DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

a. rencana pembangunan jangka menengah daerah; b. pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. perubahan RPJMD.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 'h i- 4 jI/f Page 1 of 8 jdih.katingankab.go.id
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
11.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 1) (Nomor Register Kalimantan Tengah Nomor 1 Oktober 2017);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lambaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 57); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2018-2023. Page 2 of 8 jdih.katingankab.go.id

BAB I

PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IX PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Kepala Daerah adalah Bupati Katingan;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
6.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;
7.Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra- PD adalah rencana strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Katingan untuk periode 1 (satu) tahun;
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perancanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Dokumen yang memuat struktur dengan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
12.Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
13.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan selama 5 (lima) tahun, melalui RKPD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2023. P a g e 3 o f 8 jdih.katingankab.go.id

Pasal 3

(1)Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut :
(2)Ketentuan mengenai sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB IX PENUTUP

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut RPJMD dijabarkan ke dalam Renstra-PD, RKPD dan Renja-PD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kebijakan perencanaan RPJMD; dan
2. b.Pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.Pelaksanaan RPJMD;
3. c.Hasil RPJMD.
(4)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku;
3. c.Terjadi perubahan yang mendasar di tingkat daerah dan nasional; dan /atau
4. d.Merugikan kepentingan nasional. jdih.katingankab.go.id
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, perubahan kebijakan tingkat daerah yang mempengaruhi substansi RPJMD secara langsung serta perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, perubahan capaian sasaran tahunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 9

pada tanggal 'TO Ditetapkan di Kasongan Diundangkan di Kasongan pada tanggal ^ '20tQ LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 05,24/2019 jdih.katingankab.go.id PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR U TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018-2023 I. UMUM Bahwa perencanan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya dengan perencanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai Ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu disusun RPJMD selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Katingan merupakan penjabaran Visi, Misi, Program Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJMD Provinsi, selain itu RPJMD tersebut memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program pembangunan daerah disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 terbagi dalam tahapan perencanaan pembangunan dengan periode sasi perencanaan pembangunan tahunan yang terdiri dari :

1.RKPD Tahun 2019 (yang masih mengacu kepada RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 dan RKP Tahun 2019);
2.RKPD Tahun 2020;
3.RKPD Tahun 2021;
4.RKPD Tahun 2022;
5.RKPD Tahun 2023. Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang menjabat pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD dan RAPBD pada tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya, yaitu pada Tahun 2024, namun demikian Bupati terpilih pada periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBD (APBD-P) sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan adanya kewenangan untuk menyusun RKPD dan RAPBD sebagaimana dimaksud di atas, maka jangka waktu keseluruhan RPJMD menjadi utuh dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023 adalah untuk : P a g e 6 o f 8 jdih.katingankab.go.id
1.Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
2.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Provinsi dan Kabupaten;
3.Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 272 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Renstra-PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah semua ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini menyesuaikan dalam ketentuan dalam Peraturan dimaksud. Berdasarkan pertimbangan t di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018-2023. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalan peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas Pasal 5 Ayat (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilakukan oleh setiap SOPD yang dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2019