DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan UPT; Staf Ahli; Jabatan Perangkat Daerah; Pengisian Jabatan Perangkat Daerah; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 SALINAN ~ 2 ~ tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pembantu kepala daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan badan daerah. ~ 3 ~
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terhadap DPRD dan secara administratif dibina oleh sekretariat daerah.
8.Inspektorat adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana fungsi pengawasan.
9.Dinas Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Kayong Utara yang dipimpin oleh camat.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Staf ahli adalah pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati yang bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat tipe C;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; ~ 4 ~
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. 6.Dinas Perhubungan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
8. 8.Dinas Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Perdagangan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
12. 12.Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta urusan pemerintahan bidang pariwisata;
13. 13.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
14. 14.Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
15. 15.Dinas Pertanian dan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan. ~ 5 ~
e.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
f.Badan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; dan
2. 2.Badan Keuangan Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan.
g.Kecamatan, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Sukadana tipe A;
2. 2.Kecamatan Simpang Hilir tipe A;
3. 3.Kecamatan Teluk Batang tipe A;
4. 4.Kecamatan Seponti tipe A;
5. 5.Kecamatan Pulau Maya tipe A; dan
6. 6.Kecamatan Kepulauan Karimata tipe B.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan memperhatikan asas:

a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. ~ 6 ~
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Dinas atau UPT Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas lainnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
(2)UPT Dinas lainnya di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)UPT Dinas lainnya di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
(4)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(5)Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Dinas lainnya di bidang pendidikan dan kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 7

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) orang staf ahli.
(2)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(4)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli Bupati dilakukan oleh Bupati.

Pasal 8

(1)Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dapat dibentuk 1 (satu) sub bagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum. ~ 7 ~
(2)Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli Bupati diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
(4)Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
(5)Sekretaris Kecamatan tipe B, Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan Badan kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7)Kepala UPT yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(8)Kepala UPT yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional Dokter atau Dokter Gigi dengan diberikan tugas tambahan.
(9)Kepala UPT yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. ~ 8 ~

Pasal 10

(1)Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
(2)Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
(2)Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020