Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2019
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
1. Ketentuan Umum; 2. APBD; dan 3. Ketentuan Penutup.
1. Ketentuan Umum; 2. APBD; dan 3. Ketentuan Penutup.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180 );
tentang Republik Lembaran
5 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 1;
5234);
4614);
4712);
5155); ~
5271);
5340);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.
BAB I
Dal.am Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
BAB II APBD
BAB II
Anggaran Pendapatan dan berikut: Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai
Pembiayaan Netto Rp. 96.710.660.105,85 2.000.000.000,00 (-) 94.710.660.105,85 (+) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp.0,00
a . Pajak Daerah sejumlah
1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ?asal 2 terdiri dari: a . Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 728.609 .723.468,42
2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana terdiri dari jenis belanja:
3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dala Pasal 2 terdiri dari:
2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang c· :nci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek ; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar piutang daerab; Daftar penyertaan μ1odal (investasi) daerah; Daftar Perkiraan P ·nambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainya; Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar dana cadangan daerah ; dan Daftar pinjaman daerah dan ObUgasi daerah.
Bupati Menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelal<:sanaan. KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaJ diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. Diundan kan di Kasongan pada t us 2019 SEKR N NIKODEMOS Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 15 Agustus 2019 BUPATI KATINGAN, SA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 8 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR62 NOREG PERDA KABUPATEN KATINGAN PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 09 , 85/2019
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Daerah (Perda)