 .2 1 9 .9 0 8 6 5 0 .5 3 0 .3 2 3 .6 8 5 1 2 ,7 5 Belanja Pegawai 305.548.645.568 345.078.227.268 362.910.191.147 336.760.299.686 397.556.283.487 7,24 Belanja Subsidi - 1.800.000.000 1.449.919.197 1.194.609.400 1.323.386.550,00 - Belanja Hibah 62.065.566.212 50.687.476.197 20.651.787.554 26.453.800.000 41.343.706.511,00 1,70 Belanja Bantuan Sosial 1.556.578.900 544.000.000 793.000.000 6.334.936.460 5.859.116.451,00 168,02% Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pem erintah Desa 1.348.081.000 1.399.397.005 1.154.195.000 1.486.917.506 2.675.177.060,06 23,76 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pem erintahan Desa dan Partai Politik 31.586.289.081 69.832.234.935 121.862.258.275 201.733.261.063 201.772.653.626,00 65,29 Belanja Tidak Terduga 962.620.000 396.609.406 - 293.395.793 - - B e la n ja Lan g su n g 5 5 2 .4 4 9 .7 7 7 .7 6 8 6 0 2 .8 2 3 .3 7 6 .7 5 4 6 4 5 .7 3 7 .4 6 2 .2 4 4 6 0 5 .5 6 9 .0 5 6 .5 1 2 5 9 7 .2 7 1 .7 0 9 .4 9 5 2 ,1 6 Belanja Pegawai 40.5 3 0 .0 3 2 .8 1 4 35.322.705.882 36.538.215.610 45.640.578.674 46.843.449.268 4 ,5 4 Belanja Barang dan Jasa 188.996.502.185 229.400.862.760 299.759.287.490 196.972.717.942 213.669.482.561,23 6,56 Belanja Modal 322.923.242.768 338.099.808.113 3 09.439.959.144 362.955.759.896 336.758.777.665,61 1,57 Sumber: LRA Tahun 2014-2018, diolah Gam baran Keuangan Daerah 111.4 PERU BAH AN jjg lg | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN ffgf TAHUN 2018-2023 H | f r Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode tahun 2014-2018 bahwa pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,96 persen. Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,75 persen. Komponen Belanja Tidak Langsung terbesar pertumbuhannya paling besar adalah Belanja Bantuan Sosial dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 168,02 persen. Belanja Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,26 persen. Komponen Belanja Langsung terbesar pertumbuhannya paling besar adalah Belanja baran g dan jasa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,56 persen. Tabel 3.3 Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2017-2018 No Uraian Tahun 2017 2018 A Pendapatan Umum Daerah 1 Pendapatan Asli Daerah 52.990.318.457 53.291.967.612 2 Dana Bagi Basil 65.591.540.839 102.810.253.167 3 Dana Alokasi Umum 696.300.554.000 695.606.221.000 Jumlah A 814.882.413.296 851.708.441.779 B Belanja Pegawai 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 298.560.903.383 303.183.712.927 2 Tambahan penghasilan PNS 35.619.837.500 91.054.570.560 Jumlah B 334.180.740.883 394.238.283.487 KemampuanKeuanganDaerah 480.701.672.413 457.470.158.292 Sumber: Diolah dari LRA Kab.Katingan 2017-2018 Berdasarkan data tabel diatas dapat ditentukan kelompok kemampun keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun

2017.Kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Kabupaten Katingan pada tahun 2017 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp 480.701.672.413 Nilai tersebut termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah “sedang”, Sedangkan pada Tahun 2018 sebesar Rp 457.470.158.292, yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah “sedang” . Gambaran Keuangan Daerah I I I .5 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 c) Pembiayaan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Katingan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.4. Pada Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu melebihi dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun lalu, namun besamya SiLPA tahun lalu perkembangannya cenderung mengalami penurunan rata-rata per tahun sebesar 15,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Kabupaten Katingan semakin Baik, sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yaitu dengan rata-rata sebesar 42,1% per tahun. Gambaran Keuangan Daerah 111.6 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.4 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-Rata Pertumbuhan (%) 1 PENERIMAAN PEMBIAYAANDAERAH 194.657.435.429 167.758.859.949 154.601.395.828 114.888.433.865 88.529.676.000 -17,57 1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 194.657.435.429 167.758.859.949 154.601.395.828 114.888.433.865 88.529.676.000 -17,57 1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah ' ~ - “ 2 PENGELUARAN PEMBIAYAANDAERAH 4.500.000.000 7.000.000.000 10.000.000.000 9.000.000.000 4.750.000.000 10,30 2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 4.500.000.000 7.000.000.000 10.000.000.000 9.000.000.000 4.750.000.000 10,30 2.2 Pembayaran Pokok Utang - - PEMBIAYAANNETTO 190.157.435.429 160.758.859.949 144.601.395.828 105.888.433.865 83.779.676.000 -18,29 Sumber: LRA Tahun 2014 -2018, diolah X Gambaran Keuangan Daerah 111.7 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 3.1.2 Neraca Daerah Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Katingan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah Analisis Neraca Daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Aset pemerintah daerah Kabupaten Katingan selama periode tahun 2014-2018 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,68 persen. Aset lancar pemerintah Kabupaten Katingan mengalami tren penurunan dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dengan rata-rata pneurunan sebesar 11,03 persen, namun beberpa akun mengalami peningkatan diantaranya Investasi jangka panjng sebesar 25,45 persen serta aset tetap teijadi kenaikan dengan rata- rata pertumbuhan sebesar 1,66 persen, aset tetap rata -rata pertumbunhan sebesar 1,66 persen b) Kewajiban Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Katingan selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 terjadi peningkatan dignifikan tertutama pada kompinen Kewajiban jangka pendek, yaitu dengan rata- rata pertumbuhan seebsar 343,00. Peningkatan tersebut teijadi kenaikan yang signifikan pada periode 2015 ke periode tahun 2016 dengan peningkatan sbesar 21,05 persen. a) Aset Gambaran Keuangan Daerah III.8 V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.5 Neraca Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 Uraian 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 R a ta -R a ta P e rtu m b u h a n A S E T 3 .3 0 2 .5 3 4 .8 3 2 .9 5 6 2 .3 4 1 .5 6 9 .0 0 8 .5 5 1 2 .5 0 4 .1 0 4 .8 1 5 .1 2 8 2 .7 1 2 .9 7 6 .1 4 6 .5 3 4 3 .1 6 1 .2 3 6 .9 1 8 .3 4 7 0,6 8 A S E T LA N CAR 1 8 3 .1 1 7 .0 9 0 .3 0 8 1 7 6 .9 7 5 .3 7 7 .4 6 5 1 3 6 .2 4 0 .1 1 0 .7 6 8 1 1 4 .0 8 7 .0 4 2 .0 2 0 1 1 2 .3 6 9 .0 5 4 .9 8 0 -1 1 ,0 3 Kas 167 .75 8 .8 5 9 .9 4 9 1 5 4 .2 8 0 .2 5 5 .1 3 3 1 1 4 .954.109.1 01 8 8 .6 4 5 .7 7 4 .5 0 6 6 3 .0 7 2 .7 7 0 .6 3 7 -21,31 In vestasi Jan gk a P en d ek - - - - Piu tan g 6 6 .9 4 2 .4 3 8 .4 3 0 1 5 .4 8 2 .9 4 7 .6 2 4 1 2 .5 93.7 90.75 3 1 0 .9 4 3 .4 8 1 .2 3 7 1 6 .8 0 3 .0 2 9 .4 1 4 -13,77 Pen yisih a n P iu tang - - -1 .2 4 6 .8 0 7 .6 2 7 -1 .2 7 6 .9 5 8 .7 2 2 (2 .1 6 9 .5 1 2 .1 1 3 ) P erse diaan 5 .0 2 6 .2 8 1 .5 2 2 7 .1 1 9 .1 6 4 .5 4 8 8 .6 9 2 .2 1 0 .9 1 3 1 5 .7 7 4 .7 4 4 .9 9 9 3 4 .6 6 2 .7 6 7 .0 4 2 66,24 IN V E S T A S I JA N G K A P A N J A N G 1 8 .3 4 0 .4 7 2 .3 3 7 2 5 .3 4 0 .4 7 2 .3 3 7 3 5 .3 4 0 .4 7 2 .3 3 7 4 4 .3 4 0 .4 7 2 .3 3 7 4 9 .0 9 0 .4 7 2 .3 3 7 2 8,45 In vestasi N on P erm an en 4 0 2 .1 0 9 .6 2 0 4 0 2 .1 0 9 .6 2 0 4 0 2 .1 0 9 .6 2 0 4 0 2 .1 0 9 .6 2 0 4 0 2 .1 0 9 .6 2 0 0,00 In vestasi Perm an en 17.938.3 62.71 7 2 4 .9 3 8 .3 6 2 .7 1 7 3 4 .9 3 8 .3 6 2 .7 1 7 4 3 .9 3 8 .3 6 2 .7 1 7 4 8 .6 8 8 .3 6 2 .7 1 7 28,92 A S E T T E T A P 2 .9 2 0 .4 2 1 .7 3 4 .6 6 8 3 .2 5 0 .9 8 6 .6 1 7 .8 8 8 3 .5 6 3 .2 4 8 .8 3 8 .0 9 9 2 .3 0 0 .6 9 6 .0 8 9 .7 0 3 2 .7 8 6 .9 3 6 .0 2 8 .6 4 5 1,66 T a n ah 5 8 3 .7 5 0 .8 6 3 .0 1 0 5 8 4 .1 4 5 .6 2 3 .6 1 0 5 8 6 .9 1 7 .4 4 5 .0 9 2 5 7 8 .1 7 6 .0 0 0 .0 9 2 5 7 9 .4 6 0 .5 8 1 .9 9 2 -0,18 P era lata n dan M esin 2 0 9 .9 4 1 .5 4 1 .6 3 5 2 4 5 .5 6 5 .1 9 2 .4 7 6 2 8 8 .2 7 6 .6 7 0 .8 1 8 2 9 5 .9 2 0 .3 3 7 .3 7 3 3 2 4 .6 9 7 .9 8 6 .6 6 9 11,68 G ed u n g dan B an gu n an 6 1 8 .2 5 3 .7 7 1 .0 7 9 6 9 3 .4 3 7 .8 0 5 .2 4 7 7 8 9 .6 2 1 .3 1 9 .6 7 4 7 7 2 .4 6 2 .5 4 7 .9 3 7 8 1 0 .6 9 1 .7 6 9 .0 4 0 7,20 J a la n J a rin ga n d a n In sta la si 1.4 7 7 .6 8 3 .9 8 3 .8 2 8 1 .5 8 8 .0 5 5 .5 5 3 .4 1 5 1.6 8 0 .1 6 4 .8 1 9 .8 1 3 1 .7 9 3 .4 7 4 .3 3 8 .2 2 8 2 .4 0 1 .7 7 3 .7 4 6 .7 1 3 13,48 A s e tT e ta p Lainnya 1 7 .8 89.9 15.91 0 2 4 .6 4 6 .4 3 9 .6 6 8 3 2 .3 4 3 .6 4 6 .2 1 3 2 9 .5 7 5 .7 7 0 .1 3 1 3 4 .3 6 7 .0 9 1 .9 6 6 19,16 K o n stru k si D alam P en gerja a n 1 2 .9 01.6 59.20 7 1 1 5 .1 3 6 .0 0 3 .4 7 2 185 .924 .9 3 6 .4 9 0 3 4 9 .9 3 0 .1 5 6 .3 5 4 8 .7 9 1 .0 0 9 .2 7 7 211 ,1 5 A k u m u la si Pen yu su tan - -1 .2 9 0 .2 7 7 .0 8 6 .6 4 0 -1 .4 0 8 .6 6 4 .0 1 3 .8 8 3 -1 .5 1 8 .8 4 3 .0 6 0 .4 1 1 (1 .3 7 2 .8 4 6 .1 5 7 .0 1 2 ) D A N A C A D A N G A N - - - - - - D a n a Cadangan - - - - - A S E T LA IN N Y A 1 8 0 .6 5 5 .5 3 5 .6 4 4 1 7 8 .5 4 3 .6 2 7 .5 0 0 1 7 7 .9 3 9 .4 0 7 .8 0 6 2 5 3 .8 5 2 .5 4 2 .4 7 3 2 1 2 .8 4 1 .3 6 2 .3 8 5 6,25 T a gih a n P iu tang P en ju alan A n gsu ra n 127 .257.500 7 7 7 .2 2 8 .1 8 1 7 6 2 .1 4 9 .4 3 7 7 5 4 .9 4 9 .4 3 7 7 1 2 .7 8 0 .0 7 7 125,57 Gambaran Keuangan Daerah I I I .9 b \ ^ y s PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Uraian. 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 R a ta -R a ta P e rtu m b u h a n K em itraan D en gan P ih a k K etiga 76 2 .6 4 4 .0 7 1 - - - - - A s e t T a k B erw ujud 1 8 .5 8 8 .2 1 4 .1 7 5 1.6 0 1 .8 8 4 .0 7 5 1 .8 22.57 9.983 2 .0 7 9 .5 3 3 .5 6 7 2.1 3 3 .7 7 7 .9 0 1 -15,22 A s e t Lain-lain 161 .17 7 .4 1 9 .8 9 8 1 7 6 .1 6 4 .5 1 5 .2 4 4 17 5 .3 5 4 .6 7 8 .3 8 6 2 5 1 .0 1 8 .0 5 9 .4 6 9 2 0 9 .9 9 4 .8 0 4 .4 0 7 8,91 J U M L A H ASET 3 .3 0 2 .5 3 4 .8 3 2 .9 5 6 2 .3 4 1 .5 6 9 .0 0 8 .5 5 1 2 .5 0 4 .1 0 4 .8 1 5 .1 2 8 2 .7 1 2 .9 7 6 .1 4 6 .5 3 4 3 .1 6 1 .2 3 6 .9 1 8 .3 4 7 0 ,6 8 K E W A JIB A N 5 .3 9 9 .0 0 0 6 2 5 .8 7 3 .9 8 6 1 3 .7 9 0 .2 0 9 .8 5 0 8 .5 6 0 .4 4 5 .0 2 6 7 .9 2 7 .5 0 2 .4 0 0 3 3 8 7 ,6 1 K E W A J IB A N J A N G K A P E N D E K 5 .3 9 9 .0 0 0 6 2 5 .8 7 3 .9 8 6 1 3 .7 9 0 .2 0 9 .8 5 0 4 .2 8 0 .2 2 2 .5 1 3 7 .9 2 7 .5 0 2 .4 0 0 3 4 0 3 ,0 0 U tan g P erhitu n gan F ih a k K etig a (PFK) 5 .3 9 9 .0 0 0 6 2 5 .8 7 3 .9 8 6 - 109 .620.273 143.000 - U tan g B eban - - 5 .2 2 6 .3 2 4 .1 5 0 - - - P en d ap atan D iterim a d im u k a - - - 16.333.333 6 .4 8 3 .3 3 3 - U tan g J a n g k a P en d ek L a in n ya - - 8 .5 6 3 .8 8 5 .7 0 0 - 159 .368.895 - U tan g B eban 4 .1 5 4 .2 6 8 .9 0 7 7.7 6 1 .5 0 7 .1 7 1 - K E W A J IB A N J A N G K A P A N J A N G - - - - - - U tan g D alam Negeri - - - - - - J U M L A H K E W A JIB A N 5 .3 9 9 .0 0 0 6 2 5 .8 7 3 .9 8 6 1 3 .7 9 0 .2 0 9 .8 5 0 4 .2 8 0 .2 2 2 .5 1 3 7 .9 2 7 .5 0 2 .4 0 0 3 4 0 3 ,0 0 J U M L A H E K U IT A S D A N A 3 .3 0 2 .5 2 9 .4 3 3 .9 5 6 2 .3 4 0 .9 4 3 .1 3 4 .5 6 5 2 .4 9 0 .3 1 4 .6 0 5 .2 7 7 2 .7 0 8 .6 9 5 .9 2 4 .0 2 1 3 .1 5 3 .3 0 9 .4 1 5 .9 4 7 0 ,6 1 J U M L A H K E W A J IB A N D AN E K U IT A S DANA 3 .3 0 2 .5 3 4 .8 3 2 .9 5 6 2 .3 4 1 .5 6 9 .0 0 8 .5 5 1 2 .5 0 4 .1 0 4 .8 1 5 .1 2 8 2 .7 1 2 .9 7 6 .1 4 6 .5 3 4 3 .1 6 1 .2 3 6 .9 1 8 .3 4 7 0 ,6 8 Sumber: Neraca Kabupaten Katingan Tahun 2014 sampai 2018, BPKAD, diolah Gambaran Keuangan Daerah 111.10 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN c) Ekuitas Dana Perkembangan ekuitas dana Kabupaten Katingan selama tahun 2014- 2018 mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar sebesar 0,61 persen. Serta perkembangan ekuitas dana dan kewajiban selama periode tahun 2014-2018 terjadi peningkatn dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,68 persen. Berdasarkan dari neraca Kabupaten Katingan periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, maka hasil analisa perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas disajikan sebagaimana Tabel 3.6 berikut: Tabel 3.6 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 Rasio lancar (current ratio) 0,00 0,35 10,12 3,75 14,17 2 Rasio cepat (quick ratio) 0,00 0,40 10,80 4,40 9,80 3 Rasio total hutang terhadap total asset 0,00 0,03 0,55 0,32 0,25 4 Rasio hutang terhadap modal 0,00 0,03 0,55 0,32 0,25 Sumber: Hasil perhitungan Hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio likuiditas dan solvabilitas yang positif. Analisis keduanya disajikan berikut ini. A. Rasio Likuiditas Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saatjatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancaryang tersedia. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Katingan, yaitu:
1.Rasio Lancar Rasio lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar yang merupakan ukuran paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio lancar menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban- kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel di atas, rasio lancar pada tahun 2018 sebesar 14,17%. Hal ini berarti menunjukkan dari tahun 2017 kemampuan membayar hutang pemerintah Kabupaten Katingan sebesar 14 kali lebih. Gambaran Keuangan Daerah 111.11 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN
2.Quick Rasio Quick rasio digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penghitungan quick rasio dengan mengurangkan aktiva lancar dengan persediaan, hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang likuiditasnya rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika teijadi likuiditas. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi hutang lancar. Quick rasio menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel diatas, quick rasio pada tahun periode tahun 2018 quick rasio sebesar 9,80% hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Katingan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik. B. Rasio Solvabilitas Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Solvable berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas terdiri atas:
1.Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Katingan. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2018 sebesar 0,25. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.
2.Rasio Hutang Terhadap Modal Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain, periode tahun 2018 sebesar 0,25. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Katingan, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang. 3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MAS A LALU Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Gambaran Keuangan Daerah 111.12 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan /pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah an Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta dalam penyajian laporan keuangan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
1.Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Katingan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan yang disepakati setiap tahunnya, maka secara umum kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Katingan tahun anggaran sebelumnya sebagai b eriku t:

a.Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
b.Seluruh penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto mempunyai makna bahwa jum lah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
c.Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pemerintah Kabupaten Katingan menetapkan kebijakan terkait pendapatan daerah sebagai berikut:
l.Pendapatan Asli Daerah
a.Dalam upaya merencanakan target pendapatan asli daerah dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi penerimaan pemerintah daerah serta optimalisasi pencapaiannya.
b.Dalam upaya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, pem erintah daerah tidak m em beratkan dunia usaha dan m asyarakat. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan m Gambaran Keuangan Daerah 111.13 pajak dan retribusi daerah, law enforcement dalam upaya membangun ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi yang dibarengi dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dengan biaya murah.
c.Dalam rangka pemungutan pajak daerah, dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
d.Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas penyertaan modal atau investasi daerah lainnya yang dapat ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagal penyertaan modal (investasi daerah). Jumlah rencana penerimaan yang dianggarkan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hendaknya mencerminkan rasionalitas dibandingkan dengan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan kembali ditetapkan sebagai penyertaan modal (telah diinvestasikan). Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah mendayagunakan kekayaan daerah yang belum dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikeijasamakan dengan pihak ketiga sehingga menghasilkan pendapatan. Penyertaan modal pada pihak ketiga ditetapkan dengan peraturan daerah.
e.Penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaaan daerah merupakan pendapatan daerah.
1. 2.Dana Perimbangan
a.Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Katingan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Secara keseluruhan, terus diupayaan peningkatan Dana Perimbangan terutama melalui DAK dan dana bagi hasil.
1. 3.Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a.Dana darurat yang diterima dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana korban/kerusakan akibat bencana.
b.Hibah yang diterima berupa uang harus dianggarkan dalam APBD dan didasarkan atas naskah perjanjian hibah antara pemerintah daerah dan pemberi hibah. Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak m em punyai konsekuensi pengeluaran m aupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam peraturan daerah. PERUBAHAN * g l % RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 11II TAHUN 2018-2023 l | f r Gambaran Keuangan Daerah 111.14
c.Lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah termasuk dana penyesuaian dianggarkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah.
d.Dana bagi hasil pajak dari provinsi yang diterima pemerintah kabupaten merupakan lain-lain penerimaan yang sah.
1. 2.Kebijakan Umum Belanja Daerah Secara umum, kebijakan umum keuangan daerah menyangkut tentang belanja daerah Kabupaten Katingan, sebagai berikut:
a.Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
b.Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan si stem jaminan sosial.
c.Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
d.Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
e.Belanja Modal Belanja modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan yang memiliki kriteria: 1) masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) merupakan objek pemeliharaan; 3) jum lah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan 4) pengadaan software dalam rangka pengembangan sistem lnformasi manajemen dianggarkan pada belanja modal.
f.Belanja DPRD 1) Penganggaran belanja DPRD berpedoman pada ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan pada tahun 2008 mengunakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pim pinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai perubahan terakhir atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004. Disamping itu mempedomani pula PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN | I i l TAHUN 2018-2023 Gambaran Keuangan Daerah 111.15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian serta tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan belanja tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD; 3) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada objek belanja tunjangan khusus PPh Pasal 21; dan 4) Untuk penganggaran belanja penunjang operasional pimpinan DPRD dan tunjangan komunikasi intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dapat dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang m engatum ya telah ditetapkan oleh pemerintah.
g.Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 2) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja tidak langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 3) Belanja rumah tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, belanja perjalanan dinas dan pakaian dinas Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja langsung Sekretariat Daerah; dan 4) Penganggaran belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN § H | TAHUN 2018-2023 ^ I f r Gambaran Keuangan Daerah 111.16 merupakan satu kesatuan dalam belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
h.Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan /atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang dapat ditunda.
i.Belanja Subsidi 1) Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga ju al produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. 2) Belanja Subsidi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
j.Bantuan Sosial 1) Bantuan sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama. 2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
k.Belanja Bagi Hasil Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah Iainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
l.Belanja Bantuan Keuangan 1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah Iainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah Iainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. 2) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yan g bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN f j | f § TAHUN 2018-2023 l | f r ^ y \ ci Gambaran Keuangan Daerah 111.17 penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan; 3) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
m.Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. 3.2.1.Proporsi Penggunaan Anggaran Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Katingan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Katingan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang, analisis proporsi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:
a.Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Katingan, yang dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut: PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN | J j | TAHUN 2018-2023 111.18 f- Gambaran Keuangan Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.7 Proporsi Reallsasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Katingan Tahun 2013-2018 K o d e U raian 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 A n g g a ra n R e a lisa si % A n g g a ra n R e a lisa si % A n g g a ra n R e a lis a s i % 5 B ELA N JA 1 .1 0 3 .5 6 8 .3 0 6 .2 4 4 9 5 5 .5 1 7 .5 5 8 .5 2 9 8 6 ,6 1 .2 2 7 .3 5 4 .0 8 0 .9 9 5 1 .0 7 2 .5 6 1 .3 2 1 .5 6 5 8 7 ,4 1 .2 3 6 .9 5 5 .1 1 2 .6 1 2 1 .1 5 4 .5 5 8 .8 1 3 .4 1 7 9 3 ,3 5.1 B ELA N JA T ID A K LA N G S U N G 4 1 9 .8 4 2 .6 0 2 .1 4 4 4 0 3 .0 6 7 .7 8 0 .7 6 1 9 6 4 9 4 .6 1 8 .0 5 2 .0 8 3 4 6 9 .7 3 7 .9 4 4 .8 1 1 95 5 2 5 .5 3 3 .9 1 8 .9 3 3 5 0 8 .8 2 1 .3 5 1 .1 7 3 9 6 ,8 5.1.1 Belanja Pegawai 360.074.864.892 305.548.645.568 84,9 3 9 5.788.465.366 345.078.227.268 87,2 377.660.187.342 362.910.191.147 96,1 5.1.3 Belanja Subsidi - - 0 1.800.000.000 1.800.000.000 100 1.450.000.000 1.449.919.197 100 5.1.4 Belanja Hibah 25.490.800.000 62.065.566.211 243,5 2 1 .257.000.000 50.687.476.197 239 21.998.369.700 20.651.787.554 93,9 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 105.370.000 1.556.578.900 1.477,30 1.030.370.000 544.000.000 52,8 858.000.000 793.000.000 92,4 5.1.6 Belanja Bagi Hasil 1.400.000.000 1.348.081.000 96,3 1.400.000.000 1.399.397.005 100 1.200.500.300 1.154.195.000 96,1 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 31.771.567.252 31.586.289.081 99,4 7 1 .342.216.717 69.832.234.935 97,9 121.866.861.591 121.862.258.275 100 5.1.8 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000 962.620.000 96,3 2.000.000.000 396.609.406 19,8 500.000.000 0 0 5.2 BELANJA LANGSUNG 683.725.704.099 552.449.777.768 80,8 732.736.028.911 602.823.376.754 82,3 711.421.193.679 645.737.462.244 90,8 5.2.1 Belanja Pegawai 38.810.042.248 4 0 .530.032.814 104,4 40.8 5 5 .3 4 1 .9 46 35.322.705.882 86,5 39.997.551.955 36.538.215.610 91,4 5.2.2 Belanja Barang dan jasa 306.857.368.738 188.996.502.185 61,6 281.391.335.545 229.400.862.760 81,5 347.944.908.632 299.759.287.490 86,2 5.2.3 Belanja Modal 338.058.293.113 322.923.242.768 95,5 410.489.351.421 338.099.808.113 82,4 347.944.908.632 299.759.287.490 86,2 ffiH H H M i Gam baran Keuangan Daerah 111.19 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 .... Lanjutan K o d e U raian 2 0 1 7 2 0 1 8 R a ta -R a ta P e rtu m b u h a n A n g g a ra n R e a lisa si % A n g g a ra n R e a lisa si % % 5 B EL A N JA 1 .3 0 2 .2 7 6 .3 5 8 .1 4 9 ,0 0 1 .1 5 9 .3 9 2 .7 0 0 .3 6 6 8 9 1 .3 2 8 .7 6 2 .4 0 9 .4 6 1 ,0 4 1 .2 7 9 .5 2 9 .9 0 2 .6 0 2 9 6 ,3 9 0 ,5 5.1 B E L A N JA T ID A K L A N G S U N G 5 8 1 .9 9 7 .0 8 6 .1 3 5 ,0 0 5 7 4 .2 5 7 .2 1 9 .9 0 8 9 9 6 7 9 .9 8 2 .0 7 6 .4 2 5 ,6 1 6 7 7 .1 9 2 .2 1 4 .6 1 0 9 9 ,6 9 5 ,1 5 5.1.1 Belanja Pegawai 340.958.552.590,00 336.760.299.686 99 424.218.174.412,61 424.218.174.412 100,0 91,08 5.1.3 Belanja Subsidi 1.350.000.000,00 1.194.609.400 89 1.332.222.142.00 43.512.758.513,00 6.282.000.000,00 2.722.406.858.00 201.814.514.500,00 100.000.000,00 1.323.386.550 99,3 57,7 5.1.4 Belanja Hibah 28.865.508.084,00 26.453.800.000 92 41.343.706.511 95,0 152,11 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 6.682.000.000,00 6.334.936.460 95 5.859.116.451 93,3 361,6 5.1.6 Belanja Bagi Hasil 1.500.000.000,00 1.486.917.506 99 2.675.177.060 98,3 97,52 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 202.141.025.461,00 201.733.261.063 100 201.772.653.626 100,0 99,21 5.1.8 Belanja Tid ak Terduga 500.000.000,00 293.395.793 59 0 - 36,73 5.2 BELANJA LANGSUNG 720.279.272.014,40 585.135.480.458 81 648.780.333.035,43 602.337.687.992 92,8 81,82 5.2.1 Belanja Pegawai 50.420.612.545,00 45.640.5 7 8 .6 7 4 91 51.909.427.766,00 51.909.427.766 100,0 91,3 5.2.2 Belanja Barang dan ja s a 291.003.556.418,80 176.539.141.888 61 232.329.562.598,40 213.669.482.561 92,0 69,49 5.2.3 Belanja Modal 378.855.103.050,60 362.955.759.896 96 364.541.342.671,03 336.758.777.665 92,4 89,36 Sumber: LRA Kabupaten Katingan 2014-2018 ■ ■ ■ R B H B H H i mm Gambaran Keuangan Daerah 111.20 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Berdasarkan Tabel 3.7 dari data realisasi rata-rata pertumbuhan Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Tahun 2014-2018 sebesar 90,5%. Belanja Tidak Langsung periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 memiliki rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 95,15%, sedangkan Belanja Langsung pada periode yang sama, memiliki rata-rata pertumbuhan proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 81,82%.
b.Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Gambaran ten tang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Katingan ditampilkan pada Tabel 3.8 sebagai berikut: Gambaran Keuangan Daerah 111.21 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.8 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 U R A IA N 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 B E LA N JA 3 6 8 .1 4 2 .3 2 4 .1 6 8 3 9 6 .5 8 3 .5 8 0 .4 1 8 4 5 9 .1 0 2 .1 2 5 .0 4 1 4 2 9 .6 3 4 .7 0 9 .3 2 5 5 4 9 .2 2 5 .3 3 0 .5 7 6 B E L A N JA T ID A K L A N G S U N G 2 6 7 .3 2 2 .7 5 0 .7 5 9 2 9 2 .0 2 7 .9 2 3 .3 4 0 3 5 1 .1 1 6 .6 6 5 .3 5 7 3 3 6 .6 2 0 .7 4 0 .8 8 3 3 9 7 .5 5 6 .2 8 3 .4 8 7 Gaji Dan Tunjangan 228.169.342.789 250.293.038.726 308.808.115.357 298.560.903.383 303.183.712.927 Tam bahan Penghasilan PNS 36.963.407.970 39.544.884.614 40.137.450.000 35.619.837.500 91.054.570.560 Belanja Penerim aan Lainnya Pim pinan Dan A nggota DPRD Serta KDH/W KDH 2.190.000.000 2.190.000.000 2.171.100.000 2.440.000.000 3.318.000.000 B E L A N JA LA N G S U N G 1 0 0 .8 1 9 .5 7 3 .4 0 9 1 0 4 .5 5 5 .6 5 7 .0 7 8 1 0 7 .9 8 5 .4 5 9 .6 8 4 9 3 .0 1 3 .9 6 8 .4 4 2 1 5 1 .6 6 9 .0 4 7 .0 8 9 Honorarium PNS 4.84 2 .0 1 3 .3 4 7 3.420.440.000 4.391.119.500 5.018.159.000 464.900.000 Honorarium Non PNS 29.304.812.131 27.256.818.672 27.393.912.900 29.107.531.600 38.190.986.805 Uang Lem bur 1.594.065.000 1.824.070.000 1.707.386.000 1.208.093.000 1.481.856.000 Honorarium Pengelolaan Dana BOS 4.7 6 5 .3 9 4 .8 3 6 993.392.210 995.387.210 830.658.800 999.999.000 Belanja M akanan Dan M inum an 6 .882.687.608 16.510.458.194 15.387.388.825 10.389.610.900 11.873.191.550 Belanja Pakaian Dinas Dan A trib u tn ya 927.233.355 1.003.671.000 1.258.576.600 824.799.500 314.831.000 Belanja Pakaian Kerja 425.4 4 9 .0 0 0 1.121.993.500 738.248.050 333.288.000 247.891.000 Belanja Pakaian Khusus Dan H ari-H ari Tertentu 4.7 8 8 .3 1 0 .0 5 0 2.445.661.250 2.307.440.600 3.714.868.200 4.150.892.525 Belanja Perjalanan Dinas 38.201.491.315 38.543.717.452 47.294.359.345 38.961.132.229 45.165.418.744 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 2.965.000.000 3.053.800.000 150.000.000 - Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bim bingan teknis PNS 6 .032.305.267 8.381.634.800 6.361.640.654 2.625.827.213 3.613.661.722 Belanja Perjalanan P in d a h T u g a s 9 0.811.500 - - - 45.165.418.744 Belanja Pem ulangan Pegawai - - - - Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, diolah Gambaran Keuangan Daerah 111.22 Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami kenaikan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 3.9. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN f | f § TAHUN 2018-2023 Tabel 3.9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2014-2018 No Tahun TotalBelanjauntuk Pemenuhan KebutuhanAparatur (Rp) TotalPengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran)(Rp) Persentase (a) n>) (a)/(b)x100% 1 2014 368.142.324.168 808.022.577.073 45,56 2 2015 396.583.580.418 1.079.561.321.565 36,74 3 2016 459.102.125.041 1.164.558.813.417 39,42 4 2017 429.634.709.325 1.188.826.276.420 36,14 5 2018 549.225.330.576 1.288.529.902.602 42,62 Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, diolah Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah terjadi kenaikan dan penurunan dari periode tahun 2014-2018 dengan kenaikan sebesar. Pada periode tahun 2014-2015 teijadi penurunan sebesar 8,83% dan terjadi kenaikan lagi periode 2015-2016 sebesar 2,6% serta pada tahun 2017-2018 terjadi kenaikan sebesar 6,48%.
c.Analisis Pengeluaran Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada tabel di bawah: Gambaran Keuangan Daerah 111.23 \ PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2013-2017 No. Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-Rata Pertumbuhan (%) A BelanjaTidakLangsung 268.739.374.359 294.243.913.235 352.469.084.781 337.557.198.812 398.754.615.913 10,79% 1 Belanja Gaji dan Tunjangan 228.169.342.789 250.293.038.726 308.808.115.357 298.560.903.383 303.183.712.927 7,83% 2 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 36.963.407.970 39.544.884.614 40.137.450.000 35.619.837.500 91.054.570.560 38,21% 3 Biaya. Pemungutan Pajak 38.505.000 - - - - - 4 Insentif Pemungutan Pajak 430.377.793 1.428.281.506 440.403.091 139.558.803 401.433.300 70,51% 5 Insentif Pemungutan Retribusi 323.181.726 55.211.122 115.117.498 - - - 6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD 2.190.000.000 2.190.000.000 2.171.100.000 2.440.000.000 3.318.000.000 11,88% 7 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 624.559.081 732.497.267 796.898.834 796.899.126 796.899.126 6,52% B PengeluaranPembiayaan Daerah 4.500.000.000 7.000.000.000 10.000.000.000 9.000.000.000 4.750.000.000 10,30% 1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.500.000.000 7.000.000.000 10.000.000.000 9.000.000.000 4.750.000.000 10,30% TOTALA+B 273.239.374.359 301.243.913.235 362.469.084.781 346.557.198.812 403.504.615.913 10,65% Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan 2014-2018,diolah Gambaran Keuangan Daerah H i.2 4 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 3.2.2.Analisis Pembiayaan Daerah Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran beijalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
a.Sumber Penutup Defisit Riil Dalam Sumber Penutup Defisit Riil pemerintah Kabupaten Katingan harus memanfaatkannya untuk penambahan program prioritas dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Gambaran Keuangan Daerah 111.25 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMO) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.11 Defisit Riil Anggaran Periode Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 1 PENDAPATANDAERAH 933.118.983.049 1.066.081.723.749 1.124.910.926.689 1.126.725.415.437 1.260.733.017.283 2 BELANJA DAERAH 955.517.558.529 1.072.561.321.565 1.154.558.813.417 1.145.998.264.701 1.247.802.033.180 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 4.500.000.000 7.000.000.000 10.000.000.000 9.000.000.000 4.750.000.000 A. DefisitRiil -26.898.575.480 -13.479.597.816 -39.647.886.727 -28.272.849.264 8.180.984.103 DitutupolehrealisasiPenerimaanPembiayaan: 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA) 194.657.435.429 167.758.859.949 154.601.395.828 114.888.433.865 88.529.676.000 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - - 2 Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir - - - - Penerimaan Pembiayaan atas Investasi - - - - _ Total Realisasi Penerimaan 194.657.435.429 167.758.859.949 154.601.395.828 114.888.433.865 88.529.676.000 SisaLebihPembiayaanAnggaran (SILPA) 167.758.859.949 154.279.262.133 114.953.509.101 86.615.584.601 96.710.660.103 Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, diolah mmmmmmmmKtmmmmmmm Gambaran Keuangan Daerah 111.26 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.12 SiLPA Riil Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata pertumbuhan 1 Jumlah SiLPA 194.657.435.429 167.758.859.949 154.601.395.828 114.888.433.865 88.529.676.000 -17,57% 2 Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan 5.399.000 625.873.986 - 109.620.273 - - 3 Kegiatan lanjutan - - - - - - SILPA RIIL (1-2-3) 194.652.036.429 167.132.985.963 154.601.395.828 114.778.813.591 88.529.676.000 -17,57% Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, diolah Gambaran Keuangan Daerah 111.27 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Katingan T a h u n 2014-2018 No Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 Defisit Ril -22.398.575.480 -6.479.597.816 -29.647.886.727 -19.272.849.264 8.180.984.103 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya 194.657.435.429 167.758.859.949 154.601.395.828 114.888.433.865 88.529.676.000 2 Pencairan Dana Cadangan - - - - 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan - - - - 4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 5 Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah - - - - 6 Penerimaan Piutang Daerah - - - 7 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan 167.758.859.949 154.279.262.133 114.953.509.101 88.669.452.573 96.710.660.103 Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, diolah Gambaran Keuangan Daerah 111.28 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 N U R A IA N % % % % % 0 (R p ) d a ri (R p ) d a ri (R p ) d a ri (R p ) d a ri (R p ) d a ri S iL P A S iL P A S iL P A S iL P A S iL P A Jumlah SiLPA 167.758.859.949 154.279.262.133 114.953.509.101 88.669.452.573 96.710.660.103 1 Pelam pauan penerim aan PAD - - - - - - - - - - Pelam pauan penerim aan dana perim bangan Pelam pauan penerim aan lain- 3 lain pendapatan daerah yang sah “ “ — “ 4 Sisa penghem atan belanja atau akibat lainnya 167.758.859.949 100 154.279.262.133 100 114.953.509.101 100 88.669.452.573 100 96.710.660.103 100 Kewajiban kepada pihak 5 ketiga sam pai dengan akhir tahun belum terselesaikan - “ “ “ ' ' 6 Kegiatan lanjutan - - - - - - - - - - 7 Dana Reboisasi - - - - - - - - - - 8 Dana Terikat - - - - - - - - - - Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, diolah Gambaran Keuangan Daerah 111.29
b.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan guna memberikan gambaran secara rill sisa lebih pembiayaan anggaran Kabupaten Katingan yang dapat dipergunakan untuk perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenaan disajikan sebagai berikut: PERUBAHAN g S B fe RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 1 1 8 TAHUN 2018-2023 Tab el 3.15 Sisa Lebih (Riil) Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018 N o U ra ia n 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 1 Saldo Kas Neraca Daerah 167.758.859.949 154.280.255.133 114.954.109.101 88.645.774.506 96.710.660.103 Dikurangi 2 Kewajiban kepada pihak ketiga samapi dengan akhir tahun belum terselesaikan 5.399.000 625.873.986 - 109.620.273 - 3 Kegiatan Lanjutan - - - - - Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran 167.753.460.949 153.654.381.147 114.954.109.101 88.536.154.232 96.710.660.103 Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Katingan Tahun 2014-2018, diolah 3.3. KERANGKA PENDANAAN Analisis kerangka pendanaan guna menghitung kapasitas total keuangan daerah, serta dalam kerangka pendanaan bertujuan untuk mengalokasikan dana untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Tahun 2019 telah terbit beberapa peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan dapat mempengaruhi perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah periode tahun selnajutnya. Peraturan tersebut diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta selanjutnya pada tataran teknis Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pada tahun 2020 peraturan tersebut telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. MU Gambaran Keuangan Daerah 111.30 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 3.3.1.Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Proyeksi pendapatan Belanja daerah memperhatikan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan dan belanja tahun 2018-2020. Sementara itu, target Tahun 2021 menggunakan data APBD Tahun Anggaran 2021. Penentuan target pendapatan tahun 2022 dan 2023 diproyeksikan berdasarkan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan pada periode tahun 2019-2020 terjadi penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 9,27 persen, kompenen pendapatan yang menurun diantaranya komponen Dana perimbangan dengan rata-rata pertumbuhan minus 14,02 persen, komponen pendapatan yang menyalami kenaikan pertumbuhannya yaitu pendapatan asli daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,36 persen serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 5,39 persen. Selanjutnya pada Realisasi Belanja daerah pada periode 2019-2020 teijadi penurunan dengan rata-rata pertumbuhan minus20,80 persen, komponen belanja yang teijadi penurunan pada komponen Belanja langsung dengan rata -rata penurunun sebesar 42,58 persen, namun komponen belanja tidak langsung teijadi kenaikan dengan rata - rata pertumbuhan sebesar 0,45 persen Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2014, mengamanatkan adanya penyertaan modal Pemda Kabupaten Katingan. Penyertaan modal ini ditujukan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan, PT. Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah, dan PT. Katingan Mandiri Persada. Hal ini menjadi komponen dalam pengeluaran pembiayaan. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun 2019-2020 disajikan secara rinci pada Tabel 3.16. 111.31Gambaran Keuangan Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.16 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020 K o d e A k u n U ra ia n 2 0 1 9 2 0 2 0 R a t a -R a ta P e rtu m b u h a n 4 P E N D A P A T A N 1 .2 6 2 .9 8 9 .5 4 6 .1 2 0 1 .1 4 5 .8 7 4 .3 2 4 .2 8 0 -9 ,2 7 4.1 P e n d a p a t a n A s li D a e ra h 4 8 .3 0 4 .7 9 4 .9 3 5 6 0 .5 5 5 .0 2 4 .7 0 0 2 5 ,3 6 4.1.1 Hasil Pajak Daerah 20.855.317.940 16.919.152.120 -18,87 4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 3.611.954.138 4.307.653.425 19,26 4.1.3 Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipis ahkan 7.600.307.548 7.738.215.980 1,81 4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 16.237.215.309 31.590.003.175 94,55 4 .2 D a n a P e rim b a n g a n 1 .0 0 3 .7 4 1 .0 5 5 .4 9 4 8 6 3 .0 1 1 .1 2 4 .8 9 8 -1 4 ,0 2 4.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 117.965.158.699 88.784.395.773 -24,74 4.2.2 Dana Alokasi Umum 712.958.173.000 634.091.753.000 -11,06 4.2.3. Dana Alokasi Khusus 172.817.723.795 140.134.976.125 -18,91 4.3 L a in -la in P e n d a p a ta n D a e ra h y a n g S a h 2 1 0 .9 4 3 .6 9 5 .6 9 1 2 2 2 .3 0 8 .1 7 4 .6 8 2 5 ,3 9 4.3.1 Pendapatan Hibah 32.571.914.630 34.902.934.369 7,16 4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 34.505.420.262 29.884.994.313 -13,39 4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 10.079.243.000 4.3.5 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 4.3.6 Pendapatan Lainnya 143.866.360.799 147.441.003.000 2,48 5 B E L A N J A 1 .3 8 9 .8 8 9 .3 1 7 .6 4 9 1 .1 0 0 .8 4 5 .5 3 5 .4 7 5 -2 0 ,8 0 5.1 B E L A N J A T ID A K L A N G S U N G 7 0 3 .6 6 7 .6 9 8 .2 0 6 7 0 6 .8 4 9 .7 8 1 .7 3 7 0 ,4 5 5.1.1 Belanja Pegawai 408.776.717.122 396.392.722.044 -3,03 5.1.3 Belanja Subsidi 1.349.993.700 1.416.385.700 4,92 5.1.4 Belanja Hibah 23.026.900.000 23.157.850.000 0,57 5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 29.400.204.017 25.198.228.982 -14,29 5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa 15.762.644.179 2.359.731.056 -85,03 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa 225.351.239.188 225.280.458.715 -0,03 5.1.8 Belanja Tidak Terduga - 33.044.405.240 5 .2 B E L A N J A L A N G S U N G 6 8 6 .2 2 1 .6 1 9 .4 4 3 3 9 3 .9 9 5 .7 5 3 .7 3 8 -4 2 ,5 8 5.2.1 Belanja Pegawai 48.622.863.753 54.691.001.719 12,48 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 452.365.781.889 200.995.939.181 -55,57 5.2.3 Belanja Modal 185.232.973.801 138.308.812.838 -25,33 Surflus/defisit (126.899.771.529) -100,00 6 P E M B IA Y A A N D A E R A H 9 6 .7 1 0 .6 6 0 .1 0 5 1 3 7 .1 7 9 .3 7 8 .9 5 6 4 1 ,8 5 6.1 P e n e rim a a n P e m b ia y a a n 9 6 .7 1 0 .6 6 0 .1 0 5 1 4 4 .3 9 4 .3 7 8 .9 5 6 4 9 ,3 1 6.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) 96.710.660.105 144.394.378.956 4 9 ,3 1 6.1.2 Koreksi SiLPA 6.1.3 Pencairan Dana Cadangan 6.1.4 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ■ Gambaran Keuangan Daerah 111.32 PERU BAH AN j| l g | |i RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN l l i l l TAHUN 2018-2023 K o d e A k u n U ra ia n 2 0 1 9 2 0 2 0 R a t a -R a ta P e rtu m b u h a n Penerimaan Pinjaman Daerah 6 .2 P e n g e lu a r a n P e m b ia y a a n - 7 .2 1 S .0 0 0 .0 0 0 6.2.1 Pembentukan dana cadangan 6.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 7.215.000.000 6.2.3 Pembayaran pokok utang Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Sumber: Diolah dari LRA Kab.katingan Tahun 2019 & 2020 Pada Tabel 3.17 disajikan proyeksi Pendapatan dan Belanja tahun 2021-2023 yang disajikan dengan format sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pendapatan pada periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,92 persen. Komponen pendapatan yang diproyeksikan meningkat diantaranya Pendapatan Asli Daerah sebesar 13,00 persen, Pendapatan Transfer sebesar 5,44 persen, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 3,80 persen. Pada sisi Belanja periode tahun 2021- 2023 diproyeksikan mengalami pertumbuhan sebesar 1,42 persen, diantaranya, belanja modal sebesar 9,48 persen dan belanja tranfer sebesar 3,46 persen, namun pada komponen belanja operasi di proyeksikan menurun sebesar 0,48 persen serta belanja tidak terduga diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 49,43 persen. Gambaran Keuangan Daerah 111.33 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.17 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023 KodeAkun Uraian TahunBerjalan(PAPBD) Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan 2021 2022 2023 4 PENDAPATAN 1.167.108.724.784 1.287.831.814.784 1.307.161.916.788 5,92 4.1 PendapatanAsliDaerah 80.000.000.000 100.000.000.000 101.000.000.000 13,00 4.1.1 Pajak Daerah 25.282.423.902 37.282.423.902 37.655.248.141 24,23 4.1.2 Retribusi Daerah 6.259.088.218 7.259.088.218 7.331.679.100 8,49 4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 15.370.215.980 20.370.215.980 20.573.918.140 16,77 4.14 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 33.088.271.900 35.088.271.900 35.439.154.619 3,52 4.2 PendapatanTransfer 1.060.781.224.784 1.159.504.314.784 1.177.834.416.788 5,44 4.2.01 Transfer Pemerintah Pusat 1.050.016.720.000 1.130.739.810.000 1.149.069.912.004 4,65 4.2.01.01 Dana Perimbangan 899.375.894.000 970.098.984.000 977.765.255.337 4,33 4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 68.756.117.000 78.756.117.000 79.543.678.170 7,77 4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 625.956.787.000 686.667.846.000 693.534.524.460 5,35 4.02.01.02 Dana Transfer Khusus 204.662.990.000 204.675.021.000 204.687.052.707 0,01 4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) - - - - 4.2.02 Transfer Antar Daerah 10.764.504.784 28.764.504.784 28.764.504.784 83,61 4.2.02.01 Pendapatan bagi hasil 10.764.504.784 28.764.504.784 28.764.504.784 83,61 4.2.02.02 Dana penyesuaian - - - - 4.3 Lain-lainpendapatan daerahyangsah 26.327.500.000 28.327.500.000 28.327.500.000 3,80 4.3.01 Hibah - - - - Gambaran Keuangan Daerah 111.34 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 KodeAkun Uraian TahunBerjalan(PAPBD) Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan 2021 2022 2023 4.3.02 Dana darurat - - - - 4.3.03 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 26.327.500.000 28.327.500.000 28.327.500.000 3,80 5 BELANJA 1.334.486.139.539 1.340.010.298.333 1.372.542.963.249 1,42 5.1 Belanjaoperasi 839.310.653.563 792.627.508.289 829.106.908.132 -0,48 5.1.01 Belanja pegawai 426.905.902.123 437.173.857.351 447.688.777.785 2,41 5.1.02 Belanja barang dan jasa 340.157.581.961 298.640.875.769 339.707.105.880 0,77 5.1.03 Belanja bunga #DIV/0! 5.1.04 Belanja subsidi 1.473.100.000 1.601.150.000 1.740.330.814 8,69 5.1.05 Belanja hibah 61.183.591.786 32.425.656.190 17.184.724.673 -47,00 5.1.06 Belanja bantuan sosial 9.590.477.693 22.785.968.980 22.785.968.980 68,79 5.2 Belanjamodal 248.467.063.540 294.732.965.327 295.729.135.837 9,48 5.2.1 Belanja Modal 248.467.063.540 294.732.965.327 295.729.135.837 9,48 5.3 Belanjatidakterduga 19.774.200.136 10.000.000.000 5.057.094.563 -49,43 5.3.1 Belanja tidak terduga 19.774.200.136 10.000.000.000 10.000.000.000 -0,49 5.4 Belanjatransfer 226.934.222.300 242.649.824.717 242.649.824.717 3,46 5.4.01 Belanja bagi Hasil 2.500.000.000 2.500.000.000 2.500.000.000 0,00 5.4.02 Belanja bantuan Keuangan 224.434.222.300 240.149.824.717 240.149.824.717 3,50 Surplus/Defisit -167.377.414.755 -52.178.483.549 -65.381.046.460 24,61 6 PEMBIAYAAN 167.377.414.755 52.178.483.549 65.381.046.460 -21,76 6.1 PenerimaanPembiayaan 182.256.414.755 67.057.483.549 65.381.046.460 -32,85 6.1.01 SiLPA 182.256.414.755 67.057.483.549 65.381.046.460 -32,85 6.1.02 Pencairan Dana Cadangan - - - ■■■■ - 4 V Gambaran Keuangan Daerah 111.35 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 KodeAkun Uraian TahunBerjalan(PAPBD) Proyeksi Rata-Rata Pertumbuhan 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 6.1.03 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan - - - - 6.1.04 Penerimaan Pinjaman Daerah - - - - 6.1.05 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 6.1.06 Penerimaan Piutang Daerah - - - - 6 .2 Pengeluaranpembiayaan 1 4 . 8 7 9 .0 0 0 .0 0 0 1 4 . 8 7 9 .0 0 0 .0 0 0 - - 6.2.01 Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo - - - - 6.2.02 Penyertaan modal daerah 14.879.000.000 14.879.000.000 - - 6.2.03 Pembentukan Dana Cadangan - - - - 6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah - - - - 6.2.05 Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - - - - Sumber: Diolah dari APBD Kabupaten Katingan Tahun 2021 Gambaran Keuangan Daerah 111.36 3.3.2.Penghitungan Kerangka Pendanaan a) Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Proyeksi SiLPA disajikan berdasarkan realiasi dan proyeksi, periode tahun 2019-2020 merupakan nilai realiasi, selanjutnya tahun 2021 berdasarkan target APBD tahun 2021 dan periode tahun 2022 sampai dengan 2023 merupkan nilai proyeksi, berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan tahun dasar tahun 2021, direncanakan proyeksi nilai dan tingkat pertumbuhan SiLPA tahun 2022-2023 sebesar minus 39,8%. PERUBAHAN r ig g y RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 1 I W TAHUN 2018-2023 Tabel 3.18 Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023 Uraian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA) Realisasi PAPBD Proyeksi 2019 2020 2021 2022 2023 NO O' O' Ol 00 cn <1 to o w 1—‘ co k> o n 00 o NO cn --J h-1 On O' L o O' CO L 00 4^ o <1 H-* OJ O' CO 4^ cn L o O ‘~4 O' O l O l on NO o O' O l Sumber: LRA tahun 2019&2020, APBD 2021 dan hasil Analisis b) Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Penyajian Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat di bagi dua yaitu periode tahun 2019 sampai dengan 2020 disajikan dengan pengertian pengeluaran wajib mengikat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terns menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jum lah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutandan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Realisasi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat tahun 2019-2020 disajikan secara rinci pada tabel di bawah. Tabel 3.19 Realisasi Kebutuhan pengeluaran wajib mengikat dan Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020 HBHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHi Gambaran Keuangan Daerah 111.37 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Uraian Realisasi Rata-Rata Pertumbuhan(%) 2019 2020 2 Tambahan Penghasilan PNS 88.904.442.856 81.233.093.831 (8,63) 3 Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 3.529.000.000 3.529.000.000 - 4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 722.505.117 220.438.539 (69,49) 5 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - - - 6 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 788.858.832 777.602.417 (1,43) B Pengeluaran Pembiayaan - 7.215.000.000 - 1 Penyertaan Modal - 7.215.000.000 - Totalbelanja wajibdan pengeluaranyang wajibmengikat (a+b) 409.565.575.954 404.385.324.461 (1,26) Sumber: Hasil pengolahan data, 2021 Selanjutnya, proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat Tahun 2021 sampai dengan 2023 berdasarkan pengertian belanja wajib dan belanja mengikat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jum lah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan dan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gambaran Keuangan Daerah 111.38 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.20 Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023 N o U ra ia n A P B D P r o y e k s i 2 0 2 1 % 2 0 2 2 % 2 0 2 3 % A B e la n ja M e n g ik a t 4 2 7 .7 5 1 .8 6 4 .1 1 7 3 1 ,9 4 3 7 .1 7 3 .8 5 7 .3 5 1 3 2 ,6 4 4 6 .8 0 3 .3 8 6 .6 9 1 3 0 ,9 1 Belanja Pegawai 427.751.864.117 31,9 437.173.857.351 32,6 446.803.386.691 30,9 0,0 B B e la n ja W a jib 0,0 1 Pendidikan 273.440.692.215 20,4 294.495.625.516 22,0 317.171.788.680 22,0 2 Kesehatan 236.654.761.809 17,6 254.877.178.468 19,0 274.502.721.210 19,0 3 Infrastruktur 165.168.912.842 12,3 177.886.919.131 13,3 191.584.211.904 13,3 4 Peningkatan kapasitas SDM 7.308.715.912 0,5 7.871.487.037 0,6 8.477.591.539 0,6 5 Penguatan AP1P 10.178.622.250 0,8 10.962.376.163 0,8 11.806.479.128 0,8 0,0 C P e n g e lu a r a n P e m b ia y a a n 1 4 .8 7 9 .0 0 0 .0 0 0 1 4 .8 7 9 .0 0 0 .0 0 0 1 4 .8 7 9 .0 0 0 .0 0 0 1,0 1 Pembentukan Dana Cadangan 0,0 0,0 2 Penyertaan modal daerah 14.879.000.000 1,1 14.879.000.000 1,1 14.879.000.000 1,0 3 Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo 4 Pemberian Pinjaman Daerah 5 Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang- undangan. T o ta l B e la n ja W a jib M e n g ik a t 7 1 6 .0 7 1 .5 5 6 .3 3 2 7 4 6 .5 4 8 .4 8 2 .8 6 6 7 7 8 .8 5 4 .1 7 5 .3 7 1 Sumber: APBD 2021, dan hasil Pengolahan c) Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah Proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten katingan dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu pada periode tahun 2019-2020 penghitungan menggunakan prinsip dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan periode tahun 2021 sampai dengan 2023 menggunakan prinsip Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.Realisasi kapasitas rill kemampuan keuangan daerah periode tahun 2019-2020 terjadi penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 12,17 persen, secara rinci realiasi kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten katingan dapat disajikan pada tabel di bawah. Gambaran Keuangan Daerah 111.39 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.21 Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020 U ra ia n R e alisasi 2 0 1 9 2 0 2 0 P en d a p a ta n 1 .2 6 2 .9 8 9 .5 4 6 .1 2 0 1 .1 4 5 .8 7 4 .3 2 4 .2 8 0 P e n c a ira n D a n a C a d a n ga n - - S is a L e b ih (Riil) P erh itu n ga n A n g ga ra n 9 6 .7 1 0 .6 6 0 .1 0 5 14 4 .3 9 4 .3 7 8 .9 5 6 P en erim a a n K em b ali D a n a B ergu lir - - T o ta l p e n e rim a a n 1 .3 5 9 .7 0 0 .2 0 6 .2 2 5 1 .2 9 0 .2 6 8 .7 0 3 .2 3 6 D ik u ran gi: P en ge lu a ra n p em b ia ya a n - 7 .2 1 5 .0 0 0 .0 0 0 B e la n ja T id a k L a n g su n g 7 0 3 .6 6 7 .6 9 8 .2 0 6 7 0 6 .8 4 9 .7 8 1 .7 3 7 K a p a sita s riil k em a m p u a n k e u a n g a n d a e rah 6 5 6 .0 3 2 .5 0 8 .0 1 9 5 7 6 .2 0 3 .9 2 1 .5 0 0 Sumber: Hasil pengolahan data Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daearah membawa paradigma barn dalam pengelolaan keuangan di daerah. Salah satu hal mendasar adalah tidak berlakunya lagi belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak berlaku dan yang berlaku adalah Belanja Daerah. Belanja Daerah terdiri atas
a.belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Hal ini menyebabkan penghitungan proyeksi kapasitas keuangan daerah menggambarkan seluruh penerimaan daerah untuk mendanai belanja daerah. Dengan demikian, mulai tahun 2021 proyeksi kapasitas keuangan daerah Kabupaten Katingan menerapkan peraturan yang terbaru sebagaimana dimuat pada tabel di bawah. Gambaran Keuangan Daerah 111.40 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 3.22 Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan DaerahKabupaten Katingan Tahun 2021-2023 Kode Akun Uraian Tahun BerjaEan (P-APBD) Proyeksi Rata-Rata Pertum buhan2021 2022 2023 4 PENDAPATAN 1.167.108.724.784 1.287.831.814.784 1.307.161.916.788 5,92 4.1 Pendapatan A sli Daerah 80.000.000.000 100.000.000.000 101.000.000.000 13,00 4.1.1 Pajak D aerah 2 5 .2 8 2 .4 2 3 .9 0 2 3 7 .2 8 2 .4 2 3 .9 0 2 37.655.248.141 24,23 4 .1 .2 R etrib usi D aerah 6 .2 5 9 .0 8 8 .2 1 8 7 .2 5 9 .0 8 8 .2 1 8 7 .3 3 1 .6 7 9 .1 0 0 8 ,4 9 4.1.3 H asil P eng elo laan K e ka yaa n D aerah Yang D ipisahkan 1 5 .3 7 0.2 15 .98 0 2 0 .3 7 0 .2 1 5 .9 8 0 2 0 .5 7 3 .9 1 8 .1 4 0 16,77 4 .1 4 Lain -Lain Pen d ap atan A sli D ae rah Y ang Sah 3 3 .0 8 8 .2 7 1 .9 0 0 3 5 .0 8 8 .2 7 1 .9 0 0 3 5 .4 3 9 .1 5 4 .6 1 9 3,52 4.2 Pendapatan Transfer 1.060.781.224.784 1.159.504.314.784 1.177.834.416.788 5,44 4.2.01 T ra n sfe r Pem erin tah Pusat 1 .0 5 0 .0 1 6.7 20 .00 0 1 .1 3 0 .7 3 9 .8 1 0 .0 0 0 1 .1 4 9 .0 6 9 .9 1 2 .0 0 4 4 ,6 5 4.2.01.01 D ana P erim bang an 8 9 9 .3 7 5 .8 9 4 .0 0 0 9 7 0 .0 9 8 .9 8 4 .0 0 0 9 7 7.7 6 5 .2 5 5 .3 3 7 4 ,3 3 4.2.01.01.01 D ana T ra n sfer U m u m -D a n a Bagi H asil (D B H ) 6 8 .7 5 6 .1 1 7 .0 0 0 7 8 .7 5 6 .1 1 7 .0 0 0 7 9 .5 4 3 .6 7 8 .1 7 0 7,77 4 .2 .0 1 .0 1 .0 2 D ana T ra n sfer U m u m -D a n a A lo ka si U m um 6 2 5 .9 5 6 .7 8 7 .0 0 0 6 8 6 .6 6 7 .8 4 6 .0 0 0 6 9 3 .5 3 4 .5 2 4 .4 6 0 5,35 4 .0 2 .0 1 .0 2 D ana T ra n sfer Khusus 2 0 4.6 6 2 .9 9 0 .0 0 0 2 0 4 .6 7 5 .0 2 1 .0 0 0 2 0 4 .6 8 7 .0 5 2 .7 0 7 0,01 4 .2 .0 1 .0 2 D ana In se n tif D aerah (D ID ) # D IV /0 ! 4 .2 .0 2 T ra n sfe r A n ta r D aerah 1 0 .7 6 4 .5 0 4 .7 8 4 2 8 .7 6 4 .5 0 4 .7 8 4 2 8 .7 6 4 .5 0 4 .7 8 4 83,61 4.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah 26.327.500.000 28.327.500.000 28.327.500.000 3,80 4.3.01 H ibah 4.3.02 D ana darurat 4.3.03 Lain -lain p en d a p a ta n sesu ai d en g a n keten tu an p eratu ran p e ru n d a n g -u n d an g a n 2 6 .3 2 7 .5 0 0 .0 0 0 2 8 .3 2 7 .5 0 0 .0 0 0 2 8 .3 2 7 .5 0 0 .0 0 0 3 ,8 0 ■■■■■■■■■■■■■■■■ Gambaran Keuangan Daerah 111.41 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Kode Akun Uraian Tahun Berjalan (P-APBD) Proyeksi Rata-Rata Pertum buhan2021 2022 2023 6.1 Penerim aan Pem biayaan 182.256.414.755 67.057.483.549 65.381.046.460 -32,85 6.1.01 SiLPA 182.2 56 .41 4 .7 5 5 6 7 .0 5 7 .4 8 3 .5 4 9 6 5 .3 8 1.0 46 .46 0 -32,85 6.1.02 P en cairan D ana C a d an g an 6.1.03 H asil p en ju alan ke ka yaan daerah yang d ip isah kan 6.1.04 P en erim aan Pin jam an D aerah 6.1.05 P e n erim aa n kem b ali Pem b erian P in jam an D aerah 6.1.06 P e n erim aa n Piu tang D aerah TO TA L PENERIM AAN 1.349.365.139.539 1.354.889.298.333 1.372.542.963.249 0,86 5 BELAN JA 1.334.486.139.539 1.340.010.298.333 1.357.651.931.541 1,32 5.1 Belanja operasi 839.310.653.563 792.627.508.289 815.224.078.641 0,32 5.1.01 B elan ja p egaw ai 4 2 6 .9 0 5 .9 0 2 .1 2 3 4 3 7 .1 7 3 .85 7 .3 5 1 4 4 7 .6 8 8 .7 7 7 .7 8 5 2,22 5.1.02 Belanja barang d a n ja s a 340.157.581.961 2 9 8 .6 4 0 .8 7 5 .7 6 9 3 3 9.7 0 7 .1 0 5 .8 8 0 6,78 5.1.03 Belanja bunga 5.1.04 B elan ja subsidi 1 .4 7 3.100.000 1 .6 0 1 .1 5 0 .0 0 0 1 .6 0 1 .1 5 0.0 00 0 ,0 0 5.1.05 B elan ja hibah 6 1 .1 8 3.5 91 .78 6 3 2 .4 2 5 .6 5 6 .1 9 0 17.1 8 4.7 24 .67 3 -50,57 5.1.06 B elan ja b an tuan sosial 9 .5 9 0 .4 7 7.6 93 2 2 .7 8 5 .9 6 8 .9 8 0 9 .0 4 2 .3 2 0 .3 0 4 -4 7 ,3 4 5.2 Belanja modal 248.467.063.540 294.732.965.327 294.732.965.327 0,08 5.2.1 B elan ja M odal 2 4 8 .4 6 7 .0 6 3 .5 4 0 2 9 4 .7 3 2 .9 6 5 .3 2 7 2 9 4.7 3 2 .9 6 5 .3 2 7 0,0 8 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Gambaran Keuangan Daerah 111.42 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Kode Akun Uraian Tahun Berjaian (P-APBD) Proyeksl Rata-Rata Pertum buhan2021 2022 2023 5.3 Belanja tidak terduga 19.774.200.136 10.000.000.000 5.057.094.563 -5.37 5.3.1 B elan ja tid a k terd u g a 19.7 7 4.2 00 .13 6 1 0 .0 0 0.0 00 .00 0 5 .0 5 7 .0 9 4.5 63 -5,37 5.4 Belanja transfer 226.934.222.300 242.649.824.717 242.649.824.717 6,36 5.4.01 B elan ja bagi H asil 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0,00 5.4.02 Belanja b an tu an K eu an g an 2 2 4 .4 3 4 .2 2 2 .3 0 0 2 4 0 .1 4 9 .8 2 4 .7 1 7 2 4 0.1 4 9 .8 2 4 .7 1 7 6,42 6.2 Pengeluaran pem biayaan 14.879.000.000 14.879.000.000 14.879.000.000 0,00 6.2.01 P e m b a ya ra n cicilan p o ko k U tang yang ja tu h tem p o 6.2.02 P e n yerta a n m odal d aerah 1 4 .8 7 9.0 00 .00 0 1 4 .8 7 9.0 00 .00 0 1 4 .8 7 9 .0 0 0 .0 0 0 0,00 6.2.03 Pem b e n tu k an D ana C adang an 6.2.04 Pem b erian P in jam an D aerah 6.2.05 P e n g elu a ra n P e m b iayaan lain n ya sesuai d en g an k e ten tu an p eratu ran p eru n d a n g -u n d an g a n TO TA L PEN GELUARAN 1.349.365.139.539 1.354.889.298.333 1.372.542.963.249 1,30 Hi.43Gambaran Keuangan Daerah d) Kebijakan Alokasi Anggaran Berdasarkan hasil perhitungn kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya dalam rangka pencapaian efektifitas program dan keterbatasan anggaran serta pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia, untuk itu ditetapkan alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menurut prioritas, sebagai berikut:
a.Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
b.Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan visi dan misi Kepala Daerah.
c.Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menurut kelompok prioritas pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut: PERUBAHAN jgg % RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN B T H TAHUN 2018-2023 StS? Tabel 3.23 Realisasi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Katingan Tahun 2019-2020 U r a ia a R e a lis a s i 2 0 1 9 2 0 2 0 K a p a sita s R iil k eu a n g an daerah : 6 5 6 .0 3 2 .5 0 8 .0 1 9 5 7 6 .2 0 3 .9 2 1 .5 0 0 P rio rita s I 5 1 .6 8 7 .9 9 1 .5 2 4 5 7 .9 6 1 .4 7 1 .2 9 5 P rio rita s II 8s III 6 0 4 .3 4 4 .5 1 6 .4 9 5 5 1 8 .2 4 2 .4 5 0 .2 0 4 Sumber: Hasil pengolahan data Selanjutnya periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 untuk proyeksi alokasi kapasitas keuangan daerah dilakukan dengan mengalokasikan penerimaan daerah untuk mendanai pengeluaran wajib dan mengikat yang merupakan prioritas pertama. Selanjutnya, penerimaan daerah dialokasikan untuk membiayai belanja dalam rangka pemenuhan visi dan misi pembangunan yang selanjutnya dikelompokkan menjadi prioritas kedua, serta belanja urusan lainnya yang menjadi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang merupakan prioritas ketiga. Proyeksi alokasi masing-masing prioritas tahun 2021 sampai 2023 disajikan pada tabel di bawah. Tabel 3.24 Realisasi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023 Uraian Proyeksi 2021 2022 2023 KAPASITASRIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH: 1.334.486.139.539 1.340.010.298.333 1.357.663.963.249 A. PRIORITAS I 716.071.556.332 746.548.482.866 778.854.175.371 B. PRIORITAS II & III 596,355,286,192 568,394,496,165 553,412,449,879 Sum ber: Hasil pengolahan data, 2021 ^ y\ Gambaran Keuangan Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Isu-isu strategis dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam proses perencanaan pembangunan daerah, hal tersebut dikarenakan memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, beijangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis ini ju ga dapat digali berdasarkan berbagai analisis terhadap sesuatu persoalan atau dari berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada proses penyusunan rencana itu dibuat. Pada bab ini dirumuskan permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Katingan berdasarkan kondisi riil. Pemetaan permasalahan pembangunan manjadi sangat strategis sebab menjadi agenda pembangunan yang harus dicari penyelesaiannya. Lebih lanjut, permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam perumusan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Katingan 5 (lima) tahun kedepan. L. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN Permasalahan pembangunan daerah merupakan realitas kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan apa yang telah direncanakan. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Pemetaan masalah dalam pembangunan sangat diperlukan dalam proses penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yang kemudian akan menjadi salah satu input dalam merumuskan tujuan dan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalah pembangunan tersebut didapatkan dari data serta informasi yang ada pada Bab II. Gambaran Umum Daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan, serta berbagai keinginan dari para pemangku kepentingan, maka permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Katingan diuraikan pada bagian ini. 4.1.1. Identifikasi Permasalahan RPJPD Kabupaten Katingan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025 periode ketiga. Dalam rangka perumusan permasalahan pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan, perlu diidentifikasi permasalahan pembangunan jangka panjang. Berikut hasil identifikasi permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Katingan pada tahap ke-3, sebagai berikut: iv .iPermasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan dalam Pencapaian Tujuan RPJPD Kabupaten Katingan Periode RPJMD ke-3 (2018-2023) T u ju an R P JP D T ah ap an ke-3 S asaran y a n g In gin D ic ap a i P erm asalah a n P em b a n g u n an D aerah F ak to r-F a k to r Pen en tu K ebe rh asilan M em an tap k an p em b an gu n an secara m en yelu ru h di b erb agai b idan g den gan m en ek an k an p en cap aian d aya sain g k om p e titif p erek on om ian b erlan dask an k eu nggu lan su m b er d aya alam dan su m b er d a ya m an u sia b erk u alitas serta k em am p u an ilm u dan tek n ologi y a n g terus m en in gkat
1. 1.D aya sain g p erek on om ian K ab u p aten K atingan sem akin k u at dan k o m p e titif d en gan sem akin terp ad u n ya in du stri m a n u fa k tu r d engan pertan ian , pariw isata, k elau tan dan su m b er d aya ala m lain n ya secara berk elan ju tan K u alitas SDM y a n g b erd aya sain g rendah SD M ya n g b erk u a lita s dan b erd aya saing tinggi
2. 2.T erp e n u h in ya k etersediaan in frastru k tu r ya n g d id u k u n g oleh m a n ta p n ya k e ija sam a p em erin ta h dan d u n ia usah a, m akin selarasn ya p em b an gu n an p en d idik an , ilm u p en geta h u an dan teknologi dan in du stri R en d ah n ya p artisip asi p ih a k sw asta d alam p em b an gu n an in frastru k tu r dan teknologi P en in gkatan ta n ggu n g ja w a b sosial peru sah aan (CSR)
3. 3.T erla k s a n a n ya pen ataan k elem b aga an ekon om i u n tu k m en d oron g p en in gk ata n eflsiensi, p rodu ktivitas, p en gu asaan dan p en erap an tek n ologi oleh m a sya rak at d alam k egiatan p erek on om ian R en d a h n ya k ap asitas k elem b agaan ekon om i m a sya rak at M en in gk atn ya peran kelem b aga an ekon om i m a sya rak at d alam p em b an gu n an d aerah
4. 4.K esad aran dan p enegakan h u k u m d alam berbagai asp ek keh id u p an b erk em b a n g m a kin m an tap serta p rofesion alism e ap aratu r p en egak h u k u m d i d aerah m akin m am pu m en d u k u n g p em b an gu n an M asih ren d a h n ya tin gk at kesadaran hu k u m m a sya rak at Pen egakan h u k u m secara ad il dan tran sparan
5. 5.K esejah teraa n rakyat teru s m em b aik , m en in gka t dan m erata seb an d in g d engan tin gk at k esejah teraan d aerah /k ab u p aten lain di K alim an tan T en ga h dan di In don esia, y a n g d id oron g oleh m en in gk a tn ya p ertu m b u h a n ekon om i y a n g b erk u a lita s d iserta i terw u ju d n ya lem b a ga ja m in a n sosial. B elu m m eratan ya k eseja h teraa n m a sya rala t dan m asih tin ggin ya an gk a k em isk in a n P em erataan p em b an gu n an dan hasil- h asiln ya, serta p en u ru n an a n gk a k em isk inan Permasalahan dan Isu-lsu Strat eg is Daerah IV .2 y TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN | ig | | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 0 | ; T u ju an R P JP D T ah ap an ke-3 S asaran y a n g In gin D icapai P erm asalah a n P em b a n g u n an D aerah F a k to r-F ak to r P en en tu K ebe rh asilan
6. 6.K u alitas su m b er daya m a n u sia teru s m em b aik d itan d ai oleh m en in gk a tn ya k u alitas dan relevan si p en d idik an , term a su k ya n g b erb asis k eu nggu lan lokal d an d id u k u n g oleh m an ajem en p elayan an p en d idik an y a n g efisien dan efektif; m en in gk a tn ya d erajat k eseh a tan dan statu s gizi m a syarakat; m en in gk a tn ya kesetaraan gen der; serta k esejah teraan dan p erlin d u n ga n an a k IPM dan IPG m asih dalam k ategori cukupy P en in gkatan u s ia lam a sekolah, u sia h arapan h idup dan d a y a beli m a sya rak at
7. 7.K etersediaan in frastru k tu r y a n g sesu ai d engan ren ca n a ta ta ru an g d itan d ai oleh b erk em b a n gn ya ja rin g a n in frastru k tu r tran sp orta si (darat/rel, pelabu han , dan u dara), terp en u h in ya p asok an ten a ga listrik sesuai k eb u tu h an seh in gga elek trifik a si ru m ah ta n gga dan elek trifik a si p erd esaan d ap at tercapai. K etersediaan in frastru k tu r d asar dan en ergi m asih terb atas P en in gkatan in vestasi dan ja n gk a u a n layan an energi y a n g m erata
8. 8.T erw u ju d n ya k on serva si su m b er d a y a a ir ya n g m am pu m en jaga k eb erlan ju tan fungsi su m b er d a ya air dan p en gem b an ga n su m b er d a ya air A lih fu n gsi lahan k h u su sn ya p a d a daerah tan gkapan air Pelaksan aan p rogram k on servasi h u tan , sungai dan danau
9. 9.T erp en u h in ya p en yediaan air m in u m u n tu k m em en u h i keb u tu h an d asar m a syarakat. C aku pan p elayan an p en yedia an air m in u m terb atas P en in gkatan k in erja p en gelolaan air m in u m dan air lim b ah
10. 10.B erk em b a n ga n n ya in frastru k tu r p erdesaan , teru tam a u n tu k m en d u k u n g p em b an gu n an p ertan ian dan pariw isata. K etersediaan in frastru k tu r pertan ian di p ed esaan m asih rendah P en in gkatan p rod u k tivitas pertan ian w m m m m m m m IV .3 y fcf Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN T u ju an R P JP D T ah ap an ke-3 S asaran y a n g In g in D icapai P erm asalah a n P em b a n g u n an D a erah F a k to r-F ak to r P en en tu K ebe rh asilan 1 l.T e ija g a n y a d aya d u k u n g lin gk u n gan dan k em am p u an p em u lih an u n tu k m en d u k u n g k u alitas k eh id u p an sosial dan ek on om i secara serasi, seim bang, dan lestari B eru b ah n ya fu n gsi lahan ak ib at aktivita s ekon om i P elaksan aan p rogram konsei'vasi lin gku n gan 12.M em b aik n ya p en gelolaan dan p en d aya gu n a an su m b er d a ya alam y a n g d iim ban gi den gan u p a ya p elestaria n fungsi lin gk u n gan hidup. E ksplora si SD A y a n g k u ran g terk en d ali P en gaw asan dan p em a n tau an kegia ta n ya n g berp oten si m eru sa k SD A 1 3 .M en in gk a tn ya k esadaran, sikap m en tal, dan perilaku m asyarak at; serta sem akin m a n tap n ya k elem b agaan dan kap asitas p enataan ru an g d i selu ruh w ila yah K ab u p aten K atingan. K esadaran m asyarak at d alam p elestarian lin gk u n gan m asih rendah Pem an tau an dan p em b erda yaan k elom p ok m a sya rak at p ed u li lin gk u n gan Swnber: basil analisis Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan jangka panjangyang telah ditelaah dan capaian kineija pembangnan beberapa tahun terakhir sebagaimana telah disajikan pada Bab II RPJMD ini, maka dirumuskan permasalahan-permasalahan pembangunan. Adapun permasalahan pembangunan dimaksud, sebagai berikut:
11. 1.Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) Sumber daya manusia dalam hal ini penduduk atau masyarakat suatu daerah merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Penduduk yang memiliki kualitas hidup yang baik, yang seringkali diwakili dengan indikator pendidikan, kesehatan dan penghasilan, niscaya memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan. Peran aktif penduduk dalam pembangunan tentu sangat berarti bagi penduduk itu sendiri, masyarakat luas, maupun bagi kemajuan daerah tersebut. Masyarakat dapat berperan dalam setiap aspek atau sektor pembangunan, dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada. Sama seperti daerah lain, Kabupaten Katingan ju ga sangat membutuhkan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan bahkan memiliki daya saing menghadapi tantangan dan kompetisi dengan SDM dalam negeri m aupun luar negeri. M enilik capaian beberapa indikator terkait kualitas penduduk Katingan beberapa tahun terakhir, diperoleh gambaran bahwa kualitas SDM Kabupaten Katingan belum optimal. Masih rendahnya kualitas dan daya saing SDM Katingan merupakan masalah pokok pembangunan sumber daya manusia. Untuk melihat sampai sejauh mana kualitas dan daya saing SDM disuatu tempat, dapat dilihat dari Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .4 m «/) TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN capaian Angka IPM yang menggunakan empat indikator mewakili tiga dimensi, yakni dimensi kesehatan berupa Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), dimensi pengetahuan berupa Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata- rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun keatas, serta dimensi penghidupan yang layak berupa rata-rata besanya pengeluaran per kapita penduduk yang dikenal dengan Angka Pengeluaran per Kapita (PNP per Kapita). Secara umum nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Katingan selama periode 2015-2020 masih berada dalam kategori sedang (antara 60 < IPM < 70) dan belum mampu meningkat masuk dalam kategori tinggi (70 < IPM < 80) atau sangat tinggi (IPM > 80) (sebagaimana Tabel 2.20). Di tingkat Provinsi pada periode 2015-2016, IPM Kabupaten Katingan berada pada urutan ke 9, sedangkan pada periode 2017-2020 berada pada urutan ke
12. 10.kondisi tersebut menggambarkan bahwa persoalan pembangunan manusia di Kabupaten Katingan masih harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Meski trend IPM Kabupaten Katingan meningkat, namun posisinya masih dibawah angka IPM Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Pada Tahun 2020, IPM Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 71,05 dan IPM Nasional sebesar 71,94.
a.Pendidikan Untuk memahami sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Katingan yang optimal, maka kesenjangan pembangunan manusia di bidang pendidikan dapat dilihat melalui dua indikator, yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata- rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah ini merupakan salah satu indikator input dalam bidang pendidikan. Sedangkan rata-rata lama sekolah merupakan indikator output dari sebuah proses pendidikan. Bila dikaitkan dengan kedua indikator tersebut, maka secara umum kondisi pendidikan di Kabupaten Katingan yang dapat mempengaruhinya dapat dilihat dari hal-hal b e rik u t:
a.Jumlah maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih
b.Rasio murid terhadap guru sudah terpenuhi akan tetapi sebaran tenaga pengajar di semua jenjang tidak merata, kebanyakan menumpuk di daerah perkotaan dan tempat-tempat tertentu;
c.Masih kurangnya ketersediaan fasilitas dan perlengkapan belajar siswa dan sarana pendidikan; dan
d.Masih rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Capaian Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Katingan selalu meningkat selama periode tahun 2015-2020. Angka Harapan Lama Sekolah di Tahun 2015 sebesar 12,03 tahun dan selalu meningkat sampai tahun 2020 menjadi 12,67 tahun. Sedangkan Angka Rata-rata Lama Sekolah di tahun 2015 8,62 tahun meningkat terus menjadi 8,67 tahun di tahun 2020. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Katingan baru mampu menempuh pendidikan sampai dengan kelas 2 SMP atau putus sekolah di kurang; IV .5Permasalahan dan Isu-lsu St rat eg is Daerah kelas 3 SMP. Kondisi menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Kabupaten Katingan masih tinggi, terutama mulai jenjang pendidikan SMP dan SMA. Peningkatan angka HLS dan RLS ini tem yata tidak diikuti oleh penurunan beberapa indikator lainnya dibidang pendidikan, antara lain sebagai berikut: 1) Menurunnya Angka Partisipasi Kasar untuk jenjang SMP/MTs, dimana pada tahun 2015 APK SMP/MTS mencapai 98,13 persen dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi hanya 77,73 persen; 2) Kecenderungan penurunan Angka Partisipasi M um i (APM) untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. APM SD/MI pada tahun 2019 hanya mencapai 99,87 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 100 persen. Begitu pula dengan APM SMP/MTS, dimana pada tahun 2019 hanya mencapai 76,05 persen, menurun dibanding dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 76,28 persen. 3) Menurunnya Angka Partisipasi Sekolah usia SD, usia SLTP, usia SLTA, dan usia Perguruan Tinggi. 4) Menurunnya Angka kelulusan untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. 5) Menurunnya Angka melanjutkan (AM) dari dari SD/MI ke SMP/MTs, dimana pada tahun 2019 hanya mencapai 85,05 persen, menurun dibanding dengan kondisi pada tahun 2016 yang mencapai 101,51 persen. Hal tersebut ju ga dialami oleh Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA, dimana pada tahun 2015 angkanya mencapai 98,96 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 86,12 persen. Permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Katingan masih mengalami kendala terutama masalah penyebaran/penempataan guru di semua daerah belum merata walaupun secara rasio murid terhadap guru sudah memenuhi syarat dibwah 20 : 1 untuk SD dan 30 : 1 untuk SMP. Selain itu permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat SMP adalah belum memadainya guru bidang studi tertentu terutama Guru Matematika, Guru IPA, dan Guru Bahasa Inggris. Selain itu terdapat penurunan Guru yang memenuhi kualifikasi S l/ D - IV, dimana pada tahun 2017 angkanya hanya mencapai 79,87 persen, menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2016 yang mencapai 81,34 persen. Selanjutnya dalam rangka mendukung proses belajar mengajar di sekolah diperlukan dukungan pengadaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum. Berdasarkan data pada Tabel 2.124 terlihat bahwa persentase pengunjung perpustakaan yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2015 sebesar 95,11 persen dan mengalami penurunan di tahun 2016 menjadi 78,21 persen. Penurunan jum lah pengunjung perpustakaan dapat dipicu oleh menurunnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Hal ini mengurangi minat masyarakat ke perpustakaan. Data menunjukkan persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah yang ada di Kabupaten Katingan tahun 2019 hanya 19,58 persen atau mengalami PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN |lj| TAHUN 2018-2023 IV .6 ' f > n Permasalahan dan Isu-lsu Stratc gis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2016 yang mencapai menjadi 33,46 persen.
b.Kesehatan Dimensi berikut untuk mengukur kualitas SDM adalah dimensi kesehatan yang dilihat dari besaran Angka Umur Harapan Hidup (UHH) sebagaimana ada di Tabel 2.23. Untuk permasalahan kesehatan sendiri, dapat diukur dengan dua indikator yang dapat memberikan gambaran tentang keadaaan derajat kesehatan masyarakat Katingan, yakni: 1) Masih tingginya Angka Kematian Balita Data di Bab II menunjukkan bahwa masalah kematian balita di Kabupaten Katingan masih cukup tinggi dimana AKABA tertingggi mencapai angka 12,75 di tahun 2016 dan ada penurunan menjadi 8,73 di tahun 2017. Angka 8,73 menunjukkan bahwa setiap ada kelahiran 1.000 bayi pada tahun 2017, terdapat 8-9 balita yang meningggal. Permasalahan ini harus menjadi perhatian secara mendalam oleh OPD terkait, terutama bagaimana pemerintah daerah dapat mengurangi resiko kematian balita sampai angka 0 atau tidak ada kematian balita. 2) Masih tingginya Angka Kematian Ibu Selain masih terdapatnya kasus kematian balita, tem yata masalah kematian ibu pasca melahirkan ju ga masih cukup tinggi di Kabupaten Katingan, meski dalam tiga tahun terakhir angkanya terus menurun hingga poin 96,96 di akhir tahun 2017r Kedua indikator di atas, bila dianalisis lebih lanjut menggambarkan permasalahan aksebilitas, kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan di Kabupaten Katingan masih rendah. Hal-hal berikut yang disinyalir menjadi akar masalahnya, yakni: 1) Adanya kecenderungan kenaikan Persentase Balita Gizi Buruk. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan bergizi dan seimbang pada anak, masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pola asuh anak, belum adanya kesadaran masyarakat untuk melahirkan generasi sehat dan cerdas, terbatasnya pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita, adanya penyakit seperti TBC yang menyebabkan anak menjadi kurus dan menjadi gizi buruk (Data Tabel 2.74). 2) Tingginya Prevalensi Stunting Prevalensi stunting di Kabupaten Katingan tergolong masih tinggi, berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 sebesar 37,2%. Kemudian, berdasarkan Pemantauan Status Gizi (PSG) Kabupaten Katingan pada tahun 2016 sebesar 26,6%, tahun 2017 sebesar 23,06%, dan berdasarkan hasil Studi Faktor Gizi Terhadap Pertumbuhan Anak di Kabupaten Katingan tahun 2018 sebesar 28,5% hal ini menerangkan bahwa 1 dari 3 sampai dengan 4 anak di Kabupaten Katingan adalah stunting. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya upaya pencegahan stunting yang dilakukan, meliputi intervensi spesifik yaitu intervensi 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak ibu hamil sampai bayi usia 2 tahun (baduta) dan intervensi sensitif yaitu dukungan stakeholder di luar kesehatan, IV. 7 k Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Oaerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pentingnya asupan gizi bagi ibu hamil, rendahnya komsumsi tablet tambah darah selama kehamilan, rendahnya pemberian asi ekslusiv, rendahnya pemeriksaan K2 (ante natal care). Selain faktor gizi, perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan ketersediaan air bersih sangat menentukan upaya pencegahan stunting. 3) Tingginya penyalahgunaan Napza Berdasarkan hasil Studi Penyalahgunaan Napza pada masyarakat Kabupaten Katingan (di kalangan pelajar) pada tahun 2017 yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, diperoleh hasil bahwa angka prevalensi atau angka kejadian di kalangan pelajar SMP dan SLTA di Kabupaten Katingan yang pem ah pakai napza sekitar 8% dan atau diperkirakan ada 1 dari 13 orang pelajar yang pernah pakai napza. Sedangkan yang setahun pakai napza sebesar 6,3% atau setara dengan 1 dari 16 orang pelajar pakai napza dalam setahun terakhir. Apakah angka ini tinggi atau rendah? Untuk menjawabnya kita bisa gunakan angka acuan dari studi lain sebagai indikator. Studi yang sama adalah angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar/mahasiswa di Indonesia tahun 2016, yauti yang pem ah pakai sebesar 1,6% dan setahun pakai sebesar 0,6% (BNN dan PPKUI, 2016). Dengan demikian, angka temuan di Kabupaten Katingan jauh lebih besar dari angka nasional. Sehingga dapat disimpulkan, permasalahan narkoba di Kabupaten Katingan sangat serius untuk segera ditangani dan dicarikan solusi agar angka prevalesi tidak bertambah besar. 4) Rendahnya kualitas sanitasi di Kabupaten Katingan Sanitasi meliputi 3 hal yaitu air limbah domestik, persampahan dan drainase. Permasalahan air limbah domestik adalah masih ada 33,55% penduduk yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS) yang terdiri dari 29,91% diwilayah perdesaan dan 3,64% di wilayah perkotaan. Permasalahan tersebut disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan di tempat terbuka, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak buang sampah di sembarangan tempat. Permasalahan persampahan adalah rendahnya tingkat layanan persampahan dan masih banyaknya masyarakat membuang sampah di sembarangan tempat sebesar 86,98%. Permasalahan drainase adalah masih adanya luas genangan air sebesar 61 Ha pada permukiman di perkotaan. 5) Tidak adanya penambahan jum lah Puskesmas dan Rumah Sakit Permasalahan lainnya di Kabupaten Katingan adalah berkaitan dengan sarana kesehatan, dimana jum lah puskesmas dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sama sekali tidak terdapat penambahan dan untuk jum lah Rumah Sakit pun hanya terdapat satu Rumah Sakit untuk melayani seluruh kabupaten. Hal ini menyebabkan sistem rujukan yang jauh dari tempat tinggal masyarakat. 6) Menurunnya cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization Permasalahan dan Isu-lsu Strategic Daerah IV .8 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Cakupan desa/kelurahan universal child immunization di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 hanya mencapai 71,4%, menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 80,7%. Hal ini disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi pada anak, adanya pemahaman masyarakat yang keliru terhadap vaksin, penyediaan vaksin yang terbatas pada fasilitas kesehatan. 7) Meningkatnya jum lah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah keija Dari tabel 2.52 dapat dilihat bahwa jum lah penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (+) di tahun 2015 sebesar 97 kasus dan cenderung meningkat selama kurun waktu sampai dengan tahun 2019. Namun dalam kurun waktu 5 (enam) tahun tersebut terdapat penurunan jum lah kasus sampai 56 kasus pada tahun 2016. Peningkatan kasus penderita baru TBC BTS (+) ini meningkat cukup drastis pada tahun 2019 menjadi 168 kasus. Situasi ini perlu diwaspadai dan ditangani agar tidak menjadi semakin berkembang dan menular. Upaya pengobatan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan terus dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun. Ini terlihat dari statistis indicator perkiraan penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah keija yang terus meningkat, bahkan jauh melampaui jum lah penderita baru. 8) Menurunnya Cakupan Pelayanan Ibu Nifas Cakupan Pelayanan Ibu Nifas pada tahun 2015 sebesar 76,88 persen. Namun pada tahun 2016 teijadi kenaikan kembali hingga menjadi 88,84 persen dan turun menjadi 77,04 persen pada tahun 2017. 9) Penyebaran Penduduk. Penyebaran penduduk Kabupaten Katingan yang tidak merata dibandingkan luas Kabupaten Katingan dengan kepadatan penduduk pada tahun 2020 sebesar 8,1 jiwa/km 2, berimplikasi pada semakin jauhnya jangkauan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, layanan administrasi kependudukan dan infrastruktur jalan serta layanan air bersih dan sanitasi layak. Hal ini memerlukan terobosan dalam mendekatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Selain permasalahan tersebut di atas, pencapaian indikator bidang Kesehatan siklus hidup serta penanganan penyakit menular dan tidak menular di tahun 2020, capaiannya indikator SPM masih dibawah 60% antara lain : • Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin = 52% • Pelayanan pada Usia Pendidikan Dasar = 45% • Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif = 30% • Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi = 39% • Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus =47% • Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis = 50% Hubungan masalah antara masih rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Katingan dengan penyebab masalah tersebut dapat dijelaskan secara sistematis pada tabel berikut ini. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .9 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Tabel 4.2 Pemetaan Permasalahan Sumber Daya Manusia No M a sa lah P ok ok M asalah A k a r M a sa lah 1 R en d ah n ya an tara k u alitas dan d aya saing su m b er d aya m a n u sia (SDM ) B elu m o p tim a ln ya cak u p an p elayan an p en d idik an M en u ru n n ya p en gu n ju n g p erp u sta ka an M en u ru n n ya k olek si buku y a n g tersed ia di p erp u stakaan d aerah B elu m op tim aln ya p ela yan an k eseh a tan y a n g d itan d ai d en ga n m asalah: - M en in gk a tn ya an gk a k em a tia n bayi dan b alita - M en in gk a tn ya a n gk a k em atian ibu - M en u ru n n ya cak u p an p ertolon ga n persalin an oleh ten a ga k eseh a tan y a n g m em iliki k om p eten si k eb ida n an - K en aik an persentase b a lita gizi b u ru k - M en u ru n n ya C aku pan d esa/k elu rah a n U n iversa l C hildren Im m u n iza tion - M en in gk a tn ya j u m lah p en d erita baru T B C B T A (+) ya n g d item u k an d an diob ati d i satu w ila yah k erja - T id a k a d a n ya p en am bah an ju m la h p u sk esm as dan R u m ah Sakit - T erja d in ya p en u ru n an rasio d ok ter p er satu an p en d u d u k - T erja d in ya p en u ru n an rasio te n a ga k eseh atan per satu an p en d u d u k - R en d a h n ya kesadaran m a sya rak at akan p ola h idu p bersih dan sehat. - R en d a h n ya p em a h am an m a sya rak at akan asu pan m a ka n a n b ergizi dan seim b an g - R en d a h n ya kesadaran m a sya rak at u n tu k m em erik sak an k eseh atan secara b erk ala - R en d a h n ya p em a h am an m a sya rak at ten ta n g p ola asu h bayi, b a lita dan an ak - R en d ah n ya p em ah am an m a sya rak at akan m anfaat im u nisasi. - R en d ah n ya k ep atu h an m a sya rak at u n tu k m en gk om su m si obat T B C sesu ai atu ran pakai. Jan gk a u an p elayan an p en d idik an , k eseh atan , k elu a rga b eren can a, dan setaraan gen d e r terb atas P en yebaran p en d u d u k y a n g tid a k m e ra ta dan m en caku p w ila ya h y a n g san gat luas Sumber: hasil analisis
1. 2.Kemiskinan Kemiskinan masih menjadi permasalahan besar di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Katingan. Walaupun data beberapa tahun terakhir menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan di Katingan yaitu 4,79% pada Tahun 2019, namun penanggulangan masalah kemiskinan sampai saat ini masih menjadi prioritas. Untuk itu perlu dilakukan penanganan yang paripum a bagi penanganan kemiskinan di Kabupaten Katingan. Hal yang penting untuk penanganan masalah tersebut, yaitu menemukan dan mengenali apa penyebab dari kemiskinan tersebut. Berikut ini be be ra p a h a l IV.10 y ft Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN masalah dan akar masalah yang memberi kontribusi bagi masalah pokok kemiskinan.
a.Pendidikan Pendidikan masyarakat Kabupaten Katingan kebanyakan tamat SD dan tidak tamat SMP sehingga peluang masuk pada pasar tenaga keija menjadi kecil. Bangunan SMP rata - rata berada di ibukota Kecamatan dan Sekolah Satu Atap SD-SMP hanya ada di desa-desa relatif besar. Begitu pula dengan tingkat Pendidikan SMA/SMK hanya ada di ibukota Kecamatan dan terbanyak di Kota Kasongan.
b.Sosial 1) Masih rendahnya Persentase Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan. Data tahun 2017 menunjukkan bahwa Persentase Kelompok fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberi bantuan baru mencapai 14,3 persen. Tentu angka ini masih sangat jauh dari kondisi ideal bagi penanganan PMKS, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih besar. 2) Tidak adanya penambahan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jom po dan panti rehabilitasi Permasalahan lainnya di Kabupaten Katingan adalah berkaitan dengan sarana sosial seperti panti asuhan, panti jom po dan panti rehabilitasi, dimana jum lah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jom po dan panti rehabilitasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 sama sekali tidak terdapat penambahan yaitu hanya berjumlah 3 buah panti asuhan.
c.Ketenagakerjaan 1) Meningkatnya Jumlah Pengangguran Terbuka Tenaga keija merupakan salah satu unsur dalam penilaian kondisi ekonomi di suatu daerah. Dalam hal ini untuk urusan ketenagakeijaan masalah yang terjadi adalah semakin meningkatnya jum lah pengangguran terbuka. Dari data yang ada menunjukkan bahwa jum lah pengangguran terbuka pada tahun 2017 sebanyak 2.942 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 4.677. kondisi tersebut mengakibatkan meningkat pula Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Katingan, dimana pada tahun 2017 TPT Kabupaten Katingan hanya mencapai 3,81 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 5,69. 2) Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Keija Berdasarkan data pada BAB II dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 sebesar 72,20 persen, menurun di tahun 2017 menjadi 65,97 persen, dan meningkat Kembali sampai tahun 2019 menjadi 70,79 persen. Namun di tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 64,55 persen. Masalah pokok kemiskinan di Kabupaten Katingan dapat dijelaskan secara sistematis pada tabel berikut ini. Permasalahan dan Isu-lsu Strateqis Daerah IV.11 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Tabel 4.3 Pemetaan Permasalahan Kemiskinan No M asalah P ok o k M a sa lah A k a r M a sa lah 1 K em isk inan P en d idik an ra ta -ra ta p en d u d u k K atingan h an ya ta m at SD dan tid ak ta m a t S M P - K eb erad aan S M P d an SM A h a n ya b era d a d i ib u k ota K ecam atan dan K ota K asongan. M asih ren d a h n ya p en an gan an dan p em b erian b an tu an bagi PM K S - T erb a ta s n ya p en d an aan bagi p en an gan an PM KS. H al ini d itu n ju k k an den gan ju m la h k elom p ok fak ir m iskin , KAT dan PM K S la in n ya y a n g diberi b an tu an h a n ya b erk isa r 15 k elom p ok p a d a T a h u n 2017, sem en ta ra ju m la h k elom p ok y a n g perlu d ib eri ban tu an seb an yak 1.124. - T id a k a d a n ya p en am ba h an sara n a sosial seperti panti asu h an , pan ti jo m p o dan panti reh ab ilitasi M en in gk a tn ya ju m la h p en ga n ggu ran terb u k a - R en d a h n ya k esem p a tan k erja - K u ra n gn ya ketera m p ilan ten aga k erja seh in gga sulit untu k d iterim a d alam d u n ia k erja - K u ra n gn ya k erja sa m a p en d idik an dan p elatih an d en gan lem b a ga sw asta Sumber: hasil analisis
1. 3.Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk mendorong perekonomian Kabupaten Katingan merupakan daerah penyangga atau hinterland bagi ibukota Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai gerbang dari dan menuju ibukota provinsi, Katingan memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan dan memasarkan potensi dan hasil kekayaan alam yang dimilikinya. Pengembangan dan pemasaran potensi ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Katingan. Data LPE Kabupaten Katingan pada selama 6 (enam) tahun terakhir umumnya paling tinggi atau kedua lebih tinggi bila dibandingkan dengan LPE Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Namun pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Katingan mengalami kontraksi hingga 3,25 persen, yang berarti jauh lebih dalam dibanding provinsi maupun nasional. Kontraksi perekonomian nasional, provinsi dan Kabupaten Katingan merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020. Meski demikian, Gini Ratio Katingan termasuk yang paling rendah di Provinsi Kalimantan Tengah yang mengggambarkan pemerataan distribusi pendapatan relatif baik. Demikian pula dengan pendapatan perkapita penduduk Katingan dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Semua ini dapat menjadi langkah awal untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan ke depannya. IV . 12 sf y ft K Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Memperhatikan data-data yang ada, berikut potensi kekayaan alam Katingan yang masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan dikelola secara optimal dan lestari, sebesar-besamya untuk kemakmuran masyarakat Katingan. Beberapa masalah yang melatarbelakangi belum optimalnya pengelolaan sumber day a alam tersebut dijelaskan berikut ini.
a.Pertanian Salah satu sumber daya alam yang potensial dikembangkan yaitu pertanian dalam arti luas, termasuk pula pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Sektor ini selain menyerap jum lah tenaga kerja terbanyak, ju ga memberikan kontribusi terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Katingan. Meski kontribusi lapangan usaha sektor ini besar terhadap PDRB, namun pada sektor pertanian berdasarkan data pada Tabel 2.131, diketahui bahwa Produksi Tanaman Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 produksi nya mencapai 71.443 Ton, namun pada tahun 2020 turun menjadi 48.459 Ton. Penurunan tersebut kemungkinan disebabkan oleh menurunnya juga Luas Areal Tanaman Padi /Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya, dimana pada tahun 2020 luas areal tanaman padi hanya mencapai 17.741 ha. Selain itu, terjadi penurunan Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Katingan, dimana pada tahun 2017 Skor Pola Pangan Harapan mencapai 85,500, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi hanya 81,860. Dari segi infrastruktur pendukung, ketersediaan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pertanian di pedesaan masih rendah. Data pada Tabel 2.84 menunjukkan sudah ada upaya untuk meningkatkan ketersediaan prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah, namun presentasenya belum mencapai seluruh areal sawah yang ada. Selain itu, terbatasnya ketersediaan jalan yang baik pada daerah-daerah sentra pertanian ju ga menjadi kendala. Permasalahan ini menyebabkan petani kesulitan membawa hasil pertaniannya dan cenderung berbiaya tinggi saat memproduksi hasil panennya. Peluang ini sering dimanfaatkan para tengkulak dan pedagang dari luar daerah untuk mengambil keuntungan dari keterbatasan ini. Gambaran kondisi ini nampak ada di wilayah Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai yang langsung berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dilihat dari aspek ekonomi, secara umum ada beberapa penyebab produk pertanian tanaman pangan, palawija dan holtikultura mengalami penurunan antara lain: • Kurangnya upaya untuk pengembangan jenis-jenis tanaman pangan dan holtikultura lokal menjadi produk unggul dan berdaya saing. • Lemahnya kelembagaan pertanian. • Kurangnya bantuan permodalan untuk usaha tani. • M a s i h r e n d a h n y a a k t i v i t a s p e n y u l u h a n t a n a m a n p a n g a n d a n h o l t i k u l t u r a • Kurangnya pengetahuan dan keterampilan baru dalam budidaya pertanian. Permasalahan dan Isu-lsu Strategls Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN • Kurangnya kemampuan mengolah lahan dengan teknologi pertanian yang Selain pertanian, sektor perikanan merupakan bagian atau sub sektor dari pertanian yang mempunyai potensi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Potensi perikanan tangkap sungai, darat dan laut di Kabupaten Katingan memiliki peluang usaha bagi masyarakat terutama dalam budidaya perikanan tambak pada perairan umum dan laut. Besam ya potensi pengembangan sektor perikanan secara umum dalam lima tahun terakhir justru mengalami kecenderungan penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dari 5,29% di tahun 2016 menjadi 5,02% pada tahun 2020. Kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan umumnya tidak dilaksanakan dengan baik di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Katingan. Hal tersebut mengakibatkan hingga akhir tahun 2020 realisasi produksi ikan daerah mencapai 8.832,27 ton, atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 9.222,37 Ton. Adapun jum lah konsumsi ikan masyarakat Katingan sebanyak 40,98 kg/perkapita/tahun pada tahun 2016. Munculnya permasalahan dalam upaya peningkatan sektor perikanan antara lain: • Kurangnya pemanfaatan sumber daya perikanan tambak, kolam dan keramba. • Masih kurangnya produksi perikanan budidaya dan tangkap. • Keterbatasan tenaga penyuluh dan penyuluhan perikanan. • Kurangnya pengelolaan hasil produksi perikanan. • Terbatasnya permodalan dan akses perbankan. • Terbatasnya ketersediaan bibit ikan yang dikembangbiakan oleh UPT. Pembibitan Ikan Hampalit.
b.Kehutanan Katingan masih memiliki kawasan hutan yang luas dengan berbagai keanekaragamanhayatinya. Namun dengan semakin banyaknya aktivitas manusia menyebabkan luas tutupan lahan dan hutan di Katingan semakin tahun semakin berkurang, seperti penebangan liar, pembukaan lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan lahan pertanian, serta bencana kebakaran hutan/lahan. Untuk menyelamatkan potensi hutan di Katingan, perlu diadakan tinjauan terhadap permasalahan yang ada, yakni: 1) Kewenangan pengelolaan hutan Sejak terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan hutan diserahkan ke pemerintah Provinsi. Selain itu terbitnya PP No. 18 Tahun 2016 mempertegas aturan tersebut yang menyatakan Kabupaten Katingan tidak memiliki kewenangan urusan kehutanan sebab tidak memiliki tanaman hutan raya. Akibatnya, pengawasan dan pembinaan di lapangan tidak dapat dilakukan langsung oleh pemerintah kabupaten. 2) Semakin luasnya lahan kritis di kawasan hutan baik. Permasalahan dan Isu-lsu Strategls Daerah IV.14 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBAN6UNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Kehutanan saat ini menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Katingan, dimana wilayah yang ada hampir sebagian besar merupakan wilayah hutan. Namun permasalahan yang dihadapi adalah semakin meluasnya kawasan hutan dengan lahan kritis, dimana pada tahun 2015 luas total hutan dan lahan kritis mencapai 546.351,16 ha, sementara itu tahun 2016 meningkat menjadi 1.991.696,14 Ha. Jumlah ini sangat mengkhawatirkan karena peningkatan lahan kritis tersebut hampir mencapai 50%. 3) Masih tingginya kawasan kerusakan hutan Berdasarkan data pada BAB II, dapat dilihat bahwa Luas Kerusakan Kawasan Hutan pada tahun 2016 masih sangat tinggi yaitu mencapai 500.372,35 dengan Persentase Kerusakan Kawasan Hutan mencapai 27,22 persen. 4) Menurunnya kontribusi sektor Kehutanan terhadap PDRB Berdasarkan data pada BAB II dapat dilihat PDRB sektor kehutanan mengalami peningkatan dari Rp.260.302 di tahun 2015 menjadi Rp.275.695 di tahun 2020. Tetapi secara umum besam ya kontribusi sub sektor kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan dalam lima tahun terakhir ini justru mengalami perlambatan dari angka 4,75% di tahun 2015 menjadi 3,32% ditahun 2020. Artinya peran sub sektor kehutanan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah diprediksi ju ga semakin menurun berbanding lurus dengan hilangnya kewenangan daerah dalam mengelola perijinan dan pemanfaatan hasil hutan di wilayah Kabupaten Katingan karena sejak tahun 2017 diambil alih oleh pemerintah provinsi.
c.Energi dan Sumber Daya Mineral Katingan ju ga memiliki potensi energi dan kandungan mineral yang dapat dimanfaatkan dan bem ilai ekonomi, seperti bahan tambang batubara, emas (dan mineral pengikut seperti perak), bijih besi, pasir zircon (termasuk ilmenit dan rutil), galena, mineral bukan logam, intan, bauksit, dan batuan (bahan untuk bangunan). Potensi ini hanya sebagian kecil yang sudah dimanfaatkan dan dikelola. Adapun permasalahan dalam mengelola potensi energi dan sumber daya mineral Katingan, yakni: 1) Kewenangan pengelolaan energi dan sumber daya mineral Sama seperti kehutanan, kewenangan mengenai energi dan sumber daya mineral tidak lagi menjadi kewenangan Pemda Katingan. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang menyatakan Kabupaten Katingan tidak memiliki kewenangan urusan mengenai energi dan sumber daya mineral sebab tidak memiliki panas bumi. Sehingga pengawasan dan pembinaan di lapangan tidak dapat dilakukan. 2) Masih tingginya luas area penambangan Liar Pertambangan merupakan salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Katingan sekaligus memunculkan permasalahan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan bahan tambang yang tidak terkendali menyebabkan areal pertambangan tanpa liar di Kabupaten Katingan yang masih tinggi, baik itu disepanjang bantaran IV.15Permasalahan dan Isu-lsu Strategls Daerah sungai maupun di tempat lainnya. Aksi tambang tanpa izin ini menyebabkan sungai dan tanah tercemar limbah merkuri serta banyak hutan dan lahan yang hilang dan berganti menjadi kawasan tandus. Luas wilayah pertambangan tanpa izin pada tahun 2017 yaitu 1.700 Ha. 3) Menurunnya Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Jika dilihat dari Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB, tahun 2016 kontribusinya mencapai 8,60%, dan terns mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi hanya 5,32. Hal ini dipengaruhi oleh banyak lahan yang sudah mendapatkan izin tambang namun sampai saat ini masih belum beroperasi.
d.Rendahnya upaya pengembangan sektor pariwisata Secara umum, Kabupaten Katingan memiliki potensi yang besar dalam pengembangan pariwisata berbasis lingkungan dan budaya, terutama bila dikaitkan dengan posisi dan kondisi alamnya. Namun potensi tersebut belum didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana wisata, SDM pengelola pariwisata, perlindungan situs dan pelestarian budaya lokal, serta inventarisasi data potensi wisata yang potensial dikembangkan, ditambah dengan pandemi covid-19 yang sedang melanda wilayah Indonesia dan salah satunya yaitu Kabupaten Katingan, maka hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan jum lah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Katingan, baik nusantara maupun mencanegara. Berdasarkan tabel 2.33 diketahui bahwa Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke kabupaten Katingan pada tahun 2020 hanya mencapai 11.821 orang, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 36.310 orang. Sama hal nya dengan wisatawan nusantara, Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ju ga mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 jum lahnya mencapai 211 orang, namun pada tahun 2020 hanya mencapai 5 orang. Kondisi demikian juga diakibatkan oleh jum lah human wisawatan di Katingan yang masih sangat minim. Hanya terdata di lokasi tertentu seperti TN. Sebangau di Punggualas dan objek wisata Danau Bulat, tetapi hunian kamar hotel di Kota Kasongan dan sekitarnya tidak ada. Adapun kawasan pemukiman warga seperti di Desa Keruing sebagai bagian dari atraksi wisata juga belum layak untuk dijadikan tempat inap karena prasarana pendukungnya terbatas, seperti air bersih dan kamar mandi yang terstandar.
e.Masih rendahnya daya saing investasi daerah Salah satu ukuran untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah adalah jum lah dan nilai investasi skala nasional/asing yang masuk di daerah tersebut. Keterbukaan daerah dan pelayanan perizinan yang mudah menjadi salah satu kunci bagi pihak swasta untuk berinvestasi di Katingan. Dalam tiga tahun terakhir tercatat jum lah investor penanaman modal dalam negeri (PMDN) menunjukkan trend yang positif, walaupun sempat mengalami pelambatan pada tahun 2016 yang hanya berada diangka 73. Akan tetapi pada Tahun 2017 jum lah investor PMDN meningkat hingga PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H f f TAHUN 2018-2023 Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.16 menjadi 99. Jumlah investor PMA selama kurun waktu 2015 sampai 2016 tetap pada angka 16 investor. Akan tetapi pada tahun 2017 terjadi penurunan hingga menjadi 10 investor. Secara umum, investasi terbesar di Katingan adalah di sektor perkebunan (sawit dan karet) dan pertambangan. Di satu sisi, meningkatnya investasi di kedua sektor ini akan membuka peluang lapangan kerja baru, akan tetapi disisi lain akan menyebabkan pembukaan lahan yang berdampak pada berkurangnya luasan hutan dan tutupan lahan di Katingan. Selain itu, dengan semakin banyak peluang usaha baru akan mendorong terjadinya persaingan dan kompetisi di segala bidang usaha dan pekeijaan. Akibatnya, setiap orang termasuk masyarakat lokal yang tidak siap dengan perubahan ini lambat laun dapat tersingkir. Perkembangan pelaku usaha dan kelembagaan ekonomi seperti koperasi aktif, UMKM dan UKM cukup memprihatinkan. Rendahnya kualitas pengelolaan koperasi terlihat dari masih banyaknya jum lah koperasi yang tidak ada aktivitasnya. Berdasarkan data pada BAB II diketahui bahwa Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Katingan pada tahun 2017 mencapai 57,42%, namun pada tahun 2019 persentasenya mengalami penurunan menjadi hanya 42,78%. Demikian ju ga dengan UKM, meski ada peningkatan dari sisi jum lah tetapi sampai saat ini di Katingan belum ada produk UMKM dengan skala usaha industri dan mandiri yang menjadi produk unggulan daerah yang dapat bersaing secara kompetitif baik di skala lokal, regional, apalagi nasional. Faktor modal dan keterampilan menjadi hambatan utama sehingga koperasi dan UMKM di Katingan belum berkembang dengan baik. Adapun produktivitas tenaga kerja di Katingan trendnya terus meningkat, dan capaian tertinggi berada pada lapangan usaha Sektor Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, Jasa Perusahaan dan Administrasi Pemerintahan. Namun sektor ini hanya menyerap tenaga keija dengan angka di bawah 1% karena sektor ini memerlukan kapasitas dan keterampilan tertentu. Sebaliknya, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak tetapi dari segi produktivitas berada diurutan ke-8 terkecil dari sembilan sektor yang berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Katingan. Keterhubungan antara masalah belum optimalnya pengelolaan sumber day a alam di Katingan dengan masalah dan akar masalahnya, dijelaskan secara sistematis pada tabel dib bawah ini. Tabel 4.4 PERUBAHAN ^gjgjL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN | | f § TAHUN 2018-2023 Pemetaan Permasalahan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dampaknya terhadap Perekonomian No M asalah P ok o k M a sa lah A k a r M a sa lah
1. 1.B elu m o p tim aln ya p en gelolaan su m b er d a ya alam u n tu k m en d oron g p erek on om ian M asih ren d a h n ya u p aya p en gem b an ga n u s a h a p ertan ian ya n g b erk elan ju tan dan b erd a ya saing • B elum b erk em ban gn ya u saha pertanian terpadu ya n g berorientasi p ad a produ ktivitas dan berkelanjutan • M asih terb atasnya ketersediaan in frastru ktu r pertanian d i pedesaan dan kaw asan sentra produksi. ■ Permasalahan dan Isu-lsu Strategic Daerah IV.17 PERU BAH AN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN MpTBl TAHUN 2018-2023 No M asalah P ok o k M a sa lah A k a r M a sa lah • K u ran gn ya u paya u ntuk pengem bangan jen is-jen is tanam an pangan dan h oltiku ltu ra lokal m enjadi p rodu k unggul dan berd aya saing. • Lem ah n ya kelem bagaan pertanian, k u ra n gn ya akses perm odalan, lem ah n ya kapasitas petani, tehnologi pengolahan lahan dan n ilai tam bah p rodu k pertanian. • K u ran gn ya pem anfaatan sum ber daya perikanan tangkap dan perikanan tam bak, baik segi produksi, kelem bagaan, nilai tam bah produk, perm odalan dan ketersediaan bibit. M asih ren d a h n ya d a ya sain g d aerah dan k em a n diria n m asya rak at • B elum optim aln ya u p aya prom osi investasi d aerah dan kualitas layanan perijinan • M asih ren da h n ya k apasitas pelaku u sah a lokal, kelem bagaan ekonom i dan pem biayaan bagi koperasi dan U M KM • M asih ren da h n ya k apasitas tenaga k e ija dan partisipasi m asyarakat dalam p em bangu nan • M asih ren da h n ya koordinasi dan sinergi d ian tara stakeholder ya n g ad a dalam m en du ku n g pengem bangan ekon om i lokal B elu m terw u ju d n ya p en erap an prinsip p em b an gu n an y a n g b erw aw asan lin gk u n gan dan b erk elan ju tan d alam p en gelolaan su m ber d aya alam • H ilan gn ya h ak p en gelolaan hutan, en ergi dan su m b er d a ya m in eral • M asih ren d a h n ya u p a ya p erlin d u n ga n dan p elestarian su m b er d a ya alam , teru tam a ak ib at aktivita s p em b u k aan h u tan dan lah an y a n g tid ak terk en d ali • B elu m m a k sim a ln ya p en gen dalian dan p en cega h an kebakaran h u tan /lah a n dan p en cem a ran lin gk u n gan ak ib at lim b ah b erb ah a ya B elu m term an faatk an - n ya kea n ek ara gam an h aya ti dan ekosistem h u tan sebagai d estin asi w is a rta d aerah b erb asis alam B elu m b erk em b a n gn ya potensi p a riw isa ta dan ja s a lin gk u n gan di k aw a sa n k on servasi Sumber: hasil analisis
2. 4.Terbatasnya dukungan infrastruktur bagi pembangunan Berbagai aktivitas pembangunan membutuhkan dukungan infrastruktur. Infrastruktur di suatu daerah diyakini merupakan komponen pendukung pembangunan yang tidak dapat disepelekan. Tak dapat IV.18 sf y tf Permasalahan dan Isu-lsu Strategic Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN dipungkiri, seringkali keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditandai dengan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang baik dan cakupan yang luas dan merata. Posisi Kabupaten Katingan yang sangat strategis sebab dekat dengan ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, sudah selayaknya memiliki infrastruktur yang baik. Namun kondisi yang ada, masih ditemui keterbatasan penyediaan infrastruktur wilayah. Masalah dan akar masalah yang menyebabkan kondisi ini, antara lain:
a.Pekerjaan Umum 1) Rendahnya Panjang Jalan Kondisi Baik. Permasalahan yang muncul dalam aspek pekerjaan umum adalah 74,16 persen kondisi jalan yang ada pada Kabupaten Katingan masih dalam kondisi tidak baik. Dimana secara jum lah panjang jalan di Kabupaten Katingan pada tahun 2019 adalah 807,59 Km.. Dari seluruh jalan yang ada di Kabupaten Katingan, pada tahun 2019 hanya 208,718 Km dalam kondisi baik atau 25,84 persen. Rendahnya Panjang Jalan Kondisi Baik ini disebabkan oleh minimnya pemeliharaan dan peningkatan kondisi jalan. 2) Masih Tingginya Panjang Jalan dilalui Roda Empat yang berupa Permukaan Tanah Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kabupaten Katingan hingga pada tahun 2019 yang berupa permukaan aspal sepanjang 279,941 km dan permukaan tanah sepanjang 483,682 km. Penjelasan mengenai kondisi ini oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, yaitu apabila dana terbatas dan skala prioritas adalah menambah panjang jalan, maka tidak diprioritaskan untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan. Kondisi jalan tanah dapat diabaikan, yang ingin dicapai adalah jalan fungsional. Apabila beban jalan meningkat, maka kondisi jalan sebaiknya ditingkatkan. Namun bila kondisi jalan tanah masih dilalui oleh kendaraan dengan beban yang tidak besar, maka masih bisa dalam bentuk pemeliharaan, tidak dalam bentuk peningkatan, terutama bila pendanaan terbatas. 3) Cenderung menurunnya Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Di Kabupaten Katingan pada Tahun 2015 mencapai 52%, dan mengalami kenaikan hingga tahun 2017 m enjadi 75%. Namun pada tahun 2019 Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik mengalami penurunan menjadi hanya 47,83%. 4) Masih rendahkanya pelayanan air bersih dan air minum layak Penyediaan prasarana dan sarana utilitas (air bersih, limbah, sampah dan rumah layak huni) di Katingan masih terbatas. Sampai akhir tahun 2017, tercatat baru 63,34% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum bersih dan 43,83% rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air layak. Namun tahun berikutnya terjadi penurunan kinerja pelayanan air minum bersih yaitu menjadi 59,65% sedangkan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air layak turun menjadi 32,82%. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Permasalahan mendasar dari masih terbatasnya akses air bersih selain karena faktor kesadaran masyarakat yang masih kurang juga karena perilaku hidup sebagian masyarakat Katingan yang sangat tergantung dan masih bermukim di sepanjang sungai Katingan. Padahal kondisi sungai ini berdasarkan hasil penelitian sudah tercemar zat berbahaya seperti merkuri dan bahan kimia lainnya hasil pembuangan aktivitas tambang dan pupuk kimia dari kegiatan perkebunan.
b.Perumahan dan Pemukiman 1) Masih rendahnya Rasio Permukiman Layak Huni Rasio Permukiman Layak Huni di Kabupaten Katingan pada tahun 2015 yaitu 9,9% dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 15,66%. Meski demikian, Rasio Permukiman Layak Huni tersebut masih terbilang sangat rendah. 2) Belum meratanya penataan kawasan permukiman dan perumahan Kualitas penyediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan menjadi salah satu permasalahan dalam penataan kawasan permukiman dan perumahan sehat di Katingan. Saat ini, sudah mulai tumbuh keinginan masyarakat Katingan untuk hidup sehat bahkan sampai ke pedesaan. Sampai akhir tahun 2017 tercatat dari 154 desa dan 7 kelurahan yang ada, baru 114 desa/kelurahan atau 70,81% yang melaksanakan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Adapun total jum lah pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal yang sudah terbangun baru 315 unit. Jumlah ini masih belum dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat mengingat dengan semakin bakyat tumbuh kawasan pemukiman baru atau perluasan kawasan yang ada, akan meningkatkan kebutuhan akan pengolahan limbah dan sanitasi yang layak. Dengan semakin banyak muncul perumahan dan kawasan baru, tentu produksi sampah sejenis rumah tangga ju ga semakin banyak. Dengan semakin banyak sampah yang dihasilkan, semestinya kineija penanganan sampah juga semakin baik. Dari data yang ada (Tabel 2.108) infrastruktur yang tersedia untuk pembuangan sampah tem yata masih sangat kurang. Baru 42,14% tempat pembuangan sampah yang mampu dilayani, dimana dari total volume produksi sampah yang dihasilkan di tahun 2017 sebesar 47.457 m3/hari yang dihasilkan, baru sekitar 20.000 m3/hari yang mampu ditangani. Hal ini pula yang menyebabkan Kabupaten Katingan dalam periode lima tahun ini belum memperoleh penghargaan bidang kebersihan kota atau Kalpataru. 3) Masih rendahnya Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN Berdasarkan data pada BAB II, dapat dilihat persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik tahun 2019 hanya sebesar 81,39 persen atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2018 yang mencapai 83,67 persen. Kondisi ini disebabkan belum optimalnya pelayanan sampai ke seluruh wilayah. Hal yang menyulitkan untuk Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN melaksanakan pemantauan pelayanan listrik ini, sebab tidak ada lagi kewenangan Kabupaten Katingan dalam hal energi sejak penerapan Peraturan PemerintaJi Nomor 18 Tahun 2016.
c.Perhubungan 1) Minimnya Jumlah Terminal Angkutan Umum Permasalahan yang dihadapi dalam urusan perhubungan adalah masih belum terdapatnya terminal Kelas A dan B, saat ini di Kabupaten Katingan baru terdapat terminal Kelas C dan jum lahnya dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 hanya beijum lah 1 unit. 2) Tidak tersedianya Pelabuhan Laut yang memadai Kabupaten Katingan memiliki aliran sungai yang membentang dari ujung wilayah utara dan bermuara langsung ke Laut Jawa di wilayah selatan. Artinya, dengan topografi wilayah seperti ini, Katingan potensial memiliki pelabuhan laut yang dapat digunakan untuk bongkar muat barang dan lalu lintas antar pulau. Kondisi yang ideal dikembangkan berada di sekitar Pulau Damar atau Bajungkal di daerah Sei Kaki. Namun akses jalan darat menuju wilayah ini belum ada, mengakibatkan rencana pengembangan Pelabuhan Pegatan-Mendawai belum bisa dilaksanakan. Selain terbatasnya anggaran yang bersumber dari APBD Katingan, ju ga rencana pembangunan jalan dan pelabuhan ini memerlukan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Bila pembangunan pelabuhan ini dapat terlaksanakan, maka diharapkan mampu melayani angkutan barang dan kendaraan dari Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Kota Palangka Raya menunju Pulau Jawa dan sekitarnya.
d.Komunikasi dan Informatika Penyediaan sarana layanan komunikasi dan jaringan internet saat ini dirasakan semakin penting. Namun keterbatasan ketersedian layanan ini menjadi kendala ketersediaan informasi dan layanan elektronik bagi masyarakat. Kondisi geografi Katingan yang sangat luas dan banyaknya posisi desa/kelurahan yang terpencil menjadi faktor utama terbatasnya layanan komunikasi di Katingan. Untuk layanan sinyal HP yang terjangkau baru mencakup 5.979 km2 di tahun 2017, padahal luas Katingan mencapai 20.396,78 km2. Dinas komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan, sampai tahun 2018 baru memasang jaringan internet di 11 desa. Namun untuk areal blank spot atau tanpa jaringan, terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Raya dan Kecamatan Petak Malai walaupun dibeberapa titik masih memungkinkan adanya layanan sinyal komunikasi telepon (HP) yang tidak konsisten. Untuk layanan komunikasi umum yang dipusatkan pada fasilitas umum di perkotaan, baru tersedia layanan internet dan CCTV sebagai alat pantau aktivitas di lokasi RTH Taman dalam Kota Kasongan saja. Dengan estimasi jumlah Taman Kota se-Kabupaten Katingan adalah 20 lokasi tersebar di 13 Kecamatan, maka saat ini terealisasi baru sebesar 20%. IV.21Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Paerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Masalah masih terbatasnya dukungan infrastruktur bagi pembangunan dijelaskan secara sistematis pada tabel berikut ini. Tabel 4.5 Pemetaan Permasalahan Infrastruktur No M asalah P ok o k M asalah A k a r M a sa lah 1 T erb atasn ya d u k u n gan in frastru k tu r b agi p em b an gu n an B elu m op tim aln ya p elayan an in frastru k tu r ja la n , y a n g d itan d ai dengan: - R en d a h n ya p an jan g ja la n k on d isi baik T erja d i p en u ru n an sebab m in im p em elih ara an dan pen in gk atan k on d isi ja la n , seh in gga m en galam i p en u ru n an k on d isi ja la n . - M asih tin ggin ya p a n ja n g ja la n dilalu i ro d a em p a t ya n g b eru p a perm u k aan tan ah - M asih a d a desa/ k ecam atan y a n g tid ak teija n gk a u ja la n d arat B ila d a n a terbatas, dan skala p riorita s ad ala h m en am b ah p an jan g ja la n , m a k a tid ak diprioritaskan u n tu k p em elih ara an ja la n . K ondisi ja la n tan ah tid ak m asalah y a n g p en tin g fungsional. B ila beban ja la n m en ingkat, m a k a k on d isi ja la n seb aik n ya ditin gk atk an . N am u n kalau k on d isi ja la n tan ah m asih d ilalu i oleh k en d ara an den gan beb an y a n g tid ak besar, m a k a m asih b isa dalam b en tu k pem elih ara an saja tid ak d alam b en tu k pen in gkatan , teru ta m a b ila p en d an aa n terbatas. B elu m m era ta n ya p en yed ia an ja rin g a n air bersih dan pen ataan k aw asan p erm u k im an dan peru m ah an • T id a k m era ta n ya k etersediaan ja rin g a n a ir bersih bagi m a sya rak at di d esa dan p erkotaan • M asih ren d a h n ya k u alitas dan ju m la h sara n a dan p rasara n a san itasi lin gk u n gan • M asih ren d a h n ya k u alitas p en an gan an dan p en golah an sam pah ru m ah tan ggah dan sam p ah sejen is ru m ah ta n gga M asih ren d a h n ya p ersen tase ru m ah ta n gga y a n g m en ggu n a ka n listrik PLN B elu m o p tim a ln ya p elayan an sam pai ke selu ru h w ilayah . H al y a n g m en yu litkan u n tu k m elak sa n ak an pem an tau an p ela yan an listrik ini, sebab tid ak a d a lagi k ew en an ga n K ab u p aten K atin gan d alam h al energi. M asih ren d a h n ya p elayan an tran sp orta si • M en u ru n n ya ju m la h term in al an gk u tan u m u m • T id a k tersed ia n ya p elabu h an laut IV .22 yH Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN ^ g | | j RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN R J l No M a sa lah P ok o k M a sa lah A k a r M a sa lah T erb a ta s n ya layan an k om u n ik a si dan ja rin g a n in tern et terp asan g • K on d isi geografis K atin gan y a n g lu as dan letak desa/ k elu rah an y a n g terp en cil • T erb a ta s n ya k em am p u an m en yed iak an layan an in tern et terp asan g (wifi) di K an tor P em erin ta h dan K an tor Desa, serta fasilitas um um . Sumber: hasil analisis
1. 5.Lambatnya perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Katingan Secara administratif, Kabupaten Katingan memiliki 154 Desa dan 7 Kelurahan yang tersebar di 13 Kecamatan. Untuk mendorong pembangunan di desa, Pemerintah telah menyalurkan Dana Desa yang setiap tahun nilainya semakin bertambah. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Katingan, pada tahun anggaran 2017 disediakan total dana desa se-Katingan sebesar Rp. 121.733.211.100 dan di tahun 2017 ini menjadi Rp. 123.109.956.000. Kisaran dana yang diterima desa di tahun 2018 terendah sebesar Rp.680.912.000 di Desa Tumbang Kataei Kec. Bukit Raya dan tertinggi Rp. 1.419.502.000 di Desa Tewang Rangkang Kec. Tewang Sanggalang Garing. Besam ya dana desa yang disalurkan tersebut, ternyata belum mampu dimanfaatkan oleh desa secara optimal sehingga dalam penilai pusat melalui Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, penilaian Indeks Desa Membangun Kabupaten Katingan masih belum memuaskan. Data pada bab II menunjukkan bahwa sampai tahun 2017, belum ada satupun desa di Kabupaten Katingan yang berstatus desa mandiri dan hanya satu desa saja yang berstatus desa maju, yakni Desa Hampalit. Jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Katingan masih mendominasi, dimana jum lah desa tertinggal pada tahun 2019 jum lahnya mencapai 95 desa dan desa sangat tertinggal pada tahun 2017 jum lahnya mencapai 76 desa. Secara umum, persoalan pembangunan desa di Katingan adalah terkait keterbatasan SDM desa dan Aparatur Pemerintah Desa dalam mengelola tata pemerintahan dan keuangan desanya. Banyak desa-desa di Katingan yang masih terpencil dan belum dapat dilalui jalan darat menjadi kendala utama lambatnya perkembangan desa-desa tersebut. Selain itu, belum optimalnya pemanfaatan dan pengggunaan dana desa tersebut untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan desa dan penguatan kelembagaan ekonomi di desa (BUMDes). Berikut pemetaan masalah pembangunan desa di Kabupaten Katingan. Permasalahan dan isu-lsu Strategls Daerah IV.23 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Tabel 4.6 Pemetaan Permasalahan Pembangunan Desa No M asalah P ok o k M asalah A k a r M a sa lah 1 Lam b atn ya p erk em ban gan p em b an gu n an d esa d i K abupaten K atingan T erb a ta sn ya k em am p u an ta ta k elola d esa dan p em b erdayaan m a sya rak atn ya • R en d ah n ya k ap asitas ap aratu r d esa dan ak u n tab ilitas p en gelolaan k eu an gan d esa • R en d a h n ya u p a y a p em b erd ayaan m a sya ra k a t d esa • B elu m b erk em b a n gn ya p rodu k u n ggu lan d esa dan pen gu atan k elem b aga an ek on om i d esa Sumber: basil analisis
2. 6.Tata Kelola Pemerintahan Hasil penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB terhadap Kabupaten Katingan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 nilai SAKIP Kabupaten Katingan mencapai predikat B. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan Kabupaten Katingan terus diperbaiki dan ditingkatkan. Walau demikian, nilai SAKIP ini masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas implementasi manajemen kineija dan reformasi biroraksi. Berdasarkan data pada Bab II, diketahui bahwa nilai LPPD Kabupaten Katingan pada tahun 2013 (2,4329) mengalami peningkatan pada tahun- tahun berikutnya, hingga mencapai 2,9860 pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 2,5778. Walaupun mengalami penurunan, namun predikatnya masih tetap Tinggi. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) merupakan permasalahan utama rendahnya capaian realisasi anggaran karena terjadi penumpukan belanja di akhir tahun. Untuk mencapai tingkat optimalisasi anggaran dan kineija, tentunya proses PBJP tidak dapat dihilangkan dari upaya peningkatan pelayanan teknologi informasi, yaitu peningkatan layanan/standarisasi layanan pengadaan elektornik (LPSE). Permasalahan lainnya yaitu pelayanan dasar yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Katingan belum dilaksanakan dengan baik. Informasi penerapan SPM yang dimuat pada Bab II menunjukkan Sebagian realisasi indikator kinerja SPM masih rendah dan ada ju ga yang tidak memiliki laporan kineija. Hal-hal yang menjadi penyebabnya belum optimalnya kualitas penerapan reformasi birokrasi dan percepatan penerapan SPM ada beberapa faktor, yakni:
a.Terbatasnya kapasitas ASN Pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyelenggaraan pemerintahan Jumlah ASN Kabupaten Katingan sampai akhir tahun 2018 tercatat beijum lah 3.784 orang. Bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jum lah penduduk Kabupaten Katingan, jum lah ini tidaklah berimbang. Belum lagi adanya ketidakseimbangan antara penambahan dengan Permasalahan dan Isu-lsu Strategls Daerah IV.24 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN pengurangan pegawai menjadi penyebab munculnya permasalahan ini. Pengadaan CPNS sebagai jalu r utama dalam menambahan pegawai tidak efektif dikarenakan adanya kebijakan moratorium CPNS. Penambahan pegawai yang dimungkinkan melalui penerimaan mutasi pegawai dari luar daerah dan pengangkatan pegawai non PNS. Penerimaan mutasi dari luar daerah tidak bisa ditentukan targetnya karena Pemerintah Daerah yang sebatas pasif menerima secara selektif atas permohonan mutasi yang masuk. Sedangkan pengangkatan pegawai non PNS terkendala oleh belum adanya regulasi manajemen Pegawai Pemerintah dengan Peijanjian Keija (P3K) sebagai salah satu kategori Aparatur Sipil Negara selain PNS. Disisi lain masih terdapat pegawai yang belum memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan. Data menunjukkan masih terdapat pejabat struktural yang belum mengikuti diklat kepemimpinan. Dengan diambil alihnya kewenangan melaksanakan diklat penjenjangan oleh Provinsi mengakibatkan kesempatan mengikuti diklat kepemimpinan terbatas. Selain itu, terbatasnya pendanaan bagi ASN mengikuti diklat- diklat teknis menyebabkan banyak ASN Katingan yang tidak bisa mencapai minimal 30 jam pelatihan dalam setahun. Hal ini terlihat dari realiasi alokasi untuk belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS sejak tahun 2015 terus berkurang dari 8,3 milyar menjadi 2,6 milyar di tahun 2017.
b.Belum optimalnya kualitas perencanaan Sampai saat ini e-planning belum dapat diintegrasikan dengan e- budgeting. Permasalahan yang dihadapi karena aplikasi dalam mengintegrasikan kedua sistem ini memerlukan dukungan input data dan informasi seperti dokumen RPJMD, RKPD, dan RENSTRA perangkat daerah. ASN disemua perangkat daerah masih belum semuanya mampu menyusun program dan kegiatan yang signifikan dengan kebutuhan organisasi dan masyarakat secara umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Salah satu kelemahan dalam kondisi ini adalah belum tersedianya tenaga ASN yang menjadi fungsional perencana.
c.Belum memadai antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan belanja pembangunan Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah (sebagaimana tabel 3.1) ditunjukkan dari persentase realisasi peningkatan daerah terutama dari pos PAD yang rata-rata pertumbuhannya dalam 5 tahun ini mencapai 1,2%. Demikian pula di pos Dana Perimbangan rata-rata pertumbuhannya mencapai 8,7%, bahkan untuk item DAU justru mengalami penurunan pertumbuhan rata-rata hingga -3,6%. Disisi lain, nilai belanja daerah dan ratio peningkatannya terus mengalami kenaikan (sebagaimana Tabel 3.2). Yang paling signifikan terlihat pada belanja tidak langsung, rata-rata pertumbuhannya dalam 5 tahun terakhir mencapai 15,9% dan untuk belanja langsung bagi pembangunan mencapai 6,1%. Kondisi ini bila dibiarkan akan IV.25Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN menimbulkan limitasi dalam kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pembangunan. Namun demikian, dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan terbukti mampu memperoleh WTP berturut-turut pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2020, meski ditahun 2017 menurun menjadi WDP. Pencapaian WTP ini perlu dipertahankan melalui tertib pengelolaan pendapatan, tertib pengelolaan belanja dan tertib pengelolaan aset daerah.
d.Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan pembangunan Pelaksanaan pengawasan pembangunan daerah juga belum optimal. Indikasi dari masalah ini adalah masih banyak temuan hasil pemeriksaan BPK sampai 2016 baik yang belum ditindaklanjuti maupun temuan baru. Kondisi ini dimungkinkan karena faktor implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang belum optimal, terkelola dan terukur. Kedepan pelaksanaan atas praktik pengendalian intern perlu dilakukan dengan baik melibatkan seluruh unit organisasi dan efektivitas pengendalian perlu dievaluasi untuk memetakan penanganan atas kelemahan yang ada.
e.Belum optimalnya kualitas pelayanan publik Saat ini tuntutan masyarakat untuk adanya peningkatan layanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari aparat pemerintah sebagai pelayan publik semakin tinggi. Apalagi bila kondisi ini terkait dengan perkembangan kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat yang terus bertambah dan kian mutakhir. Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelayanan publik adalah adalah melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Hasil survei menunjukkan bahwa pemberian pelayanan publik yang selama ini dilaksanakan oleh beberapa OPD Kabupaten Katingan masih belum optimal. Kondisi ini disebabkan belum terpenuhinya serta masih rendah kualitas sarana dan prasarana pelayanan, masih rendahnya kualitas SDM, belum tersedianya sistem pelayanan publik yang memadai serta belum optimalnya tingkat partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hasil survei kepuasan masyarakat Tahun 2020 mencapai nilai 80,82, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun mengalami peningkatan, namun kualitas pelayanan publik kepada masyarakat masih perlu ditingkat dan terus diperbaiki. Adapun masalah pokok terkait tata kelola pemerintahan yang dijabarkan kedalam masalah dan akar masalahnya disajikan pada tabel di bawah. IV.26Permasalahan dan Isu-lsu Strategic Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Tabel 4.7 Pemetaan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan No M asalah P ok o k M a sa lah A k a r M a sa lah 1 B elum terw u ju d n ya tata kelola p em erin tah an y a n g tran sp aran dan ak u n tab el B elu m op tim aln ya pen erap an R eform asi B irok rasi dan p ercepatan p elaksan aa n S tand ar P elayan an M inil (SPM ) - T erb a ta s n ya k ap asitas A S N dalam p en yelen ggara an p em erin tah an - B elu m op tim a ln ya k u alitas p eren ca n aa n - B elu m m em ad ai an tara k etersed ia an an ggara n dengan k eb u tu h an b ela n ja p em b an gu n an - B elu m o p tim a ln ya p elaksan aan p en ga w asan p em b an gu n an - M asih ren d a h n ya k u alitas dan sistem p ela yan an p u b lik Sumber: basil analisis 4.2. ISU STRATEGIS 4.2.1. Isu Internasional Sebagai bagian dari masyarakat internasional tentunya dinamika yang terjadi secara global sangatlah penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut sering memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan perkembangan daerah, terutama kaitannya dengan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang mendatang. Saat ini, isu strategis internasional yang memiliki keterhubungancukup signifikan dengan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Katingan adalah adanya Pandemi COVID- 19 yang memiliki cakupan seluruh Negara sebagai wilayah yang terkena pandemi. Pandemi Covid-19 (Virus Corona) merupakan virus yang pertama kali muncul di Wuhan, salah satu kota di China. Virus corona satu keluarga dengan virus sindrom pem apasan akut (SARS). Covid-19 masuk ke Indonesia pada awal Januari, hanya saja identifikasi kasus pertama pada awal maret sudah terjadi transmisi lokal. Sejak Januari virus corona dapat menular antar manusia dan sudah menjajah diberbagai negara. Dampak Covid-19 ini tidak hanya menyerang titik vital manusia yaitu kesehatan namun juga berimplikasi pada kondisi ekonomi dunia. Beberapa dampak yang terjadi akibat COVID-19 pada level internasional tentu saja permasalahan sosial ekonomi. Beberapa Negara mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi bahkan Direktur Jenderal WHO pada September 2020 menyatakan bahwa ekonomi global akan dapat kontraksi triliunan dolar Amerika Serikat pada 2020. Beberapa negara memberi berbagai paket stimulus ekonomi, termasuk Indonesia, tetapi investasi besar ini tidak menghilangkan akar masalahnya yaitu penyakit dan pandemi yang amat membebani sistem kesehatan, mendisrupsi ekonomi dan menimbulkan kekhawatiran yang meluas serta ketidakpastian situasi. Dari sisi sosial, diperkirakan angka kemiskinan di setiap Negara akan mengalami kenaikan dan semakin bertambahnya angka pengangguran. Isu strategis Pandemi COVID-19 ini tentu saja memberikan masukan terhadap rumusan kebijakan pembangunan yang lebih komprehensif bagaimana perencanaan pembangunan ke depan di tengah Pandemi COVID-
1. 19.Selain isu strategis Pandemi COVID-19, terdapat beberapa isu strategis IV .2 7 ' t y X k Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Intem asional lain yang memiliki keterhubungan dengan perencanaan pembangunan, beberapa isu intem asional yang cukup relevan dengan Indonesia dan secara khusus pembangunan Katingan diuraikan sebagai berikut: 4.2.1.1. Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Pada awal Januari 2007 para pemimpin negara-negara anggota ASEAN memutuskan untuk mempercepat tercapainya ASEAN Community-bukan saja Economic Community tetapi ju ga ASEAN Community-dari 2020 menjadi 2015, atau lima tahun lebih cepat dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN, yakni tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Untuk itu MEA memiliki empat karakterisik utama, yaitu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, dan kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Dalam menghadapi MEA 2015, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan beberapa kebijakan yang bersifat lintas sektoral dan memberi perhatian khusus dalam meningkatkan daya saing, antara lain : a) Inpres No. 5/2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 - 2009, b) Inpres No. 11/2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru masyarakat Ekonomi ASEAN, c) Keppres No. 23/2012 tentang susunan keanggotaan setnas ASEAN, d) program Pembangunan seperti MP3EI, e) Program Sislognas, f) Penyusunan Roadmap dan Inpres Daya saing, g) Policy Paper mengenai kesiapan Indonesia menghadapi AEC h) dan pembentukan Komite Nasional AEC 2015, i) Unit Kerja Presiden di bidang Pengembangan dan Pengendalian pembangunan (UKP4) Monitoring Langkah Pemerintah. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan MEA 2015, telah dibuat komitmen yaitu Masyarakat ASEAN 2025. Masyarakat ASEAN 2025 telah resmi disahkan oleh Kepala Negara/Pemerintahan anggota ASEAN pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-27 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pengesahan tersebut dilakukan melalui penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment o f ASEAN Community dan The Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging Ahead Together yang akan menjadi panduan ASEAN dalam meningkatkan kualitas integrasi ekonomi ASEAN dalam 10 tahun ke depan. Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen pen ting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku sejak 31 Desember 2015 lalu. ASEAN Community 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community (AEC) atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN Political-Security Community (APSC), dan ASEAN Socio-Culture Community (ASCC). H U IV.28Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Terdapat lima pilar dalam cetak-biru ME A 2025, yaitu: a. Ekonomi ASEAN yang terintegrasi dan kohesif; b. ASEAN yang kompetitif dan dinamis;
c.Peningkatan konektivitas dan keija sama sektoral; d. ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi serta fokus ke masyarakat; serta e. ASEAN Global. Memasuki era MEA, tentu menuntut kesiapan dari pemerintah Indonesia dan secara khusus daerah (provinsi/kabupaten/kota) baik sebagai pasar ataupun sebagai tempat berproduksi. Diharapkan daerah-daerah di Indonesia dapat berperan aktif dan mampu membaca peluang untuk yidak saja menjadi konsumen namun menjadi produsen. Negara seperti Indonesia dianggap pelaku usaha dunia sebagai pasar yang diminati dan dilakukan penetrasi. Sebenam ya bila dianggap sebagai pasar tetapi pada saat bersamaan dijadikan tempat berproduksi, Indonesia tetap mendapatkan keuntungan. Namun, bila yang terjadi ialah Indonesia sebagai pasar, sedangkan negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam yang dijadikan tempat berproduksi, maka ini tidak terlu menguntungkan bagi Indonesia. Sebab disisi lain, Indonesia sangat membutuhkan pembukaan lapangan pekerjaan atau usaha. 4.2.1.2.Lingkungan Hidup Kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan hidup yang dipicu oleh berbagai kejadian diberbagai pelosok penjuru dunia berupa kebakaran hutan, bencana alam banjir, longsor, gempa bumi dan sebagainya yang banyak dikaitkan dengan gejala global wanning dan perubahan iklim dunia, menumbuhkan perhatian yang besar dari berbagai kelompok masyarakat dunia untuk semakin memperhatikan, menjaga serta memelihara planet bumi.
a.Sampah Plastik Sehubungan dengan Hari Lingkungan Hidup yang jatuh setiap tanggal 5 Juni, pada Tahun 2018 diperingati dengan tema "Kendalikan Sampah Plastik". Tema ini diangkat sebagai perwujudan komitmen bersama seluruh pihak dalam upaya mengatasi bahaya sampah plastik di berbagai belahan dunia, ju ga di Indonesia. Tema ini mengandung arti motivasi keija sekuat tenaga untuk atasi sampah, ju ga keija yang sistematis dalam mengurangi sampah, mengolah sampah, dan melakukan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui kegiatan daur ulang, atau dikenal dengan istilah 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle)-, serta yang penting adalah upaya bersama kolaborasi semua pihak, pemerintah/pemda, masyarakat dan dunia usaha. Seperti negara lain, Indonesia dihadapkan pada permasalahan dampak dari peningkatan aktivitas dan kebutuhan manusia, yaitu berupa penumpukan sampah plastik, yang hingga kini perlu dilakukan tindak lanjut pengelolaan yang cepat, tepat, dan ramah lingkungan. Hal ini sangat penting, mengingat sampah plastik merupakan benda yang tidak dapat terurai dalam waktu yang sangat lama hingga jutaan tahun, dan dapat mengakibatkan pencemaran tanah, air, dan laut. Berdasarkan pidato sambutan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2018 lalu, IV .2 9Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN komposisi sampah plastik di Indonesia saat ini sekitar 16% (sipsn.menlh.go.id) dari total timbunan sampah secara nasional. Sementara komposisi sampah plastik di kota-kota besar seperti Jakarta, sekitar 17% (Riset bersama Indonesia Business Link dan Laboratorium Teknik Penyehatan dan Lingkungan UI 2016). Komposisi sampah plastik menunjukan trend meningkat dalam 10 tahun terakhir ini, dari 11% di tahun 2005 menjadi 15% di tahun 2015. Sumber utama sampah plastik berasal dari kemasan (packaging) makanan dan minuman, kemasan consumer goods, kantong belanja, serta pembungkus barang lainnya. Dari total timbunan sampah plastik, yang telah dilakukan daur ulang diperkirakan baru 10-15% saja, selain itu 60-70% ditimbun di TPA, dan 15- 30% belum terkelola dan terbuang ke lingkungan, terutama ke lingkungan perairan seperti sungai, danau, pantai, dan laut (Data Program Adipura KLHK 2016). Dengan demikian, guna mengatasi persoalan sampah kemasan plastik, maka diperlukan kebijakan dan strategi yang tepat, seperti sinergi antara perlindungan lingkungan hidup, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas sosial dengan tujuan akhir melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan (sustainable development).
b.Pemanasan Global Atau Perubahan Iklim Selain isu mengenai sampah, perhatian masyarakat intem asional terkait lingkungan hidup juga tertuju pada pemanasan global atau perubahan iklim. Sebagai negara berkembang, Indonesia telah melakukan upaya sukarela dengan intervensi kebijakan nasional seperti Rencana Aksi Nasional GRK dengan target penurunan emisi 2020 sebesar 26% untuk seluruh sektor termasuk Program REDD+ di sektor kehutanan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk tahun 2020-2030 Indonesia akan menurunkan emisi sebesar 29% sampai 41% dari Busines as usual dengan baseline 2,87 Gton C 02e untuk semua sektor. Target tersebut telah disampaikan di dalam NDC yang mana ju ga menggabungkan antara upaya mitigasi dan adaptasi. Lebih lanjut Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjelaskan pada acara The 22nd Session o f the Conference o f the Parties (COP 22) Tahun 2018 di Marakesh, dua sektor utama yang berkontribusi besar dalam upaya penurunan emisi yaitu energi dan lahan. Untuk energi, Indonesia akan menggunakan energi terbaharukan sebesar 23% di Tahun 2025 dan setidaknya 31% di Tahun 2050. Pada waktu yang sama penggunaan batubara diminimalisasi sampai 30% di 2025 dan setidaknya 25% di 2050 dengan menggunakan technologi bersih. Sedangkan pada sector lahan melalui program REDD+ diproyeksikan potensi menurunkan emisi sebesar 0,8 Gton C 02e per tahun. 4.2.1.3.Penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs) Pada bulan September 2015, Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi IV .3 0Permasalahan dan Isu-lsu St r ate g is Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN agenda global 2030. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Tujuan dan 169 Target untuk periode pelaksanaan Tahun 2015-2030. Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen Transforming Our World: The 2030 Agenda fo r Sustainable Development. Komitmen Indonesia telah dituangkan dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dan lebih lanjut diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Peraturan Presiden ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. Prinsip dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

