DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 22 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 134

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH; BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN; BAB IV PENGADAAN; BAB IV PENGADAAN; BAB VI PEMANFAATAN; BAB VII PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN; BAB VIII PENILAIAN; BAB IX PEMINDAHTANGANAN; BAB X PEMUSNAHAN; BAB XI PENGHAPUSAN; BAB XII PENATAUSAHAAN; BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN,DAN PENGENDALIAN; BAB XIV PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH; XVI GANTI RUGI DAN SANKSI; BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIX KETENTUAN PENUTUP;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah Kabupaten Katingan sudah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Page 1 o f 75 jdih.katingankab.go.id
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Keijasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Page 2 o f 75 jdih.katingankab.go.id Republik Indonsia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Katingan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan. Page 3 o f 75 jdih.katingankab.go.id
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
6.Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.
8.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah.
9.Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah.
10.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
11.Pengguna Barang Milik adalah pejabat Satuan Organisasi Perangkat Daerah selaku pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
12.Kuasa Pengguna adalah Kepala satuan unit organisasi atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik- baiknya.
13.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
14.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
15.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
16.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
17.Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Page 4 o f 75 jdih.katingankab.go.id
18.Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
19.Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola barang.
20.Keijasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
21.Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
22.Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
23.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
24.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
25.Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sedikit dengan nilai seimbang.
26.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
27.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara/badan Page 5 o f 75 jdih.katingankab.go.id usaha milik daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
28.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
29.Penghapusan adalah tindakan menghapusan barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola, Pengguna, dan/atau kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
30.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
32.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing- masing Pengguna.
33.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing- masing kuasa Pengguna.
34.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Daerah.

Pasal 2

(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh dari penyertaan modal daerah;
4. d.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
5. e.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 3

(1)Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, Page 6 o f 75 jdih.katingankab.go.id transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
(2)Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.pejabat pengelola barang milik daerah;
2. b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
3. c.pengadaan;
4. d.penggunaan;
5. e.pemanfaatan;
6. f.pengamanan dan pemeliharaan;
7. g.penilaian;
8. h.pemindahtanganan;
9. i.pemusnahan;
10. j.penghapusan;
11. k.penatausahaan; dan
12. l.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 4

(1)Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Keija Sama Penyediaan Infrasruktur.

Pasal 5

Page 7 o f 75 jdih.katingankab.go.id

(1)Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
(2)Pengelola barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah;
3. c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 6

(1)Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungj awab:
1. a.Membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan Page 8 o f 75 jdih.katingankab.go.id barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
7. g.melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupati melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan;
10. j.menyusun laporan barang milik daerah.

Pasal 7

(1)Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah adalah Pengguna Barang Milik Daerah.
(2)Pengguna Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindah tanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan; Page 9 o f 75 jdih.katingankab.go.id
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan Laporan Barang (Pengguna Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 8

(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
(3)Penetapan kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban keija, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 9

(1)Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) yaitu pejabat yang m em bidangi fungsi pengelolaan barang m ilik daerah pada Pengguna Barang.
(4)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaim ana dim aksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggung jaw ab:
1. a.m enyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang m ilik daerah pada Pengguna Barang; Page 10 o f 75 jdih.katingankab.go.id
2. b.m eneliti usulan perm ohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.m eneliti pencatatan dan inventarisasi barang m ilik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.m enyusun pengajuan usulan pem anfaatan dan pem indahtanganan barang m ilik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak m em erlukan persetujuan DPRD dan barang m ilik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
5. e.m engusulkan rencana penyerahan barang m ilik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dim anfaatkan oleh pihak lain;
6. f.m enyiapkan usulan pem usnahan dan penghapusan barang m ilik daerah;
7. g.m eneliti laporan barang sem esteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
8. h.m em berikan persetujuan atas Surat Perm intaan Barang (SPB) dengan m enerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk m engeluarkan barang m ilik daerah dari gudang penyim panan;
9. i.m eneliti dan m em verifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap sem ester dan setiap tahun;
10. j.m elakukan verifikasi sebagai dasar m em berikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang m ilik daerah; dan
11. k.m eneliti laporan m utasi barang setiap bulan yang disam paikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Pasal 10

(1)Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) adalah pejabat yang m em bidangi fungsi pengelolaan barang m ilik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang. Page 11 o f 75 jdih.katingankab.go.id
(3)Pengurus Barang Pengelola sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggungj awab:
1. a.m em bantu m eneliti dan m enyiapkan bahan pertim bangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang m ilik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
2. b.m em bantu m eneliti dan m enyiapkan bahan pertim bangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pem eliharaan/perawatan barang m ilik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
3. c.m enyiapkan dokumen pengajuan usulan pem anfaatan dan pem indahtanganan barang m ilik daerah yan g m em erlukan persetujuan G ubem ur/Bupati /W alikota;
4. d.m eneliti dokum en usulan penggunaan, pem anfaatan, pem usnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertim bangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan,pem anfaatan,pem usnahan dan penghapusan barang m ilik daerah;
5. e.m enyiapkan bahan pencatatan barang m ilik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SOPD dan sedang tidak dim anfaatkan pihak lain kepada Bupati m elalui Pengelola Barang;
6. f.m enyim pan dokum en asli kepem ilikan barang m ilik daerah;
7. g.m enyim pan salinan dokum en Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
8. h.m elakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang m ilik daerah; dan
9. i.m erekapitulasi dan m enghim pun Laporan Barang Pengguna sem esteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang m ilik daerah.
(4)Pengurus Barang Pengelola secara adm inistratif dan secara fungsional bertanggung jaw ab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang m elalui Pejabat Penatausahaan Barang.
(5)Dalam hal m elaksanakan tugas dan fungsi adm inistrasi Pengurus Barang Pengelola Page 12 o f 75 jdih.katingankab.go.id dapat dibantu oleh Pem bantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang.
(6)Pengurus Barang Pengelola dilarang m elakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pem borongan dan penjualan ja sa atau bertindak sebagai penjam in atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.

Isi peraturan

Teks134PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2025