Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 1 November 2016 BUPATI KAYONG UTARA, Ttd HILDI HAMID Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, Ttd HILARIA YUSNANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (11) / (2016) ~ 8 ~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN I. UMUM Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kepelabuhanan serta memberikan kenyaman terhadap pengguna jasa pelabuhan yang tersedia, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan yang semakin baik.
Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan yang semakin baik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan seiring perkembangan ekonomi dan harga pasar yang sekarang ini semakin meningkat. Disisi lain, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui penggalian sumber- sumber pendapatan asli daerah dengan cara mendayagunakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Daerah dan penggalian sumber pendapatan daerah, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, penetapan tarif jasa kepelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan struktur dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1