(1)Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Teijangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
(12)Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Sesuai dengan amanat Perpres Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka akan disusun dokumen Rencana Aksi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Pada tingkat nasional akan disusun Dokumen Renaksi Nasional (RAN) TPB/SDGs dan pada tingkat provinsi akan disusun Dokumen Renaksi Daerah (RAD) TPB/SDGs. Pemerintah provinsi dalam penyusunan RAD TPB/SDGs melibatkan seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan di wilayahnya. Matriks RAD Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RAD Provinsi. Pemerintah Kabupaten/Kota bersama dengan seluruh pemangku kepentingan di wilayahnya dapat menyusun RAD TPB/ SDGs tingkat Kabupaten/Kota secara mandiri yang sistematikanya selaras dengan Pedoman Penyusunan Renaksi. Pembagian kewenangan Renaksi TPB/SDGs pada tingkat nasional dan daerah selaras dengan pembagian kewenangan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permasalahan dan Isu-lsu Strat eg is Daerah 4.2.2 Isu atau Kebijakan Nasional Telaah terhadap kebijakan nasional dalam penyusunan RPJMD perlu dilakukan untuk mengetahui isu atau kebijakan nasional apa saja yang perlu ditindaklanjuti atau diselaraskan dengan pemerintahan daerah. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan, dilakukan telaah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2019, Undang-Undang mengenai Desa dan Pemerintahan Daerah, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 4.2.2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 mempedomani RPJMN. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Mempedomani RPJMN dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. Berdasarkan hasil telaah terhadap RPJMN Tahun 2015-2019, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis pembangunan nasional pada periode tersebut, sebagai berikut:
1. a.Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan akses pendidikan menengah yang berkualitas untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar keija.
2. b.Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan.
3. c.Memperkuat jam inan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan.
4. d.Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru.
5. e.Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi.
6. f.Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas;
7. g.Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas.
8. h.Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan.
9. i.Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan.
10. j.Peningkatan produktivitas, mutu hasil pertanian komoditi andalan ekspor, potensial untuk ekspor dan subtitusi impor.
11. k.Pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian.
12. l.Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga kualitas lingkungan.
13. m.Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pertambangan. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN HI TAHUN 2018-2023 ■■■■ IV .32 ^ y j - c { l'' Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN
14. n.Mengembangkan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan.
15. o.Pemantapan ketahanan pangan.
16. p.Percepatan Pengembangan Ekonomi Kelautan.
17. q.Meningkatkan tata kelola kehutanan (good forest governance).
18. r.Meningkatkan produksi dan produktivitas sumber daya hutan.
19. s.Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang.
20. t.Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda.
21. u.Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik.
22. v.Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.
23. w.Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan Negara.
24. x.Mempercepat implementasi e-Govemment dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective.
25. y.Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.
26. z.Meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu. aa. Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat miskin melalui penyaluran tenaga keija dan pengembangan kewirausahaan. bb. Mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang. cc. Meningkatkan Efisiensi dalam Penggunaan Energi dan Listrik. dd. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan Tepat Sasaran. ee. Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksi-nya. ff. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA. gg. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kineija instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses public, hh. Penerapan e-govem m ent untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi. ii. Meningkatkan produksi dan produktivitas sumber daya hutan. jj. Mengembangkan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan. kk. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem.
  1. 11.Pemenuhan kebutuhan dan jam inan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. mm. Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 memuat visi dan mi si pembangunan Indonesia sebagai berikut: IV .3 3Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN VISI TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG Adapun 7 (tujuh) misi dalam rangka mencapai visi yang dimaksud, meliputi:
  2. 1.Keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerrainkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
  3. 2.Masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
  4. 3.Politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat ja ti diri sebagai negara maritime;
  5. 4.Kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
  6. 5.Bangsa berdaya saing;
  7. 6.Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
  8. 7.Masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas yang kemudian dikenal dengan istilah Nawa Cita, meliputi:
  9. 1.Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
  10. 2.Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
  11. 3.Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
  12. 4.Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
  13. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
  14. 6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
  15. 7.Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
  16. 8.Melakukan revolusi karakter bangsa.
  17. 9.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Selain amanat nawa cita sebagai agenda pembangunan kurun waktu 2015-2019, RPJMN ju ga mengamanatkan beberapa hal, antara lain target pembangunan nasional berupa: akses air minum 100%, kawasan permukiman kumuh perkotaan 0 Ha dan akses sanitasi layak 100% (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan). Masih seputar RPJMN Tahun 2015-2019, terdapat pula Agenda Pembangunan Wilayah yang dimuat dalam Buku III RPJMN Tahun 2015-
  18. 2019.Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Katingan, meliputi: IV.34Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN
27. a.Pembangunan Pelabuhan Pulau Damar di Kabupaten Katingan.
28. b.Pembangunan Dermaga Sungai di Kasongan Baru di Kecamatan Katingan Hilir.
29. c.Pengembangan Dermaga Penyeberangan Sungai Kasongan Baru. 4.2.2.2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Salah satu faktor yang melatarbelakngi perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 adalah sinergi pembangunan nasional dan daerah. Pada saat penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018- 2023 memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, selanjutnya pada penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024. RPJMN tahun 2020-2024 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Visi pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” . Misi pembangunan nasional terdiri atas 9 (sembilan), yaitu:
  1. 1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
  2. 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
  3. 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
  4. 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
  5. 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
  6. 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
  7. 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
  8. 8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
  9. 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Visi dan misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, yaitu:
30. a.Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
31. b.Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
32. c.Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
33. d.Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
34. e.Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
35. f.Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
36. g.Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. IV.35Permasalahan dan Isu-lsu St ra te g is Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Dalam melaksanakan agenda pembangunan (prioritas nasional) RPJMN 2020-2024 disusun Proyek Prioritas Strategis (Major Project). Proyek ini disusun untuk membuat RPJM lebih konkrit dalam menyelesaikan isu-isu pembangunan, terukur dan manfaatnya langsung dapat dipahami dan dirasakan masyarakat. Proyek-proyek ini merupakan proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada RPJMN 2020-2024 direncanakan 41 Major Project yang dirinci hingga proyek dengan target, lokasi dan instansi pelaksana yang jelas. Dalam penyusunan dan pelaksanaannya, Major Project melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Masyarakat/Badan Usaha. Selain itu, RPJMN ju ga memberikan arah kebijakan pembangunan untuk setiap provinsi di Indonesia. Pada arah kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat beberapa proyek prioritas nasional yang berlokasi di Katingan. Beberapa proyek prioritas nasional yang berlokasi di Katingan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yang dimuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah. IV .3 6Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah \ \ K ^ TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN Tabel 4.8 Proyek Prioritas Nasional Berlokasi di Katingan, Kalimatan Tengah P P /K P /P roy ek P rio ritas N asional In d ik a to r T a rg e t T o ta l In d ik a si P e n d a n a a n 2 02 0 - 2 0 2 4 L o k a si P ro g ra m K / L In sta n si P e la k s a n a K P 1: P en gem ban gan K a w a sa n S trategis F a silita si R ealisasi In v e sta si dan P em b a n g u n a n KI B a tan ju n g R a sio p e rtu m b u h a n in v e sta si k aw a sa n (K E K / K I/ D P P / k a w a s a n y a n g d ite ta p k a n ) te rb a d a p p e rtu m b u h a n in v e sta si P ro v in s i K a lim a n ta n T e n ga h >1 P em b a n gu n a n KA B a ran g K a lim a n tan (Puruk Cahu - B an gku an g; - B atanju n g; G u n u n g m a s -K atingan) (KPBU) P a n ja n g J a lu r K e re ta A p i d ib a n gu n (km ) 96 (selesai) 3 .0 0 1 ,4 4 K a lim a n ta n Tim u r, K a lim a n ta n T en g a h P rog ra m P en g e lo la a n d an P en ye len g ga ra a n T ra n sp o rta si P erk eretaa p ia n K em en h u b , Pem da, K P B U K P 4: P en gem ban gan D aerah T ertin ggal, K aw asan P erb a ta sa n , P erd esaan , dan T ran sm igrasi P em b a n g u n a n D esa T erp adu P e n in g k a ta n R a ta -R a ta In d e k s D e sa 6 2 ,6 3 2 2 5 ,0 2 B a rito S ela ta n , B a rito T im u r, B a rito U tara, G u n u n g M as, K a p u a s, K a tin g a n , K o ta w a rin g in B a ra t, K o ta w a rin g in T im u r, L a m a n d a u , M u r u n g R a y a , P u la n g P isa u , S eru y a n , S u k a m a ra
  1. 1.P e m b a n g u n a n dan P em b e rd a y a a n M a sy ara k a t D e sa 2. B in a P e m e rin ta h a n D e sa
  2. 1.K e m e n te ria n D e sa P D T T 2. K e m e n te ria n D a la m N e g e ri D esa D igita l (P3PD) J u m la h d e s a y a n g m e n era p k a n d a n m e n g e m b a n g k a n D esa D ig ita l (desa) 392 29,52 B a rito S ela ta n , B arito T im u r, B a rito U tara, G u n u n g M as, K ap u as, K a tin ga n , K o ta w a rin gin B arat, K o ta w a rin g in T im u r, L a m a n d a u , M u ru n g Raya, P em b a n g u n a n d a n P erm b erd a ya a n M a sy ara k a t D esa K em en te ria n D e s a P D T T ■ m m Permasalahan dan Isu-lsu Strategls Daerah IV.37 TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN P P /K P /P roy ek P rio rita s N asional In d ik a to r T a rg e t T o t a l In d ik a si P e n d a n a a n 2 02 0 - 2 0 2 4 L o k a si P ro g ra m K / L In s ta n s i P e la k sa n a P u la n g Pisau , S eru yan , S u k a m a ra P en etap an B atas D esa J u m la h p ro vin si y a n g m e n e ta p k a n b a ta s d es a (p rovin si) 1 0,51 B a rito S elatan , B arito T im u r, B a rito U tara, G u n u n g M as, K apu as, K a tin ga n , K o ta w a rin gin B arat, K o ta w a rin gin T im u r, L a m a n d a u , M u ru n g Raya, P u la n g Pisau , S eru yan , S u k a m a ra B in a P em erin ta h a n D e s a K e m e n te ria n D alam N egeri Pen gem b an gan S u m ber D a y a A ir M in u m B erkelan ju tan B erb a sis M asyarakat J u m la h p ro vin si y a n g m e n g e m b a n g k a n S u m b e r D a ya A ir M in u m b erk e la n ju ta n b e rb a s is m a s y a ra k a t (p rovin si) 0,27 B a rito S ela ta n , B arito T im u r, B arito U tara, G u n u n g M as, K apu as, K a tin ga n , K o ta w a rin gin B arat, K o ta w a rin gin T im u r, L a m a n d a u , M u ru n g Raya, P u la n g Pisau , S eru yan , S u k a m a ra P em b a n g u n a n d a n P erm b e rd a y a a n M a sy a ra k a t D e s a K e m e n te ria n D e s a P D T T B U M D es y a n g D ik em b an gk an u n tu k M en du ku n g P rod u k U n ggu lan D esa J u m la h d es a y a n g m e n g e m b a n g k a n B U M D es u n tu k m e n d u k u n g p ro d u k u n g g u la n d e s a (desa) 10 4,08 B a rito S elatan , B arito T im u r, B a rito U tara, G u n u n g M as, K apu as, K a tin ga n , K o taw a rin gin B arat, K o ta w a rin gin T im u r, L a m a n d a u , M u ru n g Raya, P u la n g Pisau , S eruyan, S u k a m a ra P em b a n g u n a n d an P erm b e rd a ya a n M a sy a ra k a t D e s a K em en te ria n D e s a P D T T Pelatih an A p a ra t P em erin tah an D esa d an Pen gu ru s L em b a ga K em asyarakatan D esa L in gk u p R egion al J u m la h a p a ra tu r p em erin ta h a n d e s a d a n p e n g u ru s lem b a g a k em a s y a ra k a ta n d e s a lin gk u p re g io n a l y a n g d ila tih (orang) 68 1,26 . B a rito S elatan , B arito T im u r, B a rito U tara, G u n u n g M as, K apu as, K a tin ga n , K o taw a rin gin B arat, K o ta w a rin g in T im u r, L a m a n d a u , M u ru n g Raya, B in a P em erin ta h a n D esa K e m e n te ria n D alam N egeri Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.38 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 P P /K P /P roy ek P rio rita s N asion al In d ik a to r T a rg e t T o t a l In d ik a si P e n d a n a a n 2020- 2 0 2 4 L o k a si P ro g ra m K / L In sta n si Pelaksa.na P u la n g Pisau , S eru yan , S u k a m a ra Pen gu atan K elem bagaan Pem erin tah D esa (P3PD ) J u m la h d es a y a n g m ela k u k a n p en g u a ta n k ele m b a ga a n p em erin ta h d e s a (P3PD ) (desa) 392 54,23 B arito S elatan , B arito T im u r, B arito U tara, G u n u n g M as, K apu as, K atin gan , K o ta w a rin gin B arat, K o ta w a rin gin T im u r, L a m a n d a u , M u ru n g Raya, P u la n g Pisau , S eru yan , S u k a m a ra B in a P em erin ta h a n D e s a K em en te ria n D alam N egeri Pen d am p in gan p ad a 7 4 .9 5 7 D esa J u m la h p e n d a m p in g d es a y a n g m e la k u k a n p en d a m p in g a n p a d a 74.9 5 7 d e s a (orang) 4 7 0 131,38 B a rito S ela ta n , B arito T im u r, B a rito U tara, G u n u n g M as, K apu as, K atin gan , K o ta w a rin gin B arat, K o ta w a rin gin T im u r, L a m a n d a u , M u ru n g Raya, P u la n g Pisau , S eru yan , S u k a m a ra P em b a n g u n a n d an P erm b e rd a ya a n M a s y a ra k a t D esa K em en teria n D e s a P D T T D aerah y a n g D esan ya T ertib A d m in istrasi Pen gelolaan A s e t D esa J u m la h k a b / k o ta y a n g d es a n ya tertib a d m in istra si p en ge lola a n a set d es a (kab/kota) 4 0 ,5 9 B a rito S ela ta n , B arito T im u r, B arito U tara, G u n u n g M as, K ap u as, K a tin ga n , K o taw a rin gin B arat, K o ta w a rin g in T im u r, L a m a n d a u , M u ru n g Raya, P u la n g Pisau , S eru yan , S u k a m a ra B in a P em erin ta h a n D e s a K em en te ria n D alam N egeri Pen gen d alian Pen ggu n a a n D a n a D esa J u m la h p rovin si y a n g m e la k u k a n p en ge n d a lia n p en gg u n a a n D a n a D esa (provin si) 1 1,18 B a rito S elatan , B arito T im u r, B a rito U tara, G u n u n g M as, K apu as, K atin gan , K o ta w a rin gin B arat, K o ta w a rin gin T im u r, L a m a n d a u , M u ru n g Raya, P e m b a n g u n a n d a n P erm b e rd a ya a n M a sy a ra k a t D esa K em en te ria n D e s a P D T T ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.39 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 P P /K P /P roy ek P rio rita s N asion al In d ik a to r T a rg e t T o ta l In d ik a si P e n d a n a a n 2020- 2 0 2 4 L o k a si P ro g ra m K /L In s ta n s i P e la k s a n a P u la n g P isa u , S eru ya n , S u k a m a ra U sa h a E kon om i D esa y a n g d ik em b a n gk a n yan g terin tegra si d en ga n B U M D es J u m la h d e s a y a n g m e n g em b a n g k a n u sa h a ek o n om i d e s a y a n g terin teg ra si d en ga n B U M D e s (desa) 1,28 B a rito S elatan , B a rito T im u r, B a rito U tara, G u n u n g M as, K a p u a s, K atin gan , K o ta w a rin g in B arat, K o ta w a rin g in T im u r, L a m a n d a u , M u ru n g R aya, P u la n g P isa u , S eru ya n , S u k a m a ra P e m b a n g u n a n d an P erm b e rd a y a a n M a s y a ra k a t D e s a K em en te ria n D e s a P D T T Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, diolah ■ M H H M Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.40 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 4.2.2.3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang- undangan sektoral yang berkaitan. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber day a alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, Undang-Undang ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “Desa membangun" dan “membangun Desa" yang diintegrasikan dalam perencanaan Pembangunan Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas. 4.2.2.4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan dari terbitnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti. Terbitnya undang-undang ini membawa w am a baru bagi berbagai aspek terkait dengan pemerintahan daerah. Salah satu hal yang juga perlu mendapatkan perhatian yaitu adanya perubahan urusan pemerintahan daerah yang berdampak pada kelembagaan, perencanaan dan penganggaran di daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka seluruh pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan penyesuaian perangkat daerahnya. Konsekuensi logis dari Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.41 Daerah penerapan peraturan pemerintah ini yaitu berubahnya susunan perangkat daerah yang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kondisi ini ju ga diikuti dengan adanya perubahan perencanaan pembangunan dan penganggaran di daerah. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini merupakan amanat dari Pasal 277 Undang-Unndang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: a. RPJPD; RPJMD; dan c. RKPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan ditetapkan dengan Perda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Perda. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan ditetapkan dengan Perkada. Undang-Undang ini ju ga memberikan porsi yang cukup besar bagi pengembangan inovasi. Bahkan mendorong adanya perlindungan terhadap kegiatan yang bersifat inovatif yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di Daerah dalam memajukan Daerahnya. Perlu adanya upaya memacu kreativitas Daerah untuk meningkatkan daya saing Daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria yang obyektif yang dapat dijadikan pegangan bagi pejabat Daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif. Dengan cara tersebut inovasi akan terpacu dan berkembang tanpa ada kekhawatiran menjadi obyek pelanggaran hukum. Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam jum lah maupun standar kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan cara tersebut Pemerintah Daerah akan PERUBAHAN g p | | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMO) KABUPATEN KATINGAN | | jf TAHUN 2018-2023 Permasalahan dan Isu-lsu Strategic Daerah IV.42 yY PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 mempunyai birokrasi karir yang kuat dan memadai dalam aspek jum lah dan kompetensinya. Langkah berikutnya adalah adanya jam inan pelayanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Untuk itu setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat di Daerah tersebut tahu jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimanamendapatkan aksesnya serta kejelasan dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Langkah akhir untuk memperkuat Otonomi Daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas. Adanya pembinaan dan pengawasan serta sanksi yang tegas dan jelas tersebut memerlukan adanya kejelasan tugas pembinaan, pengawasan dari Kementerian yang melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. 4.2.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, dan sosial. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan ditetapkan sebagai SPM. Dengan demikian, jen is SPM terdiri atas SPM: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekeijaan umum; d. perumahan rakyat; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan. Rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) dan penganggaran pembangunan Daerah (APBD) sebagai prioritas belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Minimal ■■■■■■■■ IV .4 3Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 4.2.2.6.Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona (COVID- 19/Corona Virus Disease 2019) sebagai pandemi sehingga perlu adanya perhatian khusus untuk menghadapi fenomena ini. Pandemi ditandai dengan penyakit baru yang belum dikenali dan menjangkiti banyak negara dalam waktu yang bersamaan, tak terkecuali Indonesia. Selain itu, penyebaran COVID-19 ini telah berdampak pada meningkatnya jum lah korban jiw a maupun kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang sudah menjangkiti seluruh provinsi serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah pusat menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019) sebagai Bencana Nasional. Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana nasional ini, pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) baik pada seluruh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Gugus tugas ini dibentuk dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan COVID-19 sehingga penanganannya lebih terstruktur dan sistematis. Diharapkan melalui gugus tugas ini akan tercipta langkah- langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memerangi pandemi ini di seluruh kawasan Adanya pandemi ini memiliki dampak yang sangat signifikan pada pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya pada awal perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Berbagai sektor terkena “hantaman” efek penyebaran COVID-19 khususnya sektor perekonomian. Pertumbuhan perekonomian nasional mengalami penurunan pada masa pandemi COVID-19 ini yang diakibatkan dari berbagai kebijakan maupun status pasar pada masa pandemi. Hal ini menyebabkan perlunya berbagai upaya penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk penanganan Pandemi, jaring pengaman sosial masyarakat serta pemulihan perekonomian, khususnya dunia usaha dan masyarakat terdampak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan PerekonomianNasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Poin penting dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini adalah kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (extraordinary) yang diambil di bidang keuangan Negara dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian besaran defisit anggaran yang melampaui 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kemudian setelah masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayak perekonomian nasional, maka besaran defisit secara bertahap akan diupayakan Kembali menjadi paling tinggi 3 persen dari PDB pada tahun anggaran 2023. Selain itu, jum lah Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .4 4 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 pinjaman yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit jika dibatasi maksimal 60 persen dari PDB. Perppu ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 ju ga dilakukan dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan postur anggaran tersebut diutamakan untuk penanganan Pandemi COVID-19 dengan fokus pada belanja kesehatan, jaringan pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Selain itu terdapat pula anggaran dana desa yang dapat digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi COVID-19. Selanjutnya untuk menjaga kualitas dan kesinambungan APBN maka diperlukan penyesuaian kembali terhadap postur APBN Tahun 2020 melalui penetapan Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Dari sisi kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19 dalam kehidupan masyarakat, maka dirumuskan beberapa kebijakan untuk mencegah penularan pandemi lebih meluas. Kebijakan-kebijakan tersebut sangat berpengaruh pada fluktuasi perekonomian seperti kebijakan Work From Home, Physical Distancing, maupun PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal yang tak terelakkan pada beberapa kineija sector ekonomi akan menurun bahkan memiliki capaian negatif seperti sector pariwisata, akomodasi, perdagangan hingga jasa. Dampak sosial yang akan menjadi efek samping adalah meningkatnya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, morbiditas, tingkat kematian, modal sosial, hingga kriminalitas. 4.2.3 Isu atau Kebijakan Provinsi Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan perlu memerhatikan kebijakan pembangunan yang ada di tingkat provinsi. Hal ini dimaksudkan agar tercipta sinergi pembangunan anatar provinsi dan kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. Pada kesempatan ini dilakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan kebijakan mengenai Heart o f Borneo. 4.2.3. l.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 Sebagaimana Pasal 260 dan 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang melaksanakan pilkada serentak pada tahun 2020, dengan demikian harus melakukan IV .4 5 If' Permasalahan dan Isu-lsu Strategic Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 penyusunan dan penetapan Perda tentang RPJMD. Pelantikan gubem ur dan wakil gubem ur pada bulan Mei 2021 menjadi titik dimulainya Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Selanjutnya, berdasrkan amanat Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Isu strategis yang perlu diprioritaskan penyelesaiannya oleh Provinsi Kalimantan Tengah dalam masa pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan, meliputi:
  3. 1.Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan
  4. 2.Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Tengah
  5. 3.Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis 4.0
  6. 4.Pembangunan Sumberdaya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
  7. 5.Pengembangan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Tengah
  8. 6.Pelestarian Lingkungan Hidup Untuk Pembangunan Berkelanjutan
  9. 7.Penanganan Dampak Pandemi COVID-19
  10. 8.Perwujudan Ketentraman dan Ketertiban Berbasis Pemberdayaan Modal Sosial Masyarakat yang Berkeadilan
  11. 9.Pemekaran Wilayah
  12. 10.Penurunan Angka Stunting
  13. 11.Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan
  14. 12.Corporate Education dalam Manajemen ASN
  15. 13.Tumpang Tindih Lahan Dengan mempertimbangan arahan pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah khususnya periode keempat RPJMD tahun 2021-2025, serta Visi Kepala Daerah Terpilih maka, Visi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam RPJMD tahun 2021-2026 dirumuskan sebagai berikut: “Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”. Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai atau pokok-pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam Misi Pembangunan. Misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021- 2026 sebagaimana terdapat dalam uraian bawah ini:
  16. 1.Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
  17. 2.Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
  18. 3.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi
  19. 4.Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
  20. 5.Meneguhkan Kaltengyang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender 4.2.3.2. Heart of Borneo Heart o f Borneo (HoB) adalah inisiatif tiga negara yaitu Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia untuk mengelola kawasan hutan tropis dataran tinggi di Borneo yang didasarkan pada prinsip konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan inisiatif HoB adalah untuk Permasalahan dan Isu-lsu S trategis Daerah IV .4 6 Birokrasi PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 mempertahankan dan memelihara keberlanjutan manfaat salah satu kawasan hutan hujan terbaik yang masih tersisa di Borneo bagi kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang. Jantung Kalimantan adalah bagian kawasan HoB di Indonesia. Heart o f Borneo (HoB) merupakan inisiatif pemerintah sehingga program dan kegiatan HoB diprakarsai oleh pemerintah bekeija sama dengan para mitra. Dalam pelaksanaannya semua kegiatan HoB dikoordinasikan oleh pemerintah melalui Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) di tingkat nasional, Kelompok Kerja Provinsi (Pokjaprov) di tingkat provinsi dan Kelompok Keija Kabupaten (Pokjakab) di tingkat kabupaten. Pokjanas HoB bekerja untuk memfasilitasi isu-isu yang teijadi di tingkat nasional, demikian ju ga dengan Pokjaprov dan Pokjakab masingmasing untuk isu-isu di tingkat provinsi dan kabupaten. Anggota Pokjanas adalah kementerian terkait dan perwakilan Pokjaprov yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan. Demikian juga untuk Pokjaprov dan Pokjakab beranggotakan dinas dan instansi terkait yang masing-masing ditetapkan oleh gubem ur dan bupati. Visi yang ingin dicapai melalui inisiatif Heart o f Borneo adalah terwujudnya pengelolaan dan konservasi yang efektif di kawasan hutan hujan ekuator. Heart o f Borneo yang meliputi 23 ju ta hektar melalui jejaring kawasan lindung, hutan produksi dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, yang memberi manfaat bagi masyarakat dan alam, melalui kerjasama intem asional yang dipimpin oleh masing-masing pemerintah negara di Borneo, yang didukung oleh industri dan upaya global yang berkelanjutan. Misi pengelolaan kawasan Heart o f Borneo adalah sebagai berikut:
  21. 1.Pada tahun 2020, 23 ju ta hektar jejaring kawasan lindung, cadangan lintas batas, dan koridor dikelola secara berkelanjutan dan zona penyangga berfungsi untuk menjamin masa depan semua spesies prioritas dan kawasan HoB endemik didirikan.
  22. 2.Pada tahun 2020, tidak ada konversi hutan yang bernilai konservasi tinggi untuk penggunaan lahan lain di kawasan HoB.
  23. 3.Pada tahun 2020, mekanisme pembiayaan jangka panjang memberikan manfaat diversifikasi dan adil bagi masyarakat lokal dan pemerintah, dan meningkatkan barang dan jasa ekosistem. Luas kawasan HoB di tiga negara meliputi areal seluas kurang lebih 23 ju ta hektar yang secara ekologis saling berhubungan. Wilayah HoB sebagian besar berada di Indonesiayaitu sekitar 72% yang didominasi oleh hutan hujan tropis. Kawasan HoB memiliki 7 fungsi penting yaitu tutupan kawasan hutan, melimpahnya keanekaragaman hayati, menara air, kelerengan kawasan, penyimpan karbon, sosial-budaya dan ekowisata. Salah satu fungsi penting kawasan HoB adalah sebagai menara air, dimana 14 dari 20 sungai utama di Pulau Borneo berhulu di kawasan HoB, seperti Sungai Barito, Sungai Mahakam, Sungai Kapuas dan lainnya. Program atau inisiatif Heart o f Borneo dikembangkan tidak hanya untuk tujuan-tujuan konservasi semata, namun lebih penting lagi bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan di kawasan HoB. Lingkungan dan keanekaragaman hayati merupakan pilar-pilar program HoB selain sosial IV.47Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN ekonomi dan pengembangan institusi. Oleh karena itu, khusus di wilayah Indonesia, kerjasama lintas sektoral dan peran serta aktif pemerintah provinsi dan kabupaten di kawasan HoB menjadi sangat penting. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat lokal, yaitu masyarakat lokal yang berinteraksi langsung dengan sumberdaya alam di kawasan HoB, harus menjadi bagian pokok dalam pembangunan di kawasan HoB. 4.2.4 Isu atau Kebijakan Kabupaten Katingan Penelaahan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRW) harus dilakukan dalam tahap penyusunan RPJMD. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. 4.2.4.l.Telaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Katingan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 merupakan pedoman pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun. Ini berarti, penyusunan RPJMD Kabupaten Katingan harus memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025 pada periode/tahapan berkenaan. Untuk pembangunan jangka menengah Katingan periode 2018-2023 mempedomani arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahap Ketiga (2018-2023). Beberapa isu yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Katingan 2005- 2025, sebagai berikut:
  24. 1.Masih dijumpai penduduk dengan tingkat pendapatan rendah.
  25. 2.Sulit menciptakan kesempatan kerja yang luas.
  26. 3.Minim investasi di berbagai sektor.
  27. 4.Masih tertinggal sektor Pertanian dan Perdesaan.
  28. 5.Masih terjadi penyusutan SDA dan Degradasi Lingkungan.
  29. 6.Sulitnya Aksesibilitas.
  30. 7.Masih rendah Kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan.
  31. 8.Masih lemah Penegakan Hukum.
  32. 9.Belum mantapnya otonomi daerah.
  33. 10.Belum jelas tapal batas wilayah. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan ju ga isu strategis diatas, perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Katingan saat ini memasuki tahap ke-3. Tahap ketiga RPJPD Kabupaten Katingan ini ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Daya saing perekonomian Kabupaten Katingan semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan IV .4 8Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN pertanian, pariwisata, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur penegak hukum di daerah makin mampu mendukung pembangunan. Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan merata sebanding dengan tingkat kesejahteraan daerah/kabupaten lain di Kalimantan Tengah dan di Indonesia, yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai terwujudnya lembaga jam inan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; serta kesejahteraan dan perlindungan anak; Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai, terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata. Pelaksanaan pembangunan berkesinambungan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Katingan. 4.2.4.2.Telaah RTRW Kabupaten Katingan Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pembanguna jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan 2019- 2039 yang ditetapkan denga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019, tujuan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .4 9 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan Kabupaten yang berkembang dan sejahtera serta beijati diri melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimum dengan berbasis agrobisnis serta berwawasan lingkungan. Kemudian untuk tujuan penataan ruang Kabupaten Katingan meliputi:
37. a.Pemerataan ekonomi Kabupaten;
38. b.Pengembangan pusat-pusat pemukiman;
39. c.Peningkatan dan pengembangan infrastruktur;
40. d.Peningkatan produksi pertanian;
41. e.Peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi sekunder dan tersier berbasis agropolitan;
42. f.Penguatan dan pemulihan fungsi kawasan lindung; dan
43. g.Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Tujuan tersebut ju ga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain:
  1. 1.Strategi pemerataan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
44. a.Membentuk pola ruang dan struktur ruang yang menunjang penyebaran ekonomi;
45. b.Mengembangkan kualitas sarana dan prasarana perkotaan;
46. c.Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya;
47. d.Mendorong pertumbuhan lapangan pekerjaan; dan
48. e.Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pemerataan penyediaan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi.
  1. 2.Strategi pemerataan penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang menyeluruh, meliputi:
49. a.Mengembangkan kualitas sarana dan prasarana wilayah;
50. b.Mengembangkan ruas jalan terusan ruas Pegatan-Kasongan dan Kasongan- Pendahara, sebagai akses menuju ruas jalan trans Kalimantan poros selatan bagian utara dan selatan Kabupaten Katingan;
51. c.Pembangunan sub terminal di semua kecamatan kecuali di pusat kegiatan lokal kasongan, Buntut Bali dan Tumbang Samba sebagai perpindahan moda dari pelabuhan sungai ke daratan dan sebaliknya;
52. d.Membangun sarana perhubungan skala nasional; dan
53. e.Mengembangkan prasarana perhubungan sungai sebagai jalur altematif.
  1. 3.Strategi pengembangan sektor unggulan, meliputi:
54. a.Meningkatkan kegiatan pertanian dengan sub sektomya, melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
55. b.Meningkatkan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
56. c.Meningkatkan pengembangan industri berbasis pertanian berupa perlengkapan saprodi dan sarana pendukungnya; IV .5 0Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah
57. d.Mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan potensial antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan peternakan; dan
58. e.Memilih sektor unggulan yang berdaya saing tinggi.
  1. 4.Strategi peningkatan kualitas lingkungan, meliputi:
59. a.Mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan; dan
60. b.Melakukan konservasi dan rehabilitasi pada kawasan lindung.
  1. 5.Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, meliputi:
61. a.Mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
62. b.Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
63. c.Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
64. d.Turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan. 4.2.4.3.Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Katingan Tahun 2018-2023 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dalam rangka penyusunan RPJMD dimaksudkan sebagai upaya untuk memperkuat substansi perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sehingga lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan nasional. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan yang telah dilakukan, disimpulkan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, diuraikan sebagai berikut: A. Isu Lingkungan Hidup, Isu Strategis Pembangunan, dan Simulasi Pembangunan Berkelanjutan
  1. 1.Isu Lingkungan Hidup Persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan multidimensi yang saling terkait satu dengan yang lain, oleh karena itu semua pihak wajib secara sinergis memainkan peran sesuai posisi dan fungsi kita masing-masing untuk mewujudkan konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup dewasa ini disebabkan karena pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih diarahkan pada sektor ekonomi dan sosial, dimana pertimbangan terhadap aspek lingkungan masih kurang. Dalam semangat pembangunan berkelanjutan, pemanfaatan dan penggunaan sumber daya alam dalam pembangunan harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sehingga konsekuensinya, kebijakan, PERUBAHAN ^ .7 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN f | ] j f TAHUN 2018-2023 Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.51 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 rencana dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang di dasari pada 3 pilar yakni ekonomi, sosial dan ekologi/lingkungan. Dengan memperhatikan arah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai agenda global yang focus menangani masalah sosial, ekonomi dan lingkungan, maka perlu adanya komitmen untuk meningkatkan pembangunan daerah yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan pembangunan yang baik dan mengurangi penurunan kualitas lingkungan, maka perlu dilakukan identifikasi mengenai isu-isu prioritas lingkungan hidup yang muncul sesuai dengan karakteristik daerah di Kabupaten Katingan. Berdasarkan DIKPLHD Tahun 2019 (DLH Kabupaten Katingan, 2020) dikemukakan bahwa:
65. a.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Tahun 2019 adalah sebesar 73,99 yang didapat dari nilai-nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 92, Indeks Kualitas Air sebesar 51,67, dan Indeks Tutupan Hutan sebesar 77,23. Jika dibandingkan dengan Target Indeks Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan untuk Tahun 2019, dimana IKLHnya sebesar 72,64, dengan Indeks Kualitas Udara sebesar 92, Indeks Kualitas Air sebesar 50, dan Indeks Tutupan Hutan sebesar 75,1. Maka, IKLH Kabupaten Katingan dapat melebihi target Indeks Kinerja Utamanya, meskipun untuk Indeks Kualitas Air masih sedikit berada dibawah target.
66. b.Isu-isu prioritas pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Katingan Tahun 2019 yang dilaporkan pada Tahun 2020 adalah: (a) Kualitas air/Pencemaran air, (b) Banjir, (c) Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan), (d) Sampah/Persampahan, dan (e) Lahan Kritis.
67. c.Isu-isu tersebut, secara keseluruhan bersifat Urgen (Perlu segera untuk ditangani), Konsisten (Penanganan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi), Sensitif (Potensial menimbulkan dampak kum ulatif dan efek berganda), dan Aktual (Mendapat perhatian publik yang luas), serta Signifikan (Dampak nyata yang ditimbulkannya terhadap publik).
68. c.Satu dari lima isu-isu prioritas tersebut yaitu Banjir, merupakan TUPOKSI dari SOPD lain yaitu BPBD. Kerusakan lingkungan hidup juga menyebabkan bencana banjir besar yang melanda Kabupaten Katingan selama tahun 2021. Hujan yang mengguyur secara terus menerus selama beberapa hari ini menyebabkan debit air Sungai Katingan dan Sungai Samba meluap. Kondisi banjir tidak bisa dihindarkan sehingga banjir melanda wilayah Kabupaten Katingan. Berdasarkan pendataan BPBD Kabupaten Katingan, peristiwa banjir yang dipicu oleh faktor cuaca tersebut telah merendam beberapa wilayah di 13 kecamatan yang ada di kabupaten Katingan, dan berdampak pada 15.911 KK atau 25.443 jiwa. Selain itu, sebanyak 15.439 unit rumah, 67 unit tempat ibadah, 78 unit fasilitas pendidikan, 36 unit fasilitas kesehatan, 40 unit perkantoran, 19 pos PPKM dan 794.100 hektar luas wilayah ju ga terdampak banjir. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah IV.52 Selanjutnya ditegaskan, memperhatikan hasil analisis DPSIR terutama komponen respon dari isu-isu prioritas yang dipetakan kausalitasnya, serta inovasi daerah dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Katingan Tahun 2019. Maka rencana tindak lanjut yang disesuaikan dengan strategi pencapaian visi-misi dalam RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, perlu dilakukan tindak lanjut berupa:
69. a.Upaya peningkatan kualitas air/penurunan pencemaran air pada badan air (Sungai, Danau, Bekas Galian Tambang, Situ, dll), akan dilakukan dengan memperbanyak kegiatan pendidikan lingkungan yang dimulai dengan mengembangkan sekolah lapangan pada DAS Mikro disekitar daerah-daerah dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidupnya yang telah Melampaui Batas sesuai Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan yang telah disusun Tahun 2019.
70. b.Penanganan banjir dan Lahan kritis pada daerah-daerah yang selalu mengalami banjir berulang setiap tahunnya, terutama pada delapan kecamatan yang relative selalu mengalami banjir tahunan berulang (Kecamatan Katingan Hulu, Marikit, Sanaman Mantikei, Katingan Tengah, Pulau Malan, Tewang Sanggalang Garing, Katingan Hilir dan Kecamatan Tasik Payawan), ju ga pada daerah-daerah dalam KHG dan pesisir, yang akan dipadukan dengan kegiatan RHL dan bekerjasama dengan Badan Restorasi Gambut dan Tim Restorasi Gambut Daerah, BPDASHL Kahayan, KPHP Unit XVII dan Unit XXX, Pemegang IUPHHK dan IPPKH, serta LSM Lokal, atau pihak-pihak lainnya.
71. c.Penanganan kebakaran hutan dan lahan, akan dilakukan dan difokuskan pada wilayah-wilayah kiri-kanan sungai dan jalan dan akan berkerjasama dengan pihak-pihak seperti pada RTL 2. Pemerintah Kabupaten Katingan akan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota tetangga, serta mendukung percepatan PERDA Penanganan Karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah dan pembentukan regulasi pada tingkat kabupaten. Selain itu, sesuai Keputusan Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Dirjen PPI-KLHK No.:SK.9/PKHL/PKHL/PPI.4/3/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Desa Sasaran Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2020, untuk Kabupaten Katingan akan difokuskan pada Sembilan desa, desa-desa tersebut adalah: Desa Hyang Bana, Desa Jahanjang, Kelurahan Kasongan Baru, Keluranhan Kasongan Lama, Desa Talingke, Desa Luwuk Kanan, Desa Tewang Manyangen, Desa Tewang Tampang, dan Desa Tumbang Liting.
72. d.Penanganan Sampah/Persampahan akan dilaksanakan dengan membangun unit-unit pengelolaan persampahan pada lokasi-lokasi baru yang sesuai dengan arahan RTRWK dan Rencana Induk Pengelolaan Persampahan, serta kegiatan pemugaran dan peremajaan sarana prasarana pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengelolaan sampah sesuai persyaratan teknis. Selain itu, akan ditingkatkan upaya- upaya daur ulang sampah anorganik dan pengomposan sampah organic dengan memfasilitasi dan mengasistensi para pemulung dan pengolah PERUBAHAN i » RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN f f j l TAHUN 2018-2023 mm IV.53Permasalahan dan isu-lsu Strategis Daerah kompos, bekerjasama dengan petani tanaman holtikultura dan parapihak lainnya.
73. e.Dinas Lingkungan Hidup akan berupaya lebih keras dalam mencapai IKU sesuai RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu dengan memperhatikan factor- faktor penentu keberhasilan capaiannya.
74. f.Dinas Lingkungan Hidup akan mengembangkan inovasi barn atau melakukan reflikasi dengan modifikasi terhadap inovasi pengelolaan lingkungan hidup dari tempat lain yang berkesesuaian.
  1. 2.Isu Strategis Pembangunan Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Skor dari Ranking Capaian TPB, Skor Ranking Rencana Tindakan Koreksi sesuai Skenario dan Simulasi (Tabel 4.10) serta Hasil Rekapitulasi Persepsi/Pendapat Masyarakat ten tang Urutan TPB Prioritas, serta mempertimbangkan kondisi terkait Bencana Pandemi Covid 19 yang memerlukan upaya refocusing kegiatan dan anggaran untuk beberapa tahun kedepan, maka isu strategis/prioritas pembangunan di Kabupaten Katingan Tahun 2021-2030, terutama untuk tahun 2021-2023 (periode berjalan RPJPD ke-3), secara ringkas disajikan pada tabel di bawah. Tabel 4.9 Rekapitulasi Skor dan Ranking Capaian TPB, Skor dan Ranking Rencana Tindakan Koreksi sesuai Skenario dan Simulasi TPB Kalteng Hingga Tahun 2021-2030 PERUBAHAN e g m . RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN | § | | TAHUN 2018-2023 N O T PB S K O R C A P A IA N T P B O L E H O PD R T K T P B K E P A D A O PD 1 47.78 2.920 2 32.30 5.203 3 54.98 3.577 4 37.15 3.332 5 31.12 4.731 6 27.03 0.522 7 0.00 7.065 8 18.27 8.165 9 15.92 7.205 10 9.31 8.120 11 19.60 9.453 12 23.94 7.694 13 33.33 8.295 15 18.99 10.941 16 5.00 7.311 17 0.00 6.150 R A T A A N 23.42 6.293 Slumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah IV .5 4 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 4.10 Isu Strategis/Prioritas Pembangunan dan Kebijakan, Rencana dan Program KLHS RPJMD Perubahan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 sesuai TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT) dan Tanpa Upaya Tambahan (TUT) Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 B. Alternatif Skenario dan Rekomendasi KRP
  2. 1.Alternatif skenario dan rekomendasi KRP dengan upaya tambahan Isu Strategis dan Indikator Kunci sesuai Skor dan Ranking Capaian TPB, Skor dan Ranking Rencana Tindakan Koreksi sesuai Skenario dan Simulasi serta Noraor Urutan Prioritas Intervensi terhadap TPB dengan Tanpa Upaya Tambahan KLHS RPJMD Kabupaten Katingan hingga Tahun 2021- 2030, dan Isu Strategis/Prioritas dan Indikator Kunci sesuai Skor dan Ranking Capaian TPB, Skor dan Ranking Rencana Tindakan Koreksi sesuai Skenario dan Simulasi serta Nomor Urutan Prioritas Intervensi terhadap TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT) KLHS RPJMD Kabupaten Katingan hingga Tahun 2021-2030, dan hasil kompilasi dengan memperhatikan persepsi/pendapat masyarakat, secara ringkas disajikan pada tabel di bawah. IV.55 ^y\\ Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 4.11 Rekomendasi Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) TPB Dengan Upaya Tambahan (DUT) dan Relasinya dengan RPJMN Tahun 2020-2025, Tujuan Pembangunan RPJPD ke-3 Kabupaten katingan Tahun 2018-2023, Program pada Pola Ruang RTRWK Katingan Tahun 2019-2039, TPB Desa dan Permendagri No. 90 Tahun 2019, serta Penambahan Anggaran dari Tahun Sebelumnya No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Larnnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  3. 1.1. Penurunan Tujuan 1: 1. Peningkatan Fungsi Pusat TPB 1. TPB 1. 1. Target TPB 1.2. Pada Program Pengelolaan Dinas Pendidikan Penyesuaian beban Daya saing Kegiatan Lokal (PKL) Kota Desa Tanpa Kemiskinan. Tanpa tahun 2030, Pendidikan Kab. Katingan Variabel pada pengeluaran perekonomian Kasongan. Kemiskinan mengurangi setiap melalui Kabupaten Dalam rangka mencapai target 0 setidaknya setengah Indikator TPB bantuan social Katingan semakin 2. Peningkatan beberapa persen kemiskinan di desa pada proporsi laki-laki, dengan
  4. 2.Peningkatan kuat dan kota sebagai Pusat tahun 2030, ada beberapa sasaran perempuan dan anak- Kegiatan/Sub pendapatan kompetitif Pelayanan Kawasan yang harus dicapai di desa. anak segala usia yang Kegiatan melalui dengan semakin (PPK). Diantaranya, sebanyak 100 persen hidup dalam segala sesuai program terpadunya masyarakat desa memiliki kartu dimensi kemiskinan Permendagri ekonomi industri 3. Peningkatan beberapa jaminan kesehatan; penyandang berdasarkan No.90/2019 produktif. manufaktur kota sebagai Pusat difabilitas miskin dan perempuan pengertian nasional. dan
  5. 3.Perbaikan dengan Pelayanan kepala keluarga (PEKKA) 100 2. Target TPB 1.4. Pada MONEV kebijakan pertanian, Lingkungan (PPL). persen menerima bantuan tahun 2030, menjamin Program ekonomi pariwisata, pemenuhan kebutuhan dasar; bahwa seluruh laki- Mitra makro, yaitu: kelautan dan 4. Pengembangan Sistem cakupan layanan kesehatan, laki dan perempuan, 1. Program Pemenuhan Dinas Kesehatan Pemkab/ stabilitas sumber daya Jaringan Transportasi persalinan dan imunisasi, terutama mereka yang Upaya Kesehatan Kab. Katingan Parapihak inflasi. alam lainnya Da rat pemakaian kontrasepsi, akses air miskin dan rentan, Perorangan dan menciptakan secara minum dan sanitasi baik40 persen memiliki hak yang Upaya Kesehatan Penyesuaian pertumbuhan berkelanjutan. penduduk berpenghasilan sama terhadap Masyarakat Variabel pada ekonomi yang terendah; akses dan layanan sumbersumber setiap Permasalahan dan Isu-lsu Strategic Daerah IV .5 6 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran inklusif, 5. Pengembangan Sistem pendidikan; hunian yang layak pendapatan, juga 2. Program Peningkatan Indikator TPB menciptakan Tujuan 4: Jaringan Sungai, Danau untuk penduduk berpendapatan terhadap pelayanan Sumber Daya dengan lapangan kerja Kesejahteraan dan Penyeberangan. rendah; serta terpenuhinya dasar kepemilkan dan Manusia Kesehatan Kegiatan/Sub produktif, rakyat terus kebutuhan dasar lainnya. kontrol atas tanah dan 3. Program Kesediaan Kegiatan menjaga iklim membaik, 6. Pengembangan Sistem bentukbentuk Farmasi, Kesehatan sesuai investasi dan meningkat dan Jaringan Transportasi Laut 1. Tingkat kemiskinan desa kekayaan lainnya, dan Makanan Permendagri regulasi merata sebanding mencapai 0% warisan, sumber daya Minuman No.90/2019 perdagangan, dengan tingkat 7. Pengembangan Sistem 2. Persentase warga desa peserta alam, teknologi baru 4. Program dan meningkatkan kesejahteraan Jaringan Kereta Api. SJSN Bidang Kesehatan dan yang layak dan Pemberdayaan MONEV produktivitas daerah/kabupate Ketenagakeijaan mencapai pelayanan fnansial Masyarakat Bidang Program sektor n laindi 8. Pengembangan Sistem 100% termasuk keuangan Kesehatan Mitra pertanian, serta Kalimantan Jaringan Infrastruktur 3. Keluarga miskin penerima mikro. Pernkab/ mengembangk Tengah dan di Ketenagalistrikan. bantuan sosial mencapai 100% 3. Target TPB 1.5. Pada Dinas Sosial Kab. Parapihak an infrastruktur Indonesia, yang 4. Keluarga miskin mendapat tahun 2030, Katingan di wilayah didorong oleh 9. Pengembangan Sistem layanan kesehatan, membangun 1. Program tertinggal. meningkatnya Jartingan Prasarana pendidikan, air bersih, dan ketahanan masyarakat Pemberdayaan Sosial pertumbuhan Telekomunikasi. hunian layak mencapai 100% miskin dan yang 2. Program Rehabilitasi ekonomi yang 5. Keluarga miskin korban berada dalam situasi Sosial berkualitas 10, Pengembangan Sistem bencana yang ditangani rentan, serta 3. Program Penyesuaian disertai Jaringan Sumberdaya Air. mencapai 100% mengurangi Perlindungan dan Variabel pada terwujudnya keterpaparan dan Jaminan Sosial setiap lembaga jaminan 11. Pembangunan Prasarana kerentanan mereka 4. Program Penanganan Indikator TPB social Lingkungan. terhadap kejadian- Bencana dengan kejadian ekstrim Kegiatan/Sub
  6. 12.Perwujudan Kawasan terkait perubahan Kegiatan Tujuan 9: Peruntukan Budidaya iklim maupun bencana sesuai Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .5 7 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenarigan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran Selain itu, pada Kawasan hutan dan tekanan ekonomi, Dinas Koperasi, Permendagri pengembangan produksi, Perwujudan sosial, dan lingkungan Usaha Kecil No.90/2019 infrastruktur kawasan hutan produksi lainnya. Menengah, dan perdesaan akan tetap, Perwujudan 1. Program Perdagangan dan MONEV terus kawasan hutan produksi Agenda Internasional Pemberdayaan Usaha Perindustrian Kab. Program dikembangkan, terbatas, Perwujudan Terkait Lainnya: Menengah, Usaha Katingan Mitra terutama untuk kawasan hutan produksi Sendai Framework for Kecil, dan Usaha Pemkab/ mendukung yang dapat dikonversi, Disaster Risk Mikro (UMKM) Parapihak pembangunan Reduction 2015-2030 • 2. Program pertanian dan 13. Perwujudan kawasan Financing for Pengembangan Dinas Transmigrasi pariwisata tanaman pangan. Development • Habitat UMKM dan Tenaga Kerja III Kab. Katingan
  7. 14.Perwujudan kawasan 1. Program pertanian lahan kering Perencanaan Tenaga dan hortikultura. Kerja
  8. 2.Program Pelatihan
  9. 15.Perwujudan kawasan Kerja dan petemakan. Produktivitas Tenaga Kerja Penyesuaian
  10. 16.Perwujudan kawasan 3. Program Penempatan Variabel pada perkebunan. Tenaga Kerja setiap IndikatorTPB
  11. 17.Perwujudan Kawasan 1. Dinas dengan perikanan. Pertanian, Kegiatan/Sub Pangan dan Kegiatan — — ——— — —— - sesuai Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.58 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenarigan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  12. 18.Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industrl.
  13. 19.Perwujudan Kawasan Pariwisata.
  14. 20.Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.
  15. 21.Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
  16. 22.Perwujudan Kawasan Pesisir.
  17. 23.Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.
  18. 24.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.
  19. 25.Perwujudan kawasan strategis sudut
  20. 1.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
  21. 2.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  22. 3.Program Perizinan Usaha Pertanian
  23. 4.Program Penyuluhan Pertanian
  24. 5.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  25. 6.Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
  26. 7.Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  27. 8.Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
  28. 9.Program Peningkatan Diversifikasi dan Perikanan Kab. Katingan
  29. 2.P2R Katingan Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pernkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap IndikatorTPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pern kab/ Parapihak BBSS Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.59 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pemba ngunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku lltama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penam bahan Anggaran kepentingan sosial budaya.
  30. 26.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
  31. 27.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  32. 28.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.
  33. 29.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan Ketahanan Pangan Masyarakat
  34. 10.Program Penanganan Kerawanan Pangan
  35. 11.Program Pengawasan Keamanan Pangan
  36. 12.Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterine
  37. 1.Program Perencanaan Lingkungan Hidup
  38. 2.Program Pengendalian Pencemaran/Kerusak an Lingkungan Hidup
  39. 3.Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  40. 4.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Katingan Dinas Perumahan, Kawasan Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.60 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekornendasi KRP Dengan Upaya OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Tambahan (DUT) Penganggaran Pembangunan RPJPD Ke-3 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya Program Prioritas Sesuai Permendagri Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran No Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 TPB Target TPB Prioritas No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung situs dan cagar budaya dan Penyuluhan Pemukiman dan Kegiatan/Sub Tjilik Riwut. Lingkungan Hidup Pertanahan Kab. Kegiatan untuk Masyarakat Katingan sesuai
  41. 30.Perwujudan kawasan Permendagri strategis berdasarkan No.90/2019 pertimbangan aspek 1. Program Kawasan dan lingkungan. Permukiman dan
  42. 2.Program Perumahan MONEV
  43. 31.Perwujudan kawasan dan Kawasan Program strategis berdasarkan Permukiman Kumuh Mitra sudut 3. Program Pemkab/ kepentinganpendayaguna Penyelesaian Parapihak an sumber daya alam atau Sengketa Tanah teknologi tinggi. Garapan Dinas PU,Penataan
  44. 4.Program Ruang dan Penyelesaian Ganti Perhubungan Kab. Penyesuaian Kerugian dan Katingan Variabel pada Santunan Tanah setiap untuk Pembangunan IndikatorTPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan
  45. 1.Program Pengelolaan sesuai Sumber Daya Air Permendagri No.90/2019 dan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.61 Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  46. 2.Program Penyelenggaraan Jalan
  47. 3.Program Pengelolaan Pelayaran Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  48. 1.Program Penanggulangan Bencana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Katingan
  49. 1.Badan Penanggulanga n Bencana Daerah Kab. Katingan
  50. 2.Satuan Polisi Pamong Praja Bappelitbang Kabupaten Katingan dan MONEV Program Mitra Pernkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan dan MONEV Program Mitra Pernkab/ Parapihak IV.62 PERUBAHAN g p fe r RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN i l j j TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Oengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  51. 2.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
  52. 1.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  53. 2.Program Penelitian dan Pengembangan
  54. 1.Program Pengelolaan Perkebunan Dinas Perkebunan Prov. Kalteng
  55. 1.Dinas Kehutanan Prov. Kalteng
  56. 2.BKSDA Kalteng
  57. 3.BTN Sebangau,
  58. 4.BTN Bukit Baka-Bukit Raya
  59. 5.BPDASHL Kahayan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Kegiatan/Sub Kegiatan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.63 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (OUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  60. 1.Program Pengelolaan Hutan
  61. 2.Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  62. 3.Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
  63. 4.Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
  64. 6.BPKHXXI
  65. 7.BP2HP
  66. 8.BPPI 8t Karhutla Kalimantan
  67. 9.BRGM
  68. 10.IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE
  69. 11.IUP
  70. 12.KUP
  71. 13.WWF
  72. 14.BNF
  73. 15.BOF
  74. 16.GGGI
  75. 17.WALHI
  76. 18.SoB
  77. 19.JPP
  78. 20.FOKKER SHK
  79. 21.LPP-LH "Green Borneo" Katingan P2 R Katingan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .6 4 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran ------ Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.65 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tabun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekornendasi KRP Dengan (Jpaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lair Pengangc inya/Mitra Dan jaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  80. 2.1. Meningkatkan ketersediaan dan variasi pasokan makanan termasuk dan meningkatkan pilihan makanan sehat
  81. 2.Menjaga pertanian yang berkelanjutan dan praktik Tujuan 1: Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata.
  82. 1.Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan.
  83. 2.Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
  84. 3.Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). TPB 2. Desa Tanpa Kelaparan. Agenda kedua TPB Desa adalah mengakhiri segala jenis kelaparan di desa pada tahun 2030 serta mengupayakan terciptanya ketaha nan pangan, untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik menuju kehidupan yang sehat. Pencapaian tujuan ini membutuhkan perbaikan akses terhadap pangan TPB 2. Tanpa Kelaparan
  85. 1.Target TPB 2.1. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan menjamin akses terhadap kualitas pangan yang baik bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, sepanjang tahun.
  86. 2.Target TPB 2.2.
  87. 1.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
  88. 2.Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  89. 3.Program Perizinan Usaha Pertanian
  90. 4.Program Penyuluhan Pertanian
  91. 5.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  92. 1.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan
  93. 2.P2R Katingan Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.66 PERU BAH AN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran pertanian Tujuan 4: 4. Pengembangan Sistem dan peningkatan produksi Pada tahun 2030, 6. Program Pengelolaan MONEV terutama Kesejahteraan Jaringan Transportasi pertanian secara berkelanjutan, mengakhiri segala Perikanan Budidaya Program melalui rakyat terus Darat yang mencakup bentuk malnutrisi, 7. Program Pengawasan Mitra peningkatan membaik, peningkatan produktivitas dan termasuk mencapai Sumberdaya Kelautan Pemkab/ produktivitas meningkat dan 5. Pengembangan Sistem pendapatan petani, target-target yang dan Perikanan Parapihak dan teknik merata sebanding Jaringan Sungai, Danau pengembangan teknologi dan telah disepakati secara 8. Program Pengolahan produksi dengan tingkat dan Penyeberangan. akses pasar, sistem produksi internasional dan Pemasaran Hasil berkelanjutan3. kesejahteraan pangan yang berkelanjutan, serta mengenai Perikanan Memperkuat daerah/kabupate 6. Pengembangan Sistem nilai tambah produksi pertanian. pertumbuhan balita 9. Program Pengelolaan komunikasi n lain di Jaringan Transportasi Laut serta menguraikan Sumber Daya perubahan Kalimantan 1. Prevalensi kurang gizi, kurus, kebutuhan gizi untuk Ekonomi Untuk sosial dan Tengah dan di 7. Pengembangan Sistem stunting, anemia turun menjadi remaja putri, ibu hamil Kedaulatan dan perilaku dalam Indonesia, yang Jaringan Kereta Api. 0% 2. Prevalensi bayi mendapat dan menyusui, dan Kemandirian Pangan konsumsi didorong oleh ASI eksklusif mencapai 100% 3. manula. 10. Program Peningkatan makanan untuk meningkatnya 8. Pengembangan Sistem Ada kawasan pertanian pangan 3. Target TPB 2.3. Diversifikasi dan memenuhi pertumbuhan Jaringan Infrastruktur berkelanjutan Pada tahun 2030, Ketahanan Pangan kebutuhan diet ekonomi yang Ketenagalistrikan. menggandakan Masyarakat
  94. 4.Memperluas berkualitas produktivitas 11. Program Penanganan penyediaan disertai 9. Pengembangan Sistem pertanian dan Kerawanan Pangan makanan untuk terwujudnya Jartingan Prasarana pendapatan produsen 12. Program Pengawasan populasi yang lembaga jaminan Telekomunikasi. makanan berskala Keamanan Pangan rentan melalui social. mikro, khususnya 13. Program program 10. Pengembangan Sistem perempuan, Pengendalian perlindungan Jaringan Sumberdaya Air. masyarakat adat, Kesehatan Hewan dan sosial, Tujuan 9: pertanian keluarga, Kesehatan Masyarakat termasuk petemak dan nelayan, Veterine Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .6 7 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 perluasan Kesejahteraan 11. Pembangunan Prasarana makanan rakyat terus Lingkungan. sumber protein membaik, serta makanan meningkat dan 12. Perwujudan Kawasan untuk bayi dan merata sebanding Hutan Lindung. anak kecil dengan tingkat
  95. 5.Percepatan kesejahteraan 13. Kawasan perlindungan pengurangan daerah/kabupate setempat (Sempadan stunting n lain di Sungai, Sempadan Pantai, dengan Kalimantan Sempadan Danau) meningkatkan Tengah dan di efektivitas Indonesia, yang 14. Kawasan pelestarian alam intervensi didorong oleh (KPA) spesifik dan meningkatnya perluasan dan pertumbuhan 15. Ruang terbuka hijau (RTH) penajaman ekonomi yang Perkotaan. intervensi berkualitas spesifik disertai 16. Perwujudan Kawasan
  96. 6.Intervensi terwujudnya Peruntukan Budidaya fortifikasi untuk lembaga jaminan pada Kawasan hutan garam dengan social. produksi, Perwujudan yodium, kawasan hutan produksi tepung dengan tetap, Perwujudan zat besi dan kawasan hutan produksi minyak goreng terbatas, Perwujudan kelapa sawit TPB Desa Dan Indikatornya h^7 k Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Tambahan (DUT) srdfi Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 Pemangku Utama Bentuk Fasilitasi/ TPB Target TPB Prioritas (Kewenangan Dan Pemangku Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pendukung Penambahan Anggaran termasuk melalui Dinas Kesehatan akses yang terjamin 1. Program Pemenuhan Kabupaten dan setara terhadap Upaya Kesehatan Katingan tanah, sumberdaya Perorangan dan Penyesuaian produksi lainnya, Upaya Kesehatan Variabel pada Pengetahuan, layanan Masyarakat setiap fnansial, pasar dan 2. Program Peningkatan Indikator TPB kesempatan untuk Sumber Daya Manusia dengan mendapatkan nilai Kesehatan Kegiatan/Sub tambah serta 3. Program kesediaan Kegiatan lapangan pekerjaan Farmasi, Kesehatan sesuai non-pertanian. dan Makanan Permendagri Minuman No.90/2019 Agenda Internasional dan Terkait Lainnya: 4. Program MONEV Sendai Framework for Pemberdayaan Program Disaster Risk Masyarakat Bidang 1. Dinas Mitra Reduction 2015-2030 • Kesehatan Pemberdayaan Pemkab/ Financing for Perempuan, Parapihak Development • Beijing 1. Program Peningkatan Perlindungan +20 • Climate Change. Kualitas Keluarga Anak,
  97. 2.Program Pemenuhan Pengendalian Hak Anak Penduduk dan Penyesuaian
  98. 3.Program Keluarga Variabel pada Pengendalian Berencana Kab. setiap Penduduk Katingan IV .6 8 PERUBAHAN ggpgjg RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H I TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Oengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran dengan kawasan hutan produksi 4. Program Pembinaan 2. Tim Penggerak Indikator TPB Vitamin A yang dapat dikonversi, Keluarga Berencana PKK Kabupaten dengan untuk (KB) Katingan Kegiatan/Sub memastikan 17. Perwujudan kawasan 5. Program 3. Rumah Kreatif Kegiatan asupan tanaman pangan. Pemberdayaan dan BUMN sesuai mikronutrien Peningkatan Kabupaten Permendagri yang memadai 18. Perwujudan kawasan Keluarga Sejahtera Katingan No.90/2019 bagi pertanian lahan kering (KS) dan masyarakat, dan hortikultura. Dinas Sosial Kab. MONEV terutama Katingan Program masyarakat 19. Perwujudan kawasan Mitra miskin petemakan. Pemkab/
  99. 1.Program Parapihak
  100. 20.Perwujudan kawasan Pemberdayaan Sosial perkebunan. 2. Program Rehabilitasi Sosial
  101. 21.Perwujudan Kawasan 3. Program perikanan. Perlindungan dan Jaminan Sosial Penyesuaian
  102. 22.Perwujudan 4. Program Penanganan Variabel pada Pengembangan Kawasan Bencana setiap Pertambangan dan Energi. 1. Dinas Koperasi, Indikator TPB Usaha Kecil dengan
  103. 23.Perwujudan Menengah, Kegiatan/Sub pengembangan kawasan Perdagangan Kegiatan peruntukan industry. dan sesuai f I V ^ Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV. 69 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekornendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  104. 1.Program Pelayanan Perindustrian Permendagri
  105. 24.Perwujudan kawasan Izin Usaha Simpan Kab. Katingan No.90/2019 peruntukan kawasan Pinjam 2. P2R Katingan dan industri pusat 2. Program 3. Rumah Kreatif MONEV perfilman Asia Tenggara. Pemberdayaan dan BUMN Program Perlindungan Kabupaten Mitra
  106. 25.Perwujudan Kawasan Koperasi Katingan Pemkab/ Pariwisata. 3. Program Parapihak Pemberdayaan Usaha
  107. 26.Perwujudan Kawasan Menengah, Usaha Penyesuaian Permukiman Perkotaan. Kecil, dan Usaha Variabel pada Mikro (UMKM) setiap
  108. 27.Perwujudan Kawasan 4. Program Stabilisasi Dinas Transmigrasi Indikator TPB Permukiman Perdesaan. Harga Barang dan Tenaga Kerja dengan Kebutuhan Pokok Kab. Katingan Kegiatan/Sub
  109. 28.Perwujudan Kawasan dan Barang Penting Kegiatan Pesisir. sesuai
  110. 1.Program Permendagri
  111. 29.Perwujudan Perencanaan Tenaga No.90/2019 Pengembangan kawasan Kerja dan peruntukan bandar udara. 2. Program Pelatihan MONEV Kerja dan Program
  112. 30.Perwujudan Kawasan yang Produktivitas Tenaga Mitra Diusulkan Dikeluarkan dari Kerja Pemkab/ Kawasan Hutan. 3. Program Penempatan Parapihak — — Tenaga Kerja Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.70 PERUBAHAN g S g RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN C T B TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  113. 31.Perwujudan Kawasan Dinas PU, Penataan Strategis Nasional. Ruang dan Penyesuaian Perhubungan Kab. Variabel pada
  114. 32.Perwujudan Kawasan Katingan setiap Strategis Provinsi. Indikator TPB dengan
  115. 33.Perwujudan kawasan Kegiatan/Sub strategis sudut 1. Program Pengelolaan Kegiatan kepentingan ekonomi. Sumber Daya Air sesuai
  116. 2.Program Permendagri
  117. 34.Perwujudan kawasan Penyelenggaraan No.90/2019 strategis sudut Jalan dan kepentingan sosial 3. Program Pengelolaan MONEV budaya. Pelayaran Program Badan Pengelolaan Mitra
  118. 35.Perwujudan kawasan Keuangan dan Aset Pemkab/ strategis sudut Daerah Kab. Parapihak kepentingan fungsi dan Katingan daya dukung lingkungan Penyesuaian hidup. Bappelitbang Kab. Variabel pada Katingan setiap
  119. 36.Perwujudan kawasan Program Pengelolaan Indikator TPB strategis sudut Keuangan Daerah dengan kepentingan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai /?>5? k Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.71 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN | I 1 § TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran pendayagunaan 1. Program Koordinasi Permendagri sumberdaya alam atau dan Sinkronisasi No.90/2019 teknologi tinggi. Perencanaan 1. Dinas dan Pembangunan Perkebunan MONEV
  120. 37.Perwujudan kawasan Daerah Prov. Kalteng Program strategis berdasarkan 2. Program Penelitian 2. lUPSawit Mitra pertimbangan dan Pengembangan Pemkab/ aspek ekonomi berupa Parapihak Kawasan industri dan riset rotan. Program Pengelolaan Penyesuaian Perkebunan Variabel pada
  121. 38.Perwujudan kawasan setiap strategis berdasarkan Indikator TPB pertimbangan dengan aspek sosial budaya Kegiatan/Sub berupa Kawasan situs dan Kegiatan cagar budaya 1. Dinas sesuai Tjilik Riwut. Kehutanan Permendagri Prov. Kalteng No.90/2019
  122. 39.Perwujudan kawasan 2. BKSDA Kalteng dan strategis berdasarkan 3. BTN Sebangau, MONEV pertimbangan 4. BTN Bukit Program aspek lingkungan. Baka-Bukit Mitra
  123. 1.Program Raya Pemkab/ Pengelolaan Hutan 5. BPDASHL Parapihak -V- ---------- 1-- Kahayan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.72 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  124. 40.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.
  125. 2.Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  126. 3.Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
  127. 6.BPKHXXI
  128. 7.BP2HPXII
  129. 8.Balai PPI 8 1 Karhutla Kalimantan
  130. 9.BRGM
  131. 10.BPKH XXI
  132. 11.BP2HPXII
  133. 12.IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE
  134. 13.UPT KPHP Katingan Hilir
  135. 14.UPT KPHP Katingan Hulu
  136. 15.IUP
  137. 16.KUP
  138. 17.WWF
  139. 18.BNF
  140. 19.BOF
  141. 20.GGGI
  142. 21.WALHI
  143. 22.SoB
  144. 23.JPP
  145. 24.FOKKER SHK Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai \1U ^ Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.73 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas. Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  146. 25.LPP-LH "Green Borneo” Katingan
  147. 26.P2 R Katingan Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak -mmm Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.74 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabu paten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.75 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai DenganTPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekornendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  148. 3.1. Mengendalikan pertumbuhan pendudukdan memperkuat tata kelola kependudukan Tujuan 1: Daya saing perekonomian Kabupaten Katingan semakin kuatdan
  149. 1.Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan. TPB 3. Desa Peduli Kesehatan. Pemerintah desa dan supra desa harus menjamin tersedianya: akses warga desa terhadap layanan TPB 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera
  150. 1.Target TPB 3,1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio Kematian Ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran 3.2.
  151. 1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
  152. 1.Dinas Kesehatan Kab. Katingan
  153. 2.RSUDMas Amsyar Kasongan Penyesuaian Variabel pada setiap IndikatorTPB dengan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.76 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  154. 2.Memperkuat kompetitif 2. Peningkatan beberapa kesehatan; teijangkaunya jaminan Pada tahun 2030, 2. Program 3. IDI Kab. Kegiatan/Sub pelaksanaan dengan semakin kota sebagai Pusat kesehatan bagi warga desa; mengakhiri kematian Peningkatan Katingan Kegiatan perlindungan terpadunya Pelayanan Kawasan (PPK). menurunnya angka kematian ibu yang dapat dicegah Kapasitas Sumber 4. Persatuan sesuai social industri (AKI); angka kematian bayi (AKB); pada bayi lahir dan Daya Manusia Perawat Permendagri
  155. 3.Meningkatkan manufaktur 3. Peningkatan beberapa peningkatan pemberian imunisasi balita. Kesehatan Nasional No.90/2019 pelayanan dengan kota sebagai Pusat lengkap pada bayi; prevalensi 2. Target TPB 3.3. 3. Program Sediaan Indonesia Kab. dan kesehatan pertanian, Pelayanan Lingkungan pemakaian kontrasepsi; Pada tahun 2030, Farmasi, Alat Katingan MONEV menuju pariwisata, (PPL). pengendalian penyakit mengakhiri epidemic Kesehatan dan Program cakupan kelautan dan HIV/AIDS, TBC, obesitas, malaria, AIDS, tuberculosis Makanan Minuman Mitra kesehatan sumberdaya 4. Pengembangan Sistem kusta, filariasis (kaki gajah); malaria, dan penyakit 4. Program Pemkab/ semesta alam lainnya Jaringan Transportasi pengendalian penyalahgunaan tropis lainnya, Pemberdayaan Parapihak terutama secara Da rat narkoba, serta menurunnya angka melawan hepatitis. Masyarakat Bidang penguatan berkelanjutan kelahiran pada usia remaja. penyakit yang Kesehatan pelayanan 5. Pengembangan Sistem ditularkan lewat air Dinas kesehatan Jaringan Sungai, Danau 1. BPJS Kesehatan mencapai 100% dan penyakit menular 1. Program Kependudukan dan dasar (Primary Tujuan 4: dan Penyeberangan. penduduk 2. Unmeet need lainnya, terutama Pendaftaran Pencatatan Sipil Health Care). Kesejahteraan pelayanan kesehatan mencapai COVID dengan Penduduk Kab. Katingan rakyat terus 6. Pengembangan Sistem 0% 3. Persentase persalinan di berbagai variannya. 2. Program Pencatatan Penyesuaian membaik, Jaringan Transportasi Laut fasilitas pelayanan kesehatan dan 3. Target TPB 3.6 Pada Si pi I Variabel pada meningkat dan menggunakan tenaga kesehatan tahun 2020, 3. Program setiap merata sebanding 7. Pengembangan Sistem terampil mencapai 100% 4. Angka mengurangi separuh Pengelolaan IndikatorTPB dengan tingkat Jaringan Kereta Api. kematian ibu per 100 ribu angka kematian dan Informasi dengan kesejahteraan kelahiran hidup mencapai 0 5. luka-luka akibat Administrasi Kegiatan/Sub daerah/kabupate 8. Pengembangan Sistem Angka kematian bayi per 1000 kecelakaan lalu lintas. Kependudukan Kegiatan n lain di Jaringan Infrastruktur kelahiran hidup mencapai 0 6. 4. Target TPB 3.7. Pada sesuai Kalimantan Ketenagalistrikan. Imunisasi dasar lengkap pada bayi tahun 2030, menjamin Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.77 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran Tengah dan di mencapai 100% 7. Prevalensi HIV, akses universal 4. Program Dinas Permendagri Indonesia, yang 9. Pengembangan Sistem TBC, tekanan darah tinggi, terhadap layanan Pengelolaan Profil Pemberdayaan No.90/2019 didorong oleh Jartingan Prasarana obesitas, narkoba mencapai 0% 8. perawatan kesehatan Kependudukan Perempuan, meningkatnya Telekomunikasi. Jumlah RT yang menjalankan seksual dan Perlindungan Anak, pertumbuhan eliminasi malaria, kusta, filariasis reproduksi, termasuk 1. Program Pengendalian ekonomi yang 10. Pengembangan Sistem (kaki gajah) mencapai 100% 9. untuk keluarga Pengarusutamaan Penduduk dan berkualitas Jaringan Sumberdaya Air. Persentase perokok <18 tahun berencana, informasi Gender dan Keluarga disertai mencapai 0% 10. Posyandu yang dan pendidikan, serta Pemberdayaan Berencana Kab. Penyesuaian terwujudnya 11. Pembangunan Prasarana menangani kesehatan jiwa pada integrasi kesehatan Perempuan Katingan Variabel pada lembaga jaminan Lingkungan. 100% RT 11. Korban reproduksi ke dalam 2. Program setiap social penyalahgunakan NAPZA strategi dan program Perlindungan IndikatorTPB
  156. 12.Perwujudan Kawasan (narkoba) 100% ditangani panti nasional. Perempuan dengan Hutan Lindung. rehabilitasi sosial 12. Korban mati 5. Target TPB 3.9. Pada 3. Program Kegiatan/Sub Tujuan 6: dan luka berat akibat kecelakaan tahun 2030, Peningkatan Kegiatan Meningkatnya 13. Kawasan perlindungan lalu lintas mencapai 0% 13. mengurangi jumah Kualitas Keluarga sesuai derajat kesehatan setempat (Sempadan Prevalensi pemakaian kontrasepsi kematian dan penyakit 4. Program Permendagri dan status gizi Sungai, Sempadan Pantai, jangka pendek dan jangka akibat bahan kimia Pengelolaan Sistem No.90/2019 masyarakat; Sempadan Danau) panjang pada orang menikah usia berbahaya serta Data Gender dan Meningkatnya produktif (usia 18-49 tahun) pencemaran dan Anak kesetaraan 14. Kawasan pelestarian alam mencapai 100% 14. Angka polusi udara, air, dan 5. Program gender; serta (KPA) kelahiran pada remaja usia 15-19 tanah. Pemenuhan Hak kesejahteraan tahun (age specific fertility Anak (PHA) dan perlindungan 15. Ruang terbuka hijau (RTH) rate/ASFR) mencapai 0% 15. Total Agenda Internasional 6. Program anak Perkotaan. Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5 Terkait Lainnya: • Perlindungan Financing for Khusus Anak Development ■Beijing Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.78 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran Tujuan 9: Pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian dan pariwisata
  157. 16.Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan kawasan hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,
  158. 17.Perwujudan kawasan tanaman pangan.
  159. 18.Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.
  160. 19.Perwujudan kawasan petemakan.
  161. 20.Perwujudan kawasan perkebunan.
  162. 21.Perwujudan Kawasan perikanan. +20 • Habitat III • Climate Change
  163. 7.Program Pengendalian Penduduk
  164. 8.Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
  165. 9.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) ff Yy ^ Permasalahan dan Isu-lsu Strategic Daerah IV.79 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekornendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Pertambahan Anggaran
  166. 22.Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.
  167. 23.Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry.
  168. 24.Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.
  169. 25.Perwujudan Kawasan Pariwisata.
  170. 26.Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.
  171. 27.Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
  172. 28.Perwujudan Kawasan Pesisir. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.80 Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 29. Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.
  173. 30.Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.
  174. 31.Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.
  175. 32.Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.
  176. 33.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.
  177. 34.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.
  178. 35.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran IV.81 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabu paten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran daya dukung lingkungan hidup.
  179. 36.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  180. 37.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.
  181. 38.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.
  182. 39.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.82 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prio litas Tujuan TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran No Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran pertimbangan aspek lingkungan.
  183. 40.perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentinganpendayag una an sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  184. 4.1. Meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran
  185. 2.Meningkatkan pemerataan akses layanan pendidikan di semuajenjang dan percepatan pelaksanaan Tujuan 1: Daya saing perekonomian Kabupaten Katingan semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, pariwisata,
  186. 1.Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan.
  187. 2.Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
  188. 3.Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan
  189. 4.Lingkungan (PPL). TPB 4. Desa Tanpa Kemiskinan. Uuntuk mencapai tujuan TPB Desa Pendidikan Desa Berkualitas, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dengan dukungan dari supra desa adalah: akses warga desa terhadap layanan pendidikan terakreditasi; akses warga desa terhadap lembaga pendidikan pesantren; serta memastikan tersedianya layanan pendidikan yang TPB 4. Pendidikan Berkualitas
  190. 1.Target TPB 4.1. Pada tahun 2030, pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah gratis, setara dan berkualitas.
  191. 2.Target TPB 4.2. Pada tahun 2030, pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki- Program Pengelolaan Pendidikan
  192. 1.Dinas Pendidikan Kab. Katingan
  193. 2.PGRI Kab. Katingan
  194. 3.UPR
  195. 4.UMP
  196. 5.UNDA
  197. 6.TOMAS
  198. 7.TOGA Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.83 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pemba ngunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran Wajib Belajar kelautan dan 5. Pengembangan Sistem berkualitas dan teijangkau untuk laki memiliki akses Program Pengembangan Pemkab/ 12 Tahun sumber daya Jaringan Transportasi warga desa. terhadap Sumber Daya Manusia Badan Parapihak
  199. 3.Meningkatkan alam lainnya Darat Selain itu, tujuan ini berfokus pada pengembangan masa Kepegawaian, profesionalism secara tersedianya layanan pendidikan kanak-kanak awal Pendidikan dan Penyesuaian e, kualitas, berkelanjutan. 6. Pengembangan Sistem keterampilan bagi warga desa, yang berkualitas, Pelatihan Variabel pada pengelolaan, Jaringan Sungai, Danau layanan pendidikan pra sekolah, pengasuhan dan Kabupaten setiap dan dan Penyeberangan. pendidikan non formal, serta pendidikan pra- Katingan Indikator TPB penempatan Tujuan 4: ketersediaan taman bacaan atau sekolah. dengan pendidik dan Kesejahteraan 7. Pengembangan Sistem perpustakaan desa. 3. Target TPB 4.3. Pada Kegiatan/Sub tenaga rakyat terus Jaringan Transportasi Laut tahun 2030, menjamin Kegiatan kependidikan membaik, 1. Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, Akses Yang Setara sesuai yang merata meningkat dan 8. Pengembangan Sistem SMA/MA berakreditasi minimal B Bagi Semua Permendagri
  200. 4.Menguatkan merata sebanding Jaringan Kereta Api. mencapai 100% 2. Akses anak ke Perempuan dan Laki- No.90/2019 penjaminan dengan tingkat pesantren mencapai 100% 3. APK Laki terhadap dan mutu kesejahteraan 9. Pengembangan Sistem PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, pendidikan tinggi, MONEV pendidikan daerah/kabupate Jaringan Infrastruktur SMA/MA mencapai 100% 4. APM teknis dan kejuruan 1. Program Program untuk n lain di Ketenagalistrikan. PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, yang berkualitas dan Pengarusutamaan 1. Dinas Mitra meningkatkan Kalimantan SMA/MA laki-laki dan perempuan terjangkau, termasuk Gender dan Pemberdayaan Pemkab/ pemerataan Tengah dan di 10. Pengembangan Sistem mencapai 100% 5. Angka melek universitas. Pemberdayaan Perempuan, Parapihak kualitas Indonesia, yang Jartingan Prasarana aksara latin dan non latin pada 4. Target TPB 4.4. Pada Perempuan Perlindungan layanan didorong oleh Telekomunikasi. penduduk usia di atas 15 tahun tahun 2030, 2. Program Peningkatan Anak, antarsatuan meningkatnya mencapai 100% 6. Rata-rata lama meningkatkan secara Kualitas Keluarga Pengendalian Penyesuaian pendidikan dan pertumbuhan 11. Pengembangan Sistem sekolah penduduk >20 tahun substansial jumlah 3. Program Pengelolaan Penduduk dan Variabel pada antarwilayah ekonomi yang Jaringan Sumberdaya Air. mencapai 12 tahun 7. Tersedia remaja dan dewasa Sistem Data Gender Keluarga setiap
  201. 5.Meningkatkan berkualitas Taman Bacaan Masyarakat atau yang memiliki dan Anak Berencana Kab. Indikator TPB tata kelola disertai perpustakaan ---- u ---- keahlian yang relevan, Katingan dengan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.84 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPBDesa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran pembangunan terwujudnya 12. Pembangunan Prasarana termasuk Keahlian 4. Program Pemenuhan 2. Tim Penggerak Kegiatan/Sub pendidikan, lembaga jaminan Lingkungan. Teknis dan Kejuruan, Hak Anak (PHA) PKK Kabupaten Kegiatan strategi social. 13. Perwujudan Kawasan untuk mendapatkan 5. Program Perlindungan Katingan sesuai pembiayaan Hutan Lindung. pekerjaan yang layak Khusus Anak 3. Rumah Kreatif Permendagri
  202. 6.Meningkatkan serta dapat 6. Program Pengendalian BUMN No.90/2019 efektivitas Tujuan 5: 14. Kawasan perlindungan berwirausaha. Penduduk Kabupaten dan pemanfaatan Kesejahteraan setempat (Sempadan 5. Target TPB 4.5. Pada Katingan MONEV Anggaran rakyat terus Sungai, Sempadan Pantai, tahun 2030, 4. Forum Anak Program Pendidikan. membaik, Sempadan Danau) menghilangkan Kabupaten Mitra meningkat dan disparitas gender Katingan Pemkab/ merata sebanding 15. Kawasan pelestarian alam dalam pendidikan dan 5. TOGA Parapihak dengan tingkat (KPA) menjamin Akses yang 6. TOMAS kesejahteraan Sama Terhadap 1. Program daerah/kabupate 16. Ruang terbuka hijau (RTH) Semua Tingkatan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial n lain di Perkotaan. Pendidikan dan 2. Program Rehabilitasi Kabupaten Kalimantan pelatihan kejuruan Sosial Katingan Tengah dan di 17. Perwujudan Kawasan bagi mereka yang Indonesia, yang Peruntukan Budidaya rentan, termasuk didorong oleh pada Kawasan hutan penyandang meningkatnya produksi, Perwujudan disabilitas, masyarakat pertumbuhan kawasan hutan produksi adat dan anak-anak Penyesuaian ekonomi yang tetap, Perwujudan yang berada dalam Variabel pada berkualitas kawasan hutan produksi situasi rentan. setiap disertai terbatas, Perwujudan 6. Target TPB 4.7. Pada Indikator TPB terwujudnya kawasan hutan produksi tahun 2030, dengan yang dapat dikonversi, memastikan bahwa Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.85 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Tambahan (DUT) Penganggaran Pembangunan RPJPD Ke-3 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya Program Prioritas Sesuai Permendagri Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran No Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 TPB Target TPB Prioritas No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung lembaga jaminan semua pelajar 1. Program Kegiatan/Sub social 18. Perwujudan kawasan mendapatkan Pengembangan 1. Dinas Kegiatan tanaman pangan. pengetahuan dan Kapasitas Daya Saing Kebudayaan, sesuai kemampuan yang Kepemudaan Pariwisata, Permendagri
  203. 19.Perwujudan kawasan dibutuhkan untuk 2. Program Kapasitas Pemuda dan No.90/2019 pertanian lahan kering mendukung Daya Saing Olahraga Kab. dan dan hortikultura. pembangunan yang Keolahragaan Katingan MONEV berkelanjutan, melalui 3. Program 2. DAD Kab. Program
  204. 20.Perwujudan kawasan Pendidikan untuk pengembangan Katingan Mitra petemakan. Pembangunan Kapasitas 3. KONI Kab. Pemkab/ Berkelanjutan dan Kepramukaan Katingan Parapihak
  205. 21.Perwujudan kawasan gaya hidup 4. Program 4. KNPI Kab. perkebunan. berkelanjutan, hak Pengembangan Katingan asasi manusia, Kebudayaan
  206. 22.Perwujudan Kawasan kesetaraan gender, 5. Program Pembinaan perikanan. mementingkan Sejarah budaya perdamaian 6. Program Pelestarian
  207. 23.Perwujudan dan antikekerasan, dan Pengelolaan Pengembangan Kawasan kependudukan global Cagar Budaya Penyesuaian Pertambangan dan Energi. serta apresiasi Variabel pada terhadap keragaman Program Pelatihan Kerja setiap
  208. 24.Perwujudan budaya dan kontribusi dan Produktivitas Tenaga Dinas Tenaga Kerja IndikatorTPB pengembangan kawasan budaya. Kerja Kerja dan dengan peruntukan industry. 7. Target TPB 4.a. Transmigrasi Kab. Kegiatan/Sub Membangun dan Katingan Kegiatan ■ — Meningkatkan Mutu sesuai T ‘\y/f h' Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.86 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  209. 25.Perwujudan kawasan Fasilitas Pendidikan Permendagri peruntukan kawasan yang sensitif terhadap No.90/2019 industri pusat perfilman gender, anak dan dan Asia Tenggara. disabilitas serta MONEV menyediakan Program
  210. 26.Perwujudan Kawasan lingkungan belajar Mitra Pariwisata. yang aman, tanpa Pemkab/ kekerasan, inklusif dan Parapihak
  211. 27.Perwujudan Kawasan efektif bagi semua Program Pendidikan dan Permukiman Perkotaan. Latihan Perkoperasian Dinas Koperasi, Penyesuaian Agenda Intemasional Usaha kecil Variabel pada
  212. 28.Perwujudan Kawasan Terkait Lainnya: Menengah, setiap Permukiman Perdesaan. • Financing for Perdagangan dan IndikatorTPB Development Perindustrian dengan
  213. 29.Perwujudan Kawasan • Beijing +20 Kegiatan/Sub Pesisir. • Habitat III. Kegiatan sesuai
  214. 30.Perwujudan Permendagri Pengembangan kawasan No.90/2019 peruntukan bandar udara. dan MONEV
  215. 31.Perwujudan Kawasan yang Program Diusulkan Dikeluarkan dari Program Pengelolaan Mitra Kawasan Hutan. Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Pemkab/ Keuangan dan Aset Parapihak ........................................................... ■ — ■ ^ i mmmmmmm If kf Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.87 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  216. 32.Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.
  217. 33.Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.
  218. 34.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.
  219. 35.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.
  220. 36.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
  221. 37.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan
  222. 1.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  223. 2.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Katingan Bappelitbang Kab. Katingan Penyesuaian Variabel pada setiap IndikatorTPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.88 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  224. 38.pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  225. 39.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.
  226. 40.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.
  227. 41.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.
  228. 42.perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .8 9 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabu paten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.
  229. 5.1. Mewujudkan Tujuan 6: 1. Peningkatan Fungsi Pusat TPB 5. TPB 5. 1. Target TPB 5.1. 1. Program 1. Dinas Penyesuaian Indonesia Meningkatnya Kegiatan Lokal (PKL) Kota Keterlibatab Perempuan Desa. Kesetaraan Mengakhiri Segala Pengarusutamaan Pemberdayaan Variabel pada Layak Anak derajat kesehatan Kasongan. Gender Bentuk Diskriminasi Gender dan Perempuan, setiap melalui dan status gizi Beberapa indikator tercapainya terhadap semua Pemberdayaan Perlindungan Indikator TPB penguatan masyarakat; 2. Peningkatan beberapa tujuan TPB Desa ini adalah: perempuan dan anak Perempuan Anak, dengan Sistem Meningkatnya kota sebagai Pusat tersedianya ruang dan perempuan di 2. Program Perlindungan Pengendalian Kegiatan/Sub Perlindungan kesetaraan Pelayanan Kawasan (PPK) kesempatan bagi keterlibatan manapun. Perempuan Pendudukdan Kegiatan Anak yang gender; serta perempuan dalam pemerintahan 2. Target TPB 5.2. 3. Program Peningkatan Keluarga sesuai responsif kesejahteraan 3. Peningkatan beberapa desa, baik sebagai aparatur desa Menghapuskan segala Kualitas Keluarga Berencana Kab. Permendagri terhadap dan perlindungan kota sebagai Pusat maupun dalam Badan Perwakilan bentuk Kekerasan 4. Program Pengelolaan Katingan No.90/2019 keragaman dan anak. Pelayanan Desa (BPD); median usia kawin terhadap Perempuan Sistem Data Gender 2. Tim Penggerak dan karakteristik 4. Lingkungan (PPL). pertama perempuan; layanan dan anak perempuan dan Anak PKK Kabupaten MONEV wilayah anak kesehatan untuk perempuan, dan di ruang publik dan 5. Program Pemenuhan Katingan Program untuk 5. Pengembangan Sistem layanan pendidikan untuk privat, termasuk Hak Anak (PHA) 3. Rumah Kreatif Mitra memastikan Jaringan Transportasi perempuan; serta keterlibatan perdagangan 6. Program Perlindungan BUMN Pernkab/ anak Da rat perempuan dalam perencanaan perempuan, pelecahan Khusus Anak Kabupaten Parapihak menikmati dan pelaksanaan pembangunan seksual dan bentuk 7. Program Katingan haknya 6. Pengembangan Sistem desa. eksploitasi lainnya Pemberdayaan dan
  230. 2.Meningkatkan Jaringan Sungai, Danau 3. Target TPB 5.3. Peningkatan Keluarga kesetaraan dan Penyeberangan. 1. Perdes/SK Kades yang responsif Menghapuskan semua Sejahtera (KS) gender dan gender mendukung kebiasaan yang ■■■■ Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.90 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Tambahan (DUT) Penganggaran Pembangunan RPJPD Ke-3 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya Program Prioritas Sesuai Permendagri Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran No Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 TPB Target TPB Prioritas No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung pemberdayaan 7. Pengembangan Sistem pemberdayaan perempuan membahayakan, 1. Program Pencatatan perempuan Jaringan Transportasi Laut minimal 30% 2. Terdapat seperti pernikahan Si pi I Dinas
  231. 3.Meningkatkan perdes/SK Kades yang menjamin dini, anak dan paksa 2. Program Pengelolaan Kependudukan dan perlindungan 8. Pengembangan Sistem perempuan untuk mendapatkan serta sunat pada Informasi Administrasi Pencatatan Sipil Penyesuaian perempuan, Jaringan Kereta Api. pelayanan, informasi, dan perempuan. Kependudukan Kab. Katingan Variabel pada termasuk pendidikan terkait keluarga 4. Target TPB 5.4. setiap pekerja migran 9. Pengembangan Sistem berencana dan kesehatan Menyadari dan Indikator TPB dari kekerasan Jaringan Infrastruktur reproduksi. 3. Prevalensi kasus menghargai dengan dan Tindak Ketenagalistrikan. kekerasan terhadap anak pelayanan dan Kegiatan/Sub Pidana perempuan mencapai 0% 4. Kasus pekerjaan rumah tidak Kegiatan Perdagangan 10. Pengembangan Sistem kekerasan terhadap perempuan dibayar melalui sesuai Orang (TPPO). Jartingan Prasarana yang mendapat layanan Penyediaan Pelayanan Permendagri Telekomunikasi. komprehensif mencapai 100% 5. Publik, Infrastruktur, No.90/2019 Median usia kawin pertama dan Kebijakan dan
  232. 11.Pengembangan Sistem perempuan (pendewasaan usia Perlindungan Sosial Program Pengelolaan MONEV Jaringan Sumberdaya Air. kawin pertama) di atas 18 tahun 6. serta Mendorong Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Program Angka kelahiran pada remaja usia Adanya Tanggung Keuangan dan Aset Mitra
  233. 12.Pembangunan Prasarana 15-19 tahun (age specific fertility Jawab Bersama dalam Daerah Kab. Pemkab/ Lingkungan. rate/ASFR) mencapai 0% 7. APK rumah tangga Katingan Parapihak SMA/SMK/MA/sederajat keluarga sebagai hal
  234. 13.Perwujudan Kawasan mencapai 100% 8. Persentase yang wajar. Penyesuaian Hutan Lindung. jumlah perempuan di Badan 5. Target TPB 5.5. Variabel pada Permusyawaratan Desa (BPD) dan Memastikan bahwa setiap
  235. 14.Kawasan perlindungan perangkat desa minimal 30% 9. semua perempuan Indikator TPB setempat (Sempadan Persentase jumlah perempuan dapat berpartisipasi dengan yang menghadiri musdes dan secara penuh dan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.91 Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 15. 16. Program RTRWK TPB Desa Katingan Tahun Dan Indikatornya 2019-2039 Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau) Kawasan pelestarian alam (KPA) Ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan. berpartisipasi dalam pembangunan desa minimal 30% lO.Unmeet need kebutuhan ber- KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modem minimal 4 jenis
  236. 17.Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan kawasan hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,
  237. 18.Perwujudan kawasan tanaman pangan.
  238. 19.Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura. t\bf y Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN jm j g RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN l l j f j TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas. Serta Rekornendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan Pada Tiap Jenjang Pengambilan Keputusan dalam Kehidupan Umum, Ekonomi, dan Politik.
  239. 6.Target TPB 5.a. Melakukan perbaikan untuk memberikan perempuan Hak yang Sama terhadap Sumberdaya Ekonomi dan juga akses terhadap Kepemilikan dan Kontrol Atas Lahan serta bentuk- bentuk kekayaan lain, layanan fnansial, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum Negara.
  240. 1.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  241. 2.Program Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kab. Katingan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap IndikatorTPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra IV.92 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lair Pengangc nya/Mitra Dan jaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  242. 20.Perwujudan kawasan peternakan.
  243. 21.Perwujudan kawasan perkebunan.
  244. 22.Perwujudan Kawasan perikanan.
  245. 23.Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.
  246. 24.Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry.
  247. 25.Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.
  248. 26.Perwujudan Kawasan Pariwisata.
  249. 7.Target TPB 5.c. Mengangkat dan menguatkan Kebijakan yang Jelas serta Penegakkan Perundang-Undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dana anak perempuan pada semua tingkat. Agenda Intemasional Terkait Lainnya: • Financing for Development • Beijing +20 • Habitat III Pemkab/ Parapihak Permasalahan dan Isu-lsu Strategls Daerah IV.93 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabu paten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  250. 27.Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.
  251. 28.Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
  252. 29.Perwujudan Kawasan Pesisir.
  253. 30.Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.
  254. 31.Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.
  255. 32.Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.
  256. 33.Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.
  257. 34.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .9 4 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekornendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabu paten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  258. 35.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.
  259. 36.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
  260. 37.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  261. 38.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .9 5 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabu paten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  262. 39.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosiai budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.
  263. 40.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.
  264. 41.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.
  265. 6.1. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah Tujuan 1: Kesejahteraan rakyat terus membaik, meningkat dan
  266. 1.Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan. TPB 8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata. TPB 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuha n Ekonomi.
  267. 1.Target TPB 8.3. Memajukan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang mendukung
  268. 1.Program Perencanaan Tenaga Kerja
  269. 2.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
  270. 1.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Katingan Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.96 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran (UMKM) dan merata sebanding 2. Peningkatan beberapa kota Pertumbuhan ekonomi yang kegiatan-kegiatan 3. Program Penempatan 2. Rumah Kreatif Kegiatan/Sub koperasi dengan tingkat sebagai Pusat Pelayanan disertai pemerataan hasil produktif, Penciptaan Tenaga Kerja BUMN Kegiatan
  271. 2.Peningkatan kesejahteraan Kawasan (PPK). pembangunan menjadi target Lapangan Kerja yang 4. Program Hubungan 3. P2 R Katingan sesuai nilai tambah, daerah/kabupate utama tujuan SDGs Desa ini, di Layak, kewirausahaan, Industrial Permendagri lapangan kerja, n lain di 3. Peningkatan beberapa antaranya dengan cara Kreativitas dan Inovasi, 5. Program No.90/2019 dan investasi di Kalimantan kota sebagai Pusat menciptakan lapangan kerja yang serta mendorong Pengembangan dan sektor rill, dan Tengah dan di Pelayanan layak, serta membuka peluang pembentukan dan Kawasan Transmigrasi MONEV industrialisasi. Indonesia, yang Lingkungan (PPL). ekonomi baru bagi semua warga pertumbuhan usaha Program didorong oleh desa. Indikator keberhasilan mikro, kecil dan Mitra meningkatnya 4. Pengembangan Sistem tujuan ini mencakup terserapnya menengah, termasuk 1. Program Pelayanan Ijin Pern kab/ pertumbuhan Jaringan Transportasi angkatan kerja dalam lapangan melalui akses Usaha Simpan Pinjam 1. Dinas Koperasi, Parapihak ekonomi yang Darat kerja; terlaksananya padat karya terhadap layanan 2. Program Usaha Kecil berkualitas tunai desa yang mampu pendanaan/permodal Pemberdayaan Dan Menengah, Penyesuaian disertai 5. Pengembangan Sistem menyerap 50 persen angkatan an. Perlindungan Koperasi Perdagangan Variabel pada terwujudnya Jaringan Sungai, Danau kerja desa; tempat kerja yang 2. Target TPB 8.5. Pada 3. Program dan setiap lembaga jaminan dan Penyeberangan. memberikan rasa aman dan tahun 2030, mencapai Pemberdayaan Usaha Perindustrian Indikator TPB social. dilengkapi dengan fasilitas penyerapan Menengah, Usaha Kab. Katingan dengan
  272. 6.Pengembangan Sistem layanan kesehatan. ketenagakerjaan yang Kecil, Dan Usaha Mikro 2. Dinas Koperasi, Kegiatan/Sub Jaringan Transportasi Laut produktif dan (Urn km) Usaha Kecil Kegiatan Tujuan 4: 1. PDB Desa rata-rata di atas Rp menyeluru serta 4. Program Pendidikan Menengah, sesuai Kesejahteraan 7. Pengembangan Sistem 30juta 2. Pekerja sektor formal Pekerjaan yang Layak Dan Latihan perdagangan Permendagri rakyat terns Jaringan Kereta Api. minimal 51% 3. Terdapat akses bagi Seluruh Perkoperasian dan No.90/2019 membaik, permodalan formal, dan UMKM Perempuan dan Laki- 5. Program Pengawasan perindustrian dan meningkat dan 8. Pengembangan Sistem mendapat aksesnya 4. Tingkat Laki, termasuk Dan Pemeriksaan Prov. Kal-Teng MONEV merata sebanding Jaringan Infrastruktur pengangguran terbuka 0% 5. pemuda dan Koperasi Program dengan tingkat Ketenagalistrikan. PKTD menyerap >50% penyandang Mitra Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.97 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran kesejahteraan penganggurdi desa 6. Angkatan disabilitas, serta 6. Program 3. Kementerian Pemkab/ daerah/kabupate 9. Pengembangan Sistem kerja baru yang dilatih mencapai Kesetaraan Upah Pengembangan Umkm Koperasi dan Parapihak n lain di Jartingan Prasarana 100% 7. Tempat kerja memiliki untuk Pekerjaan yang 7. Program Peniaian UKM Kalimantan Telekomunikasi. fasilitas kesehatan dan keamanan Bernilai Setara. Kesehatan KSP/USP 4. Kementerian Tengah dan di mencapai 100% 8. 3. Target TPB 8.6. Pada Koperasi perdagangan Indonesia, yang 10. Pengembangan Sistem Wisatawanmeningkat, dan tahun 2020, 8. Program 5. BKPM didorong oleh Jaringan Sumberdaya Air. kontribusi wisata mencapai 8% mengurangi proporsi Pengembangan meningkatnya PDB Desa Pemuda yang tidak Ekspor pertumbuhan 11. Pembangunan Prasarana bekerja, 9. Program Penggunaan ekonomi yang Lingkungan. berpendidikan atau dan Pemasaran berkualitas terlatih. Produk Dalam Negeri disertai 12. Perwujudan Kawasan 4. Target TPB 8.7. Segera terwujudnya Hutan Lindung. mengambil 1. Program Pelayanan lembaga jaminan langkahlangkah untuk Penanaman Modal social. 13. Kawasan perlindungan melarang dan 2. Program 1. Dinas setempat (Sempadan menghilangkan Pengembangan Iklim Penanaman Penyesuaian Sungai, Sempadan Pantai, penyerapan Tenaga Penanaman Modal Modal dan PTSP Variabel pada Tujuan 9: Sempadan Danau) Kerja Anak-Anak, 3. Program Pengendalian 2. PT Bank setiap Pengembangan mengentaskan Kerja Pelaksanaan Pembangunan Indikator TPB infrastruktur 14. Kawasan pelestarian alam Paksa, dan mengakhiri Penanaman Modal Kalteng dengan perdesaan akan (KPA) segala bentuk 4. Program Promosi Kegiatan/Sub terus penyerapan tenaga Penanaman Modal Kegiatan dikembangkan, 15. Ruang terbuka hijau (RTH) kerja anak termasuk 5. Program Pengelolaan sesuai terutama untuk Perkotaan. pengerahan dan Data dan Sistem Permendagri mendukung pemanfaatan tentara Informasi Penanaman No.90/2019 pembangunan Modal. dan j-f y# r Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.98 PERU BAH AN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Oengan TPB Prio litas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran pertanian dan 16. Perwujudan Kawasan anak-anak pada tahun MONEV pariwisata. Peruntukan Budidaya 2025. 1. Program Program pada Kawasan hutan 5. Target TPB 8.8. Pengembangan Mitra produksi, Perwujudan Melindungi hak-hak Kapasitas Daya Saing 1. Dinas Pern kab/ kawasan hutan produksi pekerja dan Kepemudaan Kebudayaan, Parapihak tetap, Perwujudan mendukung 1. Program Pelestarian Pariwisata, kawasan hutan produksi Lingkungan Kerja Dan Pengelolaan Pemuda dan terbatas, Perwujudan yang Aman bagi Cagar Budaya Olahraga Kab. Penyesuaian kawasan hutan produksi seluruh pekerja, 2. Program Katingan Variabel pada yang dapat dikonversi. khususnya bagi Pengembangan 2. Dinas setiap perempuan, imigran Kebudayaan Kebudayaan, Indikator TPB
  273. 17.Perwujudan kawasan dan pekerja tidak 3. Program Pemasaran Pariwisata, dengan tanaman pangan. tetap. Pariwisata Pemuda dan Kegiatan/Sub
  274. 6.Target TPB 8.9. Pada 4. Program Olahraga Prov. Kegiatan
  275. 18.Perwujudan kawasan tahun 2030, Pengembangan Kal-Teng sesuai pertanian lahan kering merancang dan Sumber Daya 3. DAD Kab. Permendagri dan hortikultura. menerapkan kebijakan Pariwisata Dan Katingan No.90/2019 yang mendukung Ekonomi Kreatif 4. KONI Kab. dan
  276. 19.Perwujudan kawasan Pariwisata 5. Program Peningkatan Katingan MONEV peternakan. Berkelanjutan yang Daya Tarik Destinasi 5. KNPI Kab. Program Mampu Menciptakan Pariwisata Katingan Mitra
  277. 20.Perwujudan kawasan Lapangan Kerja, Pernkab/ perkebunan. Mendukung Budaya Program Pengelolaan Parapihak dan Produk Lokal. Keuangan Daerah
  278. 21.Perwujudan Kawasan Badan Pengelolaan perikanan. mmm--------■ ■ - : — Keuangan dan Aset Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.99 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prio litas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabu paten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  279. 22.Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.
  280. 23.Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry.
  281. 24.Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.
  282. 25.Perwujudan Kawasan Pariwisata.
  283. 26.Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.
  284. 27.Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
  285. 28.Perwujudan Kawasan Pesisir. Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for Development • Beijing +20 • Habitat III ■ Agenda 21 for Culture.
  286. 1.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  287. 2.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Katingan Bappelitbang Kab. Katingan enyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak enyesuaian Variabel pada setiap Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.100 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  288. 29.Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.
  289. 30.Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.
  290. 31.Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.
  291. 32.Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.
  292. 33.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.
  293. 34.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.
  294. 35.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan “ Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.101 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUTj OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran daya dukung lingkungan hidup.
  295. 36.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  296. 37.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.
  297. 38.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut. \\y* r Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .102 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran No Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  298. 39.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.
  299. 40.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.
  300. 7.1. Menguatkan infrastruktur ekonomi melalui konektivitas jalan, kereta api, laut, udara dan darat
  301. 2.Meningkatkan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di Tujuan 2: Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan
  302. 1.Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan.
  303. 2.Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
  304. 3.Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). TPB 9. Infrrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan. TPB Desa ini, menggunakan beberapa indikator keberhasilan yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa maupun supra desa, di antaranya: kondisi jalan yang andal; dermaga/tambatan perahu; pertumbuhan industri di desa; serta kontribusi industri TPB 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur
  305. 1.Target TPB 9.1. membangun Infrastruktur yang berkualitas, dapat diandalkan, berkelanjutan dan berketahanan, termasuk infrastruktur wilayah dan lintas batas, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan
  306. 1.Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
  307. 2.Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
  308. 3.Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
  309. 1.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kab. Katingan
  310. 2.P2R Katingan
  311. 3.Rumah Kreatif BUMN Kabupaten Katingan Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan f ysf V Perm asalahan dan Isu-lsu Strategls Daerah IV .103 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran sektor riil, dan industri serta 4. Pengembangan Sistem terhadap pertumbuhan ekonomi kesejahteraan 4. Dinas Koperasi, MONEV industrialisasi terlaksananya Jaringan Transportasi desa. manusia, dengan Usaha Kecil Program
  312. 3.Menguatkan penataan Darat fokus pada akses yang Menengah, Mitra pilar kelembagaan 1. Jalan kondisi baik mencapai terjangkau dan sama Perdagangan Pemkab/ pertumbuhan ekonomi untuk 5. Pengembangan Sistem 100% 2. Dermaga/tambatan rata bagi semua. dan Parapihak ekonomi dan mendorong Jaringan Sungai, Danau perahu kondisi baik mencapai 2. Target TPB 9.3. Perindustrian daya saing peningkatan dan Penyeberangan. 100% 3. Laju pertumbuhan meningkatkan akses Kab. Katingan ekonomi efisiensi, industri rumah tangga, kecil dan industri rumah tangga 1. Program 5. OJK
  313. 4.Menuntaskan produktivitas, 6. Pengembangan Sistem menengah di atas pertumbuhan dan usaha skala kecil Penyelenggaraan Jalan 6. PERBANKAN dan penguasaan dan Jaringan Transportasi Laut PDB Desa 4. Kontribusi industri lainnya terhadap 2. Program 7. DEKRANASDA memanfaatkan penerapan pengolahan 8% PDB Desa 5. layanan pendanaan Pengembangan Jasa infrastruktur teknologi oleh 7. Pengembangan Sistem Industri yang mencemari udara seperti kredit yang Konstruksi 1. Dinas Pekerjaan Teknologi, masyarakat dalam Jaringan Kereta Api. mencapai 0% 6. Inovasi desa terjangkau dan 3. Program Pengelolaan Umum, Penataan Penyesuaian Informasi dan kegiatan tercatat dan disebarluaskan menggabungkan Sumber Daya Air Ruang dan Variabel pada Komunikasi perekonomian. 8. Pengembangan Sistem mencapai 100% mereka ke dalam 4. Program Perhubungan setiap (TIK) Jaringan Infrastruktur pasar dan rantai nilai. Penyelenggaraan Kab. Katingan Indikator TPB
  314. 5.Melaksanakan Ketenagalistrikan. 3. Target TPB 9.c. Penataan Ruang 2. Balai Wilayah dengan pembangunan Tujuan 7: meningkatkan akses 5. Program Pengelolaan Sungai II Kegiatan/Sub rendah karbon; Ketersediaan 9. Pengembangan Sistem terhadap teknologi Pelayaran Kalimantan Kegiatan dan infrastruktur yang Jartingan Prasarana informasi dan 6. Program sesuai
  315. 6.Meningkatkan sesuai dengan Telekomunikasi. komunikasi secara Penyelenggaraan Lalu Permendagri kapabilitas rencana tata signifkan dan Lintas dan Angkutan No.90/2019 iptek dan ruang ditandai 10. Pengembangan Sistem berupaya untuk Jalan (LLLAJ) dan penciptaan oleh Jaringan Sumberdaya Air. menyediakan akses MONEV inovasi. berkembangnya internet yang 1. Program Kawasan Program j a ringan — terjangkau dan permukiman Mitra Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .104 ! ^ No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 infrastruktur 11. Pembangunan Prasarana transportasi (darat/rel, Lingkungan. pelabuhan, dan 12. Perwujudan Kawasan udara), Hutan Lindung. terpenuhinya pasokan tenaga 13. Kawasan perlindungan listrik sesuai setempat (Sempadan kebutuhan Sungai, Sempadan Pantai, sehingga elektrifikasi Sempadan Danau) rumah tangga 14. Kawasan pelestarian alam dan elektrifikasi (KPA) perdesaan dapat tercapai. 15. Ruang terbuka hijau (RTH) Perkotaan. Tujuan 9: 16. Perwujudan Kawasan Pengembangan Peruntukan Budidaya infrastruktur pada Kawasan hutan perdesaan akan produksi, Perwujudan terus kawasan hutan produksi dikembangkan, tetap, Perwujudan terutama untuk kawasan hutan produksi mendukung pembangunan terbatas, Perwujudan TPB Desa Dan Indikatornya Perm asalahan dan Isu-lsu Strategls Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Tambahan (DUT) Penganggaran Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 Pemangku Utama Bentuk Fasilitasi/ TPB Target TPB Prioritas (Kewenangan Dan Pemangku Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pendukung Penambahan Anggaran universal di negara- 2. Program Perumahan Pernkab/ negara terbelakang dan Kawasan Parapihak pada tahun 2020. Permukiman kumuh Dinas Perumahan,
  316. 3.Program peningkatan Kawasan Agenda Internasional Prasarana Sarana dan Permukiman dan Terkait Lainnya: • Utilitas Umum (PSU) Pertanahan Kab. Financing for 4. Program Pengelolaan Katingan Penyesuaian Development • Habitat dan Pengembangan Variabel pada III • Sendai Framework Sistem Penyediaan Air setiap for Disaster Risk Minum IndikatorTPB Reduction 2015-2030 • 5. Program Pengelolaan dengan Climate Change. Sistem Air Limbah Kegiatan/Sub Kegiatan
  317. 1.Program Informasi dan sesuai Komunikasi Publik Permendagri
  318. 2.Program Aplikasi No.90/2019 Inform atika dan
  319. 1.Dinas MONEV Komunikasi, Program Informatika, Mitra Persandian dan Pemkab/ Statistik Kab. Parapihak Katingan
  320. 2.BPS Kab. Katingan Penyesuaian Variabel pada IV.105 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran pertanian dan pariwisata kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,
  321. 17.Perwujudan kawasan tanaman pangan.
  322. 18.Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.
  323. 19.Perwujudan kawasan petemakan.
  324. 20.Perwujudan kawasan perkebunan.
  325. 21.Perwujudan Kawasan perikanan.
  326. 22.Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.
  327. 23.Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Pengelolaan Keuangan Daerah
  328. 3.PWI Kab. Katingan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Katingan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap IndikatorTPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.106 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/llnit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  329. 24.Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.
  330. 25.Perwujudan Kawasan Pariwisata.
  331. 26.Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.
  332. 27.Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan.
  333. 28.Perwujudan Kawasan Pesisir.
  334. 29.Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.
  335. 30.Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.
  336. 1.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  337. 2.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Katingan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap f f ^ Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.107 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas. Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  338. 31.Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.
  339. 32.Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.
  340. 33.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.
  341. 34.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.
  342. 35.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
  343. 36.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .108 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUTj OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran Pendaya-gunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  344. 37.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.
  345. 38.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.
  346. 39.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan. - Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .109 ff V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  347. 40.perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.
  348. 8.1. Penguatan sistem pembiayaan, serta sistem pemanfaatan lahan dan penyediaan perumahan, Tujuan 2: Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha,
  349. 1.Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan.
  350. 2.Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). TPB 11. Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman. Tujuan ini, sampai dengan tahun 2030, menargetkan terwujudnya desa yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, dengan TPB 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjuta n
  351. 1.Target TPB 11.1. Pada tahun 2030, menjamin akses terhadap Perumahan dan Pelayanan Dasaryang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan
  352. 1.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  353. 2.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Katingan Penyesuaian Variabel pada setiap IndikatorTPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai ttys? ^ Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.110 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran dan makin selarasnya 3. Peningkatan beberapa beberapa target capaian kawasan kondisi permukiman 3. Program Pengelolaan Permendagri lingkungan pembangunan kota sebagai Pusat permukian yang bersih dan sehat, kumuh. Sistem Air Limbah No.90/2019 yang pendidikan, ilmu Pelayanan Lingkungan terciptanya keamanan lingkungan 2. Target TPB 11.2. Pada 4. Program Kawasan dan mendukung pengetahuan dan (PPL). melalui swadaya masyarakat, serta tahun 2030, Permukiman MONEV (enabling teknologi dan terbangunnya partisipasi semua menyediakan akses 5. Program Perumahan Program environment) industri serta 4. Pengembangan Sistem pihak dalam pembangunan desa. terhadap sistem dan Kawasan Mitra terkait terlaksananya Jaringan Transportasi transportasi yang Permukiman Kumuh Pemkab/ kolaborasi penataan Darat 1. Rumah kumuh mencapai 0% 2. aman, terjangkau, 6. Program Penyelesaian Parapihak dengan kelembagaan Pengamanan dilaksanakan di mudah diakses dan Sengketa Tanah pemerintah ekonomi untuk 5. Pengembangan Sistem 100% RT 3. Keluarga, orang tua, berkelanjutan bagi Garapan daerah, mendorong Jaringan Sungai, Danau perempuan dan difabel pengguna semua, meningkatkan 7. Program Peningkatan masyarakat, peningkatan dan Penyeberangan. moda transportasi umum >50% 4. keselamatan lalu Prasarana, Sarana dan dan dunia efisiensi, Penduduk yang pindah ke kota lintas, khususnya Utilitas Umum (PSU) usaha produktivitas, 6. Pengembangan Sistem <15% 5. Swsta dan organisasi dengan 8. Program Penyelesaian
  354. 2.Pengelolaan penguasaan dan Jaringan Transportasi Laut kemasyarakatan cangkrukan untuk memperbanyak Ganti Kerugian dan limbah dan penerapan pembangunan desa 6. Budaya Transportasi Umum, Santunan Tanah untuk pengurangan teknologi oleh 7. Pengembangan Sistem yang dilestarikan mencapai 100%> dengan memberikan Pembangunan sampah masyarakat dalam Jaringan Kereta Api. 7. Tersedia peringatan dini perhatian khusus 9. Program Redistribusi
  355. 3.Pengembangan kegiatan bencana 8. Indeks resiko bencana terhadap kebutuhan Tanah dan Ganti infrastruktur perekonomian. 8. Pengembangan Sistem (IRB) seluruh RT mencapai 0%> 9. masyarakat yang Kerugian Tanah tangguh Jaringan Infrastruktur Tersedia peringatand ini bencana rentan, perempuan, Kelebihan Maksimum bencana dan Ketenagalistrikan. 10. Terdapat pengolahan sampaj anak-anak, dan Tanah Absentee penguatan Tujuan 4: dan Penanganan sampah keluarga penyandang 10. Program infrastruktur Kesejahteraan 9. Pengembangan Sistem mencapai 100% 11. Terdapat disabilitas dan manula. Penatagunaan Tanah vital, rakyat terus Jartingan Prasarana taman/lapangan di desa 3. Target TPB 11.3. Pada pengelolaan membaik. Telekomunikasi. tahun 2030, Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.111 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Tambahan (DUT) Penganggaran Pembangunan RPJPD Ke-3 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya Program Prioritas Sesuai Permendagri Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penam bahan Anggaran No Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 TPB Target TPB Prioritas No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung terpadu meningkat dan meningkatkan 1. Program 1. Dinas Pekerjaan kawasan rawan merata sebanding 10. Pengembangan Sistem urbanisasi yang Penyelenggaraan Lalu Umum, Penataan bencana, serta dengan tingkat Jaringan Sumberdaya Air. inklusif dan Lintas dan Angkutan Ruang dan Penyesuaian restorasi dan kesejahteraan berkelanjutan serta Jalan (LLLAJ) Perhubungan Variabel pada konservasi daerah/kabupate 11. Pembangunan Prasarana kapasitas untuk 2. Program Pengelolaan Kab. Katingan setiap daerah aliran n lain di Lingkungan. Perencanaan dan Pelayaran 2. Balai Wilayah Indikator TPB sungai. Kalimantan pengelolaan 3. Program Sungai II dengan Tengah dan di 12. Perwujudan Kawasan permukiman yang Penyelenggaraan Kalimantan Kegiatan/Sub Indonesia, yang Hutan Lindung. partisipatif, Penataan Ruang Kegiatan didorong oleh terintegrasi dan sesuai meningkatnya 13. Kawasan perlindungan berkelanjutan di Permendagri pertumbuhan setempat (Sempadan semua negara. No.90/2019 ekonomi yang Sungai, Sempadan Pantai, 4. Target TPB 11.4. dan berkualitas Sempadan Danau) Memperkuat upaya MONEV disertai untuk melindungi dan 1. Program Perencanaan 1. Dinas Program terwujudnya 14. Kawasan pelestarian alam menjaga Warisan Lingkungan Hidup Lingkungan Mitra lembaga jaminan (KPA) Alam Dan Budaya 2. Program Pengendalian Hidup Kab. Pemkab/ social. dunia. Pencemaran/Kerusakan Katingan Parapihak
  356. 15.Ruang terbuka hijau (RTH) 5. Target TPB 11.5. Pada Lingkungan Hidup 2. BKSDA Kalteng Perkotaan. tahun 2030, 3. Program Pengelolaan 3. BTN Sebangau, Penyesuaian Tujuan 7: mengurangi jumlah Keanekaragaman 4. BTN Bukit Baka- Variabel pada Ketersediaan 16. Perwujudan Kawasan kematian, korban, dan Hayati Bukit Raya setiap infrastruktur yang Peruntukan Budidaya pengurangan kerugian 4. Program Pengendalian 5. WWF Indikator TPB sesuai dengan pada Kawasan hutan ekonomi relatif Bahan Berbahaya dan 6. BNF dengan rencana tata produksi, Perwujudan terhadap PDB yang Beracun dan Limbah 7. BOF Kegiatan/Sub ruang ditandai kawasan hutan produksi diakibatkan oleh 8. GGGI Kegiatan Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.112 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/llnit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran oleh tetap, Perwujudan Bencana, temrasuk Bahan Berbahaya dan 9. DADKab. sesuai berkembangnya kawasan hutan produksi bencana terkait air, Beracun Katingan Permendagri j aring an terbatas, Perwujudan dengan fokus kepada 5. Program Peningkatan 10.MDA Hindu No.90/2019 infrastruktur kawasan hutan produksi melindungi Pendidikan, Pelatihan Kaharingan Kab. dan transportasi yang dapat dikonversi, masyarakat miskin dan dan Penyuluhan Katingan MONEV (darat/rel, yang berada dalam Lingkungan Hidup 11. LPP-LH “Green Program pelabuhan, dan 17. Perwujudan kawasan situasi rentan. untuk Masyarakat Borneo" Mitra udara), tanaman pangan. 6. Target TPB 11.6. Pada 6. Program Pengelolaan Kasongan Pemkab/ terpenuhinya tahun 2030, Persampahan 12. P2R Katingan Parapihak pasokan tenaga 18. Perwujudan kawasan mengurangi Dampak 7. Program Penghargaan listrik sesuai pertanian lahan kering Lingkungan Per Kapita Lingkungan Hidup kebutuhan dan hortikultura. di Perkotaan, untuk Masyarakat 1. Badan sehingga termasuk dengan Penanggulangan elektrifikasi 19. Perwujudan kawasan memberkan perhatian 1. Program Bencana Daerah rumah tangga peternakan. khusus kepada Penanggulangan Kab. Katingan dan elektrifikasi Kualitas Udara dan Bencana 2. Satuan Polisi perdesaan dapat 20. Perwujudan kawasan Pengelolaan Limbah. 2. Program Pencegahan Pamong Praja tercapai. perkebunan. 7. Target TPB 11.7. Pada Penanggulangan, Kab. Katingan tahun 2030, Penyelamatan
  357. 21.Perwujudan Kawasan menyediakan akses kebakaran dan Penyesuaian Tujuan 8: perikanan. universal terhadap Penyelamatan non Variabel pada Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau kebakaran setiap infrastruktur yang 22. Perwujudan dan Publik yang aman, IndikatorTPB sesuai dengan Pengembangan Kawasan inklusif dan mudah dengan rencana tata Pertambangan dan Energi. diakses, khususnya Kegiatan/Sub ruang ditandai bagi perempuan dan Kegiatan 11H K Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.113 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 oleh 23. Perwujudan berkembangnya pengembangan kawasan jaringan peruntukan industry. infrastruktur transportasi 24. Perwujudan kawasan (darat/rel, peruntukan kawasan pelabuhan, dan industri pusat udara), perfilman Asia Tenggara. terpenuhinya pasokan tenaga 25. Perwujudan Kawasan listrik sesuai Pariwisata. kebutuhan sehingga 26. Perwujudan Kawasan elektrifikasi Permukiman Perkotaan. rumah tangga dan elektrifikasi 27. Perwujudan Kawasan perdesaan dapat Permukiman Perdesaan. tercapai.
  358. 28.Perwujudan Kawasan Pesisir. Tujuan 10: Ketersediaan 29. Perwujudan infrastruktur yang Pengembangan kawasan sesuai dengan peruntukan bandar udara. rencana tata ruang ditandai TPB Desa Dan Indikatornya Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN j i f f TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran anak-anak, manula, Dinas Sosial Kab. sesuai dan penyandang Program Penanganan Katingan Permendagri disabilitas. Bencana No.90/2019
  359. 8.Target TPB 11.a. dan Mendukung MONEV hubungan ekonomi, Program sosial, dan lingkungan Mitra yang positif antara Pemkab/ kawasan urban, peri- Parapihak urban dan perdesaan dengan memperkuat Penyesuaian perencanaan Variabel pada pembangunan wilayah setiap dan nasional. IndikatorTPB
  360. 9.Target TPB 11 .b. Pada Badan Pengelolaan dengan tahun 2020, Program Pengelolaan Keuangan dan Aset Kegiatan/Sub meningkatkan jumlah Keuangan Daerah Daerah Kegiatan kota dan permukiman sesuai yang mengangkat dan Permendagri mengimplementasikan No.90/2019 kebijakan dan rencana dan yang terintegrasi MONEV terkait inklusi, efsiensi Program sumber daya, mitigasi Mitra dan adaptasi terhadap Pemkab/ Perubahan Iklim, Parapihak OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran IV.114 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penam bahan Anggaran oleh 30. Perwujudan Kawasan yang Ketahanan Terhadap berkembangnya Diusulkan Dikeluarkan dari Bencana, melakukan Penyesuaian jaringan Kawasan Hutan. pengembangan dan Badan Variabel pada infrastruktur implementasi yang 1. Program Perencanaan, Perencanaan setiap transportasi 31. Perwujudan Kawasan sejalan dengan Pengendalian dan Pembangunan, Indikator TPB (darat/rel, Strategis Nasional. Kerangka Kerja Sendai Evaiuasi Penelitian dan dengan pelabuhan, dan 2015-2030 mengenai Pembangunan Daerah Pengembangan Kegiatan/Sub udara), 32. Perwujudan Kawasan Pengurangan Resiko 2. Program Penelitian Kab. Katingan Kegiatan terpenuhinya Strategis Provinsi. Bencana. dan Pengembangan sesuai pasokan tenaga 10. Target TPB 11.c. Daerah Permendagri listrik sesuai 33. Perwujudan kawasan Mendukung negara- No.90/2019 kebutuhan strategis sudut negara terbelakang dan sehingga kepentingan ekonomi. untuk membangun MONEV elektrifikasi bangunan yang Program rumah tangga 34. Perwujudan kawasan tangguh dan Mitra dan elektrifikasi strategis sudut berkelanjutan Pemkab/ perdesaan dapat kepentingan sosial menggunakan bahan Parapihak tercapai. budaya. dan material lokal, termasuk melalui Penyesuaian
  361. 35.Perwujudan kawasan pemberian bantuan Variabel pada Tujuan 11: strategis sudut teknis dan fnansial. setiap Semakin kepentingan fungsi dan Indikator TPB mantapnya daya dukung lingkungan Agenda Internasional dengan kelembagaan dan hidup. Terkait Lainnya: Kegiatan/Sub kapasitas • Financing for Kegiatan penataan ruang Development sesuai Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.115 Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 di seluruh wilayah Kabupaten Katingan. 36. Program RTRWK TPB Desa Katingan Tahun Dan Indikatornya 2019-2039 Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  362. 37.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.
  363. 38.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.
  364. 39.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) TPB Target TPB Prioritas Habitat III •Climate Change Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 • Agenda 21 for Culture. Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak IV.116 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Oengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  365. 40.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentinganpendayag una an sumberdaya alam atau teknologi tinggi. r Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.117 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran No Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penam bahan Anggaran
  366. 9.1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan
  367. 2.Penanganan Li mbah
  368. 3.Pengembangan industri hijau
  369. 4.Peningkatan kinerja pengurangan dan penanganan sampah rumah Tujuan 10: Pelaksanaan pembangunan berkesinambunga n yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan social dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan
  370. 1.Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan.
  371. 2.Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
  372. 3.Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
  373. 4.Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat TPB 12. Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan. Indikator keberhasilan TPB Desa ini di antaranya dapat dilihat dari kebijakan desa yang mengatur tentang pengelolaan limbah dunia usaha; terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya alam; serta usaha pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampai dunia usaha.
  374. 1.Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah TPB 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjuta n
  375. 1.Target TPB 12.2. Pada tahun 2030, mencapai pengelolaan Sumber Daya Alam yang Efisien dan berkelanjutan. 12.3. Pada tahun 2030, mengurangi separuh dari jumlah Sampah Pangan global perkapita pada tingkat retail dan konsumer, serta mengurangi kerugian makanan sepanjang rantai produksi dan suplai. 12.4. pada tahun 2020, meraih Manajemen
  376. 1.Program Perencanaan Lingkungan Hidup
  377. 2.Program Pengendalian Pencemaran/Kerusaka n Lingkungan Hidup
  378. 3.Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  379. 4.Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
  380. 5.Program Pengelolaan Persampahan
