(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur rumah sakit.
(4)Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kepala pusat kesehatan masyarakat.
(5)Rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
4.Pasal 17 dihapus.
Pasal II
1.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.rumah sakit umum Daerah yang telah menjadi unit organisasi bersifat khusus dan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.pusat kesehatan masyarakat yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah wajib menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum Daerah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 15 Desember 2023 PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA Diundangkan di Sukadana pada tanggal 15 Desember 2023 PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, TTD ERWIN SUDRAJAT LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (5)/(2023) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Dalam rangka mewujudkan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah harus didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah. Dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya evaluasi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah terkait harmonisasi pelaksanaan tugas, kewenangan, kejelasan mengenai urusan pemerintahan, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta menindaklanjuti adanya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan kembali. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1