DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Pasal 8, pasl 25, pasal 29, pasal 36, Pasal 54, Pasal 61, pasal 62, pasal 63, pasal 64, pasal 67, pasal 80, pasal 86, pasal 91 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; SALINAN ~ 2 ~ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukkan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); ~ 3 ~
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 116), diubah, sehingga sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Bupati membentuk panitia pemilihan kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(2)Keanggotaan panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
1. a.satuan kerja yang diserahi menangani urusan pemerintahan desa;
2. b.satuan kerja yang diserahi menangani urusan anggaran; ~ 4 ~
3. c.satuan kerja yang diserahi menangani urusan hukum dan pemerintahan; dan
4. d.satuan kerja lainnya sesuai kebutuhan.
(3)Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
2. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa tingkat desa;
3. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
4. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
5. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
6. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Desa tingkat kabupaten;
7. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
8. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
9. i.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
(4)Tugas panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaanya dapat ditugaskan kepada Desa.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

2.Ketentuan Pasal 25 huruf g diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; ~ 5 ~
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
g.memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
m.tidak terlibat narkoba.
1. 3.Ketentuan Pasal 29 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
(3)Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. ~ 6 ~

4.Ketentuan Pasal 36 disisipkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat Desa mengajukan permohonan kepada panitia pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas akhir penerimaan pendaftaran bakal calon untuk melakukan seleksi tambahan.
(2)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan kriteria :
1. a.pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
2. b.tingkat pendidikan;
3. c.usia; dan
4. d.tes tertulis.
(2a)Kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan bobot 15% (lima belas perseratus), dengan ketentuan:
1. a.di Pemerintahan Desa dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus) dari 15% (lima belas perseratus); dan
2. b.di Pemerintahan Daerah atau Pemerintah dengan bobot 55% (lima puluh lima perseratus) dari 15% (lima belas perseratus).
(2b)Kriteria tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berdasarkan ijazah terakhir dengan bobot 30% (tiga puluh perseratus) dengan ketentuan:
1. a.SLTP atau sederajat dengan bobot 70% (tujuh puluh perseratus) dari 30% (tiga puluh perseratus);
2. b.SLTA atau sederajat dengan bobot 80% (delapan puluh perseratus) dari 30% (tiga puluh perseratus);
3. c.Diploma dengan bobot 90% (sembilan puluh perseratus) dari 30% (tiga puluh perseratus); dan
4. d.Strata 1 keatas dengan bobot 100% (seratus perseratus) dari 30% (tiga puluh perseratus).
(2c)Kriteria usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dengan bobot 20% (dua puluh perseratus) dengan ketentuan:
1. a.usia 25 sampai dengan 46 tahun dengan bobot 55% (lima puluh lima perseratus) dari 20% (dua puluh perseratus); dan
2. b.usia 46 tahun keatas dengan bobot 45% (empat puluh lima perseratus) dari 20% (dua puluh perseratus). ~ 7 ~ (2d) Kriteria tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan bobot 35% (tiga puluh lima perseratus).
(3)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan panitia pemilihan tingkat Desa diterima.
(4)Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pemilihan Kabupaten kepada panitia pemilihan tingkat Desa paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan seleksi.

5.Diantara ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 54A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Kepala Desa terpilih dan telah dilantik yang bukan berasal dari penduduk Desa setempat, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat.

6.Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

(1)Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antarwaktu hasil musyawarah Desa.
(2)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan.
(3)Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

7.Diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 61A dan Pasal 61B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A

(1)BPD membentuk panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu. ~ 8 ~
(2)Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
(3)Panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu terdiri atas perangkat Desa dan unsur masyarakat.
(4)Panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan anggaran pendapatan belanja Desa.
(5)Panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.

Pasal 61B

(1)Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A ayat (3) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala Desa antarwaktu.
(2)Penyaringan bakal calon kepala Desa menjadi calon kepala Desa ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
(3)Dalam hal jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
(4)Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.memiliki pengalaman mengenai pemerintahan Desa;
2. b.tingkat pendidikan; dan/atau
3. c.usia.
(5)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
(6)Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah Desa pemilihan kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh BPD.

8.Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga Pasal 62 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

(1)Pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.persiapan; ~ 9 ~
2. b.pelaksanaan;dan
3. c.pelaporan.
(2)Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
2. b.pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh panitia pemilihan kepada penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3. c.pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
4. d.pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
5. e.penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari;dan
6. f.penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
(3)Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. b.pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. c.pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. d.pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa; dan
5. e.pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa. ~ 10 ~
(4)Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
2. b.pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitiapemilihan;
3. c.penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;dan
4. d.pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Tahapan pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dipersingkat dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

9.Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

(1)BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
(2)Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
(3)Bupati wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 25

Pasal 29

Pasal 36

Pasal 54A

Pasal 61

Pasal 61A

Pasal 61B

Pasal 62

Pasal 63

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 11 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 25

Pasal 29

Pasal 36

Pasal 54A

Pasal 61

Pasal 61A

Pasal 61B

Pasal 62

Pasal 63

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 11 Tahun 2015