  381. 1.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan
  382. 2.BKSDA Kalteng
  383. 3.BTN Sebangau,
  384. 4.BTN Bukit Baka- Bukit Raya
  385. 5.WWF
  386. 6.BNF
  387. 7.BOF
  388. 8.GGGI
  389. 9.DAD Kab. Katingan
  390. 10.MDA Hindu Kaharingan Kab. Katingan Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pernkab/ Parapihak Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .118 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan tndikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekornendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran tangga dan lestari; terns 5. Pengembangan Sistem rumah tangga 2. Tersedia unit Limbah dan Bahan 11. LPP-LH "Green sampah sejenis membaiknya Jaringan Sungai, Danau pengolah sampah Kimia yang ramah Borneo" sampah rumah pengelolaan dan dan Penyeberangan. lingkungan sesuai Kasongan tangga pendayagunaan dengan kerangka 1. Program Pengelolaan 12. P2R Katingan termasuk sumber daya 6. Pengembangan Sistem internasional yang Hutan sampah plastik. alam yang Jaringan Transportasi Laut berlaku serta 2. Program Konservasi 1. Dinas Kehutanan diimbangi mengurangi Sumber Daya Alam Prov. Kalteng Penyesuaian dengan upaya 7. Pengembangan Sistem pencemarannya Hayati dan 2. BKSDA Kalteng Variabel pada pelestarian fungsi Jaringan Kereta Api. terhadap tanah, air, Ekosistemnya 3. BTN Sebangau, setiap lingkungan hidup dan udara untuk 3. Program Pendidikan 4. BTN Bukit Baka- IndikatorTPB dan didukung 8. Pengembangan Sistem meminimalisir dampak dan Pelatihan, Bukit Raya dengan oleh Jaringan Infrastruktur buruk terhadap Penyuluhan dan 5. BPDASHL Kegiatan/Sub meningkatnya Ketenagalistrikan. kesehatan manusia Pemberdayaan Kahayan Kegiatan kesadaran, sikap dan lingkungan. Masyarakat di Bidang 6. BPKHXXI sesuai mental, dan 9. Pengembangan Sistem 2. Target TPB 12.5. Pada Kehutanan 7. BP2HPXII Permendagri perilaku Jartingan Prasarana tahun 2030, 4. Program Pengelolaan 8. BRGM No.90/2019 masyarakat. Telekomunikasi. mengurangi jumlah Daerah Aliran Sungai 9. IUPHHK-HA, dan limbah yang (DAS) IUPHHK-HT, MONEV
  391. 10.Pengembangan Sistem dihasilkan melalui IUPHHK-RE Program Jaringan Sumberdaya Air. pencegahan, 10.UPT KPHP Mitra Pengurangan, Daur Katingan Hilir Pemkab/
  392. 11.Pembangunan Prasarana Ulang, dan 11.UPT KPHP Parapihak Lingkungan. Penggunaan Kembali Katingan Hulu Sampah (3R). 12.IUP
  393. 12.Perwujudan Kawasan 3. Target TPB 12.7. 13.KUP Hutan Lindung. Mendorong proses 14.WWF f t M l1" Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.119 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Oan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekornendasi KRP Dengan (Jpaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenarigan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran pengadaan barang 15.BNF
  394. 13.Kawasan perlindungan dan jasa publik yang 16. BOF setempat (Sempadan berkelanjutan, sesuai 17.GGGI Sungai, Sempadan Pantai, dengan prioritas dan 18.WALHI Sempadan Danau) kebijakan nasional. 19.SoB
  395. 4.Target TPB 12.8. Pada 20.JPP
  396. 14.Kawasan pelestarian alam tahun 2030, 21.FOKKER SHK (KPA) memasikan bahwa 22.LPP-LH "Green semua orang memiliki Borneo"
  397. 15.Ruang terbuka hijau (RTH) informasi terkait dan Program Perekonomian Katingan Perkotaan. Kesadaran akan dan Pembangunan 2 3 .P2R Katingan pembangunan
  398. 16.Perwujudan Kawasan berkelanjutan dan Sekretariat Daerah Peruntukan Budidaya gaya hidup Kabupaten pada Kawasan hutan berwawasan Katingan produksi, Perwujudan lingkungan. Penyesuaian kawasan hutan produksi 5. Target TPB 12.b. Variabel pada tetap, Perwujudan Mengembangkan dan setiap kawasan hutan produksi mengimplementasikan Indikator TPB terbatas, Perwujudan berbagai cara untuk dengan kawasan hutan produksi memantau dampak Kegiatan/Sub yang dapat dikonversi, pembangunan Kegiatan bereklanjutan sesuai
  399. 17.Perwujudan kawasan terhadap Pariwisata 1. Program Pengelolaan Permendagri tanaman pangan. Berkelanjutan Yang Aspek Kegeologian No.90/2019 Dapat Menciptakan dan Permasalahan dan Isu-lsu Strategic Daerah IV.120 Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 18. Program RTRWK TPB Desa Katingan Tahun Dan Indikatornya 2019-2039 Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura.
  400. 19.Perwujudan kawasan peternakan.
  401. 20.Perwujudan kawasan perkebunan.
  402. 21.Perwujudan Kawasan perikanan.
  403. 22.Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.
  404. 23.Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry.
  405. 24.Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara. \\v * k Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekornendasi KRP Dengan Upaya OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Tambahan (DUT) Penganggaran Program Prioritas Sesuai Permendagri Bentuk TPB Target TPB Prioritas No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Pemangku Utama Dan Pemangku Asistensi Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pendukung Penambahan Anggaran Lapangan Keija Dan 2. Program Pengelolaan 1. Dinas Energi dan MONEV Mendukung Budaya Mineral dan Batubara Sumber Daya Program Dan Produk Lokal. 3. Program Pengelolaan Mineral Prov. Mitra Energi Terbarukan Kalteng Pemkab/ Agenda Intemasional 4. Program Pengelolaan 2. KUP Parapihak Terkait Lainnya: • Financing for Ketenagalistrikan Penyesuaian Development, Habitat Variabel pada III setiap • Climate Change Indikator TPB • Sendai Framework for dengan Disaster Risk Kegiatan/Sub Reduction 2015-2030. 1. Program Kegiatan Pengembangan sesuai Kebudayaan 1. Dinas Permendagri
  406. 2.Program Pembinaan Kebudayaan, No.90/2019 Sejarah Pariwisata, dan
  407. 3.Program Pelestarian Pemuda dan MONEV dan Pengelolaan Cagar Olahraga Kab. Program Budaya Katingan Mitra
  408. 4.Program Peningkatan 2. DAD Kab. Pemkab/ Daya Tarik Destinasi Katingan Parapihak Pariwisata 3. KNPI Kab.
  409. 5.Program Katingan Penyesuaian Pengembangan 4. KONI Kab. Variabel pada Sumber Daya Katingan setiap IV.121 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Tambahan (DUT) Penganggaran No Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  410. 25.Perwujudan Kawasan Pariwisata Dan Indikator TPB Pariwisata. Ekonomi Kreatif dengan Kegiatan/Sub
  411. 26.Perwujudan Kawasan Program Penggunaan Kegiatan Permukiman Perkotaan. dan Pemasaran Produk Dinas Koperasi, sesuai Dalam Negeri Usaha Kecil Permendagri
  412. 27.Perwujudan Kawasan Menengah, No.90/2019 Permukiman Perdesaan. Perdagangan dan dan Perindustrian Kab. MONEV
  413. 28.Perwujudan Kawasan Katingan Program Pesisir. Mitra Pernkab/
  414. 29.Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara. Parapihak
  415. 30.Perwujudan Kawasan yang Penyesuaian Diusulkan Dikeluarkan dari Variabel pada Kawasan Hutan. setiap Indikator TPB
  416. 31.Perwujudan Kawasan Program Pengelolaan dengan Strategis Nasional. Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Kegiatan/Sub Keuangan dan Aset Kegiatan
  417. 32.Perwujudan Kawasan Daerah Kab. sesuai Strategis Provinsi. Katingan Permendagri No.90/2019 Permasalahan dan Isu-lsu Strategic Daerah IV .122 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPBD esa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekornendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  418. 33.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.
  419. 34.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.
  420. 35.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
  421. 36.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  422. 37.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek
  423. 1.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  424. 2.Program Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kab. Katingan dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap IndikatorTPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak — Permasalahan dan Isu-lsu Strategic Daerah IV.123 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabu paten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabu paten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.
  425. 38.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.
  426. 39.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.
  427. 40.perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi. Penyesuaian Variabel pada setiap IndikatorTPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .124 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPBD esa Dart Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.125 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Tambahan (DUT) Penganggaran No Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penam bahan Anggaran
  428. 10.1. Peningkatan Tujuan 8: 1. Peningkatan Fungsi Pusat TPB 13. TPB 13. 1. Target TPB 13.1. 1. Program Perencanaan Dinas Lingkungan Penyesuaian Ketahanan Terwujudnya Kegiatan Lokal (PKL) Kota Desa Tanggap Perubahan Iklim. Penanganan Meningkatkan Daya Lingkungan Hidup Hidup Kab. Variabel pada Bencana dan konservasi Kasongan. Perubahan Tahan dan kapasitas 2. Program Pengendalian Katingan setiap Iklim sumberdaya air TPB ini bertujuan untuk Iklim untuk beradaptasi dari Pencemaran/Kerusaka Indikator TPB
  429. 2.Pembangunan yang mampu 2. Peningkatan beberapa membantu pengurangan dampak bahaya-bahaya terkait n Lingkungan Hidup dengan Rendab menjaga kota sebagai Pusat perubahan iklim global, dengan perubahan iklim dan 3. Program Kegiatan/Sub Karbon. keberlanjutan Pelayanan Kawasan (PPK). beberapa program yang dapat bencana alam di Keanekaragaman Kegiatan Peningkatan fungsi sumber dilakukan oleh pemerintah desa semua negara. Hayati sesuai Ketahanan daya air dan 3. Peningkatan beberapa sesuai dengan tugas pokok dan 2. Target TPB 13.3. 4. Program Pengendalian Permendagri Bencana dan pengembangan kota sebagai Pusat fungsinya. Keberhasilan capaian Memperbaiki Bahan Berbahaya dan No.90/2019 Iklim dilakukan sumberdaya air Pelayanan tujuan ini dapat dilihat dari pendidikan, Beracun dan Limbah dan melalui serta 4. Lingkungan (PPL). beberapa indikator, salah satunya Peningkatan Bahan Berbahaya dan MONEV penguatan terpenuhinya dengan indeks resiko bencana di Kesadaran dan Beracun Program konvergensi penyediaan air 5. Pengembangan Sistem desa. kapasitas sumber daya 5. Program Peningkatan Mitra antara minum untuk Jaringan Transportasi manusia serta Pendidikan, Pelatihan Pernkab/ pengurangan memenuhi Darat 1. Indeks Risiko Bencana (IRT) lembaga dalam dan Penyuluhan Parapihak risiko bencana kebutuhan dasar mencapai 0 di seluruh RT 2. mitigasi, adaptasi, Lingkungan Hidup dan adaptasi masyarakat 6. Pengembangan Sistem Penanganan/mitigasi resiko pengurangan dampak untuk Masyarakat perubahan Jaringan Sungai, Danau bencana mencakup 100% dan peringatan dini 6. Program Pengelolaan iklim, melalui dan Penyeberangan. terhadap peluang kebencanaan perubahan iklim. Persampahan strategi Tujuan 9: tiap RT 3. Target TPB 13.b. 7. Program Pembinaan penanggulang Pengembangan 7. Pengembangan Sistem Mengedepankan dan Pengawasan an bencana infrastruktur Jaringan Transportasi Laut mekanisme untuk terhadap Izin dan perdesaan akan meningkatkan Lingkungan dan Izin peningkatan terus 8. Pengembangan Sistem kapasitas demi Perlindungan dan ketahanan dikembangkan, Jaringan Kereta Api. Perencanaan Dan Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.126 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekornendasi KRP Dengan Upaya OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prio litas Tujuan Tambahan (DUT) Penganggaran No Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemartgku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran iklim. Adapun terutama untuk Manajemen Pengelolaan untuk mendukung 9. Pengembangan Sistem Perubahan Iklim yang Lingkungan Hidup Pembangunan pembangunan Jaringan Infrastruktur efektif di negara- 1. Dinas Kehutanan Rendah Karbon pertanian dan Ketenagalistrikan. negara terbelakang, 1. Program Pengelolaan Prov. Kalteng dilakukan pariwisata termasuk berfokus Hutan 2. BKSDA Kalteng melalui upaya 10. Pengembangan Sistem pada perempuan, 2. Program Konservasi 3. BTN Sebangau, Penyesuaian penurunan Jartingan Prasarana remaja, dan Sumber Daya Alam 4. BTN Bukit Baka- Variabel pada emisi dan Tujuan 10: Telekomunikasi. masyarakat lokal dan Hayati dan Bukit Raya setiap intensitas emisi Pelaksanaan yang termarjinalisasi. Ekosistemnya 5. BPDASHL Indikator TPB pad a pembangunan 11. Pengembangan Sistem 3. Program Pendidikan Kahayan dengan bidangbidang berkesinambunga Jaringan Sumberdaya Air. Agenda Internasional dan Pelatihan, 6. BPKHXXI Kegiatan/Sub prioritas, n yang semakin Terkait Lainnya: Penyuluhan dan 7. BP2HPXII Kegiatan meliputi mantap 12. Pembangunan Prasarana • Financing for Pemberdayaan 8. BRGM sesuai pembangunan dicerminkan oleh Lingkungan. Development Masyarakat di Bidang 9. IUPHHK-HA, Permendagri energi terjaganya daya •Habitat III Kehutanan IUPHHK-HT, No.90/2019 berkelanjutan, dukung 13. Perwujudan Kawasan • Climate Change • 4. Program Pengelolaan IUPHHK-RE dan pemulihan lingkungan dan Hutan Lindung. Sendai Framework for Daerah Aliran Sungai 10.UPT KPHP MONEV lahan kemampuan Disaster Risk (DAS) Katingan Hilir Program berkelanjutan, pemulihan untuk 14. Kawasan perlindungan Reduction 2015-2030 11.UPT KPHP Mitra pengelolaan mendukung setempat (Sempadan • carbon Cities Climate Katingan Hulu Pemkab/ limbah, kualitas Sungai, Sempadan Pantai, Registry (cCCR) 12.IUP Parapihak pengembanga kehidupan social Sempadan Danau) • Compact of Mayors. 13.KUP n industri hijau, dan ekonomi 14.WWF serta rendah secara serasi, 15. Kawasan pelestarian alam 15.BNF karbon pesisir seimbang, dan (KPA) 16.BOF dan laut lestari; terus 17.GGGI Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.127 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran membaiknya 16. Ruang terbuka hijau (RTH) 18.WALHI pengelolaan dan Perkotaan. 19.SoB pendayagunaan 20.JPP sumber daya 17. Perwujudan Kawasan 21.FOKKER SHK alam yang Peruntukan Budidaya 22.LPP-LH "Green diimbangi pada Kawasan hutan Borneo" dengan upaya produksi, Perwujudan Katingan pelestarian fungsi kawasan hutan produksi 2 3 .P2R Katingan lingkungan hidup tetap, Perwujudan dan didukung kawasan hutan produksi 1. Program 1. Badan oleh terbatas, Perwujudan Penanggulangan Penaggulangan meningkatnya kawasan hutan produksi Bencana Bencana Daerah kesadaran, sikap yang dapat dikonversi, 2. Program Pencegahan, Kab. Katingan mental, dan Penanggulangan, 2. Satuan Polisi perilaku 18. Perwujudan kawasan Penyelamatan Pamong Praja Penyesuaian masyarakat. tanaman pangan. Kebakaran dan Kab. Katingan Variabel pada Penyelamatan Non 3. POLRESKab. setiap
  430. 19.Perwujudan kawasan Kebakaran Katingan Indikator TPB Tujuan 11: pertanian lahan kering dengan Semakin dan hortikultura. Kegiatan/Sub mantapnya Kegiatan kelembagaan dan 20. Perwujudan kawasan sesuai kapasitas petemakan. Permendagri penataan ruang No.90/2019 di seluruh wilayah 21. Perwujudan kawasan dan perkebunan. MONEV, Perm asalahan dan Isu-lsu Strategic Daerah IV.128 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Tambahan (DUT) Penganggaran No Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku lltama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran Kabupaten Koordinasi, Katingan. 22. Perwujudan Kawasan Integrasi, perikanan. Program Pengelolaan 1. Dinas Sinkronisasi, Perkebunan Perkebunan Prov. dan Sinergi
  431. 23.Perwujudan Kalteng (KISS) Pengembangan Kawasan 2. lUPSawit Program Pertambangan dan Energi. dengan Mitra Pemkab/
  432. 24.Perwujudan pengembangan kawasan Parapihak peruntukan industry.
  433. 1.Program Pengelolaan Koordinasi, Integrasi,
  434. 25.Perwujudan kawasan Aspek Kegeologian 1. Dinas Energi dan Sinkronisasi, peruntukan kawasan 2. Program Pengelolaan Sumberdaya dan Sinergi industri pusat perfilman Mineral dan Batubara Mineral Provinsi (KISS) Asia Tenggara. 3. Program Pengelolaan Kalteng Program Energi Terbarukan 2. KUP dengan Mitra
  435. 26.Perwujudan Kawasan 4. Program Pengelolaan Pemkab/ Pariwisata. Ketenagalistrikan Parapihak
  436. 27.Perwujudan Kawasan Program Pengelolaan Koordinasi, Permukiman Perkotaan. Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Integrasi, Keuangan dan Aset Sinkronisasi,
  437. 28.Perwujudan Kawasan Daerah Kab. dan Sinergi Permukiman Perdesaan. Katingan (KISS) Program Permasalahan dan Isu-lsu Strategls Daerah 1V.129 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabu paten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  438. 29.Perwujudan Kawasan Pesisir.
  439. 30.Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.
  440. 31.Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.
  441. 32.Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.
  442. 33.Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi.
  443. 34.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.
  444. 35.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.
  445. 3.Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  446. 4.Program Penelitian dan Pengembangan Bappelitbang Kab. Katingan dengan Mitra Pernkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.130 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  447. 36.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
  448. 37.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan
  449. 38.pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  450. 39.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.
  451. 40.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut. Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.131 Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 41. Program RTRWK TPB Desa Katingan Tahun Dan Indikatornya 2019-2039 Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.
  452. 42.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentinganpendayag una an sumberdaya alam atau teknologi tinggi. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas. Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran IV.132 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan tndikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran Perm asalahan dan Isu-lsu Strategic Daerah IV .133 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran No Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran
  453. 11.1. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alarm dan lingkungan hidup
  454. 2.Mengurangi laju deforestasi
  455. 3.Mengurangi laju degradasi hutan. Tujuan 7: Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), terpen uhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai.
  456. 1.Peningkatan Fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kota Kasongan.
  457. 2.Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).
  458. 3.Peningkatan beberapa kota sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
  459. 4.Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Da rat
  460. 5.Pengembangan Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
  461. 6.Pengembangan Sistem Jaringan Kereta Api. TPB 15. Desa Peduli Lingkungan Darat. Demi terpenuhinya kebutuhan manusia saat ini dan masa yang akan datang, serta demi melindungi margasatwa, maka SDGs Desa ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan margasatwa. Untuk melihat keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan indikatordiantaranya kebijakan pemerintah desa terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati; luas lahan terbuka hijau; serta jumlah satwa terancam punah.
  462. 1.Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100% 2. Akses anak ke pesantren mencapai 100% 3. APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100% 4. APM TPB 15. Ekosistem Daratan
  463. 1.Target TPB 15.1. Pada tahun 2020, menjamin konservasi, pemulihan, dan penggunaan Ekosistem Air Tawar dan Daratan, khususnya hutan, rawa-rawa, pegunungan dan lahan kering, sesuai dengan kewajiban yang dimiliki berdasarkan kesepakatan internasional.
  464. 2.Target TPB 15.2. Pada tahun 2020, menjamin konservasi, pemulihan, dan penggunaan Ekosistem Air Tawar dan Daratan, khususnya hutan, rawa-rawa, pegunungan dan
  465. 1.Program Pengelolaan Hutan
  466. 2.Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  467. 3.Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
  468. 4.Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
  469. 1.Dinas Kehutanan Prov. Kalteng
  470. 2.BKSDA Kalteng
  471. 3.BTN Sebangau,
  472. 4.BTN Bukit Baka- Bukit Raya
  473. 5.BPDASHL Kahayan
  474. 6.BRGM
  475. 7.IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE
  476. 8.IUP
  477. 9.KUP
  478. 10.WWF
  479. 11.BNF
  480. 12.BOF
  481. 13.GGGI
  482. 14.WALHI
  483. 15.SoB
  484. 16.JPP
  485. 17.FOKKERSHK Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi (KISS) Program dengan Mitra Pemkab/ Parapihak Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.134 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, lahan kering, sesuai 18. LPP-LH "Green
  486. 7.Pengembangan Sistem SMA/MA laki-laki dan perempuan dengan kewajiban Borneo" Tujuan 8: Jaringan Sumberdaya Air. mencapai 100% 5. Angka melek yang dimiliki Katingan Terwujudnya aksara latin dan non latin pada berdasarkan perjanian Program Pengelolaan 19. P2R Katingan konservasi 8. Pembangunan Prasarana penduduk usia di atas 15 tahun internasional. Perkebunan Koordinasi, sumber daya air Lingkungan. mencapai 100% 6. Rata-rata lama 3. Target TPB 15.5. Dinas Perkebunan Integrasi, yang mampu sekolah penduduk >20 tahun Segera mengambil Prov. Kalteng Sinkronisasi, menjaga 9. Perwujudan Kawasan mencapai 12 tahun 7. Tersedia tindakan untuk dan Sinergi keberianjutan Hutan Lindung. Taman Bacaan Masyarakat atau mengurangi degradasi (KISS) fungsi sumber perpustakaan habitat alamiah, Program daya air dan 10. Kawasan perlindungan menghentikan dengan Mitra pengembangan setempat (Sempadan hilangnya Pemkab/ sumber daya air Sungai, Sempadan Pantai, Keanekaragaman 1. Program Perencanaan Parapihak serta Sempadan Danau) Hayati serta Lingkungan Hidup terpenuhinya melindungi dan 2. Program Pengendalian 1. Dinas Penyesuaian penyediaan air 11. Kawasan pelestarian alam mencegah kepunahan Pencemaran/Kerusaka Lingkungan Variabel pada minum untuk (KPA) spesies terancam atau n Lingkungan Hidup Hidup Kab. setiap memenuhi langka pada tahun 3. Program Katingan Indikator TPB kebutuhan dasar 12. Ruang terbuka hijau (RTH) 2020. Keanekaragaman 2. Dinas dengan masyarakat. Perkotaan. 4. Target TPB 15.9. Pada Hayati Lingkungan Kegiatan/Sub tahun 2020, 4. Program Peningkatan Hidup Prov. Kegiatan
  487. 13.Perwujudan Kawasan memadukan nilai-nilai Pendidikan, Pelatihan Kalteng sesuai Tujuan 9: Peruntukan Budidaya ekosistem dan dan Penyuluhan 3. BKSDA Kalteng Permendagri Selain itu, pada Kawasan hutan keanekaragaman Lingkungan Hidup 4. BTN Sebangau, No.90/2019 pengembangan produksi, Perwujudan hayati ke dalam untuk Masyarakat 5. BTN Bukit Baka- dan infrastruktur kawasan hutan produksi — —|------------------ ---------- Perencanaan Daerah Bukit Raya Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.135 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 perdesaan akan tetap, Perwujudan terus kawasan hutan produksi dikembangkan, terbatas, Perwujudan terutama untuk kawasan hutan produksi mendukung yang dapat dikonversi, pembangunan pertanian dan 14. Perwujudan kawasan pariwisata. tanaman pangan.
  488. 15.Perwujudan kawasan Tujuan 10: pertanian lahan kering Pelaksanaan dan hortikultura. pembangunan berkesinambunga 16. Perwujudan kawasan n yang semakin petemakan. mantap dicerminkan oleh 17. Perwujudan kawasan terjaganya daya perkebunan. dukung lingkungan dan 18. Perwujudan Kawasan kemampuan perikanan. pemulihan untuk mendukung 19. Perwujudan kualitas Pengembangan Kawasan kehidupan social Pertambangan dan Energi. dan ekonomi TPB Desa Dan Indikatornya Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Tambahan (DUT) Penganggaran Program Prioritas Sesuai Permendagiri No. 90 Tahun 2019 Pemangku Utama Bentuk Fasilitasi/ TPB Target TPB Prioritas (Kewenangan Dan Pemangku Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pendukung Penambahan Anggaran dan Nasional, proses 5. Program Pengelolaan 6. Balai PPI 8i MONEV pembangunan serta Persampahan Karhutla Program strategi pengentasan 6. Program Pembinaan Kalimantan Mitra kemiskinan. dan Pengawasan 7. WWF Pemkab/
  489. 5.Target TPB 15.b. terhadap Izin 8. BNF Parapihak Mengerahkan Lingkungan dan Izin 9. BOF Sumberdaya dari Perlindungan dan 10. GGGI Segala Sumber pada Pengelolaan 11. DAD Kab. Tiap Tingkat untuk Lingkungan Hidup Katingan membiayai 12. MDA Hindu pengelolaan hutan Kaharingan Kab. yang berkelanjutan Katingan dan menyediakan 13. LPP-LH “Green insentif yang sesuai Borneo" bagi negara Kasongan berkembang terkait hal tersebut, termasuk Program Perekonomian
  490. 14.P2R Katingan untuk konservasi dan dan Pembangunan Sekretariat Daerah reboisasi hutan. Kab. Katingan Agenda Internasional Terkait Lainnya: Penyesuaian • Financing for Variabel pada Development setiap • Climate Change IndikatorTPB dengan IV .136 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekornendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran secara serasi, 20. Perwujudan Kawasan • Sendai Framework for Kegiatan/Sub seimbang, dan Pariwisata. Disaster Risk Kegiatan lestari; terus Reduction 2015-2030. sesuai membaiknya 21. Perwujudan Kawasan / Permendagri pengelolaan dan Permukiman Perkotaan. Program Pengelolaan No.90/2019 pendayagunaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan dan sumberdaya 22. Perwujudan Kawasan Keuangan dan Aset MONEV alam yang Permukiman Perdesaan. Daerah Kab. Program diimbangi Katingan Mitra dengan upaya 23. Perwujudan Kawasan Pemkab/ pelestarian fungsi Pesisir. Parapihak lingkungan hid up dan didukung 24. Perwujudan Kawasan yang Penyesuaian oleh Diusulkan Dikeluarkan dari Variabel pada meningkatnya Kawasan Hutan. setiap kesadaran, sikap IndikatorTPB mental, dan 25. Perwujudan kawasan dengan perilaku strategis sudut Kegiatan/Sub masyarakat. kepentingan fungsi dan 1. Program Perencanaan, Kegiatan daya dukung lingkungan Pengendalian dan Bappelitbang Kab. sesuai hidup. Evaluasi Katingan Permendagri Tujuan 11: Pembangunan Daerah No.90/2019 Semakin 26. Perwujudan kawasan 2. Program Penelitian dan mantapnya strategis sudut dan Pengembangan MONEV kelembagaan dan kepentingan Program kapasitas „ ......... Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .137 f ? M ^ PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekornendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran penataan ruang di seluruh wilayah Kabupaten Katingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  491. 27.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.
  492. 28.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.
  493. 29.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.
  494. 30.perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan Mitra Pemkab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak tfW k Perm asalahan dan Isu-lsu Strategis Oaerah IV.138 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Program Rpjmn Tahun 2020-2024 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke-3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Katingan Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikatornya TPB Dan Target Prioritas, Serta Rekomendasi KRP Dengan Upaya Tambahan (DUT) OPD/Unit Kerja Lainnya/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten Dan Kewenangan Pada Level Lainnya) Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Serta Penambahan Anggaran pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi. Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 IV.139 \ \ v d Y Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah i PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023
  495. 2.Alternatif skenario tanpa upaya tambahan Isu Strategis dan Indikator Kunci sesuai Skor dan Ranking Capaian TPB, Skor dan Ranking Rencana Tindakan Koreksi sesuai Skenario dan Simulasi serta Nomor Urutan Prioritas Intervensi terhadap TPB dengan Tanpa Upaya Tambahan (TUT) KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Hingga Tahun 2021-2030, dan basil kompilasinya yang memperhatikan pendapat masyarakat, maka Skenario KRPnya secara ringkas disajikan pada tabel di bawah. wmmmmmm Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.140 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 4.12 Rekomendasi KRP TPB Tanpa Upaya Tambahan dan Relasinya dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Tujuan Pembangunan RPJPD ke- 3 Kabupaten katingan Tahun 2018-2023, Program pada Pola Ruang RTRWK Katingan Tahun 2019-2039, TPB Desa dan Permendagri No. 90 Tahun 2019, serta Pemangku Program, Bentuk Fasilitasi/Asistensi serta Kegiatan Tanpa Penambahan Anggaran dari Tahun Sebelumnya N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Peridukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  496. 1.1. Mengentaskan Tujuan 1: 1. Peningkatan TPB 10. TPB 10. 1. Target 10.1. Program Pengelolaan Badan Pengelolaan Penyesuaian kemiskinan Meningkatnya Fungsi Pusat Desa Tanpa Kesenjangan. Berkurangny Pada tahun Pendapatan Daerah Keuangan dan Aset Variabel pada
  497. 2.Mengendalikan derajat kesehatan Kegiatan Lokal a 2030, secara Daerah Kab. setiap pertumbuhan dan status gizi (PKL) Kota TPB Desa ini bertujuan Kesenjangan. prog resit Katingan Indikator TPB pendudukdan masyarakat; Kasongan. untuk mengurangi dan mencapai dan dengan memperkuat Meningkatnya menghilangkan menjaga Kegiatan/Sub tata kelola kesetaraan 2. Peningkatan kesenjangan tersebut pertumbuhan Kegiatan kependudukan gender; serta beberapa kota pada tahun 2030. Untuk pendapatan sesuai
  498. 3.Memperkuat kesejahteraan sebagai Pusat itulah, keberhasilan dari 40% Permendagri pelaksanaan dan perlindungan Pelayanan capaian tujuan ini diukur populasi No.90/2019 perlindungan anak Kawasan (PPK) dengan koefisien Gini terbawah dan sosial desa; tingkat kemiskinan dengan tingkat M ONEV
  499. 4.Melakukan 3. Peningkatan di desa; status di atas rata-rata Dinas Sosial Program Mitra pembangunan Tujuan 2: beberapa kota perkem bangan desa; serta nasional. 1. Program Kabupaten Katingan Pern kab/ kewilayahan Terpenuhinya sebagai Pusat indeks kebebasan sipil di 2. Target 10.2. Pem berdayaan Sosial Parapihak melalui ketersediaan Pelayanan desa. Pada tahun 2. Program Rehabilitasi pendekatan infrastrukturyang Lingkungan 2030, Sosial Penyesuaian koridor didukung oleh (PPL). ■ memberdayaka Variabel pada Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.141 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran pertumbuhan mantapnya kerja 1. Koefisien Gini desa di n dan setiap dan koridor sama pemerintah 4. Pengembangan bawah 0,200 mendorong Indikator TPB pemerataan dan dunia usaha, Sistem Jaringan 2. Tingkat kemiskinan 0% penyertaan dengan makin selarasnya Transportasi 3. Status perkembangan sosial, ekonomi, Kegiatan/Sub pembangunan Da rat desa A (setara dan politik bagi Kegiatan pendidikan, ilmu mandiri) semua, tanpa sesuai pengetahuan dan 5. Pengembangan 4. Indeks kebebasan sipil memandang 1. Badan Kesatuan Permendagri teknologi dan Sistem Jaringan mencapai latar belakang 1. Program Peningkatan Bangsa dan Politik No.90/2019 industri serta Sungai, Danau skor 100 sosial atau Peran Partai Politik Kab. Katingan dan terlaksananya dan 5. Jumlah pekerja peserta status lainnya. dan Lembaga 2. POLRESTA MONEV penataan Penyeberangan. BPJS Ketenagakerjaan 3. Target 10.3. Pendidikan melalui 3. Perwira Program Mitra kelembagaan mencapai 100% Menjamin Pendidikan Politik dan Penghubung Pern kab/ ekonomi untuk 6. Pengembangan 6. Tersedia perdes/SK peluang yang Pengem bangan Etika 4. BATAM AD Kab. Parapihak mendorong Sistem Jaringan Kades tentang sama dan serta Budaya Politik Katingan peningkatan Transportasi advokasi pekerja mengurangi 2. Program Pern binaan 5. FORDAYAK-KT Penyesuaian efisiensi, Laut migran. ketim pagan Dan Pengembangan Kab. Katingan Variabel pada produktivitas, pendapatan, Ketahanan Ekonomi, setiap penguasaan dan 7. Pengembangan term asuk Sosial, Dan Budaya Indikator TPB penerapan Sistem Jaringan dengan 3. Program dengan teknologi oleh Kereta Api. menghilangkan Pem berdayaan Dan Kegiatan/Sub m asyarakat dalam peraturan, Pengawasan Kegiatan kegiatan 8. Pengembangan kebijakan, dan Organisasi sesuai perekonomian Sistem Jaringan praktik yang Kemasyarakatan Permasalahan dan Isu-lsu Strategls Daerah IV.142 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran Infrastruktur mendiskriminasi 4. Program Peningkatan Permendagri Ketenagalistrika serta Kewaspadaan Nasional No.90/2019 Tujuan 4: n. mendorong Dan Peningkatan dan Kesejahteraan adanya legislasi, Kualitas Dan Fasilitasi Koordinasi, rakyat terus 9. Pengembangan kebijakan dan Penanganan Konflik Integrasi, membaik, Sistem Jartingan tindakan yang Sosial Sinkronisasi, meningkat dan Prasarana sesuai terkait dan Sinergi merata sebanding Telekom unikasi. hal tersebut 1. Program Pelayanan Ijin (KISS) dengan tingkat 4. Target 10.4. Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi, Program kesejahteraan 10. Pengembangan M engangkat 2. Program Usaha Kecil dengan Mitra daerah/kabupate Sistem Jaringan kebijakan fiskal. Pem berdayaan dan Menengah, Pern kab/ n lain di Sumberdaya Air. upah, dan perlidungan Koperasi Perdagangan dan Parapihak Kalimantan perlindungan 3. Permberdayaan Perindustrian Kab. Tengah dan di 11. Pembangunan sosial dan UMKM Katingan Indonesia, yang Prasarana secara progresif 4. Pengem bangan didorong oleh Lingkungan mencapai UMKM meningkatnya kesetaraan. pertumbuhan 12. Perwujudan 5. Target 10.7. ekonomi yang Kawasan Hutan Memfasilitasi 1. Program berkualitas Lindung. migrasi dan Pengarusutamaan disertai mobilisasi G ender dan terwujudnya 13. Kawasan manusia yang Pem berdayaan Dinas Pem berdayaan perlindungan tertib, aman, Perempuan Perempuan, Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .143 PERUBAHAN |X B | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN M TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran lembaga jam inan setempat teratur dan 2. Pengelolaan Sistem Perlindungan Anak, Penyesuaian social (Sempadan bertanggung Data Gender dan Anak Pengendalian Variabel pada Sungai, jaw ab, term asuk Penduduk dan setiap Sempadan melalui Keluarga Berencana Indikator TPB Tujuan 7: Pantai, implementasi Kab. Katingan dengan Ketersediaan Sempadan kebijakan Kegiatan/Sub infrastrukturyang Danau) migrasi yang Kegiatan sesuai dengan terencana dan 1. Program Hubungan sesuai rencana tata 14. Kawasan terkelola Industrial Dinas Transm igrasi Permendagri ruang ditandai pelestarian alam dengan baik. 2. Program dan Tenaga Kerja No.90/2019 oleh (KPA) Pengem bangan Kab. Katingan dan berkembangnya Agenda Kawasan Transm igrasi MONEV jaringan 15. Ruang terbuka Internasional Program Mitra infrastruktur hijau (RTH) Terkait Lainnya: Pern kab/ transportasi Perkotaan. • Financing for Parapihak (darat/rel, Development pelabuhan, dan 16. Perwujudan • Habitat III Penyesuaian udara), Kawasan • Beijing +20 Variabel pada terpenuhinya Peruntukan setiap pasokan tenaga Budidaya pada 1. Program Koordinasi Indikator TPB listrik sesuai Kawasan hutan dan Sinkronisasi Bappelitbang Kab. dengan kebutuhan produksi, Perencanaan Katingan Kegiatan/Sub sehingga Perwujudan Pembangunan Daerah Kegiatan wmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmammmmmmmmmwarn Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.144 tty^f ^ PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran elektrifikasi kawasan hutan 2. Program Penelitian sesuai rumah tangga produksi tetap, dan Pengembangan Permendagri dan elektrifikasi Perwujudan No.90/2019 perdesaan dapat kawasan hutan dan tercapai produksi M ONEV terbatas, Program Mitra Perwujudan Pemkab/ Tujuan 9: kawasan hutan Parapihak Ketersediaan produksi yang infrastrukturyang dapat dikonversi, Penyesuaian sesuai dengan Variabel pada rencana tata 17. Perwujudan setiap ruang ditandai kawasan Indikator TPB oleh tanaman dengan berkembangnya pangan. Kegiatan/Sub jaringan Kegiatan infrastruktur 18. Perwujudan sesuai transportasi kawasan Permendagri (darat/rel, pertanian lahan No.90/2019 pelabuhan, dan kering dan dan udara), hortikultura. MONEV terpenuhinya Program Mitra pasokan tenaga Pemkab/ Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.145 ftW K PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KAT1NGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Keija/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai.
  500. 19.Perwujudan kawasan peternakan.
  501. 20.Perwujudan kawasan perkebunan
  502. 21.Perwujudan Kawasan perikanan.
  503. 22.Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.
  504. 23.Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry. Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan M ONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .146 PERUBAHAN RENCANA PEMBAN6UNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  505. 24.Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.
  506. 25.Perwujudan Kawasan Pariwisata.
  507. 26.Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.
  508. 27.Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan. \\y*r Permasalahan dan Isu-lsu Strategls Daerah IV.147 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuart Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahar (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bertuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  509. 28.Perwujudan Kawasan Pesisir.
  510. 29.Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.
  511. 30.Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.
  512. 31.Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.
  513. 32.Perwujudan Kawasan \\y*f ^ Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.148 PERUBAHAN |p g | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN | l f i TAHUN 2018-2023 s S ? N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran Strategis Provinsi.
  514. 33.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.
  515. 34.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.
  516. 35.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. f 1 > f f* Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .149 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjnin Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  517. 36.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  518. 37.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.
  519. 38.Perwujudan kawasan strategis Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .150 PERUBAHAN rfE & . RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN W f TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.
  520. 39.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.
  521. 40.perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.151 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/dnit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  522. 2.1. Diversifikasi Tujuan 4: 1. Peningkatan TPB 7 TPB 7. 1. Target TPB 7.1. 1. Program Pengelolaan 1. Dinas Energi dan Koordinasi, energi dan Kesejahteraan Fungsi Pusat Desa Berenergi Bersih dan Energi Bersih Pada tahun Aspek Kegeologian Sumber Daya Integrasi, ketenagalistrika rakyat terus Kegiatan Lokal Terbarukan. dan 2030, menjamin 2. Program Pengelolaan Mineral Prov. Sinkronisasi, n untuk membaik, (PKL) Kota Terjangkau Akses yang Mineral dan Batubara Kalteng dan Sinergi pemenuhan meningkat dan Kasongan. Tujuan TPB Desa ini Universal 3. Program Pengelolaan 2. KUP (KISS) kebutuhan merata sebanding memastikan semua orang terhadap Energi Terbarukan Program
  523. 2.Peningkatan dengan tingkat 2. Peningkatan memiliki akses terhadap pelayanan 4. Program Pengelolaan dengan Mitra efisiensi kesejahteraan be be ra pa kota energi terbarukan. energi yang Ketenagalistrikan Pemkab/ pemanfaatan daerah/kabupate sebagai Pusat Capaian tujuan ini sampai terjangkau, Parapihak energi dan n lain di Pelayanan tahun 2030 dapat diukur dapat Program Perekonomian tenaga listrik Kalimantan Kawasan (PPK) dengan beberapa diandalkan dan dan Pembangunan
  524. 3.Penguatan dan Tengah dan di indikator, di antaranya: modern. perluasan Indonesia, yang 3. Peningkatan konsumsi listrik rumah 2. Target TPB 7.2. pelayanan didorong oleh beberapa kota tangga di Desa mencapai Pada tahun Sekretariat Daerah pasokan energi meningkatnya sebagai Pusat minimal 1.200 KwH; 2030, Kab. Katingan dan tenaga pertumbuhan Pelayanan Rumah tangga di Desa meningkatkan Penyesuaian listrik ekonomi yang 4. Lingkungan menggunakan gas atau proporsi Energi Variabel pada berkualitas (PPL). sampah kayu untuk Terbarukan setiap Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .152 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/llnit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  525. 4.Peningkatan disertai memasak; penggunaan dalam rasio Indikator TPB tata kelola terwujudnya 5. Pengembangan bauran energyi penggunaan dengan energi dan lembaga jaminan Sistem Jaringan terbarukan di desa. sum ber energi Kegiatan/Sub ketenagalistrika social Transportasi dunia. 1. Program Koordinasi Kegiatan n Da rat 1. Keluarga 3. Target TPB 7.3. dan Sinkronisasi sesuai
  526. 5.Pengembangan 2. Pada tahun Perencanaan Permendagri kebijakan Tujuan 7: 6. Pengembangan 3. 2030, Pembangunan Daerah No.90/2019 pendanaan dan Ketersediaan Sistem Jaringan 4. pengguna listrik menggandakan 2. Program Penelitian dan Bappelitbang Kab. dan pembiayaan. infrastrukturyang Sungai, Danau mencapai 100%, laju Pengembangan Katingan MONEV sesuai dengan dan dengan konsumsi peningkatan Program Mitra rencana tata Penyeberangan. >1.200 KwH/kapita 2. Efisiensi Energi Pemkab/ ruang ditandai Keluarga pengguna dunia. Parapihak oleh 7. Pengembangan gas atau sampah kayu berkembangnya Sistem Jaringan untuk memasak Agenda Penyesuaian jaringan Transportasi mencapai 100% 3. Internasional Variabel pada infrastruktur Laut Pengguna Terkait Lainnya: setiap transportasi bauran/campuran • Financing for Indikator TPB (darat/rel, 8. Pengembangan energi terbarukan Development dengan pelabuhan, dan Sistem Jaringan mencapai 60% •Climate Change Kegiatan/Sub udara), Kereta Api. keluarga • Habitat III Kegiatan terpenuhinya 5. Keluarga pengguna sesuai pasokan tenaga 9. Pengembangan minyak untuk Permendagri listrik sesuai Sistem Jaringan No.90/2019 Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .153 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Taripa Penambahan Anggaran kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai Tujuan 9: Ketersediaan infrastrukturyang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi (darat/rel, pelabuhan, dan udara), Infrastruktur Ketenagalistrika n.
  527. 10.Pengembangan Sistem Jartingan Prasarana Telekomunikasi.
  528. 11.Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air.
  529. 12.Pembangunan Prasarana Lingkungan
  530. 13.Perwujudan Kawasan Hutan Lindung.
  531. 14.Kawasan perlindungan transportasi dan memasak <50% dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .154 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjrrin Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran terpenuhinya pasokan tenaga listrik sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai setempat (Sempadan Sungai, Sempadan Pantai, Sempadan Danau)
  532. 15.Kawasan pelestarian alam (KPA)
  533. 16.Ruangterbuka hijau (RTH) Perkotaan.
  534. 17.Perwujudan Kawasan Peruntukan Budidaya pada Kawasan hutan produksi, Perwujudan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.155 PERUBAHAN j g »|g RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H j TAHUN 2018-2023 N y Z N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran kawasan hutan produksi tetap, Perwujudan kawasan hutan produksi terbatas, Perwujudan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi,
  535. 18.Perwujudan kawasan tanaman pangan.
  536. 19.Perwujudan kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura. VSSf SK B B ti mmm mm Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.156 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katin gan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  537. 20.Perwujudan kawasan peternakan.
  538. 21.Perwujudan kawasan perkebunan.
  539. 22.Perwujudan Kawasan perikanan.
  540. 23.Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.
  541. 24.Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.157 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  542. 25.Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.
  543. 26.Perwujudan Kawasan Pariwisata.
  544. 27.Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.
  545. 28.Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .158 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  546. 29.Perwujudan Kawasan Pesisir.
  547. 30.Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.
  548. 31.Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.
  549. 32.Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.
  550. 33.Perwujudan Kawasan m m Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .159 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran Strategis Provinsi.
  551. 34.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.
  552. 35.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.
  553. 36.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.160 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan fndikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  554. 37.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  555. 38.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.
  556. 39.Perwujudan kawasan strategis Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.161 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.
  557. 40.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.
  558. 41.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.162 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  559. 3.1. Konsolidasi Tujuan 3: 1. Peningkatan TPB 16. TPB 16. 1. Target TPB 16.1. 1. Program Perlindungan Dinas Pemberdayaan Penyesuaian demokrasi Ketersediaan Fungsi Pusat Desa Damai Berkeadilan. Perdamaian, Mengurangai perempuan Perempuan, Variabel pada
  560. 2.Reformasi infrastrukturyang Kegiatan Lokal Keadilan dan segala bentuk 2. Program Peningkatan Perlindungan Anak, setiap birokrasi dan sesuai dengan (PKL) Kota Tujuan TPB Desa ini Kelembagaan Kekerasan dan kualitas Keluarga Pengendalian Indikator TPB tata kelola rencana tata Kasongan. menetapkan beberapa yang tingkat 3. Program Perlindungan Penduduk dan dengan
  561. 3.Penegakan ruang ditandai target yang harus dicapai Tangguh kematian akibat khusus Anak Keluarga Berencana Kegiatan/Sub hukum nasional oleh 2. Peningkatan pada tahun 2030: tidak kekerasan di Kab. Katingan Kegiatan
  562. 4.Menjaga berkembangnya beberapa kota adanya kejadian mana pun, sesuai stabilitas jaringan sebagai Pusat kriminalitas, perkelahian, secara Permendagri keamanan infrastruktur Pelayanan kekerasan dalam rumah signifkan. 1. Program 1. Inspektorat Kab. No.90/2019 nasional. transportasi Kawasan (PPK) tangga (KDRT), serta 2. Target TPB 16.5. Penyelenggaraan Katingan dan (darat/rel, kekerasan terhadap anak; Mengurangi Pengawasan 2. Inspektorat MONEV pelabuhan, dan 3. Peningkatan lestarinya budaya gotong segala bentuk 2. Program perumusan Provinsi Kab. Program Mitra udara), beberapa kota royong di desa; Korupsi dan kebijakan, Katingan Pern kab/ terpenuhinya sebagai Pusat meningkatkan-nya indeks penyuapan pendampingan dan 3. BPKP Rl Perwakilan Parapihak pasokan tenaga Pelayanan demokrasi di desa; serta secara Asistensi Provinsi Kal-Teng Penyesuaian listrik sesuai Lingkungan tidak adanya substansial. 4. BPK Rl Perwakilan Variabel pada kebutuhan (PPL). Provinsi Kal-Teng setiap Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .163 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran sehingga perdagangan manusia 3. Target TPB 16.6. 5. KPK Rl Indikator TPB elektrifikasi 4. Pengembangan dan pekerja anak. Mengembangk 6. Kejaksaan Negeri dengan rumah tangga Sistem Jaringan an Lembaga- Kasongan Kegiatan/Sub dan elektrifikasi Transportasi 1. Kriminalitas, Lembaga Yang Kegiatan perdesaan dapat Da rat perkelahian, KDRT, Efektif, Dinas Pemberdayaan sesuai tercapai. kekerasan Akuntabel, dan Masyarakat dan Desa Permendagri
  563. 5.Pengembangan 2. Transparan di Kab. Katingan No.90/2019 Sistem Jaringan 3. semua tingkat dan Tujuan 11: Sungai, Danau 4. 4. Target TPB 16.7. Koordinasi, Semakin dan 5. Menjamin 1. Program Integrasi, mantapnya Penyeberangan. 6. Pengambilan Pemberdayaan Sinkronisasi, kelembagaan dan Keputusan yang Lembaga dan Sinergi kapasitas 6. Pengembangan 7. Representatif, Kemasyarakatan, (KISS) penataan ruang Sistem Jaringan 8. Partisipatif, Lembaga adat dan Program di seluruh wilayah Transportasi 9. Inklusif dan Masyarakat hukum dengan Mitra Kabupaten Laut Responsif di Adat Sekretariat Pern kab/ Katingan terhadap anak semua tingkat. 2. Program Administrasi Daerah Parapihak
  564. 7.Pengembangan mencapai 0% 5. Target 16.10. Pemerintahan Desa Sistem Jaringan 2. Terselenggara gotong Menjamin Kereta Api. royong antar Akses Penyesuaian penduduk berbeda Masyarakat Variabel pada
  565. 8.Pengembangan agama, ras, golongan Terhadap setiap Sistem Jaringan Informasi dan Permasaiahan dan Isu-lsu Strategls Daerah IV .164 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan fndikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa IJpaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemarigku Utama Dan Pemangku Pendukung Benstuk Fasiltasi/ Asistensi Tanpa Penamtbahan Anggaran Infrastruktur 3. Pekerja anak mencapai melindungi hak 1. Program IndikatorTPB Ketenagalistrika 0% kebebasan, Perekonomian dan dengan
75. n.4. Perdagangan manusia sesuai dengan Pembangunan Kegiatan/Sub mencapai 0% perundang- 2. Program penunjang Kegiatan
  1. 9.Pengembangan 5. Tersedia layanan hukum undangan Urusan Pemerintahan sesuai Sistem Jartingan untuk orang miskin, nasional dan Daerah, Kabupaten Badan Pengelolaan Permendagri Prasarana orang miskin yang perjanjian dan Kota Keuangan dan Aset No.90/2019 Telekomunikasi. memperoleh bantuan internasional 3. Program Daerah Kab. Katingan dan hukum mencapai 0% yang berlaku Pemerintahan dan MONEV
  2. 10.Pengembangan 6. Proses pengadaan Kesejahteraan Rakyat Program Mitra Sistem Jaringan barang dan jasa Agenda Pern kab/ Sumberdaya Air. terbuka untuk public Internasional 1. Program Pengelolaan Parapihak
  3. 7.Laporan Terkait Lainnya: Keuangan Daerah
  4. 11.Pembangunan perta nggu ngjawa ba n • Financing for 2. Program Pengelolaan Penyesuaian Prasarana Kades dan laporan Development • Barang Milik Daerah Variabel pada Lingkungan keuangan diterima Habitat III. setiap dalam Musdes Dinas Komunikasi, IndikatorTPB
  5. 12.Perwujudan 8. SOTK pemerintahan Informatika, dengan Kawasan Hutan desa sesuai peraturan Persandian Dan Kegiatan/Sub Lindung. yang berlaku Statistik Kegiatan
  6. 9.Tingkat kepuasan sesuai
  7. 13.Kawasan layanan pemerintah Permendagri perlindungan desa tinggi No.90/2019 ■■■■■■■■■■■ Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.165 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran setempat 10. Perempuan dalam BPD 1. Program Informasi dan dan (Sempadan dan peragkat desa Komunikasi Publik MONEV Sungai, mencapai minimal 30% 2. Program Aplikasi Program Mitra Sempadan 11. Indeks lembaga Informatika Pemkab/ Pantai, demokrasi, kebebasan Parapihak Sempadan sipil, dan hak politik Danau) mencapai 100 1. Badan Kesatuan Penyesuaian
  8. 12.Cakupan kepemilikan Bangsa dan Politik Variabel pada
  9. 14.Kawasan akte kelahiran 100% Kab. Katingan setiap pelestarian alam 13. Penanganan terhadap 2. Satuan Polisi Indikator TPB (KPA) aduan pelanggaran Pamong Praja Kab. dengan karena suku, agama, Katingan Kegiatan/Sub
  10. 15.Ruangterbuka ras, dan golongan 1. Program 3. POLRESTAKab. Kegiatan hijau (RTH) mencapai 100% Pemberdayaan dan Katingan sesuai Perkotaan. 14. Dokumen Pengawasan 4. Perwira Permendagri perencanaan dan Organisasi Penghubung Kab. No.90/2019
  11. 16.Perwujudan keuangan desa dapat Kemasyarakatan Katingan dan Kawasan diakses publik, 2. Program Peningkatan 5. DAD Kab. MONEV Peruntukan disediakan dalam Kewaspadaan Katingan Program Mitra Budidaya pada waktu sehari, dan Nasional dan 6. BATAMATKab. Pemkab/ Kawasan hutan seluruh pengaduan Peningkatan Kualitas Katingan Parapihak produksi, informasi ditangani Dan Fasilitasi 7. FORDAYAK-KT Perwujudan Kab. Katingan mmm Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .166 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran kawasan hutan Penanganan Konflik 8. GEPAK Kasongan Penyesuaian produksi tetap, TPB 18. Sosial 9. GKE Resort Variabel pada Perwujudan Kelembagaan Desa Katingan setiap kawasan hutan Dinamis dan Budaya Desa 10.Paroki Gereja Indikator TPB produksi Adaptif. Katolik Kab. dengan terbatas, Katingan Kegiatan/Sub Perwujudan Untuk mencapai tujuan 11.PD Kegiatan kawasan hutan TPB Desa 2030 ini, Muhammadiyah sesuai produksi yang digunakan beberapa Kab. Katingan Permendagri dapat dikonversi, indikator di antaranya: 12. PNU Kab. Katingan No.90/2019 lestarinya kegiatan tolong 13. MD Agama Hindu dan
  12. 17.Perwujudan menolong dan gotong Kaharingan Kab. MONEV kawasan royong; partisipasi tokoh Katingan Program Mitra tanaman agama dalam kegiatan 14. FKUB Kab. Pern kab/ pangan. pembangunan desa; Katingan Parapihak perlindungan warga desa 15. Nasyiatul Aisyiyah
  13. 18.Perwujudan terhadap kaum lemah dan Kab. Katingan Penyesuaian kawasan anak yatim; pelestarian Variabel pada pertanian lahan budaya desa; serta Sekretariat DPRD setiap kering dan penyelesaian masalah Kab. Katingan Indikator TPB hortikultura. warga berdasarkan dengan pendekatan budaya. Kegiatan/Sub Kegiatan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.167 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  14. 19.Perwujudan 1. Kegiatan tolong sesuai kawasan menolong yang Permendagri peternakan. didasarkan pada ajaran No.90/2019 agama dan
  15. 20.Perwujudan 2. Tokoh agama Koordinasi, kawasan berpartisipasi dalam Integrasi, perkebunan musdes dan Sinkronisasi, implementasi dan Sinergi
  16. 21.Perwujudan pembangunan desa Program Pelaksanaan 1. Satuan Polisi (KISS) Kawasan 3. Terdapat kegiatan Tugas dan fungsi DPRD Pamong Praja Kab. Program perikanan. santunan/pemeliharaa Katingan dengan Mitra n anak yatim dan 2. Badan Kesatuan Pemkab/
  17. 22.Perwujudan orang miskin Bangsa dan Politik Parapihak Pengembangan 4. SOTK pemerintah desa Kab. Katingan Kawasan sesuai dengan 3. Inspektorat Kab. Pertambangan peraturan Katingan dan Energi. perundangan yang 4. POLRESTAKab. berlaku Katingan
  18. 23.Perwujudan 5. Pelaksanaan musdes 5. Perwira pengembangan minimal 4 kali setahun Penghubung Kab. kawasan 6. Tersedia dokumen Program Peningkatan Katingan peruntukan RPJMDes, RKPDes, Ketenteraman dan 6. DAD Kab. industry. APBDes Ketertiban Umum Katingan Permasalahan dan Isu-lsu Strategls Daerah IV .168 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  19. 7.Tersedia peta batas 7. BATAMATKab.
  20. 24.Perwujudan desa yang telah Katingan kawasan ditetapkan oleh 8. FORDAYAK-KT peruntukan bupati/ walikota Kab. Katingan kawasan industri 8. Bumdes/ma 9. GEPAK Kasongan pusat terakreditasi minimal B lO.Perkumpulan Tariu perfilman Asia 9. Budaya yang Borneo Bangkule Tenggara. dilestarikan mencapai Rajank Kasongan 100%, lembaga adat 11.GKE Resort
  21. 25.Perwujudan aktif Katingan Kawasan 10. Penyelesaian masalah 12.Paroki Gereja Pariwisata. sosial melalui Katolik Kab. pendekatan budaya Katingan
  22. 26.Perwujudan >50% 13. PD Kawasan 11. Aset desa meningkat Muhammad iyah Permukiman 12. Lembaga Kab. Katingan Perkotaan. kemasyarakatan desa 14.PNU Kab. Katingan yang ikut musdes 15.MD Agama Hindu Penyesuaian
  23. 27.Perwujudan >30% Kaharingan Kab. Variabel pada Kawasan Katingan setiap Permukiman 16.FKUB Kab. Indikator TPB Perdesaan. Katingan dengan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.169 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  24. 28.Perwujudan Kawasan Pesisir.
  25. 29.Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.
  26. 30.Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.
  27. 31.Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.
  28. 32.Perwujudan Kawasan 17.Nasyiatul Aisyiyah Kab. Katingan Bappelitbang Kab. Katingan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pern kab/ Parapihak Penyesuaian Variabel pada setiap Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan Permasatahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.170 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan CTUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran Strategis Provinsi.
  29. 33.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.
  30. 34.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.
  31. 35.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
  32. 1.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
  33. 2.Program Penelitian dan Pengembangan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi (KISS) Program dengan Mitra Pemkab/ Parapihak Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.171 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  34. 36.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  35. 37.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.
  36. 38.Perwujudan kawasan strategis Penyesuaian Variabel pada setiap Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.172 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran berdasarkan pertimbangan
  37. 39.aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut
  38. 40.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.
  39. 41.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan Indikator TPB dengan Kegiatan/Sub Kegiatan sesuai Permendagri No.90/2019 dan MONEV Program Mitra Pemkab/ Parapihak Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.173 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN i f j i TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  40. 4.1. Penyediaan Tujuan 2: Peningkatan TPB 6. TPB 6. 1. Target TPB 6.1. 1. Program Pengelolaan Dinas Perumahan, Penyesuaian akses air minum Terpenuhinya Fungsi Pusat Desa Layak Air Bersih dan Air Bersih Pada tahun dan Pengembangan Kawasan Variabel pada dan sanitasi ketersediaan Kegiatan Lokal Sanitasi. dan Sanitasi 2030, meraih Sistem Penyediaan Air Permukiman dan setiap layak dan aman infrastrukturyang (PKL) Kota Layak akses yang adil Minum Pertanahan Kab. Indikator TPB dilaksanakan didukung oleh Kasongan. Tercapainya tujuan TPB dan universal 2. Program Pengelolaan Katingan dengan dengan mantapnya kerja Desa ini dapat diukur dari terhadap Air dan Pengembangan Kegiatan/Sub kebijakan sama pemerintah Peningkatan beberapa hal, seperti: Minum yang Sistem Air Limbah Kegiatan peningkatan dan dunia usaha, beberapa kota akses rumah tangga Aman Dan 3. Program Peningkatan sesuai tata kelola makin selarasnya sebagai Pusat terhadap air minum dan Terjangkau Prasarana, Sarana dan Permendagri kelembagaan pembangunan Pelayanan sanitasi layak mencapai untuk semua Utilitas Umum (PSU) No.90/2019 dan kapasitas pendidikan, ilmu Kawasan (PPK). 100 persen pada tahun 2. Target TPB 6.2. dan penyelenggara pengetahuan dan 2030; terjadinya efisiensi Pada tahun 1. Program Perencanaan MONEV untuk teknologi dan 3. Peningkatan penggunaan air minum; 2030, meraih Lingkungan Hidup Program Mitra penyediaan air industri serta beberapa kota serta adanya aksi akses yang adil 2. Program Pengendalian Pern kab/ minum layak terlaksananya sebagai Pusat melindungi dan dan cukup Pencemaran/Kerusaka Parapihak maupun aman penataan Pelayanan merestorasi ekosistem terhadap n Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan
  41. 2.Peningkatan kelembagaan Lingkungan terkait sumber daya air, Sanitasi dan 3. Program Pengendalian Hidup Kabupaten kapasitas ekonomi untuk (PPL). termasuk pegunungan, kebersihan Bahan Berbahaya dan Katingan institusi dalam mendorong hutan, lahan basah, untuk semua, Beracun dan Limbah ■ I Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.174 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran layanan peningkatan 4. Pengembangan sungai, air tanah, dan serta Bahan Berbahaya dan Penyesuaian pengelolaan efisiensi, Sistem Jaringan danau. mengakhiri Beracun Variabel pada sanitasi produktivitas, Transportasi defekasi 4. Program Pengelolaan setiap
  42. 3.Percepatan penguasaan dan Da rat terbuka, Persampahan Indikator TPB penyediaan air penerapan memberikan 5. Program Pern binaan dengan baku dari teknologi oleh 5. Pengembangan perhatian dan Pengawasan Kegiatan/Sub sumber air masyarakat dalam Sistem Jaringan khusus pada terhadap Izin Kegiatan terlindungi, kegiatan Sungai, Danau kebutuhan Lingkungan dan Izin sesuai peningkatan perekonomian. dan perempuan dan Perlindungan dan Permendagri keterpaduan Penyeberangan. anak Pengelolaan No.90/2019 dalam perempuan Lingkungan Hidup dan penyediaan air Tujuan 4: 6. Pengembangan serta mereka MONEV minum dan Kesejahteraan Sistem Jaringan yang berada 1. Program Program Mitra pemanfaatan rakyat terus Transportasi dalam situasi Pemberdayaan Pemkab/ teknologi dalam membaik, Laut rentan Masyarakat Bidang Parapihak pengelolaan air meningkat dan 3. Target TPB 6.3. Kesehatan baku. merata sebanding 7. Pengembangan Pada tahun 2. Program Pemenuhan dengan tingkat Sistem Jaringan 2030, Upaya Kesehatan kesejahteraan Kereta Api. meningkatkan Perorangan dan Upaya daerah/kabupate kualitas air Kesehatan Masyarakat n lain di 8. Pengembangan dengan Kalimantan Sistem Jaringan Mengurangi Dinas Kesehatan Tengah dan di Infrastruktur Pencemaran, Kab. Katingan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.175 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran Indonesia, yang Ketenagalistrika menghapuskan Program Pengelolaan didorong oleh n. pembuangan Sumber Daya Air meningkatnya limbah dan pertumbuhan 9. Pengembangan meminimalisir ekonomi yang Sistem Jartingan pembuangan berkualitas Prasarana bahan kimia Penyesuaian disertai Telekomunikasi. dan zat Variabel pada terwujudnya berbahaya, setiap lembaga jaminan 10. Pengembangan mengurangi Indikator TPB social. Sistem Jaringan setengah dengan Sumberdaya Air. proporsi air Kegiatan/Sub limbah yang 1. Dinas Pekerjaan Kegiatan Tujuan 7: 11. Pembangunan tidak diolah dan Umum, Penataan sesuai Ketersediaan Prasarana Meningkatkan Program Perekonomian Ruang dan Permendagri infrastrukturyang Lingkungan. Praktik Daur dan Pembangunan Perhubungan Kab. No.90/2019 sesuai dengan Ulang dan Katingan dan rencana tata 12. Perwujudan Penggunaan 2. Balai Wilayah MONEV ruang ditandai Kawasan Hutan Ulang yang Sungai II Program Mitra oleh Lindung. aman dalam Kalimantan Pern kab/ berkembangnya jumlah Parapihak jaringan 13. Kawasan substansial infrastruktur perlindungan secara global Penyesuaian transportasi setempat Variabel pada Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.176 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran (darat/rel, (Sempadan 4. Target TPB 6.4. Sekretariat Daerah setiap pelabuhan, dan Sungai, Pada tahun Kab. Katingan Indikator TPB udara), Sempadan 2030, Program Pengelolaan dengan terpenuhinya Pantai, meningkatkan Keuangan Daerah Kegiatan/Sub pasokan tenaga Sempadan Penggunaan Air Kegiatan listrik sesuai Danau) yang Efisien sesuai kebutuhan secara Permendagri sehingga 14. Kawasan substansial di No.90/2019 elektrifikasi pelestarian alam semua sektor dan rumah tangga (KPA) dan menjamin MONEV dan elektrifikasi penyediaan dan Program Mitra perdesaan dapat 15. Ruangterbuka pengambilan Pern kab/ tercapai hijau (RTH) air bersih yang Badan Pengelolaan Parapihak Perkotaan. berkelanjutan Keuangan Dan Aset untuk Daerah Kab. Penyesuaian Tujuan 8: 16. Perwujudan mengatasi 1. Program Koordinasi Katingan Variabel pada Terwujudnya Kawasan kelangkaan air, dan Sinkronisasi setiap konservasi Peruntukan dan Perencanaan Indikator TPB sumber daya air Budidaya pada mengurangi Pembangunan Daerah dengan yang mampu Kawasan hutan jumlah orang 2.Program Penelitian Kegiatan/Sub menjaga produksi, yang dan Pengembangan Kegiatan keberlanjutan Perwujudan mengalami sesuai fungsi sumber kawasan hutan kelangkaan air Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.177 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran daya air dan produksi tetap, secara Permendagri pengembangan Perwujudan subsansial Bappelitbang Kab. No.90/2019 sumberdaya air kawasan hutan 5. Target TPB 6.5. Katingan dan serta produksi Pada tahun MONEV terpenuhinya terbatas, 2030, Program Mitra penyediaan air Perwujudan menerapkan Pemkab/ minum untuk kawasan hutan Pengelolaan Parapihak memenuhi produksi yang Sumber Daya kebutuhan dasar dapat dikonversi, Air yang Penyesuaian masyarakat Terintegrasi Variabel pada
  43. 17.Perwujudan pada tiap setiap kawasan tingkat, Indikator TPB Tujuan 9: tana man termasuk dengan Pengembangan pangan. melalui Kegiatan/Sub infrastruktur kerjasama lintas Kegiatan perdesaan akan 18. Perwujudan batas bila sesuai terus kawasan diperlukan Permendagri dikembangkan, pertanian lahan 6. Target TPB6.6. No.90/2019 terutama untuk kering dan Pada tahun dan mendukung hortikultura. 2030, MONEV pembangunan melindungi dan Program Mitra pertanian dan memulihkan Pemkab/ pariwisata. ekosistem Parapihak Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.178 PERUBAHAN £ K | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN f l j l TAHUN 2018-2023 ^ N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  44. 19.Perwujudan terkait air, kawasan termasuk Penyesuaian peternakan. pegunungan, Variabel pada hutan, rawa, setiap
  45. 20.Perwujudan sungai, daerah Indikator TPB kawasan resapan air dengan perkebunan. serta danau Kegiatan/Sub
  46. 7.Target TPB 6.b. Kegiatan
  47. 21.Perwujudan Mendorong sesuai Kawasan dan Permendagri perikanan. meningkatkan No.90/2019 Partisipasi dan
  48. 22.Perwujudan Masyarakat MONEV Pengembangan Lokal dalam Program Mitra Kawasan memperbaiki Pemkab/ Pertambangan pengelolaan air Parapihak dan Energi. dan sanitasi
  49. 23.Perwujudan Agenda pengembangan Internasional kawasan Terkait Lainnya: peruntukan • Financing for industry. Development Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.179 \%Ysr ^ PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  50. 24.Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.
  51. 25.Perwujudan Kawasan Pariwisata.
  52. 26.Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.
  53. 27.Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan. • Climate Change • Habitat III Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .180 n w ^ PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjrnn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahar (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  54. 28.Perwujudan Kawasan Pesisir.
  55. 29.Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.
  56. 30.Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeiuarkan dari Kawasan Hutan.
  57. 31.Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.
  58. 32.Perwujudan Kawasan n w ^ Permasalahan dan Isu-lsu Strategls Daerah IV .181 Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabu paten Katingan Tahun 2018-2023 TPB Desa Program RTRWK Tahun 2019-2039 Dan Indikator Pentingnya Strategis Provinsi.
  59. 33.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.
  60. 34.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.
  61. 35.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran IV.182 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  62. 36.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  63. 37.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.
  64. 38.Perwujudan kawasan strategis Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .183 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.
  65. 39.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.
  66. 40.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .184 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi.
  67. 5.1. Optimalisasi Tujuan 2: 1. Peningkatan TPB 17. TPB 17. 1. Target TPB 17.1. Program Pengelolaan Badan Pengelolaan Penyesuaian penerimaan Terpenuhinya Fungsi Pusat Kemitraan untuk Kemitraan Menguatkan Pendapatan Daerah Keuangan dan Aset Variabel pada Negara ketersediaan Kegiatan Lokal Pembangunan Desa. untuk pergerakan Daerah Kab. setiap
  68. 2.Peningkatan infrastrukturyang (PKL) Kota Mencapai sumber daya Katingan Indikator TPB nilai tambah didukung oleh Kasongan. Untuk mengukur Tujuan dalam negeri, dengan ekonomi yang mantapnya kerja tercapainya tujuan ini, termasuk Kegiatan/Sub secara tidak sama pemerintah 2. Peningkatan digunakan beberapa melalui bantuan Kegiatan langsung dan dunia usaha, beberapa kota indikator capaian, di luar negeri sesuai berkaitan makin selarasnya sebagai Pusat antaranya: keberadaan untuk negara- Permendagri dengan upaya pembangunan Pelayanan dan bentuk kerja sama negara No.90/2019 peningkatan pendidikan, ilmu Kawasan (PPK) desa dengan pihak ketiga; berkembang dan remitansi pengetahuan dan ketersediaan jaringan dalam MONEV pekerja migran teknologi dan 3. Peningkatan internet di desa; statistik meningkatkan Dinas Penanaman Program Mitra
  69. 3.Penguatan pilar industri serta beberapa kota desa serta komoditas dan kapasitas 1. Program Modal dan PTSP Kab. Pern kab/ pertumbuhan terlaksananya sebagai Pusat aktivitas ekspor oleh desa. negara terkait Pengembangan Iklim Katingan Parapihak dan daya saing penataan Pelayanan Pengumpulan Penanaman Modal ekonomi kelembagaan Lingkungan 1. Rasio penerimaan Pajak dan 2. Promosi Penanaman Penyesuaian ekonomi untuk (PPL). perpajakan terhadap Sumber Modal Variabel pada Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.185 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  70. 4.Peningkatan mendorong PDB Desa di atas 12% Pendapatan 3. Program Pelayananan setiap ekspor bernilai peningkatan 4. Pengembangan per tahun Lainnya. Penanaman Modal Indikator TPB tambah tinggi efisiensi, Sistem Jaringan 2. Terdapat kerja sama 2. Target TPB 4. Pengelolaan data dan dengan dan penguatan produktivitas, Transportasi desa dengan desa lain, 17.14. sistem informasi Kegiatan/Sub Tingkat penguasaan dan Da rat pihak ketiga, dan Meningkatkan penanaman modal Kegiatan Komponen penerapan lembaga internasional Koherensi sesuai Dalam Negeri teknologi oleh 5. Pengembangan 3. Tersedia jaringan Kebijakan Permendagri (TKDN) masyarakat dalam Sistem Jaringan internet tetap (wifi) dan terkait No.90/2019
  71. 5.Penuntasan kegiatan Sungai, Danau mobile (handphone) pembangunan 1. Program dan infrastrukturTIK perekonomian. dan berkecepatan tinggi berkelanjutan. Penyelenggaraan 1. Dinas Komunikasi, MONEV
  72. 6.Peningkatan Penyeberangan. 4. Komoditas desa yang 3. Target TPB Statistik Sektoral Informatika, Program Mitra ketersediaan diekspor meningkat 17.16. 2. Program Aplikasi Persandian dan Pern kab/ kualitas data 6. Pengembangan 5. Informasi kondisi sosial Meningkatkan Infromatika Statistik Kab. Parapihak dan informasi Sistem Jaringan dan ekonomi desa Kemitraan Katingan
  73. 7.Memperkuat Transportasi dapat diakses public Global untuk 2. BPS kerja sama Laut 6. Tersedia data statistik pembangunan pembangunan desa setiap tahun, berkelanjutan Penyesuaian internasional. 7. Pengembangan aplikasi statistik dan yang dilengkapi Variabel pada Sistem Jaringan petugas bidang statistik dengan setiap Kereta Api. di desa kerjasama Indikator TPB
  74. 7.Tersedia data SDGs multi- dengan
  75. 8.Pengembangan setiap tahun stakeholder Sekretariat Daerah Kegiatan/Sub Sistem Jaringan yang dapat Kegiatan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .186 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran Infrastruktur menggerakkan Program Pemerintahan sesuai Ketenagalistrika dan membagi dan Kesejahteraan Permendagri
76. n.pengetahuan, Rakyat No.90/2019 keahlian, dan
  1. 9.Pengembangan teknologi, dan MONEV Sistem Jartingan sumberdaya Program Mitra Prasarana fnasnial untuk Pern kab/ Telekomunikasi. mendukung Parapihak pencapaian
  2. 10.Pengembangan Tujuan Penyesuaian Sistem Jaringan Pembangunan Bappelitbang Kab. Variabel pada Sumberdaya Air. Berkelanjutan di Katingan setiap semua negara, Indikator TPB
  3. 11.Pembangunan khususnya 1. Program Koordinasi dengan Prasarana negara dan Sinkronisasi Kegiatan/Sub Lingkungan. berkembang. Perencanaan Kegiatan
  4. 4.Target TPB Pembangunan Daerah sesuai
  5. 12.Perwujudan 17.17. 2. Program Penelitian dan Permendagri Kawasan Hutan Mendorong Pengembangan No.90/2019 Lindung. dan dan mendukung MONEV
  6. 13.Kawasan Kerjasama Program Mitra perlindungan efektif antara Pemkab/ Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.187 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan tndikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemarigku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran setempat pemerintah, Parapihak (Sempadan swasta, dan Sungai, masyarakat, Penyesuaian Sempadan yang dipupuk Variabel pada Pantai, dari setiap Sempadan pengalaman Indikator TPB Danau) dan strategi dengan dalam Kegiatan/Sub
  7. 14.Kawasan bekerjasama. Kegiatan pelestarian alam 5. Target TPB sesuai (KPA) 17.18. Pada Permendagri tahun 2020, No.90/2019
  8. 15.Ruangterbuka meningkatkan hijau (RTH) dukungan Perkotaan. terhadap Penyesuaian pengembangan Variabel pada
  9. 16.Perwujudan kapasitas setiap Kawasan negara-negara Indikator TPB Peruntukan berkembang dengan Budidaya pada untuk Kegiatan/Sub Kawasan hutan meningkatkan Kegiatan produksi, ketersediaan sesuai Perwujudan Data yang ftyrf Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .188 PERUBAHAN i£ g | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN |SJ| TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran kawasan hutan Berkualitas, Permendagri produksi tetap, Tepat Waktu No.90/2019 Perwujudan Dan Dapat kawasan hutan Diandalkan produksi yang Penyesuaian terbatas, terpisahkan Variabel pada Perwujudan berdasarkan setiap kawasan hutan pendapatan, Indikator TPB produksi yang jenis kelamin, dengan dapat dikonversi, usia, ras, etnis, Kegiatan/Sub status Kegiatan
  10. 17.Perwujudan kependudukan. sesuai kawasan disabiliitas, Permendagri tanaman lokasi geografs No.90/2019 pangan. dan karakteristik lain
  11. 18.Perwujudan yang relevan Penyesuaian kawasan dalam konteks Variabel pada pertanian lahan negara. setiap kering dan 6. Target TPB Indikator TPB hortikultura. 17.19. Pada dengan tahun 2030, Kegiatan/Sub mengembangk Kegiatan Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.189 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  12. 19.Perwujudan kawasan peternakan.
  13. 20.Perwujudan kawasan perkebunan.
  14. 21.Perwujudan Kawasan perikanan.
  15. 22.Perwujudan Pengembangan Kawasan Pertambangan dan Energi.
  16. 23.Perwujudan pengembangan kawasan peruntukan industry. an gagasan awal terkait penyusunan indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi PDB dan mendukung Pengembangan Kapasitas Statistik di negara-negara berkembang. Agenda Internasional Terkait Lainnya: • Financing for sesuai Permendagri No.90/2019 dan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi (KISS) Program dengan Mitra Pemkab/ Parapihak t'lW -f Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .190 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  17. 24.Perwujudan kawasan peruntukan kawasan industri pusat perfilman Asia Tenggara.
  18. 25.Perwujudan Kawasan Pariwisata.
  19. 26.Perwujudan Kawasan Permukiman Perkotaan.
  20. 27.Perwujudan Kawasan Permukiman Perdesaan. Development • Habitat III. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .191 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan fndikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  21. 28.Perwujudan Kawasan Pesisir.
  22. 29.Perwujudan Pengembangan kawasan peruntukan bandar udara.
  23. 30.Perwujudan Kawasan yang Diusulkan Dikeluarkan dari Kawasan Hutan.
  24. 31.Perwujudan Kawasan Strategis Nasional.
  25. 32.Perwujudan Kawasan t'iy^ |f/ Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .192 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran Strategis Provinsi.
  26. 33.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan ekonomi.
  27. 34.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan sosial budaya.
  28. 35.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .193 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran
  29. 36.Perwujudan kawasan strategis sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi.
  30. 37.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi berupa Kawasan industri dan riset rotan.
  31. 38.Perwujudan kawasan strategis Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV . 194 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN u l TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Fenambahan Anggaran berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya berupa Kawasan situs dan cagar budaya Tjilik Riwut.
  32. 39.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan.
  33. 40.Perwujudan kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan mmm Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV .195 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 N o Program Rpjmn Tahun 2020-2025 Yang Sesuai Dengan TPB Prioritas Tujuan Pembangunan RPJPD Ke 3 Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Program RTRWK Tahun 2019-2039 TPB Desa Dan Indikator Pentingnya TPB Dan Rekomendasi Kebijakan Rencana Dan Program (KRP) Tanpa Upaya Tambahan (TUT) OPD/Unit Kerja/Mitra Dan Penganggaran TPB Target TPB Prioritas Program Prioritas Sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 (Kewenangan Kabupaten) Dan Kewenangan Lainnya Pemangku Utama Dan Pemangku Pendukung Bentuk Fasilitasi/ Asistensi Tanpa Penambahan Anggaran pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi. Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.196 C. Pengaruh Skenario Pembangunan terhadap Enam Muatan KLHS Hasil simulasi skenarionya untuk Muatan KLHS I (Kapasitas DDDTLH), Muatan KLHS II (Perkiraan Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup), dan Muatan KLHS III (Kineija Layanan Ekosistem), secara jelas disajikan pada Tabel 4.14 dan hasil simulasi skenarionya untuk Muatan KLHS IV (Efisiensi Pemanfaataan Sumber Daya Alam), Muatan KLHS V (Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim), dan Muatan KLHS VI (Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman hayati) dan keseluruhannya, secara jelas disajikan pada tabel di bawah. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H I TAHUN 2018-2023 Tabel 4.13 Jasa Ekosistem, Luasan (Sedang-Sangat Tinggi) dan Persentasenya sebagai Proxy untuk Evaluasi Enam Muatan KLHS N o J a s a E k o sistem L u a s W ila y a h D a ri L e v e l S ed a n g- S a n g a t T in g g i (H a) P erse n ta se T e rh a d a p L u a s K a b u p a te n (%) P ro x y U n tu k K a jia n P e n g a ru h K R P T e rh a d a p E n a m M u a ta n K L H S
  34. 1.R21: Pengaturan Air dan Mencegah Kekeringan 2.025.585,10 99,23 I
  35. 2.R6: Pemeliharaan Kualitas Udara 1.976.241,16 96,81 I
  36. 3.R22: Pengaturan Pengendalian Banjir 2.025.391,84 99,22 II
  37. 4.R32: Pengaturan Pengendalian Longsor 1.963.691,60 96,20 II
  38. 6.P l l : Penyediaan Budidaya Pangan, Sayuran dan Buah-buahan 2.040.275,75 99,95 III
  39. 7.R4: Pengaturan Pemumian Air 1.835.662,53 89,93 III
  40. 8.P2: Penyediaan Air Bersih 1.986.010,53 97,29 III
  41. 9.R52: Pengaturan Pengolahan Limbah 1.462.626,34 71,65 III
  42. 10.C l l : BudayaTempat Tinggal 1.221.047,49 59,82 III
  43. 11.C12: Budaya Tempat Budidaya 586.948.39 28,75 III
  44. 12.S I: Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan 1.214.760,95 59,51 IV
  45. 13.S2: Siklus Hara 1.114.554.99 54,60 IV
  46. 14.S3: Pendukung Produksi Primer 542.156,62 26,56 IV
  47. 15.R 11: Pengaturan Iklim Global 1.986.241,49 97,30 V
  48. 16.R12: Pengaturan Iklim Regional dan Lokal 1.976.134,60 96,81 V
  49. 17.S4: Pendukung Biodiversitas 1.334.163.83 65.63 VI
  50. 18.S51: Pendukung Habitat Perkembangbiakan Flora 1.919.268,44 94,02 VI
  51. 19.S52: Pendukung Habitat Perkembangbiakan Fauna 1.685.916.52 82.59 VI
  52. 20.Komposit P: Komposit Penyediaan 2.037.223.43 99,80
  53. 21.Komposit R: Komposit Pengaturan 1.717.092.97 84,12
  54. 22.Komposit C: Komposit Budaya 466.148,65 22,84
  55. 23.Komposit S: Komposit Pendukung 254.509,09 12,47
  56. 24.Komposit PRCS: Komposit Keseluruhan 2.025.654,41 99,23 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.197 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023
  57. 1.Pengaruh skenario pembangunan terhadap Muatan I KLHS (Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup) KLHS. Pengaruh scenario Pencapaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2021- 2030 sesuai Rencana Tindakan Koreksi dan Penyesuaian KRP terhadap Enam Muatan KLHS I, maka pada akhir tahun 2023 diperkirakan capaian TPB Gabungan adalah sebesar 71,82 dan 100 pada tahun 2030. Dimana pada Tahun 2023 kondisi Enam Muatan KLHS I sebesar 79,45 dan pada tahun 2030 sebesar 81,75.
  58. 2.Pengaruh skenario pembangunan terhadap Muatan II KLHS (Perkiraan Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup) KLHS Pengaruh scenario Pencapaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2021- 2030 sesuai Rencana Tindakan Koreksi dan Penyesuaian KRP terhadap Enam Muatan KLHS II, maka pada akhir tahun 2023 diperkirakan capaian TPB gabungan adalah sebesar 71,82 dan 100 pada tahun 2030. Dimana pada Tahun 2023 kondisi Enam Muatan KLHS II sebesar 79,44 dan pada tahun 2030 sebesar 81,73.
  59. 3.Pengaruh skenario pembangunan terhadap Muatan III KLHS (Kinerja layanan Ekosistem) KLHS Pengaruh scenario Pencapaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2021- 2030 sesuai Rencana Tindakan Koreksi dan Penyesuaian KRP terhadap Enam Muatan KLHS III, maka pada akhir tahun 2023 diperkirakan capaian TPB gabungan adalah sebesar 71,82 dan 100 pada tahun 2030. Dimana pada Tahun 2023 kondisi Enam Muatan KLHS III sebesar 83,79 dan pada tahun 2030 sebesar 85,17.
  60. 4.Pengaruh skenario pembangunan terhadap Muatan IV KLHS (Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam) Pengaruh scenario Pencapaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2021- 2030 sesuai Rencana Tindakan Koreksi dan Penyesuaian KRP terhadap enam muatan KLHS IV, maka pada akhir tahun 2023 diperkirakan capaian TPB gabungan adalah sebesar 71,82 dan 100 pada tahun 2030. Dimana pada Tahun 2023 kondisi enam muatan KLHS IV sebesar 73,00 dan pada tahun 2030 sebesar 73,59.
  61. 5.Pengaruh skenario pembangunan terhadap Muatan V KLHS (Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim) Pengaruh scenario Pencapaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2021- 2030 Sesuai Rencana Tindakan Koreksi dan Penyesuaian KRP terhadap enam muatan KLHS V, maka pada akhir tahun 2023 diperkirakan capaian TPB gabungan adalah sebesar 71,82 dan 100 pada tahun 2030. Dimana pada Tahun 2023 kondisi Enam Muatan KLHS V sebesar 94,42 dan pada tahun 2030 sebesar 96,69. Keberadaan Peraturan Gubem ur No. 36 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Program Kampung Iklim dan Keputusan Gubem ur Kalteng Nomor 188.44/457/2020 tentang Tata cara Pengusulan dan Pengembangan Program IV.198Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah Kampung Iklim memberikan peluang besar dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat menghadapi perubahan iklim (Mitigasi dan adaptasinya) yang sesuai dengan Muatan V KLHS (Tingkat kerentanan dan kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim). Peraturan Gubem ur tersebut dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fasilitasi Proklim. Sedangkan tujuannya adalah untuk: mengendalikan dan mengurangi emisi GRK; dan meningkatkan pengetahuan, partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam upaya mengelola dan mengembangkan potensi yang ada diwilayahnya untuk mendukung kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat local. Sedangkan Surat Keputusan Gubemur, berisi Tata Cara Pengusulan dan Pengembangan ProKlim sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan untuk mendukung dalam memberikan kemudahan dan kelancaran pelaksanaan ProKlim.
  62. 6.Pengaruh skenario pembangunan terhadap Muatan VI KLHS (Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati) Pengaruh scenario Pencapaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2021- 2030 Sesuai Rencana Tindakan Koreksi dan Penyesuaian KRP terhadap enam muatan VI KLHS, maka pada akhir tahun 2023 diperkirakan capaian TPB gabungan adalah sebesar 71,82 dan 100 pada tahun 2030. Dimana pada Tahun 2023 kondisi Enam Muatan KLHS VI sebesar 81,95 dan pada tahun 2030 sebesar 90,09.
  63. 7.Pengaruh skenario pembangunan (KRP) terhadap Keenam (Gabungan )Muatan KLHS Pengaruh scenario Pencapaian TPB Kabupaten Katingan Tahun 2021- 2030 Sesuai Rencana Tindakan Koreksi dan Penyesuaian KRP terhadap keseluruhan/gabungan dari keenam muatan KLHS, maka pada akhir tahun 2023 diperkirakan capaian TPB gabungan adalah sebesar 71,82 dan 100 pada tahun 2030. Dimana pada Tahun 2023 kondisi Enam Muatan KLHS Gambungannya sebesar 82,01 dan pada tahun 2030 sebesar 84,84. Dari hasil konsultasi public yang dilaksanakan pada KP II (10 Mei 2021), pengaruh KRP terhadap Enam Muatan KLHS, secara ringkas disajikan pada Tabel VI-7. Hasil penilaian tersebut agak sedikit berbeda dengan kajian kuantitatif yang dilakukan secara spasial dan dengan system dinamis. Akan tetapi, penilaian tersebut dapat menjadi warning bagi pemerintah, swasta, dan seluruh masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam secara lebih bijaksana dalam mencapai TPB. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMO) KABUPATEN KATINGAN f l jf f TAHUN 2018-2023 yf f Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 4.14 Pengaruh KRP terhadap Enam Muatan KLHS berdasarkan Penilaian Masyarakat N O . E N A M M U A T A N K L H S D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B E R D A S A R K A N J A S A E K O S IS T E M P E R S E P S I M A S Y A R A K A T T E N T A N G P E N G A R U H K R P T E R K A IT P E N C A P A IA N T P B T E R H A D A P 6 (E N A M ) M U A T A N K L H S T P B 1. T A N P A K E M IS K IN A N T P B 2. T A N P A K E L A P A R A N T P B 3. K E H ID U P A N S E H A T & S E J A H T E R A T P B 4. P E N D ID IK A N B E R K U A L IT A S T P B 5. K E S E T A R A A N G E N D E R T P B 6. AIR B E R S IH & SA N IT A S I L A Y A K 1 Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
77. a.Pengaturan dan tata aliran air dan Banjir (R2) -47.17 -42.86 -41.86 -35.29 0.00 -15.13
78. b.Pengaturan pemeliharaan kualitas udara (R6) -17.92 -7.45 -10.00 -10.00 0.00 0.00 2 Dampak dan resiko terhadap lingkungan hidup
79. a.Pengaturan perlindungan dari bencana (R3) -38.68 -33.67 -35.19 -37.25 0.00 0.00 3 Kinerja layanan atau jasa ekosistem
80. a.Penyediaan pangan (PI) -64.15 -66.07 -65.79 -69.44 0.00 -10.32
81. b.Penyediaan air bersih (P2) -65.09 -64.42 -64.71 -63.46 0.00 -22.54
82. c.Tempat tinggal dan ruang hidup (C l) -61.32 -52.33 -52.22 -45.19 -0.94 -13.93 4 Efisiensi pemanfaaatan sumber daya alam
83. a.Penyediaan sumber daya genetic (P5) -22.64 -21.15 -22.73 -25.51 0.00 0.00
84. b.Pendukung produksi primer (D3) -26.42 -25.00 -24.51 -25.00 0.00 0.00 5 Tingkat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
85. a.Pengaturan iklim (Rl) -19.81 -13.27 -16.67 -16.98 0.00 0.00 6 Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
86. a.Kenekaragaman hayati/Biodiversitas (D4) -28.30 -22.00 -22.00 -21.57 0.00 0.00 Permasaiahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.200 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Lanjutan... NO . E N A M M U A T A N K LH S D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B E R D A S A R K A N J A S A E K O S IS T E M P E R S E P S I M A S Y A R A K A T T E N T A N G P E N G A R U H K R P T E R K A IT P E N C A P AIAN T P B T E R H A D A P 6 (E N A M ) M U A T A N K L H S T P B 7. E N E R G I B E R S IH & T E R J A N G K A U T P B 8. P E K E R J A A N L A Y A K & P E R T U M B U H A N E K O N O M I T P B 9. IN D U S T R I, IN O V A S I D A N IN F R A S T R U K T U R T P B 10. B E R K U R A N G N Y A K E S E N J A N G A N T P B 11. K O T A D AN PE R M U K IM A N B E R K E L A N J U T A N 7 Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
87. a.Pengaturan dan tata aliran air dan Banjir (R2) -20.88 -23.75 -50.94 -33.33 -27.59
88. b.Pengaturan pemeliharaan kualitas udara (R6) 0.00 0.00 -34.91 -26.60 -17.65 2 Dampak dan resiko terhadap lingkungan hidup
89. a.Pengaturan perlindungan dari bencana (R3) -6.94 -6.58 -46.23 -38.04 -32.81 3 Kinerja layanan atau jasa ekosistem
90. a.Penyediaan pangan (PI) -14.29 -15.63 -26.42 -26.42 -27.27
91. b.Penyediaan air bersih (P2) -25.32 -26.67 -37.74 -34.00 -30.49
92. c.Tempat tinggal dan ruang hidup (Cl) -20.27 -22.39 -29.25 -27.88 -27.45 4 Efisiensi pemanfaaatan sumber daya alam
93. a.Penyediaan sumber daya genetic (P5) 0.00 0.00 -27.36 -21.43 -14.10
94. b.Pendukung produksi primer (D3) 0.00 0.00 -27.36 -21.43 -17.44 5 Tingkat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
95. a.Pengaturan iklim (Rl) -1.35 -1.32 -25.47 -17.71 -4.41 6 Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
96. a.Kenekaragaman hayati/Biodiversitas (D4) -2.21 -2.21 -16.04 -11.00 0.00 Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.201 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Lanjutan... N O . E N A M M U A T A N K L H S D A Y A D U K U N G D A N D A Y A T A M P U N G L IN G K U N G A N H ID U P B E R D A S A R K A N J A S A E K O S IS T E M P E R S E P S I M A S Y A R A K A T T E N T A N G P E N G A R U H K R P T E R K A IT P E N C A P A IA N T P B T E R H A D A P 6 (E N A M ) M U A T A N K L H S T P B 12. K O N S U M S I & P R O D U K S I B E R K E L A N J U T A N T P B 13. P E N A N G A N A N P E R U B A H A N IK L IM T P B IS . E K O S IS T E M D A R A T A N T P B 16. P E R D A M A IA N , K E A D IL A N & K E L E M B A G A A N Y A N G T A N G G U H T P B 17. K E M IT R A A N U N T U K M E N C A P A I T U J U A N 1 Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
97. a.Pengaturan dan tata aliran air dan Banjir (R2) -20.51 -44.34 -49.14 -49.15 -51.79
98. b.Pengaturan pemeliharaan kualitas udara (R6) -17.65 -54.72 -48.94 -49.06 -50.98 2 Dampak dan resiko terhadap lingkungan hidup
99. a.Pengaturan perlindungan dari bencana (R3) -28.38 -44.34 -44.34 -44.74 -48.11 3 Kineija layanan atau jasa ekosistem
100. a.Penyediaan pangan (PI) -31.25 -31.13 -32.41 -32.73 -33.96
101. b.Penyediaan air bersih (P2) -27.17 -40.57 -40.57 -41.38 -45.28
102. c.Tempat tinggal dan ruang hidup (Cl) -29.17 -27.36 -33.62 -34.92 -40.00 4 Efisiensi pemanfaaatan sumber daya alam
103. a.Penyediaan sumber daya genetic (P5) -13.10 -18.87 -20.37 -24.60 -27.68
104. b.Pendukung produksi primer (D3) -17.05 -20.75 -20.75 -24.59 -27.78 5 Tingkat ketahanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
105. a.Pengaturan iklim (Rl) -4.41 -56.60 -50.00 -50.00 -44.34 6 Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
106. a.Kenekaragaman hayati/Biodiversitas (D4) 0.00 -41.51 -39.22 -40.68 -44.44 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 Keterangan: Tanda minus mengindikasikan pengurangan. Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.202 Gambar 4.1 Peta Indeks Jasa Ekosistem Komposit Penyediaan (P) PERUBAHAN ^ SS k RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN | | j f TAHUN 2018-2023 r l I I t {[ lh I h K A L IM A N T A N B ARAT M in ing Raya PETA KOM POSIT JASA EKOSISTEM PENYEDIAAN SarvgatTmgg * 1.342.611.56 Ha T«gp *094611.38 Ha Seflang =4 088.18 Ha Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 IV.203 1- Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN f| | f TAHUN 2018-2023 Gambar 4.2 Peta Indeks Jasa Ekosistem Komposit Pengaturan (R) Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 IV .2 0 4Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN gg ij^ RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN I f ’j j TAHUN 2018-2023 Gambar 4.3 Peta Indeks Jasa Ekosistem Komposit Budaya (C) DMAS LMGKUMCAMHOUP PEMERMTAH KABUPATEN KATMGAN TAHUN 2019 urSarrt PE T A K O M P O S IT J A S A E K O S IS TE M BUDAYA 1:1.000.000 K E T E R A M G A N s -------Batas Admmstrasi Kabupat*n - Batas Admin« r a » Kecamatan Dasa — Jamgan Jalan Utama — Janrgan Jalan Sungai I N D E K S : | Sangat Tnggi =1184.0€Ka | Tin09 « 175 047.01 Ha SeoanQ = 288 310.87 Ha | Rend* = 1-458 635.28 Ha | Sanaa Rendah * 115527.68 Ha SUMBER DATA : * « • i308»i Pww«e X—gan!»t|i -f*m ftunga MO to N n i» M | ■Pad 0CMtoOItfMn;30ir. *KIMKOOMI SC (DO bna PtM 4 CttMt * -' UamPJf* 4T, - Sistem Proyets ITTM Datum WGS1084 -Zona 48S PETA S ITU A 8I Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 4 y it Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Gambar 4.4 Peta Indeks Jasa Bkosistem Komposit Pendukung (S). !■ I \ l i ■ i N Kotawahngin Timur PE T A K O M P O S IT J A S A E K O S IS TE M PE N D U K U N G 1:1.000.000 U K E T E R A N G A N t — ------------------ Batas Admmstrasi Kabupaten — — Batas Adminstrasi Ke-camatan ' Desa ------- Jaringan Jalart Utama ------- Jaringan Jalan Sungai IN D E K S : ■ i SaigaTngp • 840.36Ha !Tngs> Seoang Rendah j SarsgatRendah * 2 392.80 Ha = 28170*00 Ha * 311.007A4 Ha * 1 474 904.59 Ha SUMBER DATA - Paia feln n a lia * K afloiy Earn AdQvtn Pvc. - f« t» M an Lian a Dtnaa fU M i ft Tala Swans PacrAab fc«ft«)an - Pa*a Swtoal 6 C TaHrfi iie i #| •PalaCCM 8>a %tu> (261$; Unaa f - . f * ft T** fe - Sistem P ro yeis : UTM - Datum W GS 1964 -Zona 49S PETA S ITU A8I Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 IV.206 * yi\ Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 4.2.4.4. Telaah RPJMD Daerah Lain Proses perumusan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan selain memperhatikan berbagai dokumen atau isu yang telah dibahas diatas, juga memperhatikan RPJMD daerah lain di sekitar Kabupaten Katingan. Penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya dilakukan dengan menelaah dampak pembangunan yang saling berpengaruh terhadap Daerah lain dan harus dijabarkan dalam dokumen perencanaan. Penelaahan terhadap RPJMD Daerah lain dalam penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya. Identilikasi RPJMD daerah lain dilakukan terhadap kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Katingan, meliputi: Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sintang di Provinsi Kalimantan Barat dan beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kabupaten Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Telaahan ini disajikan pada tabel dibawah. Tabel 4.15 Identifikasi RPJMD Daerah Lain Yang Berdekatan Dengan Kabupaten Katingan No Daerah Lain Visi dan Misi Kebijakan Terkait Keterangan 1 Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat, Periode RPJMD Tahun 2016-2021 Visi: "Kabupaten Melawi Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Bam" Misi:
  1. 1.Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan
  2. 2.Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif.
  3. 3.Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
  4. 4.Memantapkan prasarana dan sarana daerah.
  5. 1.Kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara meningkat
  6. 2.Layanan publik meningkat, terutama pada penataan sistem transportasi dan akses masyarakat Sektor transportasi dan perhubungan Rencana pembangunan jalan lintas Provinsi yang melewati Kecamatan Bukit Raya Kabupaten Katingan dan Kecamatan Nangan Pingoh Kabupaten Melawi, akan membuka keteisoliran wilayah- wilayah Selayan Katingan. Untuk itu percepatan pembangunan Jembatan di Desa Telok Kecamatan Katingan Tengah akan mendorong dan mendukung perwujudan rencana ini. Selain itu, masyarakat di kedua daerah khususnya masyakat Katingan bisa memanfaat fasilitas angkutan darat dan transportasi udara melalui Kabupaten Melawi sebagai alternatif baru untuk kebutuhan transportasi serta Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.207 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Daerah Lain Visi dan Misi Kebijakan Terkait Keterangan kebutuhan bahan pangan, sandang dan papan. Secara geografis, Kabupaten Melawi yang berbatasan dengan wilayah Katingan sama- sama memiliki kawasan hutan yang kaya akan potensi flora dan faunan endemik. Kawasan yang saat ini bersama-sama dikelola kedua daerah adalah Tanaman Nasional Bukit Raya Bukit Baka. Dengan terbuka akses jalan antar Kabupaten, maka secara bersama- sama kedua daerah bisa mengembangkan potensi wisata berbasis alam pada wilayah konservasi. Selain berdampak secara ekonomis bagi masyarakt sekitar, dengan tetap terpeliharanya daerah hutan ini maka kawasan untuk daerah resapan air tetap terjaga dan mencegah bencana alam akibat banjir dan kerusakan lingkungan. 2 Kabu paten Sintang Provinsi Kalimantan Barat, Periode RPJMD Tahun 2016-2021 Visi: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Dan Bersih pada Tahun 2021" Misi:
  7. 1.Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
  8. 2.Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.
  9. 1.Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur sumber daya air untuk mendukung konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
  10. 2.Mempertahankan kawasan hutan seluas minimal 30% dari luas Kabupaten Sintang sesuai dengan RTRW daerah. Terkait dengan komitmen untuk melestarikan kawasan strategis untuk pelestarian alam dan cagar budaya sekaligus mendukung Kalimantan sebagai pusat paru-paru dunia (H e a rt o f B o rn e o ), Kabupaten Sintang dan Kabupaten Katingan bersama-sama pula dengan Kabupaten Melawi memiliki kawasan konservasi di TN.Bukit Baka Bukit Raya. Dengan terjaganya kelestarian hutan di kawasan ini, diharapkan kedua daerah sama-sama dapat menanggulangi permasalahan lingkungan berupa dampak bencana alam banjir dan IV.208 <\yi\ Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Daerah Lain Visi dan Misi Kebijakan Terkait Keterangan
  11. 3.Mengoptimalkan penyediaan infrastrukturdasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
  12. 4.Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupan sosial.
  13. 5.Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  14. 6.Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. terpeliharanya kawasan penyangga resapan air dikedua perbatasan kabupaten. Selain itu, desa-desa konservasi di daerah ini dapat dikembangkan sebagai kawasan desa wisata TN Bukit Baka-Bukit Raya yang terletak di Kecamatan Serawak- Sintang dan Kecamatan Bukit Raya-Katingan. 3 Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah, RPJMD Tahun 219-2024 Visi: Terwujudnya Kabupaten Gunung Mas Yang Bermartabat, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Mandiri (Berjuang Bersama)". Misi:
  15. 1.Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proporsional;
  16. 2.Meningkatkan kualitas pembangunan Sum berdaya Manusia (SDM);
  17. 3.Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah;
  18. 4.Mempercepat Reformasi Birokrasi;
  19. 5.Penegakan dan Jaminan Kepastian Hukum (Law Enforcement); ,V.20SPermasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah * y n PERUBAHAN i | f t j RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN M i TAHUN 2018-2023 No Daerah Lain Visi dan Misi Kebijakan Terkait Keterangan
  20. 6.Mengembangkan nilai - nilai budaya dan Kearifan Lokal;
  21. 7.Pembangunan Berkelanjutan (.S u s ta in a b le D e v e lo p m e n t); dan
  22. 8.Memelihara dan Meningkatkan Keharmonisan Antar Masyarakat dalam Rangka NKRI. 4 Kabu paten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, RPJMD Tahun 2016-2021 Visi: "terwujudnya Kabupaten Kotim yang mandiri, maju dan sejahtera,". Misi:
  23. 1.mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
  24. 2.Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa
  25. 3.Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
  26. 4.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berwibawa (good governance)
  27. 5.Mewujudkan Kabupaten Kotim yang nyaman Lestari dan berbudaya 5 Kota Palangkaraya- Kalimantan Tengah, RPJMD Tahun 2018-2023 Visi: "Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun, Dan Sejahtera Untuk Semua". Misi:
  28. 1.Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Dalammewujudkan misi, diterapkan beberapa strategi, yaitu:
  29. 1.Pemerataan Infrastruktur Wilayah
  30. 2.Peningkatan pelayanan Kesehatan, Pendidikan, Komunikasi, IV.210 4 W { Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 X i Z PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN | | f f No Daerah Lain Visi dan Misi Kebijakan Terkait Keterangan Environment (Lingkungan Cerdas)
  31. 2.Mewujudkan Kemkunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)
  32. 3.Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas) Keamanan, dan Pelayanan Publik Peningkatan Kemandirian Ekonomi Daerah 6 Kabupaten Pulang Pisau- Kalimantan Tengah, RPJMD Tahun 2019-2023 Visi: "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Pulang Pisau Yang Inovatif, Maju, Berkeadilan dan Sejahtera". Misi:
  33. 1.Percepatan Peningkatan Sarana dan Prasara Wilayah, Tata Ruang dan Permukiman.
  34. 2.Peningkatan Produktivitas Hasil Sumberdaya Alam dan Lingkungan Berkelanjutan.
  35. 3.Peningkatan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
  36. 4.Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
  37. 5.Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Ekonomi Kerakyatan.
  38. 6.Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan profesional (G o o d a n d C le a n G o v e rn a n c e ).
  39. 7.Pemberdayaan organisasi keagamaan, sosial budaya, pemuda, dan perempuan dalam pembangunan 7 Kabupaten Seruyan- Kalimantan Visi: "Mewujudkan Kabupaten Seruyan SEHAT (Sejahtera, Elok, Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.211 * y i \ PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Daerah Lain Visi dan Misi Kebijakan Terkait Keterangan Tengah, RPJMD Tahun 2018-2023 Harmonis, Aman dan Tentram)”. Misi:
  40. 1.Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan baik serta profesional;
  41. 2.Mewujudkan mutu pendidikan yang lebh berkualitas, baik pendidikan formal maupun non formal;
  42. 3.Memeberikan pelayanan kesehatan yang prima serta berkualitas kepada masyarakat;
  43. 4.Mengembangkan dan menghidupkan perekonomian rakyat yang berbasis pada Ekonomi kerakyatan, mulai dari indutstri kecil, industri rumah tangga, perdagangan dan koperasi;
  44. 5.Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas;
  45. 6.Mewujudkan Pelabuhan LautTeluk Segintung sebagai pintu gerbang perekonomian Kabupaten Seruyan;
  46. 7.Meningkatkan, mengembangkan dan memberdayakan potensi sumber daya alam, pertanian, peternakan, kelautan, perkebunan, kehutanan, pertambangan energi;
  47. 8.Mengembangkan sektor pariwisata, seni dan budaya;
  48. 9.Menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjamin hak tenaga kerja; IV .212Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN |j|| E | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN E Q l No Daerah Lain Visi dan Misi Kebijakan Terkait Keterangan
  49. 10.Menciptakan rasa aman, kehidupan yang damai, rukun, harmonis, agamis dan tentram dalam bingkai NKRI. Sumber: website pemerintah daerah masing-masing kabupaten/ kota. 4.2.5 Isu Strategis Kabupaten Katingan Perumusan isu strategis pembangunan Kabupaten Katingan untuk periode 2018-2023 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek internal dan eksternal. Aspek-aspek tersebut telah diwakili oleh analisis terhadap permasalahan pembangunan di Katingan, analisis lingkungan hidup strategis, dinamika isu dan/atau kebijakan yang berkembang di lingkungan intemasional, nasional, provinsi dan di tingkat Kabupaten Katingan sebagaimana diuraikan diatas. Hasil telaahan tersebut menghasilkan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan, yaitu:
  50. 1.Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dukungan sumber day a aparatur yang bersih, profesional dan dapat merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka dibutuhkan refomasi birokrasi dan peningkatan kinerja pemerintahan. Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kineija penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil, diharapkan dapat mewujudkan good governance. Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Diharapkan melalui peningkatan tata kelola dan reformasi birokrasi serta berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan maupun pelayanan publik di Katingan.
  51. 2.Penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan sejak lama dengan berbagai pendekat dan IV.213 4 y tf I* Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 strategi. Dalam pelaksanaanya, upaya penanggulangan kemiskinan membutuhkan keterpaduan dan dilakukan secara terus-menerus.
  52. 3.Peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja. Di dalan upaya mengurangi angka pengangguran diperlukan upaya peningkatan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu tenaga kerja, antara lain dengan mendirikan pusat latihan kerja, pelatihan keterampilan, workshop hingga memberikan bantuan peralatan produktif kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesempatan keija dan tenaga keija terampil, inisiatif dan kreatif.
  53. 4.Pengembangan desa. Pengembangan desa melalui pembangunan pedesaan dilakukan melalui pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman. Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional merupakan pembangunan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa harus mulai dengan memperbaiki aparat pelaksana desa dan pengawasann. Pengembangan melalu pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat pondasi perekonomian mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan. Infrastruktur desa seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telpon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang. Sehubungan dengan efektifitas pembangunan tersebut, maka dukungan dan bantuan dari pemerintah maupun masyarakat dalam pembangunan desa itu sendiri sangat berarti. Upaya peningkatan peran pemerintah yang lebih mampu menggerakkanperan serta masyarakat dalam pembangunan dan mengubah pola pikir serta sikap mental masyarakat. Melalui upaya terpadu ini, diharapkan dapat mengikutsertakan masyarakat dalam kelompok kehidupannya serta membantu dan memberdayakan masyarakat dalam berbagai kegiatan produktif yang sesuai dengan potensinya masing-masing.
  54. 5.Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan Pendidikan di Kabupaten IV.214Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Katingan tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain; pemerataan dan perluasan akses layanan Pendidikan; peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus; peningkatan dan pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan yang menenuhi standar dan perbaikan tata kelola Pendidikan.
  55. 6.Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pembangunan dimensi Kesehatan menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang tinggi merupakan tujuan pembangunan kesehatan. Saat ini, Indonesia tengah mengalami perubahan pola penyakit yang sering disebut transisi epidemiologi yang ditandai dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat PTM seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain (Hasil Riskesdas Tahun 2018). Dengan adanya kondisi pandemi COVID- 19 yang sedang berlangsung saat ini, PTM menjadikan resiko tinggi terinfeksi jika dihubungkan dengan COVID-19 ini. Selain itu, Pemerintah harus melakukan upaya penanganan masalah kesehatan lainnya yang merupakan program prioritas nasional seperti penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), menurunkan angka stunting pada balita dan pelaksanaan GERMAS.
  56. 7.Pengarusutamaan gender. Konsep pengarustamaan gender merupakan peran dan status yang melekat pada laki-laki atau perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, bukan berdasarkan perbedaan biologis. Pengarusutamaan gender, merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses pemantauan dan evaluasi dari seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.
  57. 8.Pengembangan potensi pertanian untuk penguatan ekonomi daerah dan ketahanan pangan. Potensi pertanian di Kabupaten Katingan masih tinggi, hal ini terlihat dari besaran dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Katingan masih tinggi, selain itu produktivitas hasil pertanian dalam arti luas diharapkan bergerak positif. Dengan hal ini, untuk mempercepat pergerakan perekonomian daerah perlu dilakukan pengembangan inovasi dalam mengelola hasil pertanian pangan, perkebunan, Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.215 peternakan, perikanan. Selain itu, optimalisasi industri pengelolaan dan aset lainnya melalui peningkatan peran dan investasi swasta. Dengan adanya peran investasi swasta maka pengembangan dalam memanfaatkan segala potensi unggulan sumber daya daerah dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan ini pembangunan yang dilaksanakan harus berwawasan lingkungan, sehingga akan memberikan pemulihan terhadap sumber alam yang telah diambil. Dengan demikian pembangunan tidak hanya akan dinikmati saat ini saja namun sampai di masa yang akan datang.
  58. 9.Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur. Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Konektivitas antar wilayah yang baik ditunjukan dari jalan maupun akses transportasi yang dimiliki, sehingga makin tinggi akses masyarakat kepada berbagai aktivitas kehidupan termasuk aktivitas perekonomian, sehingga mobilisasi penduduk antar wilayah atau antar kota atau antar desa juga semakin tinggi. Pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah. Pembangunan infrastruktur wilayah dimungkinkan karena adanya modal yang bertumpu pada pengembangan sumberdaya manusia dan sumber daya alam yang berlangsung secara kontinyu sehingga menimbulkan arus barang. Masih dalam kaitannya dengan indikator untuk mengukur kineija pembangunan pada bidang sarana dan prasarana dasar, sektor listrik merupakan sektor penting untuk memberikan daya dongkrak yang besar terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan akses Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur merujuk pada penyediaan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.
  59. 10.Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pembangunan daerah tidak terlepas dari aktivitas untuk mengisi atau memanfaatkan ruang. Pemanfaatan ruang untuk pembangunan seringkali menemui masalah kepentingan ekonomi yang berbenturan dengan lingkungan hidup ataupun sosial budaya. Pembangunan harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, aspek sosial dan kelembagaan untuk keberlanjutan hidup manusia pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara serasi, selaras, seimbang dan lestari demi terjaminnya keberlanjutan pembangunan daerah harus menjadi syarat penting dalam PERUBAHAN r f B L RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H u p TAHUN 2018-2023 Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.216 pembangunan terutama dalam pembangunan fisik dan infrastruktur wilayah. Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, maka keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam perlu terus dipelihara dan dimanfaatkan. Upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan penyempurnaan atas pemanfaatan dan/atau pencadangan SDA sehingga diharapkan pengelolaan sumber daya berbasis lahan dapat lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang sebesar- besarnya untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Katingan. Selain itu, pemanfaatan dan pendayagunaan SDA diharapkan dapat dilakukan dengan mengacu kepada hasil pemantauan dan pengendalian yang telah dilakukan. Bila ditemui adanya kesalahan pengelolaan oleh pemegang izin, maka pemerintah daerah harus segera mengambil Tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal lain yang penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah penerapan pembangunan rendah emisi. Bencana yang yang sering terjadi di Kabupaten Katingan adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga banjir yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Edukasi kepada masyarakat untuk peduli terhadap kebakaran hutan dan lahan yang rawan teijadi di sejumlah wilayah penting disebarluaskan. Strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim diharapkan dapat dilakukan secara bersamaan dan bersinergi untuk pembangunan jangka menengah kedepan.
  60. 11.Pengembangan potensi pariwisata berbasis alam. Struktur perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor pertanian, pada satu sisi memberikan dampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah. Namun sektor industry pengolahan masih sangat lemah dan sangat rawan terhadap adanya gejolak perekonomian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan ekonomi kerakyatan yang berbasis sumber daya dan potensi lokal harus lebih ditingkatkan produktifitasnya agar dapat berperan lebih signifikan dalam perekonomian daerah. Potensi SDA yang dimiliki Kabupaten Katingan, namun belum optimal dikembangkan adalah pariwisata dan ekonomi kreatif. Harus diakui bahwa karakter dan kontribusi nyata sektor ekonomi kreatif belum secara optimal diberdayakan. Untuk itu, ke depan keterlibatan pemerintah, baik secara pendanaan, maupun secara peran fasilitator dan kontributor pendukung dalam mengembangkan sektor pariwisata berbasis alam harus lebih PERUBAHAN |p i | | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H f | TAHUN 2018-2023 Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.217 ditingkatkan melalui dukungan dalam pengembangan ekonomi kreatif kepariwisataan yang fokus bertemakan alam atau berbasis alam. Peningkatan daya saing pariwisata perlu dilakukan dengan strategi yang tepat baik dari aspek pengelolaan destinasi wisata, pemasaran pariwisata, dan kemitraan dengan berbagai pemanngku kepentingan yang bertujuan untuk menghidupkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Upaya pengembangan kepariwisataan dalam sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pengembangan ekonomi Kabupaten Katingan harus bertransformasi dari ketergantungan kepada sektor ekspolitasi SDA menjadi pengembangan jasa sektor Pariwisata yang berbasis alam.
  61. 12.Pelestarian dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya serta nilai kebangsaan. Sosial dan budaya adalah suatu unsur terkecil dalam tatanan hidup bersama. Dalam tatanan hidup bersama sosial dan budaya berkaitan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila. Menyimpangnya nilai-nilai agama dan Pancasila dalam sosial budaya masa kini mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang mengusik persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pemahaman dan kesadaran akan sosial dan budaya yang berpancasila diharapkan dapat dikembangkan kembali. Dengan memperbaiki sosial dan budaya berarti memperbaiki juga kualitas SDM dari akar-akamya. Dengan begitu sosial dan budaya mampu mendorong kesejahteraan dan kedamaian dalam tatanan hidup bersama yang penuh dengan rasa aman yang mendorong perkembangan dan pembangunan daerah. Dalam pembangunan daerah diperlukan stabilitas dan wilayah yang kondusif sehingga tujuan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. PERUBAHAN g p g | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Permasalahan dan Isu-lsu Strategis Daerah IV.218 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 2112 v VISI, MISI. TU JU A N . DAN SASARAN Pembangunan Kabupaten Katingan periode 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025 pada periode/tahap ketiga. Berpedoman pada arah kebijakan pembangunan tahap ketiga RPJPD dan sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Periode 2018-2023, maka disusun visi pembangunan Kabupaten Katingan 2018-2023. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan 2018-2023, KATINGAN "BERMARTABAT" UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA Pernyataan Katingan BERMARTABAT memiliki makna:
107. a.BERBUDAYA: masyarakat Katingan memiliki akal budi yang luhur sehingga mampu menjaga dan melestarikan serta mengembangkan nilai- nilai yang diwariskan oleh leluhur.
108. b.MAJU: Katingan mampu meningkatkan dan mewujudkan capaian pembangunan dengan menyeimbangkan pembangunan fisik maupun non fisik, menyambut tantangan dan peluang untuk bersaing bersama daerah lainnya.
109. c.RELIGIUS: masyarakat Katingan taat dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya serta penuh toleransi dan hidup rukun, berdampingan dengan pemeluk agama lain.
110. d.TERINTEGRASI: pembangunan dilakukan dengan melihat seluruh aspek dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama membangun Katingan kedepan.
111. e.BEKESINAMBUNGAN: pembangunan dilaksanakan dengan berpijak pada capaian pembangunan saat ini dan bergerak maju dengan mengerahkan seluruh potensi dan memanfaatkan peluang yang ada secara berkesinambungan dan berkelanjutan.
112. f.AM AN: Kabupaten Katingan selalu dalam kondisi yang kondusif dan aman.
113. g.TERBUKA: Katingan memiliki akses transportasi, komunikasi dan informasi yang baik dan lancar sehingga tidak ada daerah yang mengalami keterisolasian. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “Sejahtera” adalah pembangunan dilaksanakan secara inklusif yang memberi manfaat bagi masyarakat secara umum, guna mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing didukung oleh kondisi wilayah yang aman dan tenteram. adalah: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran V.1 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Dalam rangka mencapai visi pembangunan Kabupaten Katingan, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, yaitu: Misi 1: Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Katingan dilaksanakan dengan prinsip bersih, berwibawa dan inovatif. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk berkineija, profesional, menerapkan good governance serta meningkatkan pelayanan publik yang prima. Pelaksanaan tugas dan fungsi tidak hanya sebatas rutinis, namun didorong untuk selalu melakukan terobosan baru atau inovasi yang mengarah ke peningkatan kreatifitas dan semangat kerja, yang pada gilirannya akan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang semakin baik. Dalam melaksanakan semua itu sinergitas kineija dan akuntabilitas menjadi hal yang utama, serta pengelolaan keuangan daerah yang bersih, baik dalam pengelolaan pendapatan daerah maupun belanja yang didukung dengan upaya nyata penegakan dan kepatuhan terhadap hukum, baik itu oleh aparatur maupun masyarakat Katingan umumnya. Misi 2: Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan Pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk memberdayakan potensi unggulan lokal. Sektor pertanian, sebagai penggerak perekonomian utama di Katingan masih menjadi primadona pada periode pembangunan jangka menengah ini. Namun pada periode ini, hasil-hasil atau produk pertanian diarahkan untuk lebih bem ilai ekonomi tinggi dan menjadi input bagi sektor industri. Lebih lanjut, pengembangan pertanian diharapkan menunjang ketahanan pangan daerah. Posisi strategis Katingan diharapkan dapat menjadi penopang pangan bagi daerah-daerah sekitarnya. Upaya peningkatan perekonomian daerah ju ga ditempuh dengan membuka peluang investasi yang tidak hanya menguntungkan pihak investor, namun ju ga melibatkan masyarakat setempat. Berbagai peluang investasi di Katingan ditawarkan ke investor dengan dukungan kebijakan dan pelayanan perijinan yang profesional. Misi 3: Memantapkan pembangunan perdesaan. Pembangunan desa dan daerah perdesaan menjadi salah satu agenda dalam pembangunan Kabupaten Katingan periode 2018-2023. Desa yang memiliki berbagai potensi namun seringkali belum terbangun dengan baik, membutuhkan pembinaan dan pemberdayaan. Pembinaan dan pemberdayaan tidak hanya terhadap aparatur desa, namun ju ga terhadap masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan ekonomi. Selain itu, desa perlu diberikan pelayanan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. Kedepan, diharapkan masyarakat desa dapat lebih berdaya dan memiliki kemampuan untuk berdikari. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran V.2 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Misi 4: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender. Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan unggul adalah keharusan dalam meraih kemajuan. Untuk menghadapi tantangan global dan dalam mengupayakan pembangunan daerah yang berdaya saing, maka dibutuhkan penyiapan SDM. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, peningkatan peran perempuan dalam pembangunan yang akan berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan merupakan sebuah keharusan. Hal ini dimaksudkan agar secara bertahap, SDM Kabupaten Katingan dapat memiliki kualitas yang unggul dan mampu bersaing dengan daerah sekitarnya serta diharapkan mampu keluar dari garis kemiskinan. Lebih lanjut, SDM yang ada dapat memberikan kontribusi aktif dan positif bagi pembangunan Katingan. Misi 5: Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi. Pembangunan Kabupaten Katingan diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar, antara lain jalan dan jembatan, jaringan air bersih dan komunikasi. Dengan pelayanan yang semakin baik dan menjangkau seluruh wilayah, diharapkan membuka keterisolasian, mendorong aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan. Misi 6: Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan. Kekayaan sumber daya alam dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan posisi strategis Kabupaten Katingan dalam konstelasi Kalimantan Tengah dan dengan mempertimbangkan kondisi lahan gambut yang tersebar di wilayah ini, maka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Katingan dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. Pengembangan sektor-sektor unggulan seperti pertanian dalam arti luas, industri, konstruksi, pariwisata dan sebagainya, diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian dengan tetap mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Misi 7: Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya. Kabupaten Katingan merupakan wilayah yang menjunjung nilai budaya falsafah Huma Betang dan Penyang Hinje Simpei. Masyarakat hidup dengan semangat persatuan dan kesatuan, serta saling menghormati keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Katingan, akan terus berupaya melestarikan adat istiadat maupun budaya masyarakat Dayak yang merupakan ciri khas Kabupaten Katingan dengan memupuk semangat gotong royong dan saling menghormati antar warga masyarakat di Wilayah Kabupaten Katingan. ■■■■■■■ Visl, Misi, Tujuan, dan Sasaran PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Visi dan misi Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 menjadi dasar bagi pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Guna menjabarkan misi pembangunan, maka disusun tujuan dan sasaran. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Pernyataan tujuan dirinci kedalam sasaran agar memperjelas apa yang akan dicapai. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran masing-masing misi pembangunan Kabupaten Katingan pada Perubahan RPJMD ini tidak mengalami perubahan dari RPJMD, hanya terdapat perubahan pada 1 sasaran, semula “Menurunnya pencemaran lingkungan” menjadi “Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan” . Adapun keterkaitan misi, tujuan, dan sasaran beserta indikatom ya dijelaskan sebagai berikut: MISI 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM Tujuan yang ingin dicapai dari misi 1, yaitu: Meningkatkan kineija penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:
114. a.Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi
115. b.Meningkatnya akuntabilitas kinerja
116. c.Meningkatnya kepatuhan terhadap standar laporan keuangan
117. d.Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
118. e.Meningkatnya penegakan hukum. MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN. Tujuan yang ingin dicapai dari misi 2, yaitu: Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:
119. a.Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan
120. b.Meningkatnya ketahanan pangan
121. c.Meningkatnya daya saing investasi daerah.
122. d.Meningkatnya sektor UMK
123. e.Meningkatnya daya saing Koperasi MISI 3: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN. Tujuan yang ingin dicapai dari misi 3, yaitu: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Sasaran dari tujuan tersebut meliputi:
124. a.Meningkatnya pembangunan perdesaan
125. b.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER. Tujuan yang ingin dicapai dari misi 4, yaitu:
  1. 1.Meningkatnya daya saing masyarakat Visi. Misi. Tujuan. dan Sasaran V .4 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Sasaran dari tujuan tersebut, meliputi:
126. a.Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan.
127. b.Meningkatnya deraj at kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.
128. c.Menurunnya kemiskinan dan pengangguran
  1. 2.Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Sasaran dari tujuan tersebut adalah Meningkatnya pengarusutamaan gender. MISI 5: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI Tujuan yang ingin dicapai dari misi 5 adalah Meningkatnya konektivitas antar wilayah. Sasaran dari tujuan tersebut yaitu:
129. a.Meningkatnya kualitas jalan, jem batan dan dermaga
130. b.Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak
131. c.Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi MISI 6: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN Tujuan yang ingin dicapai dari misi 6, yaitu: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:
132. a.Menurunnya pencemaran lingkungan. Sasaran ini diubah menjadi Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan pertimbangan lebih mendukung pencapaian tujuan.
133. b.Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam. MISI 7: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA. Tujuan yang ingin dicapai dari misi 7 adalah Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat “Penyang Hinje Simpei” (semangat dalam persatuan dan kesatuan). Sasaran dari tujuan tersebut, yaitu:
134. a.Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat.
135. b.Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Penentuan target indikator tujuan maupun sasaran pada perubahan RPJMD merupakan hasil analisis dengan mempertimbangkan pencapaian kinerja sampai saat ini dan kondisi nasional, provinsi, dan kabupaten sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang masih melanda dunia. Target yang akan dicapai sampai dengan 2023 mempertimbangkan kemampuan daerah dan kondisi ekstem al dengan asumsi dampak pandemi masih akan dirasakan sampai dengan tahun 2022, yang dibarengi dengan upaya pemulihan pasca pandemi Covid-19. Visi. Misi, Tujuan, dan Sasaran V.S ^7 X PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023 RPJMD Tahun 2018 2023 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Kondisi Awal
(2018)Realisasi 20.19 2020 Target 2021 2022 2023 Misi I: Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif Serta Mewujudkan Supremasi Hukum Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabei Indeks RB n/a C C BB 1.1 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Indeks RB n/a c C B BB BB 1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Nilai SAKIP (predikat) CC CC CC BB BB A 1.3 Meningkatnya kepatuhan terhadap standar Laporan Keuangan Opini BPK terhadap LKPD (predikat) WDP
(2017)WTP WTP WTP WTP WTP 1.4 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik 74,52 (Baik)
(2016)77,09/(6) 78,33/(B) 79,32/(B) 80,57 /(B) 81,83/(A) 1.5 Meningkatnya penegakan hukum Persentase penegakan Perda (%) 100 92,42 48 100 100 100 MisiiII: Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing dan Kemandirian Pangan 2 Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan Laju pertumbuhan ekonomi (%) 6,59 5,81 -3,25 6,96 2.1 Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan 1 PDRB ADHB Menurut La pangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Miliar Rp.) 1.947,7 0 2.126,50 2.232,40 2128,8 2360,7 2492,6 Perubahan RPJMD Tahun 2018 2023 Kondisi Akhir CC B BB BB CC B BB BB B BB A A WTP WTP WTP WTP B B A A 100 100 100 100 4,29 5,01 6,03 6,03 2288,21 2345,415 2404,051 2404,051 V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran V .6 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 RPJMD Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Indikator Kinerja KOnd'S' Realisasi Target Target Kondisi Tujuan/Sasaran p 018j 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 Akhir 2 PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Miliar Rp.) 1.340,5 0 1.437,10 1.405,60 1402,4 1465,9 1509,5 1433,712 1462,386 1491,634 1491,634 2.2 Meningkatnya ketahanan pangan Skor Pola Pangan Harapan (poin) 84,4 78,9 81,6 86 86,5 87 82 84 85 85 2.3 Meningkatnya daya saing investasi daerah Laju Investasi (PMA dan PMDN) (%) 10 10,7 12 11,5 12 12,5: 11,5 12 12,5 12,5= 2.4 Meningkatnya Sektor UMK 1 Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru (%) - 2,16 1,21 1,22 1,23 2,16 2,17 2,18 2,18 2 Jumlah UMK yang sudah memperoleh iaba (unit) 1.502 1.559 1.605 1.592 1.622 1.652 1605 1613 1667 1667 2.5 Meningkatnya daya saing Koperasi Persentase koperasi yang sehat (aktif dan memperoleh Iaba) (%) 40 42,78 44 46 48 50 43 45 47 47 Misi III: Memantapkan Pembangunan Perdesaan 3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan Jumlah Desa Tertinggal (desa) 65 95 91 35 1 90 88 86 86 3.1 Meningkatnya pembangunan perdesaan 1 Jumlah Desa Tertinggal (desa) 65 95 91 47 41 35 90 88 86 86 2 Jumlah Desa Berkembang (desa) 12 37 51 18 20 22 54 56 58 58 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran V .7 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 RPJMD Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Kondisi Awal
(2018)Realisasi 2019 2020 Target 2021 2022 2023 Target 2021 2022 2023 Kondisi Akhir 3.2 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa Jumlah BUMDes yang terbentuk dan aktif. (unit) 140 143 150 149 152 154 150 152 154 154 Misi IV: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan serta Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender 4 Meningkatnya daya saing masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin) 67,91 68,55 68,68 70,75 68,72 68,90 69,00 69,00 4.1 Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan 1 Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 8,65 8,66 8,67 9,06 9,17 9,28 8,95 8,96 8,97 8,97 2 Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,21 12,51 12,67 13,12 13,36 13,61 12,89 13,13 13,38 13,38 4.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas Angka Harapan Hidup (tahun) 66 66,5 66,5 66,85 67,18 67,52 66,5 66,58 66,66 66,66 4.3 Menurunnya kemiskinan dan pengangguran 1 Persentase penduduk miskin (%) 5,22 5,02 4,79 5,58 5,53 5,48 5,30 5,19 4,95 4,95 2 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat penanganan(%) 43,84 45,32 52 54,68 60,1 66,01 74,00 76,96 80,81 80,81 3 Tingkat pengangguran terbuka(%) 4,78 5,45 5,69 3,66 3,6 3,54 5,50 5,40 5,30 5,30 Vlsi, Misi, Tujuan, dan Sasaran V .8 k PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 RPJMD lahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Tahun 2018 2023 Indikator Kinerja Kondisi Realisasi Target Tujuan/Sasaran
(2018)2019 202.0 2021 2022 2023 5 Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin) 85,7 85,57 85,56 86,03 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin) 73,32 66,57 66,41 65,19 5.1 Meningkatnya pengarusutamaan gender 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin) 85,7 85,57 85,56 85,72 85,88 86,03 2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin) 73,32 66,57 66,41 64,09 64,64 65,19 Misi V: Peningkatan Infrastruktur Fisik Jalan dan Jembatan, Jaringan Air Bersih, dan Komunikasi 6 Meningkatnya konektivitas antar wilayah Persentase kecamatan yang terhubung dengan poros kabupaten (%) 69 69 77 92,3 6.1 Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga 1 Persentase jalan dalam kondisi mantap (%) 33,42 30,47 30,57 38,72 39,83 40,34 2 Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%) 54,55 56,96 55,70 64,56 68,75 72,84 3 Persentase dermaga dalam kondisi baik (%) 69,77 91,43 69,77 84,78 89,36 93,75 6.2 Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak 1 Persentase Rumah Tangga beraksesAir Minum Layak (%) 36 32,82 37,8 46,5 52,5 58,4; Kondisi Akhir 85,72 85,81 86,03 86,03 67,09 67,16 67,22 67,22 85,72 85,81 86,03 86,03 67,09 67,16 67,22 67,22 85 85 85 85 38,72 40,07 41,47 41,47 64,56 68,75 72,84 72,84 70,78 79,36 80,75 80,75 46,5 52,5 58,4 58,4 Visi, Mlsi, Tujuan, dan Sasaran V .9 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 RPJMD lahun 2018-2023 Indikator Kinerja Kondisi Realisasi Target Tujuan/Sasaran
(2018)2019 2020 2021 2022 2023 2 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%) 31 16,77 25,47 38,62 41,46 44,33 6.3 Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi Persentase desa yang blankspot (%) 50,31 47,71 41,61 45,34 43,48 42,24 Misi VI: MeningkatkaniPengelolaanlDan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Yang Berkesinambungan 7 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75 76,17 74,97 76,85 7.1 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkeianjutan 1 Indeks kualitas air 50 50,56 53,33 52 55 55 2 Indeks kualitas udara 92 89,2 88,26 92 92 92 3 Indek tutupan lahan dan hutan 75,1 85,6 86,18 76,8 76,9 77 7.2 Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam 1 Jumlah kunjungan wisatawan mancanegera (kunjungan) 211 26 5 301 331 361 2 Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (kunjungan) 32.405 36310 11821 35.769 36.663 37.580 Perubahan RPJMD lahun 2018-2023 Target Kondisi 2021 2022 2023 Akhir 38,62 39,77 40,96 40,96 41 40 39 39 75,55 76,73 76,85 76,85 54 55 55 55 88,7 89,14 89,59 89,59 86,61 87,04 87,48 87,48 6 8 12 12 013.050 15.355 19.790 19.790 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Visi. Misi, Tujuan, dan Sasaran V.10 s i ? PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 RPJMD Iahiiii 2018 2023 Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Kondisi Awal
(2018)Reaiisasi 2019 2020 Target 2021 2022 2023 Misi VII: Membangun Semangat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Gotong Royong Serta Harmonisasi Antar Lapisan Masyarakat Dalam Hetrogenitas Agama, Suku, Adat Istiadat, Dan Sosial Budaya Terwujudnya masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan) Jumlah kasus konflik SARA (kasus) 0 0 0 8.1 Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat Angka kriminal (kasus) 90 60 82 60 50 40 8.2 Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal Persentase benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (%) 100 100 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Target 2022 2023 Kondisi Akhir ° 0 0 0 60 50 40 40 100 100 100 100 H H H M i Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran V.11 5.4. PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH TERPILIH Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Katingan terpilih untuk periode 2018-2023 memiliki beberapa program unggulan yang disampaikan pada saat kampanye. Program unggulan akan diwujudkan dalam masa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dari tahun 2019 sampai tahun 2023. Program-program tersebut secara teknoktratik, partisipatif dan bottom up dan top down akan distrukturkan dalam bab-bab RPJMD sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. PERUBAHAN |g l l % RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN B T O TAHUN 2018-2023 Tabel 5.2 Program Unggulan Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 MISI /PROGRAM UNGGULAN MISI I: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPERMASI HUKUM

