DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Kayong Utara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana SALINAN ~ 2 ~ dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ~ 3 ~ Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah tipe B; ~ 4 ~
b.Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah tipe C;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan dan KB tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. 6.Dinas Perhubungan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Perdagangan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian; ~ 5 ~
12. 12.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan Pariwisata;
13. 13.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
14. 14.Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
15. 15.Dinas Pertanian dan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan Pangan;
e.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
f.Badan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C, menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintah urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe C, menyelenggarakan fungsi penunjang pemerintah urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
g.Kecamatan, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Sukadana tipe A;
2. 2.Kecamatan Simpang Hilir tipe A;
3. 3.Kecamatan Teluk Batang tipe A;
4. 4.Kecamatan Seponti tipe A;
5. 5.Kecamatan Pulau Maya tipe A; dan
6. 6.Kecamatan Kepulauan Karimata tipe B. ~ 6 ~ Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 2 Januari 2020 BUPATI KAYONG UTARA, TTD CITRA DUANI Diundangkan di Sukadana pada tanggal 2 Januari 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, TTD HILARIA YUSNANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 1 )/(2020) ~ 7 ~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah tidak terdapat lagi bagian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang aparatur dan pengembangan sumber daya manusia pada Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, bahwa fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan diwadahi dalam Perangkat Daerah berbentuk Badan. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah di Kabupaten Kayong Utara perlu adanya restrukturisasi perangkat daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai salah satu bentuk upaya peningkatan efektifitas kinerja pemerintah daerah agar pelaksanaan urusan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu melakukan penyesuaian kembali susunan perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. ~ 8 ~ II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 182

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016