DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN PASAL 1, PASAL 3, PASAL 6, PASAL 8 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan tarif jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada jenis, struktur dan golongan tarif sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan;
c.bahwa untuk melakukan penyesuaian struktur dan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan perlu dilakukan penyesuaian kembali;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); SALINAN ~ 2 ~
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 492);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 20); ~ 3 ~ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 9a dan angka 9b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kayong Utara.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, persroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan usaha lainnya termasuk kontra investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. ~ 4 ~
8.Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk pelayaran.
9.Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 9a. Barang adalah semua jenis komoditi termasuk hewan yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal. 9b. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
10.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
11.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra -dan/ atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
12.Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
13.Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
14.Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
15.Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. ~ 5 ~
16.Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentuPejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Jasa Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
17.Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/ atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungal.
18.Pelabuhan Sungai dan Danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayan angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.
19.Tempat Tambat/Sandar dan Labuh Kapal adalah tempat melakukan kegiatan bongkar muat barang dan naik turun penumpang yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau Badan atau Pribadi.
20.Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
21.Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengat menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
22.Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
23.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menetukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi terutang atau seharusnya tidak terutang.
26.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi admiistrasi retribusi dan/atau denda.
27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah. ~ 6 ~
28.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kayong Utara pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.pelayanan jasa kapal, barang dan penumpang pada pelabuhan laut lokal pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan; dan
2. b.pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan pada pelabuhan laut lokal, pelabuhan sungai dan pelabuhan penyeberangan.
(2)Pelayanan jasa kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.jasa tambat;
2. b.jasa labuh;
3. c.jasa penggunaan alur pelayaran; dan
4. d.jasa kepil.
(3)Pelayanan jasa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.jasa dermaga/terminal untuk kegiatan bongkar muat barang, hewan, dan/atau kendaraan; dan
2. b.jasa penumpukan untuk barang, hewan, dan/atau kendaraan.
(4)Pelayanan jasa penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jasa pelayanan penggunaan ruang tunggu di terminal.
(5)Pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
1. a.jasa pergudangan;
2. b.jasa pembersihan dan pemeliharaan kantor;
3. c.instalasi air bersih dan listrik;
4. d.pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
5. e.penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
6. f.tempat tunggu kendaraan bermotor;
7. g.kegiatan perdagangan;
8. h.jasa periklanan/reklame; dan
9. i.jasa penggunaan perairan untuk bangunan lainnya diatas dan/atau bawah air. ~ 7 ~
  1. 3.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan, satuan ukuran, dan jangka waktu pemakaian fasilitas pelabuhan.

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 1 November 2016 BUPATI KAYONG UTARA, Ttd HILDI HAMID Diundangkan di Sukadana pada tanggal 1 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, Ttd HILARIA YUSNANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (11) / (2016) ~ 8 ~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN I. UMUM Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kepelabuhanan serta memberikan kenyaman terhadap pengguna jasa pelabuhan yang tersedia, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mengembangkan sarana dan prasarana pelabuhan yang semakin baik. Penyediaan sarana dan prasarana pelabuhan yang semakin baik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan seiring perkembangan ekonomi dan harga pasar yang sekarang ini semakin meningkat. Disisi lain, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui penggalian sumber- sumber pendapatan asli daerah dengan cara mendayagunakan fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Sejalan dengan perkembangan perekonomian di Daerah dan penggalian sumber pendapatan daerah, bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 6 Tahun 2013 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan, penetapan tarif jasa kepelabuhan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan struktur dan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. ~ 9 ~ Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 8

Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 128

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 64 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009

Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2011