1.Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN).
2.Peningkatan disiplin dan kineija ASN.
3.Peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas ASN.
4.Penataan manajemen dan peningkatan dukungan sistem informasi.
5.Peningkatan kapasitas hukum.
6.Peningkatan kualitas produk hukum.
7.Penataan peraturan perundang-undangan. MISI II: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PAN GAN h Peningkatan produksi pertaniain, mutu, dan pe masa ran produksi/komoditas serta pengembangan agribisnis
2.Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
3.Peningkatan investasi dan kemudahan pelayanan perizinan
4.Pengembangan industri, kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM.
4.Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
5.Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga keija. MISI III: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
1.Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.
2.Peningkatan peran perempuan di pedesaan.
3.Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
4.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa. MISI IV: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER
1.Pendidikan Anak Usia Dini.
2.Pendidikan Sembilan Tahun. Visi, Misi, Tujuan. dan Sasaran V.12 PERUBAHAN j| | j| | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN B l l § TAHUN 2018-2023 MISI /PROGRAM UNGGULAN 3 Peningkatan manajemen pcndidikan.
4.Peningkatan dan peran serta masyarakat.
5.Pendidikan Non Formal.
6.Pendidikan Luar Biasa.
7.Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
8.Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
9.Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.
10.Pelayanan kesehatan penduduk miskin.
11.Upaya kesehatan masyarakat.
12.Perbaikan gizi masyarakat.
13.Pengembangan lingkungan sehat.
14.Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya.
15.Peningkatan pelayanan Anak Balita.
16.Peningkatan keselamatan Ibu dan Anak.
17.Obat dan perbekalan kesehatan.
18.Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
19.Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
20.Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
21.Pencegahan, penemuan dan penanganan HIV AIDS.
22.Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah.
23.Keluarga Berencana (KB).
24.Kesehatan reproduksi.
25.Penguatan kelembagaan pengarusutaan gender dan anak.
26.Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
27.Penanggulangan kemiskinan daerah
28.Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. MISI V: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI
1.Pembangunan jalan dan jembatan.
2.Pemberdayaan jasa konstruksi.
3.Perencanaan tata ruang.
4.Pengendalian banjir.
5.Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
6.Pengembangan kineija pengelolaan air minum dan air limbah.
7.Pembangunan infrastruktur Perdesaan.
8.Peningkatan dan pemerataan sumber daya energi.
9.Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan.
10.Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
11.Peningkatan pelayan teknologi informasi.
12.Peningkatan manajemen sumber daya yang terintegrasi.
13.Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang terintegrasi. Visi, Mist, Tujuan, dan Sasaran PERUBAHAN gp l L RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN l| | i TAHUN 2018-2023 MISI /PROGRAM UNGGULAN MISI VI: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN
1.Pengembangan kineija pengelolaan persampahan.
2.Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3.Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
4.Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5.Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi laut dan hutan.
6.Pengendalian kebakaran hutan.
7.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
8.Pengembangan pendidikan lingkungan hidup.
9.Pembinaan, pemantuan dan pengawasan limbah B3.
10.Pemanfaatan Sumber Daya Alam. MISI VII: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT DAN SOSIAL BUDAYA
1.Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
2.Pengembangan promosi dan informasi kebudayaan.
3.Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan.
4.Peningkatan pelaku dan kelembagaan kebudayaan.
5.Peningkatan peran serta kepemudaan
6.Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
7.Pengembangan wawasan kebangsaan.
8.Penguatan hubungan kelembagaan masyarakat.
9.Pembangunan/pengembangan sarana dan prasarana ibadah.
10.Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. 5.5. KESELARASAAN RPJMD DENGAN RPJPD KABUPATEN KATINGAN, RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN RPJMN 5.5,1.Keselarasaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 Visi dan misi jangka menengah merupakan penjabaran lima tahunan dalam rangka mencapai target yang ingin dicapai dalam pembangunan jangka panjang. Misi yang ingin dicapai dalam rencana pembangunan jangka menengah merupakan penjabaran misi dan arah pembangunan jangka panjang. Visi jangka panjang pembangunan Kabupaten Katingan adalah: “Kabupaten Katingan yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera” V.14 If* y hj Visi. Misi, Tujuan, dan Sasaran Dalam upaya mewujudnyatakan visi tersebut, maka ditetapkan 6 (enam) Misi pembangunan daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025, PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN | l ] § j TAHUN 2018-2023
1.Meningkatkan perekonomian rakyat dengan mengutamakan sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri agar terwujud perekonomian rakyat yang tangguh dan berdaya saing tinggi. Dengan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi yang diprioritaskan pada sektor-sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata dan industri diharapkan mampu menggerakkan pembangunan di sektor-sektor yang lain.
2.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan Pendidikan yang terencana agar tercipta produktivitas penduduk yang tinggi dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Katingan yang semakin meningkat. Pembangunan Sumber Daya Manusia disamping meningkatkan kompetensi (knowledge, skill, attitude) ju ga meningkatkan deraj at kesehatan, dan pendapatan per kapita riil. Adanya peningkatan kualitas SDM sebagai cerminan kemampuan penguasaan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
3.Membuka isolasi daerah melalui Pembangunan Infrastruktur sehingga terjamin kelancaran arus barang, manusia, modal dan informasi dari dan ke Kabupaten Katingan secara cepat dan murah. Dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur: jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, dan permukiman, listrik dan air bersih, penerbangan perintis (baik untuk pertahanan/keamanan dan umum/busines), akan tercipta daya tarik yang semakin tinggi bagi investor menanamkan modalnya di Kabupaten Katingan.
4.Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya (termasuk kemitraan sosial dan kesetia-kawanan sosial), Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Ketertiban agar supaya terwujud masyarakat Kabupaten Katingan yang bermoral, beretika, berbudaya dan berdaya saing tinggi. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan harkat, martabat, dan harga diri, serta bercitra baik (kreatif, inovatif, raj in) dan menekan gangguan keamanan, menstabilkan kondisi sosial politik melalui Penegakkan Hukum, Keamanan dan Ketertiban menuju tercipta Kabupaten Katingan yang aman damai dan bersatu, sesuai motto Penyang Hinje Simpei.
5.Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara bijaksana, menstabilkan keseimbangan ekosistem, menghemat penggunaan SDA, menghentikan pemborosan penggunaan berbagai sumber daya, menghentikan kerusakan lingkungan hidup agar terwujud pembangunan Kabupaten Katingan yang berkelanjutan.
6.Memacu Pembangunan Bidang Pemerintahan agar terwujud tata pemerintahan yang baik dan bersih serta memantapkan pelaksanaan otonomi daerah dalam bingkai NKRI, meningkatkan kualitas pelayanan umum dengan menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga pelaksanaan Otonomi Daerah semakin nyata dan bertanggung jawab sebagai perwujudan dari tata pemerintahan yang baik dan bersih. yaitu: V.15Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Hubungan antara visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang dengan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar 5.1 Keselarasan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan Misi RPJPD Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 R PJPD 2005-2025 I Misi Kabupaten Katingan Tahuin 2018 - 2023 Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Misi 5 Misi 6 Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif serta AMewujudkan Supremasi Hukum w n u \ iv V \ Meningkatkan Perekonomian Yang Berdaya Saing dan Kemandirian Pangan V w Memantapkan Pembangunan Perdesaan \ (\ \i M i Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Meialui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan Serta Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender k :l '• ^Peningkatan Infrastruktur Fisik Jalan dan Jembatan, Jaringan Air Bersih, Xi i\l r-v* i l\ l\ dan Komunikasi Meningkatkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya AJam dan Lingkungan Hidup yang Berkesinambungan Membangun Semangat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Gotong Royong Serta Harmonisasi Antar Lapisan Masyarakat Dalam Hetrogenitas Agama, Suku, Adat Istiadat, Dan Sosial Budaya Sumber: basil analisis, 2021 5.5.2.Keselarasaan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018- 2023 dengan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 Mengingat RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah masih dalam proses penyusunan maka yang digunakan sebagai acuan adalah Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang disampaikan pada saat Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD. Adapun analisis keterkaitan misi antara kedua dokumen tersebut disajkan pada gambar di bawah. Visi, Misi. Tujuan, dan Sasaran V.16 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Gambar 5.2 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018- 2023 dengan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 MISI RPJMD PROVINSI KALTENG Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Benvawasan Lingkungan Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrnsi Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudava dan Berkesetaraan Gender MISI PESUEAHAN RPJMD KATINGAN .............................. ........... Menciptakan pemerintahan yang bersih, benvibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum. Meningkatkan perekonomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan Memantapkan pembangunan perdesaan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan komunikasi Meningkatkan pengelolaiin dan pemaniaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budava. Sumber: basil analisis, 2021 5.5.3.Keselarasaan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018- 2023 dengan RPJMN 2020-2024 Visi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi pembangunan nasional terdiri atas 9 (sembilan), yaitu:
1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8.Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Berikut grafis korelasi antara RPJMN dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran V.17 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Gambar 5.3 Keselarasan Misi RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018- 2023 dengan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 MISI RPJMN Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Struktur Ekonomi yang Produktif, Mattdiri, dan Berdaya Saing Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Kemajuan Budaya yang Mencenninkan Kepribadian Bangsa Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya Sinergi Pefneriiltah Dae rah dalam Kerangka Negara Kesatuan MISI PERUBAHAN RPJMD KATINGAN Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif serta mewujudkan supremasi hukum. Meningkatkan perekohomian yang berdaya saing dan kemandirian pangan Memantapkan pembangunan perdesaan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan serta keluarga berencana dan kesetaraan gender A Peningkatan infrastruktur fisik jalan dan jembatan, jaringan air bersih, dan, komumkasi Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkesinambungan. Membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta hannonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetnogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya. Sumber: hasil analisis, 2021 Visl, Misi, Tujuan, dan Sasaran V.18 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 VI STRATEGY ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH L. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Selanjutnya, strategi dijabarkan lagi menjadi arah kebijakan yang memberikan gambaran upaya lebih rinci bagi pencapaian sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka keija untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Katingan selama periode 2018-2023 ditempuh dengan upaya sebagai berikut: MISI 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM. Strategi 1: Meningkatkan penerapan Reformasi Birokrasi Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:
1.Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi
2.Meningkatnya akuntabilitas kinerja
3.Meningkatnya kepatuhan terhadap standar laporan keuangan
4.Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Memperhatikan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 dan PermenPAN-RB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, sasaran perubahan yang ingin dicapai sampai akhir tahun 2023 melalui strategi ini adalah: Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM Aparatur Pememerintah Kabupaten Katingan Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja Pemkab Katingan yang diukur dari semakin meningkatnya nilai akuntabilitas kineija, mempertahankan opini WTP dari BPK, meningkatnya pencapaian dan penerapan SPM, dan optimalisasi penerapan E-Gov/PTSP. Meningkatnya kualitas pelayanan pelayanan publik Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel Untuk mewujudkan perubahan tersebut, maka arah kebijakan daerah yang digunakan pada Strategi 1 ini, yaitu:
1.Peningkatan kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2.Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel.
3.Peningkatan kualitas pelaporan keuangan.
4.Peningkatan inovasi pelayanan publik. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah VI.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN Strategi 2: Meningkatkan kepastian dan kualitas produk hukum daerah. Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran: Meningkatnya penegakan hukum. Salah satu isu strategis dalam mendukung terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa adalah penegakan hukum dan keharmonisan dalam masyarakat. Adapun kondisi yang diharapkan dapat dicapai melalui penerapan strategi ini adalah semakin mantapnya peran serta masyarakat Katingan dalam menjaga keutuhan NKRI melalui pengembangan wawasan kebangsaan dan semakin patuhnya masyarakat dan pelaku usaha terhadap penegakan hukum dan peraturan yang berlaku. Diharapkan pula, strategi ini dapat mendukung pencapaian Misi ke-7, yakni membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa gotong royong serta harmonisasi antar lapisan masyarakat dalam hetrogenitas agama, suku, adat istiadat, dan sosial budaya melalui penerapan falsafah Huma Betang dan Penyang Hinje Simpei, khususnya di Kabupaten Katingan Adapun arah kebijakan yang akan digunakan untuk mewujudkan Strategi 2 ini adalah: Peningkatan koordinasi dan advokasi dalam penegakan hukum. MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN. Strategi 3: Menguatkan ekonomi lokal berbasis pertanian. Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:
1.Meningkatnya sektor pertanian dan perikatian
2.Meningkatnya ketahanan pangan. Sektor pertanian adalah sektor yang paling besar konstribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Hingga kini, sebagian besar masyarakat Katingan banyak memiliki usaha di sektor pertanian dalam arti luas. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan dalam periode 2018-2023 akan lebih fokus mengembangkan sektor ini sebagai sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Katingan. Untuk itu dalam lima tahun kedepan selain penguatan ketahanan pangan daerah, pengembangan komoditi unggulan sektor pertanian akan menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah. Adapun komoditi pertanian yang akan dikembangkan adalah padi, durian, pisang dan tanaman cabai. Selain komoditi utama tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan berencana pula mengembangkan komoditi jagung dan bawang merah yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan pangan masyarakat Katingan, sekaligus untuk menekan inflasi terhadap komoditi tersebut pada wilayah pedalaman Katingan dan kebutuhan saat hari raya tertentu yang permintaannya bisa melonjak. Adapun tujuan lain dari penguatan ekonomi lokal berbasis petanian dimaksudkan mendukung program pembangunan ekonomi hijau di Katingan, termasuk menjaga agar tidak teijadi alih fungsi lahan dari pertanian (padi, buah-buahan dan holtikultura) ke perkebunan sawit. Untuk itu, kebijakan daerah terhadap pengembangan sektor pertanian akan diselaraskan dengan kebijakan Provinsi Kalimantan dalam pengembangan zona ekonomi, dimana Kabupaten Katingan masuk dalam zona 2 sebagai wilayah yang dikembangkan untuk potensi pertanian tanaman pangan dan holtikultura. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.2 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN Agar strategi pengembangan empat komoditi tersebut berhasil, perlu diperkuat pula dengan kebijakan penguatan rantai nilai komoditi pertanian, perikanan, dan perkebunan. Hal ini dapat diwujudkan dengan kegiatan hilirisasi atau penambahan rantai nilai produk dari sektor pertanian dan perikanan yang menjadi komoditi unggulan masyarakat. Untuk itu, kebijakan ini akan diarahkan pula pada pembentukkan pasar dan penyerapan produk langsung maupun olahannya. Praktek dari penerapan kebijakan yang langsung dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah kedepan adalah kewajiban pembelian beras petani lokal oleh ASN Kabupaten Katingan, Selain itu perlu pula kebijakan penguatan untuk pengembangan sektor perdagangan dan industri pengolahan, yakni pengolahan sederhana, packaging, dan branding terhadap komoditi dan produk olahan khas Kabupaten Katingan. Memperhatikan strategi tersebut, maka rumusan arah kebijakan yang akan diterapkan pada Strategi 3 ini, yaitu:
1.Pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan total produksi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran, daya saing produk, pengembangan agrowisata, dan peningkatan ketahanan pangan.
2.Penguatan rantai nilai komoditi pertanian.
3.Peningkatan kualitas irigasi
4.Peningkatan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau. Strategi 4: Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:
1.Meningkatnya daya saing investasi daerah
2.Meningkatnya sektor UMK
3.Meningkatnya daya saing Koperasi Untuk mendukung dan memperkuat pencapaian tujuan Strategi 4 di atas, perlu adanya ini upaya dalam memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan agar daya tampung dan daya dukung lingkungan dapat secara berkelanjutan dinikmati oleh masyarakat dan generasi muda yang akan datang. Selain itu, perlu pula penguatan regulasi untuk mempermudah proses pelayanan perizinan sebagai salah daya tarik investasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan kesempatan kerja melalui peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat. Untuk mewujudkan upaya tersebut dapat dilakukan dengan kebijakan penyiapan kompetensi dan produktivitas bagi kelembagaan keuangan mikro, UMKM, dan koperasi. Pemerintah daerah Kabupaten Katingan dalam lima tahun kedepan berkomitmen untuk penguatan industri daerah, mengembangan sentra pertumbuhan baru, dan pengembangan produk lokal berdasarkan wilayah atau yang dikenal dengan istilah one village one p rod u ct (OVOP) dalam upaya memperkuat terbentuknya rantai nilai komoditi pertanian, perikanan, perkebunan, termasuk pula pengembangan potensi pada sektor pariwisata. Adapun rumusan arah kebijakan pada Strategi 4 ini, yaitu: Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.3 I RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN
1.Peningkatan daya tarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, termasuk pengembangan Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara.
2.Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan UMKM.
3.Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pembiayaan bagi koperasi. MISI 3: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN. Strategi 5: Memacu perkembangan desa dan pemberdayaan masyarakatnya. Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:
1.Meningkatnya pembangunan perdesaan.
2.Meningkatnya pemberdayaan masyarakat. Sampai dengan akhir tahun 2017, berdasarkan penilaian Pemerintah Pusat sebagaimana tergambar dari Indeks Desa Membangun yang dirilis oleh Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kabupaten Katingan adalah salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak ada satupun desanya mencapai status desa mandiri dan hanya 1 desa yang mampu mencapai status desa maju, yakni Desa Hampalit di Kecamatan Katingan Hilir. Selebihnya berstatus desa berkembang (12 desa) dan sisanya kebanyakan status desa adalah desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan total 141 desa, terbanyak ada di Keeamatan Katingan Hulu dan Marikit. Merujuk pada hasil penilaian tersebut, dapat dipastinya target pengurangan desa tertinggal sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan target TPB/SDGs 2017 di Kabupaten Katingan tidak tercapai. Pemerintah Kabupaten Katingan dalam perencanaan 5 (lima) tahun kedepan bertekad akan mengurangi jum lah desa tertinggal, melalui upaya- upaya untuk meningkat kemampuan pemerintah desa, pengelolaan keuangan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pengembangan produk unggulan desa dan penguatan kelembagaan ekonomi di desa. Selain itu perlu mendapat perhatian memberikan lompatan terhadap desa sangat tertinggal untuk menuju desa berkembang, sehingga tidak menjadi beban baru untuk penurunan target desa tertinggal. Untuk prioritas dan penguatan dalam peningkatan kapasitas pemerintah desa adalah desa-desa yang terkait prioritas pengembangan kawasan dan wilayah ekonomi, seperti sekitar kawasan perdesaan pertanian, kawasan pariwisata, dan desa sekitar kawasan konservasi hutan. Untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan kelembagaannya akan diarahkan pada pengembangan inovasi desa baik yang baru maupun yang sudah beijalan, pengembangan komoditi lokal desa yang potensial, desa wisata sekitar Kawasan TN Sebangau dan desa budaya (di Dusun Betung dan Tumbang Manggu). Untuk mendukung upaya tersebut, setiap instansi terkait akan d im a k a im a lk a n p eren ca n a a n k egia ta n n ya , seperti; Pelatihan bahasa Inggris dan pelaku pariwisata Pelatihan membina pemukiman kawasan perdesaan untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian, pengembangan desa wisata dan desa budaya. ■ mmmmmu Strategi, Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.4 A PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Menambah cakupan pelayanan komunikasi dan informasi pada desa-desa yang blank spot guna mendukung pengembangan ekonomi desa, tehnologi, informasi dan pariwisata (seperti Desa Tumbang Kalemei) melalui jaringan internet dan penggunaan medsos aktif sampai ke desa- desa di pelosok Katingan. Pengembangan komoditi lokal yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan pengembangan BUMDes secara bersamaan, Penguatan tehnologi tepat guna dan inovasi desa untuk mendukung pengembangan sektor pertanian (dalam arti luas) dan rantai nilai tambah dari produk pangan yang potensial dikembangkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pencapaian Strategi 5 dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:
1.Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
2.Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan desa dan penguatan BUMDes. MISI 4: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER. Strategi 6: Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:
1.Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan.
2.Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3.Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Strategi ini sangat mendukung upaya peningkatan angka IPM Kabupaten Katingan dari kategori sedang meningkat menjadi kategori di akhir periode RPJMD 2018-2023, dan upaya penurunan angka kemiskinan dari 5,78% di tahun 2017 menuju 4,95% pada tahun 2023. Selain itu strategi ini mendorong untuk peningkatan kualitas tenaga keija dan menurunkan angka pengangguran terbuka dari 3,81% di tahun 2017 menuju 5,30% pada tahun 2023. Prioritas pembangunan di bidang pendidikan dengan upaya mengurangi angka putus sekolah, sehingga tercapai Angka Harapan Lama Sekolah menuju 13,38 tahun pada akhir periode RPJMD. Selain itu upaya mendorong peningkatan partisipasi pendidikan dan melanjutkan pendidikan menuju jenjang yang lebih tinggi akan mendorong peningkatan Rata-rata lama Sekolah menuju 8,97 tahun pada tahun 2023. Untuk meningkatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, maka akan dilakukan penempatan tenaga kesehatan di desa sangat terpencil dan terpencil, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kehamilan, memberikan penyuluhan untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, mendorong asupan gizi selama kehamilan, meningkatkan pemahaman orang tua tentang pola asuh bayi, meningkatkan cakupan Strategi, Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I .5 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 imunisasi balita, meningkatkan kesadaran pemberian asi ekslusif pada bayi 0-6 bulan serta pemenuhan gizi bayi optimal, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan, meningkatkan pengawasan tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas, mengupayakan akreditasi puskesmas untuk mendukung kualitas layanan kesehatan. Hal ini akan dilakukan dengan meningkatkan pendidikan masyarakat baik formal maupun non formal, meningkatkan ketrampilan masyarakat agar mampu untuk memanfaatkan peluang dan sumber daya alam yang ada disekitarnya, memberikan bantuan sosial berupa layanan pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, pemberian bantuan jaminan hidup berupa Program Keluarga Harapan, pemberian bantuan lainnya sesuai kebutuhan. Arah kebijakan pada strategi 6, yaitu:
1.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dengan menerapkan prinsip Merdeka Belajar.
2.Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.
3.Peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan penanganan pandemi Covid-19.
4.Peningkatan penerapan jen is pelayanan dasar bidang kesehatan.
5.Peningkatan preventif dan promosi kesehatan.
6.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis.
7.Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu.
8.Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
9.Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan tenaga kerja. Strategi 7: Meningkatkan peran serta perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran: Meningkatnya pengarusutamaan gender. Peranan perempuan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Katingan masih perlu menjadi perhatian utama dan ini dilakukan melalui Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. Target yang ingin dicapai melalui strategi ini adalah peningkatan Indeks Pembangunan Gender dari kondisi awal 84,78 di tahun 2015 menuju 86,03 pada tahun 2023 dan angka Indeks Pemberdayaan Gender dari kondisi awal 60,79 pada tahun 2015 menuju 67,22 pada tahun Arah kebijakan pada strategi 7, yaitu:
1.Peningkatan kesejahteraan keluarga.
2.Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
3.Peningkatan perlindungan perempuan dan anak. M1SI 5: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEM BAT AN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI. Strategi 8: Meningkatkan pelayanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah. Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran:
1.Meningkatnya kualitas jalan, jem batan dan dermaga
2.Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak
3.Meningkatnya aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi Strategi, Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.6 2023. -7 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Guna mendukung pencapaian Misi 2, Misi 3, Misi 4 dan Misi 7, perlu ada arahan umum terhadap pengembangan infrastruktur daerah yang menjadi prioritas kepala daerah. Selain memperkuat dan memperjelas arah pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan, secara kewilayahan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan memperlancar arus transportasi pada daerah-daerah yang memiliki potensi untuk berkembang dan perlu menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang mendukung. Prioritas pembangunan infrastruktur tersebut diantaranya adalah membangun dan melanjutkan rencana pengembangan jalan darat di wilayah utara dan wilayah selatan sampai pada rencana pembangunan dermaga pelabuhan laut Bajungkal dan dermaga Kereng Pakahi. Prioritas ini diharapkan mendukung pengembangan sektor pertanian pada sentra produksi padi dan palawija di Kecamatan Katingan Kuala dan Mendawai. Selain itu, dampaknya ju ga akan mendorong kemajuan sektor pariwisata yang melewati kawasan sekitar TN Sebangau, seperti kawasan Punggu Alas yang saat ini terkenal dengan perlindungan orang utan liar, selain wisata budaya dan wisata alam. Untuk penjelasan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan secara khusus akan dijelaskan pada sub bab berikutnya. Selain fokus pada pengembangan infrastruktur kewilayahan, pengembangan sanitasi Kabupaten Katingan ju ga menjadi perhatian khusus, mencakup pengolahan air limbah pemukiman, sistem pengelolaan persampahan, cakupan layanan air bersih dan layanan drainase, layanan komunikasi dan informasi, serta penataan kawasan permukiman. Untuk percepatan pembangunan sanitasi permukiman, secara khusus kebijakan dan perencanaannya kedepan hingga tahun 2023 disusun melalui Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten sebagai acuan pencapaian Universal Acces di tahun 2019 dan capaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di tahun 2030 sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah pusat dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Demikian pula untuk rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk didalamnya rencana penanganan permukiman pada kawasan kumuh di Kabupaten Katingan akan diperkuat dengan konsep yang telah disusun dalam Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan kawasan Permukiman (RP3KP) Kabupaten Katingan. Kesemua rencana tersebut, tentunya akan disesuaikan dan diintegrasikan lebih lanjut dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan Tahun 2019-2039. Memperhatikan prioritas pembangunan dan arah pengembangan wilayah tersebut, maka rumusan Arah Kebijakan pada Strategi 8 yaitu:
1.Peningkatan konektivitas inter dan intra kabupaten.
2.Peningkatan kualitas jalan dan jembatan.
3.Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelanjutan.
4.Peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan air minum.
5.Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan.
6.Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
7.Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.7 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 MISI 6: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN. Strategi 9: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim. Strategi ini mengalami penyempurnaan pada Perubahan RPJMD, yang semula “Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan” disempurnakan menjadi Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan serta tanggap terhadap perubahan iklim”. Strategi tersebut dipilih untuk mendukung pencapaian sasaran:
1.Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
2.Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam. Isu pengelolaan lingkungan yang berdampak secara global yakni emisi gas rumah kaca dan pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan dalam lima tahun kedepan ju ga menjadi salah satu prioritas pembangunan saat ini. Terkait isu ini, Pemerintah Kabupaten Katingan sangat mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, dengan menetapkan visi lingkungan “Konservasi Katingan untuk Borneo” dan “Kasongan Kota Hijau” . Keseriusan pemerintah daerah terhadap perlindungan alam ju ga diwujudkan dengan dukungan terhadap pengembangan Kawasan Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka di wilayah utara Katingan dan Kawasan Taman Nasional Sebagai di wilayah selatan yang berbatas ju ga dengan Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya. Selain itu, di Kabupaten Katingan ju ga dibentuk Kebun Raya Katingan sebagai pusat konservasi, pelestarian dan pengembangan tanaman buah-buahan tropis khususnya buah-buah lokal yang ada di Kalimantan. Selain menjadi kawasan konservasi yang dilindungi, agar kebijakan ini dapat memberi dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitam ya dan pembangunan di Kabupaten Katingan, maka strategi ini diarahkan pula pengembangan wisata berbasis alam. Lokasi yang paling potensial dikembangkan dalam lima tahun kedepan adalah Kawasan Bukit Batu dan Danau Punggualas yang ada di Desa Kerning. Selain itu perlu pula dilakukan penguatan pada desa-desa lainnya, terutama desa konservasi yang telah ditetapkan untuk mendukung pengembangan kawasan TN Bukit Baka Bukit Raya dan TN Sebangau. Untuk itu kedepannya, konsep pengembangan jasa lingkungan akan lebih diperkuat pada wilayah ini agar memberi manfaat bagi pembangunan di Kabupaten Katingan secara umum dan khususnya masyarakat sekitar kawasan. Kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, NGO bidang lingkungan (WWF), BRG, dan instansi teknis lainnya (KPH) sangatlah diperlukan guna mendukung strategi ini. Potensi lain yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dan sudah memperoleh dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pusat adalah rencana penyiapan lokasi untuk dijadikan kawasan strategis pengembangan Pusat Perfilman Asia Tenggara yang berada di Strategi, Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.8 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Kecamatan Pulau Malan. Rencana strategi pengembangan kawasan ini tentunya masih mengacu pada konsep pembangunan ekonomi berbasis kelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten Katingan dalam hal ini, wewenangnya terbatas pada penyediaan lahan. Meski demikian efek domino dari terlaksananya proyek ini adalah membuka lapangan kerja bam bagi masyarakat Katingan sekaligus menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Terkait pengembangan sektor pariwisata, Kawasan Punggualas menjadi salah satu objek wisata minat khusus berbasis alam yang menjadi salah satu destinasi wisata di Kalimantan Tengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Wilayah ini secara khusus banyak diminati oleh wisatawan maneanegera dan lokal, sehingga berpotensi menjadi penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, dukungan pembangunan infrastruktur menuju dan pada wilayah ini akan menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Katingan dalam lima tahun kedepan, termasuk pula kawasan wisata alam lainnya yang berpotensi dikembangkan dan menarik minat wisata datang berkunjung, sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan Bupati Katingan Nomor 430/194.l/KPTS/2016 tentang Penetapan Zona Kreatif dan Destinasi Pariwisata, Kesenian, Cagar Budaya dan Suku Bangsa di Wilayah Kabupaten Katingan. Penetapan ini sebagai upaya daerah untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kepariwisataan dan cagar budaya daerah yang ada di Kabupaten Katingan sekaligus merupakan amanat dari UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Guna mewujudkan Strategi 9 ini, maka arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan, yaitu:
1.Pembinaan, pemantuan dan pengawasan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk limbah B3.
2.Perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
3.Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH).
4.Pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
5.Peningkatan pengelolaan mitigasi bencana.
6.Pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan sebagai destinasi wisata daerah berbasis alam. MISI 7: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA Strategi 10: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman. Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran: Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat. Masyarakat Dayak di Kalimantan secara umum dan di Katingan secara khusus, sejak dulu sudah memiliki kearifan lokal yag dapat mempererat konsep persatuan dan kesatuan bangsa serta gotong royong, dan harmonisasi Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.9 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-202B antar lapisan masyarakat yang berbeda-beda adat, budaya, agama, istiadat dan sosial budaya. Falsafah Huma Betang (rumah besar) yang dimiliki masyarakat suku Dayak, lahir untuk menyatukan konsep bebas terpimpin dalam kehidupan sosial bermasyarakat, guna menciptakan keharmonisan dan mencegah perselisihan yang berarti. Menurut Prof. Dr. H. Norsanie Darlan, Guru Besar Universitas Palangkaraya (Kompas.com, 6 Agustus 2012), ada ruang bebas yang merupakan sarana dalam mewujudkan pembangunan masyarakat merujuk pada budaya suku Dayak. Sebagai sebuah prasyarat, maka untuk mengembangkan dan mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, justru ruang publik yang bebas tersebut diharapkan menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Kearifan lokal seperti ini perlu mendapat perhatian bagi kelestariannya di masa mendatang. Dengan menafsirkan ruang publik yang bebas dalam tatanan pembangunan masyarakat tersebut akan terjadi kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasinya yang berkenaan dengan kepentingan umum. Bahkan, tingginya kekerabatan karena adanya rasa persaudaraan yang tinggi, tidak saling menyalahkan satu sama yang lain. Masyarakat Dayak sungguh memberikan kearifan yang sangat tinggi harganya. Tidak pernah ada perselisihan, yang berarti dalam kehidupan Huma Betang. Saling menghargai, menghormati dan saling tolong menolong tercipta sejak beberapa abad silam dan masih bisa dilihat hingga sekarang. Falsafah huma betang dalam kehidupan masyarakat Kalteng betul-betul hidup bersama dalam suatu suasana harmonis manakala pendatang berpegang menganut budaya "di mana bumi di injak, di situ langit dijunjung". Mencermati kehidupan yang konsisten pada kearifan lokal huma betang itu, tidak keliru manakala budaya yang berkembang dalam masyarakat di seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk di Katingan dipertahankan bagi kelanjutan pembangunan di masa mendatang. Adapun kata “Penyang Hinje Simpei” yang menjadi moto Kabupaten Katingan berasal dari bahasa Sangiang. Berdasarkan penjelasan dari Tengang D. Halip, artinya adalah semangat persatuan dan kesatuan. Memperhatikan semakin berkurangnya pemahaman dan pengetahuan generasi muda terhadap kearifan lokal dan pelestarian budaya lokal, Pemerintah Kabupaten Katingan akan menerapkan konsep ini menjadi kebijakan daerah guna membangun dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Untuk itu fokus pembangunan yang dirumuskan dalam arah kebijakan daerah pada Strategi 10, yaitu:
1.Pengembangan wawasan kebangsaan.
2.Peningkatan fasilitasi kerukunan beragama. Strategi 11: Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal. Strategi ini untuk mendukung pencapaian sasaran: Mengembangkan dan melestarikan budaya lokal. Selain penerapan falsafah dan budaya Dayak dalam pelaksanaan pemerintahan dan kemasyarakatan, Pemerintah Daerah ju ga tetap memprioritaskan terwujudnya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal, serta pengembangan prestasi dan kemandirian pemuda dalam segala pembangunan. Penyiapan generasi muda perlu menjadi perhatian vi.io w Strategi. Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 bersama, disamping bisa tetap melestarikan kearifan budaya Dayak, dengan peningkatan ketrampilan dan kompetensi para pemuda, diharapkan kedepannya dapat bersaing dan berkompetisi dalam segala bidang pembangunan, apalagi menghadapi Pasar Bebas Asia dan global. Pelestarian dan perlindungan terhadap situs budaya, bangunan, benda, dan kawasan cagar budaya ju ga menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Katingan kedepannya. Arah kebijakan pada strategi 11, yaitu:
1.Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.
2.Pengembangan prestasi dan kemandirian pemuda dalam segala bidang pembangunan. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah Vl.11 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Katingan 2018-2023 TUJUAN S A S A R A N S T R A T E G I A R A H K E B IJ A K A N T A H U N P E LA K S A N A A N MISI 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM 1 Meningkatkan kinerja 1.1 Meningkatnya kualitas 1.1.1 Meningkatkan a. Peningkatan kualitas ASN dalam 2019-2023 penyelenggaraan reformasi birokrasi penerapan reformasi penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan daerah 1.2 Meningkatnya birokrasi b. Peningkatan manajemen kinerja pemerintah 2019-2023 yang transparan dan akuntabilitas kinerja daerah yang transparan dan akuntabel akuntabel 1.3 Meningkatnya kepatuhan terhadap standar laporan keuangan

