DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Nomor: 5
Tahun: 2002
Ditetapkan: 10 April 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan sebagai pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau sebagai pemekaran Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau sebagai pemekaran Kabupaten Kapuas, Kabupaten Murung Raya sebagai pemekaran Kabupaten Barito Utara, dan Kabupaten Barito Timur sebagai pemekaran Kabupaten Barito Selatan;
c.bahwa pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B dan Pasal 20

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang…
2.Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
3.Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959);
6.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);
7.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN… MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPA-TEN KATINGAN, KABUPATEN SERUYAN, KABUPATEN SUKAMARA, KABUPATEN LAMANDAU, KABUPATEN GUNUNG MAS, KABUPATEN PULANG PISAU, KABUPATEN MURUNG RAYA, DAN KABUPATEN BARITO TIMUR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Kalimantan Tengah adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-undang.
3.Kabupaten Kotawaringin Timur adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
4.Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
5.Kabupaten Kapuas adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
6.Kabupaten Barito Utara adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
7.Kabupaten Barito Selatan adalah Daerah Otonom, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Katingan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri atas:

a.Kecamatan Katingan Hulu;
b.Kecamatan Marikit;
c.Kecamatan Sanaman Mantikei;
d.Kecamatan Katingan Tengah;
e.Kecamatan Pulau Malan;
f.Kecamatan Tewang Sangalang Garing;
g.Kecamatan Katingan Hilir;
h.Kecamatan Tasik Payawan;
i.Kecamatan Kamipang;
j.Kecamatan Mendawai; dan
k.Kecamatan Katingan Kuala.

Pasal 4

Kabupaten Seruyan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri atas:

a.Kecamatan Seruyan Hulu;
b.Kecamatan Seruyan Tengah;
c.Kecamatan Hanau;
d.Kecamatan Danau Sembuluh; dan
e.Kecamatan Seruyan Hilir.

Pasal 5

Kabupaten Sukamara berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri atas:

a.Kecamatan Balairiam;
b.Kecamatan Sukamara; dan
c.Kecamatan Jelai.

Pasal 6

Kabupaten Lamandau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdiri atas:

a.Kecamatan…
a.Kecamatan Delang;
b.Kecamatan Lamandau; dan
c.Kecamatan Bulik.

Pasal 7

Kabupaten Gunung Mas berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kapuas yang terdiri atas:

a.Kecamatan Kahayan Hulu Utara;
b.Kecamatan Tewah;
c.Kecamatan Kurun;
d.Kecamatan Sepang;
e.Kecamatan Rungan; dan
f.Kecamatan Manuhing.

Pasal 8

Kabupaten Pulang Pisau berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kapuas yang terdiri atas:

a.Kecamatan Banama Tingang;
b.Kecamatan Kahayan Tengah;
c.Kecamatan Kahayan Hilir;
d.Kecamatan Maliku;
e.Kecamatan Pandih Batu; dan
f.Kecamatan Kahayan Kuala.

Pasal 9

Kabupaten Murung Raya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Barito Utara yang terdiri atas:

a.Kecamatan Sumber Barito;
b.Kecamatan Laung Tuhup;
c.Kecamatan Murung;
d.Kecamatan Tanah Siang; dan
e.Kecamatan Permata Intan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1956

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2000

Peraturan turunan (48)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 27 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 42 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah No. 2 Tahun 2015

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Timur Nomor 10 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 24 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunung Mas Nomor 26 Tahun 2025

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan