DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 15 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Angka 1 (Pasal 2),"Mengubah susunan perangkat daerah di Kabupaten Kayong Utara, yang meliputi penyesuaian tipe dan nomenklatur, seperti penyatuan urusan kesehatan dan keluarga berencana, serta penambahan urusan pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang." Angka 2 (Pasal 6),"Melakukan penghapusan (mencabut) ketentuan mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di bidang pendidikan, yang sebelumnya diatur pada ayat (3) sampai dengan ayat (5), dan menetapkan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati." Angka 3 (Pasal 6A),"Menyisipkan pasal baru (Pasal 6A) yang mengatur secara spesifik mengenai status rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, keduanya wajib menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD)." Angka 4 (Pasal 17),Menghapus keseluruhan ketentuan pada Pasal 17. Pasal II,"Menetapkan ketentuan transisi bahwa rumah sakit umum Daerah dan pusat kesehatan masyarakat yang belum menerapkan PPK-BLUD wajib menerapkan pola tersebut paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, serta menetapkan mulai berlakunya Peraturan Daerah ini."

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); SALINAN
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah tipe B;
b.Sekretariat DPRD tipe C;
c.Inspektorat Daerah tipe C;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian kependudukan dan keluarga berencana;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
5. 5.Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
6. 6.Dinas Perhubungan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
7. 7.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, dan perdagangan;
11. 11.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, serta urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
12. 12.Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan Pariwisata;
13. 13.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
14. 14.Dinas Kelautan dan Perikanan tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
15. 15.Dinas Pertanian dan Pangan tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan.
e.Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat.
f.Badan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, riset, dan inovasi Daerah;
2. 2.Badan Keuangan Daerah tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe C, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe C, menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
g.Kecamatan, terdiri atas:
1. 1.Kecamatan Sukadana tipe A;
2. 2.Kecamatan Simpang Hilir tipe A;
3. 3.Kecamatan Teluk Batang tipe A;
4. 4.Kecamatan Seponti tipe A;
5. 5.Kecamatan Pulau Maya tipe A; dan
6. 6.Kecamatan Kepulauan Karimata tipe B.
7. 2.Ketentuan ayat (3) sampai dengan ayat (5) Pasal 6 dihapus serta Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat UPT Dinas di bidang pendidikan.
(2)UPT Dinas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa satuan pendidikan yang berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT Dinas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3.Di antara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur rumah sakit.
(4)Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala pusat kesehatan masyarakat.
(5)Rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Pasal 17 dihapus. Pasal II
1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.rumah sakit umum Daerah yang telah menjadi unit organisasi bersifat khusus dan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.pusat kesehatan masyarakat yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah wajib menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
1. 2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 15 Desember 2023 PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA Diundangkan di Sukadana pada tanggal 15 Desember 2023 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, TTD ERWIN SUDRAJAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (5)/(2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Dalam rangka mewujudkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah. Dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya evaluasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah terkait harmonisasi pelaksanaan tugas, kewenangan, kejelasan mengenai urusan pemerintahan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta menindaklanjuti adanya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan kembali. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 2

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 6

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dihapus. Ayat (4) Dihapus. Ayat (5) Dihapus. Ayat (6) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 6A

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 17

Dihapus. Pasal II Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 217

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…