c.Peningkatan kualitas pelaporan keuangan 2019-2023 1.4 Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat
d.Peningkatan inovasi pelayanan publik ” 2019-2023 1.5 Meningkatnya 1.5.1 Meningkatkan a. Peningkatan koordinasi dan advokasi dalam " 2019-2023 penegakan hukum kepastian dan penegakan hukum. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan kualitas produk hukum daerah. MISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA 2.1 Meningkatnya sektor 2.1.1 Menguatkan ekonomi pertanian dan perikanan lokal berbasis pertanian a. SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN. Pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan total produksi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran, daya saing produk, pengembangan agrowisata, dan peningkatan ketahanan pangan. Penguatan rantai nilai komoditi pertanian Peningkatan kualitas irigasi 2019-2023 b. c. 2019 2019 2023 2023 Strategi. Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah VI.1Z I' PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TUJUAN S A S A R A N S T R A T E G I A R A H K E B IJA K A N T A H U N P E L A K S A N A A N 2.2 Meningkatnya d. Peningkatan ketersediaan pangan yang aman 2019-2023 ketahanan pangan dan teijangkau 2.3 Meningkatnya daya 2.3.1 Meningkatkan a. Peningkatan daya tarik investasi yang 2019-2023 saing investasi daerah keberdayaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian kesempatan kerja, termasuk pengembangan masyarakat Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara. 2.4 Meningkatnya sektor b. Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan 2019-2023 UMK UMKM 2.5 Meningkatnya daya c. Peningkatan kapasitas kelembagaan, dan 2019-2023 saing Koperasi pembiayaan bagi koperasi M ISI 3: M E M A N T A P K A N P E M B A N G U N A N P E R D E S A A N . 3 Meningkatkan 3.1 Meningkatnya 3.1.1 Memacu a. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah 2019-2022 kesejahteraan pembangunan perkembangan desa desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan masyarakat perdesaan perdesaan dan pemberdayaan desa 3.2 Meningkatnya masyarakatnya b. Peningkatan pemberdayaan ekonomi 2019-2023 pemberdayaan masyarakat, pengembangan produk unggulan masyarakat desa desa dan penguatan BUMDes M ISI 4: M E N IN G K A TK A N K U A L IT A S H ID U P M A S Y A R A K A T M E L A L U I P E N IN G K A T A N K U A L IT A S P E N D ID IK A N , P E N IN G K A T A N D E R A J A T K E S E H A T A N S E R T A K E L U A R G A B E R E N C A N A D A N K E S E T A R A A N G E N D E R . 4 Meningkatnya daya 4.1 Meningkatnya kualitas 4.1.1 Meningkatkan a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan 2019-2023 saing masyarakat dan aksesibilitas layanan pendidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar pendidikan dan kesehatan yang dan pendidikan kesetaraan dengan berkualitas dan menerapkan prinsip Merdeka Belajar. terjangkau b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 2019-2023 ■■■■■■■■■■ Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah VI.13 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TUJUAN S A S A R A N S T R A T E G I A R A H K E B IJ A K A N T A H U N P E LA K S A N A A N 4.2 Meningkatnya derajat c. Peningkatan pelayanan kesehatan terutama 2019-2023 kesehatan masyarakat bagi masyarakat miskin dan penanganan dan aksesibilitas pandemi Covid-19 serta cakupan pelayanan kesehatan layanan sarana dan prasarana yang berkualitas d. kesehatan Peningkatan penerapan jenis pelayanan dasar bidang Kesehatan 2019-2023
e.Peningkatan preventif dan promosi kesehatan 2019-2023
f.Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis 2019-2023 4.3 Menurunnya kemiskinan g- Penanggulangan kemiskinan daerah secara 2019-2023 dan pengangguran h. terpadu Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 2019-2023
i.Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan tenaga keija 2019-2023 5 Meningkatkan peran 5.1 Meningkatnya 5.1.1 Meningkatkan peran a. Peningkatan kesejahteraan keluarga 2019-2022 perempuan dalam pe ngaru sutamaan serta perempuan dan b. Penguatan kelembagaan pengarusutaan 2019-2022 pembangunan gender pengarusutamaan gender dan anak. gender dalam c. Peningkatan perlindungan perempuan dan 2019-2022 pembangunan anak. MISI 5: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FIS1K JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI. 6 Meningkatnya 6.1 Meningkatnya kualitas 6.1.1 Meningkatkan a. Peningkatan konektivitas inter dan intra 2019-2023 konektivitas antar jalan, jembatan dan pelayanan kabu paten wilayah dermaga infrastruktur yang b. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan 2019-2023 menjangkau seluruh c. Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan 2019-2023 wilayah ruang secara berkelanjutan ■■■ Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.14 ■ PERUBAHAN gjgj | | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN j | H TAHUN 2018-2023 TUJUAN S A S A R A N S T R A T E G I A R A H K E B IJ A K A N T A H U N P E L A K S A N A A N 6.2 Terpenuhinya d. Peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan 2019-2023 kebutuhan air bersih air minum dan sanitasi layak e. Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan 2019-2023
f.Pengembangan kineija pengelolaan persampahan. 2019-2022 6.3 Meningkatnya g- Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi 2019-2023 aksesibilitas terhadap jaringan komunikasi dan informatika MISI 6: M E N IN G K A T K A N P E N G E L O L A A N D A N P E M A N F A A T A N S U M B E R D A Y A A L A M D A N L IN G K U N G A N H ID U P Y A N G B E R K E S IN A M B U N G A N . 7 Meningkatnya kualitas 7.1 Meningkatnya 7.1.1 Meningkatkan a. Pembinaan, pemantuan dan pengawasan 2019-2022 lingkungan hidup pengelolaan lingkungan pengelolaan sumber pencemaran dan pengrusakan lingkungan, hidup yang daya alam dan termasuk limbah B3 berkelanjutan lingkungan yang b. Perlindungan dan konservasi sumber daya 2019-2022 berkelanjutan serta alam tanggap terhadap c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2020-2022 perubahan iklim d. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2019-2023
e.Peningkatan pengelolaan mitigasi bencana 2021-2023 7.2 Berkembangnya potensi f. Pemanfaatan dan pengelolaan 2019-2022 pariwisata, terutama yang berbasis alam keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan sebagai destinasi wisata daerah berbasis alam Strategi, Arah Kebljakan, dan Program Pembangunan Daerah VI.15 V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TUJUAN S A S A R A N S T R A T E G I A R A H K E B IJ A K A N T A H U N P E L A K S A N A A N MISI 7: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU, ADAT ISTLADAT, DAN SOSIAL BUDAYA ’engembangan wawasan kebangsaan. 2019-2022 Peningkatan fasilitasi kerukunan beragama 2019-2022 Perlindungan, pengembangan, dan 2019-2022 pemanfaatan kebudayaan. Pengembangan prestasi dan kemandirian 2019-2022 pemuda dalam segala bidang pembangunan Terwujudnya 8.1 Meningkatnya 8.1.1 Meningkatkan peran a. Masyarakat yang keharmonisan dan serta masyarakat aman, tertib, dan kerukunan masyarakat dalam menciptakan berbudaya dalam keamanan, ketertiban b. semangat “Penyang dan ketentraman Hinje Simpei” 8.2 Terwujudnya pelestarian 8.2.1 Mengembangkan dan a. (semangat dalam dan pengembangan melestarikan budaya persatuan dan budaya lokal lokal b. kesatuan) Strategi, Arah Kebijakan. dan Program Pembangunan Daerah V I.1 6 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 G am bar6.1. Fokus/Tema Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Katingan •fahun 2019 Tahun 2020 Ik hu nM a Peningkatan infrastruktur dasar dan •SJaksebilitas wilayah untuk pertumbuban ekonomi berkualitas Pengembanga n kualitas dan aksesibilitas infrastruktur untuk kemajuan ekonomi, nilai tambah produk pertanian, mendorong investasi dan pengembanga n perdesaan Pemantapan struktur ekonomi dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan optimalisasi sumber daya alam berbasis pertanian yang berkelanjutan Tahun 2022 A Tahun 2023 Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui upaya pemulihan sektor ekonomi, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, serta peningkatan infrastruktur daerah dan perkotaan Peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju terwujudnya kemandirian dan pembangunan berkelanjutan 6.2. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Program pembangunan daerah disajikan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Rencana program pembangunan daerah akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah untuk dijabarkan ke kegiatan yang paling berdaya ungkit untuk mencapai outcome program. Program pembangunan daerah selain dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, ju ga dalam rangka mencapai program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Katingan periode 2018-2023. Penjabaran program-program unggulan tersebut diterjemahkan ke dalam program perangkat daerah yang selanjutnya menjadi prioritas dalam pembangunan selama 5 (lima) tahun mendatang dan menjadi bagian dari program pembangunan daerah. Program unggulan kepala daerah diteijemahkan kedalam program pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah. Mengingat terdapat perbedaan nomenklatur program sebelum dan sesudah perubahan RPJMD, maka penyajian program dipilah menjadi program 2019 dan 2020 (sebelum) dan program 2021-2023 (sesudah). Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.17 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 6.2 Penjabaran Program Unggulan Kepala Dae rah Terpilih Kedalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023 PROGRAM UNGGULAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020) PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB MISI 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPERMASI HUKUM
1. 1.Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Semua Perangkat Daerah Program Pendidikan Kedinasan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur Program Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan
2. 2.Peningkatan disiplin dan kinerja ASN. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Semua Perangkat Daerah
3. 3.Peningkatan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas ASN. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Semua Perangkat Daerah
4. 4.Penataan manajemen dan peningkatan dukungan sistem informasi. Program Pengembangan Data/lnformasi Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik/Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Program Penataan Informasi Administrasi Kependudukan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. 5.Peningkatan kapasitas hukum. Program Peningkatan Kepastian dan Kualitas Produk Hukum Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.18 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN I | j f f TAHUN 2018-2023 PROGRAM UNGGULAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020) PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
6. 6.Peningkatan kualitas produk hukum. Program Peningkatan Kepastian dan Kualitas Produk Hukum Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
7. 7.Penataan peraturan perundang- undangan. Program Penataan Peraturan Perundang- Undangan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah MISI II: M ENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN 1, Peningkatan Produksi Pertanian, Mutu, dan Pemasaran Produksi/ Komoditas serta Pengembangan Agribisnis Program Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
a.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
b.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
a.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
b.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
c.Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Pengembangan Peternakan
a.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
b.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Pengembangan Perkebunan
a.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
b.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
c.Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Perikanan Budidaya Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
1. 1.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (2021- 2022)
2. 2.Dinas Perhubungan dan Perikanan

