Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah tipe B;
~ 4 ~
b.Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah tipe C;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1.Dinas Pendidikan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan dan KB tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6.Dinas Perhubungan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10.Dinas Perdagangan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
11.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
~ 5 ~
12.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan Pariwisata;
13.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
14.Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
15.Dinas Pertanian dan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan Pangan;
e.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
f.Badan Daerah, terdiri atas:
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2.Badan Keuangan Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C, menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintah urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe C, menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
g.Kecamatan, terdiri atas:
1.Kecamatan Sukadana tipe A;
2.Kecamatan Simpang Hilir tipe A;
3.Kecamatan Teluk Batang tipe A;
4.Kecamatan Seponti tipe A;
5.Kecamatan Pulau Maya tipe A; dan
6.Kecamatan Kepulauan Karimata tipe B.
~ 6 ~ Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2 Januari 2020 BUPATI KAYONG UTARA, TTD CITRA DUANI Diundangkan di Sukadana pada tanggal 2 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, TTD HILARIA YUSNANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 1 )/(2020) ~ 7 ~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah tidak terdapat lagi bagian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang aparatur dan pengembangan sumber daya manusia pada Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, bahwa fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Kayong Utara perlu adanya restrukturisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan efektifitas kinerja pemerintah daerah agar pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu melakukan penyesuaian kembali susunan perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. ~ 8 ~ II. PASAL DEMI PASAL Pasal I