DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Juni 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II OBYEK DAN SUBYEK; BAB III LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA; BAB IV PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN; BAB V MASA BERLAKU IZIN; BAB VI PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN; BAB VII PENCABUTAN IZIN; BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN; BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN; BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN; BAB XI SAKSI ADMINISTRATE; BAB XII KETENTUAN PIDANA; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengatur agar lokasi bangunan sarang burung walet menjadi lebih tertib dan berwawasan lingkungan, perlu untuk diatur persyaratan dan cara memperoleh izin usaha yang mudah, efektif dan efisien;
c.bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet terdapat beberapa persyaratan yang perlu disederhanakan sehingga perlu

Menetapkan

menetapkannya dengan Peraturan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. 4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
4. 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556); Page 1 of 16 T jdih.katingankab.go.id
5. 3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
7. 5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. 6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. 7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. 9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. 10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. 11.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
14. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Page 2 of 16 jdih.katingankab.go.id Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
15. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
17. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
18. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
19. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
20. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
21. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. 20.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Keija Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;
23. 21.Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
24. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1);
25. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8); Page 3 of 16 W jdih.katingankab.go.id
26. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Katingan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
7.Badan adalah Perangkat Daerah yang mengurusi urusan Keuangan Kabupaten Katingan.
8.Dinas adalah adalah Perangkat Daerah yang mengurusi urusan Pemerintahan Bidang Perizinan Kabupaten Katingan.
9.Perangkat Daerah/Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah/Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
10.Badan Usaha adalah suatu unit usaha yang berbentuk badan hukum seperti :Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11.Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan dibidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.
12.Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam marga termasuk marga Collocaliayaitu. .collocalia fuchiaphaga, collocalia maxima, collocalia esculenta, dan collocalia linchi.
13.Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami maupun habitat buatan. Page 4 of 16 jdih.katingankab.go.id
14.Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat populasi burung walet di habitat alami.
15.Habitat Alami Burung Walet adalah Goa-goa alam, tebing atau lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
16.Diluar habitat alami burung walet adalah bangunan sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang.
17.Sarang Burung Walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetaskan anakan burung walet.
18.Pemanfaatan Burung Walet adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dalam rangka memanfaatkan sarang burung walet.
19.Hari adalah hari keija.
20.Wadah atau himpunan adalah tempat kumpulan sekelompok orang atau warga masyarakat untuk musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha sarang burung walet;
21.Pembinaan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dalam mengawasi pengusahaansarang burung walet dengan tujuan agar tetap terpelihara kesehatan tempat usaha, lingkungan dan kelestarian populasi serta kegiatan pemantauan hasil produksi.
22.Pembinaan Habitat Alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung walet bersarang dan berkembang biak secara alami.
23.Pembinaan Populasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi burung walet menuju keadaan seimbang sehingga daya dukung tempat bersarang dan berkembangbiak, sehingga populasinya tidak cenderung menurun atau habis.
24.Lokasi adalah suatu kawasan tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami yang diusahakan oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung walet.
25.Penemu Goa Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet.
26.Dampak Lingkungan adalah penyebaran penyakit dari burung ke manusia, dari burung ke burung/unggas yang lain, pencemaran limbah padat dan gangguan suara atau bunyi.
27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28.Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negari Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
29.Tim Teknis adalah petugas/pejabat teknis yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dalam mengevaluasi perizinan usaha sarang burung walet dari Satuan Keija Perangkat Daerah atau SKPD yang berwenang.
30.Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Page 5 of 16 jdih.katingankab.go.id BABII OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Objek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah semua lokasi usaha yang diperuntukkan bagi pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Subjek izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah setiap orang atau badan hukum yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet.

BAB III

LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 4

(1)Lokasi sarang burung walet berada di :
1. a.Habitat alami; dan
2. b.Diluar habitat alami.
(2)Sarang burung walet yang berada didalam habitat alami m eliputi:
1. a.Kawasan Hutan Negara;
2. b.Kawasan Konservasi; dan
3. c.Gua alam dan/atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat.
(3)Sarang burung walet yang berada diluar habitat alami meliputi :
1. a.pada bangunan; dan
2. b.pada Rumah/Gedung tertentu.

Pasal 5

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

a.Kesehatan lingkungan;
b.Keindahan dan nilai estetika lingkungan; dan
c.Sosial budaya.

Pasal 6

(1)Sarang burung walet yang tumbuh secara alami pada bagian bangunan rumah dan/atau bangunan gedung tertentu di sekitar pemukiman penduduk, bentuk bangunnya agar tidak diubah dari asalnya sebelum adanya izin dari PD berwenang;
(2)Dalam hal pemilik sarang burung walet menghasilkan nilai tambah pendapatan dari usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk memperhatikan dan memberdayakan masyarakat di lingkungannya.

Pasal 7

(1)Sarang burung walet yang berada di habitat alami dan habitat buatan dapat dikelola dan diusahakan oleh perorangan atau badan hukum.
(2)Penemu sarang burung walet di habitat alami wajib dilaporkan penemuannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan disertai surat keterangan dari Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk ditetapkan surat pengesahan atas penemuan lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). Page 6 of 16 jdih.katingankab.go.id
(3)Penemuan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan prioritas pengelolaannya kepada Pemerintah daerah.
(4)Sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), apabila pemerintah daerah berkeinginan menyerahkan kepada penemunya atau pihak lain untuk mengelola dan mengusahakannya melalui keija sama sesuai kesepakatan kedua belah pihak melalui persetujuan pemerintah daerah.

BAB IV

PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 8

(1)Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengelola dan mengusahakan sarang burung walet wajib mempunyai izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dari Kepala Dinas;
(2)Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan :
1. a.Dokumen Lingkungan Hidup berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL); *
2. b.Izin Mendirikan Bangunan (IMB). -
(3)Bangunan sarang burung walet yang sudah berdiri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat diberikan Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemohon telah mencantumkan identitas diri berikut keterangan lainnya yang terkait dalam isian format permohonan yang ditetapkan.

Pasal 10

(1)Permohonan izin diterima dan dilakukan evaluasi kelengkapan persyaratan secara administratif dan teknis oleh Dinas untuk dilakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut dari tim teknis;
(2)Unsur tim teknis terdiri dari unsur teknis PD yang memiliki kompetensi dan kemampuan dihidangnya serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(3)Hasil penelitian dan pembahasan Tim Teknis dituangkan dalam Berita Acara atau Pertimbangan Teknis, apabila permohonan diterima disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari keija sejak permohonan diterima;
(4)Dalam hal dianggap perlu, Kepala Dinas dapat memperpanjang proses pemberian izin paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib diberitahukan kepada pemohon dengan surat tertulis;
(5)Jangka waktu proses penetapan izin pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet dari Kepala Dinas diberikan paling lambat selama 15 (lima belas) hari, terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan dan persyaratan lengkap.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2011