(2023)Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

1.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (2021- 2022) H Strategi, Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.19 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PROGRAM UNGGULAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020) PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.Dinas Perhubungan dan Perikanan

(2023)Program Pengembangan Penyuluhan Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Pengembangan Usaha dan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian (Berdasarkan Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 kewenangan Bidang Pertanian hanya terkait izin usaha yaitu Program Perizinan Usaha Pertanian. Namun program ini tidak digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebab perijinan sudah dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Pemeliharaan Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Program Pengembangan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

1.Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (2021- 2022)
2.Dinas Perhubungan dan Perikanan

(2023)Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perhubungan/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan/Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

2.Peningkatan Investasi dan kemudahan pelayanan perizinan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Program Peningkatan/ Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ■■■■■■■ Strategi, Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.2 0 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PROGRAM UNGGULAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020) PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Program Pelayanan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.Pengembangan industri, kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
1.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (2021-2022)
2.Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (2023)
4.Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Program Pembinaan Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian/Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
5.Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan Produktivitas dan Kesempatan Kerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja/Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja MISI III: MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN
1.Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.Peningkatan peran perempuan di pedesaan. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.Peningkatan keberdayaan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Strategl, Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah VI.21 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATiNGAN TAHUN 2018-2023 PROGRAM UNGGULAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020) PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB masyarakat perdesaan. Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
4.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa MISI IV: MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP M ASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER
1.Pendidikan Anak Usia Dini. Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan
2.Pendidikan Sembilan Tahun Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan
3.Peningkatan manajemen pendidikan. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan
4.Peningkatan dan peran serta masyarakat. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5.Pendidikan Non Formal. Program Pendidikan Non Formal Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan
6.Pendidikan Luar Biasa. Bukan kewenangan kabupaten, namun kewenangan provinsi Bukan kewenangan kabupaten, namun kewenangan provinsi
7.Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan
8.Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan
9.Pengembangan budaya baca dan pern binaan perpustakaan. Program Pengembangan Budaya Baca dan Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan Sekretariat Daerah
10.Pelayanan kesehatan penduduk miskin. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan ■■■■■■■■■■■■■ Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.2 2 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PROGRAM UNGGULAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020) PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Penduduk Lanjut Usia (lansia) Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
11.Upaya kesehatan masyarakat. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
12.Perbaikan gizi masyarakat. Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
13.Pengembangan lingkungan sehat. Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program Lingkungan Sehat Perumahan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan/Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
14.Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya. Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Dan Jaringannya Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
15.Peningkatan pelayanan Anak Balita. Program Peningkatan Keseiamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
16.Peningkatan keseiamatan Ibu dan Anak. Program Peningkatan Keseiamatan Ibu Melahirkan dan Anak Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
17.Obat dan perbekalan kesehatan. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Dinas Kesehatan
18.Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.23 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PROGRAM UNGGULAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020) PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
19.Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
20.Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru- paru/ rumah sakit mata Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
21.Pencegahan, penemuan dan penanganan HIV AIDS Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
22.Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah. Program Pelayanan Kesehatan Remaja Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
23.Keluarga Berencana (KB). Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
24.Kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah VI,24 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PROGRAM UNGGULAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020) PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
25.Penguatan kelembagaan pengarusutaan gender dan anak. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
26.Peningkatan perlindungan perempuan dan anak. Program Perlindungan Perempuan dan Anak Program Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
27.Penanggulangan kemiskinan daerah. Program Pemberdayaan Fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya

a.Program Pemberdayaan Sosial
b.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial
1. 28.Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. Program Pelayanan dan Rehablitasi Kesejahteraan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Program Penanggulangan Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial
a.Program Penanganan Bencana
b.Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial MISI V: PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEM BATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI
1. 1.Pembangunan jalan dan jembatan. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Penyelenggaraan Jalan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubu ngan/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. 2.Pemberdayaan jasa konstruksi. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi i Program Pengembangan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubu ngan/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. 3.Perencanaan tata ruang. Program Perencanaan Tata Ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan/Dinas Strategi, Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.2 5 PERUBAHAN gj| B | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN j i f f TAHUN 2018-2023 PROGRAM UNGGULAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020) PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. 4.Pengendalian banjir. Program Pengendalian Banjir Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan/Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. 5.Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan /Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
6. 6.Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
7. 1.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan (2021 - 2022)
8. 2.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

(2023)

7.Pembangunan infrastruktur perdesaan. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan /Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan
8.Peningkatan dan pemerataan sumber daya energi. Bukan kewenangan Kabupaten Katingan sebab tidak memiliki panas bumi Bukan kewenangan Kabupaten Katingan sebab tidak memiliki panas bumi
9.Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1.Dinas PUPR dan Perhubungan (2021-2022)
2.Dinas Perhubungan dan Perikanan

(2023)

10.Rehabilitasi dan pemeiiharaan prasarana dan fasilitas perhubungan. Program Pembangunan dan Rehabilitasi/ Pemeiiharaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
1.Dinas PUPR dan Perhubungan (2021-2022)
2.Dinas Perhubungan dan Perikanan

(2023)

11.Peningkatan pelayanan teknologi informasi. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik/Dinas Komunikasi, Strategi, Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.2 6 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PROGRAM UNGGULAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020) PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Informatika, Statistik dan Persandian
12.Peningkatan manajemen sumber daya yang terintegrasi. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik/Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
13.Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan komunikasi yang terintegrasi. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik/Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian MISI VI: MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUM BER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN
1.Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Program Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian lingkungan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup
2.Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
3.Perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Dinas Lingkungan Hidup
4.Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Program Peningkatan Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
5.Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Program Peningkatan Tata Kelola, Akses Informasi dan Regulasi Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
6.Pengendalian kebakaran hutan. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Program Pengendalian dan Pencegahan Bencana Program Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Strategi, Arah Kebijakan. dan Program Pembangunan Daerah V I.2 7 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PROGRAM UNGGULAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 8i 2020) PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
7.Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Program Konservasi Sumber Daya Hayati dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Dinas Lingkungan Hidup
8.Pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Program Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pengendalian lingkungan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup
9.Pembinaan, pemantuan dan pengawasan limbah B3. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
10.Pemanfaatan Sumber Daya Alam Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata MISI VII: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN M ASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAM A, SUKU, ADAT ISTIADAT DAN SOSIAL BUDAYA
1.Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Program Pengembangan Kebudayaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
2.Pengembangan promosi dan informasi kebudayaan. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
3.Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan. Program Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
4.Peningkatan pelaku dan kelembagaan k e b u d a y a a n . Program Pengembangan dan Pelestarian Seni B u d a y a Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan d a n O la h ra g a / D in a s Kebudayaan, Kepemudaan dan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.2 8 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 PROGRAM UNGGULAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2019 & 2020) PROGRAM PERANGKAT DAERAH (2021-2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Olahraga serta Pariwisata
5.Peningkatan peran serta kepemudaan Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
6.Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga/Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
7.Pengembangan wawasan kebangsaan. Program Ketahanan Ideologi Bangsa Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.Penguatan hubungan kelembagaan masyarakat. Program Pendidikan Politik Masyarakat Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.Pembangunan/peng embangan sarana dan prasarana ibadah. Program Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
10.Peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Program Kewaspadaan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Satpol PP Selain itu, penerapan dari standar pelayanan minimal (SPM) juga menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan. Penerapan jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dimuat dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Selanjutnya, di perencanaan tahunan akan dimuat dalam RKPD dan dianggarkan di APBD. Adapun program perangkat daerah yang mendukung penerapan jen is pelayanan dasar pada 6 (enam) bidang urusan untuk tahun 2019 dan 2020 disajikan dalam Tabel 6.3 di bawah. Pencapaian indikator SPM tahun 2019 dan 2020 telah disajikan pada BAB II dokumen ini. Strategi, Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.2 9 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2020 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah Perangkat DaerahPencapaian 2019 2020 I. BID ANG PENDIDIKAN 1 Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) 34,76% 96,22% Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dinas Pendidikan 2 Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyele saiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan 112,3% 3,24% Program Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan 3 Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 115,8% 70,11% Program Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan II. BIDANG KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan 85% 79,18% 1. Perbaikan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan
2.Program Penyediaan Dana Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Poskesdes dan Sarana Kesehatan Lainnya 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 85% 52,11% Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Dinas Kesehatan 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan 96% 83,26% Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan 4 Pelayanan kesehatan balita Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan 89% 83,31% Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan ■■■■■■■ Strategic Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.30 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah Perangkat DaerahPencapaian 2019 2020 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 93% 44,89% Program Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah Dinas Kesehatan 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 69% 52,18% Program Pelayanan Kesehatan Remaja Dinas Kesehatan 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan 81% 90,57% Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia Dinas Kesehatan 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 70% 53,13% Program P2PTM Dinas Kesehatan 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan 71% 47,27% Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Dinas Kesehatan 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiw a berat Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiw a berat yang terlayani kesehatan 49% 84,88% Program Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Dinas Kesehatan 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan 97% 49,94% Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus) Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan 58% 67,52% Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan III. BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari 95,40 Program Pengembangan Kineija Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.31 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Realisasi Kinerja Program Peraagkat Daerah Perangkat DaerahPencapaian 2019 2020 2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 95,40 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan IV. BID AN G PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni 0 0 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 0 0 V. BIDANG TRANTIBUMLINMAS 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada 647 Orang Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Satuan Polisi Pamong Praja 2 Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 88.100 Orang (55,6%) Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 120.464 Orang (76%) Program Pengurangan Resiko Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 0 Orang (100%) Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Program Penanganan Bencana (Tanggap Darurat) Badan Penanggulangan Bencana Daerah ■ n a n Strategic Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Realisasi Kinerja Program Perangkat Daerah Perangkat DaerahPencapaian 2019 2020 5 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran 100% Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja VI. BIDANG SOSIAL 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas tel antar di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 10% 100% 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesej ahteraan Sosial
2.Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya
3.Program Pemberdayaan Lembaga Ke sej ahteraan Sosial
4.Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) Dinas Sosial 2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 100% 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 20% 100% 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti 100% 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap 8s paska bencana bagi korban bencana kab/kota Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial 30% Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial 100% Program Penanggulangan Bencana, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Sumber: LPPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2020, diolah Program perangkat daerah yang mendukung penerapan SPM untuk tahun 2021 sampai dengan 2023 disajikan pada tabel di bawah. Lebih lanjut, penerapan SPM pada masing-masing program tersebut dirinci kedalam kegiatan dan sub kegiatan yang dimuat dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah pengampu SPM. ■■■■■ H H H Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.3 3 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 6.4 Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Program Perangkat Daerah Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Perangkat Daerah 2021 2022 | 2023
1.BIDANG PENDIDIKAN 1 Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs) Program Pengelolaan Pendidikan 1 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan dasar 94.70 % 95.20% 95.70 % Dinas Pendidikan 2 Pendidikan Kesetaraan Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan 2 Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan menegah pertama 72.70 % 73.20 % 73.70 % 3 Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD 3 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpatisipasi dalam pendidikan kesetaraan 3,25 % 3.50% 3.75% 4 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpatisipasi dalam PAUD 93.40 % 93.90 % 94.40 % II. BIDANG KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan 92% 95% 97% Dinas Kesehatan 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.34 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Program Perangkat Oaerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Perangkat Daerah Daerah 2021 2022 2023 4 Pelayanan kesehatan balita Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguanjiwa berat Jumlah Warga Negara dengan gangguanjiwa berat yang terlayani kesehatan 11 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan Strategi. Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah ■■MO! ■ VI.35 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Program Perangkat Daerah Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Perangkat Daerah 2021 2022 2023 12 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodefici ency Virus) Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan Kesehatan III. BIDANG PEKERJAAN UMUM 1 Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 7 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpiaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota 46,5% 52,5% 58,40% 1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (2021-2022)
2.Dinas PUPR

(2023)2 Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 7 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik 38,62% 41,46% 44,33% 1. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (2021-2022)

2.Dinas PUPR

(2023)Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.3 6 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Program Perangkat Daerah Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Perangkat Daerah 2021 2022 | 2023 IV. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Program Pengembangan Perumahan (p ro g ra m tid a k d ip a k a i o le h P e ra n g k a t D a e ra h te rk a it) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakatyang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabu paten/ kota Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni Program Pengembangan Perumahan (p ro g ra m tid a k d ip a k a i o le h P e ra n g k a t D a e ra h te rk a it) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan/Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman serta Pertanahan V. BIDANG TRANTIBUMLINMAS 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 1 Persentase ganggungan trantibum yang dapat diselesaikan 70% 75% 80% Satuan Polisi Pamong Praja/Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2 Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Program Penanggulangan Bencana 1 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 162.200 org 162.200 org 162.200 org Badan Penanggulangan Bencana ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah VI.37 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Program Perangkat Daerah Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Perangkat Daerah 2021 2022 2023 3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 2 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 162.200 org 162.200 org 162.200 org 4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 100 100 5 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran 1 waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit) 30 mnt 30 mnt 20 mnt Satuan Polisi Pamong Praja/Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran VI. BIDANG SOSIAL 1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Program Rehabilitasi Sosial 7 Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti 80% 85% 9 0 % Dinas Sosial 2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti 3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.38 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMO) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 No Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Program Perangkat Daerah Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja Perangkat Daerah 2021 2022 2023 4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti Dinas Sosial 5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial Program Penanganan Bencana 1 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten 90% 95% 100% Sumber: hasil analisis, 2021 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah VI.39 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Program Pembangunan Daerah merupakan bentuk instrumen kebijakan berupa program prioritas yang memuat satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah bertujuan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan mi si Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang berpedoman kepada strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Program Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. Program pembangunan untuk periode 2018-2023 merupakan program prioritas yang secara spesifik dimaksudkan untuk mencapai sasaran RPJMD sesuai dengan masing-masing arah kebijakan. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan mulai tahun 2019 sampai dengan 2023 disajikan pada Lampiran Bab VI Tabel 6.5, dikelompokkan berdasarkan misi, tujuan, dan sasaran yang mendukung pencapaian target sasaran. Berikut rumusan program pembangunan daerah yang dijabarkan langsung dari visi dan misi RPJMD dan Renstra PD dengan tetap dalam koridor sebagai pendukung atau prasyarat tercapainya visi dan misi Kepala Daerah. Realisasi Program tahun 2019 dan 2020 masih menerapkan nomenklatur program (dan kegiatan di Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, sedangkan program tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 telah menerapkan nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. ■■■■■ u Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.40 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TABEL 6.5 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019-2023 m ■ m mm Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TABEL 6.5 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019-2023 Strategi, Arab Kebijakan. dan Program Pembangunan Daerah VI.41 [Lampiran A Tabel 6.5] PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019-2020 K o d e M isi/T u ju a n /S a sa ra n /P ro g ram Pem b an g u n an D aerah Ind ik ato r K in erja (Tujuan /Im p a ct/O u tco m e ) K o n d isi K in erja A w al R P JM D R ealisasi R ealisasi Perangkat Daerah 2 0 1 9 2 0 20 K o n d isi A k h ir RPJMD K Rp K Rp Rp 1 2 3 4 5 6 7 8 16 17 M isi I : M encip takan P em erin ta h a n yan g Bersih, Berw ib aw a, dan Ino vatif Serta M ew u ju d k a n Su p rem asi H u kum T u ju an : I i M enin g katkan kin erja p en y eleng g araan pem erintahan daerah y an g transparan dan a k u n ta b el Sasaran M en in g k atnya ku alitas refo rm asi b iro krasi Pro gram 1.0 1 .1.0 1 .0 1 .0 1 .0 1 Program Pelayanan A d m inistrasi Perkantoran Persentase Unit Kerja Internal yang m em peroleh pelayan an adm inistrasi perkantoran 100% 90% 9 ,5 9 2 ,884,318.00 91.69% 7,557,852,942.00 17,150,737,260 Dinas Pendidikan 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 0 1 .0 1 Program Pelayanan A d m inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja yang m em peroleh pelayanan ad m inistrasi perkantoran 60% 100% 15,762,403,087.00 100% 11,990,039,446.00 27,752,442,533 Dinas Kesehatan 1 .0 3 .1 .0 3 .0 1 0 1 .0 1 Program Pelayanan A d m inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja yan g m em peroleh pelayanan ad m inistrasi perkantoran 90% 90% 4 ,3 8 1 ,888,690.00 90% 2 ,2 8 7 ,708,673.00 6,669,597,363 DisPUPRHub 1 .0 4 .1 .0 4 .0 1 0 1 .0 1 Program Pelayanan A d m inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja Internal yang m enperoleh p e layanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 3 ,093,869,029.00 100% 2 ,0 1 8 ,659,469.00 5,112,528,498 Disperkimtan 1 .0 5 .1.0 5 .0 2 .0 1 .0 1 Program Pelayanan A d m inistrasi Perkantoran. Persentase unit kerja internal yang m em peroleh p e layanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 7 ,820,013,888.00 100% 7 ,323,343,640.00 15,143,357,528 Satpol PP 1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 0 1 0 1 Program Pelayanan A d m inistrasi perkantoran Presentase Unit Kerja Internal yang m em peroleh p elayanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 1,220,961,475.00 94% 1,360,671,437.00 2,581,632,912 BPBD 1 .0 6 .1 0 6 .0 2 .0 1 .0 1 Program Pelayanan A d m inistrasi Perkantoran Persentase U nit Kerja Internal yang m em peroleh p elayanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 1,719,932,009.00 100% 1,228,340,314.00 2,948,272,323 Dinas Sosial ^ * 7 k Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halamarr 1 Ko de M isi/T uj uan/Sasa ra n/Prog ram Pem b an g u n an D aerah Ind ik ato r Kinerja (Tujuan /Im p a ct/O u tco m e) k o nd isi Kinerja Aw al RPJM D R ealisasi R ealisasi Perangkat Daerah 2019 2 0 2 0 K o n d isi A kh ir RPJMD K Rp K R P Rp 2 .02.2.02.01.01.01 Program P elayanan A d m inistrasi Perkantoran Persentase U nit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 1,795,373,374.00 98% 1,030,644,523.00 2,826,017,897 DP3APPKB 2.05.2.05.01.01.01 Program Pelayanan A d m inistrasi Perkantoran Persentase U nit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 70% 100% 2,940,063,883.00 100% 2,723,724,946.00 5,663,788,829 DLH 2 .06.2.06.01.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase U nit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 1,398,579,666.00 100% 975,945,419.00 ! 2,374,525,085 Disdukcapil 2 .07.2.07.01.01.01 Program P elayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase U nit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 80% 100% 1,622,184,375.00 95% 1,212,316,227.00 2,834,500,602 DisPM Des 2.10.2.10.01.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase U nit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 60% 100% 2,668,048,508.00 100% 1,277,099,994.00 3,945,148,502 Diskom infopersantik 2 .11.2.11.01.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase U n it Kerja Internal yang m em peroleh p e layanan adm inistrasi perkantoran 90% 100% 2,490,595,515.00 100% 1,797,314,618.00 4,287,910,133 DisKopUKM PP 4 .0 1 .4.01.09.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase Unit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 89% 100% 1,299,052,283.00 100% 825,035,285.00 [ 2,124,087,568 DPM -PTSP 2 .13.2.13.01.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase Unit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 2,886,983,152.00 100% 2,165,461,397.00 5,052,444,549 Disbud porpora 3 .03.3.03.01.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase Unit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 2,130,560,474.00 100% 1,949,894,901.00 4,080,455,375 Distanpaper 2 .01.2.01.01.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase U nit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 1,100,970,759.00 100% 1,123,738,223.00 2,224,708,982 D istransnaker 4 .0 1 .4.01.03.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase U nit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 10,886,470,340.00 100% 14,611,173,680.00 -------- --------- -------- ------- 25,497,644,020 Sekretariat Daerah Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020)1 Halamanfe K o d e M isi/T u juan /Sasaran /P ro g ram Pem b an g u n an D aerah Ind ikato r Kinerja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) KonHIsi Kinerja A w al E-P1MQ___ R ealisasi Realisasi Perangkat Daerah 2 0 19 2 0 20 K o ndisi A kh ir RPJMD K R P K Rp Rp 4 .01.4.01.04.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase U nit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan ad m inistrasi perkantoran 95% 100% 6,677,771,326.50 100% 6,836,977,644.00 13,514,748,971 Sekretariat DPRD 4 .03.4.03.01.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 95% 100% 4 ,066,791,518.00 90% 2,404,909,652.00 6,471,701,170 Bappelitbang 4 .04.4.04.06.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase Unit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan ad m inistrasi perkantoran 80% 100% 5,283,008,263.00 100% 4 ,5 8 3 ,277,538.00 9,866,285,801 BPKAD 4 .05.4.05.08.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase Unit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 100% 90% 2,094,758,316.00 90% 2,319,138,000.00 4,413,896,316 BKPP 4 .0 2 .4 .0 2 .0 1 0 1 .0 1 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase Unit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 80% 100% 1,684,009,738.00 100% 1,353,332,352.00 3,037,342,090 Inspektorat 4 .01.4.01.10.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 786,590,800.00 100% 684,192,000.00 j 1,470,782,800 Kec. Katingan Kuala 4.014.01.111.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 90% 100% 981,814,300.00 99% 850,206,000.00 ! { 1,832,020,300 Kec. Kamipang 4 .0 1 .4.01.12.01.01 Program Pelayanan A dm instrasi Perkantoran Persentase unit kerja internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 90% 100% 721,897,405.00 90% 513,230,084.00 1,235,127,489 Kec. Tasik Payawan 4 .01.4.01.13.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 100% 97% 812,950,248.00 90% 574,593,205.00 1,387,543,453 Kec. Katingan Hilir 4 .0 1 .4 .0 1 .1 4 0 1 .0 1 Program Pelayanan A d m inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 100% 85% 669,818,544.00 100% 560,278,182.00 1,230,096,726 Kec. Tewang Sangalang Garing 4 .0 1 .4.01.15.01.01 Program Pelayanan A d m inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 493,751,376.00 100% 376,459,436.00 870,210,812 Kec. Pulau Malan Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) |LB-2020) I Halaman 3 K o d e M isi/T u juan /Sasaran /P ro g ram Pem b an g u n an Daerah Ind ikato r K in erja (Tujuan /Im p a ct/O u tco m e) Ko ndlsi Kinerja Aw al RPJM D Realisasi R ealisasi Perangkat Daerah 2019 2 0 20 K o ndisi A k h ir RPJMD K Rp K Rp RP 4.01.4.01.16.01.01 Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja internal yang m em peroleh p elayanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 884,791,180.00 100% 803,008,436.00 1687,799,616 Kec. Katingan Tengah 4.01.4.01.18.01.01 Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja internal yang memperolteh p elayanan adm inistrasi perkantoran 100% 60% 549,024,009.00 100% 404,357,037.00 953,381,046 Kec. M arikit 4.01.4.01.19.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja internal yang memperolfeh p elayanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 785,299,223.00 100% 501,034,995.00 1,286,334,218 Kec. Katingan Hulu 4.01,4.01.20.01.01 Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 775,646,302.00 100% 505,357,754.00 1,281,004,056 Kec. M endawai 4 .0 1 ,4 .0 1 .2 1 0 1 .0 1 Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja internal yang m em peroleh p e layanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 571,521,000.00 100% 461,438,000.00 1,032,959,000 Kec. Bukit Raya 4.01.4.01.22.01.01 Program Pelayanan A dm inistrasi Perkantoran Persentase unit kerja internal yang m em peroleh p e layanan adm inistrasi perkantoran 100% 100% 449,138,490.00 100% 372,680,750.00 821,819,240 Kec. Petak Malai 4 ,0 1 .4 .0 1 .1 7 0 1 .0 1 Program Pelayanan Adm instrasi Perkantoran Persentase unit kerja internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi petfkantoran 100% 100% 586,406,384.00 100% 483,301,309.00 1,069,707,693 Kec. Sanam an Mantikei 1.05 .1.0 5 .0 1 0 1 .0 1 Program Pelayanan Adm inistrasi Perkantoran Persentase Unit Kerja Internal yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi perkantoran 50% 100% 1,160,054,092.00 100% 992,471,560.00 2,152,525,652 Bakesbangpol 1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 100% 100% 142,984,500.00 100% 95,216,000.00 238,200,500 BPBD 4.0 5 .4.0 5 .0 8 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 100% 0.00 100% 275,000.00 275,000 BKPP 1 .0 1 .1 .0 1 .0 1 0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 70% 80% 89,987,300.00 89,987,300 Dinas Pendidikan \ V U u Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman 4 ^ Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro g ram Pem b an g u n an Daerah Ind ik ato r Kinerja (Tujuan /Im p aet/O utco m e) Kinerja A w ai R P JM P R ealisasi Realisasi Perangkat Daerah 2019 2020 K o ndisi A kh ir RPJMD K Rp K RP Rp 1.02.1.0 2 .0 1 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur C akupan unit keija yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratu r 60% 100% 2,254,416,623.00 100% 912,042,668.00 3,166,459,291 Dinas Kesehatan 1 .0 3 .1.03.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur C akupan unit kerja yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratu r 90% 90% 1,815,903,300.00 90.00% 864,622,300.00 2,680,525,600 DisPUPRHub 1.04.1.0 4 .0 1 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur C akupan unit kerja internal yang m endapat layanan sarana dan prasarana ap aratur 100% 100% 875,569,431.00 100% 356,775,800.00 1,232,345,231 Disperkimtan 1 .0 5 .1.05.02.01.02 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana A paratur. Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 80% 100% 276,696,900.00 100% 386,281,511.97 662,978,412 Satpol PP 1 .0 6 .1.06.02.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Persentase sarana dan prasarana yang tersedia untuk m enunjang pelayanan 60% 100% 10,000,000.00 65% 120,708,990.00 130,708,990 Dinas Sosial 2.0 2 .2.0 2 .0 1 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 100% 100% 293,563,619.00 99% 1,377,999,268.00 1,671,562,887 DP3APPKB 2 .0 5 .2.0 5 .0 1 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 85% 100% 70,000,000.00 100% 284,455,200.00 354,455,200 DLH 2.0 6 .2.0 6 .0 1 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Persentase sarana dan prasarana yang tersedia untuk m enunjang pelayanan 100% 100% 429,048,800.00 100% 429,048,800 Disdukcapil 2 .0 7 .2.0 7 .0 1 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase sarana dan prasarana yang tersedia untuk m enunjang pelayanan 80% 100% 247,242,500.00 98% 256,239,000.00 503,481,500 DisPM Des 2.1 0 .2.1 0 .0 1 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 40% 60% 1,367,381,000.00 100% 53,040,447.00 1,420,421,447 Diskom infopersantik 2 .1 1 .2.1 1 .0 1 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 90% 100% 15,350,000.00 100% 215,429,485.00 230,779,485 DisKopUKM PP Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman’5 M v i ! , 1-1020) I H a la m a n V tl Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan D aerah In d ik ato r Kin erja (Tujuan /Im p a ct/O u tco m e) K o n H IsT " Kinerja A w al R PJM D ___ R ealisasi R ealisasi Perangkat Daerah 2019 2 0 20 Kondisi A k h ir RPJMD K Rp K Rp RP 2 .1 1 .2 .1 1.om.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya A p aratur Persentase ap aratu r yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 60% 48% 61,400,000.00 15% 15,000,000.00 76,400,000 DisKopUKM PP 2.11.2.11.01101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 90% 100% 15,350,000.00 100% 215,429,485.00 230,779,485 DisKopUKM PP' 4.0 1 ,4.0 1 .0 9 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratu r 89% 100% 366,544,700.00 100% 370,595,400.00 737,140,100 DPM -PTSP 2.13.2.13.011.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratu r 100% 100% 2 02,241,000.00 100% 123,965,000.00 326,206,000 Disbud porpora 3 .0 3 .3.03.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit keija internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 100% 100% 138,040,000.00 100% 256,184,400.00 394,224,400 iDistanpaper 2 .0 1 .2.0 1 .01L01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana A paratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 40% 100% 991,606,500.00 100% 103,919,800.00 1,095,526,300 Distransnaker 4.0 1 .4.0 1 .0 3 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 100% 100% 10,412,197,854.00 100% 5,026,650,000.00 15,438,847,854 Sekretariat Daerah 4.01 .4.01.04.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A paratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 90% 100% 2,273,182,900.00 2,273,182,900 Sekretariat DPRD 4.03.4.0 3 .0 1 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A paratur Cakupan unit kerja yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur 95% 95% 1,209,893,211.00 90% 592,944,926.00 1,802,838,137 Bappelitbang 4.0 4 .4.0 4 .0 6 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 80% 100% 8,078,214,615.31 100% 9,741,112,271.69 17,819,326,887 BPKAD 4.0 2 .4.0 2 .0 1 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A paratur Cakupan unit k e ija internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 80% 100% 4 53,033,940.00 0.00 453,033,940 Inspektorat Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019- K o d e M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Ind ik ato r Kinerja (Tujuan /Im p a ct/O u tco m e) KdridlSi Kinerja Aw al RPJM D R ealisasi Realisasi Perangkat Daerah 2019 2020 K o ndisi A k h ir RPJMD K Rp K Rp Rp 4 .0 1 .4 .0 1 .1 0 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 100% 100% 500,775,000.00 100% 39,288,000.00 540,063,000 Kec. Katingan Kuala 4 .0 1 .4 .0 1 .1 1 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A paratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 90% 100% 200,763,600.00 94% 49,824,000.00 250,587,600 Kec. Kamipang 4 .0 1 .4.0 1 .1 2 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 95% 100% 52,949,000.00 95% 42,565,500.00 95,514,500 Kec. Tasik Payawan 4 .0 1 .4 .0 1 .1 3 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 80% 99% 917,467,450.00 100% 99,895,600.00 1,017,363,050 Kec. Katingan Hilir 4 .0 1 .4.0 1 .1 4 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 100% 90% 289,540,800.00 100% 50,232,000.00 339,772,800 Kecam atan Tewang Sangalang Garing 4 .0 1 .4 .0 1 .1 5 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A paratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 100% 57% 22,126,500.00 100% 34,460,500.00 56,587,000 Kec. Pulau Malan 4 .0 1 .4 .0 1 .1 6 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 100% 100% 282,962,000.00 100% 214,976,611.00 497,938,611 Kec. Katingan Tengah 4 .0 1 .4.0 1 .1 8 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 100% 100% 89,274,500.00 100% 223,336,000.00 312,610,500 Kec. Mari kit 4 .0 1 .4 .0 1 .1 9 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 100% 100% 117,195,600.00 100% 96,088,000.00 213,283,600 Kec. Katingan Hulu 4 .0 1 .4.0 1 .2 0 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 100% 100% 114,832,600.00 100% 48,347,500.00 163,180,100 Kec. Mendawai 4 .0 1 .4 .0 1 .2 1 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 100% 100% 48,262,000.00 100% 38,476,000.00 _______ _______________________ 86,738,000 Kec. Bukit Raya K n f Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Hafaman7 Kode M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah In d ik ato r K in erja (Tujuan /Im p a ct/O u tco m e) Kinerja A w al ___RPJM D___ Realisasi R ealisasi Perangkat Daerah 2019 2020 K o ndisi A k h ir RPJMD K Rp K Rp Rp 4 .0 1 .4.01.22.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A paratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratu r 100% 100% 388,007,510.00 100% 363,284,550.00 751,292,060 Kec. Petak Malai 4 .0 1 .4.01.17.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A paratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratu r 100% 100% 97,015,000.00 100% 100,719,800.00 197,734,800 Kec. Sanam an Mantikei 1.05.1.05.0:1101.05 Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya A paratur Persentase ap aratu r yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 60% 68% 14,042,000.00 100% 10,000,000.00 24,042,000 Bakesbangpol 2.05.2.05.0H .01.03 Program Peningkatan D isiplin A p aratur Jum lah Stel Pakaian Dinas 100 Steel 95 Steel 82,854,750.00 82,854,750 DLH 1.06.1.06.02.01.03 Program Peningkatan Disiplin A p aratur Tingkat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 33,650,000.00 33,650,000 Dinas Sosial 2.11.2.11.01101.03 Program Peningkatan D isiplin A p aratur T ingkat kepatuhan pegaw ai 100% 181,841,000.00 181,841,000 DisKopUKM PP 4.0 1 .4.0 1 .0 9 .0 1 .0 3 Program Peningkatan D isiplin A p aratur Tingkat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 57,377,000.00 : 57,377,000 DPM -PTSP 3 .0 3 .3.03.01.01.03 Program Peningkatan D isiplin A p aratur Tingkat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 93,844,300.00 93,844,300 Distanpaper 2 .0 1 .2 .0 1 .0 T .0 1 .03 Program Peningkatan D isiplin A p aratur Tingkat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 25,200,000.00 25,200,000 Distransnaker 4.01 .4.0 1 .0 3 .0 1 .0 3 Program Peningkatan Disiplin A p aratur Tingkat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 191,180,000.00 191,180,000 Sekretariat Daerah 4.01 .4.0 1 .0 4 .0 1 .0 3 Program peningkatan Disiplin A p aratur Tingkat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 4 08,201,500.00 408,201,500 Sekretariat DPRD 4.0 3 .4.0 3 .0 1 .0 1 .0 3 Program Peningkatan D isiplin A p aratur Tingkat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 181,910,700.00 181,910,700 1 .02.1.02.01.01.03 Program Peningkatan D isiplin A p aratur Tingkat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 257,760,800.00 257,760,800 Dinas Kesehatan 1 .03.1.03.01,01.03 Program Peningkatan Disiplin A p aratur Tingkat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 111,119,800.00 111,119,800 2.07.2.0 7 .0 1 .0 1 .0 3 Program Peningkatan Disiplin A p aratur Tingkat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 76,530,000.00 76,530,000 DisPM Des Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020)1 Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah In d ik ato r Kinerja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) Kdnd'isi.... Kinerja Aw al RPJM D Realisasi Realisasi Perangkat Daerah 2 0 1 9 2 0 2 0 K o ndisi A k h ir RPJMD K R p ______ K _______ l . R p RP 2.10.2.10.0HI.01.03 Program Peningkatan Disiplin A p aratur Tin g kat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 224,680,500.00 224,680,500 Diskom infopersantik 4 .0 1 .4.0 1 .1 0 .0 1 .0 3 Program Peningkatan D isiplin A p aratur Ting kat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 17,000,000.00 17,000,000 Kec. Katingan Kuala 4 .0 1 .4.0 1 .1 1 .0 1 .0 3 Program Peningkatan D isiplin A p aratur Ting kat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 10,000,000.00 10,000,000 Kec. Kamipangi 4.0 1 .4.0 1 .1 2 .0 1 .0 3 Program Peningkatan D isiplin A p aratur Ting kat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 17,100,000.00 17,100,000 Kec Tasik Payawan 4 .0 1 .4.0 1 .1 3 .0 1 .0 3 Program Peningkatan D isiplin A p aratur Ting kat kepatuhan pegawai 100% 100% 31,000,000.00 31,000,000 Kec. Katingan Hilir 4.0 1 .4.0 1 .1 6 .0 1 .0 3 Program peningkatan D isiplin A p aratur Ting kat kepatuhan pegawai 100% 100% 18,690,000.00 18,690,000 Kec. Katingan Tengah 4 .0 1 .4.0 1 .1 8 .0 1 .0 3 Program Peningkatan Disiplin A paratur Ting kat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 15,000,000.00 15,000,000 Kec. Marikit 4 .0 1 .4.0 1 .2 0 .0 1 .0 3 Program Peningkatan Disiplin A p aratur Ting kat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 14,365,000.00 14,365,000 Kec. M endawai 4 .0 1 .4.0 1 .2 2 .0 1 .0 3 Program Peningkatan D isiplin A p aratur Ting kat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 14,000,000.00 14,000,000 Kec. Petak Malai 4.0 1 .4.0 1 .1 7 .0 1 .0 3 Program Peningkatan D isiplin A p aratur Tingkat kepatuhan pegaw ai 100% 100% 17,000,000.00 17,000,000 Kec. Sanam an Mantikei 1 .0 6 .1.06.01,01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sum berdaya A paratur Presentase ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 32.43% 37.14% 52,800,000.00 100% 28,000,000.00 80,800,000 BPBD 4 .0 5 .4.0 5 .0 8 .0 1 .0 3 Program Peningkatan Disiplin A p aratur Ting kat kepatuhan pegawai 100% 100% 38,025,000.00 38,025,000 BKPP 4.0 5 .4.0 5 .0 8 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sum ber D ay a A paratur Persentase ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 90% 90% 1,894,904,150.00 90% 43,600,000.00 1,938,504,150 BKPP 1 .01.1.01.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Day a A paratur Persentase ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 7 3 .4 4 % 93,450,000.00 100% 5,000,000.00 98,450,000 Dinas Pendidikan 1 .02.1.02.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya A p aratur Persentase sum ber daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 60% 100% 590,898,000.00 101,238,000.00 692,136,000 Dinas Kesehatan Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020)1 Halaman 9 Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Ind ikato r Kinerja (Tujuan f \ m p act/O utco m e) Kondisi Kinerja A w al RP.J-MQ___ R ealisasi R ealisasi Perangkat Daerah 2 0 1 9 2 0 2 0 Kondisi A k h ir RPJMD K Rp K Rp Rp 1 .04.1.04.01.01.05 Program Peningkatan Kapasitas S um ber Daya A paratur Persentase ap aratu r yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 100% 79,500,000.00 100% 19,000,000.00 98,500,000 Disperkimtan 1 .05.1.05.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas S um ber Daya Aparatur. Persentase ap aratu r yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 80% 100% 118,150,000.00 118,150,000 Satpol PP 1 .06.1.06.02.01.05 Program Peningkatan Kapasitas S u m b er Daya A p aratur Persentase ap aratu r yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 15% 21% 4 2 ,9 00,000.00 55% 14,600,000.00 57,500,000 Dinas Sosial 2.02.2.0 2 .0 1 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas S u m b er Daya A p aratur Persentase ap aratu r yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 100% 122,650,000.00 99% 38,800,000.00 161,450,000 DP3APPKB 2.05.2.0 5 .0 1 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sum b er Daya A p aratur Persentase ap aratu r yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 85% 100% 62,500,000.00 100% 10,000,000.00 72,500,000 DLH 2.0 6 .2.0 6 .0 1 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sum b er Daya A p aratur Persentase ap aratu r yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 100% 20,000,000.00 20,000,000 Disdukcapil 2.07.2.0 7 .0 1 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas S u m b er Daya A p aratur Persentase ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 80% 100% 76,000,000.00 100% 14,500,000.00 90,500,000 DisPM Des 2.10.2.1 0 .0 1 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas S u m b er Daya A p aratur Persentase ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 36% 66% 152,000,000.00 100% 43,600,000.00 195,600,000 Diskom infopersantik 2.1 1 .2.1 1 .0 1 .0 1 .0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana A p aratur Cakupan unit kerja internal yang m endapatkan layanan sarana dan prasarana ap aratur 90% 100% 15,350,000.00 100% 215,429,485.00 230,779,485 DisKopUKM PP 2.11.2.1 1 .0 1 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas S u m b er Daya A p aratur Persentase ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya^ 60% 48% 61,400,000.00 15% 15,000,000.00 76,400,000 DisKopUKM PP 4 .0 1 .4.0 1 .0 9 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sum b er Daya A p aratur Persentase ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 60% 100% 38,000,000.00 100% 23,500,000.00 61,500,000 DPM -PTSP 2.13 .2.1 3 .0 1 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sum b er Daya A p aratur Persentase ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 80% 80% 90,000,000.00 80% 16,200,000.00 106,200,000 Disbudporpora 3.03 .3.0 3 .0 1 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas S u m b er Daya A p aratur Persentase ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 40% 100% 4 7 ,5 00,000.00 100% 5,000,000.00 52,500,000 Distanpaper 2.01 .2.0 1 .0 1 .0 1 .0 5 Peningkatan Kapasitas Sum b er Daya A p aratur Persentase ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya “ 100% 25,000,000.00 100% 21,200,000.00 46,200,000 4.0 1 .4.0 1 .0 3 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas S u m b er Daya A p aratur Persentase ap aratur yang mem iliki kom petensi sesuai bidangnya 70% 99% 339,657,000.00 100% 1,231,047,000.00 1,570,704,000 Sekretariat Daerah Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman 10 Ko de M isi/T u juan/Sasaran/Pro gram Pem bangunan Daerah Ind ik ato r Kinerja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) K o n 3 is. Kinerja A w al R P JM P R ealisasi R ealisasi Perangkat Daerah 2019 2020 Ko nd isi A k h ir RP.JMD K Rp K Rp RP 4 .0 1 .4 .0 1 .0 4 0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sum berdaya A paratur Persentase ap aratu r yang mem iliki kom petensi sesuai bidangnya 85% 90% 699,552,960.00 100% 59,416,400.00 758,969,360 Sekretariat DPRD 4.03.4.03.01101.05 Program Peningkatan Kapasitas S um ber D ay a A paratur Persentase su m b er daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 50% 54% 153,250,000.00 68% 30,000,000.00 183,250,000 Bappelitbang 4.04.4.0 4 .0 6 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas S um ber Daya A paratur Persentase ap aratu r yang mem iliki kom petensi sesuai bidangnya 80% 84% 62,950,000.00 84% 15,000,000.00 77,950,000 BPKAD 4.01.4.0 1 .1 0 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas S um ber Daya A paratur Persentase su m b er daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 5,000,000.00 5,000,000 Kec. Katingan Kuala 4 .0 1 .4 .0 1 .1 1 0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas S um ber Daya A p aratur Persentase su m b er daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 90% 90% 46,000,000.00 100% 15,000,000.00 61,000,000 Kec. Kamipang? 4.0 1 .4.0 1 .1 2 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya A paratur Persentase sum ber daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 94% 71% 9,500,000.00 94% 5,000,000.00 14,500,000 Kec. Tasik Payawan 4.0 1 .4.0 1 .1 3 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas S um ber Daya A paratur Persentase sum ber daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 85% 63% 25,000,000.00 100% 20,000,000.00 45,000,000 Kec. Katingan Hilir 4.0 1 .4.0 1 .1 4 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas S um ber Daya A paratur Persentase su m b er daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 90% 19,000,000.00 100% 5,000,000.00 24,000,000 Kecam atan Tewang Sangalang Garing 4.0 1 ,4.0 1 .1 5 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas S um ber Daya A paratur Persentase su m b er daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 100% 31,000,000.00 100% 15,000,000.00 46,000,000 Kec. Pulau Malan 4.0 1 .4.0 1 .1 6 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya A paratur Persentase su m b er daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 100% 24,000,000.00 100% 23,900,000.00 47,900,000 Kec. Katingan Tengah 4.0 1 .4.0 1 .1 8 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas S u m b er Daya A paratur Persentase su m b er daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 33% 19,000,000.00 100% 15,000,000.00 34,000,000 Kec. Mdrikit Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman 11 Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Ind ik ato r Kinerja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) Kondisi Kinerja Aw al RPJM D R ealisasi Realisasi Perangkat Daerah 2 0 19 2020 Kondisi A k h ir RPJMD K Rp K Rp Rp 4 .0 1 .4 .0 1 .1 9 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya A paratur Persentase sum ber daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 84% 53,900,000.00 100% 20,000,000.00 73,900,000 Kec. Katingan Hulu 4 .0 1 .4.0 1 .2 0 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sum b er Daya A p aratur Persentase sum ber daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 100% 28,500,000.00 100% 15,000,000.00 | 43,500,000 Kec. M endawai 4.01.4.01.211.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sum b er Daya A p aratur Persentase sum ber daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 100% 27,000,000.00 100% 15,000,000.00 42,000,000 Kec. Bukit Raya 4 .0 1 .4.0 1 .2 2 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya A paratur Persentase sum ber daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 100% 40,650,000.00 100% 5,000,000.00 45,650,000 Kec. Petak Malai 4 .0 1 ,4.0 1 .1 7 .0 1 .0 5 Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya A paratur Persentase sum ber daya ap aratur yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 100% 13,500,000.00 100% 15,000,000.00 28,500,000 Kec. Sanam an Mantikei 1.05.1.05.011.01.05 Program Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya A p aratur Persentase ap aratur yang mem iliki kom petensi sesuai bidangnya 60% 68% 14,042,000.00 100% 10,000,000.00 24,042,000 Bakesbangpol 4 .0 1 .4.0 1 .0 3 .0 1 .5 2 Program Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sum ber Daya M anusia Kegiatan Peningkatan Kapasitas S u m b er Daya M anusia 90% 100% 37,550,000.00 37,550,000 Sekretariat Daerah 4 .0 5 .4.0 5 .0 8 .0 1 .6 3 Program Pendidikan Kedinasan Persentase ap aratu r yang m em peroleh pendidikan kedinasan 80% 80% 604,911,000.00 604,911,000 BKPP 4 .0 5 .4 .0 5 .0 8 .0 1 .6 4 Program Pem binaan Sum ber Daya A paratur Persentase ap aratu r yang m em peroleh pem binaan 80% 80% 43,049,500.00 80% 10,500,000.00 53,549,500 BKPP 4 .0 5 .4.0 5 .0 8 .0 1 .6 5 Program Pengem bangan Sum b er Daya A paratur Persentase ap aratu r yang m em peroleh pengem bangan 80% 80% 43,049,500.00 80% 1,213,532,900.00 j______________________________ 1,256,582,400 BKPP 1 .02.1.02.01.01.43 Program Pengem bangan Sum b er Daya M anusia Kesehatan Persentase SDM Kesehatan yang m em iliki Kom petensi sesuai bidangnya 85% 0% Dinas Kesehatan Sasaran M eningkatnya aku n ta b ilita s kinerja Program 1______________________________ 4 .03.4.03.01.01.71 Program Pengendalian dan Evaluasi Pem bangunan Daerah Predikat tercap ainya rencana kerja pem erintah daerah Tinggi (84,65) tinggi 634,621,869.00 90% 170,729,000.00 805,350,869 Bappelitbang ^ y \cj Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020)1 Halaman 12 T Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan /I m pact/O utco m e) Kondisi Kinerja Aw ai RPJM D Reatisasi Realisasi Perangkat Daerah 2 0 19 2020 Kondisi A ktiir RPJMD K R P K R P Rp 4 .0 3 .4 .0 3 .Oflt.01.21 Program Pereneanaan1Pem bangunan Daerah Tingkat ketepatan w aktu penyusun D okum en Rencana Daerah 100% 100% 954,077,348.00 100% 497,957,600.00 1,452,034,948 Bappelitbang 4.03.4.03.0H .01.22 Program Pereneanaan Pem bangunan Ekonomi Tingkat keselarasan renja dan renstra O PD Bidang Ekonom i (%) 84% 84% 1,272,540,732.00 87% 98,878,000.00 1,371,418,732 Bappelitbang 4.0 3 .4.0 3 .0 1 .0 1 .2 7 Program Pereneanaan Pem bangunan Sosial, Budaya dan Kesejahteraan Rakyat Tingkat keselarasan renja dan renstra O PD Bidang Pem erintahan dan Kesejahteraan M asyarakat (%) 79% 79% 224,010,000.00 83% 129,986,500.00 353,996,500 Bappelitbang 4.03.4.03.011.01.73 Program Penganggaran Daearah Tingkat Ketepatan w aktu penyusun dokum en penganggaran 100% 100% 581,819,900.00 100% 127,221,000.00 709,040,900 Bappelitbang 4.02.4.02.011.01.35 Program Pengem bangan Sistem Pem erintahan dalam Pereneanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pengaw asan Cakupan obrik pengaw asan 80% 80% 2,502,119,260.00 80% 1,152,645,000.00 3,654,764,260 Inspektorat 4.02.4.02.01.01.81 Program Peningkatan Kapabilitas Tingkat kapabiltas A PIP Level 2 3 133,646,000.00 3 145,475,000.00 279,121,000 Inspektorat Sasaran M eningkatnya kepatuhan terhadap sta n d ar Laporan Keuangan Program 1 .0 2 .1.02.01.01.06 Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanqan Tingkat ketepatan w aktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 60% 99% 76,455,500.00 814,686,570.00 891,142,070 Dinas Kesehatan 1 .0 2 .1.02.01.01.07 Program Pelayanan A dm inistrasi Um um Persentase unit kerja yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi um um 60% 100% 139,998,210.00 139,998,210 Dinas Kesehatan 1 .02.1.02.01.01.08 Program Pelayanan Adm inistrasi Keuangan Persentase unit kerja yang m em peroleh pelayanan adm inistrasi keuangan 60% 100% 448,385,000.00 __________________ 448,385,000 Dinas Kesehatan 1 .05.1.05.02.01.06 Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan w aktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 16,300,000.00 16,300,000 Satpol PP 1.06.1.06.02.01.06 Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan w aktu pereneanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 85% 100% 14,940,000.00 100% 4,516,250.00 19,456,250 Dinas Sosial Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Indikator Kin erja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) Kondisi Kinerja Aw ai RPJM D Realisasi R ealisasi Perangkat Daerah 20 19 20 20 K o ndisi A k h ir RPJMD K Rp K Rp Rp 2.05.2.05.0111.01.06 Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan w aktu penyusunan dokum en perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 80% 13,420,000.00 13,420,000 DLH 4.0 1 .4.0 1 .0 9 .0 1 .0 6 Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan w aktu penyusunan dokum en perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan 80% 100% 10,218,000.00 10,218,000 DPM -PTSP 2.13.2.13.0(1.01.06 Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan w a ktu penyusunan dokum en perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan 85% 100% 100% 11,150,000.00 11,150,000 Disbud porpora 3.03.3.0 3 .0 1 .0 1 .0 6 Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan w a ktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 17,000,000.00 100% 17,000,000 Distanpaper 4.0 1 .4.0 1 .0 3 .0 1 .0 6 Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Persentase laporan perencanaan dan pelaporan kinerja pem bangunan yang tep at w aktu 100% 100% 406,761,000.00 100% 443,365,576.00 850,126,576 Sekretariat Daerah Persentase laporan keuangan yang tep at w aktu 100% 100% " Persentase Laporan Penyelenggaraan Pem erintahan Daerah (LPPD ) dan Pertanggungjaw aban Kepala Daerah yang tep at w aktu 100% Persentase laporan pengadaan barang d a n ja s a pem da yang tep at w aktu 100% 4.01.4.0 1 .0 3 .0 1 .1 00 Program Pem binaan, Pengelolaan dan Pengawasan Penyaluran Dana Pem binaan, Pengelolaan dan Pengaw asan Penyaluran Dana 90% 100% 29,000,000.00 29,000,000 Sekretariat Daerah \ ^ y \ \ Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020)1 Halaman 14 Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Ind ikato r Kin erja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) KoncJisl Kinerja Aw al R P JM P R ealisasi Realisasi Perangkat Daerah 20 19 2 0 20 Ko nd isi A k h ir RPJMD K Rp K RP Rp 4.0 1 .4.0 1 .0 4 .0 1 .0 6 Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan w aktu penyusunan dokum en perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 90,86% 166,650,900.00 166,650,900 Sekretariat DPRD 4.01 .4.01.04.01.06 Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan w aktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 129,310,200.00 129,310,200 Sekretariat DPRD 4.0 1 .4.0 1 .0 4 .0 1 .0 9 Program Pelayanan Adm inistrasi Umum Cakupan pelayanan adm inistrasi umum 100% 100% 54,719,700.00 54,719,700 Sekretariat DPRD 4.01.4.0 1 .0 4 .0 1 .2 9 Program Pelayanan Adm inistrasi Keuangan Cakupan pelayanan adm inistrasi keuangan 100% 100% 83,221,500.00 83,221,500 Sekretariat DPRD 4.03.4.0 3 .0 1 .0 1 .0 7 Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan w aktu penyusunan dokum en perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan 95% 95% 72,890,000.00 72,890,000 Bappelitbang 4.03.4.0 3 .0 1 .0 1 .0 6 Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan w aktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 95% 95% 71,815,000.00 71,815,000 Bappelitbang 4.04.4.0 4 .0 6 .0 1 .0 6 Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan w aktu penyusunan dokum en perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 227,689,800.00 227,689,800 BPKAD 4.0 4 .4.0 4 .0 6 .0 1 .4 9 Program Perbendaharaan dan Kasda Perkantoran Persentase Laporan Perbendaharaan dan Kasda yang tepat w aktu 100% 100% 565,441,150.00 100% 381,965,700.00 947,406,850 BPKAD 4.0 4 .4.0 4 .0 6 .0 1 .8 0 Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase laporan penatausahaan keuangan daerah yang tep at w aktu 100% 100% 566,842,890.00 100% 472,605,500.00 1,039,448,390 BPKAD 4.04.4.04.06.01.81 Program Penatausahaan Aset Daerah Cakupan Pengelolaan Aset Daerah 100% 100% 432,991,500.00 100% 480,190,000.00 913,181,500 BPKAD 4.04.4.0 4 .0 6 .0 1 .8 2 Program Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Jum lah Potensi Penerim aan Pajak dan Retribusi Daerah 7 .5 % Pertahun 5000 OP 375,449,000.00 5000 OP 375,449,000 BPKAD 4 .0 4 .4.04.06.01.85 Program Peningkatan Penerim aan Pajak Pertum buhan PAD 7 .5 % Pertahun 317,155,000.00 317,155,000 BPKAD Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) |2020)1 Halcfmanl5 Kode M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan /I m pact/O u tco me) Koncfisl Kinerja Aw al RPJM D Realisasi R ealisasi Perangkat Daerah 2019 2020 Kondisi A khir RPJMD K Rp K Rp Rp 4 .04.4.04.06.01.83 Program Pem bukuan dan Pelaporan Persentase Laporan Penerim aan Pajak dan Retribusi Daerah yang tep at w aktu 100% 100% 204,487,000.00 49,443,000.00 253,930,000 BPKAD 4 .04.4.04.06.01.84 Program Penagihan dan Keberatan Persentase O bjek Pajak yang ditagih 6% dari Pendapatan Daerah 69% 615,058,500.00 60,350,400.00 675,408,900 BPKAD 4 .04.4.04.06.01.86 Program Perencanaan Penganggaran Daerah 421,264,400.00 421,264,400 1.05.1.05.01.01.06 Program Peningkatan Pengem bangan Sistem Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tingkat ketepatan w aktu penyusunan dokum en perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 11,544,000.00 11,544,000 Bakesbangpol 1.05.1.05.01.01.06 Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Tingkat ketepatan w aktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100% 100% 15,744,000.00 15,744,000 Bakesbangpol 4 .01.4.01.13.01.06 Program peningkatan pengem bangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 99% 26,384,000.00 26,384,000 Kec. Katingan Hilir Sasaran M eningkatnya kualitas layanan kepada m asyarakat Program 4 .03.4.03.01.01.15 Program Pengem bangan Data/lnform asi Jum lah sistem pengelolaan data dan inform asi yang dikem bangkan 6% 6% 57,575,000.00 100% 77,920,000.00 135,495,000 Bappelitbang 2.06.2.06.01.01.15 Program Penataan Adm inistrasi Kependudukan Rata-rata tingkat kepem ilikan dokum en kependudukan 92% 96% 1,031,632,578.00 99% 722,423,200.00 1,754,055,778 Disdukcapil 2.06.2.06.01.01.16 Program Adm inistrasi Pencatatan Sipil Rata-rata tingkat kepem ilikan dokum en catatan sipil 55% 41% 149,751,000.00 47% 17,000,000.00 166,751,000 Disdukcapil 2.06.2.06.01.01.17 Program Penataan Inform asi Adm inistrasi Kependudukan Persentase kecam atan yang m elakukan pem uktahiran inform asi kependudukan 100% 100% 343,144,000.00 100% 333,679,000.00 676,823,000 Disdukcapil 4 .0 1 .4.01.03.01.54 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Cakupan pelayanan publik 100% 100% 99,628,000.00 99,628,000 Sekretariat Daerah yw Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman lb Kode M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram P em bangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan /Im pact/O utco m e) RonJJlsl Kinerja Aw al RPJM D R ealisasi Realisasi Perangkat Daerah 2019 2020 Kondisi A kh ir RPJMD K Rp K Rp R P 4 .0 1 .4.01.03.01.09 Program Pelayanan A dm inistrasi Um um Persentase RKA dan DPA dan Renstram Renja 100% 100% 27,513,250.00 27,513,250 Sekretariat Daerah 4 .0 1 .4.01.03.01.47 Program A dm inistrasi Kerjasam a Pem bangunan Adm inistrasi Kerjasam a Pem bangunan 100% 100% 7,002,500.00 7,002,500 Sekretariat Daerah 4.01.4.01.03.01.71 Program Penunjang Kehum asan Persentase Pelayanan Penunjang Kehum asan 100% 100% 541,261,034.00 541,261,034 Sekretariat Daerah 4.01.4.01.03.01.53 Program Kerjasam a dengan Media M assa Persentase ju m lah kerjasam a dengan m edia massa 100% 100% 2,159,422,000.00 2,410,000,000.00 4,569,422,000 Sekretariat Daerah 4 .0 1 .4.01.03.01.38 Program Peningkatan Kapasitas Kelem bagaan Persentase perangkat daerah yang m em iliki kelem bagaan tep at fungsi dan tepat ukuran 80% 100% 247,020,900.00 100% 375,698,000.00 i- - 622,718,900 Sekretariat Daerah 4.01.4.01.03.01.51 Program Peningkatan Kapasitas Ketatalaksanaan Persentase sistem , proses dan prosedur kerja yang je las, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 55% 100% 71,349,537.00 172,900,000.00 244,249,537 Sekretariat Daerah 4 .01.4.01.03.01.16 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/W akil Kepaia Daerah Cakupan layanan kedinasan Kepala D aerah/W akil Kepala Daerah yang prim a 100% 100% 7,218,810,427.00 100% 6,091,800,000.00 13,310,610,427 Sekretariat Daerah 35 Program A d m inistrasi dan Koordinasi Pem erintahan dan O tonom i Daerah Persentase adm inistrasi dan koordinasi Pem erintahan dan O tonom i Daerah yang dilaksanakan dengan baik 100% 100% 1,365,000,000.00 1,365,000,000 Sekretariat Daerah 4 .01.4.01.03.01.68 Program Peningkatan Adm inistrasi Pertanahan Peningkatan Adm inistrasi Pertanahan 100% 100% 150,895,000.00 150,895,000 Sekretariat Daerah 4 .0 1 .4.01.03.01.70 Program Peningkatan O tonom i Daerah Peningkatan O tonom i Daerah 100% 100% 1,222,319,397.00 - 1,222,319,397 Sekretariat Daerah Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kerjasam a dengan M edia M assa 100% 100% 100% 100,000,000.00 100,000,000 Program Kehum asan, Inform asi dan Keprotokolan Persentase Kehum asan 100% 100% 226,800,000.00 226,800,000 Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman 17 Kode M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujtian /I m pact/O utcom e) K o n d is r " Kinerja Aw al RPJM D R ealisasi Realisasi Perangkat Daerah 2019 2020 Kondisi A k h ir RPJMD K | Rp K ______R P Rp Program A dm inistrasi dan Koordinasi Perekonom ian Persentase adm inistrasi dan koordinasi perekonom ian yang dilaksanakan dengan baik 70% 100% 100% 707,000,000.00 707,000,000 Sekretariat Daerah 4 .01.4.01.03.01.57 Program A dm inistrasi Pengem bangan Perekonom ian Adm inistrasi Pengem bangan Perekonom ian 100% 100% 194,490,909.00 194,490,909 Sekretariat Daerah 4.01.4.01.03.01.93 Program Pem binaan dan Pengawasan Inflasi Daerah Pem binaan dan Pengawasan Inflasi Daerah 100% 100% 86,143,000.00 86,143,000 Sekretariat Daerah 4 .01.4.01.04.01.23 Program Peningkatan Fasilitasi Fungsi Pem bentukan Perda Persentase fasilitasi rapat-rapat DPRD 90% 100% 81,91% 914;577,400.00 914,577,400 Sekretariat DPRD 4 .01.4.01.04.01.24 Program Peningkatan Fasilitasi Fungsi Pengawasan dan Penganggaran DPRD Persentase fasilitasi tindak lanjut hasil rapat - rapat alat kelengkapan DPRD 90% 100% 75,07% 1,610,042,800.00 1,610,042,800 Sekretariat DPRD 4 .0 1 .4.01.04.01.84 Program Peningkatan Kapasitas Lem baga Perwakilan Rakyat Daerah 100% 100% 3,728,242,401.00 3,728,242,401 Sekretariat DPRD 4.01.4.01.04.01.85 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 100% 100% 3,156,622,748.35 3,156,622,748 Sekretariat DPRD 4 .0 3 .4.03.01.01.72 Program Penelitian, Pengem bangan dan Inovasi Daerah Persentase hasil Penelitian Pengem bangan dan Inovasi daaerah yanq ditindak lanjuti 82% 85% 1,693,732,289.00 82% 211,415,400.00 1,905,147,689 Bappelitbang 4 .0 1 .4.01.10.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Kecam atan Persentase Pelayanan Kecam atan yang dilaksanakan sesuai Standar O perasional Prosedur (SOP) 100% 100% 2,400,000.00 100% 45,912,000.00 48,312,000 Kec. Katingan Kuala 4 .0 1 .4.01.11.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Kecam atan Persentase Pelayanan Kecam atan yang dilaksanakan sesuai Standar O perasional Prosedur (SOP) 90% 100% 102,100,000.00 100% 73,659,000.00 175,759,000 Kec. Kamipang 4 .0 1 .4.01.12.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Kecam atan Persentase Pelayanan Kecam atan yang dilaksanakan sesuai Standar O perasional Prosedur (SOP) 85% 85% 10,665,000.00 86% 62,084,000.00 72,749,000 Kec. Tasik Payawan 4 .0 1 .4.01.13.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Kecam atan Persentase Pelayanan Kecam atan yang dilaksanakan sesuai Standar O perasional Prosedur (SOP) 80% 100% 20,000,000.00 98% 38,420,000.00 58,420,000 Kec. Katingan Hilir y^yYi Lampiran A Tab el 6.5 (PPDTahun 2019-2020)1 Halaman 18 Ko de M isi/T u juan /Sasaran /P ro g ram P em bangunan D aerah Ind ikato r Kinerja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) Kinerja Aw al ___B E JM D ___ R ealisasi R ealisasi Perangkat Daerah 2019 2020 Kondisi A k h ir RPJMD K Rp K Rp Rp 4.0 1 .4.0 1 .1 4 .0 1 .3 0 Program Peningkatan Pelayanan Kecam atan Persentase Pelayanan Kecam atan yang dilaksanakan sesuai S tandar O perasional Prosedur (SOP) 100% 85% 23,500,000.00 100% 30,645,500.00 54,145,500 Kecamatan Tewang Sangalang Garing 4 .0 1 .4.0 1 .1 5 .0 1 .3 0 Program Peningkatan Pelayanan Kecam atan Persentase Pelayanan Kecam atan yang dilaksanakan sesuai S tandar O perasional Prosedur (SOP) 100% 28,725,000.00 28,725,000 Kec. Pulau Malan 4.0 1 .4.0 1 .1 6 .0 1 .3 0 Program Peningkatan Pelayanan Kecam atan Persentase Pelayanan Kecam atan yang dilaksanakan sesuai Standar O perasional Prosedur (SOP) 100% 100% 42,285,000.00 100% 137,919,000.00 180,204,000 Kec. Katingan Tengah 4.0 1 .4.0 1 .1 8 .0 1 .3 0 Program Peningkatan Pelayanan Kecam atan Persentase Pelayanan Kecam atan yang dilaksanakan sesuai S tandar O perasional Prosedur (SOP) 100% 100% 62,715,000.00 100% 125,408,500.00 188,123,500 Kec. Mari kit 4.0 1 .4.0 1 .1 9 .0 1 .3 0 Program Peningkatan Pelayanan Kecam atan Persentase pelayanan kecam atan yang dilaksanakan sesuai Standar O perasional Prosedur (SOP) 100% 100% 38,740,000.00 98% 68,725,000.00 107,465,000 Kec. Katingan Hulu 4 .0 1 ,4.0 1 .2 0 .0 1 .3 0 Program Peningkatan Pelayanan Kecam atan Persentase Pelayanan Kecam atan yang dilaksanakan sesuai Standar O perasional Prosedur (SOP) 100% 100% 12,550,000.00 100% 32,140,000.00 44,690,000 Kec. M endawai 4.01.4.01.211.01.30 Program Peningkatan Pelayanan Kecam atan Persentase Pelayanan Kecam atan yang dilaksanakan sesuai Standar O perasional Prosedur (SOP) 100% 100% 20,000,000.00 100% 38,800,000.00 58,800,000 Kec. Bukit Raya 4 .0 1 .4.0 1 .2 2 .0 1 .3 0 Program Peningkatan Pelayanan Kecam atan Persentase Pelayanan Kecam atan yang dilaksanakan sesuai Standar O perasional Prosedur (SOP) 100% 100% 67,000,000.00 100% 92,315,000.00 159,315,000 Kec. Petak Malai 4 .0 1 ,4.0 1 .1 7 .0 1 .3 0 Program Peningkatan Pelayanan Kecam atan Persentase Pelayanan Kecam atan yang dilaksanakan sesuai Standar O perasional Prosedur (SOP) 100% 100% 21,100,000.00 100% 4 2 ,3 61,000.00 63,461,000 Kec. Sanam an M antikei Sasaran M eningkatnya penegakan hukum 4.0 1 .4.0 1 .0 3 .0 1 .2 6 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang diharm onisasi 100% 100% 183,330,653.00 100% 183,330,653 Sekretariat Daerah yw Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman Kode M isi/Tu juan /Sasaran /P ro g ram Pem bangunan D aerah Ind ik ato r Kin erja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) Kinerja A w al RPJM D R ealisasi R ealisasi Perangkat Daerah 2019 2020 K o ndisi A k h ir RPJMD K Rp K RP RP 4.0 1 .4.0 1 .0 3 .0 1 .5 6 Program Peningkatan Kualitas Produk Hukum Persentase kasus yang m em peroleh bantuan hukum 80% 100% 152,331,500.00 100% 100,000,000.00 252,331,500 Sekretariat Daerah 4 .0 1 .4.01.03.01.55 Program Peningkatan Kepastian Hukum Peningkatan Kepastian Hukum 80% 100% 393,742,000.00 393,742,000 Sekretariat Daerah M isi I I : M eningkatkan Pereko no m ian yan g Berdaya Saing dan Kem andirian Pangan T u ju a n : I I _ J ________ ______ L_____________ ____________ [ M eningkatkan daya sain g eko no m i d aerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan Sasaran l______________________________ M eningkatnya sek to r pertanian dan perikanan Program 3 .0 3 .3.03.01.01.44 Program Pengem bangan Prasarana dan Sarana Pertanian Persentase prasarana dan sarana pertanian yang m em adai 18.34 66.53% 6,590,955,500.00 0.74% 588,626,100.00 7,179,581,600 Distanpaper 3 .03.3.03.01.01.46 Program Pengem bangan Penyuluhan Pertanian Persentase usaha dan kelem bagaan kelom pok tani yang berkem bang 37.89 27.97% 423,417,600.00 63.49% 279,232,000.00 702,649,600 Distanpaper 3 .03.3.03.01.01.49 Program Pengem bangan Tanam an Pangan dan Hortikultura Jum lah produksi tanam an pangan dan hortikultura 64,556 69,224 344,205,650.00 73,535.29 326,512,250.00 670,717,900 Distanpaper - Padi (ton) 64,125 68,783.16 72,271.13 - - Jagung (ton) 359 368.56 378.53 - - Baw ang Merah (ton) 18 18.00 30.00 - - Cabe (ton) 18 18.00 110.00 - - Pisang (pohon) 18 18.00 619.19 - - Durian (Kg) 18 18.00 126.44 - 3.03.3.03.01.01.47 Program Pengem bangan Usaha dan Pem asaran Hasil Produksi Pertanian Persentase Hasil Produksi beras yang dipasarkan dalam kem asan 15% 75% 20,745,000.00 20,745,000 Distanpaper 3.03.3.03.01.01.42 Program Pengem bangan Perkebunan Jum lah produksi tanam an perkebunan 14,167 93,20 237,650,000.00 432.7 292,520,000.00 530,170,000 Distanpaper - Karet (ton) 2,650 136 116 - - Saw it (ton) 167 112,94 210.4 - - Kelapa (ton) 11,350 204,95 106.3 - 3.03.3.03.01.01.43 Program Pengem bangan Peternakan Jum lah populasi ternak 382,017 98,86 5,539,975,000.00 332,867,050.00 5,872,842,050 Distanpaper - Ternak Besar (ekor) 9,680 97,10 94,3% - y^ty\H Lampiran ATabel 6.5 (PPDTahun 2019-2020)1 Halaman Kode M isi/Tu juan /Sasaran /P ro g ram Pem bangunan Daerah Ind ikato r Kinerja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) Kondisi Kinerja A w al RP-IMP Realisasi Realisasi Perangkat Daerah 2019 2020 Kondisi A k h ir RPJMD K RP K Rp RP - Ternak Kecil (ekor) 18,375 101,42 99.3% - Ternak Unggas (ekor) 353,962 100,28 99,0% - 3.03.3.03.01101.45 Program Pem eliharaan Kesehatan Mewan dan M asyarakat V eteriner Persentase ju m la h ternak yang terobati (%) 100 100 59,950,000.00 76,15% 129,439,000.00 189,389,000 Distanpaper 3 .03.3.03.01.01.48 Program Pengem bangan Data dan Inform asi Pertanian dan Perikanan Persentase kebijakan perencanaan pertanian dan perikanan yang tepat sasaran (%) 100 100 10,000,000.00 49,500,000.00 59,500,000 Distanpaper 3 .0 3 .3.03.01.01.29 Program Grand Desaim dan Base Potensi Pertanian 100% 21,250,000.00 “ 21,250,000 Distanpaper 3.03.3.03.01.01.41 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran H u ta n d a n Lahan (DBH -DR) Jum lah luasan PliTB tertanam i dan terolah 29,909,000.00 ■ 29,909,000 Distanpaper 3 .03.3.03.01.01.20 Program Pengem bangan Perikanan Budidaya Jum lah Produksi Perikanan Budidaya (ton) 429.87 3535.89 1,720,851,800.00 3550.49 663,716,100.00 2,384,567,900 Distanpaper 3.03.3.03.01101.23 Program Pengem bangan O ptim alisasi Pengelolaan dan Pem asaran Produksi Perikanan Jum lah Ragam Produk Hasil Perikanan (jenis) 1 3 232,060,000.00 6 0 232,060,000 Distanpaper 3.03.3.03.01.01.21 Program Pengem bangan Perikanan Tangkap Jum lah Produksi Perikanan Tangkap (ton) 5427’ 3108.61 1,360,690,350.00 314,973.00 907,192,500.00 2,267,882,850 Distanpaper 3 .03.3.03.01.01.23 Program Pengem bangan Perikanan Budidaya ; 45,000,000.00 45,000,000 3 .0 3 .3.03.01.01.39 Program Pengem bangan Perikanan Tangkap 3,990,000.00 3,990,000 Sasaran M eningkatnya ketahanan pangan Program 2 .03.3.03.01.01.18 Program Peningkatan Ketahanan Pangan Persentase penurunan kecam atan raw an pangan 7.7 13.75% 121,890,000.00 121,890,000 Distanpaper Jum lah data ketersediaan dan keraw anan pangan 24 “ Jum lah ragam pangan dan pangan olahan 48 Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020)1 Halaman 21 Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Ind ik ato r Kinerja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) Kondisi Kinerja Aw ai ___B E iM D ___ R ealisasi Realisasi Perangkat Daerah 20 19 2020 K o ndisi A k h ir RPJMD K Rp K ______________? P ______ Rp 3 .0 3 .3.03.01.01.16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 15.40% 85.95% 741,022,785.00 741,022,785 Distanpaper Sasaran M eningkatnya daya saing dan investasi daerah Program 4.0 1 .4.0 1 .0 9 .0 1 .1 8 Program Peningkatan Prom osi dan Kerjasam a Investasi Jum lah prom osi investasi yang dilakukan 3 4 101,297,000.00 101,297,000 DPM -PTSP 4.01.4.01.09.01.21 Program Peningkatan/ Pengendalian dan Pengawasan Penanam an M odal Persentase LKPM yang disam paikan tepat w a ktu dan sesuai ketentuan 35% 100% 51,239,500.00 51,239,500 DPM -PTSP 4 .0 1 .4.01.09.01.25 Program Peningkatan Pelayanan Inform asi dan Penqaduan Persentase penyelesaian pengaduan sesuai SO P 47,366,000.00 47,366,000 DPM -PTSP 4.0 1 .4.0 1 .0 9 .0 1 .2 6 Program Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Persentase Ijin yang diterbitkan tepat w aktu sesuai SO P 85% 100% 42,585,000.00 42,585,000 DPM -PTSP 2.01.2.0 1 .0 1 .0 1 .1 9 Program Pengem bangan W ilayah Transm igrasi persentase w ilayah transm igrasi yang dikem bangkan 100% 116,000,000.00 116,000,000 Distransnaker Sasaran M eningkatnya Sekto r U M K Program 2 .1 1 .2.11.01.01.28 Program Pem binaan dan Pem berdayaan U saha M ikro Kecil M enengah Persentase UKM A ktif 1502 UKM aktif 90.00% 313,546,151.00 91% 313,546,151 DisKopUKM PP 3 .07.2.11.01.01.23 Program Penum buhan dan Penqem banqan Industri Jum lah Produk U nggulan yang m enjadi O VO P 1 Produk 454,149,340.00 454,149,340 DisKopUKM PP 3 .0 6 .2.11.01.01.20 Program Pengem bangan Perdagangan Dalam Negeri Persentase pertum buhan sektor PDRB Perdagangan Besar dan Eceran 9,21% 9.49% 4,207,720,528.00 7% 326,387,500.00 4,534,108,028 DisKopUKM PP 3.06.2.11.01.01.21 Program Perlindungan Konsum en dan Tertib Niaga Persentase Tertib Niaga 80% 65,533,500.00 65,533,500 DisKopUKM PP 3.06.2.11.01.01.22 Program Peningkatan Layanan Kem etrolbgian Persentase Alat UTTP yang sesuai standar 23.25% 39,616,200.00 58.33% 1,148,203,400.00 1,187,819,600 DisKopUKM PP Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020)1 Halaman 22 Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Ind ik ato r Kinerja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) Kinerja Aw al JBLPJMB__ R ealisasi Realisasi Perangkat Daerah 2019 2020 KoncHsi A kh ir RPJMD K Rp K Rp RP 3 .0 7 .2.11.01.01.17 Program Peningkatan Kernampuan; Teknologi Industri Persentase IKM berbasis teknologi 0 10% 226,299,600.00 10% 226,299,600 DisKopUKM PP' Sasaran M eningkatnya daya saing Koperasi Program 2 .1 1 .2.11.01.01.27 Program Pem binaan Koperasi Persentase Koperasi A ktif 40% 42.00% 253,480,727.00 44.00% 33,038,859.00 291,519,586 DisKopUKM PP’ 2 .0 1 .2.01.01.01.24 Program Peningkatan Produktivitas dan Kesem patan Kerja - Persentase pencari kerja yang m endapat pelatihan kew irausahaan 22.00% 0.00 100.00% 3,750,000.00 3,750,000 Distransnaker - Persentase pencari kerja yang m endapat layanan AK. 1 “ 1.00% “ 2 .01.2.01.01.01.16 Program Peningkatan Kesem patan Kerja 98.00% 259,839,500.00 259,839,500 Distransnaker 2 .01.2.01.01.01.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 22.00% 355,560,000.00 355,560,000 Distransnaker 2 .01.2.01.01.01.17 Program Perlindungan dan Pengem bangan Lem baga Ketenagakerjaan Persentase tenag a kerja terd aftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan 52% 20.00% 71,416,000.00 18,450,000.00 89,866,000 Distransnaker 4 .0 1 .4.01.03.01.58 Program Adm inistrasi Peningkatan Kualitas Koperasi, UM KM , BUM D Dan Perbankan Adm inistrasi Peningkatan Kualitas Koperasi, U M KM , BUM D Dan Perbankan 100% 100.00% 98,990,850.00 98,990,850 Sekretariat Daerah 4 .01.4.01.03.01.92 Program Pengem bangan Usaha Bagi Usaha M ikro dan Menengah Persentase Pengem bangan Usaha Bagi Usaha M ikro dan M enengah 100% 100.00% 36,500,000.00 36,500,000 Sekretariat Daerah M isi III : M EM A N TA PKA N PEM BA N G U N A N PER D ESA A N 1 1 1 1 _______________________ 1 M eningkatkan kesejahteraan m asyarakat perdesaan Sasaran ............. - ........ .......................... ............. ........................................................................ M eningkatnya pem bangunan perdesaan Program Lampiran A Tabel 6,5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman 23 Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Ind ikato r Kin erja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) Kondisi Kinerja Aw al RPJM D Realisasi Realisasi Perangkat Daerah 2019 2020 Kondisi A k h ir RPJMD K Rp K Rp RP 2 .0 7 .2 .0 7 .0 1 0 1 .1 8 Program Peningkatan Kapasitas A p aratur Pem erintah Desa Prosentase Laporan Keuangan Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pem erintahan Desa yang baik 80% 100.00% 3,112,897,000.00 99.30% 7,055,000.00 3,119,952,000 DisPM Des 2 .0 2 .2 .0 2 .0 1 0 1 .1 8 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan G ender Dalam Pem bangunan Persentase partisipasi perem puan di lem baga daerah 46% 100.00% 98.00% DP3APPKB Sasaran M eningkatnya pem berdayaan m asyarakat desa Program 2 .07.2.07.01.01.15 Program Peningkatan Keberdayaan M asyarakat Perdesaan Persentase Lem baga Keberdayaan Desa yang aktif (Posyandu, PKK, BU M D ES, M antir A dat, PO SYAN TEK) 80% 100.00% 1,029,502,825.00 95.01% 259,492,520.00 1,288,995,345 DisPM Des 2 .0 7 .2.07.01.01.17 Program Peningkatan Partisipasi M asyarakat dalam M em bangun Desa Tingkat Sw ad aya M asyarakat terhadap Program pem berdayaan m asyarakat 80% 100.00% 390,565,000.00 100% 37,500,000.00 i 428,065,000 DisPM Des 4.01.4.0 1 .1 0 .0 1 .2 8 Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat “ “ 170,355,000.00 170,355,000 Kec. Katingan Kuala 4 .0 1 .4 .0 1 .1 1 0 1 .2 8 Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat Persentase Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat “ 100.00% 158,565,000.00 158,565,000 Kec. Kam ipang! 4 .0 1 .4.01.12.01.28 Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat Persentase Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat 85% 100.00% 156,640,000.00 156,640,000 Kec. Tasik Payawan 4.01.4.0 1 .1 3 .0 1 .2 8 Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat “ 98.01% 4 52,668,400.00 i 452,668,400 Kec. Katingan Hilir 4 .0 1 .4.01.13.01.48 Program Perencanaan Pem bangunan Desa ” 100.00% 11,200,000.00 11,200,000 Kec. Katingan Hilir 4 .0 1 .4 .0 1 .1 1 0 1 .4 8 Program Perencanaan Pem bangunan Desa Persentase Perencanaan Pem bangunan Desa ~ 100.00% 30,650,000.00 30,650,000 Kec. Kamipangi 1.03.4.01.14.01.28 Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat terlaksananya peran serta m asyarakat dalam pem bangunan 18.00% 152,835,000.00 152,835,000 Kecam atan Tewang Sangalang Garing r Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman 24 M isi/Tujuan/Sasaran/P ro g ram Pem b an g u n an Daerah Indikator Kinerja (Tujuan ..KonHlsi Kinerja Realisasi Realisasi Perangkat DaerahKo de /Im p act/O u tco m e) A w al 20 19 2020 Kondisi A k h ir RPJMD RPJ.MP K Rp K Rp Rp 4 .0 1 .4.01.15.01.28 Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat Persentase Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat 12.00% 125,768,000.00 125,768,000 Kec. Pulau Malan 4 .01.4.01.16.01.28 Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat 296,580,000.00 296,580,000 Kec. Katingan Tengah 4 .0 1 .4.01.18.01.28 Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat “ 205,758,000.00 205,758,000 Kec. Marikit 4 .0 1 .4.01.19.01.28 Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat Persentase partisipasi m asyarakat dalam pem bangunan 80.00% 180,753,000.00 180,753,000 Kec. Katingan Hulu 4 .0 1 .4.01.20.01.28 Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat 100.00% 107,620,000.00 107,620,000 Kec. Mendawai 4 .01.4.01.21.01.28 Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat 100.00% 146,970,000.00 146,970,000 Kec. Bukit Raya 4 .01.4.01.21.01.48 Program Perencanaan Pem bangunan Desa 100.00% 6,000,000.00 6,000,000 Kec. Bukit Raya 4 .0 1 .4.01.22.01.28 Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat “ 241,075,000.00 241,075,000 Kec. Petak Malai 4 .0 1 .4.01.22.01.48 Program Perencanaan Pem bangunan Desa 5,000,000.00 5,000,000 Kec. Petak Malai 4 .0 1 .4.01.17.01.28 Program Peningkatan Peran Serta dan Pertisipasi M asyarakat 194,553,000.00 194,553,000 Kec. Sanam an M antikei M isi IV: M eninqkatkan Kualitas Hidup M asyarakat M elalui P eningkatan K ualitas Pendidikan, Peningkatan D erajat Kesehatan serta Ketuarga Berencana dan Kesetaraan G ender Tujuan : . I ___________________________ __________________________ I___________________________ M eningkatnya daya saing m asyarakat Sasaran M eningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan Program 1.01.1.01.01.01.15 Program Pendidikan A nak Usia Dini A P K P A U D 87% 86.94% 1,121,143,200.00 8 7 .1 6 % 967,631,274.00 2,088,774,474 Dinas Pendidikan 1.01.1.01.01.01.16 Program W ajib Belajar Pendidikan Dasar Sem bilan Tahun A P K SD /M I/Paket A 101% 1 0 1 .9 4 % 40,744,100,256.45 1 0 2 .1 9 % 65,559,938,732.60 106,304,038,989 Dinas Pendidikan 1.01.1.01.01.01.24 Program Pengem bangan Lembaga Pendidikan Form al dan Informal A P K SM P/M T/Paket B 91% 91.11 % 68,894,200.00 9 1 .3 4 % 68,894,200 APM SD /M I/Paket A 87% - Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman 25 Kode M isi/Tu juan /Sasaran /P ro g ram Pem b an g u n an D aerah Indikator Kinerja (Tujuan /I m pact/O utcom e) RondTsi Kinerja Aw al P P J M P Realisasi R ealisasi Perangkat Daerah 20 19 20 20 Kondisi A kh ir RPJMD K Rp K Rp Rp APM SM P/M T/Paket B 65% 1.01.1.01.01.01.18 Program Pendidikan Non Form al A ngka m elek hum f 99% 99.43 % 1,196,750,000.00 99.46 % 1,085,400,000.00 2,282,150,000 Dinas Pendidikan 1.01.1.01.01.01.22 Program M anajem en Pelayanan Pendidikan Persentase sekolah yang m elakukan pem uktahiran data pokok pendidikan (dapodik) 83% 83.75 % 2,804,873,010.00 83.96 % 128,684,611.00 2,933,557,621 Dinas Pendidikan - 4.01.4.01.03.01.91 Program Pengem bangan Budaya Baca dan Pem binaan Perpustakaan Jum lah pengunjung ke perpustakaan 7200 org 100.00% 324,651,500.00 100.00% 759,188,000.00 1,083,839,500 Sekretariat Daerah 4.01.4.0 1 .0 3 .0 1 .9 0 Program Penataan dan Pendataan dan D okum entasi A rsip Daerah Persentase Perangkat Daerah yang m engelola arsip secara baku 80% 100.00% 122,493,930.00 80.00% 400,431,000.00 522,924,930 Sekretariat Daerah 4.01.4.0 1 .0 3 .0 1 .9 9 Program Penyelam atan dan Pelestarian Dokum en / A rsip Daerah 90% 100.00% 66,209,000.00 90.00% 66,209,000 Sekretariat Daerah Sasaran M eningkatnya derajat kesehatan m asyarakat dan aksesib ilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas Program 1.02.1.02.01.01.16 Program U paya Kesehatan M asyarakat Cakupan keluarga siaga 60% 100.00% 3,218,988,910.99 3,218,988,911 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.19 Program Prom osi Kesehatan dan Pem berdayaan M asyarakat Persentase rum ah tangga ber PHBS 60% 99.00% 716,998,256.00 716,998,256 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.60 Program Peningkatan U paya Kesehatan Kerja dan O lahraga terlaksananya cakupan program kesehatan kerja dan olahraga 12 bulan 12 bulan 28,285,000.00 28,285,000 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.56 Program G erakan M asyarakat Hidup Sehat Cakupan Rum ah Tangga sehat 0% 99.00% 192,250,000.00 192,250,000 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.20 Program Perbaikan Gizi M asyarakat Persentase balita stunting m enurun 27% 25,78% 1,461,276,240.00 532,351,150.00 1,993,627,390 Dinas Kesehatan 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 0 1 .3 6 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan A n ak Balita AKA BA 10,6 16,3 92,380,000.00 92,380,000 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit M enular Cakupan penem uan dan penanganan penderita penyakit m enular 85% 100.00% 619,501,000.00 8,185,823,844.00 8,805,324,844 Dinas Kesehatan Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Ind ik ato r Kinerja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) Kondisi Kinerja Aw al R P JM P R ealisasi Realisasi Perangkat Daerah 2019 2020 Kondisi A k h ir RPJMD K R P K Rp R P 1.02.1.02.011.01.61 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Z oonotik m enurunnya kasus penyakit DBD 50% 100.00% 133,730,660.00 133,730,660 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase puskesm as yang terakreditasi m inim al m adya 0% 100.00% 6,309,053,998.00 19,072,489,532.00 25,381,543,530 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.011.01.24 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk M iskin Cakupan pelayanan kesehatan penduduk m iskin 60% 99.00% 2,764,916,371.15 2,764,916,371 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.37 Program Peningkatan Keselam atan Ibu M elahirkan dan Anak Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mem iliki kom petensi kebidanan 75% 100.00% 437,559,755.00 437,559,755 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.48 Program Penyediaan Dana O perasional Puskesm as, Puskesm as Pem bantu, Polindes, Poskesdes dan Sarana Kesehatan Lainnya Tingkat pem enuhan dana operasional puskesm as dan jaring annya 100% 89.00% 21,880,646,873.22 21,515,912,260.70 \ 43,396,559,134 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.51 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Lanjut Usia (lansia) Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut 60% 57.00% 96,311,450.00 j 96,311,450 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.52 Program Pelayanan Kesehatan Rem aja Persentase Puskesm as yang m enyelenggarakan pelayanan kesehatan rem aja 85% 100.00% 323,632,570.00 323,632,570 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.49 Program Pengem bangan U saha Kesehatan Sekolah Cakupan penjaringan siswa SD dan setingkat 60% 100.00% 101,556,000.00 101,556,000 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.53 Program Pengem bangan Lingkungan Sehat Jum lah desa/ kelurahan Open) D efecation Free (ODF) 51% 20% 551,903,050.00 41,680,000.00 593,583,050 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.58 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak M enular (P2PTM ) - Cakupan penem uan dan penanganan penderita Hipertensi 75% 61.00% 485,661,450.00 65,000,000.00 550,661,450 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.55 Program Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan - Cakupan penem uan dan penanganan kesehatan diabetes m iletus 60% 79.00% 247,769,225.00 247,769,225 - Cakupan penem uan dan penanganan penderita gangguan jiw a berat 60% 0.00% Lampiran ATabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020)1 Halaman 27 * Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Ind ikato r Kin erja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) K5R31SI Kinerja Aw ai RPJ.MP Realisasi Realisasi Perangkat Daerah 2019 2020 Kondisi A k h ir RPJMD K Rp K Rp Rp 1.02.1.02.0(1.01.39 Program Penem uan dan Penanganan Penderita Penyakit Cakupan Penem uan dan Penanganan Penderita Penyakit 80% 100.00% 157,318,200.00 157,318,200 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.50 Program Pelayanan Kesehatan Calon Jem aah Haji Cakupan Pelayanan Kesehatan Calon Jem aah Haji 80% 100.00% 29,834,300.00 29,834,300 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.15 Program O bat dan Perbekalan Kesehatan Persentase ketersediaan Obat dan vaksin 80% 100.00% 3,257,850,680.00 1,573,017,426.00 |______________________________ 4,830,868,106 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.17 Program Pengawasan O bat dan M akanan Cakupan pengaw asan peredaran obat dan m akanan yang am an dan sehat 80% 100.00% 71,824,500.00 74,810,000.00 146,634,500 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.43 Program Pengem bangan Sum ber Daya M anusia Kesehatan Persentase SDM Kesehatan yang m em iliki Kom petensi sesuai bidangnya 85% 100.00% 2,549,866,600.00 3,717,581,683.00 6,267,448,283 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.45 Program Fasilitas Pendidikan Form al dan Non Form al Tenaga Kesehatan Persentase SDM Kesehatan yang m em iliki Kom petensi sesuai bidangnya 85% 100.00% 134,400,000.00 134,400,000 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.01.47 Program Pengadaan Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesm as dan Jarinqannya Cakupan puskesm as dan puskesm as pem bantw 9% 79.90% 13,441,096,479.00 11,515,294,145.00 24,956,390,624 Dinas Kesehatan 1.02.1.02.01.03.55 Program Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan Tingkat Kem andirian BliUD BLUD BLUD 14,710,833,897.08 BLUD 16,546,638,281.16 31,257,472,178 B LU D R SU D 1.02.1.02.01.01.64 Program Pengem bangan Akreditasi Rumah Sakit Tingkat Pelayanan RS “ 0.00 Pratam a 531,576,000.00 531,576,000 RSUD 1.02.1.02.01.01.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rum ah Sakit Jiw a/R um ah Sakit Paru-paru/Rum ah Sakit Mata Persentase sarana dan prasarana sesuai standar M utu RS 80% 100.00% 2,236,123,151.00 10,216,838,221.00 12,452,961,372 RSUD 1.02.1.02.01.01.27 Program Pem eliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rum ah Sakit Jiw a/Rum ah Sakit Paru-paru/Rum ah Sakit Mata Persentase Sarana dan Prasarana Rum ah Sakit yang terpelihara 70% 100.00% 1,114,444,100.00 878,171,600.00 1,992,615,700 RSUD 2.07.2.07.01.01.17 Program Peningkatan Partisipasi M asyarakat dalam M em bangun Desa Tingkat Sw adaya M asyarakat terhadap Program pem berdayaan m asyarakat 80% 100.00% 100% DisPM Des Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2010) | Halaman 28 Kode M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) Kondisi Kinerja Aw al K P J M B L - Realisasi Realisasi Perangkat Daerah 20 19 20 20 Kondisi A k h ir RPJMD K Rp K R P Rp 1.04.1.04.01.01.16 Program Lingkungan Sehat Perum ahan Persentase tam an yang dibangun 26.14% 1,586,459,750.00 1,532,061,500.00 3,118,521,250 Disperkim tan Persentase tam an yang dipelihara - - Sasaran M enurunnya kem iskinan dan pengangguran Program 1.06.1.06.02.01.15 Program Pem berdayaan Fakir miskin, KAT dan PM KS lainnya Persentase PM KS yang m endapat Bantuan Sosial 57.14% 57.60% 350,774,150.00 57.66% 170,949,000.00 521,723,150 Dinas Sosial 1.06.1.06.02.01.22 Program Pengelolaan Areal Pem akam an Persentase lem baga kesejahteraan sosial yang diberdayakan 55% 60.00% 25,434,000.00 70.00% 25,434,000 Dinas Sosial 1.06.1.06.02.01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase PM KS tertang ani 43,84% 73.21% 435,923,100.00 75.80% 25,404,400.00 461,327,500 Dinas Sosial 1.06.1.06.02.01.32 Program Penanggulangan Bencana, Perlindungan dan Jam inan Sosial Persentase korban bencana yang m endapat bantuan sosial 85% 90.00% 255,335,000.00 95.00% 155,871,000.00 411,206,000 Dinas Sosial 1.06.4.01.13.01. 32 Program Penangan Bencanat Perlindungan dan Jainan Sosial 100.00% 80,000,000.00 80,000,000 Dinas Sosial Tujuan : M eningkatkan peran perem puan dalam pem bangunan Sasaran ______________ I___________________________ M eningkatnya pengarusutam aan gender Program 2.08.2.02.01101.15 Program Keluarga Berencana A ngka pem akaian kontrasepsi/CPR bagi perem puan m enikah usia 1 5 - 4 9 78.69% 79% 4,781,068,160.00 86% 3,260,225,700.00 8,041,293,860 DP3APPKB 2.08.2.02.01.01.19 Program Pengem bangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Rem aja Persentase Rem aja dalam Pusat Inform asi Dan Konseling Rem aja/M ahasisw a 12.42% 100% 100% 27,987,900.00 27,987,900 DP3APPKB 2.08.2.02.01'.01.26 Program Ketahanan dan Pem berdayaan Keluarga Persentase Kualitas Pem berdayaan Keluarga 36.65% 90% 419,440,000.00 97% 177,118,900.00 596,558,900 DP3APPKB 2.02.2.02.0H .01.18 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan G ender Dalam Pem bangunan Persentase partisipasi perem puan di lem baga daerah 46.37% 100% 228,049,000.00 98% 509,926,420.00 737,975,420 DP3APPKB \"iyw Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman 29 Kode M isi/Tujuan/Sasa ra n/P rog ra m Pem bangunan Daerah Ind ikato r Kinerja (Tujuan /Im p act/O utco m e) KoncHsl Kinerja Aw al RP-IMP Realisasi Realisasi Perangkat Daerah 20 19 2020 Kondisi A k h ir RPJMD K Rp K Rp RP 2.02.2.02.01.01.16 Program Penguatan Kelem bagaan Pengarusutam aan G ender dan A nak Persentase Kelem bagaan PUG M eningkat 100.00% 99% 67,412,600.00 98% 67,412,600 DP3APPKB 2.02.2.02.011.01.20 Program pengem bangan pusat pelayanan inform asi dan konseling KRR 100.00% 100% 380,928,988.00 100% 380,928,988 2.02.2.02.011.01.17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perem puan Persentase Peningkatan Kualitas Terhad ap Perlindungan Perem puan 100.00% 99% 47,520,000.00 98% 0.00 47,520,000 DP3APPKB 2.02.2.02.07.01.20 Program Perlindungan Perem puan dan Anak Cakupan Perem puan dan A nak Korban Kekerasan yang M endapatkan Penanganan oleh unit terpadu 100.00% 86% 31,040,000.00 98% 31,040,000 DP3APPKB 2.02.2.02.01.01.15 Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas A nak dan Perem puan Persentase pem enuhan kabupaten layak anak 100.00% 100% 53,803,700.00 98% 64,030,000.00 117,833,700 DP3APPKB 4.01.4.01.10.01.83 Program Kabupaten Layak A nak ( K L A ) - 11,000,000.00 11,000,000 Kec. Katingan Kuala 4.01.4.01.17.01.83 Program Kabupaten Layak A nak ( K L A ) Terlaksananya kegiatan im plem entasi dan m onev KLA 100% 20,000,000.00 20,000,000 Kec. Sanam an Mantikei 4.01.4.01.16.01.83 Program Kabupaten Layak A nak ( K L A ) 20,000,000.00 20,000,000 Kec. Katingan Tengah 1.06.4.01.10.01.21 Program Pem berdayaan Kelem bagaan Kesejahteraan Sosial - 38,400,000.00 38,400,000 M isi V : Peningkatan Infrastru ktu r Fisik Jalan dan Jem batan, Jaringan A ir Bersih. dan Kom unikasi T u ju a n : ____ I _____I_________________ _______________________________I________________ ~ T _______________ M eningkatnya ko nektivitas antar w ilayah Sasaran M eningkatnya kualitas ja la n , jem b atan dan derm aga Program Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020)1 Halaman 30 Kode M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan /Im p act/O utco m e) Kondisi Kinerja A w al R P JM P Realisasi Realisasi Perangkat Daerah 2019 2020 Kondisi A kh ir RPJMD K Rp K Rp RP 1.03.1.0 3 .0 1 0 1 .2 8 Program Pengendalian Banjir Persentase panjang kanal/sungai sebagai pengendali banjir yang dilakukan peningkatan/p em eliharaan 9.26% 16.43% 1,586,345,000.00 19.28% 1,196,024,350.00 2,782,369,350 DisPUPRHub 1.03.1.03.01.01.15 Program Pem bangunan Jalan dan Jem batan Persentase ja la n yang dibangun 797,2 Km 2,51 (20,5 Km) 58,866,524,812.00 1,52 (12,61 Km) 19,954,672,800.00 78,821,197,612 DisPUPRHub Persentase ja la n yang ditingkatkan 104,73 Km 13,76 (16,71 Km) 11,0 4 (1 5 ,0 8 Km) " 1.03.1.03.01.01.18 Program Rehabilitasi/Pem eliharaan Jalan dan Jem batan Persentase ja la n dan jem b ata n yang direhabilitasi/dipelihara 161,86 Km 1,91 (3,15 Km) 9,965,204,726.00 2,42 (4,1 Km) 8,589,909,080.00 18,555,113,806 DisPUPRHub 1.03.1.03.01.01.34 Program Perencanaan Tata Ruang Jum lah dokum en Rencana Tata Ruang yang disusun 17 Dokum en ( 2 Dokum en RRTR, 5 Dokum en RTBL, dan 10 Dokum en RDTR) 1 294,449,750.00 3 1,630,560,000.00 1,925,009,750 DisPUPRHub 1.03.1.03.01.01.25 Program Pengendaliaan dan Pem anfaatan Ruang Persentase pem anfaatan ruang yang sesuai dengan Pola Ruang 70% 80% 80% 52,799,750.00 52,799,750 DisPUPRHub 1.03.1.03.01.01.31 Program Pem berdayaan Jasa konstruksi Persentase Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi yang m em iliki kom petensi sesuai bidangnya 100% 100% 516,883,351.00 100% 450,611,600.00 967,494,951 DisPUPRHub 1.03.1.03.01.01.42 Penanam an Pohon Pada Lahan di Luar Kaw asan ( DBH - D R ) Persentase Badan Usaha bidang Jasa Konstruksi yang mem iliki kom petensi sesuai bidangnya 585,913,282.00 J 585,913,282 1.04.1.04.01.01.21 Program Peningkatan dan Pem erataan Sum ber Daya Energi Persentase jarin g an LPJU yang berfungsi baik 36% 36% 1,719,220,386.00 4,309,026,306.00 6,028,246,692 Disperkimtan 1.04.1.04.01.01.24 Program Pengem bangan W ilayah Strategis dan Cepat Tum buh Persentase kawasan perkotaan dan perum ahan yang m em iliki akses ja la n dan drainase yang mem adai 10% 20% 7,015,641,300.00 6,158,129,200.00 13,173,770,500 Disperkim tan \ , ^ V h Lampiran A Tabel 6.5 (PPO Tahun 2019-2020) | Halaman 31 1 Kode M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Ind ikato r Kinerja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) Kondisi Kinerja Aw al R E iM B ___ Realisasi Realisasi Perangkat Daerah 2019 2020 Kondisi A kh ir RPJMD K Rp K Rp Rp 1.04.1.04.01.01.26 Program Pem bangunan Insfrastruktur Pedesan Persentase ja la n desa yang dibangun 30% 8 ,1 13>578,300.00 4,476,437,150.00 12,590,015,450 Disperkimtan 1.04.1.04.01.01.29 Program Pem bangunan Perum ahan Persentase Rum ah T idak Layak Huni yang m endapat bantuan SPM Perum ahan Rakyat 25% 26.14% 753,697,400.00 230,833,000.00 984,530,400 Disperkim tan 2.09.1.03.01.01.19 Program Pengendalian dan Pengam anan Laid Lintas Persentase Ram bu-Ram bu Terpasang 28% 30% 1,362,304,839.00 32% 149,430,000.00 1,511,734,839 DisPUPRHub 2.09.1.03.01.01.18 Program Pem bangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan - Persentase Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dibangun 100% 100% 819,170,000.00 100% 427,350,900.00 1,246,520,900 DisPUPRHub 2.09.1.03.01.01.23 Program Rehabilitasi dan Pem eliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan - Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang direhab dan dipelihara 100% 100% 169,500,000.00 100% 14,850,000.00 184,350,000 DisPUPRHub 1 Program Pengaturan dan Penyelesaian Perm asalahan Pertanahan Persentase Rum ah Tangga yang terlanyani sistem pengelolaan air lim bah setem pat 32.82% 533,581,106.00 37.08% 828,491,960.00 1,362,073,066 Disperkim tan 4 .01.4.01.10.01.35 Program Pem bangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik “ _ 50% 1,250,100,740.00 |_______ _______________________ 1,250,100,740 Kec. Katingan Kuala 1.03.4.01.10.01.15 Program pem bangunan ja la n dan jem batan " 258,000,000.00 258,000,000 1.03.4.01.10.01.18 Program rehabilitasi/pem eliharaan ja lan dan jem batan “ 80^085,000.00 80,085,000 4.01.4.01.13.01.35 Program Pem bangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik “ 92% 1,251,681,240.00 1,251,681,240 Kec. Katingan Hilir 1.03.4.01.13.01.15 Program pem bangunan ja la n dan jem batan 100% 5,500,000.00 5,500,000 4.01.4.01.14.01.35 Program Pem bangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik ~ 50% 642,602,290.00 642,602,290 Kec. Tewang Sangalang Garing 1.03.4.01.14.01.15 Program pem bangunan ja la n dan jem batan ~ 245,000,000.00 245,000,000 4.01.4.01.16.01.35 Program Pem bangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik 50% 612,993,940.96 612,993,941 Kec. Katingan Tengah y \ h Lampiran A Tabel 6.5 (PPO Tahun 2019-2020) | Halaman 32 M isi/Tujuan/Sasaran/P ro g ram Pem bangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan Kondisi Kinerja Realisasi R ealisasi Perangkat DaerahKode /Im p act/O utco m e) Aw al 2019 2 0 20 Kondisi A kh ir RPJMD RPJ.MQ___ K RP K Rp Rp 1.03.4.01.16.01.15 Program pem bangunan ja la n dan jem b atan 213,987,000.00 213,987,000 4 .0 1 .4.01.19.01.35 Program Pem bangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalarrr kondisi baik " 100% 642,455,000.00 642,455,000 Kec. Katingan Hulu 1.03.4.01.19.01.15 Program Pem bangunan Jalan dan Jem batan 354,000,000.00 354,000,000 1.03.4.01.16.01.16 Program pem bangunan saluran drainase/gorong-gorong 39,928,000.00 39,928,000 1.04.1.04.01.01.30 Program Pem bangunan dan Peningkatan Kualitas Kaw asan Perm ukim an Perkotaan Persentase bahu ja la n dan drainase yang dibersihkan di w ilayah perkotaan 100% 100% 3,416,203,210.00 2,969,545,950.00 6,385,749,160 Disperkim tan 1.04.1.04.01.01.32 Program Pem bangunan Perum ahan 2,380,980,000.00 2,380,980,000 Sasaran Terp enuh inya kebutuhan a ir bersih dan sanitasi layak Program 1.03.1.03.01.01.24 Program Pengem bangan dan Pengelolaan Jaring an Irigasi, Rawa dan Jaringam Penqairan Lainnya Persentase lahan yang terlayani Jaringan Irigasi (%) 59.23% 61.39% 5,544,180,600.00 62.47% 4,650,998,400.00 10,195,179,000 DisPUPRHub 1.04.1.04.01.01.25 Program Pengem bangan Kinerja Pengelolaan A ir M inum dan A ir Limbah Persentase penduduk yang memiliki akses air minum yang am an dan berkelanjutan 36.52% 49.52% 10,346,229,500.00 5,379,960,300.00 .............. - .......................................... 15,726,189,800 Disperkim tan Sasaran M eningkatnya aksesib ilitas terhadap jaringan kom unikasi Program I 2.10.2.10.01.01.15 Program Pengem bangan Kom unikasi, Inform asi dan M edia Massa Persentase Perangkat daerah yang mem iliki in sfrastru ktu rT IK sesuai ketentuan 47% 45% 3,134,074,750.00 81% 2,970,658,000.00 6,104,732,750 Diskom infopersantik 2.14.2.10.01.01.17 Program Pengelolaan dan Pengem bangan Data/lnform asi Statistik Sektoral Persentase data statistik yang terpublikasi 5% 14,000,000.00 >■-... ............... ......... ............. 14,000,000 Diskom infopersantik 4.01.4.01.03.01.23 Program O ptim alisasi Pem anfaatan Teknologi Inform asi Optim alisasi Pem anfaatan Teknologi Informasi 100% 100% 263,603,676.00 263,603,676 Sekretariat Daerah Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman 33 Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Ind ik ato r Kinerja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) Kohd'isi Kinerja Aw al R P W tP Realisasi Realisasi Perangkat Daerah 2019 2020 Kondisi A k h ir RPJMD K Rp _______ * _______ 1______________ RP______ Rp M isi V I : M eningkatkan Pengelolaan Dan Pem anfaatan S um ber Daya A lam Dan Lingkungan Hidup Yang Berkesinam bung an T ujuan :___________________________________________|____________________________ _____________________ I________________I_________________ I________________________________________________ I________ ______________________ M eningkatnya kualitas lingkungan hidup Sasaran M eningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Program 2.05.2.05.01101.35 Program Peningkatan Tata Kelola, Akses Inform asi dan Regulasi Lingkungan Hidup Persentase Dokum en terkait Lingkungan Hidup yang disusun 3% 1% 88,975,000.00 88,975,000 DLH 2.05.2.05.01.01.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Inform asi Sum ber Daya A lam dan Linqkunqan Hidup Persentase Dokum en terkait Lingkungan Hidup yang disusun 94% 329,911,511.00 329,911,511 DLH 2 .05.2.05.01.01.24 Program Konservasi Sum ber Daya Hayati dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Indek Kualitas Tutupan Lahan 77,75 Point 78,3 Point 60,000,000.00 78,65 Point 418,986,975.00 478,986,975 DLH 2.05.2.05.01.01.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sum ber Daya Alam Indek Kualitas Tutupan Lahan 77,75 Point 78,3 Point 99,500,000.00 99,500,000 DLH 2 .05.2.05.01.01.34 Program Pendidikan dan Peningkatan Partisipasi M asyarakat dalam pengendalian lingkunqan Persentase Jum lah tim bulan sam pah yang d id au r ulang 26% 28% 228,039,400.00 228,039,400 DLH 2.05.2.05.01.01.15 Program Pengem bangan Kinerja Penqelolaan Persam pahan Persentase Jum lah tim bulan sam pah yang d idaur ulang 26% 28% 1,789,480,916.00 1,789,480,916 DLH 2.05.2.05.01.01.36 Program Pengendalian Pencem aran dan Kerusakan Lingkungan Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas A ir “ 53% 34,552,000.00 34,552,000 DLH 2.05.2.05.01.01.16 Program Pengendalian Pencem aran dan Perusakan Lingkungan Hidup Indeks Kualitas A ir Udara ~ 50,56 Point 83,101,400.00 53,53 Point 83,101,400 DLH 2.05.2.05.01.01.26 Program Peningkatan Kapasitas Kelem bagaan Lingkunqan Hidup Persentase Peningkatan Penerim aan Asli Daerah ~ 127% 1,098,272,800.00 1,098,272,800 DLH 2.05.2.05.01.01.26 Program Penunjang Sarana dan Prasarana Penunjang Kelem bagaan Lingkungan Jum lah Param eter yang terakreditasi 10 Param eter 1 Param eter 1,116,052,510.00 1,116,052,510 DLH Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman 34 Kode M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan /I m pact/O utcom e) Kinerja Aw al RPJM D R ealisasi Realisasi Perangkat Daerah 20 19 2020 Kondisi A kh ir RPJMD K Rp K Rp Rp 2.05.2.05.01.01.28 Program Penanam an Pohon pada Lahan di Luar Kaw asan (DBH - DR) Jum lah Bibit Pohon “ 169500 1,251,291,700.00 169500 1,755,138,300.00 3,006,430,000 DLH 2.05.2.05.01.01.27 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH - DR) Jum lah titik Api 100 80 4,679,153,918.84 70 451,606,211.88 5,130,760,131 DLH 2.05.2.05.01.01.29 Program Penanam an Bam bu pada Kanan Kiri Sungai, Sem padan Danau dan Daerah Tangkapan A ir (DTA), sekitar M ata A ir dan Daerah Im buhan A irT a n a h . (DBH -DR) Jum lah Bibit Pohon 31455 964,789,440.00 15727.5 285,683,030.00 1,250,472,470 DLH 1.05.1.05.02.01.29 Program Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran. Jum lah korban jiw a akibat kebakaran 0.00% 100% 82,065,000.00 82,065,000 Satpol PP Jum lah harta benda akibat kebakaran 0.00% ~ 1.06.1.06.01.01.25 Program Pengurangan Resiko Bencana Prosentase cakupan kecam atan siapsiaga m enghadapi bencana 84.62% 100% 44,000,000.00 100% 43>039,000.00 87,039,000 BPBD 1.06.1.06.01.01.28 Program Logistik dan Peralatan Jum lah posko yang m endapat ketersediaan logistik 5 posko 25% 25,520,000.00 0% " 25,520,000 BPBD 1.06.1.06.01.01.30 Program Pasca Bencana Presentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana 0.00% 33% 28,400,000.00 100% 6,671,108,000.00 6,699,508,000 BPBD 1.06.1.06.01.01.31 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH - DR) Cakupan luasan resiko bencana akibat kebakaran hutan dan lahan 0.00% 88% 13,027,995,258.00 88% 5,709,462,520.00 18,737,457,778 BPBD 1.06.1.06.01.01.37 Program Penanganan Bencana (Tanggap Darurat) Presentase cakupan logistik dan peralatan tanggap darurat 0.00% 0% 0.00 67% 360,558,700.00 360,558,700 BPBD Sasaran _____________________ Berkem bangnya potensi pariw isata, terutam a yang berbasis alam Program 3.02.2.13.01.01.16 Program Pengem bangan Destinasi Pariwisata Persentase Destinasi W isata Yang M em enuhi Standar 5% 10% 1,786,558,950.00 15% 2,654,183,000.00 4,440,741,950 D isbudparpora Persentase Peningkatan Jum lah w isataw an 32.616 kunjungan 11% -67.45% \^y\i Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman 35 Kode M isi/Tujuan/Sasa ran/P rog ra m Pem bangunan Daerah Ind ikato r K in erja (Tujuan /Im p act/O u tco m e) Kondisi Kinerja Aw al R P JM P Realisasi Realisasi Perangkat Daerah 2019 2020 Kondisi A k h ir RPJMD K l Rp K i Rp RP M isi V I I : M em bangun Sem angat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa G otong Royong Serta H arm onisasi A n tar Lapisan M asyarakat D alam H etro g en itas A g am a, Suku, Adat Istiadat, Dan Sosial Budaya T ^'“ an =___________________________________________I____________ _____I_________________I______________________________ l________________ l_______________________________ I________ ______________________ I______________________________ Terw u jud n ya m asyarakat yang am an, tertib, dan berbudaya dalam sem an g at "Penyang H inje Sim pei" (sem angat dalam persatuan dan kesatuan) Sasaran M eningkatnya keharm onisan dan kerukunan m asyarakat Program 1.05.1.05.02.01.07 Program Pem eliharaan Kentrantibm as dan Pencegahan Tindakan Krim inal Jum iah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentram an, keindahan) yang diselesaikan 80.00% 100% 511,452,846.00 95% 40,710,000.00 552,162,846 Satpol PP 1.05.1.05.01.01.21 Program Pendidikan Politik dan M asyarakat Cakupan partai politik yang sudah m em aham i peraturan perundang- undangan 70.00% 100% 81,200,000.00 100% 39,790,000.00 120,990,000 Bakesbangpol 1.05.1.05.01.01.27 Program Kew aspadaan Persentase kecam atan yang diawasi keam anannya 70.00% 100% 1,027,553,000.00 100% 1,433,985,000.00 i . ............. 2,461,538,000 Bakesbangpol 1.05.1.05.01.01.26 Program Ketahanan Ideologi Bangsa Persentase pem angku kepentingan yanq m em aham i ideologi bangsa 80.00% 100% 205,785,000.00 “ 205,785,000 Bakesbangpol 2.13.2.13.01.01.16 Program Peningkatan Peran Serta Kepem udaan Jum iah O rganisasi Pem uda Yang A ktif 95 126 837,115,800.00 126 33,850,000.00 870,965,800 Disbudparpora Persentase Pem uda Yang Berwirausaha 0.23% 0.28% 0.42% Jum iah Pem uda Yang lulus seleksi m engikuti pem uda p e lo p o rtin g k at nasional 0 0 0 Jum iah peserta yang lulus seleksi m engikuti paskibra tingkat nasional 0 0 0 2.13.2.13.01.01.20 Program Pem binaan dan Pem asyarakatan O lah Raga Jum iah M asyarakat / Kelom pok M asyarakat Yang Berpartisipasi Pada Even O lahraga 0 50 837,718,000.00 70 1,103,833,500.00 1,941,551,500 Disbudparpora Jum iah pelajar yang lulus seleksi m engikuti event olahraga 0 0 0 “ Iks? Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020) | Halaman 3i Ko de M isi/Tujuan/Sasaran/P ro gram Pem bangunan Daerah Ind ikato r Kinerja (Tujuan /I m paet/O utcom e) Kondisi Kinerja Aw ai R P JM P Realisasi Realisasi Perangkat Daerah 2019 2020 K o ndisi A k h ir RPJMD K Rp K Rp RP Jum lah p e la ja rya n g m em enangkan m edali pada even olah raga kabupaten 0 0 0 4.01.4.0 1 .0 3 .0 1 .3 4 Pem binaan dan Pem asyarakatan O lahraga Pem binaan dan Pem asyarakatan O lahraga 80.00% 100% 77,289,000.00 77,289,000 Sekretariat Daerah 4.01.4.01.03.01.31 Program Peningkatan Keim anan dan Ketaqw aan Terhadap Tuhan Yang N/laha Esa Persentase kegiatan keagam aan yang difasilitasi oleh Pem erintah Daerah 100.00% 1,035,600,000.00 100% 1,0691430,000.00 2,105,030,000 Sekretariat Daerah Persentase sarana dan prasarana rum ah ibadah yang difasilitasi oleh Pem da 23.00% Persentase sarana dan prasarana rum ah ibadah yang difasilitasi oleh Pem da 5.00% 4 .01.4.01.03.01.78 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rum ah Ibadah Persentase sarana dan prasarana rum ah ibadah yang difasilitasi oleh Pem da 100.00% 100% 20,677,056,217.25 \ . . . .......... 20,677,056,217 Sekretariat Daerah 4 .01.4.01.03.01.33 Program Koordinasi Pem berantasan Penyakit M asyarakat Persentase koordinasi pem berantasan penyakit m asyarakat yang dilaksanakan dengan baik 100.00% 100% 154,225,000.00 501150,000.00 204,375,000 Sekretariat Daerah Sasaran Terw ujudnya pelestarian dan pengem bangan budaya iokal Program 2.16.2.13.01101.21 Program Pengem bangan dan Pelestarian Seni Budaya Persentase Peningkatan S an g g arS en i Budaya Yang A ktif 8 sanggar 12.50% 1,289,301,950.00 25.00% 183,775,500.00 1,473,077,450 Disbudporpora Lampiran A Tabel 6.5 (PPD Tahun 2019-2020)1 Halaman 37 [Lam piran B Tabel 6 .5 ] PRO GRA M PEM BA N G U N A N D AERAH KA BU P A TEN KATIN GAN TA H U N 2 0 2 1 -2 0 2 3 (N om enklatur PM DN No. 9 0 /2 0 1 9 yang d im utakhirkan d engan K e p m en d ag ri No. 0 5 0 - 3708 Tahun 2020) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-S (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp Misi 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Arah Kebljakan a : Peningkatan kualitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan X XX X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ICADI ID^TPM flfnTA Nilai LAKIP B 227,353,851,510 B 231,988,920,178 B 244,380,723,152 B 703,723,494,840 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ITABI IBATCM/irOTA Nilai LAKIP A 92,964,847,529 A 94,860,923,813 A 100,923,089,624 A 288,748,860,966 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ITA PI C'AJppi /KOTA Nilai LAKIP BB 10,422,060,426 BB 11,366,297,377 BB 11,603,538,055 BB 33,391,895,858 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP 100 8,025,999,822 100 8,340,194,445 100% 8,449,995,580 100% 24,816,189,847 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ITAPI IPATCM/kTYTA Nilai LAKIP B 13,604,305,445 B 14,069,282,762 B 14,602,509,044 BB 42,276,097,251 Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ITARI IDATCM/irnTA Nilai LAKIP 100% 5,147,226,885 100% 5,123,849,115 100% 5,191,306,109 100% 15,462,382,109 Badan Penanggulangah Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ITAPI lEATEM/irnTA Nilai LAKIP C 4,016,405,813 CC 4,537,329,308 B 4,597,064,595 B 13,150,799,716 Dinas Sosial Dinas Sosial X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH k-ABI IPATPM Irn TA Nilai LAKIP 100% 3,859,316,365 100% 4,482,925,315 100% 4,541,944,357 100% 12,884,186,037 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LAKIP 99% 5,176,676,865 100% 5,648,345,667 100% 5,722,707,814 100% 16,547,730,346 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KARI IPATFN/KOT4____________ Nilai LAKIP B 11,752,653,286 B 13,452,026,213 B 13,629,126,130 63 38,833,805,629 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Lam piran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) |Halaman 1 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah | Penanggungjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 6,444,174,938 BB 6,217,170,727 BB 6,348,821,624 BB 19,010,167,289 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP BB 4,712,700,269 BB 5,391,690,887 A 5,462,674,097 A 15,567,065,253 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 4,775,012,630 B 4,786,502,734 B 4,849,518,463 B 14,411,033,827 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 4,662,020,366 B 5,281,993,239 BB 5,351,532,247 BB 15,295,545,852 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan PorcanHian --- X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LAKIP BB 5,530,503,893 BB 5,477,044,147 A 5,549,151,058 A 16,556,699,098 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 5,207,649,961 BB 8,118,454,253 BB 8,270,936,112 BB 21,597,040,326 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu _______ Satn Pintn________ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 5,693,521,560 BB 6,725,215,998 A 6,813,755,462 A 19,232,493,020 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan ^lahrana carta. X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Irani lOATCM/irnTA Nilai LAKIP B 31,541,964,811 BB 31,949,738,459 A 32,987,166,246 A 96,478,869,516 Seknetariat Daerah Sekretariat Daerah X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 23,917,717,907 BB 29,455,628,632 A 29,843,420,724 A 83,216,767,263 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LAKIP B 6,725,936,493 BB 7,059,463,338 BB 7,152,403,268 BB 20,937,803,099 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP CC 15,726,642,498 B 22,419,226,545 B 22,714,382,315 B 60,860,251,358 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 4,824,374,384 B 4,832,751,879 B 4,896,376,492 B 14,553,502,755 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Irani iPATCM/k-OTA____________________ Nilai LAKIP BB 6,689,236,527 BB 6,984,584,521 A 7,076,538,649 A 20,750,359,697 Inspektorat Daerah Inspektorat f Lam piran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) |Halaman 2 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capeien Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 2,445,913,271 BB 2,954,439,572 BB 2,993,335,646 BB 8,393,688,489 i Kecamatan Katingan Kuala Kecamatan Katingan Kuala X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 2,478,252,964 B 2,576,578,311 B 2,610,499,729 B 7,665,331,004 ! Kecamatan Mendawai Kecamatan Mendawai X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 2,923,825,925 BB 3,207,758,992 A 3,249,990,091 A 9,381,575,008 Kecamatan Kamipang Kecamatan Kamipang X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 2,828,388,514 BB 2,799,014,104 BB 2,835,863,955 BB 8,463,266,573 Kecamatan Tasik Payawan Kecamatan Tasik Payawan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 4,349,911,790 BB 4,637,207,857 BB 4,698,258,074 BB 13,685,377,721 Kecamatan Katingan Hilir Kecamatan Katingan Hilir X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 3,924,147,298 BB 4,144,799,988 BB 4,199,367,510 BB 12,268,314,796 Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kecamatan Tewang Sangalang Garing X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 3,155,662,793 B 3,079,401,912 B 3,119,943,152 B 9,355>007,857 Kecamatan Pulau Malan Kecamatan Pulau Malan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 3,875,642,710 BB 4,122,402,276 BB 4,176,674,925 BB 12,174,719,911 Kecamatan Katingan Tengah Kecamatan Katingan Tengah X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 2,359,379,888 BB 2,504,609,806 BB 2,537,583,737 BB 7,401,573,431 Kecamatan Sanaman Mantikei Kecamatan Sanaman Mantikei X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 2,280,314,989 BB 2,418,171,855 BB 2,450,007,805 BB 7,148,494,649 Kecamatan Marikit Kecamatan Marikit X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 2,911,156,891 BB 3,046,627,666 A 3,136,537,423 A 9,094321,980 Kecamatan Katingan Hulu Kecamatan Katingan Hulu X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 1,891,415,116 BB 2,432,708,684 BB 2,491,747,952 BB 6,815,871,752 Kecamatan Petak Malai Kecamatan Petak Malai X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 1,860,303,113 B 1,976,131,736 B 2,002,148,097 B 5,838,582,946 Kecamatan Bukit Raya Kecamatan Bukit Raya X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KARI IPATFM /KOTA____________________ Nilai LAKIP B 3,909,968,081 BB 4,022,923,205 BB 4,075,886,183 BB 12,008,777,469 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik y\\ Lam piran B Tabel 6.S (PPD Tahun 2021-2023) |Halaman 3 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022) — Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 1,800,000,000 B 1,800,000,000 Dinas Perhubungan dan Perikanan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 1,800,000,000 B 1,800,000,000 Badan Pendapatan Daerah 5 03 KEPEGAWAIAN 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase layanan administrasi kepegawaian daerah yang 80% 2,886,424,134 80% 1,880,764,721 80% 1,905,525,547 80% 6,672,714,402 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase PNS yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi 80% 1,083,584,594 80% 770,662,000 80% 780,807,994 80% 2,635,054,588 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Misi I : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH. BERWIBAWA. DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel Sasaran 1.2 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Arah Kebijakan b : Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel X XX X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH VARI IPATCM/imTA Nilai LAKIP B 31,541,964,811 BB 31,949,738,459 A 32,987,166,246 A 96,478,869,516 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PFNGAWASAN Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIPl Level 3 2,122,412,096 Level 4 2,897,316,353 Level 4 2,935,460,383 Level 4 7,955,188,832 Inspektorat Daerah Inspektorat Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang tidak mendapat temuan hasil pengawasan 85% 85% 85% 85% Inspektorat Daerah Inspektorat 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Tingkat kapabiltas APIP 3 level 543,362,700 4 level 434,919,973 Level 4 440,645,824 Level 4 1,418,928,497 Inspektorat Daerah Inspektorat Misi I : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, PAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel Sasaran 1.3 : Meningkatnya kepatuhan terhadap standar laporan keuangan Arah Kebijakan c : Peningkatan kualitas pelaporan keuangan 5 02 KEUANGAN Lampiran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) |Halaman 4 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)T*hun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Cakupan pengelolaan keuangan daerah 100% 258,353,895,038 100% 256,661,945,483 100% 260,040,976,156 100% 775,056,816,677 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Cakupan Pengelolaan Aset Daerah 100% 777,284,601 100% 734,222,523 100% 743,888,780 100% 2,255,395,904 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pertumbuhan realisasi PAD (%) 7% 2,204,941,939 8% 2,425,140,795 9% 2,457,068,493 9% 7,087,151,227 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Badan Pendapatan Misi 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel Sasaran 1.4 : Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat Arah Kebijakan d : Peningkatan inovasi petayanan publik 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PFNDIJDIJK Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen keoendudukan 99.50% 433,054,454 99.75% 108,396,161 100.00% 109,823,229 100.00% 651,273,844 Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan dan Penratatan Sinil 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen catatan sinil 55.00% 144,115,150 65.00% 199,596,153 75.00% 202,223,896 75.00% 545,935,199 Dinas Kependudukan dan Penratatan Sinil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sinil Persentase anak usia 0-17 tahun kurann 1 fsatiri hari vana memiliki 43.07% 53.07% 73.07% 73.07% ] Dinas Kependudukan dan Penratatan Sinil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sinil Persentase kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun 95.28% 97.28% 99.28% 99.28% Dinas Kependudukan dan Penratatan Sinil i Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sinil 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMAL ADMINISTRASI Persentase kecamatan yang melakukan nemuktahiran informasi 100.00% 428,190,415 100.00% 528,756,161 100.00% 535,717,393 100.00% 1,492,663,969 1 Dinas Kependudukan dan Penratatan Sinil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sinil Perekaman KTP Elektornik 99.74% 0 99.84% 99.94% 99.94% 1 Dinas Kependudukan i dan Penratatan Sinil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sinil Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan 12.17% 20.17% 28.17% 28.17% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase apiikasi pemerintah daerah yang diimplementasikan 84% 3,535,744,610 90% 5,544,406,160 95% 5,617,399,912.33 95% 14,697,550,682 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 7 01 KECAMATAN 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PI IRIIK Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 71,069,100 100% 78,019,725 100% 79,046,878 100% 228,135,703 Kecamatan Petak Malai Kecamatan Petak Malai 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PI IRI IK_________________________________ Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Qnarasional Prn&fldtir fSOPl__________ 90% 21,200,000 90% 26,200,000 90% 26,544,931 90% 73,944,931 Kecamatan Kamipang Kecamatan Kamipang Lampiran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) |Halaman 5 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN pi ml iv Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 31,507,776 100% 42,976,690 100% 43,542,491 100% 118,026,957 Kecamatan Tasik Payawan Kecamatan Tasik Payawan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PI IRIIK_________________________________ Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 90% 29,275,693 90% 35,115,693 90% 35,578,002 90% 99,969,388 Kecamatan Katingan Hilir Kecamatan Katingan Hilir 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PI.IRUK_________________________________ Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 45,959,660 100% 61,606,592 100% 62,417,661 100% 169,983,913 Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kecamatan Tewang Sangalang Garing 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN p iir i ur Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 14,900,000 100% 22,900,000 100% 23,201,485 100% 61,001,485 Kecamatan Pulau Malan Kecamatan Pulau Malan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN £JJBUK_________________________________ Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 47,494,256 100% 47,494,256 100% 48,119,532 100% 143,108,044 Kecamatan Sanaman Mantikei Kecamatan Sanaman Mantikei 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN pi ipi nr Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 59,589,690 100% 55,688,090 100% 56,421,240 100% 171,699,020 j Kecamatan Marikit Kecamatan Marikit 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN pi ipi nr Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 43,311,809 100% 64,142,990 100% 64,987,451 100% 172,442,250 Kecamatan Katingan Hulu Kecamatan Katingan Hulu 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PI IPI\v Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 16,816,000 100% 28,900,746 100% 29,281,233 100% 74,997,979 Kecamatan Mendawai Kecamatan Mendawai 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN p i i p i nr Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 12,999,782 100% 34,939,260 100% 35,399,246 100% 83,338,288 Kecamatan Bukit Raya Kecamatan Bukit Raya 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN ■P1.IRUK_________________________________ Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 285,934,000 100% 126,420,000 100% 128,084,357 100% 540,438,357 Kecamatan Katingan Kuala Kecamatan Katingan Kuala 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PI IRI Ik' Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 136,320,506 100% 206,521,850 100% 209,240,771 100% 552,083,127 Kecamatan Katingan Tengah Kecamatan Katingan Tengah Misi 1: MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH. BERWIBAWA, DAN INOVATIF SERTA MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM Tujuan 1 : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel Sasaran 1.5 : Meningkatnya penegakan hukum Arah Kebijakan e : Peningkatan koordinasi dan advokasi dalam penegakan hukum. 4 31 SEKRETARIAT DAERAH 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan 100% 18,254,292,303 100% 22,352,835,829 100% 22,647,T>17,546 100% 63,254,245,67$ Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Lampiran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 1021-2023) |HilamJ Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022) I Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-S (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp Misi I I : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN. Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan Sasaran 2.1 : Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan kan a : Pengembangan usaha pertanian terpadu yang berorientasi pada produktivitas, peningkatan total produksi dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian, diversifikasi produk pertanian, pemasaran, daya saing produk, pengembangan agrowisata, dan peningkatan ketahai 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PFRIKANAN TANGKAP Jumlah total produksi perikanan fTannkan Kahuqflten 6511.7 ton 4,732,969,260 6781 ton 3,180,066,000 6602.48 3,221,932,513 6602.48 11,134,967,773 Dinas Pertanian, Pangan Dinas Perhubungan dan 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PFRIKANAN RUniDAYA Jumlah total produksi perikanan ( budidava 1 Kahunaten 5.988,64 ton 2,511,419,945 6.288,07 ton 1,748,148,973 6.602,48 1,771,163,873 6.602,48 6,030,732,791 jj Dinas Pertanian, Pangan Dinas Perhubungan dan 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASH PFRIKANAN_____ Jumlah Ragam Produk Hasil Perikanan (ienis\ 3jenis 82,850,000 3 jenis 33,280,000 3 jenis 33,718,141 3 jenis 149,848,141 Dinas Pertanian, Pangan Dinas Perhubungan dan 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PFRTAMIAM Capaian produktivitas pertanian perhektar pertahun 80% 2,473,081,183 85% 914,549,443 90% 926,589,758 90% 4,314,220,384 : Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PPPTAMIAM____________________________ Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan 80% 2,247,227,636 85% 5,260,694,014 90% 5,329,952,612 90% 12,837,874,262 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Misi I I : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN. Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan Sasaran 2.1 : Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan Arah Kebijakan b : Penguatan rantai nilai komoditi pertanian 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN ICECPUATAM MACVABAKAT Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan 100% 273,014,466 100% 300,850,262 100% 304,811,045 100% 878,675,773 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PFRTANIAM Persentase bencana pertanian yang ditindaklanjuti 40% 733,708,070 40% 1,143,585,483 40% 1,158,641,125 40% 3,035,934,678 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Jumlah Usaha dan Kelembagaan Kelompok Tani yang 60% 591,661,787 60.65% 313,459,683 62% 317,586,473 62% 1,222,707,943 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Misi I I : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN. Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan Sasaran 2.1 : Meningkatnya sektor pertanian dan perikanan Arab Kebijakan c : Peningkatan kualitas irigasi 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lampiran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) | Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Pertanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD Pertanggungjawab K Rp K Rp K Rp K Rp 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase lahan yang terlayani jaringan irigasi (%) 63.55% 7,448,582,092 64.44% 4,318,450,000 65.72% 4,375,303,676 65,72% 16,142,335,768 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Misi I t : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN. Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan Sasaran 2.2 : Meningkatnya ketahanan pangan Arah Kebijakan d : Peningkatan ketersediaan pangan yang aman dan terjangkau 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN DANtMCM MACVAOAVAT Persentase peningkatan ragam pangan dan pangan olahan 40% 859,516,714 44% 879,025,421 48% 890,598,052 48% 2,629,140,1871 DinasiPertanian, Pangan i dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Persentase ketersediaan pangan ( Tersedianya cadangan beras/jagung 50% 68,896,143 55% 103,823,776 65% 105,190,647 65% 277,910,56C Dinas (Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KFAMANAN PANGAN________________ Persentase pemenuhan data ketersediaan dan kerawanan nannan 100% 62,611,875 100% 77,997,050 100% 79,023,904 100% 219,632,825 Dinas Pertanian, Pangan _____dan Perikanan___ Dinas Ketahanan Pangan ______ dan Pertanian______ Misi II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN. Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan Sasaran 2.3 : Meningkatnya daya saing investasi daerah Arah Kebijakan a : Peningkatan daya tarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, termasuk pengembangan Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara. 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) 10 (PM A)/ 54 (PMDN) 43,464,988 10 (PM A)/ 54 (PMDN) 100,000,000 10 (PMA) / 54 (PMDN) 101,316,530 10 (PMA) / 54 (PMDN) 244,781,518 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan investasi di kabupaten (PMA + PMDN) 2% 37,410,000 2% 50,000,000 2% 50,658,265 2% 138,068,265 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Predikat IKM DPMPTSP 70/B 243,108,166 75/B 1,351,866,030 80/BB 1,369,663,747 80/BB 2,964,637,943 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Persentase penanganan Pengaduan yang ditindak lajuti 100% 0 100% 100% 100% . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN M in nn Prosentase kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 65% 335,173,000 70% 335,173,000 75% 339,585,652 75% 1,009,931,653 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PFMAMAMAM M n n tl_________ _______ Persentase data dan informasi Penanaman Modal yang lengkap, 100% 19,998,840 100% 100,000,000 100% 101,316,530 100% 221,315.37C Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten 6.4% 517,488,667 6.6% 1,791,692,439 6.8% 1,815,280,602 6.8% 4,124,461,708 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3 31 03 PROGRAM PENGEN DALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Ihdustri Menengah yang dikeluarkan 2% 44,214,000 3% 79,039,901 4% 80,080,485 4% 203,334,386 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Jenis Informasi Industri yang tersedia 80% 55,470,000 90% 258,284,699 100% 261,685,094 100% 575,439,793 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Misi I I : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN. Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan Sasaran 2.4 : Meningkatnya sektor UMK Arab Kebljakan b : Peningkatan kapasitas pelaku usaha dan UMKM 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UKM Non BPR/LKM aktif 92% 48,600,000 93% 116,999,050 94% 118,539,377 94% 284,138,427 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKMi (Persentase) meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi wirausaha 98.5% 21,480,000 98.7% 350,303,230 98.9% 354,915,076 98.9% 726,598,306 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan berlaku 10% 91,054,830 1215% 92,253,594 12.5% 183,308,424 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku 5% 10% 10% Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar 7% 1,399,131,870 0.00% 8% 164,786,883 8% 1,563,918,753 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Lampiran B Tabel 6.5 (PPJ) Tahun 2021-2023) |Halaman 9 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ngjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok 6% 191,259,998 6% 328,375,244 6% 332,698,402 6% 852,333,644\ Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Persentase kinerja realisasi pupuk 9.2% 93% 9.5% Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Jumlah Jenis komoditas lokal yang dikembangkan untuk tujuan ekspor 0 0 2 jenis 34,674,933 2 jenis 35,131,439 4 jenis 69,806,372 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang 70% 250,530,000 80% 524,127,700 30% 531,027,997 80% 1,305*685,697 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Jumlah Jenis komoditas lokal yang dapat menembus pasar regional maupun nasional 2 84,959,798 3 86,078,319 5 171*038,117 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Misi I I : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DAN KEMANDIRIAN PANGAN. Tujuan 2 : Meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan ketahanan pangan yang berkelanjutan Sasaran 2.5 : Meningkatnya daya saing Koperasi Arah Kebijakan c : Peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pembiayaan bagi koperasi 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi aktif 45% 171,485,000 46% 220,440,000 47% 223,342,158 47% 615,267,158 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya 11% 24,985,454 11% 25,314,395 11% 50,299,849 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (Persentase) meningkatnya koperasi yang berkualitas 8% 434,561,349 9% 295,913,505 10% 299,809,294 10% 1,030,284,148 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi 1 Koperasi 0 1 Koperasi 1 Koperasi 3 Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 7 Lampiran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) |Hjrfamarr lot Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp Misi Ml : MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN. Tujuan 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan Sasaran 3.1 : Meningkatnya pembangunan perdesaan Arah Kebijakan a : Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Prosentase Laporan Keuangan Desa dan Laporan Penyelenggaraan 90% 2,535,430,712 95% 928,180,000 100% 940,399,765 100% 4,404,010,477 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7 01 KECAMATAN 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA___________________________________ Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan 100% 8,000,000 100% 8,787,500 100% 8,903,190 100% 25,690,690 Kecamatan Petak Malai Kecamatan Petak Malai 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN ncca Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan 100% 11,158,000 100% 28,999,000 100% 29,380,780 100% 69,537,780 : Kecamatan Tasik Payawan Kecamatan Tasik Payawan 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA___________________________________ Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan 100% 5,405,000 100% 5,476,158 100% 10,881,158 Kecamatan Sanaman Mantikei Kecamatan Sanaman Mantikei 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA-_________ _________ ________________ Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan 100% 36,515,000 100% 35,440,000 100% 35,906,578 100% 107,861,578 Kecamatan Marikit Kecamatan Marikit Misi I I I : MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN PERDESAAN. Tujuan 3 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan Sasaran 3.2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa Arah Kebijakan b : Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan produk unggulan desa dan penguatan BUMDes 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase pengentasan desa tertinoaal 90% 59,040,000 95% 500,000,000 100% 506,582,648 100% 1,065,822,648 Dinas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KFRIASAMA DFSA Persentase Desa yang melakukan keriasamaantar desa 90% 36,472,130 95% 231,000,000 100% 234,041,184 100% 501,513,314 Dinas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan 2 13 OS PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, i CMRAnA artAT nam_________________ Persentase Lembaga Keberdayaan Desa yang aktif 90% 1,287,271,289 95% 1,397,446,520 100% 1,415,844,318 100% 4,100;562,127 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi 95% 282,627,800 95% 229,252,261 95% 232,270/435 95% 744,150,496 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga ICori* 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN____________ Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan____________ 100% 30,240,000 100% 42,510,040 100% 43,069,697 100% 115,819,737 Kecamatan Petak Malai Kecamatan Petak Malai Lampiran B Tafcel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ngjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungtjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DFSA DAN Cakupan desa/kelurahan yang 0% 0 90% 3,297,000 90% 3,340,406 90% 6,637,406 Kecamatan Kamipang Kecamatan Kamipang 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DFSA DAN Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi nle»h kpcamatan 90% 887,082,136 90% 1,293,759,482 90% 1,310,792,209 90% 3,491,633,827 Kecamatan Katingan Hilir Kecamatan Katingan Hilir 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DFSA DAN Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan 100% 428,957,613 100% 742,597,300 100% 752,373,814 100% 1,923,928,727 Kecamatan Tewang Kecamatan Tewang 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DFSA DAN____________ Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi oleh kecamatan 100% 392,04B,368 100% 742,604,741 100% 752,381,353 100% 1,887,029,462 Kecamatan Katingan Hulu Kecamatan Katingan Hu In 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DFSA DAN Cakupan desa/kelurahan yang difasilitasi nleh kecamatan 100% 687,074,400 100% 1,286,359,022 100% 1,303,294,320 100% 3,276,727,742 Kecamatan Katingan Kecamatan Katingan 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan desa/kelurahan yang 100% 342,603,766 100% 642,700,000 100% 651,161,336 100% 1,636,465,102 Kecamatan Katingan Kecamatan Katingan Misi IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENOIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER. Tujuan 4 : Meningkatnya daya saing masyarakat Sasaran 4.1 : Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan Arab Kebijakan a : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan dengan menerapkan prinsip Merdeka Belajar. Arah Kebijakan b : Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpatisipasi 94.70% 54,765,219,327 95.20% 58,407,703,467 95.70 % 58,462,438,215 95.70 % 171,635,361,009 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpatisipasi 72.70% 73.20 % 73.70 % 73.70 % Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpatisipasi 3.25% 3.50 % 3.75% 3.75% Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpatisipasi 93.40 % 93.90% 94.40% 94.40% Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKUIIJM Persentase pengembangan kurikulum vana dilakukan di Satuan 83.80% 381,400,000 83.80% 381,400,000 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang memenuhi standar 75% 302,820,000 75% 302,820,000 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Persentase kualitas pengembangan, pelindungan, dan pembinaan 33.33% 30,000,000 33.33% 30,000,000 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN \^y{\ Lam piran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) |Halaman 12 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ngjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PFRPUSTAKAAN_______________________ rata-rata jumlah pengunjung ke peroustakaan per bulan_______________ 100 846,515,604 100 664,423,264 100 673,170,593 100 2,184,109,461 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Misi IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER. Tujuan 4 : Meningkatnya daya saing masyarakat Sasaran 4.2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas Arab Kebijakan c : Peningkatan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat miskin dan penanganan pandemi Covid-19 serta cakupan layanan sarana dan prasarana kesehatan Arah Kebijakan d : Peningkatan penerapan jenis pelayanan dasar bidang Kesehatan Arab Kebijakan e : Peningkatan preventif dan promosi kesehatan Arah Kebijakan f : Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga medis dan paramedis 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN IIPAVA K-CSFMATAM MACVABAITAT Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 92% 171,548,552,360 95% 121,303,447,580 97% 125,900,443,463 97% 418,752,443,403 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANIIRIA kTRFHATAM Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten 95% 8,250,390,815 95% 8,724,809,500 97% 8,839,674,206 97% 25,814,874,521 j Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI; ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINI IMAM Persentase Sarana Kefarmasian Yang memenuhi Standar 90% 800,422,107 95% 349,991,786 98% 354,599,532 98% 1,505,013,425 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan i 02 OS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Proposi Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif 93% 2,229,433,149 97% 1,147,491,473 97% 1,162,598,539 97% 4,539,523,161\ Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence /mCPR) 97% 4,405,608,630 98% 4,114,560,000 100% 4,168,729,403 100% 12,688,898,033 I Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 98% 98% 98% 98% Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk Misi IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN. PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER. Tujuan 4 : Meningkatnya daya saing masyarakat Sasaran 4.3 : Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Arah Kebijakan g : Penanggulangan kemiskinan daerah secara terpadu Arah Kebijakan h : Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Lam piran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 20Z1-2023) |Halaman 13 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Oaerah Penanggungjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4(2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase lembaga kesejahteraan sosial dan komunitas adat terpencil 80.00% 334,844,812 90.00% 204,758,190 95.00% 207,453,892 95% 747,056,894 Dinas Sosial Dinas Sosial 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi 80.00% 393,820,591 85.00% 512,451,867 90.00% 519,198,448 90% 1,425,470,906 Dinas Sosial Dinas Sosial 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAI Persentase desa yang aktif melakukan undate data 45.00% 403,805,075 60.00% 466,212,656 70% 472,350,484 70% 1,342,368,215 Dinas Sosial Dinas Sosial 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saar dan 90.00% 649,303,237 95.00% 632,116,972 100.00% 640,438,980 100% 1,921,859,189 Dinas Sosial Dinas Sosial Misi IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAM, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER. Tujuan 4 : Meningkatnya daya saing masyarakat Sasaran 4 3 : Menurunnya kemiskinan dan pengangguran Arah Kebijakan i : Peningkatan kompetensi dan pemberdayaan tenaga kerja 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke 100% 68,347,924 100% 69,247,745 100% 137,595,669 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi 15% 837,086,414 15% 776,466,562 30.77% 786,688,975 30.77% 2,400,241,951 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan di luar negeri) melalui mekanisme layanan 55% 176,562,563 55% 173,924,472 55% 176,214,239 55% 526,701,274 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta 60% 238,932,032 64% 184,458,203 67% 186,886,650 67% 610,276,885 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Misi IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER. Tujuan 5 : Meningkatnya daya saing masyarakat Sasaran 5.1 : Meningkatnya pengarusutamaan gender Arah Kebijakan a : Peningkatan kesejahteraan keluarga 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Lampiran B Tabel 6.5 (PPD Tahun : 1-2023) |Halaman 14 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-S (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase peningkatan kualitas terhadap keluarga 99% 365,064,280 100% 535,064,280 100% 542,108,560 100% 1,442,237,120 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Persentase Kelompok Keluarga Sejahtera yang difasilitasi 98% 839,549,753 98% 1,019,514,609 100% 1,032,936,821 100% 2,892,001,183 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk Misi IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN, PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER. Tujuan 5 : Meningkatnya daya saing masyarakat Sasaran 5.1 : Meningkatnya pengarusutamaan gender Arah Kebijakan b : Penguatan kelembagaan pengarusutaan gender dan anak 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase lembaga yang melakukan PPRG (penyusunan penganggaran responsif gender) 98% 287,678,813 98% 491,833,516 97% 498,308,650 98% 1,277,820,979 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase pengelolaan sistem data gender dan anak 99% 9,239,403 100% 30,037,466 100% 30,432,918 100% 69,709,787 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase pemenuhan Kabupaten Layak Anak 99% 95,192,775 100% 189,996,726 100% 192,498,089 100% 477,687,590 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk Misi IV : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN. PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN SERTA KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER. Tujuan 5 : Meningkatnya daya saing masyarakat Sasaran 5.1 : Meningkatnya pengarusutamaan gender Arab Kebijakan c : Peningkatan perlindungan perempuan dan anak 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Lampiran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) |Halaman 15 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ngjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penenggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-S (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase peningkatan kualitas terhadap perlindungan perempuan 99% 137,747,457 100% 163,017,990 100% 165,164,170 100% 465,929,617 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten 99% 48,697,519 99% 48,697,515 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk Misi V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH, DAN KOMUNIKASI Tujuan 6 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah Sasaran 6.1 : Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga Arah Kebijakan a : Peningkatan konektivitas inter dan intra kabupaten 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS n A N A M r t V H T A M IA I A N II 1 A It Persentase rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan yang 64% 6,741,044,249 66% 1,860,494,500 67% 1,884,988,462 67% 10,486,527,211 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan dan Perikanan Persentase sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang 100% 100% 100% 100% Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan dan Perikanan 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang 100% 1,125,877,000 100% 3,139,499,088 100% 3,180,831,525 100% 7,446,207,613 Dinas Pekerjaan Umum, ■ Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan dan Perikanan Misi V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN. JARINGAN AIR BERSIH. DAN KOMUNIKASI Tujuan 6 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah Sasaran 6.1 : Meningkatnya kualitas jalan, jembatan dan dermaga Arah Kebijakan b : Peningkatan kualitas jalan dan jembatan 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJJVAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan yang dibangun 0,30% (2,5 Km) 106,486,170,342 0,30% (2,55 Km) 103,644,153,943 0,33% (2,75 Km) 106,001,610,206 838,11 Km 316,131,934,491 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang persentase jalan yang ditingkatkan 13.18% 5.50% 6.80% 6.80% Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara 2.60% 5.47% 3.29% 3.29% Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lam pi ran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) |Halamai Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persentase Nilai Layanan Dasar IUJK di Kabupaten Katingan 100% 590,723,930 100% 602,319,680 100% 610,249,397 100% 1,803,293,007\ Dinas Pekerjaan Umurn, Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umurn dan Penataan Ruang 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN ( ITII ITAC 1IAAI IM /-pel |\ (Persentase) Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU( 40% 27,128,585,829 50% 25,185,000,000 60% 27,516,567,998 60% 79,830,153,827 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Misi V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN. JARINGAN AIR BERSIH. DAN KOMUNIKASI Tujuan 6 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah Sasaran 6.1 : Meningkatnya kualitas jaian, jembatan dan dermaga Arab Kebijakan c : Perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara berkelartjutan 1 t03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun 3 Dokumen 2,426,105,259 3 Dokumen 3,041,559,382 2 Dokumen 3,081,602,414 8 Dokumen 8,549,267,055 Dinas Pekerjaan Umurn, Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umurn dan Penataan Ruang Misi V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN. JARINGAN AIR BERSIH. DAN KOMUNIKASI Tujuan 6 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah Sasaran 62. : Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak Arab Kebijakan d : Peningkatan kualitas pelayanan air bersih dan air minum 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG i 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpiaan terlindungi terhadap 46:5% 7,142,671,633 52.5% 7,628,084,400 58.40% 7,728,510,395 58.40% 22,499,266,428 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umurn dan Penataan Ruang 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR 1IMRflU________________________________ Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan 38.62% 3,652,376,372 41.46% 3,271,118,200 44.33% 3,314,183,442 44.33% 10,237,678,014 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Dinas Pekerjaan Umurn dan Penataan Ruang Misi V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN. JARINGAN AIR BERSIH. DAN KOMUNIKASI Tujuan 6 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah Sasaran 6.2 : Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak Arab Kebijakan e : Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan i 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten 34.67% 684,635,739 38.93% 569,993,251 43.19% 577,497,381 43.19% 1,832,126,371 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Misi V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN. JARINGAN AIR BERSIH. DAN KOMUNIKASI yw Lampiran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) |Halaman 17 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat? Daerah Penanggungjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-S (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp Tujuan 6 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah Sasaran 6.2 : Terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi layak Arab Kebijakan f : Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PFRSAMPAHAN_______________________ Pencapaian Jakstrada 25 Poin 4,298,868,555 26 Poin 4,647,279,656 27 Poin 4,708,462,472 27 Poin 13,654,610,683 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Misi V : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR FISIK JALAN DAN JEMBATAN, JARINGAN AIR BERSIH. DAN KOMUNIKASI Tujuan 6 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah Sasaran 6.3 : Meningkatnya aksesibilitasterhadapjaringan komunikasi Arab Kebijakan g : Peningkatan kualitas pelayanan komunikasi dan informatika 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang 70% 737,062,370 75% 553,213,217 80% 560,496,433.16 80% 1,850,772,020 Dinas Komunikasi, ■Informatika, Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan 74% 78% 85% 85% Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Misi V I : MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN Tujuan 7 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Sasaran 7.1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Arab Kebijakan a : Pembinaan, pemantuan dan pengawasan pencemaran dan pengrusakan lingkungan, termasuk limbah B3 Arah Kebijakan b : Perlindungan dan konservasi sumberdaya alam Arah Kebijakan c : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN IINGKUNGAN HIDUP____________________ Persentase dokumen perencanaan linnknnnan hidnnvann tersusun 85% 6,808,963 85% 299,999,928 85% 303,949,516 85% 610,758,407 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU k - F B I IC A IT A M 1 I M n V I IN G A M M i n i ID IKLH 75,55 Point 1,094,380,433 76,73 Point 15,632,393,605 76,85 Point 2,000,000,000 76,85 Point 18,726,774,03! Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANFKARAGAMAN HAYATI Indeks Kualitas Tutupan Lahan 78.9% 5,603,229,990 78.9% 1,804,674,257 78.9% 1,828,433,329 78.9% 9,236,337,57( Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAMAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase usaha/kegiatan penghasil Limbah B3 yang di awasi 85% 29,999,760 85% 19,999,746 90% 20,263,049 90% 70,262,55! Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Lam piran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) |Halaraan 18 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggu ngjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan' 80% 0 85% 239,605,525 85% 242,760,003 85% 482,365,528 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG Persentase kelbmpok masyarakat adat yang dibina 1% 149,920,000 1% 149,920,000 1% 151,893,741 3% 451,733,741 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDlDlKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase lembaga kemasyarakat/kelompok lingkungan hidup yang dibina 90% 99,998,172 95% 101,314,678 95% 201,312,850 jDinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MACVABAICAT Persentase kecamatan yang mendapatkan penghargaan 100% 349,998,939 100% 354,606,779 100% 704,605,718 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase pengaduan lingkungan hidnn vann ditindak lanint__ 100% 10,720,000 100% 179,997,818 100% 182,367,543 100% 373,085,361 ;Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Misi V I : MEN1NGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN Tujuan 7 : Meningkatnya kualitas llngkungan hidup Sasaran 7.1 : Meningkatnya pengeloiaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Arah Kebijakan d : Pengendalian kebakaran hutan dan lahan Arah Kebijakan e : Peningkatan pengeloiaan mitigasi bencana 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT i 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi 162,200 1,394,930,769 162,200 2,239,594,955 162,200 3,269,079,887 162,200 6,903,605,611 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan 162,200 162,200 162,200 162,200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan 100 100 100 100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah i 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit) 30 Menit 5,372,783,655 30 Menit 14,631,944,974 30 Menit 1,500,000,000 30 Menit 21,504,728,629 Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lf/^ry\ Lampiran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) |Halaman 19’ Kode Bidang Urusan Pemerintaban dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYEtiAMATAN NON'KEBAKARAN Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana' 100 11,314,000 100 11,314,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Misi V I : MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKESINAMBUNGAN Tujuan 7 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Sasaran 7.2 : Berkembangnya potensi pariwisata, terutama yang berbasis alam Arab Kebijakan f : Pemanfaatan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan sebagai destinasi wisata daerah berbasis alam 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara 2000% 791,030,766 33.33% 2,071,195,679 50.00% 2,098,463,585 50.00% 4,960,690,030 Dinas Kebudayaan, • Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Dlahrana cortn Persentase peningatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang 10% 18.00% 29.00% 29.00% Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan nlalirana carta 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap Target PAD 0% 0 57% 50,000,000 74% 50,658,265 74% 100,658,265 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Dlahrana corta------ 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN Persentase SDM pariwisata yang memiliki kompetensi 0% 0 100% 62,406,130 100% 63,227,725 100% 125,633,855 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Misi VII : MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA. SUKU, ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA Tujuan 8 : Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan) Sasaran 8.1 : Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat Arab Kebijakan a : Pengembangan wawasan kebangsaan. 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT i 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN Persentase ganggungan trantibum yang dapat diselesaikan 70% 1,130,142,976 75% 1,815,459,266 85% 1,839,360,326 85% 4,784,962,568 Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 7 01 KECAMATAN 7 01 05 PROGRAM PENYEI1ENGGARAAN URUSAN Gakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 46,320,000 100% 143,220,000 100% 145,105,534 100% 334,645,534 Kecamatan Katingan Kuala Kecamatan Katingan Kuala 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PFMFRJNTAMAAI 1IMI.IM_____________ Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 90% 89,141,786 90% 200,625,000 90% 203,266,288 90% 493,033,074 j Kecamatan Kamipang Kecamatan Kamipang y h Lampiran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) |Halaman 20 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan I----------------------------- Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022) ' Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp 7 01 05 PROGRAM PENYEEENGGARAAN URUSAN! D C M C B I M T A U A N 1 IM I IM Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 57,025,360 100% 192,597,334 100% 195,132,935 100% 444,755,625 Kecamatan Tasik Payawan Kecamatan Tasik Payawan 7 01 05 PROGRAM PENYEEENGGARAAN URUSAN! P F M C B I M T A H A M 1 IM I IM Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 85% 120,769,050 85% 494,276,505 35% 500,783,802 85% 1,115(829,35/ ^Kecamatan Katingan Hilir Kecamatan Katingan Hilir 7 01 05 PROGRAM PENYEEENGGARAAN URUSAN' D B M B B I M T A I J A M 1 I M I l M Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 63,176,981 100% 253,609,193 100% 256,948,033 100% 573,734,207 j Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kecamatan Tewang Sangalang Garing 7 01 05 PROGRAM PENYEEENGGARAAN URUSAN! P E M E B I M T A K A l M 1 IM IlIM ____________________ Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 79,730,000 100% 218,590,000 100% 221,467,802 100% 519,787,802 i Kecamatan Pulau Malan Kecamatan Pulau Malan 7 01 05 PROGRAM PENYEEENGGARAAN URUSAN! P F M B B i M T A U A M 1 IM Il IM Cakupan penyelfenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 99,954,000 100% 255,998,520 100% 259,368,816 100% 615,321,336 j Kecamatan Sanaman Mantikei Kecamatan Sanaman Mantikei 7 01 05 PROGRAM PENYEEENGGARAAN URUSAN P F M F B I M T A U A W 1 IM Il IM Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 80,350,000 100% 256,279,090 100% 259,653,080 100% 596,282,170 Kecamatan Marikit Kecamatan Marikit 7 01 05 PROGRAM PENYEEENGGARAAN URUSAN1 P C M B E S M T A U A M 1 I M I l IM Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 19,040,000 100% 316,480,978 100% 320,647,544 100% 656,168,522 I Kecamatan Katingan Hulu Kecamatan Katingan Hulu 7 01 05 PROGRAM PENYEEENGGARAAN URUSAN! P E M B E I I M T A U A M 1 IM I l IM Cakupan penyelenggaraan urusan (pemerintahan umum di kecamatan 100% 75,225,000 100% 221,289,772 100% 224,203,118 100% 520,717,890 I Kecamatan Mendawai Kecamatan Mendawai 7 01 05 PROGRAM PENYEEENGGARAAN URUSAN; P B M C B IIM T A U A 'M 1 IM Il IM Cakupan penyeltenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 29,863,636 100% 218,679,545 100% 221,558,526 100% 470,101,707 | Kecamatan Bukit Raya Kecamatan Bukit Raya 7 01 05 PROGRAM PENYEEENGGARAAN URUSAN! P B M F B iM T A W A lM 1 IM I IM Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 52,652,980 100% 220,760,806 100% 223,667,188 100% 497(080,974 | Kecamatan Katingan Tengah Kecamatan Katingan Tengah 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN! P F M E B i M T A H A M 1 IM Il IM _________ .__________ Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 181,097,000 100% 208,177,272 100% 210,917,988 100% 600,192,260 i Kecamatan Petak Malai Kecamatan Petak Malai 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 )01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCA5ILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase pemangku kepentingan yang dikoordinasikan melalui penguatan ideologi pencasila dan 85.00% 179,436,198 88.00% 446,359,395 90(00% 452,235,849 90% 1,078(031,442 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN EEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN Cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan perundang- undangan 88.00% 998,385,369 90.00% 1,053,316,867 95(00% 1,067,184,096 95% 3,118(386,332 i Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Lampiran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) |Halam.fi 2 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-5 (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K R p K R p K R p K R p 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI IC F M A g V A P A lC A T A M ____ Persentase organisasi masyarakat yang dibina 85.00% 125,000,000 88.00% 288,346,708 90.00% 292,142,878 90% 705,489,586 ; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Misi V II: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU. ADAT ISTIADAT, DAN SOSIAL BUDAYA Tujuan 8 : Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan) Sasaran 8.1 : Meningkatnya keharmonisan dan kerukunan masyarakat Arab Kebijakan b : Peningkatan fasilitasi kerukunan beragama 7 01 KECAMATAN 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN I I M I IM Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 Kecamatan Katingan Kuala Kecamatan Katingan Kuala 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1 IM I IM Gakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 90% 1,000,000,000 90% 1,000,000,000 ;Kecamatan Katingan Hilir Kecamatan Katingan Hilir 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1 I M I IM Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100% 500,000,000 100% 500,000,000 Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kecamatan Tewang Sangalang Garing 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1 I M I IM Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100% 500,000,000 100% 500,000,000 Kecamatan Katingan Tengah Kecamatan Katingan Tengah 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1 IM I IM Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100% 500,000,000 ' 100% 500,000,000 Kecamatan Katingan Hulu Kecamatan Katingan Hulu 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Persentase pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya 85.00% 150,000,000 88.00% 253,953,169 90.00% 257,296,538 90% 661,249,707 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK Persentase Konflik Sosial yang tindaklanjuti 85.00% 556,389,108 88.00% 628,114,822 90.00% 636,384,140 90% 1,820,888,070 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Misi V II: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA. SUKU. ADAT ISTIADAT. DAN SOSIAL BUDAYA Tujuan 8 : Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan) Sasaran 8.2 : Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal Arah Kebijakan a : Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Warisan Budaya yang dilindungi 100% 341,980,000 100% 901,876,625 100% 913,750,098 100% 2,157,606,723 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan n l a h r a n a Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan n l a h r a m c a r t a ;________S| f lla h r a n a H la h r a n a c ja r ta ------- Lampiran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) |Halaman 22 Kode Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Program (Outcome) Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Perangkat Daerah Penanggungjawab (2021/2022) Perangkat Daerah Penanggungjawab
(2023)Tahun-3 (2021) Tahun-4 (2022) Tahun-S (2023) Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD K Rp K Rp K Rp K Rp 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN1 PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Cakupan terlestarikannya Cagar iBudaya 100% 277,555,000 100% 84,000,000 100% 85,105,885 100 446,660,885 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Misi V II: MEMBANGUN SEMANGAT PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA GOTONG ROYONG SERTA HARMONISASI ANTAR LAPISAN MASYARAKAT DALAM HETROGENITAS AGAMA, SUKU. ADAT ISTIADAT. DAN SOSIAL BUDAYA Tujuan 8 : Terwujudnya Masyarakat yang aman, tertib, dan berbudaya dalam semangat "Penyang Hinje Simpei" (semangat dalam persatuan dan kesatuan) Sasaran 8.2 : Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya lokal Arab Kebijakan b : Pengembangan prestasi dan kemandirian pemuda dalam segala bidang pembangunan 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN QLAHRAGA 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KFPFMI inflAMI________________________ Tingkat Partisipasi pemuda dalam ikegiatan ekonomi mandiri 0.42% 692,582,080 0.44% 1,569,663,909 0,45% 1,607,757,993 0.45% 3,870,003,98^ Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KFPFMI inAAMI________________________ Tingkat parsipasi pemuda dalam organisais kepemudaaan dan 6.85% 7.04% 7.17% 7.17% ---------------------------- 1 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING k-mi AHPtr.ttM______________ _ _ Peningkatan prestasi Olahraga 13 medali 5,611,924,575 15 medali 1,923,849,203 17 medali 2,970,538,989 17 medali 10,506,312,767 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KBPRAMUKAAN Persentase Organisasi Kepramukaan yang Aktif 100% 250,000,000 100% 250,000,000 100% 256,067,236 100% 756^067,23^ Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan _________QLahcaaa. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan nlahrana carta_____ Lampiran B Tabel 6.5 (PPD Tahun 2021-2023) \ Halaman 23 . PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya pada Bab VI ini perlu dilengkapi dengan aspek spasial. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan mempertimbangkan dimensi keruangan, sebagaimana telah diatur dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan dan arahan pembangunan kewilayahan Kabupaten Katingan yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Berdasarkan Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Katingan 2019-2039, arahan kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1.Pengembangan Kawasan Budidaya Kawasan budidaya yang potensial untuk dikembangkan, meliputi:

