DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2018

Nomor: 9
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan Pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 11, pasal 12, pasal 13, Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Pendidikan gratis

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk tetap terselenggaranya penyelenggaraan pendidikan secara gratis di Kabupaten Kayong Utara pada satuan pendidikan dasar, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis; SALINAN ~ 2 ~ Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); ~ 3 ~ Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA dan BUPATI KAYONG UTARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Kayong Utara Nomor 97), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
5.Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritural keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. ~ 4 ~
7.Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
8.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama.
9.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
10.Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11.Pendidikan Gratis adalah pembebasan dari kewajiban biaya pendidikan bagi peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan di Daerah.
12.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
13.Biaya Pendidikan adalah segala biaya yang dibutuhkan untuk proses pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.
14.Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
15.Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. ~ 5 ~
16.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
17.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18.Bantuan operasional pendidikan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan di Daerah untuk meringankan beban peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pendidikan Gratis dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

3.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 ditambah 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 2A, Pasal 2B dan Pasal 2C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1)Pemerintah Daerah memberikan bantuan operasional pendidikan kepada satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada di Daerah.
(2)Bantuan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan yang menjadi kewajiban bagi peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik yang meliputi:
1. a.biaya proses belajar mengajar;
2. b.biaya penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; dan
3. c.biaya penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. ~ 6 ~

Pasal 2B

Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah mendapat bantuan operasional pendidikan dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A ayat (1), tidak boleh membebankan biaya pendidikan kepada peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik.

Pasal 2C

(1)Pemerintah Daerah memberikan bantuan operasional pendidikan kepada satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan satuan pendidikan menengah di Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Provinsi.
(2)Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan pada satuan pendidikan khusus dan pendidikan menengah di Daerah.
(3)Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pemerintah Provinsi disalurkan kepada satuan pendidikan khusus dan pendidikan menengah di Daerah.
(4)Penyaluran dan penerimaan bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pendidikan gratis bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik dalam pembiayaan pendidikan. ~ 7 ~

5.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Komponen pembiayaan pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
1. a.biaya satuan pendidikan;
2. b.biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
3. c.biaya pribadi peserta didik.
(2)Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
(3)Biaya penyelenggaran dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
(4)Biaya pribadi peserta didik sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sebagian kebutuhan peserta didik dalam rangka mengikuti proses pendidikan.
(5)Pembiayaan pendidikan gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang pengelolaannya oleh satuan pendidikan diberikan dalam bentuk bantuan operasional pendidikan.
(6)Pemanfaatan bantuan operasional pendidikan sebagai penunjang untuk menutupi kekurangan pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah yang telah diberikan oleh Pemerintah.

6.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)Komite Sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.
(2)Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan. ~ 8 ~
(3)Bantuan dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bersumber dari:
1. a.perusahaan rokok dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan rokok;
2. b.perusahaan minuman beralkohol dan/atau lembaga yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahan minuman beralkohol; dan/atau
3. c.partai politik.
(4)Komite Sekolah harus membuat proposal yang diketahui oleh Sekolah sebelum melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat.
(5)Hasil penggalangan dana dibukukan pada rekening bersama antara Komite Sekolah dan Sekolah.
(6)Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain:
1. a.menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan;
2. b.pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan;
3. c.pengembangan sarana prasarana; dan
4. d.pembiayaan kegiatan operasional Komite Sekolah dilakukan secara wajar dan harus dipertanggungjawabkan secara transparan.
(7)Penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus:
1. a.mendapat persetujuan dari Komite Sekolah;
2. b.dipertanggungjawabkan secara transparan; dan
3. c.dilaporkan kepada Komite Sekolah.
  1. 7.Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilarang :
1. a.menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
2. b.melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya; ~ 9 ~
3. c.mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
4. d.mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung;
5. e.melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung;
6. f.mengambil keuntungan dari pelaksanaan pendidikan gratis;
7. g.memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok; dan/atau
8. h.melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah.
(2)Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah yang melakukan pungutan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian dari jabatan kepala satuan pendidikan; dan/atau
4. d.penghentian bantuan operasional pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  1. 8.Diantara BAB V dan BAB VI ditambah 1 (satu) BAB yakni BAB VA dan ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA PEMBIAYAAN

Pasal 13A

Pembiayaan pelaksanaan Pendidikan Gratis pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan satuan Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat serta satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara. ~ 10 ~ Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 31 Agustus 2018 Pj. BUPATI KAYONG UTARA, Ttd H. SYARIF YUSNIARSYAH Diundangkan di Sukadana pada tanggal 31 Agustus 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, Ttd HILARIA YUSNANI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2018 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (9)/(2018) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MOLYADI, S.H. Pembina/(IV/a) NIP.197507092007011019 ~ 11 ~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYOMNG UTARA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS I. UMUM Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar merupakan bagian dari kebijakan pendidikan di Indonesia dalam mencapai pendidikan untuk semua (education for all). Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan khusus, perizinan pendidikan pada satuan pendidikan menengah, menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Agar penyelenggaraan pendidikan secara gratis di Kabupaten Kayong Utara pada satuan pendidikan dasar dan menengah tetap dilaksanakan secara berkesinambungan sebagaimana visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara 2013-2018, dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tetap menyelenggarakan pendidikan secara gratis 12 tahun. Atas pertimbangan dasar tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis perlu dilakukan penyesuaian kembali. ~ 12 ~ II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2018

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 2C

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 11A

Pasal 12

Pasal 13A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 2C

Pasal 4

Pasal 11

Pasal 11A

Pasal 12

Pasal 13A

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2025