a.kawasan peruntukan hutan produksi
b.kawasan peruntukan pertanian
c.kawasan peruntukan perkebunan
d.kawasan peruntukan pertambangan
e.kawasan peruntukan industri
f.kawasan peruntukan pariwisata
g.kawasan peruntukan permukiman
h.kawasan peruntukan budidaya lain
i.kawasan peruntukan Bandar Udara
j.kawasan peruntukan Pusat Perfilman Asia Tenggara Berikut ini akan diuraikan potensi pengembangan masing-masing kawasan yang disebutkan diatas.
a.Kawasan Peruntukan Hutan Produksi, meliputi: 1) Kawasan Hutan Produksi Tetap Kawasan hutan produksi tetap, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Mendawai dan Kecamatan Katingan Kuala. 2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kawasan hutan produksi terbatas, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei dan Kecamatan Petak Malai. 3) Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Mendawai, dan Kecamatan Katingan Kuala.
b.Kawasan Peruntukan Pertanian, meliputi: Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.42 1) Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan Kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan terse bar di seluruh kecamatan. 2) Kawasan Pertanian Hortikultura Kawasan pertanian hortikultura tersebar di seluruh kecamatan. 3) Kawasan Petemakan Kawasan peternakan tersebar di seluruh kecamatan.
c.Kawasan Peruntukan Perkebunan, meliputi: Kawasan peruntukan perkebunan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan.
d.Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan peruntukan pertambangan berupa wilayah pertambangan mineral dan batubara, meliputi: 1) Wilayah Usaha Pertambangan Logam Wilayah Usaha Pertambangan Logam, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Sanaman Matikei, dan Kecamatan Katingan Tengah. 2) Wilayah Usaha Pertambangan Bukan Logam Wilayah usaha pertambangan bukan logam, meliputi: Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, Kecamatan Meridawai, dan Kecamatan Katirigan Kuala. 3) Wilayah Usaha Pertambangan Batubara Wilayah usaha pertambangan batubara, meliputi: Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir, Kecamatan Tasik Payawan, Kecamatan Kamipang, dan Kecamatan Mendawai. 4) Wilayah Usaha Pertambangan Radioaktif Wilayah usaha pertambangan radioaktif, meliputi: Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Katingan Hulu, Kecamatan Marikit, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kecamatan Petak Malai Katingan Tengah, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hilir dan Kecamatan Tasik Payawan. 5) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Wilayah pertambangan rakyat, meliputi: Kecamatan Petak Malai, Kecamatan Katingan Tengah, Kecamatan Pulau Malan, dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing.
e.Kawasan Peruntukan Industri Kawasan peruntukan industri terdiri dari: 1) Kawasan peruntukan industri rumah tangga tersebar di setiap kecamatan. 2) Kawasan peruntukan industri sedang dan besar terkonsentrasi di Kecam atan Katingan Hilir. 3) Kawasan peruntukan industri minapolitan terkonsentrasi di kecamatan Katingan Kuala. PERUBAHAN | J g S | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Strategi, Arab Kebtjakan, dan Program Pembangunan Daerah VI.43 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023
f.Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata, meliputi: wisata alam, wisata budaya, dan wisata sejarah.
g.Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan peruntukan permukiman, meliputi a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan b. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan. 1) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan meliputi kawasan perkotaan ibu kota kecamatan. 2) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan tersebar di setiap kecamatan.
h.Kawasan Peruntukan Budidaya Lainnya Kawasan peruntukan budidaya lainnya meliputi: 1) Kawasan perikanan tangkap laut disesuaikan dengan kewenangan kabupaten dan perikanan tangkap perairan umum tersebar di wilayah kecamatan yang memiliki potensi 2) Kawasan pertahanan, keamanan dan perlindungan masyarakat 3) Hutan pendidikan 4) Kebun raya 5) Kawasan budidaya perikanan tersebar pada seluruh kecamatan di kabupaten katingan; dan 6) Kawasan konservasi perairan laut
i.Kawasan Peruntukan Bandar Udara Kawasan peruntukan bandar udara, meliputi: Kecamatan K a tin gan Tengah, Kecamatan Katingan Hilir dan Tewang Sangalang Garing, Kecamatan Katingan Hulu, dan Kecamatan Katingan Kuala.
j.Kawasan Peruntukan Pusat Perfilman Asia Tenggara Kawasan peruntukan pusat perfilman asia tenggara berada di Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing.
1. 2.Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Jaringan jalan, meliputi:
a.jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai arteri meliputi: Kasongan-Tangkling; dan Pelantaran-Kasongan.
b.jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan strategis nasional yaitu: batas Kalimantan Barat- Tumbang Kaburai; Tumbang Kaburai- Tumbang Sanamang; Tumbang Sanamang-Tumbang Hiran; dan Tumbang Hiran-Tumbang Samba.
c.jaringan jalan nasional yang berfungsi sebagai kolektor primer 1 yaitu jaringan jalan Tumbang Samba-Rabambang.
d.jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai kolektor primer 3 yaitu jaringan jalan Pundu-Tumbang Samba;
e.jaringan jalan kabupaten yang berfungsi sebagai jalan lokal pnmer ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
f.jaringan jalan strategis kabupaten yaitu jaringan jalan Hampangen- Mendawai-Selat Jeruju;
g.jaringan jalan lingkar dalam; dan
h.jaringan jalan lingkar luar; Strategi, Arah Kebijakan. dan Program Pembangunan Daerah VI.44 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Jaringan angkutan sungai, meliputi:
a.Katingan Kuala - Mendawai - Kamipang - Tasik Payawan - Katingan Hilir- Tewang Sangalang Garing - Pulau Malan - Katingan Tengah - Marikit -Katingan Hulu - Bukit Raya (jalur Sungai Katingan); dan
b.Katingan Kuala - Meridawai - Kamipang - Tasik Payawan - Katingan Hilir-Tewang Sangalang Garing - Pulau Malan - Katingan Tengah - Sanaman Mantikei - Petak Malai (jalur Sungai Katingan - Sungai Samba). Sedangkan Jaringan prasarana angkutan sungai, meliputi dermaga pengumpan di Jahanjang.
1. 3.Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan yang merupakan kawasan strategis di kabupaten meliputi:
a.kawasan strategis nasional;
b.kawasan strategis provinsi; dan
c.kawasan strategis kabupaten. Kawasan strategis nasional, terdiri atas: kawasan strategis dan sudut pandang kepentingan keanekaragaman hayati Taman Nasional Bukit Raya Bukit Baka dan Taman Nasional Sebangau; dan kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dan Jantung Kalimantan (Heart o f Borneo). Kawasan strategis provinsi, meliputi:
a.kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi: 1) kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa, karet); 2) kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan di Kecamatan Katingan Kuala; 3) kawasan minapolitan; dan 4) kawasan Pengembangan Petem akan berupa kawasan Petemakan ruminansia dan non ruminansia yang lokasi pengembangannya.
b.kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, berupa Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Pahewan Kalaru.
c.kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi: Kawasan Strategis DAS Terpadu; Taman Nasiorial Bukit Baka Bukit Raya; dan Taman Nasiorial Sebangau.
d.kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam atau teknologi tinggi, meliputi: Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya energi kabupaten; dan Kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut kabupaten. Kawasan strategis kabupaten, meliputi:
a.Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek ekonomi;
b.Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek sosial budaya;
c.Kawasan strategis berdasarkan pertimbangan aspek lingkungan; dan
d.Kawasan strategis berdasarkan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam atau teknologi tinggi. Selain arah kebijakan pengembangan kewilayahan yang telah diuraikan diatas, arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Katingan 2018- 2023 ju ga perpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021. Pembangunan kewilayahan menjadi fokus pembangunan/prioritas dengan mengembangkan potensi daerah berdasarkan komoditi ataupun keunggulan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah VI.45 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 daerah. Untuk itu skenario rencana pembangunan Kabupaten Katingan pada tahun 2018-2023 berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) yang berdasarkan kepada rencana pembangunan wilayah pengembangan diuraikan sebegai berikut: 6.3.1. Pembangunan Wilayah Pengembangan Sektor Pertanian dan Pengembangan Komoditi Unggulan Berdasarkan kajian terhadap potensi lahan pertanian dengan mempertimbangkan indikator luas pertanaman, penyerapan tenaga keija, trend produksi dan sumbangsih ekonomi keluarga petani di Kabupaten Katingan diperoleh tiga komoditas utama yanga akn dikembangkan, yaitu padi, durian dan pisang, sedangkan tanaman cabai menjadi salah satu komoditi utama dikarenakan telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Pengembangan keempat komoditi ini tersebar pada 3 zona/wilayah di Kabupaten Katingan, yaitu Zona Utara, Zona tengah dan Zona Selatan Kabupaten Katingan. Adapun Zona Utara meliputi Kecamatan Sanaman Mantikei, Marikit, Katingan Hulu, Petak Malai dan Bukit Raya; Zona Tengah meliputi Kecamatan Katingan Hilir, Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan dan Katingan Tengah; sedangkan Zona Selatan meliputi Kecamatan Tasik Payawan, Kamipang, Mendawai dan Katingan Kuala. Selain komoditi utama tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan berencana pula mengembangkan komoditi jagung dan bawang merah yang dikonsentrasikan pada wilayah/zona tengah dan selatan yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan masyarakat akan 2 komoditi ini sekaligus untuk menekan inflasi pada kedua wilayah tersebut. Pertanian tanaman pangan bagi petani di Zona Utara dan Tengah lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan subsistensi pangan dan masih dilakukan setahun sekali. Kondisi ini sangat berbeda dengan Zona Selatan yang sebagian sudah melakukan sistem pertanian padi sawah yang intensif dengan tujuan untuk dijual. Potensi pertanian hortikultura sangat besar di Kabupaten Katingan meskipun sampai saat ini baru komoditas durian dan pisang yang menjadi unggulan daerah. Petani yang membudidayakan jenis komoditas hortikultura yang lain terutama sayur mayur masih sangat terbatas. Tanaman hortikultura sejauh ini merupakan tanaman komersial yang banyak diusahakan oleh petani transmigran atau pendatang. Karena itu ke depan potensi pengembangan komuditas ini masih sangat terbuka. Berikut rencana pengembangan komoditi unggulan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Katingan berbasis kewilayahan. Kabupaten Katingan memiliki potensi padi sawah/rawa dan padi ladang yang masih dapat terus dikembangkan. Komoditi padi di Kabupaten Katingan diusahakan pada beberapa tipe lahan meliputi sawah/rawa dan ladang (lahan kering). Pengembangan padi sawah dipusatkan pada zona yang memiliki ketersedian lahan saw ah/raw a yan g potensial diolah untuk m eningkatkan produktivitas padi di Kabupaten Katingan. Strategi, Arah Kebijakan. dan Program Pembangunan Daerah V I.4 6 A. Padi Beberapa jen is padi ladang memiliki rasa yang khas dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pengembangan padi ladang dapat dilakukan dengan melakukan ekplorasi dan pendaftaran pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia terhadap padi ladang di sentra-sentra produksi agar diperoleh varietas lokal yang unggul dan layak untuk dikembangkan. Sampai saat ini, sudah ada tujuh varietas lokal padi di Kabupaten Katingan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu varietas Babilem Hai, Babilem Kurik, Sirandah, Hiup, Jaragan Mayang, Jaragan Baputi dan Pudak. Gambar 6.2 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Padi Ladang Kabupaten Katingan PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN | | J 1 TAHUN 2018-2023 Sumber: Keputusan Merited Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Berdasarkan kajian kesesuaian lahan jenis tan ah, lereng dan curah hujan), daerah di Kabupaten Katingan yang memiliki potensi dan dikembangkan sebagai lahan padi ladang berada pada zona tengah dan zona utara dengan dominasi potensi tertinggi berada pada zona tengah yaitu Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan dan Katingan Tengah. Untuk padi sawah, daerah yang berpotensi akan dikembangkan dan memiliki lahan sawah irigasi berada pada zona selatan dan sebagian kecamatan yang berada di zona tengah Kabupaten Katingan, dengan dominasi potensi tertinggi berada pada zona selatan yaitu Kecamatan Katingan Kuala, sedangkan untuk zona tengah dikembangkan untuk irigasi sederhana. Khusus zona tengah, Strategl, Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.4 7 pada tahun 2019 dibangun Bendung Sungai Manten yang diharapkan dapat mengaliri areal sawah seluas ± 3.000 ha, meliputi Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing. Gambar 6.3 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Sawah Irigasi Kabupaten Katingan PERUBAHAN J g £ | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 B. Durian Durian Katingan adalah jen is buah musiman yang memiliki banyak varian dan memiliki citra khas yang membedakan dengan varian jen is durian lain yang tumbuh di wilayah Kalimantan. Durian dari Katingan saat ini menjadi salah satu komoditi unggulan buah-buahan yang sudah dikenal bahkan sampai keluar pulau Kalimantan. Memperhatikan peluang ini, Pemerintah Kabupaten Katingan dalam lima tahun ke depan berencana akan meningkatkan nilai tambah dan mengembangkan jen is durian unggul dari bibit lokal sebagai upaya regenerasi tanaman agar produksi durian dari Katingan tetap ada dan berkelanjutan. Jenis bibit yang akan dikembangkan adalah Undang, Lunek, Lagas, Undang Buyu, Koko, Kalasi, dan Gelapir, dengan wilayah pengembangan berada pada zona tengah dan zona utara Kabupaten Katingan, dengan dom inasi potensi tertinggi berada pada zona tengah yaitu Kecamatan Tewang Sangalang Garing. Strategi, Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.4 8 PERUBAHAN RENCANA PEMBAN6UNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Gambar 6.4 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Durian Kabupaten Katingan Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 C. Pisang Komoditi pisang saat ini ju ga menjadi salah satu produk unggulan masyarakat Katingan. Hanya sajayang dimanfaatkan masih pada buah segar, dan belum berkembang sampai pada produk olahan dan industri skala kecil dan menengah. Komoditi ini ju ga akan menjadi salah satu produk daerah yang akan dikembangkan kedepan, terutama nilai tambah dan produk olahannya. Daerah yang memiliki potensi terbesar untuk pengembangan komoditi pisang berada di zona tengah dan zona utara Kabupaten Katingan, dengan dominasi potensi tertinggi berada pada Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan. ' Vi ' r s. ’1 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah VI .49 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Gambar 6.5 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Pisang Kabupaten Katingan Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 D. Cabai Daerah yang akan dikembangkan dan memiliki potensi terbesar untuk lahan cabai berada pada zona tengah dan selatan Kabupaten Katingan, dengan dominasi potensi tertinggi berada zona tengah yaitu pada Kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Katingan Hilir. H H Strategi, Arab Kcbijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.5 0 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Gambar 6.6 Peta Kelas Kesesuaian Lahan Cabai Kabupaten Katingan Sumber: Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 E. Jagung Pemerintah Kabupaten Katingan berencana mengembangkan pertanian jagung sebagai salah satu komoditi unggulan baru di Kabupaten Katingan, hal ini dilakukan untuk mendukung program Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang sedang berupaya mewujudkan swasembada jagung melalui peningkatan produksi jagung secara berkelanjutan. Produksi jagung di Kabupaten Katingan mengalami peningkatan produksi dalam dua tahun terakhir. Tahun 2017 luas tanam jagung 1.732 hektar yang terdiri dari 1.597 hektar merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat dan 135 hektar milik swadaya masyarakat, luas panen jagung pipilan 48 hektar dengan produksi 133 ton. Sedangkan pada tahun 2018 luas tanam 1.129 hektar yang terdiri dari bantuan Pemerintah Pusat seluas 987 hektar dan 142 hektar milik swadaya masyarakat, luas panen [jagung pipilan) 146 hektar dengan produksi 973 ton, selebihnya dipanen Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah VI.51 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 muda (untuk sayuran). Dalam 5 tahun kedepan, pengembangan tanaman jagung di Kabupaten Katingan akan diarahkan pada zona tengah dan selatan. F. Bawang Merah Selain jagung, komoditi bawang merah ju ga menjadi komoditi unggulan baru di Kabupaten Katingan. Pemilihan komoditi ini untuk menekan inflasi terhadap komoditi tersebut pada wilayah pedalaman Katingan dan kebutuhan saat hari ray a tertentu yang permintaannya bisa melonjak. Tahun 2018, telah dilakukan penanaman (Luas Tambah Tanam) seluas 3 hektar di Kecamatan Katingan Hilir dengan produktivitas sebesar 3 ton /hektar dan produksi sebesar 9 ton, sedangkan tahun 2019 akan dilakukan pengembangan pada kecamatan Tewang Sangalang Garing dan Pulau Malan. Dalam 5 tahun kedepan, pengembangan tanaman bawang merah di Kabupaten Katingan akan diarahkan pada zona tengah dan selatan. Untuk mendukung pengembangan beberapa komoditi ini, Pemerintah Daerah berencana mengembangkan kawasan-kawasan agrowisata di Kabupaten Katingan, dengan memadukan variasi komoditi-komoditi unggulan dan komoditi non unggulan yang merupakan buah lokal, yakni langsat/tanggu madu dan nangkadak (nangka cempedak). 6.3.2. Pengembangan Infrastruktur Jalan dan Pelabuhan untuk Mendukung Kegiatan Pertanian, Industri dan Pariwisata A. Pembangunan Jalan dan Jembatan Pengembangan Infrastruktur terutama jalan dan jem batan masih merupakan salah prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan. Selain untuk meningkatkan aksebilitas dan konektivitas an tar wilayah, rencana pengembangan infrastruktur ju ga akan difokuskan pada daerah-daerah yang menjadi pusat pengembangan pertanian, perindustrian dan pariwisata. Tujuan Pemerintah Kabupaten Katingan melanjutkan kebijakan ini guna tercapainya aksesibilitas angkutan barang, orang/tenaga kerja/jasa yang memadai, yakni hasil produksi pertanian, barang kebutuhan rumah tangga dan industri, pengangkutan material konstruksi, serta pariwisata sehingga secara umum memacu pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat Kabupaten Katingan yang Bermartabat. Pengembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Katingan yang diprioritaskan antara lain meliputi:
1. 1.Pembangunan ruas jalan Mendawai sampai ke Pelabuhan Laut Bajungkal (Sei Kaki) dimana jalan ini direncanakan melewati kawasan industri dan kawasan Agropolitan.
2. 2.Pembangunan Ruas Jalan Kereng Pangi-Baun Bango-Kampung Keramat-Pagatan, sekaligus akses untuk menuju obyek wisata Punggualas yang berada di jalan masuk Taman Nasional Sebangau di Desa Keruing.
3. 3.Pembangunan trase jalan Tumbang Sanamang sampai batas dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat. Strategi, Arah Kebijakan. dan Program Pembangunan Daerah VI.52
4. 4.Peningkatan Jalan Mendawai - Katingan I - Katingan II, jalan ini merupakan jalan Poros/Penghubung Desa sekaligus Jalan yang berada pada Kawasan Agropolitan dan Pertanian serta Industri Pertanian dan Gudang Bulog.
5. 5.Pembangunan Jalan Telangkah - Tumbang Samba, jalan ini berada pada di sebelah kiri mudik sungai Katingan yang menghubungkan desa-desa dan kawasan-kawasan pertanian. Selain itu, sedang dibangun melalui keijasam a antar pihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintahan Kabupaten Katingan dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringan Timur trase jalan penghubung antar kabupaten yaitu Trase Jalan Pegatan-Kampung Melayu-batas Kotawaringin Timur. B. Pembangunan Pelabuhan Kabupaten Katingan dalam perkembangannya lebih diarahkan sebagai wilayah dengan fungsi utama regional dan menjadi outlet ekonomi dan produksi yang diharapkan dapat melayani Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Murung Raya dan Kota Palangkaraya. PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN ' 1 T O TAHUN 2018-2023 Gambar 6.7 Rencana Pencadangan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Laut Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Strategi, Arab Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah VI.53 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah pengembangan kawasan juga didukung dengan pengembangan transportasi laut berupa pelabuhan pengumpan yaitu Pelabuhan Pegatan-Mendawai serta pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan di Kecamatan Katingan Kuala. Pada saat ini baik Pemerintah Kabupaten maupun melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah berupaya mendorong Pemerintah Pusat untuk mengembangkan Pelabuhan Pegatan-Mendawai di wilayah tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Katingan memantapkan pencadangan kawasan pengembangan Pelabuhan Mendawai- Pegatan (Pelabuhan Bajungkal) di daerah Sei Kaki. Pencadangan rencana lokasi pelabuhan laut dicadangkan seluas 3.303,5 Ha sepenuhnya pada kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL) berdasarkan RTRW Provinsi perda Nomor 5 tahun 2015 dan Perda RTRW Kabupaten Katingan. C. Pembangunan Jaringan Irigasi Kabupaten Katingan mempunyai potensi Bidang Pertanian tanaman pangan, sehingga untuk rencana lima tahun kedepan fokus pemeliharaan jaringan irigasi yang diarahkan pada Daerah Irigasi Rawa (DIR) melalui pelaksanaan Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya. Adapun jum lah Daerah Irigasi Rawa (DIR) yang dikelola adalah 46 DIR dengan Luas Baku 18.482 Ha, Luas Potensial 10.946 Ha dan Luas Fungsional 3.344 Ha, tersebar hampir diseluruh kecamatan. Di Kabupaten Katingan ju ga terdapat beberapa Daerah Irigasi Rawa (DIR) yang menjadi kewenangan provinsi yaitu Luasan 1.000 Ha - 3.000 Ha dan kewenangan pusat luasan lebih dari 3.000 Ha, tersebar di 5 kecamatan yang potensial dan fungsional dikembangkan, yakni Kecamatan Katingan Kuala, Mendawai, Kamipang, Tasik Payawan dan Tewang Sanggalang Garing. Kabupaten Katingan ju ga mengupayakan Pembangunan Irigasi Permukaan dalam hal ini Irigasi Teknis dengan rencana pembangunan Bendung Man ten di desa Tewang Manyangen Kecamatan Tewang Sangalang Garing, dengan harapan pola tanam dapat dilaksanakan menjadi 2 (dua) kali setahun, dengan adanya ketersediaan air untuk lahan sawah disekitam ya melalui Bendung Man ten tersebut. Kondisi Jaringan Irigasi masih perlu mendapat perhatian dengan perlu dilengkapi Bangunan dan Bangunan Pelengkap seperti: pintu air, tabat/drumple, gorong-gorong, jalan inspeksi dan jem batan serta infrastruktur lainnya. Selanjutnya guna menjaga kondisi Jaringan tetap dalam kondisi baik diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan. Pengelolaan di Bidang Sumber Daya Air ju ga dilaksanakan Program Pengendalian Banjir, hal ini dilakukan melalui kegiatan Normalisasi Sungai dan Pengendalian genangan/banjir melalui pembangunan Kanal Pengendalian Banjir. Kondisi sungai dan anak anak sungai yang ada masih sangat diperlukan dilakukannya Normalisasi dan Pemeliharaan guna membentuk profil sungai dengan daya tampung debit yang memadai dan ju ga tetap Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I.5 4 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 dilakukan kegiatan yang perlu secara konsisten untuk mengatasi banjir, genangan dan limpasan air permukaan dengan sistem Kanal Pengendali Banjir khususnya mengatasi genangan di wilayah strategis seperti di Kota Kasongan. 6.3.3. Pengembangan Bkowisata pada Kawasan Punggualas Taman Nasional Sebangau untuk Kegiatan Pariwisata berbasis Alam Sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah terkait pengembangan obyek-obyek pariwisata, dimana salah satu lokasi yang secara bersama-sama akan dikembangkan dengan Pemerintah Kabupaten Katingan adalah Kawasan Ekowisata Punggualas yang merupakan kawasan pelestarian ekosistem hutan rawa gambut dan menjadi habitat orang utan liar, hewan dan tumbuhan endemik lainnya. Lokasi ini berada di Kecamatan Kamipang dan menjadi bagian dari Taman Nasional Sebangau. Dalam lima tahun kedepan kawasan ini didorong menjadi lokasi kawasan wisata yang akan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan perdesaan meliputi Desa Baun Bango, Jahanjang, Keruing dan Muara Bulan. Untuk mendukung pengembangan kawasan ini, pemerintah daerah akan melakukan hal-hal sebagai berikut: meningkatkan pembangunan infrastruktur pendukungnya untuk meningkatkan aksebilitas dan konektivitas menuju lokasi Meningkatkan kegiatan promosi wisata daerah Pengembangan dan penguatan kelembagaan pariwisata daerah Meningkatkan pemberdayaan dan pengetahuan masyarakat sekitar tentang konsep ekowisata dan konservasi cagar budaya Secara intens membangun keijasam a dengan berbagai pihak terkait, Pemerintah Provinsi dan Pusat untuk dukungan pendanaan dan pengembanganny a . Untuk kawasan lain yang saat ini sudah berkembang seperti obyek wisata Bukit Batu (Kasongan), Danau Bulat (Jahanjang). Riam Mangkikit (Tumbang Kalemei) dan obyek wisaya lain ditambah dengan beberapa situs/cagar budaya, bangunan dan atraksi budaya lokal akan tetap dikembangkan secara bersama-sama dalam beberapa paket wisata daerah. Kedepannya pengembangan wisata daerah dan kebijakannya secara khusus akan dirumuskan lebih lanjut dalam dokumen Rencana Induk Pembangunan Wisata Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2024. 6.3.4. Pengembangan Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara, Katingan memiliki lahan dan kawasan hutan yang masih luas yang bila dikelola secara produktif dan berkelanjutan akan meningkatkan nilai ekonomi yang tinggi. Rencana penyediaan lahan untuk mendukung rencana pengembangan kawasan strategis di Kalimantan Tengah menjadi salah satu dasar yang melatarbelakangi rencana pengembangan pusat produksi perfilman di Asia Tenggara. Kebijakan ketataruangan Kabupaten Katingan sebagaimana termuat dalam Perda RTRW Kabupaten Katingan, kawasan ini akan dikembangkan menjadi kawasan strategis yang berada di Kecamatan Pulau Malan dan Tewang Sangalang Garing. ■ Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah VI.55 Keuntungan yang didapat oleh Kabupaten Katingan dengan adanya Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara secara sosial ekonomi adalah peningkatan status sosial ekonomi Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Tengah secara umum di Asia Tenggara karena lokasi ini akan menjadi pusat perfilman, wisata sekaligus konservasi alam yang terbesar di Asia Tenggara. Warga Kalimantan Tengah bisa menikmati aneka rumah tradisional Indonesia yang akan dibangun sebagai sarana shooting film. Selain itu Rumah Betang dan Rumah adat berbagai suku khas Kalteng akan menjadi terkenal seiring banyaknya wisatawan yang berkunjung. Bahkan bangunan-bangunan bercirikan mancanegara serta bangunan m odem sesuai kebutuhan akan dibangun menjadi fasilitas utama. Lebih jauh bila Thailand, Malayasia, Filipina dan Singapura ataupun negara lain memproduksi film mereka di sini maka bangunan tradisional khas negara mereka tidak akan dibongkar, sehingga bisa menjadi obyek wisata bagi Kalteng dan wisatawan yang berkunjung. Kawasan ini diharapkan akan berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Berikut ini disajikan peta lokasi perfiman Asia Tenggara di Kabupaten Katingan: PERUBAHAN g g p || RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 1 1 1 TAHUN 2018-2023 Gambar 6.8 Peta Lokasi Rencana Kawasan Strategis Pusat Perfilman Asia Tenggara di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah rcnsrE j ‘, KKttMfeKiinMda'i IGKASSYAN6 DIPETAKAN 01 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH S i i i l 5500.000 f BUFATI KATINGAN PETAPENCANANGAN KAWASAN EKONOMI KHU SU S PERFILM AN A SIA TEN G GA RA KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH LUAS 1 7.115 Ha + Keterangan. ^ 0 ^ f " rnr| KM atan Ekonosn Khusus P e rta in A sa Tenggaa ....... B aas Kabuyaav Kktum I | *•**«■«■» I * x v * * ^ Son ja P a w PtodakSi fih t F “ j Hasan PrediA s yang dajaf 1-----‘ A sa fe ig g n n HuanP-afctei’HP' ,rn _____________ z s e _____________ ‘- y * ! i&L\ ca • KABtNGAN LOKASI YANG OPtWMN Skatof :1S»A00 t rr yj . Q l$*B»yaraj cbpetakan \ i ' 1 M ' --------------Z G * BUPATI KATINGAN H . AHM AD YA N TEN G LIE Sumber: Bappelitbang Kabupaten Katingan, 2018 Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah V I .56 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 S flS VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah selama 5 (lima) tahun mulai 2019 sampai dengan tahun
6. 2023.Kerangka pendanaan pembangunan akan memberikan gambaran besaran alokasi Belanja Daerah. Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Program-program tersebut merupakan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan serta unsur lainnya dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah sesuai kewenangan kabupaten. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan demikian, program perangkat daerah dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Katingan merupakan program yang akan dilaksanakan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan perwujudan visi dan mi si kepala daerah pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Kerangka pendanaan pembangunan memuat belanja daerah kurun waktu 5 (lima) tahun mulai 2019 sebagai tahun pertama RPJMD sampai dengan 2023 sebagai tahun terakhir RPJMD. Sedangkan tahun 2018 tidak disajikan pada tabel di bawah sebab merupakan periode RPJMD yang lalu. Realisasi belanja daerah tahun 2019 dan 2020 yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disajikan pada Tabel 7.1. Sedangkan proyeksi belanja daerah tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dimuat pada Tabel 7.2 dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Tabel 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2020 Kode Akun Uraian 2019 2020 5 BELA N JA 1.389.889.317.649 1.100.845.535.475 5.1 B ELA N JA TID A K LA N G SU N G 703.667.698.206 706.849.781.737 5.1.1 B e lan ja P eg aw ai 4 0 8 .7 7 6 .7 1 7 .1 2 2 3 9 6 .3 9 2 .7 2 2 .0 4 4 5.1.3 B e lan ja Su b sid i 1 .3 4 9 .9 9 3 .7 0 0 1 .4 1 6 .3 8 5 .7 0 0 5 .1 .4 B e lan ja H ib ah 2 3 .0 2 6 .9 0 0 .0 0 0 2 3 .1 5 7 .8 5 0 .0 0 0 5.1.5 B elan ja B a n tu a n Sosial 2 9 .4 0 0 .2 0 4 .0 1 7 2 5 .1 9 8 .2 2 8 .9 8 2 5 .1 .6 B elan ja Bagi H asil k e p a d a P ro v in si/K a b u p a te n /K o ta dan P e m e rin ta h D esa 1 5 .7 6 2 .6 4 4 .1 7 9 2 .3 5 9 .7 3 1 .0 5 6 KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII.1 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Kode Akun Uraian 2019 2020 5 .1 .7 B e lan ja B a n tu a n K e u a n g a n k e p a d a P ro v in si/K a b u p a te n /K o ta d a n P e m e rin ta h a n D esa 2 2 5 .3 5 1 .2 3 9 .1 8 8 2 2 5 .2 8 0 .4 5 8 .7 1 5 5 .1 .8 B e lan ja T id a k T e rd u g a - 3 3 .0 4 4 .4 0 5 .2 4 0 5.2 BELA N JA LA N G SU N G 686.221.619.443 393.995.753.738 5.2.1 B e lan ja P e g a w ai 4 8 .6 2 2 .8 6 3 .7 5 3 5 4 .6 9 1 .0 0 1 .7 1 9 5 .2.2 B e lan ja B aran g d an Ja sa 4 5 2 .3 6 5 .7 8 1 .8 8 9 2 0 0 .9 9 5 .9 3 9 .1 8 1 5.2.3 B e lan ja M od al 1 8 5 .2 3 2 .9 7 3 .8 0 1 1 3 8 .3 0 8 .8 1 2 .8 3 8 S u rflu s/d e fisit (1 2 6 .8 9 9 .7 7 1 .5 2 9 ) Sumber: LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2019 dan 2020, BPKAD, diolah. Tabel 7.2 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2021-2023 Kode Tahun Berjalan (APBD) Proyeksi A kun 2021 2022 2023 5 BELA N JA 1.341.149.670.984 1.340.010.298.333 1.357.651.931.541 5.1 Belanja operasi 828.755.199.706 792.627.508.289 815.224.078.641 5.1.01 B e lan ja p e g a w ai 4 2 7 .7 5 1 .8 6 4 .1 1 7 4 3 7 .1 7 3 .8 5 7 .3 5 1 4 4 7 .6 8 8 .7 7 7 .7 8 5 5 .1 .0 2 B elan ja b ara n g dan ja s a 2 9 1 .5 7 6 .9 0 1 .4 7 0 2 9 8 .6 4 0 .8 7 5 .7 6 9 3 3 9 .7 0 7 .1 0 5 .8 8 0 5.1.03 B elan ja b u n g a 5 .1 .0 4 B e lan ja su b sid i 1 .6 0 1 .1 5 0 .0 0 0 1 .6 0 1 .1 5 0 .0 0 0 1 .6 0 1 .1 5 0 .0 0 0 5 .1 .0 5 B e lan ja h ib ah 6 4 .9 3 8 .0 8 9 .1 0 8 3 2 .4 2 5 .6 5 6 .1 9 0 1 7 .1 8 4 .7 2 4 .6 7 3 5 .1 .0 6 B e lan ja b a n tu a n so sial 4 2 .8 8 7 .1 9 5 .0 1 1 2 2 .7 8 5 .9 6 8 .9 8 0 9 .0 4 2 .3 2 0 .3 0 4 5.2 Belanja m odal 273.541.042.431 294.732.965.327 294.732.965.327 5.2.1 B e lan ja M odal 2 7 3 .5 4 1 .0 4 2 .4 3 1 2 9 4 .7 3 2 .9 6 5 .3 2 7 2 9 4 .7 3 2 .9 6 5 .3 2 7 5.3 Belanja tid ak terduga 10.561.059.130 10.000.000.000 5.057.094.563 5.3.1 B e lan ja tid a k te rd u g a 1 0 .5 6 1 .0 5 9 .1 3 0 1 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 5 .0 5 7 .0 9 4 .5 6 3 5.4 Belanja tran sfer 228.292.369.717 242.649.824.717 242.649.824.717 5.4.01 B e lan ja b ag i H asil 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 .0 0 0 5 .4 .0 2 B e lan ja b an tu a n K e u a n g an 2 2 5 .7 9 2 .3 6 9 .7 1 7 2 4 0 .1 4 9 .8 2 4 .7 1 7 2 4 0 .1 4 9 .8 2 4 .7 1 7 Sumber: hasil proyeksi, 2021 u m m KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH V II.2 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Selanjutnya, pada Lampiran Bab VII Tabel 7.3 disajikan Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan. Rencana Program Perangkat Daerah dan Pagu Indikatifnya yang akan dilaksanakan pada kurun waktu 5 (lima) tahunan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah untuk menyusun dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Penyajian Program Perangkat Daerah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah disempumakan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program perangkat daerah tahun 2019 dan 2020 merupakan program yang telah dilaksanakan sebelum penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sedangkan rencana program tahun 2021 sampai dengan 2023 disusun berdasarkan peraturan tersebut. Perkembangan keadaaan yang memburuk akibat pandemi Covid-19 menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian target kineija berbagai indikator kineija pembangunan daerah. Penyesuaikan kemampuan keuangan dan target kineija ini juga telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan hampir seluruh daerah di Indonesia sejak tahun 2020, sebagai respon terhadap kondisi global dan nasional yang memburuk akibat Covid-19. Untuk itu, pada Perubahan RPJMD dilakukan penyesuaian indikator kineija program sesuai dengan nomenklatur program yang baru, serta penentuan target kineija yang mempertimbangkan realisasi tahun
7. 2020.Selain itu, penentuan target program 2021 sampai dengan 2023 juga mempertimbangkan skenario pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait pemulihan dampak Covid-19. KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII V i u PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TABEL 7.3 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN KATINGAN i KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENfcNGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 TABEL 7.3 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN KATINGAN KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH V II.4 Lampiran A Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 (Nomenklatur Lama) K o d e U rusan/B id ang U r u s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P r o g ra m (O u tc o m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h2 0 1 9 2 0 2 0 K __________________5 e ____ K __________________ E E _______ 1 U rusan W ajib T e rk a it P e la y a n a n D a sa r 2 9 8 ,9 9 9 .1 2 1 .3 8 1 .8 9 2 7 7 .6 0 2 .4 7 0 ,3 5 9 .4 3 1 Pen did ikan 5 5 ,6 2 2 ,0 9 4 ,9 8 4 .4 5 7 5 ,3 9 4 ,4 9 4 ,8 5 9 .6 0 1.01.1101.01.01.01 Pro g ram Pelayanan A d m in is tra s i P e rk a n to ra n P e rs e n ta s e U n it K e rja In te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 1 0 0 % 9 0 % 9 ,5 9 2 ,8 8 4 ,3 1 8 .0 0 9 1 .6 9 % 7 ,5 5 7 ,8 5 2 ,9 4 2 .0 0 D in a s P e n d id ik a n 1.01.H .01.01 .01.02 P ro g ram P ening katan S ara n a d a n P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it k e rja in te rn a l y a n g m e n d a p a tk a n la v a n a n sa ra n a d an D rasaran a a p a ra tu r 7 0 % 8 0 % 8 9 ,9 8 7 ,3 0 0 .0 0 D in a s P e n d id ik a n 1.01.1101.01.01.05 Pro g ram P ening katan K a p a s ita s S u m b e r D a y a A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r y a n g m e m ilik i k o m p e te n si se su a i bidant^nya 1 0 0 % 7 3 .4 4 % 9 3 ,4 5 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 0 % 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 D in a s P en d id ik a n 1.01.1101.01.01.15 P ro q ram P end id ikan A nak U s ia D ini A P K P A U D 8 6 .5 1 % 8 6 .9 4 % 1 ,1 2 1 ,1 4 3 ,2 0 0 .0 0 8 7 .1 6 % 9 6 7 ,6 3 1 ,2 7 4 .0 0 D in a s P e n d id ik a n 1.01.1101.01.01.16 P ro g ram W a jib Belajar P e n d id ik a n D a sa r S e m b ila n Tahun A P K S D / M I/ P a k e t A 1 0 1 .4 3 % 1 0 1 .9 4 % 4 0 ,7 4 4 ,1 0 0 ,2 5 6 .4 5 1 0 2 .1 9 % 6 5 ,5 5 9 ,9 3 8 ,7 3 2 .6 0 D in a s P e n d id ik a n 1.01 .1 .0 1 .0 1 .0 1 .2 4 Pro g ram Peng em b an g an L e m b a g a P e n d id ik a n Fo rm al dan Info rm al A P K S M P /M T / P a k e t B 9 0 .6 6 % 91.11 % 6 8 ,8 9 4 ,2 0 0 .0 0 9 1 .3 4 % A P M S D /M I/P a k e t A 8 7 .2 0 % A P M S M P /M T / P a k e t B 6 4 .7 2 % 1.01 .1 .0 1 .0 1 .0 1 .1 8 P ro q ram P end id ikan Non F o rm a l A n q k a m e le k h u ru f 9 9 .4 1 % 9 9 .4 3 % 1 ,1 9 6 ,7 5 0 ,0 0 0 .0 0 9 9 .4 6 % 1 ,0 8 5 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 0 D in a s P e n d id ik a n 1.01 .1 .0 1 .0 1 .0 1 .2 2 Pro g ram M anajem en P e la y a n a n P e n d id ik a n P e rs e n ta s e se k o la h y a n g m e la ku ka n p e m u k ta h ira n d a ta p o k o k p e n d id ik a n (d a p o d ik ) 8 3 .3 3 % 8 3 .7 5 % 2 ,8 0 4 ,8 7 3 ,0 1 0 .0 0 8 3 .9 6 % 1 2 8 ,6 8 4 ,6 1 1 .0 0 D in a s P e n d id ik a n 2 Kesehatan 9 6 .8 9 6 ,3 2 9 ,9 3 6 .4 4 1 0 8 .2 8 5 .1 9 0 ,8 2 6 .8 6 Kesehatan 7 8 ,8 3 4 .9 2 8 ,7 8 8 8 0 ,1 1 1 ,9 6 6 ,7 2 5 1.02.1.02.01.01.01 P ro g ram Pelayanan A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rs e n ta s e u n it k e rja y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 6 0 % 1 00% 1 5 ,7 6 2 ,4 0 3 ,0 8 7 .0 0 1 1 ,9 9 0 ,0 3 9 ,4 4 6 .0 0 D in a s K e se h a ta n 1.02 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .0 2 P ro g ram Pening katan S ara n a d a n P ra sa ra n a A p a r a tu r C a k u p a n u n it ke rja y a n g m e n d a p a tk a n la ya n a n sa ra n a d an p ra sa ra n a a p a ra tu r 6 0 % 1 0 0 % 2 ,2 5 4 ,4 1 6 ,6 2 3 .0 0 9 1 2 ,0 4 2 ,6 6 8 .0 0 D in a s K e se h a ta n 1.02 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .0 3 Pro q ram Peninq katan D isip lin A p a r a t u r T in q k a t k e p a tu h a n p e g a w a i 1 0 0 % 1 0 0 % 2 5 7 ,7 6 0 ,8 0 0 .0 0 D in a s K e se h a ta n 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .0 5 P ro g ram P ening katan K a p a s ita s S u m b e r D a y a A p a ra tu r P e rs e n ta s e s u m b e r d a ya a p a ra tu r y a n g m e m ilik i k o m p e te n si se su a i b id a n q n y a 6 0 % 1 0 0 % 5 9 0 ,8 9 8 ,0 0 0 .0 0 1 0 1 ,2 3 8 ,0 0 0 .0 0 D in a s K e se h a ta n 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .0 6 Pro g ram Pening katan P e n g e m b a n g a n Siste m P elap o ran C a o aia n Kineria d a n K e u a n o a n T in g k a t k e te p a ta n w a k tu p e la p o ra n cap aian k in e ria d a n k e u a n q a n 6 0 % 9 9 % 7 6 ,4 5 5 ,5 0 0 .0 0 8 1 4 ,6 8 6 ,5 7 0 .0 0 D in a s K e se h atan 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .0 7 P ro g ram Pelayanan A d m in istra s i U m u m P e rse n ta se u n it ke rja y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si u m um 6 0 % 1 0 0 % 1 3 9 ,9 9 8 ,2 1 0 .0 0 D in a s K e se h atan 1.02 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .0 8 P ro g ram Pelayanan A d m in istra s i K eu a n g a n P e rse n ta se u n it ke rja y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si k e u a n o a n 6 0 % 1 00% 4 4 8 ,3 8 5 ,0 0 0 .0 0 D in a s K e se h a ta n 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .1 6 P ro q ram Upaya Kesehatan M a s y a ra k a t C a k u p a n k e lu a rq a sia q a 6 0 % 1 00% 3 ,2 1 8 ,9 8 8 ,9 1 0 .9 9 D in a s K e se h a ta n 1.02.1 0 2 .0 1 .0 1 .1 9 P ro g ram P ro m o si K eseh atan d an P e m b e rd a y a a n M asyarakat P e rse n ta se ru m ah ta n g g a b e r P H B S 6 0 % 9 9 % 7 1 6 ,9 9 8 ,2 5 6 .0 0 D in a s K e se h atan 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .6 0 P ro g ram P ening katan U p a y a K e se h a ta n K erja d an O lahraq a te rla k s a n a n y a ca k u p a n p ro g ra m k e se h a ta n k e rja d a n o la h ra q a 12 b u la n 12 2 8 ,2 8 5 ,0 0 0 .0 0 D in a s K e se h atan 1.02 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .5 6 Pro q ram G erakan M asyarak at H id u p S e h a t C a k u p a n R u m a h T a n q q a se h a t 0 % 9 9 % 1 9 2 ,2 5 0 ,0 0 0 .0 0 D in a s K e se h a ta n 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .2 0 Pro q ram Perbaikan G izi M a s y a ra k a t P e rse n ta se b a lita s tu n tin g m e n u ru n 2 6 .5 0 % 2 5 ,7 8 % 1 ,4 6 1 ,2 7 6 ,2 4 0 .0 0 5 3 2 ,3 5 1 ,1 5 0 .0 0 D in a s K e se h a ta n Lam piran A (Program Perangkat D aerah Tahun 2019-2020) | tfalamai K o d e U rusan/B id ang U r u s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h2 0 1 9 2 0 2 0 K R p K R P 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .3 6 Pro g ram P ening katan P e la y a n a n K e se h a ta n A n a k Balita A K A B A 10,6 1 6,3 9 2 ,3 8 0 ,0 0 0 .0 0 D in a s K e se h atan 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .2 2 Pro g ram Penceg ahan dan P e n a n g g u la n g a n P e n y a k it M en u lar C a k u p a n p e n e m u an d an p e n a n g a n a n p e n d e rita p e n y a k it m e n u la r 8 5 % 1 0 0 % 6 1 9 ,5 0 1 ,0 0 0 .0 0 8 ,1 8 5 ,8 2 3 ,8 4 4 .0 0 D in as K e se h a ta n 1.02.1102.01.01.61 P ro g ram P enceg ah an d an P e n g e n d a lia n P e n y a k it T u la r V ekto r d an Z o o n o tik m e n u ru n n y a k a su s p e n y a k it DBD 5 0% 1 0 0 % 1 3 3 ,7 3 0 ,6 6 0 .0 0 D in a s K e se h atan 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .2 3 P ro g ram S tan d a risa si P e la y a n a n K e se h a ta n P e rse n ta se p u sk e sm a s ya n g te ra k re d ita s i m in im a l m ad ya 0% 1 0 0 % 6 ,3 0 9 ,0 5 3 ,9 9 8 .0 0 1 9 ,0 7 2 ,4 8 9 ,5 3 2 .0 0 D in a s K e se h atan 1 .0 2 .1 ,0 2 .0 1 .0 1 .2 4 P ro g ram P elayanan K esehatan P e n d u d u k M isk in C a k u p a n p e la y a n a n k e se h a ta n p e n d u d u k m iskin 6 0 % 9 9 % 2 ,7 6 4 ,9 1 6 ,3 7 1 .1 5 D in as K e se h a ta n 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .3 7 Pro g ram P ening katan K e s e la m a ta n Ib u M e ia h irk a n d an A n a k C a k u p a n p e rto lo n g a n p e rsa lin a n o le h te n a g a k e se h a ta n ya n g m e m ilik i k o m p e te n si k e b id an an 7 5 % 1 0 0 % 4 3 7 ,5 5 9 ,7 5 5 .0 0 D in as K e se h a ta n 1.02.1102.01.01.48 Pro g ram Penyed iaa n D ana O p e ra s io n a l P u s k e sm a s , P uskesm as P em b an tu , P o lin d e s , P o sk e sd e s d an Sara n a Kesehatan Lainnva T in g k a t p e m e n u h a n d a n a o p e ra sio n a l p u sk e sm a s d an ja r in g a n n y a 100% 8 9 % 2 1 ,8 8 0 ,6 4 6 ,8 7 3 .2 2 2 1 ,5 1 5 ,9 1 2 ,2 6 0 .7 0 D in as K e se h a ta n 1.02.1102.01.01.51 Pro g ram Pening katan P e la y a n a n K e se h a ta n P end ud u k Lan iu t U sia (lansia) C a k u p a n p e la y a n a n k e se h a ta n u sia la n ju t 6 0 % 5 7 % 9 6 ,3 1 1 ,4 5 0 .0 0 D in as K e se h a ta n 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .5 2 P ro g ram Pelayanan K esehatan R e m a ja P e rse n ta se P u sk e sm a s y a n g m e n ye le n g g a ra k a n p e la y a n a n k e se h a ta n re m a ja 8 5 % 1 0 0 % 3 2 3 ,6 3 2 ,5 7 0 .0 0 D in a s K eseh atan 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .4 9 Pro q ram Penq em banq an U s a h a K e se h a ta n S e k o la h C a k u p a n p e n ia rin q a n sisw a S D d an se tin q k a t 6 0 % 1 0 0 % 1 0 1 ,5 5 6 ,0 0 0 .0 0 D in a s K eseh atan 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .5 3 Pro g ram Peng em bang an L in g k u n g a n S e h a t Ju m la h d e sa / k e lu ra h a n O p e n D e fe ca tio n Fre e (O D F) 51 2 0 5 5 1 ,9 0 3 ,0 5 0 .0 0 4 1 ,6 8 0 ,0 0 0 .0 0 D in a s K eseh atan 1 .0 2 .1 ;0 2 .0 1 .0 1 .5 8 P ro g ram P enceg ah an d an P e n g e n d a lia n P e n y a k it T id a k M enular (P2PTM ) C a k u p a n p e n e m u a n d an p e n a n g a n a n p e n d e rita H ip e rte n si 7 5 % 6 1 % 4 8 5 ,6 6 1 ,4 5 0 .0 0 6 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 D in a s K e se h a ta n 1 .0 2 .1 ,0 2 .0 1 .0 1 .5 5 P ro g ram Pening katan Sistem P e la y a n a n K e se h a ta n C a k u p a n p e n e m u a n d an p e n a n g a n a n k e se h a ta n d ia b e te s m ile tu s 6 0 % 7 9 % 2 4 7 ,7 6 9 ,2 2 5 .0 0 C a k u p a n p e n e m u a n d an p e n a n g a n a n p e n d e rita o a n q q u a n iiw a b e ra t 6 0 % 0 % 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .3 9 P ro g ram P enem u an dan P e n a n g a n a n P e n d e rita P enyakit C a k u p a n P e n e m u a n d an P e n a n g a n a n P e n d e rita P e n v a k it 8 0 % 1 0 0 % 1 5 7 ,3 1 8 ,2 0 0 .0 0 D in a s K e se h atan 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .5 0 Pro g ram Pelayanan K esehatan C a lo n Je m a a h H aji C a k u p a n P e la ya n a n K e se h a ta n C a lo n Je m a a h H aii 8 0 % 1 0 0 % 2 9 ,8 3 4 ,3 0 0 .0 0 D in a s K e se h atan 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .1 5 P ro q ram O bat dan P erb ekalan K e se h a ta n P e rse n ta se k e te rse d ia a n O b a t d an vak sin 8 0 % 1 0 0 % 3 ,2 5 7 ,8 5 0 ,6 8 0 .0 0 1 ,5 7 3 ,0 1 7 ,4 2 6 .0 0 D in a s K eseh atan 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .1 7 Pro g ram Peng aw asan O bat d a n M a k a n a n C a k u p a n p e n g a w a sa n p e re d ara n o b a t d an m a k a n a n v a n q a m a n d an se h a t 8 0 % 1 0 0 % 7 1 ,8 2 4 ,5 0 0 .0 0 7 4 ,8 1 0 ,0 0 0 .0 0 D in a s K e se h atan 1.02 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .4 3 Pro g ram P eng em bang an S u m b e r D a y a M a n u sia Kesehatan P e rse n ta se S D M K e s e h a ta n ya n g m e m ilik i K o m p e te n si se su ai b id a n q n y a 8 5 % 1 0 0 % 2 ,5 4 9 ,8 6 6 ,6 0 0 .0 0 3 ,7 1 7 ,5 8 1 ,6 8 3 .0 0 D in as K e se h atan 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .4 5 Pro g ram Fasilitas Pend id ikan F o rm a l d an N o n F o rm a l Te n a o a Kesehatan P e rse n ta se S D M K e s e h a ta n y a n g m e m ilik i K o m p e te n si se su ai b id a n q n y a 8 5 % 1 0 0 % 1 3 4 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 0 D in a s K eseh atan 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .4 7 Pro g ram P eng ad aan P e n in g k a ta n d an P e rb a ik a n Sara n a dan P ra saran a P u sk e sm a s d an Ja rin q a n n v a C a k u p a n p u sk e sm a s d an p u sk e sm a s p e m b a n tu 9% 7 9 .9 % 1 3 ,4 4 1 ,0 9 6 ,4 7 9 .0 0 1 1 ,5 1 5 ,2 9 4 ,1 4 5 .0 0 R S U D 1 8 ,0 6 1 ,4 0 1 ,1 4 8 .0 8 2 8 ,1 7 3 ,2 2 4 ,1 0 2 .1 6 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 3 .5 5 P ro q ram Peninq katan Sistem P e la y a n a n K e se h atan T in q k a t K e m a n d iria n B LU D B LU D B LU D 1 4 ,7 1 0 ,8 3 3 ,8 9 7 .0 8 B LU D 1 6 ,5 4 6 ,6 3 8 ,2 8 1 .1 6 B LU D R SU D 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .6 4 P ro q ram Penq em banq an A k re d ita s i R u m ah Sa k it T in q k a t P e la y a n a n R S - - - P ra ta m a 5 3 1 ,5 7 6 ,0 0 0 .0 0 D in a s K e se h a ta n (R S U D ) J 1^ CRSUD) 1 Halpiarfif1Lam piran A (Program Perangkat D aerah Tahun 2019-2020) | Hal K o d e U rusan/B id ang U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tc o m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h2 0 1 9 2 0 2 0 K R p K Rp 1.02.1102.01.01.26 P ro g ram P e n g ad aan , P e n in g k a ta n S a ra n a d an P rasaran a R um ah S a k it/R u m a h S a k it Jiw a /R u m a h Sak it P aru -naru/R um ah S a k it M a ta P e rse n ta se sa ra n a d an p ra sa ra n a se su ai sta n d a r M u tu RS 8 0 % 1 0 0 % 2 ,2 3 6 ,1 2 3 ,1 5 1 .0 0 1 0 ,2 1 6 ,8 3 8 ,2 2 1 .0 0 D in a s K e se h a ta n (R S U D ) 1 .0 2 .1 .0 2 .0 1 .0 1 .2 7 Pro g ram P em eliharaan S a ra n a d an P ra sa ra n a R u m ah Sakit/R um ah S a k it Jiw a / R u m a h S a k it P aru - o aru/Rum ah S a k it M ata P e rs e n ta s e S a ra n a d an P ra sa ra n a R u m a h S a k it y a n g te rp e lih a ra 7 0 % 1 0 0 % 1 ,1 1 4 ,4 4 4 ,1 0 0 .0 0 8 7 8 ,1 7 1 ,6 0 0 .0 0 D in a s K e se h a ta n (R S U D ) 3 P ek erja a n U m u n i d a n P e n a ta a n R u an q 8 3 ,2 2 4 ,5 0 0 ,0 2 9 4 0 ,3 1 5 ,2 2 0 ,2 3 5 1.03.1.03.01.01.01 Pro g ram P elayanan A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se u n it k e rja y a n g m e m p e ro le h D e lavan an a d m in istra si p e rk a n to ra n 9 0 % 9 0 % 4 ,3 8 1 ,8 8 8 ,6 9 0 .0 0 9 0 % 2 ,2 8 7 ,7 0 8 ,6 7 3 .0 0 D isP U P R H u b 1 .0 3 .1 .0 3 .0 1 .0 1 .0 2 Pro g ram P ening katan Sara n a d a n P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it k e rja y a n g m e n d a p a tk a n layanan sa ra n a d an p ra sa ra n a a p a ra tu r 9 0 % 9 0 % 1 ,8 1 5 ,9 0 3 ,3 0 0 .0 0 9 0 % 8 6 4 ,6 2 2 ,3 0 0 .0 0 D isP U P R H u b 1.03 .1 .0 3 .0 1 .0 1 .0 3 Pro q ram P eninq katan D isip lin A p a r a tu r T in q k a t k e p a tu h a n p e g a w a i 1 0 0 % 100 1 1 1 ,1 1 9 ,8 0 0 .0 0 1 .0 3 .1 .0 3 .0 1 .0 1 .0 5 Pro g ram P ening katan K a p a s ita s S u m b e r D a y a A p a ra tu r P e rse n ta se s u m b e r d a y a a p a ra tu r y a n g m em iliki k o m p e te n si se su a i b id a n u n v a 9 0 % 9 0 % 1 4 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 9 0 % 5 1 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 0 D isP U P R H u b 1 .0 3 .1 .0 3 .0 1 .0 1 .2 4 Pro g ram Peng em bang an d a n P e n g e lo la a n Ja rin g a n Irig asi, Rawa d an Jaringan P e n g a ira n L a in n v a P e rs e n ta s e lahan y a n g te rla y a n i Ja rin g a n Irig asi (% ) 5 9 .2 3 % 6 1 .3 9 % 5 ,5 4 4 ,1 8 0 ,6 0 0 .0 0 6 2 .4 7 % 4 ,6 5 0 ,9 9 8 ,4 0 0 .0 0 D isP U P R H u b 1 .0 3 .1 .0 3 .0 1 .0 1 .2 8 Pro g ram Peng end alian B an jir P e rse n ta se p a n ja n g k a n a l/su n g a i seb ag ai p e n g e n d a li b a n jir y a n g d ilaku ka n p e n in a k a ta n /n e m e lih a ra a n 9 .2 6 % 1 6 .4 3 % 1 ,5 8 6 ,3 4 5 ,0 0 0 .0 0 1 9 .2 8 % 1 ,1 9 6 ,0 2 4 ,3 5 0 .0 0 D isP U P R H u b 1 .0 3 .1 .0 3 .0 1 .0 1 .1 5 Pro q ram P em banqunan Ja la n d a n Je m b a ta n P e rse n ta se ja lan y a n g d ib a n g u n 7 9 7 ,2 Km 2,51 (2 0 ,5 Km ) 5 8 ,8 6 6 ,5 2 4 ,8 1 2 .0 0 1,52 (12,61 Km ) 1 9 ,9 5 4 ,6 7 2 ,8 0 0 .0 0 D isP U P R H u b P e rse n ta se ja la n y a n g d itin g k a tk a n 1 0 4,73 Km 1 3 ,7 6 (16,71 Km ) 11,04 (1 5 ,0 8 Km ) 1 .0 3 .1 .0 3 .0 1 .0 1 .1 8 Pro g ram R e h a b ilita si/P e m e lih a ra a n Ja la n d an Jem b atan P e rse n ta se ja la n d an je m b a ta n y a n g d ire h a b ilita si/d ip e lih a ra 1 6 1 ,8 6 Km 1,91 (3 ,1 5 Km ) 9 ,9 6 5 ,2 0 4 ,7 2 6 .0 0 2 ,42 (4,1 Km ) 8 ,5 8 9 ,9 0 9 ,0 8 0 .0 0 D isP U P R H u b 1 .0 3 .1 .0 3 .0 1 .0 1 .3 4 P ro g ram P eren canaan Tata R u a n g Ju m la h d o k u m e n R e n ca n a T a ta R u an g yan g d lsu su n 17 D o k u m e n ( 2 D o k u m e n R R T R , 5 D o k u m e n R TBL, d an 10 D o k u m e n 1 2 9 4 ,4 4 9 ,7 5 0 .0 0 3 1 ,6 3 0 ,5 6 0 ,0 0 0 .0 0 D isP U P R H u b 1 .0 3 .1 .0 3 .0 1 .0 1 .2 5 Pro g ram P eng end aliaan d an P e m a n fa a ta n R uan g P e rse n ta se p e m a n fa a ta n ru ang y a n g se su ai d e n q a n P o la R uanq 7 0 % 8 0 % 8 0 % 5 2 ,7 9 9 ,7 5 0 .0 0 D isP U P R H u b 1.03.1.03.01.01.31 P ro g ram Pem berd ayaan Ja s a k o n s tru k si P e rs e n ta s e B ad an U sa h a b id a n g Ja sa K o n stru k si y a n g m e m ilik i k o m p e te n si se su a i b id a n g n y a 1 00% 1 0 0 % 5 1 6 ,8 8 3 ,3 5 1 .0 0 1 00% 4 5 0 ,6 1 1 ,6 0 0 .0 0 D isP U P R H u b 1 .0 3 .1 .0 3 .0 1 .0 1 .4 2 Penanam an P o h o n Pada L a h a n di Lu a r K a w a sa n ( D BH - D R ) P e rse n ta se B a d a n U sa h a b id a n g Ja sa K o n stru k si y a n g m e m ilik i k o m p e te n si se su a i b id a n g n y a 5 8 5 ,9 1 3 ,2 8 2 .0 0 D isP U P R H u b 4 P eru m ahan R a k y a t dan K a w a s a n P e m u k im a n 3 6 ,9 9 9 ,9 6 8 ,3 0 6 2 9 ,8 3 1 ,4 0 8 ,6 7 5 1.04.1.04.01.01.01 Pro g ram P elayanan A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rs e n ta s e u nit k e rja In te rn a l y a n g m e n p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 1 0 0 % 1 0 0 % 3 ,0 9 3 ,8 6 9 ,0 2 9 .0 0 2 ,0 1 8 ,6 5 9 ,4 6 9 .0 0 D isp e rk im ta n 1 .0 4 .1 .0 4 .0 1 .0 1 .0 2 Pro g ram Pening katan Sara n a d a n P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it k e rja in te rn a l y a n g m e n d a p a t la y a n a n sa ra n a d an p ra sa ra n a a p a ra tu r 10 0 % 1 0 0 % 8 7 5 ,5 6 9 ,4 3 1 .0 0 3 5 6 ,7 7 5 ,8 0 0 .0 0 D isp e rk im ta n Lam piran A (Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2020) | Hafapnaj K o d e U ru sa n /B id a n g U ru s a n / P ro g ra m Indikatcu- K in e rja P ro g ra m (O u tco m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h2 0 1 9 2 0 20 K R p K R P 1 .0 4 .1 ,0 4 .0 1 .0 1 .0 5 Pro g ram P en in g k atan K a p a s ita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r ya n g m e m ilik i k o m p e te n si se su a i b id a n q n y a 100% 1 0 0 % 7 9 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 9 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 D isp e rk im ta n 1.04.1.04.01.01.21 P ro g ram P ening katan dan P e m e ra ta a n S u m b e r D aya Enerqi P e rse n ta se ja rin g a n LP JU ya n g b e rfu n g si baik 36 % 3 6 % 1 ,7 1 9 ,2 2 0 ,3 8 6 .0 0 4 ,3 0 9 ,0 2 6 ,3 0 6 .0 0 D isp e rk im ta n 1 .0 4 .1 .0 4 .0 1 .0 1 .2 4 P ro g ram P e n g em b an g an W ila y a h S tra te g is d an C e p a t Tum buh P e rse n ta se k a w a sa n p e rko ta a n d an p e ru m a h a n y a n g m e m ilik i ak se s ja la n d an d ra in a s e yan g m e m a d a i 10% 2 0 % 7 ,0 1 5 ,6 4 1 ,3 0 0 .0 0 6 ,1 5 8 ,1 2 9 ,2 0 0 .0 0 D isp e rk im ta n 1 .0 4 .1 .0 4 .0 1 .0 1 .2 5 Pro g ram P en g em b an g an K in e rja P e n g e lo la a n A ir M inum dan A ir Lim bah P e rse n ta se p e n d u d u k ya n g m e m ilik i a k se s a ir m in u m v a n a am a n d an b e rke la n iu ta n 3 6 .5 2 % 4 9 .5 2 % 1 0 ,3 4 6 ,2 2 9 ,5 0 0 .0 0 5 ,3 7 9 ,9 6 0 ,3 0 0 .0 0 D isp e rk im ta n 1 .0 4 .1 .0 4 .0 1 .0 1 .2 6 P ro q ram P em b an q u n an In s fra s tru k tu r P e d e sa n P e rse n ta se ia lan d e sa ya n q d ib a n q u n - 3 0 % 8 ,1 1 3 ,5 7 8 ,3 0 0 .0 0 4 ,4 7 6 ,4 3 7 ,1 5 0 .0 0 D isp e rk im ta n 1 .0 4 .1 .0 4 .0 1 .0 1 .2 9 Pro g ram P em b an g u n an P e ru m a h a n P e rse n ta se R u m a h T id a k La y a k H u n i y a n g m e n d a o a t b a n tu a n S P M P e ru m a h a n R a k va t 2 5 % 2 6 .1 4 % 7 5 3 ,6 9 7 ,4 0 0 .0 0 2 3 0 ,8 3 3 ,0 0 0 .0 0 D isp e rk im ta n 1.04.1',04.01.01.16 P ro q ram Linq ku n q an Seh at P e ru m a h a n P e rse n ta se ta m a n y a n q d ib a n q u n - 2 6 .1 4 % 1 ,5 8 6 ,4 5 9 ,7 5 0 .0 0 1 ,5 3 2 ,0 6 1 ,5 0 0 .0 0 D isp e rk im ta n P e rse n ta se ta m a n y a n q d ip e lih a ra - 1 .0 4 .1 .0 4 .0 1 .0 1 .3 0 P ro g ram Pem b an g u n an d an P e n in g k a ta n K u a lita s K aw a san Perm ukim an P e rk o ta a n P e rse n ta se b a h u ja la n d an d ra in a se ya n g d ib e rsih k a n di w ila y a h p e rko ta an 100% 1 0 0 % 3 ,4 1 6 ,2 0 3 ,2 1 0 .0 0 2 ,9 6 9 ,5 4 5 ,9 5 0 .0 0 D isp e rk im ta n 1 .0 4 .1 .0 4 .0 1 .0 1 .3 2 P ro q ram P em b an q u n an P e ru m a h a n 2 ,3 8 0 ,9 8 0 ,0 0 0 .0 0 D isp e rk im ta n 5 K etentram an, K e te rtib a n U m u m , d an P erlin d u n a a n M asya^akat 2 3 ,3 6 7 ,3 3 9 ,8 6 7 .0 0 2 2 ,0 1 8 ,3 9 0 ,8 0 8 .9 7 1.05.1,05.02.01.01 P ro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n . P e rse n ta se u n it k e rja in te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 10 0 % 1 0 0 % 7 ,8 2 0 ,0 1 3 ,8 8 8 .0 0 100% 7 ,3 2 3 ,3 4 3 ,6 4 0 .0 0 S a tp o l PP 1 .0 5 .1 ,0 5 .0 2 .0 1 .0 2 P ro g ram P ening katan S a ra n a D an P ra sa ra n a A p a ra tu r. C a k u p a n u n it k e rja in te rn a l y a n g m e n d a p a tk a n la v a n a n sa ra n a d an p ra sa ra n a a o a ra tu r 80 % 10 0 % 2 7 6 ,6 9 6 ,9 0 0 .0 0 100% 3 8 6 ,2 8 1 ,5 1 1 .9 7 S a tp o l PP 1 .0 5 .1 .0 5 .0 2 .0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a s ita s S u m b e r D aya A p a ra tu r. P e rse n ta se a p a ra tu r ya n g m e m ilik i k o m p e te n si se su ai b id a n q n y a 8 0 % 10 0 % 1 1 8 ,1 5 0 ,0 0 0 .0 0 S a tp o l PP 1 .0 5 .1 .0 5 .0 2 .0 1 .0 6 P ro g ram p en in g katan p e n g e m b a n g a n sistem oelaD oran cao a ian kineria d a n k e u a n o a n T in g k a t k e te p a ta n w ak tu p e la p o ra n cap aian k in e ria d an k e u a n q a n 10 0 % 1 0 0 % 1 6 ,3 0 0 ,0 0 0 .0 0 S a tp o l PP 1 .0 5 .1 .0 5 .0 2 .0 1 .0 7 P ro g ram P em eliharaan K e n tra n tib m a s dan P enceaahan Tin d a ka n Krim inal Ju m la h P e la n g g a ra n K3 (K e te rtib a n , K e te n tra m a n . k e in d a h a n ) v a n a d ise le sa ik a n 8 0 % 10 0 % 5 1 1 ,4 5 2 ,8 4 6 .0 0 95 % 4 0 ,7 1 0 ,0 0 0 .0 0 S a tp o l PP 1 .0 5 .1 .0 5 .0 2 .0 1 .2 9 P ro g ram P enceg ah an dan P e n g e n d a lia n K e b a k a ra n . Ju m la h k o rb a n jiw a a k ib a t ke b ak aran 0 10 0 % 8 2 ,0 6 5 ,0 0 0 .0 0 S a tp o l PP Ju m la h h a rta b e n d a a k ib a t k e b ak aran 0 1 .0 6.1.06.01.01.01 P ro g ram Pelayanan A d m in istra s i P e rk a n to ra n P re se n ta se U n it K e rja Inte rn al ya n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rkan to ran 100% 1 0 0 % 1 ,2 2 0 ,9 6 1 ,4 7 5 .0 0 94 % 1 ,3 6 0 ,6 7 1 ,4 3 7 .0 0 B PB D 1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .0 1 .0 2 P ro g ram P ening katan Sara n a d a n P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it k e rja in te rn a l ya n g m e n d a p a tk a n la v a n a n sa ra n a d an p ra sa ra n a a p a ra tu r 1 00% 1 0 0 % 1 4 2 ,9 8 4 ,5 0 0 .0 0 1 00% 9 5 ,2 1 6 ,0 0 0 .0 0 B PB D 1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .0 1 .0 5 P ro g ram P ening katan K a p a s ita s S u m b e rd a y a A p a ra tu r P re se n ta se a p a ra tu r ya n g m e m ilik i k o m p e te n si se su ai b id a n q n y a 3 2 .4 3 % 3 7 % 5 2 ,8 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% 2 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 B PB D 1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .0 1 .2 5 P ro g ram P e ng urang an R esiko B e n c a n a P ro se n ta se c a k u p a n k e cam atan sia p sia g a m e n a h a d a p i b e n ca n a 8 4 .6 2 % 1 00% 4 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% 4 3 ,0 3 9 ,0 0 0 .0 0 B PBD 1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .0 1 .2 8 P ro g ram Lo g istik d an P eralatan Ju m la h p o sk o y a n g m e n d a p a t k e te rse d ia a n lo q istik 5 p o sko 2 5 % 2 5 ,5 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 B PBD 1.06.1106.01.01.30 P ro g ram Pasca B encana P re se n ta se p e la k sa n a a n re h a b ilita si dan re k o n stru k si p a sca b e n can a 0 .0 0 % 3 3 % 2 8 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% 6 ,6 7 1 ,1 0 8 ,0 0 0 .0 0 BPBD Iv ^aipi3^4fLam piran A (Program Perangkat D aerah Tahun 2019-2020) | K o d e U ru san /B id an g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h2 0 19 2 0 20 K __________________B e _ K __________________B E __________________ 1 .0 6.1.06.01,01.31 Pro g ram Penceg ahan d a n P e n a n g g u la n g a n Keb akaran H u tan (D BH ■D R) C a k u p a n lu a sa n re siko b e n ca n a a k ib a t k e b a k a ra n h u ta n d an lahan 0 .0 0 % 8 8% 1 3 ,0 2 7 ,9 9 5 ,2 5 8 .0 0 8 8 % 5 ,7 0 9 ,4 6 2 ,5 2 0 .0 0 B PB D 1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .0 1 .3 7 Pro g ram P ena n g an an B en can a (T a n g g a p D a ru rat) P re se n ta se ca k u p a n lo g istik d an p e ra la ta n ta n q q a p d a ru ra t 0 .0 0 % 0 .0 0 0 .0 0 6 7 % 3 6 0 ,5 5 8 ,7 0 0 .0 0 B P B D 6 S o sia l 2 .8 8 8 .8 8 8 .2 5 9 1 ,7 5 7 ,7 6 4 .9 5 4 1 .0 6.1.06.02.01.01 Pro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se U n it K e rja In te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 100% 1 0 0 % 1 ,7 1 9 ,9 3 2 ,0 0 9 .0 0 1 00% 1 ,2 2 8 ,3 4 0 ,3 1 4 .0 0 D in a s S o sia l 1.06.1'.06.02.01.02 Pro g ram P ening katan Sara n a d a n P ra sa ra n a A p a ra tu r P e rse n ta se sa ra n a d an p ra sa ra n a y a n g te rse d ia u n tu k m e n u n ia n q p e la ya n a n 60 % 1 0 0 % 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 6 5 % 1 2 0 ,7 0 8 ,9 9 0 .0 0 D in as S o sia l 1 .0 6 .1 .0 6 .0 2 .0 1 .0 3 Pro q ram P eninq k atan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t k e p a tu h a n p e g a w a i 100% 1 0 0 % 3 3 ,6 5 0 ,0 0 0 .0 0 D in as S o sia l 1 .0 6 .1 .0 6 .0 2 .0 1 .0 5 Pro g ram P e n in g k a ta n K a p a s ita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r y a n g m e m ilik i ko m p e te n si se su a i b id a n q n y a 15% 2 1 % 4 2 ,9 0 0 ,0 0 0 .0 0 5 5 % 1 4 ,6 0 0 ,0 0 0 .0 0 D in a s S o sia l 1 .0 6 .1 .0 6 .0 2 .0 1 .0 6 Pro g ram p en in g katan p e n g e m b a n g a n siste m DelaDoran cao a ia n kineria d a n k e u a n o a n T in g k a t k e te p a ta n w a k tu p e re n c a n a a n dan o e la p o ra n c a o a ia n k in e ria d an k e u an q a n 85 % 10 0 % 1 4 ,9 4 0 ,0 0 0 .0 0 100% 4 ,5 1 6 ,2 5 0 .0 0 D in a s S o sia l 1 .0 6 .1 .0 6 .0 2 .0 1 .1 5 Pro g ram Pem b erd ayaan F a k ir m isk in , KA T d an P M K S iainnva P e rse n ta se P M K S ya n g m e n d a p a t B a n tu a n S o sial 5 7 .1 4 % 5 7 .6 0 % 3 5 0 ,7 7 4 ,1 5 0 .0 0 5 7 .6 6 % 1 7 0 ,9 4 9 ,0 0 0 .0 0 D in a s S o sia l 1 .0 6 .1 .0 6 .0 2 .0 1 .2 2 Pro g ram Pengelol&an A real P e m a k a m a n P e rse n ta se le m b a g a k e se ja h te ra a n so sia l ya n g d ib e rc(ayakan 55% 6 0 % 2 5 ,4 3 4 ,0 0 0 .0 0 7 0 % D in as S o sia l 1 .0 6 .1 .0 6 .0 2 .0 1 .1 6 Pro g ram P e layan an dan R e h a b ilita si K e se ja h te ra a n So sial P e rse n ta se P M K S te rta n g a n i 4 3 ,8 4 % 7 3 .2 1 % 4 3 5 ,9 2 3 ,1 0 0 ,0 0 7 5 .8 0 % 2 5 ,4 0 4 ,4 0 0 .0 0 D in a s S o sia l 1.06.1-.06.02.01.32 Pro g ram P en a n g g u lan g a n B e n c a n a , P e rlin d u n g a n d an Jam inan So sial P e rse n ta se k o rb a n b e n c a n a y a n g m e n d a p a t b a n tu a n so sial 85 % 90 % 2 5 5 ,3 3 5 ,0 0 0 .0 0 9 5 .0 0 % 1 5 5 ,8 7 1 ,0 0 0 .0 0 D in as S o sia l II U rusan W a iib T id a k T e rk a it P e la y a n a n D a sa r - 5 5 .5 2 5 ,5 9 5 ,4 1 0 3 1 ,7 1 7 ,3 3 4 ,2 8 5 1 «s ! 6 8 6 ,8 1 5 ,5 0 0 2 2 .2 0 0 ,0 0 0 2 .0 1 .2 .0 1 .0 1 .0 1 .2 4 Pro g ram P ening katan P ro d u k tiv ita s d an K e se m p a ta n Keria - P ensentase p e n c a ri k e rja y a n g m e n d a p a t o e la tih a n k e w ira u sa h a a n 2 2 % 0 .0 0 1 00% 3 ,7 5 0 ,0 0 0 .0 0 D istra n sn a k e r - P e rse n ta se p e n ca ri ke rja y a n g m e n d a p a t la y a n a n A K . 1 1% 2 .0 1 .2 .0 1 .0 1 .0 1 .1 6 Pro q ram P eninq k atan K ese m p a ta n K eria 9 8 % 2 5 9 ,8 3 9 ,5 0 0 .0 0 D istra n sn a k e r 2 .0 1 .2 .0 1 .0 1 .0 1 .1 5 Pro g ram P e n in g k a ta n K u a lita s d an P ro d u k tiv ita s Tenpq a Kerja 2 2 % 3 5 5 ,5 6 0 ,0 0 0 .0 0 D istra n sn a k e r 2 .0 1 .2 .0 1 .0 1 .0 1 .1 7 Pro g ram P erlin d u n g an dan P e n g e m b a n g a n L e m b a g a Keten ao akeriaan P e rse n ta se te n a g a k e rja te rd a fta r se b ag ai a n o o o ta B P JS K e te n a q a k e rja a n 52% 2 0 % 7 1 ,4 1 6 ,0 0 0 .0 0 1 8 ,4 5 0 ,0 0 0 .0 0 D istra n sn a k e r 2 P em b erd a y a a n P e rem p u a n d a n P e rlin d u n g a n A n a k 3 ,0 2 0,34 1 ,2 8 1 3 ,0 2 1 ,4 0 0 ,2 1 1 2.02.2:02 .0 1 .0 1 .0 1 Pro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se U n it K e rja In te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 100% 10 0 % 1 ,7 9 5 ,3 7 3 ,3 7 4 .0 0 9 8 % 1 ,0 3 0 ,6 4 4 ,5 2 3 .0 0 D P 3 A P P K B 2 .0 2 .2 .0 2 .0 1 .0 1 .0 2 Pro g ram P ening k atan Sara n a d a n P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it k e rja in te rn a l y a n g m e n d a p a tk a n la v a n a n sa ra n a d a n o ra sa ra n a a p a ra tu r 10 0 % 1 0 0 % 2 9 3 ,5 6 3 ,6 1 9 .0 0 9 9 % 1 ,3 7 7 ,9 9 9 ,2 6 8 .0 0 D P 3 A P P K B 2 .0 2 .2 .0 2 .0 1 .0 1 .0 5 Pro g ram P e n in g k a ta n K a p a s ita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r y a n g m e m ilik i ko m p e te n si se su a i b id a n q n y a 100% 1 0 0 % 1 2 2 ,6 5 0 ,0 0 0 .0 0 9 9 % 3 8 ,8 0 0 ,0 0 0 .0 0 D P 3 A P P K B 2 .0 2 .2 .0 2 .0 1 .0 1 .1 8 Pro g ram P en in g k atan P eran S e rta d an K ese ta ra a n G en d er Dalam P em b an q u n an P e rse n ta se p a rtisip a si p e re m p u a n di le m b a g a d a e ra h 4 6 .3 7 % 1 00% 2 2 8 ,0 4 9 ,0 0 0 .0 0 9 8 % 5 0 9 ,9 2 6 ,4 2 0 .0 0 D P 3 A P P K B Lam piran A (Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2020) | M afgfnaK5 K o d e IJru sa n /B id a n g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h2 0 1 9 2 0 2 0 K R p K ________ B E _______ 2 .0 2 .2 .0 2 .0 1 .0 1 .1 6 Pro g ram P en g u a tan K e le m b a g a a n P e n g a ru su ta m a a n G e n d e r dan A n a k P e rse n ta se K e le m b a g a a n P U G M e n in g k at 1 0 0 .0 0 % 9 9 % 6 7 ,4 1 2 ,6 0 0 .0 0 9 8 % D P 3 A P P K B 2 .0 2 .2 :0 2 .0 1 .0 1 .2 0 Pro g ram p en g em b an g an p u s a t p ela ya n a n in fo rm a si d a n k o n se lin q K RR 1 0 0 % 100% 3 8 0 ,9 2 8 ,9 8 8 .0 0 10 0 % 2 .0 2 .2 .0 2 .0 1 .0 1 .1 7 Pro g ram P en in g k atan K u a lita s H id u p ; d an P erlin d u n aa n Perem p u an P e rse n ta se P e n in g k a ta n K u a lita s T e rh a d a p P e rlin d u n a a n P e re m p u a n 1 0 0 .0 0 % 9 9 .0 0 % 4 7 ,5 2 0 ,0 0 0 .0 0 9 8 % 0 D P 3 A P P K B 2 .0 2 .2 :0 2 .0 1 .0 1 .2 0 Pro g ram P erlin d u n g an P e re m p u a n d an A n a k C a k u p a n P e re m p u a n d an A n a k K o rb an K e k e rasa n y a n g M e n d a p a tk a n P e n a n g a n a n oleh u n it te ro a d u 1 0 0 % 8 6 % 3 1 ,0 4 0 ,0 0 0 .0 0 9 8 % D P 3 A P P K B 2 .0 2 .2 .0 2 .0 1 .0 1 .1 5 Pro g ram K eserasian Keb ijakan P e n in g k a ta n K u a lita s A n a k dan P erem p u an P e rse n ta se p e m e n u h a n k a b u p a te n la y a k an ak 1 0 0 % 10 0 % 5 3 ,8 0 3 ,7 0 0 .0 0 9 8 % 6 4 ,0 3 0 ,0 0 0 .0 0 D P 3 A P P K B 3 P ang an 7 4 1 ,0 2 2 ,7 8 5 1 2 1 .8 9 0 .0 0 6 1 2 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .1 8 Pro g ram P ening k atan K eta h an an P an g an P e rse n ta se p e n u ru n a n k e ca m a ta n raw an p ang an 7.7 14% 1 2 1 ,8 9 0 ,0 0 0 .0 0 D ista n p a p e r Ju m la h d a ta k e te rse d ia a n d an keraw an an p a n g an 2 4 Ju m la h ra a a m o a n a a n d an o a n a a n o lah a n 4 8 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .1 6 Pro g ram P ening k atan K e ta h an P a n g a n fp ertan ian/p erkeb un an) 1 5 .4 0 % 8 5 .9 5 % 7 4 1 ,0 2 2 ,7 8 5 .0 0 D ista n p a p e r 4 Pertanahan 5 3 3 ,5 8 1 ,1 0 6 8 2 8 ,4 9 1 ,9 6 0 1 Pro g ram P en g atu ran dan P e n y e le sa ia n P e rm a sa la h a n Pertanahan P e rse n ta se R u m ah T a n g g a ya n g te rla n y a n i siste m c e n a e lo la a n a ir lim b a h se te m o a t - 3 2 .8 2 % 5 3 3 ,5 8 1 ,1 0 6 .0 0 3 7 .0 8 % 8 2 8 ,4 9 1 ,9 6 0 .0 0 D isp e rk im ta n 5 Lin g ku n qan H id u p 1 3 ,5 2 8 ,7 0 0 ,0 2 9 7 .3 9 2 .8 5 3 ,8 6 3 2 .0 5 .2 .0 5 .0 1 .0 1 .0 1 Pro g ram P elayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se U n it K e rja In te rn a l ya n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 7 0 % 100% 2 ,9 4 0 ,0 6 3 ,8 8 3 .0 0 1 00% 2 ,7 2 3 ,7 2 4 ,9 4 6 .0 0 DLH 2 .0 5 .2 .0 5 .0 1 .0 1 .0 2 Pro g ram P en in g k atan S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it k e rja in te rn a l y a n g m e n d a p a tk a n la van an sa ra n a d an D rasaran a a o a ra tu r 8 5 % 100% 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 00% 2 8 4 ,4 5 5 ,2 0 0 .0 0 DLH 2 .0 5 .2 .0 5 .0 1 .0 1 .0 3 Pro g ram P en in q k atan D isip lin A p a ra tu r Ju m la h S te l P ak aian D in as 100 S te e l 9 5 S teel 8 2 ,8 5 4 ,7 5 0 .0 0 DLH 2 .0 5 .2 .0 5 .0 1 .0 1 .0 5 Pro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r ya n g m e m ilik i ko m p e te n si se su a i b id a m in y a 8 5 % 10 0 % 6 2 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 0 % 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 DLH 2 .0 5 .2 .0 5 .0 1 .0 1 .0 6 Prog ram P e n in g k a ta n P e n g e m b a n g a n Siste m Peren canaan, P elap o ran C a p a ia n K in e rja d an Keuannan T in g k a t k e te p a ta n w a k tu p e n y u su n a n d o ku m e n p e re n c a n a a n , p e la p o ra n cap a ia n k in e rja d an k e u a n a a n 10 0 % 8 0 .3 % 1 3 ,4 2 0 ,0 0 0 .0 0 DLH 2 .0 5 .2 .0 5 .0 1 .0 1 .3 5 Prog ram P en in g k atan Tata K e lo la , A k s e s In fo rm a si dan R eaulasi Lin ak u n q an H id u p P e rse n ta se D o k u m e n te rk a it Lin g ku n g a n H idup y a n q d isu sun 3% 1% 8 8 ,9 7 5 ,0 0 0 .0 0 DLH 2 .0 5 .2 .0 5 .0 1 .0 1 .1 9 Prog ram P en in g k atan K u a lita s d an A k s e s In fo rm a si Su m b e r Dava A lam d an L in a k u n a a n H iduD P e rse n ta se D o k u m e n te rk a it Lin g ku n g a n H idup y a n q d isu sun 9 4 % 3 2 9 ,9 1 1 ,5 1 1 .0 0 D LH 2 .0 5 .2 .0 5 .0 1 .0 1 .2 4 Prog ram K o n se rv a si S u m b e r D a y a H a y a ti d an P enaelo laan R u a n a Terb uk a H iia u (RTH ) In d e k K u a lita s T u tu p a n Lahan 7 7 ,7 5 P o in t 7 8 ,3 P o in t 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 7 8 ,6 5 P o in t 4 1 8 ,9 8 6 ,9 7 5 .0 0 DLH 2 .0 5 .2 :0 5 .0 1 .0 1 .1 7 Pro g ram P erlin d u n g an dan K o n se rv a si S u m b e r D aya A lam In d e k K u a lita s T u tu p a n Lah an 7 7 ,7 5 P o in t 7 8 ,3 P o in t 9 9 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 DLH 2 .0 5 .2 .0 5 .0 1 .0 1 .3 4 Pro g ram P e n d id ik an dan P e n in g k a ta n P a rtisip a si M asvarakat d alam o e n a e n d a lia n lin a k u n a a n P e rse n ta se Ju m la h tim b u la n sa m p a h yan g d id a u r ulan q 2 6 % 2 8 % 2 2 8 ,0 3 9 ,4 0 0 .0 0 D LH 2 .0 5 .2 :0 5 .0 1 .0 1 .1 5 Pro g ram P e n g em b an g an K in e rja P en g e lo la a n Persam p ahan P e rse n ta se Ju m la h tim b u la n sa m p a h ya n g d id a u r ulan q 2 6 % 2 8 % 1 ,7 8 9 ,4 8 0 ,9 1 6 .0 0 DLH ____ V Lam piran A (Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2020) K o d e U ru sa n /B id a n g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h20 19 20 20 K R P _________________ K ftp 2 .0 5 .2 .0 5 .0 1 .0 1 .3 6 P ro g ram P en g en d alian P e n c e m a ra n d an K e ru sa k a n Linqkunqan In d e k s K u a lita s U d a ra d an In d e ks K u a lita s A ir 5 3 .3 3 % 3 4 ,5 5 2 ,0 0 0 .0 0 DLH 2 .0 5 .2 .0 5 .0 1 .0 1 .1 6 P ro g ram P en g en d alian P e n c e m a ra n d an P e ru sa ka n Linak u naan H id u p In d e k s K u a lita s A ir U d a ra - 5 0 ,5 6 P o in t 8 3 ,1 0 1 ,4 0 0 .0 0 5 3 ,5 3 ‘ P o in t DLH 2 .0 5 .2 :0 5 .0 1 .0 1 .2 6 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s K e le m b a g a a n Linak u naan H id u p P e rse n ta se P e n in g k a ta n P e n e rim a a n A sli D aerah - 12 7 % 1 ,0 9 8 ,2 7 2 ,8 0 0 .0 0 DLH 2 .0 5 .2 .0 5 .0 1 .0 1 .2 6 P ro g ram P enunjang Sara n a d an P ra sa ra n a P en u n ja n g K elem b aa aan lin a k u n a a n Ju m la h P a ra m e te r y a n g te ra k re d ita s i 10 P a ra m e te r 1 P a ra m e te r 1 ,1 1 6 ,0 5 2 ,5 1 0 .0 0 D LH 2 .0 5 .2 :0 5 ,0 1 .0 1 .2 8 Pro g ram P en a n am an P o h o n p a d a Lah an di L u a r Kaw asan (DBH - DR) Ju m la h B ib it P o h o n " 1 6 9 5 0 0 1 ,2 5 1 ,2 9 1 ,7 0 0 .0 0 1 6 9 5 0 0 1 ,7 5 5 ,1 3 8 ,3 0 0 .0 0 DLH 2 .0 5 .2 :0 5 .0 1 .0 1 .2 7 Pro g ram Penceg ah an d an P e n a n g g u la n g a n Keb akaran H u tan (D BH - DR) Ju m la h titik A pi 100 80 4 ,6 7 9 ,1 5 3 ,9 1 8 .8 4 7 0 4 5 1 ,6 0 6 ,2 1 1 .8 8 DLH 2 .0 5 .2 :0 5 .0 1 .0 1 .2 9 Pro g ram P ena nam an B am b u p a d a K anan Kiri S u n g a i, Sem padan D a n au d an D aera h T a n g k a p a n A ir (D TA ), se k ita r M ata A ir d an D aera h Im b u h a n A ir T a n a h . rnRW -nm Ju m la h B ib it P o h o n 3 1 4 5 5 9 6 4 ,7 8 9 ,4 4 0 .0 0 15 7 2 8 2 8 5 ,6 8 3 ,0 3 0 .0 0 DLH 6 A d m in istrasi K e o e n d u d u k a n d a n P e n c a ta ta n S ip il 3 .3 7 2 ,1 5 6 ,0 4 4 2 ,0 4 9 ,0 4 7 ,6 1 9 2.06.2:06 .0 1 .0 1 .0 1 Pro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se U n it K e rja In te rn al y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 1 00% 1 0 0 % 1 ,3 9 8 ,5 7 9 ,6 6 6 .0 0 10 0 % 9 7 5 ,9 4 5 ,4 1 9 .0 0 D isd u k ca p il 2 .0 6 .2 .0 6 .0 1 .0 1 .0 2 Pro g ram P ening katan S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r P e rse n ta se sa ra n a d an p ra sa ra n a y a n g te rse d ia u n tu k m e n u n ia n a o q layan an 1 00% 1 0 0 % 4 2 9 ,0 4 8 ,8 0 0 .0 0 10 0 % D isd u k ca p il 2 .0 6 .2 :0 6 .0 1 .0 1 .0 5 Pro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r y a n g m e m ilik i k o m p e te n si se su ai b id a n q n y a 1 00% 1 0 0 % 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 10 0 % D isd u k ca p il 2 .0 6 .2 .0 6 .0 1 .0 1 .1 5 Pro g ram P enataan A d m in istra s i K e p e n d u d u kan R a ta -ra ta tin g k a t k e p e m ilik a n d o ku m e n k e o e n d u d u k a n 9 2 % 9 6 % 1 ,0 3 1 ,6 3 2 ,5 7 8 .0 0 9 9 .2 5 % 7 2 2 ,4 2 3 ,2 0 0 .0 0 D isd u k c a p il 2 .0 6 .2 :0 6 .0 1 .0 1 .1 6 Pro g ram A d m in istra si P e n c a ta ta n S ip il R a ta -ra ta tin g k a t k e p e m ilik a n d o k u m e n ca ta ta n sipil 55 % 4 1 % 1 4 9 ,7 5 1 ,0 0 0 .0 0 4 7 .2 9 % 1 7 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 D isd u k c a p il 2 .0 6 .2 :0 6 .0 1 .0 1 .1 7 Pro g ram P en a taan In fo rm a si A d m in istra s i Keo end ud ukan P e rse n ta se k e c a m a ta n y a n g m e la ku ka n o e m u k ta h ira n in fo rm a si k e o e n d u d u kan 1 00% 1 0 0 % 3 4 3 ,1 4 4 ,0 0 0 .0 0 1 00% 3 3 3 ,6 7 9 ,0 0 0 .0 0 D isd u k ca p il 7 P ern b erd ayaan M a sy a ra k a t d a n D esa 6 ,5 5 4 ,9 2 1 ,7 0 0 1 ,7 8 7 ,1 0 2 ,7 4 7 2.07.2:07 .0 1 .0 1 .0 1 Prog ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se U n it K e rja In te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d fn in is tra si p e rk a n to ra n 8 0 % 1 0 0 % 1 ,6 2 2 ,1 8 4 ,3 7 5 .0 0 9 5 .0 4 % 1 ,2 1 2 ,3 1 6 ,2 2 7 .0 0 D isP M D e s 2 .0 7 .2 :0 7 .0 1 .0 1 .0 2 Pro g ram P ening katan S a ra n a d an P ra sa ra n a P e rse n ta se sa ra n a d an p ra sa ra n a y a n g te rse d ia u n tu k m e n u n ia n a D elayanan 8 0 % 1 0 0 % 2 4 7 ,2 4 2 ,5 0 0 .0 0 9 7 .9 9 % 2 5 6 ,2 3 9 ,0 0 0 .0 0 D isP M D e s 2 .0 7 .2 .0 7 .0 1 .0 1 .0 3 P ro aram P eninq katan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t k e p a tu h a n p e q aw ai 1 00% 1 0 0 % 7 6 ,5 3 0 ,0 0 0 .0 0 D isP M D e s 2 .0 7 .2 :0 7 .0 1 .0 1 .0 5 Pro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r y a n g m e m ilik i k o m p e te n si se su ai b id a n q n y a 8 0 % 1 0 0 % 7 6 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 00% 1 4 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 D isP M D e s 2 .0 7 .2 .0 7 .0 1 .0 1 .1 5 Pro g ram P e n in g k a ta n K e b e rd a y a a n M a sy a ra k a t Perdesaan P e rse n ta se L e m b a g a K e b e rd a y a a n D e sa ya n g a k tif (P o sy a n d u , PK K , B U M D ES , M a n tir A d a t, PO SYA N TEK1 8 0 % 1 0 0 % 1 ,0 2 9 ,5 0 2 ,8 2 5 .0 0 9 5 .0 1 % 2 5 9 ,4 9 2 ,5 2 0 .0 0 D isP M D e s 2 .0 7 .2 .0 7 .0 1 ,0 1 .1 7 Pro g ram P ening katan P artisip a si M a sy a ra k a t d alam M em banqqn D esa T in g k a t S w a d a y a M a sy a ra k a t te rh a d a p P ro g ram D e m b e rd a v a a n m a sy a ra k a t 8 0 % 1 0 0 % 3 9 0 ,5 6 5 ,0 0 0 .0 0 100% 3 7 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 D isP M D e s Lam piran A (Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2020) | rfatamarr 7 K o d e U ru sa n /B id a n g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h20 19 20 20 K _________________ R p K ________? £ _______ 2 .0 7 .2 .0 7 .0 1 101.18 Pro g ram P ening k atan K a p a sita s A p a ra tu r P e m e rin ta h D esa P ro se n ta se La p o ra n K e u an g an D e sa d an Lap o ran P e n y e le n g g a ra a n P e m e rin ta h a n D e sa y a n g baik 8 0 % 10 0 % 3 ,1 1 2 ,8 9 7 ,0 0 0 .0 0 9 9 .3 0 % 7 ,0 5 5 ,0 0 0 .0 0 D isP M D e s 8 P en g e n d a lia n P en d u d u k d a n K e lu a rg a B e re n c a n a 5 ,2 0 0 ,5 0 8 ,1 6 0 3 ,4 6 5 ,3 3 2 ,5 0 0 2 .0 8 .2 .0 2 .0 1 .0 1 .1 5 Pro g ram Keluarga B erencan a A n g k a p e m a kaian k o n tra se p si/C P R b ag i o e re m D u an m e n ikah usia 1 5 - 4 9 7 8 .6 9 % 7 9 % 4 ,7 8 1 ,0 6 8 ,1 6 0 .0 0 8 6 .0 0 % 3 ,2 6 0 ,2 2 5 ,7 0 0 .0 0 D P 3 A P P K B 2 .0 8 .2 .0 2 .0 1 .0 1 .1 9 Pro g ram P en g e m b a n g a n P u s a t In fo rm a si dan K o n selin a (PIK) R em aja P e rse n ta se R e m a ja d alam P u s a t In fo rm a si D an K o n se lin q R e m a ia /M a h a sisw a 1 2 .4 2 % 1 00% 1 0 0 % 2 7 ,9 8 7 ,9 0 0 .0 0 D P 3 A P P K B 2 .0 8 .2 .0 2 .0 1 .0 1 .2 6 Pro q ram Ketahan an d an P e m b e rd a y a a n K e lu a rq a P e rse n ta se K u a lita s P e m b e rd a ya a n K e lu a rq a 3 6 .6 5 % 9 0 % 4 1 9 ,4 4 0 ,0 0 0 .0 0 9 7 % 1 7 7 ,1 1 8 ,9 0 0 .0 0 D P 3 A P P K B 9 P erhu bu n gan 2 ,3 5 0 ,9 7 4 ,8 3 9 5 9 1 ,6 3 0 ,9 0 0 2 .0 9 .1 .0 3 .0 1 .0 1 .1 9 Pro g ram P en g en d alian dan P e n g a m a n a n Lalu Lintas P e rse n ta se R a m b u -R a m b u T e rp a sa n g 2 8 % 3 0 % 1 ,3 6 2 ,3 0 4 ,8 3 9 .0 0 3 2 % 1 4 9 ,4 3 0 ,0 0 0 .0 0 D isP U P R H u b 2 .0 9 .1 .0 3 .0 1 .0 1 .1 8 P ro g ram P e m b an g u n an S a ra n a d an P ra sa ra n a Perhub unqan - P e rse n ta se S a ra n a d an P ra sa ra n a P e rh u b u n g a n v a n o d ib a n q u n 1 0 0 % 1 00% 8 1 9 ,1 7 0 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 4 2 7 ,3 5 0 ,9 0 0 .0 0 D isP U P R H u b 2 .0 9 .1 .0 3 .0 1 .0 1 .2 3 Pro g ram R e h ab ilita si dan P e m e lih a ra a n P ra sa ra n a dan Fasilitas P erh u b u n q an P e rse n ta se sP rasarana d an .F asilita s P e rh u b u n q a n v a n o d ire h a b d an d io e lih a ra 1 00% 1 00% 1 6 9 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 1 4 ,8 5 0 ,0 0 0 .0 0 D isP U P R H u b 10 Ko m u nikasi d a n In fo rm a tik a 7 ,5 4 6 ,1 8 4 ,7 5 8 4 .3 4 4,3 9 8 ,4 4 1 2.10.2.10 .0 1 .0 1 .0 1 P ro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se U n it K e rja In te rn al y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 6 0 % 1 00% 2 ,6 6 8 ,0 4 8 ,5 0 8 .0 0 1 0 0 % 1 ,2 7 7 ,0 9 9 ,9 9 4 .0 0 D isk o m in fo p e rsa n tik 2 .1 0 .2 .1 0 .0 1 .0 1 .0 2 P ro g ram P ening katan S a ra n a d a n P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it k e rja in te rn al ya n g m e n d a p a tk a n la va n a n sa ra n a d an o ra sa ra n a a o a ra tu r 4 0 % 6 0 % 1 ,3 6 7 ,3 8 1 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 5 3 ,0 4 0 ,4 4 7 .0 0 D isk o m in fo p e rsa n tik 2 .1 0 .2 .1 0 .0 1 .0 1 .0 3 P ro q ram P eninq katan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t ke p a tu h a n p e g aw ai 1 0 0 % 2 2 4 ,6 8 0 ,5 0 0 .0 0 0 % D isk o m in fo p e rsa n tik 2 .1 0 .2 .1 0 .0 1 .0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r ya n g m e m ilik i k o m p e te n si se su a i b id a n q n y a 3 6 % 6 6 % 1 5 2 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 0 % 4 3 ,6 0 0 ,0 0 0 .0 0 D isk o m in fo p e rsa n tik 2 .1 0 .2 .1 0 .0 1 .0 1 .1 5 P ro g ram P en g em b an g an K o m u n ik a si, In fo rm a si dan M ed ia M assa P e rse n ta se P e ra n g k a t d a e ra h y a n g m e m ilik i in s fra s tru k tu r T IK se su ai k e te n tu an 4 7 % 4 5 % 3 ,1 3 4 ,0 7 4 ,7 5 0 .0 0 8 1 % 2 ,9 7 0 ,6 5 8 ,0 0 0 .0 0 D isk o m in fo p e rsa n tik 11 K o p erasi, U sah a k e cil, d an M e n e n q a h 3 .3 1 6 ,2 1 3 ,3 9 3 2 ,0 6 5 ,7 8 2 ,9 6 2 2.11.2.11 .0 1 ,0 1 .0 1 P ro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se U n it K erja In te rn al y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 9 0 % 1 0 0 % 2 ,4 9 0 ,5 9 5 ,5 1 5 .0 0 10 0 % 1 ,7 9 7 ,3 1 4 ,6 1 8 .0 0 D isK o p U K M P P 2 .1 1 .2 .1 1 .0 1 .0 1 .0 2 P ro g ram P ening katan S a ra n a d a n P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it k e rja in te rn al y a n g m e n d a p a tk a n la v a n a n sa ra n a d an D rasaran a a o a ra tu r 9 0 % 1 00% 1 5 ,3 5 0 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 2 1 5 ,4 2 9 ,4 8 5 .0 0 D isK o p U K M P P 2 .1 1 .2 .1 1 .0 1 .0 1 .0 3 P ro q ram P eninq katan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t k e p a tu h a n p e g aw ai 1 0 0 % 1 8 1 ,8 4 1 ,0 0 0 .0 0 D isK o p U K M P P 2 .1 1 .2 .1 1 .0 1 .0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a s ita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r y a n g m e m ilik i k o m p e te n si se su ai b id a n q n y a 6 0 % 4 8 % 6 1 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 0 15 % 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 D isK o p U K M P P 2 .1 1 .2 .1 1 .0 1 .0 1 .2 7 Pro q ram P em b inaan K o p erasi P e rse n ta se K o p e ra si A k tif 4 0 % 4 2 .0 0 % 2 5 3 ,4 8 0 ,7 2 7 .0 0 4 4 .0 0 % 3 8 ,0 3 8 ,8 5 9 .0 0 D isK o p U K M P P 2 .1 1 .2 .1 1 .0 1 .0 1 .2 8 Pro g ram P em b inaan dan P e m b e rd a y a a n U sa h a M ikro Kecil M enenoah P e rse n ta se U KM A k tif 1502 U K M a k tif 9 0 .0 0 % 3 1 3 ,5 4 6 ,1 5 1 .0 0 9 1 % D isK o p U K M P P 12 P en anam an M o dal 2 ,0 0 3 ,4 6 1 ,4 8 3 1 ,2 2 9,3 4 8 ,6 8 5 4 .0 1 .4 .0 1 .0 9 i0 1 .01 P ro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se U n it K e rja In te rn al y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 8 9 % 1 00% 1 ,2 9 9 ,0 5 2 ,2 8 3 .0 0 10 0 % 8 2 5 ,0 3 5 ,2 8 5 .0 0 D P M -P T S P 4 .0 1 .4 .0 1 .0 9 .0 1 .0 2 P ro g ram P ening katan S a ra n a d a n P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it k e rja in te rn a l y a n g m e n d a p a tk a n la va n a n sa ra n a d an o ra sa ra n a a p a ra tu r 8 9 % 1 00% 3 6 6 ,5 4 4 ,7 0 0 .0 0 1 0 0 % 3 7 0 ,5 9 5 ,4 0 0 .0 0 D P M -P T S P I1 4}j]^Lam piran A (Program Perangkat D aerah Tahun 2019-2020) | Ko de U ru sa n /B id a n g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h2 0 1 9 20 20 K _________________ 5 e ____ K __________________R E __________________ 4.01.4.01.09101.03 P ro q ram P eninq katan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t ke p a tu h a n p e g a w a i 10 0 % 1 0 0 % 5 7 ,3 7 7 ,0 0 0 .0 0 D P M -P T S P 4 .0 1 .4 .0 1 .0 9 :0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p p ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r y a n g m e m ilik i k o m p e te n si sesuai b id a n q n y a 6 0 % 1 00% 3 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 00% 2 3 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 D P M -P T S P 4 .0 1 .4 .0 1 .0 9 :0 1 .0 6 P ro g ram P e n in g k a ta n P e n g e m b a n g a n Siste m P eren canaa n, R elap o ran C a p a ia n K in e rja d an K euannan T in g k a t k e te p atan w a k tu p e n y u su n a n d o k u m e n p e re n ca n a a n , p e la p o ra n c a p a ia n k in e rja d an keuaciaan 8 0 % 1 00% 1 0 ,2 1 8 ,0 0 0 .0 0 D P M -P T S P 4 .0 1 .4 .0 1 .0 9 :0 1 .1 8 P ro g ram P e n in g k a ta n P ro m o si d an K e rja sa m a In vestasi Ju m la h p ro m o si in v e sta si y a n g d ilaku ka n 3 4 1 0 1 ,2 9 7 ,0 0 0 .0 0 D P M -P T S P 4.01.4.01 .0 9 :0 1 .2 1 P ro g ram P e n in g k a ta n / P e n g e n d a lia n d an Peno aw asan P en a n am an M o d a l P e rse n ta se LK PM y a n g d isa m p a ik a n te p a t w a k tu d an se su a i k e te n tu an 3 5 % 1 00% 5 1 ,2 3 9 ,5 0 0 .0 0 D P M -P T S P 4 .0 1 .4 .0 1 .0 9 :0 1 .2 5 P ro g ram P e n in g k a ta n P e la y a n a n In fo rm a si d an Penq ad uan P e rse n ta se p e n y e le sa ia n p e n g a d u a n se su a i S O P - 4 7 ,3 6 6 ,0 0 0 .0 0 D P M -P T S P 4 .0 1 .4 .0 1 .0 9 :0 1 .2 6 P ro g ram P e n in g k a ta n P e la y a n a n P e riz in a n d an N o n P erizinan P e rse n ta se Ijin y a n g d ite rb itk a n te p a t w a k tu se su ai S O P 8 5 % 1 0 0 % 4 2 ,5 8 5 ,0 0 0 .0 0 D P M -P T S P 13 K ep em u d aan d a n O la h R a q a 1 ,6 7 4 ,8 3 3 ,8 0 0 1 ,1 3 7 ,6 8 3 ,5 0 0 2 .1 3 .2 .1 3 .0 1 :0 1 .1 6 Pro q ram P eninq katan Peran S e rta K e p e m u d a a n Ju m la h O rq a n isa si P e m u d a Y a n q A k tif 95 126 8 3 7 ,1 1 5 ,8 0 0 .0 0 126 3 3 ,8 5 0 ,0 0 0 .0 0 D isb u d p a rp o ra P e rse n ta se P e m u d a Y a n q B e rw ira u sa h a 0 .2 3 % 0 .2 8 % 0 .4 2 % Ju m la h P e m u d a Y a n g lu lu s se le k si m e n g iku ti o e m u d a o e lo D o r tin o k a t n asio n al 0 0 0 Ju m la h p e se rta y a n g lu lu s se le ksi m e n g iku ti D askibra tin q k a t n a sio n a l 0 0 0 2 .1 3 .2 .1 3 .0 1 .0 1 .2 0 P ro g ram P em b inaa n d an P e m a sy a ra k a ta n O la h R ag a Ju m la h M a sy a ra k a t / K e lo m p o k M a sy a ra k a t Y an g B e ro a rtisio a si P ad a E ve n O la h ra q a 0 50 8 3 7 ,7 1 8 ,0 0 0 .0 0 70 1 ,1 0 3 ,8 3 3 ,5 0 0 .0 0 D isb u d p a rp o ra Ju m la h p e la ja r y a n g lu lu s se le ksi m e n g iku ti e ve n t o la h ra q a 0 0 0 Ju m la h p e la ja r ya n g m e m e n a n g k a n m e d a li p a d a even olah rao a ka b p o a te n 0 0 0 14 Sta tistik 1 4 ,0 0 0 ,0 0 0 - 2 .1 4 .2 .1 0 .0 1 :0 1 .1 7 P ro g ram P e n g e lo laan d an P e n g e m b a n g a n D ata/lnfo rm asi S ta tistik S e k to ra l P e rse n ta se d a ta sta tistik y a n g te rp u b lik a si 5% 1 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 D isk o m in fo p e rsa n tik 15 P ersan dian - - 16 Keb u d ayaan 4 .4 6 8 .5 2 6 ,1 0 2 2 .5 0 0 ,5 5 1 ,8 9 7 2 .1 3.2.13.01:01.01 P ro g ram P e layan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se U n it K e rja In te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e layan an a d m in istra si p e rk a n to ra n 1 0 0 % 10 0 % 2 ,8 8 6 ,9 8 3 ,1 5 2 .0 0 1 0 0 % 2 ,1 6 5 ,4 6 1 ,3 9 7 .0 0 D isb u d p o rp o ra 2 .1 3 .2 .1 3 .0 1 :0 1 .0 2 Pro g ram P ening katan S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a ku p an u nit k e rja in te rn a l ya n g m e n d a p a tk a n la van an sa ra n a d an o ra sa ra n a a p a ra tu r 1 0 0 % 1 0 0 % 2 0 2 ,2 4 1 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 1 2 3 ,9 6 5 ,0 0 0 .0 0 D isb u d p o rp o ra 2 .1 3 .2 .1 3 .0 1 :0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r y a n g m e m ilik i k o m p e te n si se su ai b id a n q n ya 8 0 % 8 0 % 9 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 8 0 % 1 6 ,2 0 0 ,0 0 0 .0 0 D isb u d p o rp o ra 2 .1 3 .2 .1 3 .0 1 :0 1 .0 6 P ro g ram P e n in g k a ta n P e n g e m b a n g a n Siste m Peren canaan, P e la p o ra n C a p a ia n K in e rja d an Kenannan T in g k a t k e te p atan w a k tu p e n y u su n a n d o k u m e n p e re n ca n a a n , p e la p o ra n c a p a ia n k in e rja d an keuan o an 8 5 % 10 0 % 1 0 0 % 1 1 ,1 5 0 ,0 0 0 .0 0 D isb u d p o rp o ra 2.16.2.13.01.01.21 P ro g ram P e n g e m b a n g a n d a n P e le sta ria n Sen i B ud ava P e rse n ta se P e n in g k a ta n S a n g g a r Sen i B u d aya Y a n q A k tif 8 sa n g g a r 1 2 .5 0 % 1 ,2 8 9 ,3 0 1 ,9 5 0 .0 0 2 5 .0 0 % 1 8 3 ,7 7 5 ,5 0 0 .0 0 D isb u d p o rp o ra 17 P erp u sta k a an 3 2 4 ,6 5 1 .5 0 0 .0 0 7 5 9 ,1 8 8 .0 0 0 .0 0 Iv Lam piran A (Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2020) K o d e U ru sa n /B id a n g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R ea ltsa si R e a iisa si P e ra n g k a t D a e ra h2 0 1 9 20 20 K Rp K _________________ E E __________________ 4.01.4.01 .0 3 .0 1 .9 1 P ro g ram P e n g e m b a n g a n B u d a y a B aca dan Pem b inaan P e ro u sta k a a n Ju m la h p e n g u n ju n g ke p e rp u sta k a a n 7 2 0 0 o rg 100% 3 2 4 ,6 S 1 ,5 0 0 .0 0 1 00% 7 5 9 ,1 8 8 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 18 K ea rsip a n 1 8 8 ,7 0 2 ,9 3 0 .0 0 4 0 0 ,4 3 1 ,0 0 0 .0 0 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .9 0 P ro g ram P enataan d an P e n d a ta a n d an D o k u m e n tasi A rsip D aerah P e rse n ta se P e ra n g k a t D ae ra h y a n g m e n g e lo la arsiD se c a ra baku 8 0 % 100% 1 2 2 ,4 9 3 ,9 3 0 .0 0 8 0 % 4 0 0 ,4 3 1 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .9 9 P ro g ram P e n ye la m a ta n d an P e le sta ria n D o k u m e n / A rsip D aerah 9 0 % 1 00% 6 6 ,2 0 9 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h III U rusan P ilihan - 2 8 ,2 36 ,3 6 6 ,4 51 1 1 ,2 7 4 ,7 0 6 ,2 2 4 1 K e la u ta n d an P e rik a n a n 3 .3 1 3 ,6 0 2 ,1 5 0 1 ,6 1 9 ,8 9 8 ,6 0 0 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .2 0 P ro q ram P e n q em b an q an P erik a n a n B u d id a y a Ju m la h P ro d u k si P e rik a n a n B u d id a y a (ton) 4 2 9 .8 7 3 ,5 3 5 .8 9 1 ,7 2 0 ,8 5 1 ,8 0 0 .0 0 3 ,5 5 0 .5 6 6 3 ,7 1 6 ,1 0 0 .0 0 D ista n p a p e r 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .2 3 P ro g ram P en g e m b a n g a n O p tim a lisa s i P en g elo laan dan Pem asaran P ro d u k si Perik an an Ju m la h R ag a m P ro d u k H asil P e rik a n a n (jenis) 1 3 2 3 2 ,0 6 0 ,0 0 0 .0 0 6 D ista n p a p e r 3.03.3.03.01.01.21 P ro q ram P e n q em b an q an P erik a n a n T a n q k a p Ju m la h P ro d u k si P e rik a n a n T a n q k a p (to n ) 5 4 2 7 .0 0 3,108.63 1 ,3 6 0 ,6 9 0 ,3 5 0 .0 0 3 3 4 ,9 7 3 9 0 7 ,1 9 2 ,5 0 0 .0 0 D ista n p a p e r 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .2 3 P ro q ram P e n q em b an q an P erik a n a n B u d id a y a 4 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .3 9 P ro q ram P e n q em b an q an P erik a n a n T a n q k a p 3 f9 9 0 ,0 0 0 .0 0 2 P a riw isa ta 1 ,7 8 6 ,5 5 8 ,9 5 0 2 ,6 5 4 ,1 8 3 ,0 0 0 3 .0 2 .2 :1 3 .0 1 .0 1 .1 6 P ro g ram P e n g em b an g an Dest'm asi P a riw isa ta P e rse n ta se D e s tin a s i W isa ta Y a n g M e m e n u h i S ta n d a r 5% 10% 1 ,7 8 6 ,5 5 8 ,9 5 0 .0 0 15% 2 ,6 5 4 ,1 8 3 ,0 0 0 .0 0 D isb u d p a rp o ra P e rse n ta se P e n in g k a ta n Ju m la h w is a ta w a n 3 2 .6 1 6 k u n iu n a a n 1 1 .4 1 % -6 7 .4 5 % 3 P ertan ian 1 5 .7 0 5 ,0 0 2 ,5 2 4 4 ,2 0 9,77 5 ,7 0 1 3 .0 3.3.03.01.01.01 P ro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se U n it K e rja In te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e la ya n a n a d m in istra si penkanto ran 1 00% 1 00% 2 ,1 3 0 ,5 6 0 ,4 7 4 .0 0 100% 1 ,9 4 9 ,8 9 4 ,9 0 1 .0 0 D ista n p a p e r 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .0 2 P ro g ram P ening k atan S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a ku p an u n it k e rja in te rn a l y a n g m e n d a p a tk a n la va n a n sa ra n a d an D rasaran a a p a ra tu r 1 00% 1 00% 1 3 8 ,0 4 0 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 2 5 6 ,1 8 4 ,4 0 0 .0 0 D ista n p a p e r 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .0 3 P ro q ram P eninq k atan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t k e p a tu h a n p e g a w a i 1 0 0 % 100% 9 3 ,8 4 4 ,3 0 0 .0 0 - D ista n p a p e r 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r ya n g m e m ilik i k o m p e te n si sesu ai b id a n q n ya 4 0 % 100% 4 7 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 D ista n p a p e r 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .0 6 P ro g ram P e n in g k a ta n P e n g e m b a n g a n Sistem PelaD oran C a D aia n K ineria d an K e u an o an T in g k a t k e te p a ta n w a k tu p e la p o ra n c a p a ia n k in e ria d an k e u a n q a n 1 0 0 % 100% 1 7 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% D ista n p a p e r 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .4 4 P ro g ram P e n g e m b a n g a n P ra sa ra n a d an S a ra n a P ertan ian P e rse n ta se p ra sa ra n a d an sa ra n a p e r ta n ia n ya n g m e m ad ai 18.34 6 6 .5 3 % 6 ,5 9 0 ,9 5 5 ,5 0 0 .0 0 0 .7 4 % 5 8 8 ,6 2 6 ,1 0 0 .0 0 D ista n p a p e r 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .4 6 P ro g ram P en g em b an g an P e n y u lu h a n P ertan ian P e rse n ta se u sa h a d an k e le m b a g a a n k e lo m p o k tan i v a n o b e rk e m b a n q 3 7 .8 9 2 7 .9 7 % 4 2 3 ,4 1 7 ,6 0 0 .0 0 6 3 .4 9 % 2 7 9 ,2 3 2 ,0 0 0 .0 0 D ista n p a p e r 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .4 9 P ro g ram P e n g e m b a n g a n T a n a m a n P a n g a n dan H o rtikultura Ju m la h p ro d u k si ta n a m a n p a n g a n d an h o rtik u ltu ra 6 4 ,5 5 6 6 9 ,2 2 4 3 4 4 ,2 0 5 ,6 5 0 .0 0 7 3 ,5 3 5 .2 9 3 2 6 ,5 1 2 ,2 5 0 .0 0 D ista n p a p e r ^ £ a d iJ t o n ^ _ 6 4 ,3 2 5 6 8 ,7 8 3 .1 6 7 2 ,2 7 1 .1 3 - Ja q u n q (ton) 3 5 9 3 6 8 .5 6 3 7 8 .5 3 - B aw an q M e rah (to n ) 18 1 8.00 3 0 .0 0 _ ^ a b e J t o n ^ _ 18 18.00 3 1 0 .0 0 - P isa n q (p o ho n) 18 1 8.00 6 1 9 .1 9 - D u ria n (Kq) 18 1 8.00 3 2 6 .4 4 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .4 7 P ro g ram P e n g e m b a n g a n 'U sa h a d an P e m a sa ra n Hasil P ro d u k si P ertan ian P e rse n ta se H asil P ro d u k si b e ras ya n g d ip a sa rk a n d alam ke m asan 15% 75 % 2 0 ,7 4 5 ,0 0 0 .0 0 D ista n p a p e r 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .4 2 P ro q ram P en q em b an q an P erk eb u n an Ju m la h p ro d u k si ta n a m a n p e rk e b u n a n 14,167 9 3 ,2 0 2 3 7 ,6 5 0 ,0 0 0 .0 0 4 3 2 .7 2 9 2 ,5 2 0 ,0 0 0 .0 0 D ista n p a p e r ___ | Lam piran A (Program Perangkat D aerah Tahun 2019-2020) | H alam and.0 K o d e U ru sa n /B id a n g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h2 0 1 9 2020 K __________ Be __________________ K ____________ BE____________ ^ J < a r e t jt o n ^ _ 2 ,6 5 0 136 116 - S a w it (to n ) 167 1 1 2,94 2 10.4 ^ J 4 e la £ a J t o n ^ _ 1 1 ,350 2 0 4 ,9 5 106.3 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .4 3 P ro q ram Penq em b an q an P e te rn a k a n Ju m la h p o p u la si te rn a k 3 8 2 ,0 1 7 9 8 ,8 6 5 ,5 3 9 ,9 7 5 ,0 0 0 .0 0 3 3 2 ,8 6 7 ,0 5 0 .0 0 D ista n p a p e r - T e rn a k B e sa r (ekor) 9 ,6 8 0 9 7 ,1 0 9 4 ,3 % - T e rn a k Kecil (ekor) 18,375 1 0 1,42 9 9 „3 % - T e rn a k U n q q a s (ekor) 3 5 3 ,9 6 2 1 0 0,28 9 9 ,0 % 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .4 5 P ro g ram P e m elih araan K e se h a ta n H ew an d an M asvaraka t V e te rin e r P e rse n ta se ju m la h te rn a k y a n g te ro b a ti (% ) 100 100 5 9 ,9 5 0 ,0 0 0 .0 0 7 6 ,1 5 % 1 2 9 ,4 3 9 ,0 0 0 .0 0 D ista n p a p e r 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .4 8 P ro g ram P en g e m b a n g a n D a ta d an In fo rm a si P ertan ian dan P erikan an P e rse n ta se k e b ija k a n p e re n ca n a a n p e rta n ia n d an p e rik a n a n v a n o te o a t sa sa ra n (% ) 100 100 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 4 9 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 D is ta n p a p e r 3 .0 3 .3 .0 3 .0 1 .0 1 .2 9 P ro q ram G rand D esain dan B a se P o te n si P e rta n ia n 1 0 0 .0 0 % 2 1 ,2 5 0 ,0 0 0 .0 0 - D ista n p a p e r 3.03.3.03 .0 1 .0 1 .4 1 P ro g ram Penceg ah an d a n P e n a n g g u la n g a n K eb akaran H u tan d an Lahan (D B H -D R ) Ju m la h lu a sa n PLTB te rta n a m i d an te ro la h 2 9 ,9 0 9 ,0 0 0 .0 0 ' D ista n p a p e r 4 P erd ag an g an 4 ,3 1 2 ,8 7 0 ,2 2 8 1 ,4 7 4 ,5 9 0 ,9 0 0 3 .0 6 .2 :1 1 .0 1 .0 1 .2 0 P ro g ram Peng em b an g an P e rd a g a n g a n D alam N egeri P e rse n ta se p e rtu m b u h a n se k to r P D R B P e rd a q a n a a n B e sa r dan Ece ran 9 ,2 1 % 9 .4 9 % 4 ,2 0 7 ,7 2 0 ,5 2 8 .0 0 7 % 3 2 6 ,3 8 7 ,5 0 0 .0 0 D isK o p U K M P P 3 .0 6.2.11.01.01.21 P ro q ram P erlin d u nq an K o n su m e n d an T e rtib N iaq a P e rse n ta se T e rtib N iaq a 8 0 % 6 5 ,5 3 3 ,5 0 0 .0 0 - D isK o p U K M P P 3 .0 6 .2 .1 1 .0 1 .0 1 .2 2 P ro q ram P eninq k atan Layan an K e m e tro lo q ia n P e rse n ta se A la t U TTP va n q se su ai sta n d a r 2 3 .2 5 % 3 9 ,6 1 6 ,2 0 0 .0 0 5 8 .3 3 % 1 ,1 4 8 ,2 0 3 ,4 0 0 .0 0 D isK o p U K M P P 5 P erin d u strian 8 5 9 ,5 5 5 ,3 4 0 4 0 ,4 5 0 ,0 0 0 3 .0 7 .2 :1 1 .0 1 .0 1 .1 7 P ro g ram P e n in g k a ta n K e m a m p u a n T e k n o lo g i In d u stri P e rse n ta se IK M b e rb a sis te k n o lo g i 0% 10% 2 2 6 ,2 9 9 ,6 0 0 .0 0 10% D isK o p U K M P P 3.07.2111.01.01.18 P ro g ram P enataan S tru k tu r In d u stri P e rse n ta se IKM p o te n sia l y a n g m e n d a p a tk a n b a n tu a n 0% 15 % 1 7 9 ,1 0 6 ,4 0 0 .0 0 10% 4 0 ,4 5 0 ,0 0 0 .0 0 D isK o p U K M P P 3 .0 7 .2 .1 1 .0 1 .0 1 .2 3 P ro q ram P enu m b u ha n dan P e n q e m b a n q a n In d u stri Ju m la h P ro d u k U n q q u la n y a n q m e n iad i O V O P 1 P ro d u k 4 5 4 ,1 4 9 ,3 4 0 .0 0 D isK o p U K M P P 6 T ra n sm ig ra si 2 .2 5 8 ,7 7 7 ,2 5 9 .0 0 1 ,2 7 5 .8 0 8 ,0 2 3 .0 0 2.01.2:01 .0 1 .0 1 .0 1 P ro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se U n it K erja In te rn al y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 100% 1 0 0 % 1 ,1 0 0 ,9 7 0 ,7 5 9 .0 0 100% 1 ,1 2 3 ,7 3 8 ,2 2 3 .0 0 D istra n sn a k e r 2.01.2101.01.01.02 Pening katan S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it k e rja in te rn a l y a n g m e n d a p a tk a n la v a n a n sa ra n a d an D rasaran a a p a ra tu r 4 0 % 1 0 0 % 9 9 1 ,6 0 6 ,5 0 0 .0 0 10 0 % 1 0 3 ,9 1 9 ,8 0 0 .0 0 D istra n sn a k e r 2 .0 1 .2 .0 1 .0 1 .0 1 .0 3 P ro q ram P eninq k atan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t k e p a tu h a n p e g aw ai 100% 10 0 % 2 5 ,2 0 0 ,0 0 0 .0 0 D istra n sn a k e r 2.01.2101.01.01.05 Pening katan K a p asitas S u m b e r D a y a A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r y a n g m e m ilik i k o m p e te n si se su a i b id a n q n y a 10 0 % 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 2 1 ,2 0 0 ,0 0 0 .0 0 D istra n sn a k e r 3.08.2101.01.01.26 P ro g ram P en g e m b a n g a n d an P en in g k atan Transm iqrq si P e rse n ta se sa ra n a d an p ra sa ra n a tra n sm ig ra s i " 10 0 % 2 6 ,9 5 0 ,0 0 0 .0 0 D istra n sn a k e r 2.01.2101.01.01.19 P ro g ram Peng em b an g an W ila y a h T ra n sm ig ra si p e rse n ta se w ila y a h tra n sm ig ra s i ya n g d ik e m b a n q k a n 10 0 % 1 1 6 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 D istra n sn a k e r 4 Funqsi P en du kun g U ru san P e re rin ta h a n D aerah 7 3 ,2 8 0 ,3 7 0 .1 8 0 .1 0 4 7 ,8 0 2 .2 7 7 ,3 0 0 .0 0 4.1 S ek retaria t D aerah 5 8 ,3 4 2 ,7 2 7 ,8 4 4 3 5 .9 4 1 ,4 2 9 ,2 5 6 4.01.4101.03.01.01 P ro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se U n it K e rja In te rn al y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 100% 100% 1 0 ,8 8 6 ,4 7 0 ,3 4 0 .0 0 100% 1 4 ,6 1 1 ,1 7 3 ,6 8 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .0 2 P ro g ram P en in g k atan S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it k e rja in te rn a l y a n g m e n d a p a tka n la v a n a n sa ra n a d an p ra sa ra n a a p a ra tu r 100% 10 0 % 1 0 ,4 1 2 ,1 9 7 ,8 5 4 .0 0 1 00% 5 ,0 2 6 ,6 5 0 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .0 3 P ro q ram P eninq k atan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t k e p a tu h a n p e g aw ai 1 0 0 % 10 0 % 1 9 1 ,1 8 0 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D a e ra h . Lam piran A (Program Perangkat D aerah Tahun 2019-2020) fal K o d e U ru san /B id an g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tc o m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h20 19 2 0 2 0 K R p K R P 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .5 4 P ro q ram P eninq katan K u alitas P e la y a n a n P u b lik C a k u p a n p e la y a n a n p u b lik 1 0 0 % 1 0 0 % 9 9 ,6 2 8 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a s ita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r ya n g m e m ilik i k o m p e te n si se su a i b id a n c y iy a 7 0 % 9 9 % 3 3 9 ,6 5 7 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 1 ,2 3 1 ,0 4 7 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 ,0 3 i0 1 .34 Pem binaan dan P e m a sy a ra k a ta n O la h ra q a P e m b in a a n d an P e m a sy a ra k a ta n O la h ra q a 8 0 % 1 0 0 % 7 7 ,2 8 9 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D a e ra h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .5 2 P ro g ram Keg iatan P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya M anusia K e g ia ta n P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya M an u sia 9 0 % 1 0 0 % 3 7 ,5 5 0 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 ,0 1 .0 6 Pro g ram p en in g katan p e n g e m b a n g a n siste m pelapo ran cap aian kinerja d an k e u a n g a n P e rse n ta se la p o ra n p e re n ca n a a n d an p e lap o ran k in e rja p e m b a n g u n a n y a n g te p a t w a k tu 10 0 % 1 0 0 % 4 0 6 ,7 6 1 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 4 4 3 ,3 6 5 ,5 7 6 ,0 0 S e k re ta ria t D a e ra h P e rse n ta se la p o ra n k e u a n g a n ya n g te p a t w a k tu 10 0 % 1 0 0 .0 0 % P e rse n ta se L a p o ra n P e n y e le n g g a ra a n P e m e rin ta h a n D ae ra h (LP P D ) dan P e rta n g g u n g ja w a b a n K e p ala D ae ra h y a n g te p a t 10 0 % P e rse n ta se la p o ra n p e n g a d a a n b a ra n g d an ja s a o e m d a v a n o te o a t w a k tu 10 0 % 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .0 9 Pro q ram Pelayan an A d m in istra s i U m u m P e rse n ta se R K A d an D P A d an R e n stra m R enja 10 0 % 1 0 0 % 2 7 ,5 1 3 ,2 5 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .4 7 Pro q ram A d m in istrasi K e rja sa m a P e m b a n q u n a n A d m in is tra s i K e rja sa m a P e m b a n q u n a n 10 0 % 1 0 0 % 7 ,0 0 2 ,5 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4.01 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .7 1 Pro q ram Penunianq K eh u m asan P e rse n ta se P e la y a n a n P e n u n ia n q K e h u m a sa n 10 0 % 10 0 % 5 4 1 ,2 6 1 ,0 3 4 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .5 3 Pro g ram K erjasam a d eng an M e d ia M assa P e rse n ta se ju m la h k e rja sa m a d e n g a n m e d ia m a ssa 1 0 0 % 1 0 0 % 2 ,1 5 9 ,4 2 2 ,0 0 0 .0 0 2 ,4 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .2 6 Pro g ram Penataan Peratu ran P e ru n d a n g -u n d a n g a n P e rse n ta se ra n c a n g a n p e ratu ran p e ru n d a n g - u n d a n q a n v a n o d ih a rm o n isa s i 10 0 % 1 0 0 % 1 8 3 ,3 3 0 ,6 5 3 .0 0 10 0 % S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .5 6 Pro g ram P ening k atan K u alitas P ro d u k H u ku m P e rse n ta se k a su s y a n g m e m p e ro le h b a n tu a n hukum 8 0 % 1 0 0 % 1 5 2 ,3 3 1 ,5 0 0 .0 0 100% 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .5 5 Pro q ram P eninq katan K e p astian H u ku m P e n in q k a ta n K e p a stia n H ukum 8 0 % 1 0 0 % 3 9 3 ,7 4 2 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .1 0 0 Pro g ram Pem b inaa n, P e n g e lo la a n d an P e n g a w a sa n Penvaluran D ana P e m b in a a n , P e n g e lo la a n d an P e n g a w a sa n P e n v a lu ra n D an a 9 0 % 1 0 0 % 2 9 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 ,0 1 .3 1 Pro g ram P en in g k atan K e im a n a n d an K e ta q w a a n T e rh ad ap Tuhan Y a n o M aha E sa P e rse n ta se k e g ia ta n ke a g a m a a n y a n g d ifa silita si oleh P e m e rin ta h D ae ra h 10 0 % 1 ,0 3 5 ,6 0 0 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 1 ,0 6 9 ,4 3 0 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h P e rse n ta se sa ra n a d an p ra sa ra n a ru m ah ib ad ah v a n o d ifa s ilita s i o le h P e m d a 2 3 % P e rse n ta se sa ra n a d an p ra sa ra n a ru m ah ib ad ah v a n o d ifa s ilita s i o le h P e m d a 5% 4 .0 1 .4 ,0 1 .0 3 ,0 1 .7 8 Pro g ram P ening k atan S a ra n a d a n P ra sa ra n a R um ah Ibadah P e rse n ta se sa ra n a d an p ra sa ra n a ru m a h ib a d a h v a n o d ifa s ilita s i o le h Pem d q 1 0 0 % 1 0 0 .0 0 % 2 0 ,6 7 7 ,0 5 6 ,2 1 7 .2 5 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 ,0 1 .3 3 Pro g ram K o o rd in a si P e m b e ra n ta sa n P e n y a k it M asyarakat P e rse n ta se k o o rd in a si p e m b e ra n ta sa n p e n y a k it m a s y a ra k a t y a n g d ila k sa n a k a n d e n g a n b a ik 10 0 % 1 0 0 % 1 5 4 ,2 2 5 ,0 0 0 .0 0 5 0 ,1 5 0 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 ,0 1 .1 0 1 Pro g ram A d m in istra si dan K o o rd in a si S u m b e r D aya A lam P e rse n ta se a d m in istra si d an k o o rd in a si S u m b e r D aya A la m y a n g d ila k sa n a k a n d e n g a n b a ik 55 % 1 0 0 % 9 4 1 ,3 8 6 ,8 0 0 .0 0 10 0 % 1 ,3 6 2 ,8 9 0 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h Pro g ram A d m in istrasi dan K o o rd in a si P e re k o n o m ia n P e rse n ta se a d m in istra si d an k o o rd in a si o e re k o n o m ia n v a n o d ila k sa n a k a n d e n o a n b a ik 7 0 % 1 0 0 % 10 0 % 7 0 7 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h Lam piran A (Program Perangkat O aerah Tahun 2019-2020) | Halaa1^nk> K o d e U ru san /B id an g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h2 0 1 9 2 0 20 K R p K _______ 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .5 7 Pro g ram A d m in istra si P e n g e m b a n g a n P e re k o n o m ia n A d m in istra s i P e n g e m b a n g a n P e re k o n o m ia n 1 00% 1 00% 1 9 4 ,4 9 0 ,9 0 9 .0 0 S e k re ta ria t D aerah 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .5 8 Pro g ram A d m in istra si P e n in g k a ta n K u a lita s K o p e rasi, U M KM . BUM D Dan Perb ankan A d m in istra s i P e n in g k a ta n K u a lita s K o p e rasi, U M K M , B U M D D an P e rb a nkan 1 00% 1 00% 9 8 ,9 9 0 ,8 5 0 .0 0 S e k re ta ria t D aerah 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .9 2 Pro g ram P eng em b an g an U sa h a Bagi U sa h a M ikro dan M enenqah P e rse n ta se P e n g e m b a n g a n U sa h a B agi U sa h a M ik ro d an M e ne n q a h 1 00% 1 0 0 % 3 6 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aerah 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .9 3 Pro g ram Pem b inaan dan P e n g a w a sa n In flasi D aera h P e m b in a a n d an P e n g a w a sa n In flasi D ae ra h 100% 1 00% 8 6 ,1 4 3 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aerah 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .3 0 Pro g ram P en a taan P e n g a d a a n B a ra n g /Ja sa Pem erintah P e rse n ta se P e n g a d a a n B a ra n g /Ja sa m e la lu i S P S E 84 % 8 7 % 100% 5 9 7 ,5 2 5 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .2 3 Pro g ram O p tim a lisa si P e m a n fa a ta n T e k n o lo g i Inform asi O p tim a lisa s i P e m a n fa a ta n Te k n o lo g i In fo rm a si 100% 1 0 0 % 2 6 3 ,6 0 3 ,6 7 6 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .3 8 Pro g ram P ening katan K a p a sita s K e le m b a g a a n P e rse n ta se p e ra n g k a t d ae rah ya n g m e m ilik i k e le m b a a a a ri te o a t fu n q si d an teD at uku ran 8 0 % 1 0 0 % 2 4 7 ,0 2 0 ,9 0 0 .0 0 100% 3 7 5 ,6 9 8 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aerah 4.01 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .5 1 Pro g ram P ening katan K a p a sita s K e ta ta la k sa n a a n P e rse n ta se siste m , p ro se s d an p ro s e d u r k e rja y a n g je la s , e fe k tif, e fisie n , te ru k u r d an se su ai d e n g a n p rin sip -p rin s ip g o o d g o v e rn a n ce 55 % 1 0 0 % 7 1 ,3 4 9 ,5 3 7 .0 0 1 7 2 ,9 0 0 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aerah 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .1 6 Pro g ram P ening katan P e la y a n a n K e d in a sa n K e p ala D aerah/W akil K ep ala D aerah C a k u p a n la yanan ke d inasan K e p a la D a e ra h /W a k il KeD ala D ae ra h v a n a o rim a 10 0 % 10 0 % 7 ,2 1 8 ,8 1 0 ,4 2 7 .0 0 100% 6 ,0 9 1 ,8 0 0 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aera h 35 Pro g ram A d m in istrasi dan K o o rd in a s i P em e rin ta h a n dan O to n o m i D aerah P e rse n ta se a d m in istra si d an k o o rd in a si P e m e rin ta h a n d an O to n o m i D ae ra h ya n g d ila k sa n a k a n d e n a a n baik 10 0 % 100% 1 ,3 6 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aerah 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .6 8 Pro q ram P eninq katan A d m in is tra s i P e rta n a h a n P e n in q k a ta n A d m in istra s i P e rta n a h a n 10 0 % 10 0 % 1 5 0 ,8 9 5 ,0 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D aerah 4 .0 1 .4 .0 1 .0 3 .0 1 .7 0 Pro q ram P eninq katan O to n o m i D aera h P e n in q k a ta n O to n o m i D aerah 10 0 % 10 0 % 1 ,2 2 2 ,3 1 9 ,3 9 7 .0 0 - ____; S e k re ta ria t D aerah Pro q ram P eninq katan K u a lita s P e la y a n a n P u b lik K e ria sa m a d e n q a n M e d ia M assa 10 0 % 10 0 % 100% 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Pro q ram Keh u m asan , In fo rm a si d an K ep ro to k o la n P e rse n ta se K e h u m asan 10 0 % 10 0 % 100% 2 2 6 ,8 0 0 ,0 0 0 .0 0 4.2 S ec re ta ria t D ew an 1 4 ,9 3 7 ,6 4 2 ,3 3 5 .8 5 1 1 ,8 6 0 ,8 4 8 ,0 4 4 .0 0 4.01 .4.0 1.04.01.0 1 Pro g ram P elayanan A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se U n it K erja Inte rn al y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rkan to ran 9 5 % 1 0 0 % 6 ,6 7 7 ,7 7 1 ,3 2 6 .5 0 6 ,8 3 6 ,9 7 7 ,6 4 4 .0 0 S e k re ta ria t D P R D 4.01 .4 .0 1 .0 4 .0 1 .0 2 Pro g ram P ening katan S a ra n a d a n P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u nit kerja in te rn al ya n g m e n d a p a tka n la va n a n sa ra n a d an o ra sa ra n a a p a ra tu r 90 % 2 ,2 7 3 ,1 8 2 ,9 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D P R D 4.01 .4.0 1.0 4 .0 1 .0 3 Pro q ram p en in q katan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t ke p a tu h a n p eq aw ai 100% 1 0 0 % 4 0 8 ,2 0 1 ,5 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D PRD 4.01 .4 .0 1 .0 4 .0 1 .0 5 Pro g ram P ening katan K a p a s ita s S u m b e rd a y a A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r ya n g m e m ilik i ko m p e te n si se su ai b id a n q n y a 85 % 9 0 % 6 9 9 ,5 5 2 ,9 6 0 .0 0 100% 5 9 ,4 1 6 ,4 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D PRD 4 .0 1 .4 .0 1 .0 4 .0 1 .0 6 Pro g ram P en in g k atan P e n g e m b a n g a n Siste m Peren canaan, P elap o ran C a p a ia n K in e rja dan Keuannan T in g k a t k e te p a ta n w a k tu p e n yu su n a n d o ku m e n p e re n ca n a a n , p e la p o ra n cap a ia n k in e rja dan k e u a n a a n 100% 10 0 % 9 0 ,8 6 % 1 6 6 ,6 5 0 ,9 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D PRD 4.01 .4 .0 1 .0 4 ,0 1 .0 6 P ro g ram P ening katan P e n g e m b a n g a n Sistem Pelao oran CaD aian Kineria d a n K e u an q an T in g k a t k e te p a ta n w ak tu p e la p o ra n cap aian k in e ria d an ke uan q a n 10 0 % 10 0 % 1 2 9 ,3 1 0 ,2 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D P R D 4.01 .4 .0 1 .0 4 .0 1 .0 9 Proq ram Pelayan an A d m in istra s i U m um C a k u p a n p e la ya n a n ad m in istra si um um 10 0 % 10 0 % 5 4 ,7 1 9 ,7 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D P R D 4.01 .4 .0 1 .0 4 .0 1 .2 9 Proq ram Pelayan an A d m in istra s i K eu an q an C a k u p a n p e la ya n a n ad m in istra si ke uan q a n 10 0 % 10 0 % 8 3 ,2 2 1 ,5 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D PRD 4 .0 1 .4 .0 1 .0 4 .0 1 .2 3 Pro g ram P ening katan F a silita si Fu n g si P e m b e n tu k a n Perda P e rse n ta se fa silita si ra p a t-ra p a t D PR D 9 0 % 10 0 % 8 1 ,9 1 % 9 1 4 ,5 7 7 ,4 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D P R D Lam piran A (Program Perangkat D aerah Tahun 2019-2020) | HalaaSanli (jV K o d e U ru sa n /B id a n g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h20 19 2 0 2 0 K R p K __________________B e __________________ 4 .0 1 .4 .0 1 .0 4 .0 1 .2 4 Pro g ram P e n in g k a ta n Fa silita si Fu n g si P e n g a w a sa n dan P e n a a n a a a ra n O PRD P e rse n ta se fa silita si tin d a k la n ju t h asil ra p a t - raD at a la t k e le n u k a o a n D PR D 8 9 .5 0 % 10 0 % 7 5 ,0 7 % 1 ,6 1 0 ,0 4 2 ,8 0 0 .0 0 S e k re ta ria t D P R D 4.01 .4 .0 1 .0 4 .0 1 .8 4 Pro g ram P en in g k atan K a p a sita s Le m b a g a P erw a k ila n R akvat D aerah 10 0 % 10 0 % 3 ,7 2 8 ,2 4 2 ,4 0 1 .0 0 S e k re ta ria t D P R D 4.01 ,4 .0 1 .0 4 .0 1 .8 5 Pro g ram P e n in g k a ta n S a ra n a d an P ra sa ra n a Perkantoran 100% 10 0 % 3 ,1 5 6 ,6 2 2 ,7 4 8 .3 5 S e k re ta ria t D P R D 5 Fun qsi P en u n ja n q U ru san P e re rin ta h a n D a era h - 3 2 ,9 8 3 ,4 8 8 ,1 8 1 .3 1 2 4 ,7 5 1 ,9 5 1 ,5 8 7 .6 9 5.1 P eren can aan 9 ,4 0 8 ,3 0 5 .2 7 8 4 ,2 0 3 ,4 3 6 ,6 7 8 4.03.4.03 .0 1 .0 1 .0 1 P ro g ram P e layan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se u nit k e rja y a n g m e m p e ro le h D elavanan a d m in istra si o e rk a n to ra n 9 5 % 1 0 0 % 4 ,0 6 6 ,7 9 1 ,5 1 8 .0 0 9 0 % 2 ,4 0 4 ,9 0 9 ,6 5 2 .0 0 B a p p eiitb a n g 4 .0 3 .4 .0 3 .0 1 .0 1 .0 2 P ro g ram P e n in g k a ta n S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a ku p an u nit k e rja y a n g m e n d a p a tk a n la yan an sa ra n a d an p ra sa ra n a a o a ra tu r 9 5 % 9 5 % 1 ,2 0 9 ,8 9 3 ,2 1 1 .0 0 9 0 % 5 9 2 ,9 4 4 ,9 2 6 .0 0 B a p p elitb a n g 4 .0 3 .4 .0 3 .0 1 .0 1 .0 3 P ro q ram P en in q k atan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t ke p a tu h a n p e g a w a i 10 0 % 10 0 % 1 8 1 ,9 1 0 ,7 0 0 .0 0 4 .0 3 .4 .0 3 .0 1 .0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se s u m b e r d aya a p a ra tu r y a n g m e m ilik i k o m D eten si se su a i b id a n o n v a 50% 5 4 .0 5 % 1 5 3 ,2 5 0 ,0 0 0 .0 0 6 8 % 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 B a p p eiitb a n g 4 .0 3 .4 .0 3 .0 1 .0 1 .0 7 P ro g ram P e n in g k a ta n P e n g e m b a n g a n Siste m Peren canaan, P e la p o ra n C a p a ia n K in erja d an K euannan T in g k a t k e te p a ta n w a k tu p e n y u su n a n d o k u m e n p e re n ca n a a n , p e la p o ra n c a p a ia n k in e rja dan keuan o an 95 % 9 5 % 7 2 ,8 9 0 ,0 0 0 .0 0 B a p p elitb a n g 4 .0 3 .4 .0 3 .0 1 .0 1 .0 6 Pro g ram P e n in g k a ta n P e n g e m b a n g a n Siste m Pelap oran C a o a ia n K in eria d an K e u a n o a n T in g k a t k e te p atan w a k tu p e la p o ra n cap aian k in e ria d an keuan o an 9 5 % 9 5 % 7 1 ,8 1 5 ,0 0 0 .0 0 B ap p eiitb a n g 4 .0 3.4.03.01.01.71 P ro g ram P en g e n d a lia n d an E v a lu a si P e m b a n g u n a n D aerah P re d ik a t te rc a p a in y a re n can a k e rja p e m e rin ta h d ae rah Tin g g i (84,65) tin g g i 6 3 4 ,6 2 1 ,8 6 9 .0 0 90 % 1 7 0 ,7 2 9 ,0 0 0 .0 0 B ap p elitb a n g 4 .0 3 .4 .0 3 .0 1 .0 1 .1 5 P ro g ram P e n g em b an g an D a ta /ln fo rm a s i Ju m la h siste m p e n g e lo la a n d a ta d an in fo rm a si v a n a d ik e m b an q k an 6 .0 0 6 5 7 ,5 7 5 ,0 0 0 .0 0 1 00% 7 7 ,9 2 0 ,0 0 0 .0 0 B a p p elitb a n g 4.03.4.03 .0 1 .0 1 .2 1 P ro g ram P eren can aa n P e m b a n g u n a n D aera h T in g k a t k e te p a ta n w a k tu p e n y u su n D o k u m e n R e n ca n a D aerah 100% 1 0 0 % 9 5 4 ,0 7 7 ,3 4 8 .0 0 1 0 0 % 4 9 7 ,9 5 7 ,6 0 0 .0 0 B a p p elitb a n g 4 .0 3 .4 .0 3 .0 1 .0 1 .2 2 Pro g ram P eren can aa n P e m b a n g u n a n Eko n o m i T in g k a t k e se larasan re n ja d an re n stra O P D B id a n a E ko n o m i (%) 8 4 % 8 4 % 1 ,2 7 2 ,5 4 0 ,7 3 2 .0 0 8 7 % 9 8 ,8 7 8 ,0 0 0 .0 0 B a p p elitb a n g 4 .0 3 .4 .0 3 .0 1 .0 1 .2 7 P ro g ram P eren can aa n P e m b a n g u n a n S o sia l, B u d a y a dan K esejah teraan R akyat T in g k a t k e se larasan re n ja d an re n stra O P D B id an g P e m e rin ta h a n d an K e se ja h te ra a n M a sv a ra k a t f% l 79 % 7 9 % 2 2 4 ,0 1 0 ,0 0 0 .0 0 8 3 % 1 2 9 ,9 8 6 ,5 0 0 .0 0 B a p p elitb a n g 4 .0 3 .4 .0 3 .0 1 .0 1 .7 3 P ro g ram P en g a n g g a ra n D aearah T in g k a t K e te p atan w a k tu p e n y u su n d o ku m e n p e n a a n a a a ra n 100% 1 0 0 % 5 8 1 ,8 1 9 ,9 0 0 .0 0 1 00% 1 2 7 ,2 2 1 ,0 0 0 .0 0 B a p p elitb a n g 5.2 K euangan 1 6 .1 8 4 ,4 4 2 ,9 1 8 1 6 ,7 5 0 ,0 5 3 ,6 1 0 4.04.4.04 .0 6 .0 1 .0 1 Pro g ram P e layan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se U n it K erja In te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e layan an a d m in istra si p e rk a n to ra n 8 0 % 1 0 0 % 5 ,2 8 3 ,0 0 8 ,2 6 3 .0 0 4 ,5 8 3 ,2 7 7 ,5 3 8 .0 0 B P K A D 4 .0 4 .4 .0 4 .0 6 .0 1 .0 2 Pro g ram P en in g k atan S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a ku p an u nit kerja in te rn a l y a n g m e n d a p a tk a n la va n a n sa ra n a d an o ra sa ra n a a o a ra tu r 80 % 1 00% 8 ,0 7 8 ,2 1 4 ,6 1 5 .3 1 9 ,7 4 1 ,1 1 2 ,2 7 1 .6 9 B PK A D 4 .0 4 .4 .0 4 .0 6 .0 1 .0 5 Pro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r ya n g m e m ilik i k o m p e te n si sesu ai b id a n q n ya 80 % 84 6 2 ,9 5 0 ,0 0 0 .0 0 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 B PK A D 4 .0 4 .4 .0 4 .0 6 .0 1 .0 6 Pro g ram P e n in g k a ta n P e n g e m b a n g a n Siste m Perencanaan, P e la p o ra n C a p a ia n K in erja dan Keuanoan T in g k a t k e te p a ta n w a k tu p e n y u su n a n d o ku m e n p e re n ca n a a n , p e la p o ra n c a p a ia n k in e rja d an keu an o an 100% 2 2 7 ,6 8 9 ,8 0 0 .0 0 B PK A D 4 .0 4 .4 .0 4 .0 6 .0 1 .4 9 Pro g ram P e rb en d ah araan d an K a sd a P e rk a n to ra n P e rse n ta se Lap o ran P e rb e n d a h a ra a n d an K a sd a v a n o te o a t w ak tu 100% 1 0 0 % 5 6 5 ,4 4 1 ,1 5 0 .0 0 3 8 1 ,9 6 5 ,7 0 0 .0 0 B PK A D I v Lam piran A (Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2020) | H i i a t ^ n j w Ik Ko d e U ru sa n /B id a n g U ru sa n /P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P r o g ra m (O u tco m e ) K o n d is i A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h2 0 1 9 2020 K __________________RP K ________R E __________________ 4 .0 4 .4 .0 4 .0 6 .0 1 .8 0 P ro g ram P e n a ta u sa h a a n K e u an g an D aerah P e rse n ta se la p o ra n p e n a ta u sa h a a n ke uan g a n d a e ra h v a n o te o a t w a k tu 10 0 % 1 00% 5 6 6 ,8 4 2 ,8 9 0 .0 0 4 7 2 ,6 0 5 ,5 0 0 .0 0 B PK A D 4.04.4.04 .0 6 .0 1 .8 1 P ro q ram P e n a ta u sa h a a n A s e t D aerah C a k u p a n P e n q e lo la a n A s e t D ae ra h 100% 1 00% 4 3 2 ,9 9 1 ,5 0 0 .0 0 4 8 0 ,1 9 0 ,0 0 0 .0 0 B PK A D 4 .0 4 .4 .0 4 .0 6 .0 1 .8 2 P ro g ram P e n d a fta ra n , P e n d a ta a n d an P en eta p an P aia k dan R etrib usi Ju m la h P o te n si P e n e rim a a n P a ja k d an R e trib u si D ae ra h 7 .5 % P ertah u n 5 0 0 0 O P 3 7 5 ,4 4 9 ,0 0 0 .0 0 B PK A D 4 .0 4 .4 .0 4 .0 6 .0 1 .8 5 P ro q ram P en in q k atan P e n e rim aan P ajak P e rtu m b u h a n P A D 7 .5 % P ertah u n 3 1 7 ,1 5 5 ,0 0 0 .0 0 B PK A D 4 .0 4 .4 .0 4 .0 6 .0 1 .8 3 P ro g ram P em b u ku an dan P e la p o ra n P e rse n ta se L a p o ra n P e n e rim a a n P aja k dan R e trib u si D ae ra h v a n o te o a t w a k tu 100% 1 00% 2 0 4 ,4 8 7 ,0 0 0 .0 0 4 9 ,4 4 3 ,0 0 0 .0 0 B PK A D 4 .0 4 .4 .0 4 .0 6 .0 1 .8 4 P ro g ram Penag ihan d an K eb eratan P e rse n ta se O b je k P a ja k y a n g d ita g ih 6 % d ari P e n d a p a ta n D aerah 69 % 6 1 5 ,0 5 8 ,5 0 0 .0 0 6 0 ,3 5 0 ,4 0 0 .0 0 B PK A D 4 .0 4 .4 .0 4 .0 6 .0 1 .8 6 P ro g ram P eren canaa n P e n g a n g g a ra n D aera h T in g k a t K e te p a ta n w a k tu p e n y u su n d o ku m e n p e n g a n g g a ra n 1 00% 4 2 1 ,2 6 4 ,4 0 0 .0 0 B PK A D 5.3 K ep e g a w a ia n se rta P e n d id ik a n d a n P e la tih a n 5 ,6 9 7 ,0 0 7 ,6 9 6 .0 0 3 ,5 8 7 ,0 4 5 ,9 0 0 .0 0 4.05 .4 .0 5 .0 8 .0 1 .0 1 P ro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk an to ran P e rse n ta se U n it K e rja In te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 100% 9 0 % 2 ,0 9 4 ,7 5 8 ,3 1 6 .0 0 9 0 % 2 ,3 1 9 ,1 3 8 ,0 0 0 .0 0 B K PP 4 .0 5 .4 .0 5 .0 8 .0 1 .0 2 P ro g ram P ening katan S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u nit k e rja in te rn a l y a n g m e n d a p a tk a n la v a n a n sa ra n a d an o ra sa ra n a a o a ra tu r 100% 0 1 00% 2 7 5 ,0 0 0 .0 0 BKPP 4 .0 5 .4 .0 5 .0 8 .0 1 .0 3 P ro q ram P eninq katan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t ke p a tu h a n p e g a w a i 100% 10 0 % 3 8 ,0 2 5 ,0 0 0 .0 0 BKPP 4 .0 5 .4 .0 5 .0 8 .0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A ^ gratur P e rse n ta se a p a ra tu r y a n g m e m ilik i ko m p e te n si se su a i b id a n q n y a 9 0% 9 0% 1 ,8 9 4 ,9 0 4 ,1 5 0 .0 0 9 0 % 4 3 ,6 0 0 ,0 0 0 .0 0 BKPP 4 .0 5 .4 .0 5 .0 8 .0 1 .6 3 P ro g ram P end id ikan K e d in asan P e rse n ta se a p a ra tu r y a n g m e m p e ro le h D en d id ikan k e d in asan 8 0% 8 0% 6 0 4 ,9 1 1 ,0 0 0 .0 0 B K PP 4 .0 5 .4 .0 5 .0 8 .0 1 .6 4 P ro g ram P em b inaa n S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r y a n g m e m p e ro le h p e m b in a a n 8 0% 8 0% 4 3 ,0 4 9 ,5 0 0 .0 0 8 0 % 1 0 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 B K PP 4 .0 5 .4 .0 5 .0 8 .0 1 .6 5 P ro g ram P en g em b an g an S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r y a n g m e m p e ro le h p e n g e m b a n g a n 8 0% 8 0% 1 ,0 2 1 ,3 5 9 ,7 3 0 .0 0 8 0 % 1 ,2 1 3 ,5 3 2 ,9 0 0 .0 0 BKPP 5.4 Pen elitian d a n P e n q e m b a n q a n 1 ,6 9 3 ,7 3 2 ,2 8 9 2 1 1 ,4 1 5 ,4 0 0 4 .0 3 .4 .0 3 .0 1 .0 1 .7 2 P ro g ram P en e litia n , P en g e m b a n g a n d an In o v asi D aerah P e rse n ta se h asil P e n e litia n P e n g e m b a n g a n d an In o v a si daaenah v a n o d itin d a k lanjuti 8 1 .8 2 % 8 5 % 1 ,6 9 3 ,7 3 2 ,2 8 9 .0 0 8 2 % 2 1 1 ,4 1 5 ,4 0 0 .0 0 B a p p elitb a n g 6 U n su r P en q a w a sa n U ru san P e m e rin ta h a n 4 ,7 7 2 ,8 0 8 ,9 3 8 .0 0 2 ,6 5 1 ,4 5 2 ,3 5 2 .0 0 6.1 In sp ek to rat D aerah 4 ,7 7 2 .8 0 8 ,9 3 8 .0 0 2 ,6 5 1 ,4 5 2 ,3 5 2 .0 0 4 .0 2 .4 .0 2 .0 1 .0 1 .0 1 Pro g ram Pelayan an A d m in istra s i P erk an to ran P e rse n ta se U n it K e rja In te rn a l ya n g m e m p e ro le h p e la ya n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 80 % 10 0 % 1 ,6 8 4 ,0 0 9 ,7 3 8 .0 0 10 0 % 1 ,3 5 3 ,3 3 2 ,3 5 2 .0 0 In sp e k to ra t 4 .0 2 .4 .0 2 .0 1 .0 1 .0 2 P ro g ram P ening katan Sara n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it k e rja in te rn a l y a n g m e n d a p a tka n la va n a n sa ra n a d an p ra sa ra n a a p a ra tu r 80 % 10 0 % 4 5 3 ,0 3 3 ,9 4 0 .0 0 0% 0 .0 0 In sp e k to ra t 4 .0 2 .4 .0 2 .0 1 .0 1 .3 5 Pro g ram P en g e m b a n g a n Siste m P e m e rin tah an d alam Peren canaa n, P e n g e n d a lia n , Eva lu a si dan P ennaw asan C a k u p a n o b rik p e n g a w a sa n 80 % 8 0 % 2 ,5 0 2 ,1 1 9 ,2 6 0 .0 0 80 % 1 ,1 5 2 ,6 4 5 ,0 0 0 .0 0 In sp e k to ra t 4.02.4 .0 2 .0 1 .0 1 .8 1 Pro q ram P eninq katan K a p a b ilita s T in q k a t k a p a b ilta s A P IP Level 2 3 1 3 3 ,6 4 6 ,0 0 0 .0 0 3 1 4 5 ,4 7 5 ,0 0 0 .0 0 In sp e k to ra t 7 K e w ilayah an 1 7 .1 3 9 ,3 5 5 ,2 2 1 .0 0 1 3 ,8 8 2 ,4 7 8 ,4 5 9 .9 6 7.1 Kecam atan 17 ,1 39 ,3 5 5 ,2 21 1 3 ,8 8 2 ,4 7 8 ,4 6 0 Kecam atan K a tin q a n Ku ala 1 .8 6 4 ,6 0 5 ,8 0 0 2 ,0 2 4 ,4 9 2 ,7 4 0 Lam piran A (Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2020) | Ha Ko d e U ru sa n /B id a n g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e ija P ro g ra m (O u tco m e) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h20 19 2 0 2 0 K J*E__________ K Rp 4 .0 1 .4 .0 1 .1 0 .0 1 .0 1 P ro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se u nit kerja in te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 10 0 % 10 0 % 7 8 6 ,5 9 0 ,8 0 0 .0 0 100% 6 8 4 ,1 9 2 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n Kuala 4 .0 1 .4 .0 1 .1 0 .0 1 .0 2 P ro g ram P ening katan S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it kerja in te rn a l ya n g m e n d a p a tka n la v a n a n sa ra n a d an D rasaran a a p a ra tu r 100% 10 0 % 5 0 0 ,7 7 5 ,0 0 0 .0 0 100% 3 9 ,2 8 8 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n K u ala 4 .0 1 .4 .0 1 .1 0 .0 1 .0 3 P ro q ram P eninq katan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t ke p a tu h a n p e g aw ai 100% 1 0 0 % 1 7 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin q an Ku ala 4 .0 1 .4 .0 1 .1 0 .0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se s u m b e r d aya a p a ra tu r ya n g m e m ilik i k o m o e te n si se su ai b id a n q n y a - - 100% 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n Ku ala 4 .0 1 .4 .0 1 .1 0 .0 1 .3 0 P ro g ram P ening katan P ela ya n a n K eca m a ta n P e rse n ta se P e la y a n a n K e ca m atan ya n g d ila k sa n a k a n se su a i S ta n d a r O p e ra sio n a l P ro s e d u r (SO P) 1 00% 1 00% 2 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% 4 5 ,9 1 2 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n K u ala 4 .0 1 .4 ,0 1 .1 0 .0 1 .3 5 P ro g ram P e m b an g u n an S a ra n a d an P ra sa ra n a K elyrah an P e rse n ta se sa ra n a d an p ra sa ra n a k e lu rah an d alam k o n d isi baik - - 50% 1 ,2 5 0 ,1 0 0 ,7 4 0 .0 0 Kec. K a tin g a n K u ala 4 .0 1 .4 .0 1 .1 0 .0 1 .2 8 P ro g ram P en in g k atan P eran S e rta d an P e rtisip a si M asyarakat - - 1 7 0 ,3 5 5 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n Ku ala 4 .0 1 .4 .0 1 .1 0 .0 1 .8 3 P ro q ram K ab u p aten Layak A n a k ( K L A ) - - 1 1 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin q an K u ala 1 .0 3 .4 .0 1 .1 0 .0 1 .1 5 P ro q ram p em b an q u nan ialan d an jem b a ta n - 2 5 8 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 .0 3 .4 .0 1 .1 0 .0 1 .1 8 P ro g ram re h a b ilita si/p e m e lih a ra a n ja la n dan jem b atan - 8 0 ,0 8 5 ,0 0 0 .0 0 1 .0 6.4.01.10.01.21 P ro g ram P em b erd ayaan K e le m b a g a a n K e se ja h te ra a n So sjal - 3 8 ,4 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kecam atan K a m ip a n g - 1 ,5 2 9 ,8 9 2 ,9 0 0 9 8 8 ,6 8 9 .0 0 0 4 .0 1 .4 .0 1 .1 1 .0 1 .0 1 P ro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se u n it kerja in te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 9 0 % 1 00% 9 8 1 ,8 1 4 ,3 0 0 .0 0 9 9% 8 5 0 ,2 0 6 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a m ip a n g 4 .0 1 4 ,0 1 .1 1 .0 1 .0 2 P ro g ram P ening katan S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it ke rja in te rn al ya n g m e n d a p a tka n la v a n a n sa ra n a d an D rasaran a aD aratur 9 0% 1 00% 2 0 0 ,7 6 3 ,6 0 0 .0 0 9 4 % 4 9 ,8 2 4 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a m ip a n g 4 .0 1 4 .0 1 .1 1 .0 1 .0 3 Pro q ram P eninq katan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t k e p a tu h a n p e g aw ai 100% 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 0% Kec. K a m ip a n g 4 .0 1 .4 .0 1 .1 1 .0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D a y a A p a ra tu r P e rse n ta se su m b e r d aya a p a ra tu r ya n g m em iliki k o m o e te n si se su a i b id a n q n y a 9 0 % 9 0 % 4 6 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a m ip a n g 4 .0 1 .4 .0 1 .1 1 .0 1 .3 0 P ro g ram P ening katan P ela ya n a n K eca m a ta n P e rse n ta se P e la ya n a n K e ca m atan y a n g d ila k sa n a k a n se su a i S ta n d a r O p e ra sio n a l P ro se d u r (SO P) 9 0 % 1 0 0 % 1 0 2 ,1 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% 7 3 ,6 5 9 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a m ip a n g 4 .0 1 .4 .0 1 .1 1 .0 1 .2 8 P ro g ram P ening k atan P eran S e rta d an P e rtisip a si M asyarakat P e rse n ta se P e n in g k a ta n Peran S e rta dan P e rtisip a si M a sy a ra k a t - 10 0 % 1 5 8 ,5 6 5 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a m ip a n g 4 .0 1 .4 .0 1 .1 1 ,0 1 .4 8 P ro q ram P eren canaan P e m b a n q u n a n D esa P e rse n ta se P e re n ca n a a n P e m b a n q u n a n D esa - 10 0 % 3 0 ,6 5 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a m ip a n q Kecam atan T a s ik P a la w a n - 9 6 8 .7 5 1 ,4 0 5 6 2 2 .8 7 9 ,5 8 4 4 .0 1 .4 .0 1 .1 2 .0 1 .0 1 P ro g ram Pelayan an A d m in strash P e rk a n to ra n P e rse n ta se u n it k e rja in te rn a l ya n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 90 % 10 0 % 7 2 1 ,8 9 7 ,4 0 5 .0 0 90 % 5 1 3 ,2 3 0 ,0 8 4 .0 0 Kec. T a sik P a ya w a n 4 .0 1 .4 .0 1 .1 2 .0 1 .0 2 P ro g ram P ening katan Sara n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it ke rja in te rn a l ya n g m e n d a p a tka n la v a n a n sa ra n a d an p ra sa ra n a a p a ra tu r 95 % 1 0 0 % 5 2 ,9 4 9 ,0 0 0 .0 0 9 5 % 4 2 ,5 6 5 ,5 0 0 .0 0 Kec. T a sik P ayaw an 4 .0 1 .4 .0 1 .1 2 .0 1 .0 3 P ro q ram P eninq katan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t k e p a tu h a n p e q aw ai 100% 10 0 % 1 7 ,1 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. T a sik P a ya w a n 4 .0 1 .4 .0 1 .1 2 .0 1 .0 5 P ro g ram P en in g k atan K a p a sita s S u m b e r D a y a A p a ra tu r P e rse n ta se s u m b e r d a ya a p a ra tu r ya n g m e m ilik i k o m o e te n si se su ai b id a n q n y a 94 % 7 1 % 9 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 94 % 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. T a sik P ayaw an Lam piran A (Program Perangkat D aerah Tahun 2019-2020) | Ha Ko de U ru sa n /B id a n g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R ea lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h2 0 19 2 0 2 0 K R p K R P 4 .0 1 .4 .0 1 .1 2 .0 1 .3 0 Pro g ram P en in g k atan P elayan an K e ca m a ta n P e rse n ta se P e la ya n a n K e ca m a ta n ya n g d ila k sa n a k a n se su a i S ta n d a r O p e ra sio n a l P ro se d u r fS O P I 8 5 % 8 5 % 1 0 ,6 6 5 ,0 0 0 .0 0 8 6 % 6 2 ,0 8 4 ,0 0 0 .0 0 Kec. T a sik P ayaw an 4 .0 1 .4 .0 1 .1 2 .0 1 .2 8 Pro g ram P e n in g k a ta n P eran S e rta d an P e rtisip a si M asyarakat P e rse n ta se P e n in g k a ta n Peran S e rta dan P e rtisip a si M a sy a ra k a t 8 5 % 1 0 0 % 1 5 6 ,6 4 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. T a s ik P ayaw an Kecam atan K a tin q a n H ilir - 2 ,3 8 2 ,1 7 0 ,0 9 8 1 ,9 8 4 ,5 9 0 ,0 4 5 4.01.4.01 .1 3 .0 1 .0 1 Pro g ram P elayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se u n it kerja in te rn al ya n g m e m p e ro le h p e la ya n a n a d m in istra si p e rkan to ran 10 0 % 9 7 % 8 1 2 ,9 5 0 ,2 4 8 .0 0 9 0 % 5 7 4 ,5 9 3 ,2 0 5 .0 0 Kec. K a tin g a n H ilir 4 .0 1 .4 .0 1 .1 3 .0 1 .0 2 Pro g ram P en in g k atan S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it ke rja in te rn al ya n g m e n d a p a tk a n la v a n a n sa ra n a dan D rasaran a a D aratu r 8 0 % 9 9 % 9 1 7 ,4 6 7 ,4 5 0 .0 0 10 0 % 9 9 ,8 9 5 ,6 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n H ilir 4 .0 1 .4 .0 1 .1 3 .0 1 .0 3 Pro q ram P en in q k atan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t k e p a tu h a n p eg aw ai 100% 1 00% 3 1 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin q a n H ilir 4 .0 1 .4 .0 1 .1 3 .0 1 .0 5 Pro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se s u m b e r d a ya a p a ra tu r y a n g m em iliki k o m p e te n si se su a i b id a n o n va 8 5 % 6 3 % 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n H ilir 4 .0 1 .4 .0 1 .1 3 .0 1 .0 6 Prog ram p e n in g ka ta n p e n g e m b a n g a n siste m o elaooran c a o a ian kin eria d an k eu a n o a n 9 9 % 2 6 ,3 8 4 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n H ilir 4 .0 1 .4 .0 1 .1 3 .0 1 .3 0 Prog ram P ening k atan P ela ya n a n K e ca m a ta n P e rse n ta se P e la ya n a n K e ca m a ta n yan g d ila k sa n a k a n se su ai S ta n d a r O p e ra sio n a l P ro se d u r fS O P I 8 0 % 1 00% 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 9 8 % 3 8 ,4 2 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n H ilir 4 .0 1 .4 .0 1 .1 3 .0 1 .3 5 Prog ram P em b a n g u n a n S a ra n a d an P ra sa ra n a Kelurahan P e rse n ta se sa ra n a d an p ra sa ra n a k e lu rah an d alam k o n d isi baik - 9 2 % 1 ,2 5 1 ,6 8 1 ,2 4 0 .0 0 Kec. K a tin g a n H ilir 4 .0 1 .4 .0 1 .1 3 .0 1 .2 8 Prog ram P e n in g k a ta n P eran S e rta d a n P e rtisip a si M asyarakat - 9 8 % 4 5 2 ,6 6 8 ,4 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n H ilir 4 .0 1 .4 .0 1 .1 3 .0 1 .4 8 Pro q ram P eren canaa n P e m b a n q u n a n D esa - 100% 1 1 ,2 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin q a n H ilir Proq ram P em b erd ayaan M a sy a ra k a t Di K elu rah an 1 .0 3 .4 .0 1 .1 3 .0 1 .1 5 Pro q ram p e m b a n q u n a n ia lan d an ie m b a ta n 1 0 0 % 5 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 .0 6 .4 .0 1 .1 3 .0 1 .3 2 Pro g ram P e n a n g an B e n can a, P e rlin d u n g a n dan Ja in an Sosial 1 0 0 % 8 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kecam atan T e w a n q S a n q a la n q G a rin q 1 .3 9 9.6 9 4 ,3 4 4 1 ,2 8 8 ,7 5 7 ,9 7 2 4.01 .4 .0 1 .1 4 .0 1 .0 1 Pro g ram P elayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se u nit kerja in te rn a l ya n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 1 0 0 % 8 5 .0 0 % 6 6 9 ,8 1 8 ,5 4 4 .0 0 10 0 % 5 6 0 ,2 7 8 ,1 8 2 .0 0 Kec. T e w a n g S a n g a la n g G a rin g 4 .0 1 .4 .0 1 .1 4 .0 1 .0 2 Prog ram P en in g k atan S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it kerja in te rn a l ya n g m e n d a p a tk a n la van an sa ra n a d an p ra sa ra n a a p a ra tu r 1 00% 9 0 .0 0 % 2 8 9 ,5 4 0 ,8 0 0 .0 0 100% 5 0 ,2 3 2 ,0 0 0 .0 0 K e ca m a ta n T e w a n g S a n g a la n g G arin q 4 .0 1 .4 .0 1 .1 4 .0 1 .0 5 Prog ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se su m b e r d aya a p a ra tu r y a n g m e m ilik i k o m p e te n si se su ai b id a n q n ya 1 00% 9 0 .0 0 % 1 9 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 K e ca m a ta n T e w a n g S a n g a la n g G arin q 4 .0 1 .4 .0 1 .1 4 .0 1 .3 0 Prog ram P en in g k atan P ela ya n a n K e ca m a ta n P e rse n ta se P e la ya n a n K e ca m a ta n yan g d ila k sa n a k a n se su a i S ta n d a r O p e ra sio n a l P ro se d u r fSO P I 1 00% 8 5 .0 0 % 2 3 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 3 0 ,6 4 5 ,5 0 0 .0 0 K e ca m a ta n T e w a n g S a n g a la n g G arin g 4 .0 1 .4 .0 1 .1 4 .0 1 .3 5 Prog ram P em b a n g u n a n S a ra n a d an P ra sa ra n a Kelurahan P e rse n ta se sara n a d an p ra sa ra n a k e lu rah an d alam k o n d isi baik - 50% 6 4 2 ,6 0 2 ,2 9 0 .0 0 K e ca m a ta n Te w a n g S a n g a la n g G arin q 1.03 .4 .0 1 .1 4 .0 1 .2 8 Pro g ram P e n in g k a ta n P eran S e rta d an P e rtisip a si M asyarakat te rla k s a n a n y a p eran se rta m a sy a ra k a t d alam p e m b a n q u n a n - 18% 1 5 2 ,8 3 5 ,0 0 0 .0 0 K e c a m a ta n T e w a n g S a n g a la n g G arin q 1.03 .4 .0 1 .1 4 .0 1 .1 5 Pro q ram p e m b a n q u n a n ia lan d an iem b a ta n - 2 4 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kecam atan P u la u M alan - 6 7 2 ,6 4 5 ,8 7 6 4 5 4 ,6 4 4 ,9 3 6 Lam piran A (Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2020) | H alam an K o d e U ru sa n /B id a n g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e ) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h20 19 2 0 20 K __________________3 E ______________ K __________________* p 4.01 .#.01.15.01.01 P ro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk an to ran P e rse n ta se u n it k e rja in te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 10 0 % 100% 4 9 3 ,7 5 1 ,3 7 6 .0 0 100% 3 7 6 ,4 5 9 ,4 3 6 .0 0 Kec. P u la u M alan 4 .0 1 .4 .0 1 .1 5 .0 1 .0 2 P ro g ram P ening katan Sara n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it ke rja in te rn a l y a n g m e n d a p a tka n la v a n a n sa ra n a d an o ra sa ra n a a p a ra tu r 10 0 % 57 % 2 2 ,1 2 6 ,5 0 0 .0 0 100% 3 4 ,4 6 0 ,5 0 0 .0 0 Kec. P u lau M alan 4 .0 1 .4 .0 1 .1 5 .0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se su m b e r d aya a p a ra tu r y a n g m em iliki k o m o e te n si se su a i b id a n q n y a 100% 1 00% 3 1 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. P u lau M alan 4 .0 1 .4 .0 1 .1 5 .0 1 .3 0 P ro g ram P ening k atan P elayan an K eca m atan P e rse n ta se P e la ya n a n K e c a m a ta n y a n g d ila k sa n a k a n se su a i S ta n d a r O p e ra sio n a l P ro s e d u r (SO P) 100% 2 8 ,7 2 5 ,0 0 0 .0 0 Kec. P u la u M alan 4 .0 1 .4 .0 1 .1 5 .0 1 .2 8 P ro g ram P ening katan Peran S e rta d an P e rtisip a si M asyarakat P e rse n ta se P e n in g k a ta n Peran S e rta dan P e rtisio a s i M a sy a ra k a t 12% 1 2 5 ,7 6 8 ,0 0 0 .0 0 Kec. P u la u M alan Kecam atan K a tin q a n T e n g a h - 1 ,8 2 3 .2 2 3 ,1 8 0 1 ,7 9 2,7 9 7 ,9 8 8 4.01.4.01 .1 6 .0 1 .0 1 P ro g ram P elayanan A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se u n it k e rja in te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 100% 100% 8 8 4 ,7 9 1 ,1 8 0 .0 0 100% 8 0 3 ,0 0 8 ,4 3 6 .0 0 Kec. K a tin g a n Ten g a h 4 .0 1 .4 .0 1 .1 6 .0 1 .0 2 P ro g ram P ening katan Sara n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it kerja in te rn a l y a n g m e n d a p a tk a n la v a n a n sa ra n a d an D rasaran a a p a ra tu r 100% 1 00% 2 8 2 ,9 6 2 ,0 0 0 .0 0 100% 2 1 4 ,9 7 6 ,6 1 1 .0 0 Kec. K a tin g a n Ten g a h 4 .0 1 .4 .0 1 .1 6 .0 1 .0 3 P ro q ram p en in q katan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t k e p a tu h a n p e g a w a i 100% 1 00% 1 8 ,6 9 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin q a n Ten q a h 4 .0 1 .4 .0 1 .1 6 .0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se s u m b e r d aya a p a ra tu r y a n g m e m ilik i k o m e e te n si se su a i b id a n q n y a 1 00% 1 00% 2 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% 2 3 ,9 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n Ten g a h 4 .0 1 .4 .0 1 .1 6 .0 1 .3 0 P ro g ram P ening katan P elayan an K eca m atan P e rse n ta se P e la y a n a n K e c a m a ta n y a n g d ila k sa n a k a n se su a i S ta n d a r O p e ra sio n a l P ro se d u r (SO P) 100% 100% 4 2 ,2 8 5 ,0 0 0 .0 0 100% 1 3 7 ,9 1 9 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n T e n g a h 4 .0 1 .4 .0 1 .1 6 .0 1 .3 5 P ro g ram P em b a n g u n a n S a ra n a d an P ra sa ra n a Keli^rahan P e rse n ta se sa ra n a d an p ra sa ra n a k e lu rah an d alam k o nd isi b a ik - 50% 6 1 2 ,9 9 3 ,9 4 0 .9 6 Kec. K a tin g a n Ten g a h 4 .0 1 .4 .0 1 .1 6 .0 1 .2 8 P ro g ram P ening katan Peran S e rta d an P ertisip asi M asyarakat 2 9 6 ,5 8 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n Ten g a h 1.03.4 .0 1 .1 6 .0 1 .1 5 Pro q ram p em b an q u n an ialan d an jem b a ta n 2 1 3 ,9 8 7 ,0 0 0 .0 0 1.03.4 ,0 1 .1 6 .0 1 .1 6 P ro g ram p em b an g u nan sa lu ra n d ra in a se /g o ro n g - g o ro n q ____ 3 9 ,9 2 8 ,0 0 0 .0 0 4 .0 1 .4 .0 1 .1 6 .0 1 .8 3 Pro q ram K ab u p aten Layak A n a k ( K L A ) 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin q a n Te n q a h K e cam atan M a rik it - 9 4 0 ,7 7 1 ,5 0 9 7 6 8 ,1 0 1 ,5 3 7 4.01 .4 ,0 1 .1 8 .0 1 .0 1 P ro g ram Pelayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se u n it k e rja in te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e la y a n a n a d m in istra si p e rk a n to ra n 100% 6 0 % 5 4 9 ,0 2 4 ,0 0 9 .0 0 100% 4 0 4 ,3 5 7 ,0 3 7 .0 0 Kec. M a rik it 4 .0 1 .4 ,0 1 .1 8 .0 1 .0 2 P ro g ram P ening katan Sara n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it ke rja in te rn a l y a n g m e n d a p a tka n la v a n a n sa ra n a d an D rasaran a a p a ra tu r 100% 100% 8 9 ,2 7 4 ,5 0 0 .0 0 100% 2 2 3 ,3 3 6 ,0 0 0 .0 0 Kec. M a rik it 4 .0 1 .4 .0 1 .1 8 .0 1 .0 3 Pro q ram P eninq katan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t ke p a tu h a n p e q a w a i 100% 10 0 % 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. M a rik it 4 .0 1 .4 0 1 .1 8 .0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se s u m b e r d a ya a p a ra tu r y a n g m em iliki k o m p e te n si se su a i b id a n q n v a 100% 33 % 1 9 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. M a rik it 4 .0 1 .4 .0 1 .1 8 .0 1 .3 0 P ro g ram P ening katan P elayan an K eca m atan P e rse n ta se P e la y a n a n K e ca m a ta n ya n g d ila k sa n a k a n se su ai S ta n d a r O p e ra sio n a l P ro se d u r (SO P) 100% 100% 6 2 ,7 1 5 ,0 0 0 .0 0 100% 1 2 5 ,4 0 8 ,5 0 0 .0 0 Kec. M a rik it 4 .0 1 .4 .0 1 .1 8 .0 1 .2 8 P ro g ram P ening katan Peran S e rta d an P ertisip asi M asyarakat ' 2 0 5 ,7 5 8 ,0 0 0 .0 0 Kec. M a rikit I amcmJf^L j .'Lam piran A (Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2020) | Hala Ko de U ru sa n /B id a n g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h2 0 19 2 0 20 K _________________ 3 E _________________ K _________________ E E _________________ K e cam atan K a tin q a n H ulu - 1 .5 2 9,8 8 7 ,8 2 3 1 .3 2 8 ,3 0 2 ,9 9 5 4.01.4.01 .1 9 .0 1 .0 1 P ro g ram P elayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se u n it k e rja in te rn al y a n g m e m p e ro le h p e layan an a d m in istra si p e rkan to ran 100% 10 0 % 7 8 5 ,2 9 9 ,2 2 3 .0 0 9 9 .8 3 % 5 0 1 ,0 3 4 ,9 9 5 .0 0 Kec. K a tin g a n H ulu 4 .0 1 .4 .0 1 .1 9 .0 1 .0 2 P ro g ram P e n in g k a ta n S ara n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a ku p an u n it ke rja in te rn a l y a n g m e n d a p a tk a n la van an sa ra n a d an D rasaran a a p a ra tu r 100% 10 0 % 1 1 7 ,1 9 5 ,6 0 0 .0 0 100% 9 6 ,0 8 8 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g an H ulu 4 .0 1 .4 .0 1 .1 9 .0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se su m b e r d a ya a p a ra tu r y a n g m e m ilik i ko m o e te n si se su a i b id a n q n y a 10 0 % 8 3 .8 3 % 5 3 ,9 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n H u lu 4 .0 1 .4 .0 1 .1 9 ,0 1 .3 0 P ro g ram P e n in g k a ta n P elayan an K eca m atan P e rse n ta se p e la y a n a n k e ca m a ta n ya n g d ila k sa n a k a n se su a i S ta n d a r O p e ra sio n a l P rn s e d iir (SOP) 10 0 % 1 00% 3 8 ,7 4 0 ,0 0 0 .0 0 9 7 .8 6 % 6 8 ,7 2 5 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n H ulu 4 .0 1 .4 .0 1 .1 9 .0 1 .3 5 P ro g ram P e m b a n g u n a n S a ra n a d an P ra sa ra n a Kelurahan P e rse n ta se sa ra n a d an p ra sa ra n a k e lu rah an d alam k o nd isi b a ik - 9 9 .9 8 % 6 4 2 ,4 5 5 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g a n H ulu 4 .0 1 .4 .0 1 .1 9 .0 1 .2 8 P ro g ram P e n in g k a ta n Peran S e rta d an P e rtisip a si M asyarakat P e rse n ta se p a rtisip a si m a sy a ra k a t d alam p e m b an q u n an 80 % 1 8 0 ,7 5 3 ,0 0 0 .0 0 Kec. K a tin g an H ulu 1.03.4.01 .1 9 .0 1 .1 5 P ro q ram P em b a n q u n a n Ja la n d an Je m b a ta n 3 5 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 K e cam atan M e n d a w a i - 1 .0 5 3,5 1 3 ,9 0 2 6 0 0 .8 4 5 ,2 5 4 4 .0 1.4.01.20.01.01 P ro g ram P elayan an A d m in istra si P e rk a n to ra n P e rse n ta se u nit k e rja in te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e layan an a d m in istra si p e rk a n to ra n 100% 1 00% 7 7 5 ,6 4 6 ,3 0 2 .0 0 100% 5 0 5 ,3 5 7 ,7 5 4 .0 0 Kec. M en d aw ai 4 .0 1 .4 .0 1 .2 0 .0 1 .0 2 P ro g ram P e n in g k a ta n S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a ku p an u nit k e rja in te rn a l y a n g m e n d a p a tk a n la va n a n sa ra n a d an p ra sa ra n a a p a ra tu r 100% 100% 1 1 4 ,8 3 2 ,6 0 0 .0 0 100% 4 8 ,3 4 7 ,5 0 0 .0 0 Kec. M e n d aw ai 4 .0 1 .4 .0 1 .2 0 .0 1 .0 3 P ro q ram P e n in q k a ta n D isip lin A p a ra tu r T in q k a t ke p a tu h a n p e g aw ai 1 00% 1 00% 1 4 ,3 6 5 ,0 0 0 .0 0 Kec. M e n d aw ai 4 .0 1 .4 .0 1 .2 0 .0 1 .0 5 P ro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se su m b e r d a ya a p a ra tu r y a n g m e m ilik i ko m o e te n si se su a i b id a n q n v a 100% 1 00% 2 8 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. M en d aw ai 4 .0 1 .4 .0 1 .2 0 .0 1 .3 0 P ro g ram P e n in g k a ta n P elayan an K e c a m a ta n P e rse n ta se P e la y a n a n K e ca m a ta n ya n g d ila ksa n a k a n se su ai S ta n d a r O p e ra sio n a l P ro se d u r (SOP1 100% 1 00% 1 2 ,5 5 0 ,0 0 0 .0 0 100% 3 2 ,1 4 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. M en d aw ai 4 .0 1 .4 .0 1 .2 0 .0 1 .2 8 P ro g ram P e n in g k a ta n Peran S e rta d an P e rtisip a si M asyarakat 100% 1 0 7 ,6 2 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. M e n d aw ai K e cam atan B u k it R aya - 8 1 9 ,7 5 3 ,0 0 0 5 5 3,7 1 4 ,0 0 0 4.01.4.01 .2 1 .0 1 .0 1 P ro g ram P elayan an A d m in istra si P e rk a n to ra n P e rse n ta se u nit kerja in te rn a l y a n g m e m p e ro le h p e layan an a d m in istra si p e rk a n to ra n 100% 100% 5 7 1 ,5 2 1 ,0 0 0 .0 0 100% 4 6 1 ,4 3 8 ,0 0 0 .0 0 Kec. B u k it R aya 4 .0 1 .4 .0 1 .2 1 .0 1 .0 2 P ro g ram P e n in g k a ta n S ara n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C aku p an u nit k e rja in te rn al y a n g m e n d a p a tk a n la van an sara n a d an p ra sa ra n a a p a ra tu r 1 00% 100% 4 8 ,2 6 2 ,0 0 0 .0 0 100% 3 8 ,4 7 6 ,0 0 0 .0 0 Kec. B u k it Raya 4 .0 1 .4 0 1 .2 1 .0 1 .0 5 Pro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se s u m b e r d a ya a p a ra tu r ya n g m em iliki ko m o e te n si se su a i b id a n q n y a 1 00% 10 0 % 2 7 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. B u k it Raya 4 .0 1 .4 ,0 1 .2 1 .0 1 .3 0 P ro g ram P e n in g k a ta n P elayan an K e ca m a ta n P e rse n ta se P e la ya n a n K e ca m a ta n ya n g d ila ksa n a k a n se su a i S ta n d a r O p e ra sio n a l P ro se d u r (SOP1 100% 10 0 % 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 100% 3 8 ,8 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. B uk it Raya 4 .0 1 .4 .0 1 .2 1 .0 1 .2 8 P ro g ram P en in g k atan Peran S e rta d an P e rtisip a si M asyarakat 10 0 % 1 4 6 ,9 7 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. B u k it Raya 4 .0 1 .4 .0 1 .2 1 .0 1 .4 8 P ro q ram P eren can aa n P e m b a n q u n a n D esa 100% 6 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. B uk it Raya K e cam atan P e ta k M alai - 1 .2 0 4 ,8 7 1 ,0 0 0 8 3 3 ,2 8 0 ,3 0 0 Lam piran A (Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2020) | H K o d e U ru sa n /B id a n ij U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e) K o n d isi A w a l R P JM D R e a lisa si R e a lisa si P e ra n g k a t D a e ra h20 19 2 0 2 0 K R p K R p 4 .0 1 .4 .0 1 .2 2 .0 1 .0 1 Pro g ram P elayan an A d m in istra s i P e rk a n to ra n P e rse n ta se u n it k e rja in te rn a l ya n g m e m p e ro le h p e layan an a d m in istra si p e rkan to ran 100% 10 0 % 4 4 9 ,1 3 8 ,4 9 0 .0 0 1 0 0 % 3 7 2 ,6 8 0 ,7 5 0 .0 0 Kec. P etak M alai 4 .0 1 .4 .0 1 .2 2 .0 1 .0 2 Pro g ram P ening k atan S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a ku p an u n it kerja in te rn a l ya n g m e n d a p a tka n la van an sa ra n a d an o ra sa ra n a a p a ra tu r 1 00% 10 0 % 3 8 8 ,0 0 7 ,5 1 0 .0 0 10 0 % 3 6 3 ,2 8 4 ,5 5 0 .0 0 Kec. P etak M alai 4 .0 1 .4 .0 1 .2 2 .0 1 .0 3 Proq ram P eninq k atan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t k e p a tu h a n p e q aw ai 1 00% 10 0 % 1 4 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. P etak M alai 4 .0 1 .4 .0 1 .2 2 .0 1 .0 5 Pro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se s u m b e r d a y a a p a ra tu r ya n g m em iliki k o m o e te n si se su a i b id a n q n ya 1 00% 10 0 % 4 0 ,6 5 0 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. P etak M alai 4 .0 1 .4 .0 1 .2 2 .0 1 .3 0 Pro g ram P en in g k atan P ela ya n a n K e ca m a ta n P e rse n ta se P e la ya n a n K e ca m atan ya n g d ila k sa n a k a n se su ai S ta n d a r O p e ra sio n a l P ro se d u r (SO P! 1 00% 10 0 % 6 7 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 9 2 ,3 1 5 ,0 0 0 .0 0 Kec. P etak M alai 4 .0 1 .4 .0 1 .2 2 .0 1 .2 8 Pro g ram P en in g k atan P eran S e rta d an P e rtisip a si M asvarakat - 2 4 1 ,0 7 5 ,0 0 0 .0 0 Kec. P etak M alai 4 .0 1 .4 .0 1 .2 2 .0 1 .4 8 Pro q ram P eren canaa n P e m b a n q u n a n D esa - 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. P etak M alai Kecam atan S a n a m a n M a n tike i - 9 4 9 ,5 7 4 ,3 8 4 6 4 1 ,3 8 2 ,1 0 9 4 .0 1 .4 .0 1 .1 7 .0 1 .0 1 Pro g ram P e layan an A d m in stra si P e rk a n to ra n P e rse n ta se u n it k e rja in te rn a l yan g m e m p e ro le h p e layan an a d m in istra si p e rkan to ran 1 0 0 % 10 0 % 5 8 6 ,4 0 6 ,3 8 4 .0 0 10 0 % 4 8 3 ,3 0 1 ,3 0 9 .0 0 Kec. S an am an M an tik e i 4 .0 1 .4 .0 1 .1 7 .0 1 .0 2 Pro g ram P ening katan S a ra n a d an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a ku p an u n it ke rja in te rn a l ya n g m e n d a p a tka n la van an sa ra n a d an D rasaran a a p a ra tu r 10 0 % 1 0 0 % 9 7 ,0 1 5 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 1 0 0 ,7 1 9 ,8 0 0 .0 0 Kec. S an am an M an tik ei 4 .0 1 .4 0 1 .1 7 .0 1 .0 3 Pro q ram P en in q k atan D isip lin A p a ra tu r T in q k a t k e p atu h a n p e g aw ai 10 0 % 1 0 0 % 1 7 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. S an am an M an tik ei 4 .0 1 .4 0 1 .1 7 .0 1 .0 5 Pro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D aya A p a ra tu r P e rse n ta se su m b e r d a ya a p a ra tu r ya n g m e m ilik i ko m p e te n si se su a i b id a n a n v a 100% 10 0 % 1 3 ,5 0 0 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. S an am an M an tik ei 4 .0 1 .4 0 1 .1 7 .0 1 .3 0 Pro g ram P en in g k atan P elayan an K eca m atan P e rse n ta se P e la ya n a n K e ca m atan ya n g d ila k sa n a k a n se su a i S ta n d a r O p e ra sio n a l P ro se d u r (SOP1 100% 1 0 0 % 2 1 ,1 0 0 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 4 2 ,3 6 1 ,0 0 0 .0 0 Kec. S an am an M an tik ei 4 .0 1 .4 0 1 .1 7 .0 1 .2 8 Pro g ram P en in g k atan P eran S e rta d an P e rtisip a si M asyarakat 1 9 4 ,5 5 3 ,0 0 0 .0 0 Kec. S an am an M an tik ei 4 .0 1 .4 0 1 .1 7 .0 1 .8 3 Pro g ram K a b u p aten Layak A n a k ( K L A ) T e rla k sa n a n y a ke g ia ta n im p le m e n ta si d an m o n e v KLA 1 0 0 % 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 Kec. S a n a m a n M an tik ei 8 U n su r P ern erintahan U m u m 2 ,5 9 9 ,6 5 9 ,6 9 2 .0 0 2 ,5 2 1 ,1 9 2 ,0 6 0 .0 0 8.01 Kesatu an B an g s* d an P o litik 2 ,5 9 9 ,6 5 9 ,6 9 2 2 ,5 2 1 ,1 9 2 ,0 6 0 1.05.1105.01.01.01 Pro g ram P e layan an A d m in istra s i P e rk an to ran P e rse n ta se U n it K erja In te rn al yan g m e m p e ro le h p e la ya n a n a d m in istra si p e rkan to ran 50 % 1 0 0 % 1 ,1 6 0 ,0 5 4 ,0 9 2 .0 0 1 00% 9 9 2 ,4 7 1 ,5 6 0 .0 0 B ake sb a n g p o l 1 .0 5 .1 .0 5 .0 1 .0 1 .0 2 Pro g ram P ening katan S a ra n a D an P ra sa ra n a A p a ra tu r C a k u p a n u n it ke rja in te rn a l yan g m e n d a p a tka n la van an sa ra n a d an p ra sa ra n a a p a ra tu r 6 0 % 10 0 % 9 5 ,2 8 1 ,6 0 0 .0 0 1 00% 3 3 ,4 0 1 ,5 0 0 .0 0 B ake sb a n g p o l 1.05.1105.01.01.05 Pro g ram P e n in g k a ta n K a p a sita s S u m b e r D a y a A p a ra tu r P e rse n ta se a p a ra tu r ya n g m em iliki ko m p e te n si se su ai b id a n a n v a 6 0 % 6 8 % 1 4 ,0 4 2 ,0 0 0 .0 0 1 00% 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .0 0 B a k esb an g p o l 1.05.1105.01.01.06 Pro g ram P ening k atan P e n g e m b a n g a n Siste m Peren canaan, Pelap o ran C a p a ia n K in e rja d an T in g k a t k e te p atan w a k tu p e n yu su n an d o k u m e n p e re n ca n a a n d an p e la p o ra n cap aian k in e rja dan k e u a n a a n 1 00% 1 1 ,5 4 4 ,0 0 0 .0 0 B a k esb an g p o l 1.05.H .05.01 .01.06 Pro g ram p en in g kata n p e n g e m b a n g a n siste m oelao o ran cao a ia n kineria d an k e u a n a a n T in g k a t k e te p atan w a k tu p e lap o ran cap aian k in e ria d an kpuanq an 100% 10 0 % 1 5 ,7 4 4 ,0 0 0 .0 0 ■ B ake sb a n g p o l 1.05.1105.01.01.21 Pro g ram P end id ikan P o litik d an M a sy a ra k a t C a k u p a n p a rtai p o litik y a n g su d ah m e m a h a m i p e ra tu ra n o e ru n d a n a -u n d a n q a n 7 0 % 1 0 0 % 8 1 ,2 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 00% 3 9 ,7 9 0 ,0 0 0 .0 0 B ake sb a n g p o l Lam piran A (Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2020) | Halam K o d e llru sa n / B id a n g U ru s a n / P ro g ra m In d ik a to r K in e rja P ro g ra m (O u tco m e) K o n d isi A w a l R P JM D R p a I i c k !i x c a i i a a s i R ea lisa si P e ra n g k a t D a e ra h2 0 1 9 2020 K ___________________ Be ___________________ K ____________ Be ____________ 1.05.11.05.01.01.27 P ro g ram K e w asp ad aan P e rse n ta se k e ca m a ta n y a n g d ia w a si k e a m a n a n n y a 70 % 100% 1 ,0 2 7 ,5 5 3 ,0 0 0 .0 0 10 0 % 1 ,4 3 3 ,9 8 5 ,0 0 0 .0 0 B a k e sb a n g p o l 1 .0 5 .1 .0 5 .0 1 .0 1 .2 6 P ro g ram K eta h an an Id eo lo g i B a n g sa P e rse n ta se p e m a n g k u k e p e n tin g a n y a n g m e m a h a m i id e o lo a i b a n q sa 8 0 % 100% 2 0 5 ,7 8 5 ,0 0 0 .0 0 0 B a k e sb a n g p o l JU M L A H - 5 1 3 ,5 3 6 ,7 6 5 ,4 5 5 4 1 2 .2 0 3 ,8 6 2 ,6 2 8 Lam piran A (Program Perangkat Daerah Tahun 2019-2020) | Halam an 21 Larnpiran B Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah Tahun 2021-2023 (Nomenklatur PMDN No. 90/2019 yang dimutakhirkan dengan Kepmendagri No. 050 - 3708 Tahun 2020) K o d e B id a n g U r u s a n P e m e r in t a h a n d an P r o g r a m P r io r ita s P e n ib a n g u n a n I n d ik a t o r K in e rja P ro g ra m ( O u tc o m e ) K o n d is i K in e rja p a d a A w a l R P J M D ( T a h u n 0 ) C a p a ia n K in e r ja P r o g r a m d a n K e r a n g k a P e n d a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b ( 2 0 2 1 / 2 0 2 2 ) P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b (2 0 2 3 ) T a h u n - 1 ( 2 0 1 9 ) T a h u n - 2 ( 2 0 2 0 ) T a h u n - 3 (2 0 2 1 ) T a h u n - 4 ( 2 0 2 2 ) T a h u n - 5 ( 2 0 2 3 ) K o n d is i K in e r ja p a d a A k h ir p e r io d e R P J M D K 1 R p K I) R p K I R p K 1 R p K I R p K | R p 1 U R U S A N P E M E R IN T A H A N W A J IB Y A N G B E R K A IT A N D E N G A N P E L A Y A N A N D A S A R 1 01 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G P E N D ID IK A N 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpetisipasi 94.70% 54,765,219,327 95.20% 58,407,703,467 95.70% 58,462,438,215 95.70 % 171,635,361,009 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpatisipasi 72.70 % 73.20 % 7 3 7 0 % 73.70 % Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang berpetisipasi 3.25% 3.50% 3.75% 3.75% Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpatisipasi 93.40 % 93.90% 9 4 4 0 % 94.40% Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase pengembangan 83.80% 381,400,000 83.80% 381400,000 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang memenuhi standar 75% 302,820,000 75% 302,820,000 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA Persentase kualitas pengembangan, pelindungan, dan pembinaan 33.33% 30,000,000 33.33% 30,000,000 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan 1 02 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N K E S E H A T A N 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 92% 171,548,552,360 95% 1211303,447,580 97% 125,900,443,463 97% 418,752443403 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan j 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten 95% 8,250,390,815 95% 8*724,809,500 97% 8,839,674,206 97% 25,814,874,521 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 1 02' 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, A lA T KESEHATAN DAN MAKANAN Persentase Sarana Kefarmesian Yang memenuhi Standar 90% 800,422,107 95% 349,991,786 98% 354,599,532 98% 1,505,013,425 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Proposi Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) Aktif 93% 2,229,433.149 97% r|l,147.491*473 97% 1,162,598,539 97% 4,539,523,161 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan 1 0 3 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G P E K E R J A A N U M U M D A N P E N A T A A N R U A N G 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase lahan yang terlayani jaringan irigasi (%) 63.55% 7,448,582.092 64.44% 4,318,450,000 65.72% 4,375,303,676 65.72% 16,142,335,768 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum ban Penataan Ruang 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melelui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpiaan terlindungi terhadap 46.5% 7,142,671,633 52.5% 7,628,084,400 58.40% 7,728,510,395 58.40% 22499,266,428 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR Persentase jum lih rumah tangga yang memperoleh layanan 38.62% 3,652,376,372 41.46% 3,271,118,200 44.33% 3,314,183,442 44.33% 10,237,678,014 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan yang dibangun 0,30% (2,5 Km) 106,486,170.342 0,30% (2,55 Km) 103,644,153,943 0,33% (2,75 Km) 106,001,610,206 838,11; Km 316,131,934,491 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang persentase jalan yang ditingkatkan 13.18% 5.50% 3.80% 6.80% Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipalihara 2.60% 5.47% 3.29% 3.29% Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lautpiran B (Program Perangkat Daerah Tahun 201 ] v K o d e B id a n g U r u s a n P e m e r in ta h a n d an P ro g ra m P rio r ita s P e m b a n g u n a n In d ik a t o r K in e rja P ro g ra m ( O u t c o m e ) K o n d is i K in e r ja p a d a A w a l R P J M D ( T a h u n 0 ) C a p a ia n K in e r ja P r o g r a m d a n K e r a n g k a P e n d a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b ( 2 0 2 1 / 2 0 2 2 ) P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b ( 2 0 2 3 ) T a h u n - 1 ( 2 0 1 9 ) T a h u n - 2 ( 2 0 2 0 ) T a h u n - 3 ( 2 0 2 1 ) T a h U n - 4 (2 0 2 2 ) T a h u n - 5 ( 2 0 2 3 ) K o n d is i K in e r ja p a d a A k h if p e rio d e R P J M D K R p K R p K R p K R p K R p K R p 1 03; 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Persertase Nilai Layanan Dasar IUJK di Kabupaten Katlngan 100% 590,723,930 100% 602,319,680 100% 610,249,397 100% 1,803,293,007 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun 3 Dokumen 2,426,105,259 3 Dokumen 3;041,559,382 2 Dokumen 3,081,602,414 8 Dokumen 8,549,267,055 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 0 4 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G P E R U M A H A N D A N K A W A S A N P E R M U K IM A N 1 04: 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha dikabupaten 34.67% 684,635,739 38.93% 569,993,251 43.19% 577,497,361 43.19% 1,832,126,371 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 1 04' 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH (Persentase) berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) 34.67% 1,820,000.000 38.93% 7,299,999,883 33.93% 7,396.106,548 38.93% 16,516,106,431 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 1 04' 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN (Persentase) Jumlah Perumahan yang sudah dilergkapi PSU( 40% 27,128,585,829 50% 2S;185,000,000 60% 27,516,567,998 60% 79,830,153,827 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan _____ Pamukinftfrn rart.-a---- 1 05 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N K E T E N T E R A M A N D A N K E T E R T I B A N U M U M S E R T A P E R L IN D U N G A N M A S Y A R A K A T 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN Persentase ganggungan trantibum yang d ispat diselesaikan 70% 1,130,142,976 75% 11815,459,266 85% 1,839,360,326 85% 4,784,962,568 Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Jumlah warga negara yang memperoleh layanan inforinasi 162,200 1,394,930,769 162,200 2,239,594,955 162,200 3,269,079,887 162,200 6,903,605,611 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan 162,200 162,200 162,200 162,200 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan 100 100 100 100 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 051 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (menit) 30 Menit 5,372,783,655 30 Menit 14,631,944,674 30i Menit 1,500,000,000 30 Menit 21,504,728,629 Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100 11,314,000 100 11,314,000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 0 6 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G S O S I A L 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase lembaga kesejahteraan sosial dan komunltas adat terpencil 80.00% 334,844,812 90.00% 204,758,190 95.00% 207,453,892 95% 747,056,894 Dinas Sosial Dinas Sosial 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usiia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi 80.00% 393,820,591 35.00% 512/451,867 90,00% 519,198,448 90% 1,425,470,906 Dinas Sosial Dinas Sosial 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase desa yang aktif 45.00% 403,805,075 60.00% 466,212,656 70% 472,350/484 70% 1,342,368,215 Dinas Sosial Dinas Sosial 1 06 06 PROGRAM PF.NANGANAN B ENCANA Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saar dan 90.00% 649,303.237 95.00% 632,116,972 100.00% 640,438,960 100% 1,921,859,189 Dinas Sosial Dinas Sosial 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN Persentase sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan yang 75.00% 228,794,500 30.00% 272,959,307 85.00% 276,552,897 85% 778,306,704 Dinas Sosial Dinas Sosial 2 U R U S A N P E M E R IN T A H A N W A J IB Y A N G T ID A K B E R K A IT A N D E N G A N P E L A Y A N A N D A S A R 2 07 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G T E N A G A K E R J A 2 07' 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke 100% 68,347,924 100% 69,247,745 100% 137,595,669 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga . ., ITat,a LampiranB(ProgramPerangkatDaerahTahuf2021-2023)|ilalanikn2 K o d e B id a n g U r u s a n P e m e r in t a h a n d an P r o g r a m P r io r ita s P e m b a n g u n a n In d ik a t o r K in e rja P ro g ra m ( O u t c o m e ) K o n d is i K in e rja p a d a A w a l R P J M D ( T a h u n 0 ) C a p a ia n K in e r ja P r o g r a m d a n K e r a n g k a P e n d a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b ( 2 0 2 1 / 2 0 2 2 ) P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b ( 2 0 2 3 ) T a h u n - 1 ( 2 0 1 9 ) T a h u n - 2 ( 2 0 2 0 ) T a h u n - 3 ( 2 0 2 1 ) T a h u n - 4 (2 0 2 2 ) T a h u n - 5 ( 2 0 2 3 ) K o n d is i K in e r ja p a d a A k h ir p e rio d e R P J M D K R p K R p K R p K R p K R p K R p 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN* KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi 15% 837,086,414 15% 776/466,562 30.77% 786,688,975 30.77% 2,400,241,951 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga ___________ Kacia___________ 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (di dalam dan di luar negeri) melalui mekanisme layanan 55% 176,562.563 55% 173,924,472 55% 1176,214,239 55% 526,701,274 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN' INDUSTRIAL Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartite Struktur Skala lUpah, dan terdaftar peserta 60% 238,932.032 64% 184,458,203 67% 186,886,650 67% 610,276,885 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 2 06 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N D A N P E R L IN D U N G A N A N A K 2 06 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Persentase lembaga yang melakukan PPRG (penyusunan penganggaran responsif gender) 98% 287,678,813 98% 491,833,516 97% 498,308,650 98% 1,277,820,979 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Pendbduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk 2 06 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Persentase peningkatan kualitas terhadap perlindungan perempuan 99% 137,747,457 100% 163,017,990 100% 165,164,170 100% 465,929,617 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk 2 06 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Persentase peningkatan kualitas terhadap keluarga 99% 365,064,280 100% 535,064,280 100% 542,108,560 100% 1/442,237,120 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk 2 06 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Persentase pengelolaan sistem data gender dan anak 99% 9,239,403 100% 30,037,466 100% 30/432,918 100% 69,709,787 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk 2 06 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Persentase pemenuhan Kabupaten Layak Anak 99% 95,192,775 100% 189,996,726 100% 192,498,069 100% 477,687,590 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk 2 06 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten 99% 48,697,519 99% 48,697,519 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk 2 09 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N ( P A N G A N 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN Persentase peningkatan ragam pangan dan pangan olahan 40% 859,516,714 44% 879,025,421 48% 890,598,052 48% 2,629,140,187 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN'PANGAN Persentase ketersediaan pangan ( Tersedianya cadangan beras/jagung 50% 68,896,143 55% 103,823,776 65% 105,190,647 65% 277,910,566 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN Persentase pemenuhan data 100% 62,611,875 100% 77,997,050 100% 79,023,904 100% 219,632,829 Dinas Pertanian, Pangan Dinas Ketahanan Pangan ______ rlan PprtBnian------ 2 1 C U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G P E R T A N A H A N 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Persentase mediasi yang dilakukan dalam: penanganan sengketa tanah 100% 271,192.000 100% 299,639,896 100% 303,584,744 100% 874,416,640 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk oembanaunan olfeh oemerintah 100% 1,900,848,368 100% 11499,999,744 100% 1,519,747,686 100% 4,920,595,798 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman damPertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta K o n d is i K in e rja C a p a ia n K in e r ja P r o g r a m d a n K a r a n g k a P e n d a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a bK o d e B id a n g U r u s a n P e m e r in t a h a n dan P r o g r a m P r io r it a s P e m b a n g u n a n In d ik a t o r K in e rja P ro g ra m ( O u tc o m e ) p a d a A w a l R P J M D ( T a h u n T a h u n - 1 ( 2 0 1 9 ) T a h u n - 2 ( 2 0 2 0 ) T a h u n - 3 ( 2 0 2 1 ) T a h u n - 4 (2 0 2 2 ) T a h u n - 5 ( 2 0 2 3 ) K o n d is i K in e r ja p a d a A k h ir p e r io d e R P J M D 0 ) K R p K R p K R p K R p K R p K R p 2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUhTDAN Persentase tersedianya Tarah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan 100% 207,549,682 100% 472,035,219 100% 478,249,703 100% 1,157,834,604 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase perhanfataan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi 60% 475,000,000 80% 749,712,498 100% 759,582,686 100% 1,984,295,184 Dinas Perumahan, Kawasen Pemukiman daniPertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta 2 11 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N L I N G K U N G A N H ID U P 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN Persentase dokumen perencanaan 85% 6,808,963 85% 299,999,928 85% 303,949,516 85% 610,758/407 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 03 PROGRAM PENGENDAIIAN PENCEMARAN DAN/ATAU IKLH 75,55 Point 1,094,380,433 76,73 Point IS ,632,393,605 76,85 Point 2,000,000,000 76,85 Point 18,726,774,038 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN Indeks Kualitas Tutupan Lahan 78.9% 5,603,229,990 78.9% |1j804,674,257 78.9% 1,828/433,329 78.9% 9,236,337,576 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYADAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Persentase usaha/kegiatan penghasil Limbah B3 yang di awasi 85% 29,999,760 85% 19,999,746 90% 20,263,049 90% 70,262,555 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERUNDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Persentase Peningkatan Ketaatan Usaha/Kegiatanterhadap izin lingkungan1 80% 0 85% 239,605,525 85% 242,760,003 85% 482,365,528 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAH (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG Persentase kelompok masyarakat adat yang dibina 1% 149,920,000 1% 149,920,000 1% 1151,893,741 3% 451,733,741 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP Persentase lembaga kemasyarakat/kelompok lingkungan hidup yang dibina 90% 99,998/172 95% 1101,314,678 95% 201,312,850 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Persentase kecamatan yang mendapatkan penghargaan 100% 349,998,939 100% 354,606,779 100% 704,605,718 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN Persentase pengaduan lingkungan 100% 10.720,000 100% 179,997,818 100% :182,367,54B 100% 373,085,361 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN Pencapaian Jakstrada 25 Poin 4,298,868.555 26 Poin 4,647,279,656 27 Poin 4,708,462,472 27 Poin 13,654,610,683 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 2 12 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G A D M IN IS T R A S I K E P E N D U D U K A N D A N P E N C A T A T A N S IP IL 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN Rata-rata tingkat kepemilikan 99.50% 433,054,454 99.75% 108,396,161 100.00% !109,823,229 100.00% 651,273,844 Dinas Kependudukan __ Han Pfrnratfltan Sinil Dinas Kependudukan rftn Ppnrftfatfln Sinil . 2 12' 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Rata-rata tingkat kepemilikan — 55.00% 144,115,150 65.00% 199,596/153 75.00% 202,223,896 75.00% 545,935,199 Dinas Kependudukan __ riflnPpQratatfln,5inil Dinas Kependudukan __ fian Pencatatan Sinil— Persentase anak usia 0-17itiahun 43.07% 53.07% 73.07% 73.07% Dinas Kependudukan __ rlfln.Pporfltatnn Sinil . Dinas Kependudukan fian Ppnratafnn SiniL - Persentase kepemilikan akta 95.28% 97.28% 99.28% 99.28% Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan __ rian Ppnrflfatan Sinil— 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN Persentase kecamatan yang 100.00% 428,190,415 100.00% 528,756/161 100.00% 535,717,393 100.00% 1,492,663,969 Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan rian Ppnratalan S in il- Perekaman KTP Elektornik 99.74% 6 99.84% 99.94% 99.94% Dinas Kependudukan Dinas Kependudukan rian Penratatan.SioiL.- Persentase OPDyang telah memanfaatkan data kependudukan ------ 1 12.17% 20.17% 28.17% 28.17% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 13 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G P E M B E R D A Y A A N M A S Y A R A K A T D A N D E S A 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase pengentasan desa tftrtinaaal------------------------------- 90% 59,040,000 95% 500,000,000 100% 506,582,648 100% 1,065,622,648 Dinas Pemberdayaan MasMaiaimt rian 0 ftta _ Dinas Pemberdayaan Mawarakat Han Desa in4I/ampiranB(ProgramPerangkatDaerahlahun2021202341dak K o n d is i K in e r ja C a p a ia n K in e r ja P r o g r a m d a n K e r a n g k a P e n d a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b P e r a n g k a t D a e r a h K o d e B id a n g U r u s a n P e m e r in ta h a n d an P r o g r a m P r io r ita s P e m b a n g u n a n I n d ik a t o r K in e rja P ro g ra m ( O u t c o m e ) p a d a A w a l R P J M D ( T a h u n T a h u n - 1 ( 2 0 1 9 ) T a h u n - 2 ( 2 0 2 0 ) T a h u n - 3 ( 2 0 2 1 ) T a h u n - 4 ( 2 0 2 2 ) T a h u n - 5 ( 2 0 2 3 ) K o n d is i K in e r ja p a d a A k h ir p e rio d e R P J M D P e n a n g g u n g ja w a b 0) K R p K R p K R p K R p K R p K R p 2 19^ 03 PROGRAM PENINGKATAN Persentase Desa yang melakukan 90% 36,472,130 95% 231,000,000 100% 234,041,184 100% 501,513,314 Dinas Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat flan D esa- 2 13: 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Prosentase Laporan Keuangan Desa dan Laporan Penyelenggaraan 90% 2,535/430,712 95% 928,180,000 100% 940,399,765 100% 4,404,010,477 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 13> 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, Persentase Lembaga Keberdayaan Desa yang aktif 90% 1,287,271.289 95% 111397,446,520 100% 1/415,844,318 100% 4,100,562,127 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2 14 U R J S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N P E N G E N D A U A N P E N D U D U K DAI> K E L U A R G A B ER E N C A N A 2 14' 02 PENGENDALIAN PENDUDUK TFR (Angka Kelahiran Total) 98% 52,070.000 98% 52,070,000 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk 2 14! 03 PROGRAM PEMBI NAAN:KELUARGA BERENCANA (KB) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence /mCPR) 97% 4,405,608,630 98% 4,114,560,000 100% 4;168,729,403 100% 12,688,898,033 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 98% 98% 98% 98% Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk 2 14' 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (ICS) Persentase Kelompok Keluarga Sejahtera yang difasilitasi 98% 839,549.753 98% 111019,514,609 100% 1,032,936,821 100% 2,892,001,183 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk 2 15 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N P E R H U B U N G A N 2 15' 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS Persentase rambu-rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan yang 64% 6,741,044,249 66% i11860,494,S00 67% 1,884,988,462 167% 10,486,527,211 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan dan Perikanan Persentase sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang 100% 100% 100% 100% Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan dan Perikanan 2 15 03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase sarana prasarana dan fasilitas perhubungan yang 100% 1,125,877.000 100% 3,139,499,088 100% 3;180,831,525 100% 7/446,207,613 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Perhubungan dan Perikanan 2 16 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N ( K O M U N IK A S I D A N I N F O R M A T IK iV 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang 70% 737,062.370 75% 553,213,217 80% 560,496,433.16 80% 1,850,772.020 Dinas Komunikasi, Informatlka, Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Persentase layenan publik yang diselenggarakan secara online dan 74% 78% 85% 85% Dinas Komunikasi, Informatlka, Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Persentase aplikasi pemerintah daerah'yang diimplementasikan 84% 3,535,744,610 90% 5,544,406,160 95% 5,617,399,912.33 95% 14,697,550,682 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Sititirtilr........... Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 2 17 U R U S A N P E M E R IN T A H A N BIDANC K O P E R A S I, U S A H A K E C IL , D A N M E N E N G A H 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase koperasi aktif 45% 171,485,000 46% 220/440,000 47% 223.342,158 47% 615,267,158 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase KSP/USP yang dinilai kesehatannya 11% 24,985,454 11% 25,314,395 11% 50,299,849 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan LampiranB(ProgramPerangkatDaerah Tahun2Q2VJfiX51\ Hi!021-2 K o n d is i K in e r ja C a p a ia n K in e r ja P r o g r a m d a n K e r a n g k a P e n d a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b P e r a n g k a t D a e r a h K o d e B id a n g U r u s a n P e m e r in ta h a n d an P r o g r a m P rio r ita s P e m b a n g u n a n I n d ik a t o r K in e rja P r o g r a m ( O u t c o m e ) p a d a A w a l R P J M D ( T a h u n T a h u n - 1 ( 2 0 1 9 ) T a h u n - 2 ( 2 0 2 0 ) T a h u n - 3 ( 2 0 2 1 ) T a h u n - 4 ( 2 0 2 2 ) T a h u n - 5 ( 2 0 2 3 ) K o n d is i K in e r ja p a d a A k h ir p e n o d e R P J M D P e n a n g g u n g ja w a b 0 ) K R p K R p K R p K R p K R p K R p 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN (Persentase) meningkatnya koperasi yang berkualitas 8% 434,561,349 9% 295,913,505 10% 299,809,294 10% 1,030,284,148 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi 1 Koperasi 0 1 Koperasi 1 Koperasi 3 Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Persentase UKM Non BPR/UKM aktif 92% 48,600.000 93% 116,999,050 94% 11118,539,377 94% 284,138,427 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM (Persentase) meningkatnya Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi wirausaha 98.5% 21/480,000 98.7% 350,303,230 98.9% 354,915,076 98.9% 726,698,306 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 2 i e U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G P E N A N A M A N M O D A L 2 16 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) 10 (PMA)/ 54 (PMDN) 43,464.988 10 (PMA)/ 54 (PMDN) 100,000,000 10 (PMA)/ 54 (PMDN) 101,316,530 10 (PMA) / 54 (PMDN) 244,781,518 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu - ___ia tu JE lioiu-------- 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Persentase peningkatan investasi di kabupaten (PMA + PMDN) 2% 37/410.000 2% 50,000,000 2% 50,658,265 2% 138,068,265 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Predikat IKM DPMPTSP 70/B 243,108,166 75/B 111351,866,030 80/BB 1,369,663,747 80/BB 2,964,637,943 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ________ Saiu-Pintu-------- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ________ Sitn.tantn--------- Persentase penanganan Pengaduan yang dltindak lajuti 100% 0 100% 100% 100% Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN Prosentase kepatuhan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) 65% 335,173.000 70% 335,173,000 75% 339,585,652 75% 1,009,931,652 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu __________ 9 -itn Pint.)--------- 2 16 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI Persentase data dan informasi Penanaman Modftl yang lengkap, 100% 19,998.840 100% 100,000,000 100% T01,316,530 100% 221,315.370 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ________ S m M U t-------- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu ________ Satn Fanin------- - 2 19 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G K E P E M U D A A N D A N O L A H R A G A 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri 0.42% 692,582.080 0.44% 11569,663,609 0.45% 1,607,757,993 0.45% 3,870,003,982 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Tingkat parsipasi pemuda dalam organisais kepemudaaan dan 6.85% 7.04% 7.17% 7.17% Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan n i - a h r m i r a r t i . 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING Peningkatan prestasi Olahraga 13 medali 5,611,924.575 15 medali 111923,849,203 17 medali 2,970,538,969 17 medali 10,506,312,767 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Persentase Organisasi Keptamukaan yang Aktif 100% 250,000.000 100% 250,000,000 100% 256,067,236 100% 756,067,236 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan 2 2 0 U R U S A N P E M E R IN T A H A N BID AN C S T A T IS T IK 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK Persentase OPD yang mengunakan data statistik dalam menyusun 80% 132,620.000 80% 97,283,872 80% 98,564,643 80% 328,468,515 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 2 21 U R U S A N P E M E R IN T A H A N BID AN C P E R S A N D IA N 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam 70% 70% 99,999,694 70% 1101,316,220 70% 201,315,914 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan 2 22 U R U S A N P E M E R IN T A H A N BID AN C K E B U D A Y A A N 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Persentase Warisan Budaye yang dilindungi 100% 341,980,000 100% 901,876,625 100% 913,750,098 100% 2,157,606,723 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan LanipiranB(ProgramPerangkatDaerahTi in 202. | Hi K o n d is i K in e rja C a p a ia n K in e r ja P r o g r a m d a n K e r a n g k a P e n d a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b P e r a n g k a t D a e r a h K o d e B id a n g U r u s a n P e m e r in t a h a n d an P r o g r a m P r io r ita s P e m b a n g u n a n I n d ik a t o r K in e rja P ro g ra m ( O u t c o m e ) p a d a A w a l R P J M D ( T a h u n T a h u n - 1 ( 2 0 1 9 ) T a h u n - 2 ( 2 0 2 0 ) T a h u n - 3 ( 2 0 2 1 ) T a h u n - 4 (2 0 2 2 ) T a h u n - 5 ( 2 0 2 3 ) K o n d is i K in e r ja p a d a A k h ir p e rio d e R P J M D P e n a n g g u n g ja w a b 0 ) K R p K R p K R p K R p K R p K R p 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Cakupan terlestarikannya Cagar Budaya 100% 277,555,000 100% 84,000,000 100% 85,105,885 100 446,660,885 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan 2 23 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N P E R P U S T A K A A N 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN1 rata-rata jumlah(pengunjung ke 100 846,515.604 100 664,423,264 100 673,170,593 100 2,184,109,461 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 2 24 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N K E A R S IP A N 2 241 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Persentase Perangkat Daerah yang 32% 74,346,000 32% 69,411,363 32% 70,325,184 32% 214,082,547 Sekretariat Daerah Sekretariat1Daerah 2 24' 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase arsip daerah yang 100% 30,444.161 100% 166,161,752 100% (168,349,321 100% 364,955,234 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 3 U R U S A N P E M E R IN T A H A N PILIH A 3 25 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N G K E L A U T A N D A N P E R IK A N A N 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah total produksi perikanan 6511.7 ton 4,732,969.260 6781 ton 3,180,066,000 6602.48 3,221,932,513 6602.48 11,134,967,773 Dinas Pertanian, Pengan Dinas Perhubungan dan ____ Eeukacan-------- 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah total produksi perikanan ( 5.988,64 2,511,419.945 6.288,07 41748,148,973 6.602,48 1,771,163,873 6.602,48 6,030,732,791 Dinas Pertanian, Pangan Han Pprikanar------ Dinas Perhubungan dan ________ Pprikflpaa-------- 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN Jumlah Ragam Produk Hasil 3jenis 82,850,000 3jenis 33,280,000 Sjenis 33,718,141 3jenis 149,848,141 Dinas Pertanian, Pengan HarPprikanari------ Dinas Perhubungan dan ________ Pprikfmaa-------- 3 2 6 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N P A R IW IS A T A 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan maricanegara 20.00% 791,030,766 33.33% 2,071,195,679 50.00% 2,098,463,565 50.00% 4,960,690,030 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Persentase peningatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang 10% 18.00% 29.00% 29.00% Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kontribusi PAD Sektor Pariwisata Terhadap Target PAD 0% 0 57% 50,000,000 74% 50,658,265 74% 100,658,265 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN Persentase SDM pariwisata yang memiiki kompetensi 0% 0 100% 62,406,1130 100% 63,227,725 100% 125,633,855 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan 3 27 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N P E R T A N IA N 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA Capaian produktivitas pertanian perhektar pertahun 80% 2,473,081,183 85% 914,549,443 90% 926.589,758 90% 4,314,220,384 Dinas Pertanian, Pengan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertfcnian 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan 80% 2,247,227.636 85% 5,260,694,014 90% 5,329,952,612 90% 12,837,874,262 Dinas Pertanian, Pengan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan 100% 273,014,466 100% 300,850,262 100% 304,811,045 100% 878,675,773 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertbnian 3 27' 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Persentase bencana pertanian yang ditindaklanjuti 40% 733,708,070 40% 111143,585,483 40% 1>158,641,125 40% 3,035,934,678 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Jumlah Usaha dan Kelembagaan Kelbmpok Tani yang 60% 591,661,787 60.65% 313,459,683 62% 317,586,473 62% 1,222,707,943 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 3 3 0 U R U S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N ( P E R D A G A N G A N 3 30 02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan berlaku 10% 91,054,830 12.5% 92,253,594 12.5% 183,308,424 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku 5% 10% 10% Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase sarana distribusi perdagangan yang sesuai standar 7% 1,399,131,870 0.00% 8% 1164,786,863 8% 1,563,918,753 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan LampiranB(ProgramPerangkatDaerahTlhtin K o n d is i K in e rja C a p a ia n K in e r ja P r o g r a m d a n K e r a n g k a P e n d a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b P e r a n g k a t D a e r a h K o d e B id a n g U r u s a n P e m e r in t a h a n d a n P r o g r a m P r io r ita s P e m b a n g u n a n I n d ik a t o r K in e rja P ro g ra m ( O u tc o m e ) p a d a A w a l R P J M D ( T a h u n T a h u n - 1 ( 2 0 1 9 ) T a h u n - 2 (2 0 2 0 ) T a h u n - 3 ( 2 0 2 1 ) T a h u n - 4 ( 2 0 2 2 ) T a h u n - 5 ( 2 0 2 3 ) K o n d is i K in e r ja p a d a A k h ir p e rio d e R P J M D P e n a n g g u n g ja w a b 0 ) K R p K R p K R p K R p K R p K R p 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok 6% 191,259,998 6% 328,375,244 6% 332,698,402 6% 852,333,644 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Persentase kinerja realisasi pupuk 9.2% 9.3% 9.5% Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Jumlah Jenis komoditas lokal yang dikembangkan untuk tujuan ekspor 0 0 2 jenis 34,674,933 2 jenis 35,131,439 4 jenis 69,806,372 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang 70% 250,530,000 80% 524,127,700 80% 531,027,997 80% 1,305,685,697 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUKDALAM NEGERI Jumlah Jenis komoditas lokal yang dapatmenembus pasar regional maupun nasional 2 84,959,798 3 86,078,319 5 1.71,038,117 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan 3 31 U R J S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N P E R IN D U S T R IA N 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Pertambahan jumlah industH kecil dan menengah dl kabupaten 6.4% 517,488,667 6.6% D1791,692,439 6.8% 1,815,280,602 6.8% 4,124,461,708 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kefja 3 31 03 PROGRAM PENGENDAUAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase jumteh hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izln Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah 2% 44,214.000 3% 79,039,601 4% 80,080,485 4% 203,334,386 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SI STEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Persentase Jenis Informasillhdustri yang tersedia 80% 55,470,000 90% 258,284,699 100% 261,685,094 100% 575,439,793 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja 3 32 U R J S A N P E M E R IN T A H A N B ID A N T R A N S M IG R A S I 3 32 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi 95% 282,627.800 95% 229,252,261 95% 232,270,435 95% 744,150,496 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga 4 U N S U R P E N D U K U N G U R U S A N PE M E R IN T A H A N 4 01 S E K R E T A R IA T D A E R A H 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan 100% fl 8,254,292,303 100% 22,352,835,829 100% 22,647,117,546 100% 63,254,245,678 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Persentase koordinasi perekonomian dan pembangunan 100% 2,711,920.713 100% 2317,241,951 100% 2,854,331,777 100% 8,383,494,441 Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah 4 02 S E K R E T A R IA T D P R D 4 0£ 02 PROGRAM DUKUNGAN1 PELAKSANAAN TUGASiDAN Cakupan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 100% 110,201/410,362 100% 6356,377,250 100% 6,338,744,313 100% 22,796,531,925 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD 5 U N S U R P E N U N J A N G U R U S A N PEA4 E R IN T A H A N 5 01 P E R E N C A N A A N 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDAUAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Tingkat ketepatan waktu penyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang sesuai 100% 1,363,723,699 100% (1i800,225,295 100% 1,823,925,795 100% 4,987,874,789 Badan Perencanaan Pembangunan; Penelitian dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Perangkat Daerah yang memilfki dokumen Renstra dan Renja yang berkualitas baik (%) 100% 1,154,554,280 100% 111575,334,888 100% 1,596,074,639 100% 4,325,963,807 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian dan LampiranB(ProgramPerangkatDaerahTal K o n d is i K in e r ja C a p a ia n K in e r ja P ro g r a m d a n K e r a n g k a P e n d a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h P e r a n g k a t D a e r a h K o d e B id a n g U r u s a n P e m e r in t a h a n d an P r o g r a m P rio r ita s P e m b a n g u n a n I n d ik a t o r K in e r ja P ro g ra m (O u t c o m e ) p a d a A w a l R P J M D ( T a h u n T a h u n - 1 (2 0 1 9 ) T a h u n - 2 ( 2 0 2 0 ) T a h u n - 3 ( 2 0 2 1 ) T a h u n - 4 (2 0 2 2 ) T a h u n - 5 ( 2 0 2 3 ) K o n d is i K in e r ja p a d a A k h ir p e rio d e R P J M D P e n a n g g u n g ja w a b ( 2 0 2 1 / 2 0 2 2 ) P e n a n g g u n g ja w a b ( 2 0 2 3 ) 0 ) K R p K R p K R p K R p ■ R p _ _ ____________ 5 ? ____________ S 02 K E U A N G A N 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Cakupan pengelolaan keuangan daerah 100% 258,353,895,038 100% 256,661,945,483 100% 260,040,976,156 100% 775,056,816,677 Badan Pengelola Keuangan dan Aset ---- ^---------- Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Cakupan Pengelolaan Aset Daerah 100% 777,284,601 100% 734,222,523 100% 743,888,760 100% 2,255,395,904 Badan Pengelola Keuangan dan Aset ■■ Badan Keuangan dan Aset Daerah 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pertumbuhan realisasi PAD (%) 7% 2,204,941,939 8% 2/425,140,795 9% 2/457,068,493 9% 7,087,151,227 Badan Pengelola Keuangan dan Aset |3adan Pendapatan 5 0 3 K E P E G A W A IA N 5 03; 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase layanan administrasi kepegawaian daerah yang 80% 2,886,424,134 80% II 1880,764,721 80% 1,905,525,547 80% 6,672,714,402 Badan! Kepegawaian, Pendidikan dan Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber 5 04 P E N D ID IK A N D A N P E L A T IH A N 5 0 * 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase PNS yang memiliki kesestaian dengan kompetensi 80% 1,083,584,594 80% 770,662,000 80% 780,807,994 80% 2,635,054,588 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan --------- Balatitiaa--------- Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber r v » - ------ 5 05 P E N E L IT IA N D A N P E N G E M B A N G A N 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase hasil Penelitian Pengembangan dan Inovasi daerah yang dltindaklapjuti/diterapkan 85% 1,434,823,250 85% 1,590,936,690 85% 1,611,881,844 85% 4,637,641,784 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 6 U N S U R P E N G A W A S A N U R U S A N E M E R IN T A H A N 6 01 IN S P E K T O R A T D A E R A H 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN Maturit&s Sistem Pengendalian Level 3 2,122,412,096 Level 4 2,897,316,353 Level 4 2,935,460,363 Level 4 7,955,188,832 Inspektorat Daerah Inspektorat Persentase Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa yang tidak mendapat temuan hasil 85% 85% 85% 85% Inspektorat Daerah Inspektorat 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN Tingkat kapabiltes APIP 3 level 543,362,700 4 level 434,919,973 Level 4 440,645,824 Level 4 1/418,928,497 Inspektorat Daerah Inspektorat 7 U N S U R K E W IIA Y A H A N 7 01 K E C A M A T A N 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dllaksanakan sesuai Standar 100% 71,069,100 100% 78,019,725 100% 79,046,878 100% 228,135,703 Kecamatan Petak Malai Kecamatan Petak Malai 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dllaksanakan sesuai Standar 90% 21,200,000 90% 26,200,000 90% 26,544,931 90% 73,944,931 Kecamatan Kamipang Kecamatam Kamipang 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dllaksanakan sesuai Standar 100% 31,507,776 100% 42,976,690 100% 43,542,491 100% 118,026,957 Kecamatan Tasik Payawan Kecamatan Tasik Payawan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dllaksanakan sesuai Standar 90% 29,275,693 90% 35,115,693 90% 35,578,002 90% 99,969,388 Kecamatan Katingan Hilir Kecamatan Katingan Hilir 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dllaksanakan sesuai Stdndar 100% 45,959,660 100% 61,606,592 100% 62,417,661 100% 169,983,913 Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kecamatan Tewang Sangalang Garing 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dllaksanakan sesuai Standar 100% 14,900,000 100% 22,900,000 100% 23,201,485 100% 61.001,485 Kecamatan Pulau Malan Kecamatan PUlau Malan 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dllaksanakan sesuai Standar 100% 47,494,256 100% 47,494,256 100% 48,119,532 100% 143,108,044 Kecamatan Sanaman Mantikei Kecamatan Sanaman Mantikei 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN .PJIfll-U:--------------------------------- Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dllaksanakan sesuai Standar 100% 59,589,690 100% 55,688,090 100% 56/421,240 100% 1.71,699,020 Kecamatan Marikit Kecamatan Marikit LampiranB(ProgramPerangkatDaerahT K o d e B id a n g U r u s a n P e m e r in t a h a n d a n P r o g r a m P r io r ita s P e m b a n g u n a n In d ik a t o r K in e rja P ro g ra m ( O u tc o m e ) K o n d is i K in e r ja p a d a A w a l R P J M D ( T a h u n 0 ) C a p a ia n K in e r ja P r o g r a m d a n K e r a n g k a P e n d a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b ( 2 0 2 1 / 2 0 2 2 ) P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b (2 0 2 3 ) T a h u n - 1 ( 2 0 1 9 ) T a h u n - 2 (2 0 2 0 ) T a h u n - 3 (2 0 2 1 ) T a h u n - 4 ( 2 0 2 2 ) T a h u n - S ( 2 0 2 3 ) K o n d is i K in e r ja p a d a A k h ir p e rio d e R P J M D K R p K R p K R p K R p K R p K R p 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 43,311,809 100% 64,142,990 100% 64,987,451 100% 172,442^50 Kecamatan Katingan Hulu Kecamatan Katingan HUlU 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 16,816,000 100% 28,900,746 100% 29,281,233 100% 74,997,979 Kecamatan Mendawai Kecamatan Mendawai 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 12,999,782 100% 34,939,260 100% 35,399,246 100% 83,338,288 Kecamatan Bukit Raya Kecamatan Bukit Raya 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Stbndar 100% 285,934,000 100% 126,420,000 100% 1128,084,357 100% 540,438,357 Kecamatan Katingan Kuala Kecamatan Katingan Kuala 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar 100% 136,320.506 100% 206,521,850 100% 209,240,771 100% 552,083,127 Kecamatan Katingan Tengah Kecamatan Katingan Tengah 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan desa/kelurahan yang 100% 30,240,000 100% 42,510,040 100% 43,069,697 100% 115,819,737 Kecamatan Petak Malai Kecamatan Petak Malai 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan desa/kelurahan yang 0% 0 90% 3,297,000 90% 3,340,406 90% 6,637,406 Kecamatan Kamipang Kecamatan Kamipang 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan desa/kelurahan yang 90% 887,082,136 90% H1293,759,482 90% 1,310,792,209 90% 3,491,633,827 Kecamatan Katingan Hilir Kecamatan Katingan Hilir 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan desa/kelurahan yang 100% 428,957,613 100% 742,597,300 100% 752,373,814 100% 1,923,928,727 Kecamatan Tewang Cannaiann Garina---- Kecamatan Tewang Sannalann. Garina— 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan desa/kelurahan yang 100% 392,043,368 100% 742,604,741 100% 752,381,353 100% 1,887,029,462 Kecamatan Katingan _____________ Jdulu-------------- Kecamatan Katingan . - . . -Hulu------------- - 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan desa/kelurahan yang 100% 687,074,400 100% fl >286,359,022 100% 1,303,294,320 100% 3,276,727,742 Kecamatan Katingan Kecamatan Katingan , „ . Kiiola---------- - 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN Cakupan desa/kelurahan yang 100% 342,603,766 100% 642,700,000 100% 651,161,336 100% 1,636,465,102 Kecamatan Katingan Tennah---------- Kecamatan Katingan ____________ T en n a h ------------ 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Cakupan fasilitasi koordinasl ketentraman dan ketertiban umum 100% 1,000,000,000 100% 1,000,000,000 Kecamatan Katingan Kuala Kecamatan Katingan Kuala 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Cakupan fasilitasi koordinasl ketentraman dan ketertiban umum 90% 1,000,000,000 90% 1,000,000,000 Kecamatan Katingan Hilir Kecamatan Katingan Hilir 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100% 500,000,000 100% 500,000,000 Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kecamatan Tewang Sangalang Garing 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100% 500,000,000 100% 500,000,000 Kecamatan Katingan Tengah Kecamatan Katingan Tengah 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Cakupan fasilitasi koordinasi ketentraman dan ketertiban umum 100% 500,000,000 100% 500,000,000 Kecamatan Katingan Hulu Kecamatan Katingan Hillii 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan ' 100% 46,320,000 100% 143,220,000 100% 1145,105,534 100% 334.64S.534 Kecamatan Katingan Kuala Kecamatan Katingan Kuala 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 90% 89,141.786 90% 200,625,000 90% 203,266,288 90% 493,033,074 Kecamatan Kamipang Kecamatan Kamipang 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 57,025.360 100% 192,597,334 100% ;195,132,935 100% 444,755,629 Kecamatan Tajik Payawan Kecamatan Tasik Payawan 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 85% 120,769,050 85% 494,276,505 85% 500,783,802 85% 1,115,829,357 Kecamatan Katingan Hilir Kecamatan Katingan Hilir 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 63,176.981 100% 253,609/193 100% 256,948,033 100% 573,734,207 Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kecamatan Tewang Sangalang Garing 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 79,730,000 100% 218,590,000 100% 221,467,802 100% 519,787,802 Kecamatan Pulau Malan Kecamatan Pulau Malan LampiranB(ProgramPerangkatDaerahTfehun2021^ 10 K o d e B id a n g U r u s a n P e m e r in t a h a n d an P r o g r a m P r io r ita s P e m b a n g u n a n I n d ik a t o r K in e r ja P ro g ra m ( O u t c o m e ) K o n d is i K in e rja p a d a A w a l R P J M D ( T a h u n 0 ) C a p a ia n K in e r ja P r o g r a m d a n K e r a n g k a P e n d a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u r tg ja w a b ( 2 0 2 1 / 2 0 2 2 ) P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b ( 2 0 2 3 ) T a h u n - 1 ( 2 0 1 9 ) T a h u n - 2 (2 0 2 0 ) T a h u n - 3 (2 0 2 1 ) T a h u n - 4 ( 2 0 2 2 ) T a h u n - 5 ( 2 0 2 3 ) K o n d is i K in e r ja p a d a A k h ir p e r io d e R P J M D K R p K R p K R p K Rp K Rp K Rp 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan urnum di kecamatan 100% 99,954,000 100% 255,998,520 100% 259,368,816 100% 615.321,336 Kecamatan Sanaman Mantikei Kecamatan Sanaman Mantikei 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 80,350,000 100% 256,279,090 100% 259,653,080 100% 596,282,170 Kecamatan Mari kit Kecamatan Marikit 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 19,040,000 100% 316,480,978 100% 320,647,544 100% 656,168,522 Kecamatan Katingan Hulu Kecamatan Katingan Hold 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 75,225,000 100% 221,289,772 100% 224,203,118 100% 520,717,890 Kecamatan Mendawai Kecamatan Mendawai 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 29,863,636 100% 218,679,545 100% 221,558,526 100% 470,101,707 Kecamatan Bukit Raya Kecamatan Bukit Raya 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 52,652,980 100% 220,760,806 100% 223,667,168 100% 497,080,974 Kecamatan Katingan Tengah Kecamatan Katingan Tengah 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan 100% 181,097,000 100% 208,177,272 100% 210,917,968 100% 600,192.260 Kecamatan Petak Malai Kecamatan Petak Malai 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan 100% 8,000,000 100% 8,787,500 100% 8,903,190 100% 25,690,690 Kecamatan Petak Malai Kecamatan Petak Malai 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Cakupan desa yang dokumen perencanaan dapilaporan keuangan 100% 11,158,000 100% 28,999,000 100% 29,380,760 100% 69,537,780 Kecamatan Tajik PJyawan Kecamatan Tasik Payawan 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan 100% 5,405,000 100% 5,476,158 100% 10,881,158 Kecamatan Sanaman Mantikei Kecamatan Sanaman Mantikei 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan 100% 36,515,000 100% 35,440,000 100% 35,906,578 100% 107,861,578 Kecamatan Marikit Kecamatan Marikit 8 U N S U R P E M E R IN T A H A N U M U M 8 01 K E S A T U A N B A N G S A D A N P O L IT IK 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Persentase pemangku kepentingan yang dlkoordinasikan melalui penguatan ideologi pencasila dan 85.00% 179,436,198 38.00% 446,359,395 90.00% 452,235,849 90% 1,078,031,442 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKANi MELALUI PENDIDIKAN PQUITIK DAN PENGEMBANGAN Cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan perundang- undangan 88.00% 998,385,369 90.00% II 1053,316,867 95.00% 1,067,184,096 95% 3.118,886,332 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANlSASI Persentase organlsasi masyarakat yang dibina 85.00% 125,000.000 38.00% 288,346,708 90.00% 292,142,878 90% 705,489,586 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN Persentase pemblnaan dan pengembangan ketahanan 85.00% 150,000,000 38.00% 253,953,169 90.00% 257,296,538 90% 661,249,707 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK Persentase Konflik Sosial yang tindaklanjuti 85.00% 556,389,108 38.00% 628,114,822 90.00% 636,384,140 90% 1,820,888,070 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik X X X X X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 227,353,851,510 B 2311988,920,178 B 244,380,723,152 B 703,723,494,840 Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan LampiranB(ProgramPerangkatDaerahlahim202KMifi| 11 K o d e B id a n g U r u s a n P e m e r in t a h a n d an P r o g r a m P r io r ita s P e m b a n g u n a n I n d ik a t o r K in e r ja P ro g ra m ( O u t c o m e ) K o n d is i K in e rja p a d a A w a l R P J M D ( T a h u n 0 ) C a p a ia n K in e r ja P r o g r a m d a n K e r a n g k a P e n d a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b ( 2 0 2 1 / 2 0 2 2 ) P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b (2 0 2 3 ) T a h u n - 1 ( 2 0 1 9 ) T a h u n - 2 (2 0 2 0 ) T a h u n - 3 (2 0 2 1 ) T a h u n - 4 (2 0 2 2 ) T a h u n - S ( 2 0 2 3 ) K o n d is i K in e r ja p a d a A k h ir p e rio d e R P J M D K R p K R p K R p K R p K R p K R p X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP A 92,964,847,529 A 94,860,923,813 A 100,923,089,624 A 288,748,860,966 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP BB 10,422,060,426 BB 11*366,297,377 BB 11,603,538,055 BB 33.391,895,858 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP 100 8,025,999,822 100 8*340,194,445 100% 8/449,995,580 100% 24,816,189,847 Dinas Perumahan, Kawasen Pemukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 13,604,305,445 B 14,069,282,762 B 14,602,509,044 BB 42,276,097,251 Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam ________ rah » lra r» n ---------- X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP 100% 5,147,226.885 100% 5*123,849,115 100% 5*191,306,109 100% 15,462,382,109 Badan Penanggulengan Bencana Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP C 4,016,405,813 CC 4,537,329,308 B 4,597,064,595 B 13,150,799,716 Dinas Sosial Dinas Sosial X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP 100% 3,859,316,365 100% 4,482,925,315 100% 4,541,944,357 100% 12,864,186,037 Dinas Transmigraii'dan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LAKIP 99% 5,176,676,865 100% 5,648,345,667 100% 5,722,707,814 100% 16,547,730,346 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serte Pengendalian Penduduk X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B |1II ,752,653,286 B 13/452,026,213 B 13,629,126,130 63 38,833,805,629 Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Dinas Ketahanan Pangen dan Pertanian X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 6,444,174,938 BB 6*217,170,727 BB 6,348,821,624 BB 19,010,167,289 Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP BB 4,712,700,269 BB 5*391,690,887 A 5/462,674,097 A 15,567,065,253 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan d4n Pencatatan Sipil X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 4,775,012,630 B 4,786,502,734 B 4,849,518,463 B 14/411,033,827 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 4,662,020,366 B 5,281,993,239 BB 5,351,532,247 BB 15,295,545,852 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LAKIP BB 5,530,503,893 BB 5*477,044*147 A 5,549,151,058 A 16,556,699,098 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai laKKlP B 5,207,649,961 BB 8*118,454,253 BB 8,270,936,112 BB 21,597,040,326 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 5,693,521.560 BB 6*725,215,998 A 6,813,755/462 A 1932,493,020 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 31,541,964,811 BB 311949,738,459 A 32,987,166,246 A 96,478,869,516 Sekretariat Daerah Sekretariat'Daerah X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 23,917,717.907 BB 29,455,628,632 A 29,843/420,724 A 83,216,767,263 Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai LAKIP B 6,725,936.493 BB 7,059/463,338 BB 7*152,403,268 BB 20,937,803,099 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH IOATCM/KYYTA__________________ Nilai LAKIP CC 15,726,642,498 B 22/419,226,545 B 22,714,382,315 B 60,860,251,358 Badan Pengelola Keuangan dan Aset _________ iCIwab---------- Badan Keuangan dan Aset Daerah LampiranB(ProgramPerangkatDaerahTahi 2021 -2023)4 Halims 12 K o d e B id a n g U r u s a n P e m e r in ta h a n d an P r o g r a m P r io r ita s P e m b a n g u n e n In d ik a t o r K in e rja P ro g ra m (O u t c o m e ) K o n d is i K in e rja p a d a A w a l R P J M D ( T a h u n 0 ) C a p a ia n K in e r ja P r o g r a m d a n K e r a n g k a P e n d a n a a n P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b ( 2 0 2 1 / 2 0 2 2 ) P e r a n g k a t D a e r a h P e n a n g g u n g ja w a b ( 2 0 2 3 ) T a h u n - 1 ( 2 0 1 9 ) T a h u n - 2 ( 2 0 2 0 ) T a h u n - 3 (2 0 2 1 ) T a h u n - 4 ( 2 0 2 2 ) T a h u n - 5 ( 2 0 2 3 ) K o n d is i K in e r ja p a d a A k h ir p e rio d e R P J M D K R p K R p K R p K R p K R p K R p X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 4,824,374,384 B 4.832,751,879 B 4,896,376,492 B 14,553,502,755 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Badan Kepegawaian, Pengembancjan Sumber X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP BB 6,689,236,527 BB 6,984,584,521 A 7,076,538,649 A 20,750,359,697 Inspektorat Daerah Inspektorat X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 2,445,913,271 BB 2,954,439,572 BB 2,993,335,646 BB 8,393,688,489 Kecamatan Katingan Kuala Kecamatan Katingan Kuala X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 2,478,252.964 B 2,576,578,311 B 2,610,499,729 B 7,665,331,004 Kecamatan Mendawai Kecamatan Mendawai X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 2,923,825,925 BB 3,207,758,992 A 3,249,990,091 A 9,381,575,008 Kecamatan Kamipang Kecamatan Kamipang X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 2,828,388.514 BB 2,799,014/104 BB 2,835,863,955 BB 8,463,266,573 Kecamatan Tajik Payawan Kecamatan Tasik Payawan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 4,349,911,790 BB 4,637,207,857 BB 4,698,258,074 BB 13,685,377,721 Kecamatan Katingan Hilir Kecamatan Katingan Hilir X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 3.924,147,298 BB 4,144,799,988 BB 4,199,367,510 BB 12268,314,796 Kecamatan Tewang Sangalang Garing Kecamatan Tewang Sangalang Garing X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 3,155,662,793 B 3,079,401,912 B 3/119,943,152 B 9.355,007,857 Kecamatan Pulau Malan Kecamatan Pulau Malan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 3,875,642,710 BB 4,122,402,276 BB 4;176,674,925 BB 12,174,719,911 Kecamatan Katingan Tengah Kecamatan Katingan Tengah X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 2,359,379.888 BB 2,504,609,806 BB 2,537,583,737 BB 7/401,573,431 Kecamatan Sanaman Mantikei Kecamatan Sanaman Mantikei X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 2,280,314,989 BB 2,418,171,855 BB 2/450,007,805 BB 7,148,494,649 Kecamatan Marikit Kecamatan Marikit X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 2,911,156,891 BB 3,046,627,666 A 3/f36,537,423 A 9,094,321,980 Kecamatan Katingan Hulu Kecamatan Katingan Hulii X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 1.891,415,116 BB 2/432,708,684 BB 2/491,747,952 BB 6,815,871,752 Kecamatan Petak Malai Kecamatan Petak Malai X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 1,860,303.113 B il 1976,131,736 B 2,002,148,097 B 5,838,582,946 Kecamatan Bukit Raya Kecamatan Bukit Raya X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 3,909,968,081 BB 4,022,923,205 BB 4,075,886,163 BB 12,008,777/469 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 1,800,000,000 B 1,800,000,000 Dinas Perhubungan dan Perikanan X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai LAKIP B 1,800,000,000 B 1,800,000.000 Badan Pendapatan Daerah 1,334,486,139,539 1,340,010,298,333 1,357,663,963,249 4,032,160,401,121 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 SfIB VIII KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH Kineija Kabupaten Katingan yang menjadi instrumen pengukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diukur melalui Indikator Kineija Utama (IKU) daerah dan Indikator Kineija Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kineija Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kineija adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kineija suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output}, hasil (outcome), dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Sementara dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Indikator Kineija Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan adalah indikator kineija sasaran sebagaimana dimuat dalam Bab V dokumen ini dan disajikan dalam Tabel 8.1. Hal ini sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sementara itu, IKK yang menggambarkan kineija penyelenggaraan pemerintahan daerah disajikan pada Tabel 8.3 berdasarkan 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, dan Aspek Daya Saing Daerah. Penentuan target kineija tahun 2021 sampai dengan 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan capaian pembangunan tahun - tahun sebelumnya, dan secara khusus tahun 2020 setelah adanya pandemi Covid-19. Dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap kondisi dalam negeri menyebabkan pemerintah pusat dan hampir seluruh pemerintah daerah melakukan penyesuaian target-target pembangunan sejak tahun 2020 lalu. Hal ini dilakukan menyusul adanya penerapan kebijakan untuk refocusing dan realokasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai tahun 2020 sampai dengan 2021 yang diarahkan untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan diikuti dengan pemulihan dampak pandemi. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah V III.1 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023 RPJMD Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 No. Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Kondisi Awal

(2018)Realisasi Target Kondisi Akhir Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 INDIKATOR TUJUAN

1.Indeks Reformasi Birokrasi (predikat) NA C C BB BB CC B BB BB
2.Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,59 5,81 -3,25 6,96 6,96 4,29 5,01 6,03 6,03
3.Jumlah Desa Tertinggal (desa) 65 95 91 35 35 90 88 86 86
4.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (poin) 67,91 68,55 68,68 70,75 70,75 68,72 68,90 69,00 69,00
5.Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin) 85,70 85,57 85,56 86,03 86,03 85,72 85,81 86,03 86,03
6.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin) 73,32 66,57 66,41 65,19 65,19 67,09 67,16 67,22 67,22
7.Persentase kecamatan yang terhubung dengan poros kabupaten (%) 69 69 77 92,3 92,3 85 85 85 85
8.Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 75 76,17 74,67 76,85 76,85 75,55 76,73 76,85 76,85
9.Jumlah kasus konflik SARA (kasus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INDIKATOR SASARAN 1. Y Indeks Reformasi Birokrasi (predikat) NA B BB BB BB CC BB BB Nilai SAKIP (predikat) CC CC CC BB BB BB ■■■■■■■■■■■■■■■ im m iiB i mm -V ggg||'yj i ■H H H B H H H I Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII.2 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 RPJMD Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 No. Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Kondisi Awal

(2018)Realisasi Target Kondisi Akhir Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023

3.Opini BPK terhadap LKPD (predikat) WDP

(2017)WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP

4.Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik 74,52 (Baik)

(2016)77,09/(B) 78,33/(B) 79,32 /(B) 80,57 /(B) 81,83 /(A) 81,83/(A) B B A A

5.Persentase penegakan Perda (%) 100 92,42 48 100 100 100 100 100 100 100 100
6.PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Miliar Rp.) 1.947,7 2.126,50 2.232,40 2128,8 2360,7 2492,6 2492,6 2288,21 2345,415 2404,051 2404,051
7.PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Miliar Rp.) 1.340,5 1.437,1 1.405,6 1402,4 1465,9 1509,5 1509,5 1433,712 1462,386 1491,634 1491,634
8.Skor Pola Pangan Harapan (poin) 84,4 78,9 81,6 86 86,5 87 87 82 84 85 85
9.Laju Investasi (PMA dan PMDN) (%) 10 10,7 12,42 11,5 12 12,5 12,5 11,5 12 12,5 12,5
10.Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru (%) “ 2,16 2,88 1,21 1,22 1,23 1,23 2,16 2,17 2,18 2,18
11.Jumlah UMKyang sudah memperoleh laba (unit) 1.502 1.559 1.605 1.592 1.622 1.652 1.652 1.605 1.613 1.667 1.667
12.Persentase koperasi yang sehat (aktif dan memperoleh laba) (%) 40 42,78 44,1 46 48 50 50 43 45 47 47
13.Jumlah Desa Tertinggal (desa) 65 95 91 47 41 35 35 90 88 86 86 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah V III.3 V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 RPJMD Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 No. Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Kondisi Awal

(2018)Realisasi Target Kondisi Akhir Target Kondisi Akhir 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023

14.Jumlah Desa Berkembang (desa) 12 37 51 18 20 22 22 54 56 58 58
15.Jumlah BUMDes yang terbentuk dan aktif. (unit) 140 143 150 149 152 154 154 150 152 154 154
16.Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 8,65 8,66 8,67 9,06 9,17 9,28 9,28 8,95 8,96 8,97 8,97
17.Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,21 12,51 12,67 13,12 13,36 13,61 13,61 12,89 13,13 13,38 13,38
18.Angka Harapan Hidup (tahun) 66,00 66,50 66,50 66,85 67,18 67,52 67,52 66,5 66,58 66,66 66,66
19.Persentase penduduk miskin (%) 5,22 5,02 4,79 5,58 5,53 5,48 5,48 5,30 5,19 4,95 4,95
20.Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat penanganan (%) 43,84 45,32 52 54,68 60,1 66,01 66,01 74,00 76,96 80,81 80,81
21.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,78 5,45 5,69 3,66 3,6 3,54 3,54 5,50 5,40 5,30 5,30
22.Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin) 85,70 85,57 85,56 85,72 85,88 86,03 86,03 85,72 85,81 86,03 86,03
23.Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin) 73,32 66,57 66,41 64,09 64,64 65,19 65,19 67,09 67,16 67,22 67,22
24.Persentase jalan dalam kondisi mantap (%) 33,42 30,47 30,57 38,72 39,83 40,34 40,34 38,72 40,07 41,47 41,47
25.Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%) 54,55 56,96 55,70 64,56 68,75 72,84 72,84 64,56 68,75 72,84 72,84
26.Persentase dermaga dalam kondisi 69,77 91,43 69,77 84,78 89,36 93,75 93,75 70,78 79,36 80,75 80,75 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah V III.4 < 7 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Sumber: basil evaluasi terhadap RKPD dan RPJMD; dan basil proyeksi, 2021 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah — ■ V III.5 l v ^ y \ \ PERUBAHAN RENCANA PEMBANG|JNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Penetapan indikator kinerja keberhasilan penyelenggara. akan menjadi bahan eval Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Katingan untuk dengan 2023 disajikan pada makro dilakukan untuk memberikan tolok ukur an pemerintahan daerah secara umum yang uasi kinerja pada Laporan Penyelenggaraan . Realisasi dan proyeksi inidkator kineija makro periode 5 (lima) tahun mulai tahun 2019 sampai tabel di bawah. Tabel 8.2 Realisasi daii Target Indikator Kinerja Makro Kabupate:i Katingan Tahun 2019-2023 No Indikator Kinerj;i Makro Realisasi Target 2019 2020 2021 2022 2023 1 Indeks Pembangunan Manus ia (poin) 68,55 68,68 68,72 68,90 69,00 2 Angka kemiskinan (%) 5,02 4,79 5,30 5,19 4,95 3 Angka Pengangguran (%) 5,45 5,69 5,64 5,51 5,33 4 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,81 -3,25 4,29 5,01 6,03 5 Pendapatan per kapita/PDRB per kapita (juta Rp): - ADHB 48,45 48,2 48,25 50,95 51,95 - ADHK 30,1 28,7 29,7 29,85 31,44 6 Ketimpangan Pendapatan/Gi ni Ratio (poin) 0,247 0,252 0,251 0,250 0,249 Sumber: basil evaluasi terhadap R KPD dan RPJMD; dan basil proyeksi, 2021 Dalam rangka penye kewenangan kabupaten, dite Kabupaten Katingan tahun pada tabel di bawah. IKK Kesejahteraan Masyarakat kineija impact, sedangkan outcome. Hal ini dimaksudk; dari kineija yang paling tin Perubahan Renstra PD. enggaraan pemerintahan daerah yang menjadi tapkan Indikator Kineija Kunci (IKK) Pemerintah 2019 sampai dengan 2023 sebagaiman dimuat distribusikan berdasarkan 3 (tiga) aspek. Aspek an Aspek Daya Saing Daerah memuat indikator pek Pelayanan Umum memuat indikator kineija agar terwujud arsitektur kineija secara cascade ggi ke yang rendah pada Perubahan RPJMD dan dii As; an Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahiin Daerah V lii.6 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 Tabel 8.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Katingan Tahun 2019-2023 KONDISI RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI NO I N D I K A T O R K IN E R J A A W A L REALISASI TARGET TARGET AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1.Pertumbuhan PDRB (%) 6,59 5,81 -3,25 6,82 6,89 6,96 4,29 5,01 6,03 6,03
2.PDRB per kapita (ADHB) (Juta Rp.) 44,9 48,45 48,2 52,42 56,95 61,87 48,25 50,95 51,95 51,95
3.PDRB per kapita (ADHK) (Juta Rp.) 28,8 30,1 28,7 30,30 31,44 32,63 29,7 29,85 31,44 31,44
4.Indeks Gini 0,30 0.274 0.252 0,235 0,228 0,222 0,251 0,250 0,249 0,249
5.Persentase penduduk miskin (%) 5,22 5,02 4,79 5,58 5,53 5,48 5,30 5,19 4,95 4,95
6.Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 67,91 68,55 68,68 69,67 70,21 70,75 68,72 68,90 69,00 69,00
7.Angka Melek Huruf 99,29 99,68 99,20 99,73 99,80 99,86 99,30 99,40 99,50 99,50
8.Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun) 8,65 8,66 8,67 9,06 9,17 9,28 8,95 8,96 8,97 8,97
9.Harapan Lama Sekolah (tahun) 12,21 12,51 12,67 13,12 13,36 13,61 12,89 13,13 13,38 13,38
10.Angka Usia Harapan Hidup 66,00 66,50 66,50 66,85 67,18 67,52 65,90 66,85 67,18 67,18
11.Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif (%) 68,94 72,05 73,29 74,53 75,78 77,02 74,53 75,78 77,02 77,02
12.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 69,49 70,79 64,55 69,63 70,58 71,54 64,95 70,25 70,58 70,58
13.Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,78 5,45 5,69 3,54 3,48 3,42 5,50 5,40 5,30 5,30
14.Survey Kepuasan Pelayanan Masyarakat atas Pelayanan Publik (poin) NA 79,78 80,82 79,32/(B) 80,57/(B) 81,83/(A) B B A A
15.Opini BPK WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
16.Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%) 25,88 25,82 26,87 25,72 25,47 25,21 25,72 25,47 25,21 25,21 mmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmumm Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII.7 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 INDIKATOR KINERJA KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI NO REALISASI TARGET TARGET AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
17.Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB (%) 7,73 7,90 7,87 8,23 8,42 8,61 8,00 8,23 8,42 8,42
18.Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%) 14,70 14,75 15,43 16,43 16,83 17,24 16,00 16,80 17,20 17,20 II ASPEK PELAYANAN UMUM 2.1 Fokus Layanan Urusan Wajib A Pendidikan
1.APK PAUD 86,51 86,94 87,16 87,38 87,60 87,82 87,38 87,60 87,82 87,82
2.APK SD 118,86 115,44 114,12 102,45 102,70 102,96 102,45 102,70 102,96 102,96
3.APM SD/SDLB/MI 100 99,87 99,85 88,07 88,29 88,52 88,07 88,29 88,52 88,52
4.APK SMP/MTs 89,58 77,73 78,27 91,57 91,80 92,03 91,57 91,80 92,03 92,03
5.APM SMP/MTs 76,28 76,05 75,98 65,37 65,53 65,70 65,37 65,53 65,70 65,70
6.Angka melek huruf 99,29 99,68 99,20 99,48 99,51 99,53 99,48 99,51 99,53 99,53
7.Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) 77,36 84,85 77,94 78,14 78,33 78,53 78,14 78,33 78,53 78,53
8.Persentase sekolah yang melakukan pemuktahiran data pokok pendidikan (dapodik) (%) 83,33 83,75 83,96 84,17 84,38 84,59 84,17 84,38 84,59 84,59 B Kesehatan
1.Angka Kematian Bayi per 1000 KH 10,61 13,32 6,17 1.41 1.30 1.28 6,00 5,50 5,00 5,00
2.Angka Kematian Balita per 1000 KH 10,61 5,39 0,62 7.36 7.05 6.75 0,62 0,60 0,58 0,58 ■■■■I Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah V III.8 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 KONDISI RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI N O I N D I K A T O R K IN E R J A A W A L REALISASI TARGET TARGET AKHIR 2019 2 0 2 0 2021 2 0 2 2 2023 2021 2 0 2 2 2023 t 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11 72
3.Angka Kematian Ibu per 100.000 KH 121,30 207,16 93 68.57 62.08 56.21 93 85 80 80
4.Persentase rumah tangga ber PHBS (%) 60 65 75 80 90 100 80 90 100 100
5.Persentase balita stunting menurun (%) 26,50 26 16 24,4 23,6 22,8 21,5 18,4 16 16
6.Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular (%) 85 100 85 100 100 100 100 100 100 100
7.Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal madya (%) 0 4 6 8 10 12 8 10 12 12
8.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%) 80,44 83,66 80,3 87 90 97 89 91 93 93
9.Tingkat pemenuhan dana operasional puskesmas dan jaringannya (%) 95 95 99 100 100 100 100 100 100 100
10.Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut (%) 36,90 56,99 70 80 90 100 80 90 100 100
11.Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan remaja (%) 85 65 70 80 90 100 80 90 100 100
12.Jumlah desa/ kelurahan Open Defecation Free (ODF) 161 161 20 20 20 20 20 20 20 20
13.Cakupan penemuan dan penanganan penderita Flipertensi (%) 57,75 69,58 53,01 90 95 100 90 95 100 100
14.Persentase ketersediaan Obat dan vaksin (%) 0,73 0,44 88 90 95 100 90 95 100 100
15.Cakupan pengawasan peredaran obat dan makanan yang aman dan sehat (%) 80 70 75 80 85 95 80 85 95 95 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah V III.9 ^>\x PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 INDIKATOR KINERJA KONDIS1 AWAL RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI NO REALISASI TARGET TARGET AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16.Tingkat Pelayanan RS Perdana Pratama Pratama Pratama Madya Madya Pratama Madya Madya Madya
17.Persentase sarana dan prasarana sesuai standar Mutu RS (%) 80 82 85 87 90 92 87 90 92 92
18.Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang terpelihara (%) 70 72 75 77 80 82 77 80 82 82 C Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.Persentase jalan yang dibangun (%) 797,2 Km (panjang jalan) 2,51 (20,5 Km) 1,52 (12,61 Km) 1,38 (11,66 Km) 1,37 (11,66 Km) 1,35(11,66 Km) 1,38 1,37 1,35 1,35
2.Persentase jalan yang ditingkatkan (%) 13,76 (16,71 Km) 11,04 (15,08 Km) 9,95 (15,08) 9,05 (15,08 Km) 8,3(15,08 Km) 9,95 9,05 8,3 8,3
3.Persentase jalan dan jembatan yang direhabilitasi/dipelihara (%) - 1,91 (3,15 Km) 2,42 (4,1 Km) 3,06 (5,33 Km) 3,82 (6,93 Km) 4,73 (9,01 Km) 3,06 3,82 4,73 4,73
4.Persentase Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Bidangnya (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5.Persentase lahan yang terlayani Jaringan Irigasi (%) 59,23 61,39 62,47 63,55 64,44 65,72 63,55 64,44 65,72 65,72
6.Persentase panjang kanal/sungai sebagai pengendali banjiryang dilakukan peningkatan/pemeliharaan (%) 9,26 16,43 19,28 22,13 24,98 27,83 22,13 24,98 27,83 27,83
7.Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan pola ruang (%) n/a 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Klnerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ■ VIII.10 k- ^ > f ? PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 KONDISI RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI N O IN D IIv A iU K K IN t K J A A W A L n m o\ REALISASI TARGET TARGET AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 11 12
8.Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun (buku) n/a 1 1 fl 1 1 1 1 1 1
9.TingkatCapaian Pemasukan Asli Daerah Melalui Alat Berat (%) 50,33 70 70 70 70 70 70 70 70 70 D Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.Persentase pendudukyang memiliki akses air minum yang aman dan berkelanjutan f/o) n/a 61,90 66,91 71,91 76,91 81,91 71,91 76,91 81,91 81,91
2.Persentase Rumah Tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah setempat (%) n/a 3 8 12 15 18 12 15 18 18
3.Persentase jalan desa yang dibangun (%) n/a 20 30 40 50 60 32 34 36 36
4.Persentase Rumah tidak layak huni yang mendapat bantuan SPM Perumahan Rakyat (%) n/a 26,14 30,40 34,67 38,93 43,19 34,67 38,93 43,19 43,19
5.Persentase jaringan LPJU yang berfungsi baik (%) n/a 36 41 46 51 56 46 51 56 56
6.Persentase kawasan Perkotaan dan Perumahan yang memiliki akses jalan dan drainase yang memadai (%) n/a 29,73 36,13 42,53 48,93 55,33 42,53 48,93 55,33 55,33
7.Persentase taman yang dibangun (%) n/a 20 20 20 20 20 20 20 20 20
8.Persentase taman yang dipelihara (%) n/a 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Vlll.11 V / PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 KONDISI RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI N O I N u lK A i U K K IN c K J A A W A L REALISASI TARGET TARGET AKHIR 2019 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2023 2 0 2 1 2 0 2 2 2023 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 72 E Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, keindahan) yang diselesaikan (%) 88,81 81,70 95,71 67.89 70.15 72.50 67.89 70.15 72.50 72.50
2.Persentase korban jiwa yang selamat akibat kebakaran (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3.Persentase penduduk yang mendapatkan layanan trantibum (%) 75 76 80 80 80 80 80 80 80 80
4.Tingkat penyelesaian pelanggaran terhadap Perda/Perkada 100 100 95,71 80.94 81.75 82.57 80 80 80 80
5.Prosentase cakupan kecamatan siapsiaga menghadapi bencana (%) 84,62 84,62 84,62 100 100 100 100 100 100 100
6.Presentase penurunan titik HOTSPOT kebakaran hutan dan lahan (%) n/a 19,22 10 10 10 10 10 10 10 10
7.Presentase cakupan logistik dan peralatan tanggap darurat (%) 55,16 88,89 88,89 88,89 88,89 88,89 88,89 88,89 88,89 88,89
8.Presentase pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (%) 0 20 40 40 42,86 42,86 40 42,86 42,86 42,86 F Sosial
1.Persentase PMKS yang mendapat Bantuan Sosial (%) 57,25 57,91 58,96 60,45 62,28 64,27 60,45 62,28 64,27 64,27
2.Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang diberdayakan (%) n/a 80 85 90 95 82 85 85 85
3.Persentase PMKS tertangani (%) 43,84 45,32 52 54,68 60,10 66,01 54,68 60,10 66,01 54,68 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII.12 PERUBAHAN g E S RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN C T j TAHUN 2018-2023 KONDISI RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI 1IML/IIVM1UK MlMCrVJrt nVVML REALISASI TARGET £ TARGET AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4.Persentase korban bencana yang mendapat bantuan sosial (%) 85 90 95 100 100 100 100 100 100 100 G Tenaga Kerja
1.Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan (%) 0 40 0 60 60 60 60 60 60 60
2.Persentase pencari kerja yang mendapat layanan AK. 1 (%) 79,2 37 16,8 100 100 100 100 100 100 100
3.Persentase tenaga kerja terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan (%) 53,8 53,63 72,71 60 64 67 60 64 67 67 H Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1.Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) 49,08 51,68 51,68 51,32 52,97 54,52 52,97 54,62 54,92 54,92
2.Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3.Poin pemenuhan Kabupaten LayakAnak 659 659 675 725 875 900 725 875 900 900 1 Pangan
1.Persentase penurunan kecamatan rawan pangan (%) 7,7 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 7,70 Klnerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah V III.13 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 NO INDICATOR KINERJA KONDISI AWAL /m im RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI REALISASI TARGET TARGET AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 r 2 3 4 5 6 7 8 9 70 71 72 ''ll
2.Jumlah data ketersediaan dan kerawanan pangan 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
3.Jumlah ragam pangan dan pangan olahan 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 J Pertanahan
1.Persentase Tanah untuk fasilitas umum yang disediakan (%) n/a 20 40 60 80 100 60 80 100 100 K Lingkungan Hidup
1.Persentase Dokumen terkait Lingkungan Hidup yang disusun (%) n/a 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2.Indek Kualitas Tutupan Lahan n/a 77,75 78,25 78,65 78,90 79,00 78,65 78,90 79,00 79,00
3.Persentase jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (%) n/a 70 75 80 85 90 80 85 90 90
4.Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air n/a 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 L Kependudukan dan Catatan Sipil
1.Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen kependudukan (%) 92 96,09 99,25 97 98 100 99,50 99,75 100 100
2.Rata-rata tingkat kepemilikan dokumen catatan sipil (%) 40 41,31 47,29 87 92 100 55 65 75 75
3.Persentase kecamatan yang melakukan pemuktahiran informasi kependudukan (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ■■■■ Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah V III.14 ^ y l - i PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 KONDISI RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI NO I N D I K A T O R K lN c R J A A W A L REAUSASI TARGET TARGET AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 M Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.Persentase Lembaga Keberdayaan Desa yang aktif (Posyandu, PKK, BUMDES, Mantir Adat, POSYANTEK) (%) n/a 80 85 90 95 100 90 95 100 100
2.Tingkat Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) n/a 80 85 90 95 100 90 95 100 100
3.Prosentase Laporan Keuangan Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik (%) n/a 80 85 90 95 100 90 95 100 100 N Pengendalian Peduduk dan Keluarga Berencana
1.Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 1 5 -4 9 (%) 78,69 78,87 79,05 79,23 79,41 79,61 79,23 79,41 79,61 79,61
2.Persentase Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (%) 12,42 27,87 43,32 58,77 74,22 89,67 43,32 74,22 89,67 89,67
3.Persentase Kualitas Pemberdayaan Keluarga (%) 11,8 25,61 39,42 53,23 67,04 80,85 53,23 67,04 80,85 80,85 0 Perhubungan
1.Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum (%) 60 60 62 64 66 67 64 66 67 67
2.Persentase Rambu-Rambu Terpasang (%) 28 30 32 34 36 38 34 36 38 38
3.Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang dibangun (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII.15 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 KONDISI RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI 1NU 1IMUIIvMIU K IVIINCKJM REALISASI TARGET TARGET — M l AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 77 12
4.Persentase Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan yang terpelihara (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 P Komunikasi dan Informatika
1.Persentase Perangkat daerah yang memiliki insfrastrukturTIK sesuai ketentuan (%) 47 53 66 74 84 92 74 84 92 92 Q Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
1.Persentase Koperasi aktif (%) 42,23 44,10 44,12 46 48 50 46 48 50 50
2.Persentase UKM aktif (%) 100 99,87 99,87 92 93 94 92 93 94 94 R Penanaman Modal
1.Jumlah promosi investasi yang dilakukan (promosi) 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5
2.Persentase LKPM yang disampaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%) 35 35 45 50 55 60 50 55 60 60
3.Persentase penyelesaian pengaduan sesuai SOP (%) n/a 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4.Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SOP (%) 85 90 91 92 93 94 92 93 94 94 S Kepemudaan dan Olahraga
1.Jumlah Organisasi Pemuda Yang Aktif 120 126 126 110 115 120 110 115 120 120
2.Persentase Pemuda Yang Berwirausaha (%) 0,23 0,28 0,33 0,37 0,42 0,47 0,37 0,42 0,47 0,47 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII.16 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 KONDISI AWAL RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI IW IWUIIVMMJK IVirVCKJM REAUSASI TARGET TARGET j AKHIR .......... w. ,....... *, ' , ' J£!!. .I-..*..S.-? t* * 7. 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.Jumlah Pemuda Vang lulus seleksi mengikuti pemuda pelopor tingkat nasional (orang) 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1
4.Jumlah peserta yang lulus seleksi mengikuti paskibra tingkat nasional (orang) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
5.Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat Yang Berpartisipasi Pada Even Olahraga (orang) 0 50 67 85 100 120 85 100 120 120
6.Jumlah pelajaryang lulus seleksi mengikuti event olahrag (orang) 0 0 67 70 75 80 70 75 80 80
7.Jumlah pelajaryang memenangkan medali pada even olah raga kabupaten (orang) 0 0 2 3 4 5 3 4 5 5 T Statistik
1.Persentase data statistik yang terpublikasi (%) 8 14 28 56 69 83 56 69 83 83 U Kebudayaan
1.Persentase Peningkatan Sanggar Seni Budaya Yang Aktif (%) 8 sanggar 12,50 25,00 37,50 50,00 62,50 37,50 50,00 62,50 62,50
2.Persentase Peningkatan Pelaku Seni dan Budaya Yang Aktif (%) 70 orang 14,29 29 43 57 71 43 57 71 71
3.Persentase Peningkatan Situs dan Cagar Budaya Yang Memenuhi Ketentuan (%) 2 situs 0 100 200 300 400 200 300 400 400 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII.17 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 KONDISI RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI NO Il’IL/liVM IUi\ IV11'JCrVJM MVVML REALISASI TARGET TARGET AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 V Perpustakaan 1 . Jumlah pengunjung ke Perpustakaan (orang) n/a 4.500 6.000 7.500 9.000 10.500 6.000 6.000 6.000 6.000 w Kearsipan
1.Persentase Perangkat Daerah Yang mengelolaan Arsip secara baku (%) 20 24 28 32 32 36 32 32 32 32 X Persandian
1.Persentase penggunaan sandi dalam berkomunikasi (%) 5 15 25 35 45 60 35 45 60 60 2.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan A Kelautan dan Perikanan
1.Jumlah Ragam Produk Hasil Perikanan (jenis) 1 3 6 9 12 15 9 12 15 15
2.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 5427,00 5.800,10 6.120,30 6.511,70 6.781,90 7.581,71 6.511,70 6.781,90 7.581,71 7.581,71
3.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) 429,87 5.431,87 5.703,47 5.988,64 6.288,07 6.602,48 5.988,64 6.288,07 6.602,48 6.602,48 B Pariwisata
1.Persentase Destinasi Wisata Yang Memenuhi Standar (%) 5 10 15 20 25, 30 20 25, 30 30
2.Persentase Peningkatan Jumlah wisatawan (%) 29.113 kunjungan 17,49 20,45 23,52 26,65 29,87 23,52 26,65 29,87 29,87 Kinerja Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah V III.18 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 KONDISI RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI N O IrJU IK A I U K K IN c K J A A W A L REALISASI TARGET TARGET I K ^ H f i H I a k h , r V^wio; 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 c Pertanian
1.Persentase prasarana dan sarana pertanian yang memadai (%) 18,34 21,69 35,06 35,32 35,59 35,86 35,32 35,59 35,86 35,86
2.Persentase usaha dan kelembagaan kelompoktani yang berkembang (%) 37,89 47,36 56,83 66,30 75,77 85,24 66,30 75,77 85,24 85,24
3.Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura (ton) 64.556 69.223,72 122.982,13 128.188,09 132.603,05 138.187,01 128.188,09 132.603,05 138.187,01 138.187,01
4.Persentase hasil produksi beras yang dipasarkan dalam kemasan (%) 15 20 25 30 35 40 30 35 40 40
5.Jumlah produksi tanaman perkebunan (ton) 14.167 50.961,84 53.154,21 55.448,23 57.846,97 60.362,53 55.448,23 57.846,97 60.362,53 60.362,53
6.Jumlah populasi ternak (ekor) n/a 29.055 30.507 32.031 33.628 35.309 32.031 33.628 35.309 35.309
7.Persentase jumlah ternak yang terobati (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
8.Persentase kebijakan perencanaan pertanian dan perikanan yang tepat sasaran (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 F Perdagangan
1.Persentase Pertumbuhan Sektor PDRB Perdagangan Besar dan Eceran (%) 9,21 9,23 9,25 9,27 9,29 9,31 9,27 9,29 9,31 9,31
2.Persentase Tertib Niaga (%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
3.Persentase Alat UTTP yang sesuai standar (%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah V III.19 PERUBAHAN ig g ||j RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN 1 |] | TAHUN 2018-2023 n S ? KONDISI RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI n u IIMUIIVMIUn MI^ICWM nVVHL REALISASI TARGET TARGET g i f g B p H I AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 ■ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 G Perindustrian
1.Jumlah Produk Unggulan yang menjadi OVOP (produk) n/a 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.Jumlah IKM, Pengusaha, Investor yang menggunakan fasilitas kawasan industri ham pangen 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
3.Persentase IKM berbasis teknologi (%) 0 10 12 14 16 18 14 16 18 18
4.Persentase IKM potensial yang mendapatkan bantuan (%) 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 H Transmigrasi
1.Persentase Sarana dan Prasarana Transmigrasi (%) 1 3 0 2 2 2 2 2 2 2 2.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah A Sekretariat Daerah
1.Persentase Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang tepat waktu (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.Persentase rancangan peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ I Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah V III.20 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 KONDISI RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI N O i T f w t i y iT O K K tW tR Jft A W A L REALiSASI TARGET TARGET AKHIR 2019 2 0 2 0 2021 2 0 2 2 2023 2021 2 0 2 2 2023 7 2 3 4 5 6 7 8 9 70 77 72
3.Persentase kasusyang memperoleh bantuan hukum (%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
4.Persentase penerima dana hibah dan dana bantuan sosial yang tepat sasaran (%) 90 90 90 91 91 92 91 91 92 92
5.Persentase kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6.Persentase sarana dan prasarana rumah ibadah yang difasilitasi oleh Pemda (% ) 23 10 5 5 5 5 5 5 5 5
7.Persentase koordinasi perekonomian dan pembangunan yang dilaksanakan dengan baik (%) 70 75 80 85 90 95 85 90 95 95
8.Persentase Pengadaan Barang/Jasa melalui SPSE (% ) 23,09 37,76 26,82 100 100 100 59,52 64,02 69,02 69,02
9.Persentase perangkat daerah yang memiliki kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran (% ) 80 82 83 84 85 85 84 85 85 85
10.Persentase sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (% ) 55 60 61 62 63 64 62 63 64 64
11.Cakupan layanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang prima (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah V III.21 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 KONDISI RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI 1 IIML/IIVM1Wrf\ IV1IMEfvJM MWML REALISASI TARGET 1 TARGET AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 7 2 3 4 5 6 7 8 9 70 77 72 B Sekretariat Dewan
1.Persentase fasiiitasi rapat-rapat DPRD (%) 90 92 92 95 100 100 100 100 100 100
2.Persentase fasiiitasi tindak lanjut hasil rapat - rapat alat kelengkapan DPRD (%) 89,50 93 95 100 100 100 100 100 100 100 2.4 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah A Perencanaan
1.Predikat tercapainya rencana kerja pemerintah daerah Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
2.Jumlah sistem pengelolaan data dan informasi yang dikembangkan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3.Tingkat ketepatan waktu penyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4.Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan SDA (%) 84 85 87 90 91 92 90 91 92 92
5.Tingkat keselarasan renja dan renstra OPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat (%) 79 80 83 86 89 92 86 89 92 92 B Penelitian dan Pengembangan
1.Persentase hasil penelitian, pengembangan dan inovasi yang ditindaklanjuti (%) 81,82 82 82 85 85 85 85 85 85 85 _________ ■■■■■ Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah V III.22 PERUBAHAN | | g | | RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN H I TAHUN 2018-2023 NO INDIKATOR KINERJA KONDISI RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI AWAL REALISASI TARGET TARGET AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 7 2 3 4 5 6 7 8 9 JO 77 72 C Keuangan
1.Persentase Laporan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tepat waktu (%) 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2.Pertumbuhan PAD (%) n/a n/a 1,70 1,8 1,9 2 1,8 1,9 2 2
3.Persentase Objek Pajak yang ditagih (%) 66 69 72 75 78 80 75 78 80 80
4.Persentase laporan penatausahaan keuangan daerah yang tepat waktu (%) 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
5.Cakupan Pengelolaan Aset Daerah (%) 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6.Persentase Laporan Perbendaharaan dan Kasda yang tepat waktu (%) 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6.Tingkat Ketepatan waktu penyusun dokumen penganggaran (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 D Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan
1.Persentase aparaturyang memperoleh pendidikan kedinasan (%) 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2.Persentase aparaturyang memperoleh pern binaan (%) 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90
3.Persentase aparaturyang memperoleh pengembangan (%) 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2.5 Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah
1.Cakupan obrik Pengawasan (%) 80 80 80 85 85 90 85 85 90 90 Klnerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah V III.23 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 KONDISI RPJMD TAHUN 2018-2023 PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 KONDISI IW IIML/IIVM1UK IMINtKJM nVvML

(2018)REAUSASI TARGET TARGET AKHIR 2019 2020 2021 2022 2023 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2.Tingkat kapabiltas APIP Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level 4 Level 4 Level 3 Level 4 Level 4 Level 4 2.6 Fungsi Kewilayahan Kecamatan
1.Persentase pelayanan kecamatan yang dilaksanakan sesuai StandarOperasional Prosedur (SOP) (%) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 2.7 Unsur Pemerintahan Uimiin Kesatuan Bangsa dan Politik
1.Cakupan partai politik yang sudah memahami peraturan perundang- undangan (%) 70 80 85 88 90 95 88 90 95 95
2.Persentase kecamatan yang diawasi keamanannya (%) 70 75 80 85 88 90 85 88 90 90
3.Persentase pemangku kepentingan yang memahami ideologi bangsa (%) 80 85 85 85 88 90 85 88 90 90 ■■■■ Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII.24 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 INDIKATOR KINERJA KONDISI AWAL

(2018)RPJMDTAHUN 2018-2023 REALISASI TARGET PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2018-2023 TARGET KONDISI AKHIR 2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

1.Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per Kapita (Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurnt Kelompok Komoditas Bukan Makanan) (%) 38,63 42,77 40,13 40,11 40,61 41,13 40,15 40,61 41,13 41,13
2.Indeks Kemahalan Konstruksi 95,89 96,00 93,16 93,00 92,50 92,00 92,00 Angka Kriminalitas (Kasus) 90 60 82 60 50 40 60 50 40 40
4.Rasio Ketergantungan 48,04 44,50 42,82 43 44 45 45 Sumber: hasil proyeksi berdasarkan hasil evaluasi perangkat daerah, 2021 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah VIII.25 PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 SfIB IX PENUTUP Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahun. Dalam rangka pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan secara terpadu dan konsisten, maka perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan dan pedoman transisi. Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati merupakan pedoman bagi Pemerintahan Kabupaten Katingan dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana yang telah disusun akan dilaksanakan setiap tahun untuk mencapai target-target pembangunan Kaabupaten Katingan sampai tahun 2023. Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan kaidah pelaksanaan RPJMD, sebagai berikut:
1.Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 merupakan pedoman penyusunan Perubahan Renstra PD. Oleh karena itu, seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan berkewajiban untuk menyusun Perubahan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD setiap tahun.
2.Penjabaran lebih lanjut dari Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Katingan setiap tahun.
3.Bupati berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi dan kekuatan daerah.
4.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 serta mengkoordinasikan dan mengevaluasi evaluasi hasil terhadap Perubahan Renstra seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.
5.Dalam mengawal pelaksanaan Perubahan RPJMD ke perencanaan dan penganggaran tahunan, maka Inspektorat melakukan reviu terhadap
6.Bupati wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 kepada masyarakat.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. RKPD. Penutup PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMO) KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 9.2 PEDOMAN TRANSISI Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 ini, akan menjadi pedoman pembangunan sampai dengan tahun 2023. Penyusunan RKPD Tahun 2022 dilaksanakan bersamaan dan selaras dengan penyusunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya, dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah setelah RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 ini berakhir, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun RKPD Tahun 2024. Pemerintah daerah Kabupaten Katingan akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadw al yang ditetapkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Katingan 2005-2025 sesuai periode/tahapan berkenaan. Selain itu, penyusunan RKPD Tahun 2024 mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, dan Rancangan RKP Tahun 2024 serta program strategis nasional bila ada yang berlokasi di Kabupaten Katingan. Sebagaimana pelaksanaan penyusunan RKPD setiap tahun, penyusunan RKPD Tahun 2024 juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024. Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2024 akan menjadi tahun pertama dan bagian dari RPJMD periode berikutnya. Selanjutnya, RKPD Tahun 2024 menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Katingan Tahun 2024. Pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018- 2023 diharapkan dapat didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang baik antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat mewujdukan visi “Katingan Bermartabat Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”. Penutup IX.2

Ringkasan

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 8

Dasar hukum (40)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 100 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022