DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Satuan pendidikan yang dapat menerima BOP Pendidikan Anak Usia Dini adalah: Taman Kanak-Kanak; Kelompok Bermain; Taman Penitipan Anak; Satuan Pendidikan Sejenis; Sanggar Kegiatan Belajar; dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pengelolaan dan pengalokasian dana bantuan operasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan tujuan dan sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan petunjuk teknis dalam pelaksanaannya;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis, pembiayaan pendidikan gratis yang pengelolaannya oleh satuan Pendidikan diberikan dalam bentuk bantuan operasional pendidikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah SALINAN beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Batuan Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Batuan Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
10.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 159);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5.Pendidikan Anak Usia Dini adalah lembaga pendidikan yang membina anak sejak lahir hingga usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
6.Pendidikan Gratis adalah pembebasan dari kewajiban biaya pendidikan bagi peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan di Daerah.
7.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
8.Biaya Pendidikan adalah segala biaya yang dibutuhkan untuk proses pendidikan meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi Peserta Didik.
9.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
10.Bantuan Operasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOP adalah bantuan dari Pemerintah Daerah kepada satuan pendidikan di Daerah untuk meringankan beban peserta didik dan/atau orang tua/wali peserta didik.

Pasal 2

(1)Satuan pendidikan yang dapat menerima BOP Pendidikan Anak Usia Dini adalah:
1. a.Taman Kanak-Kanak;
2. b.Kelompok Bermain;
3. c.Taman Penitipan Anak;
4. d.Satuan Pendidikan Sejenis;
5. e.Sanggar Kegiatan Belajar; dan
6. f.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
(2)Dana BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis.
(3)Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman PAUD dan pejabat/aparat pengelola dana BOP dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan BOP.

Pasal 3

Petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai pembukuan dan administrasi pengelolaan keuangan dana BOP tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara. Ditetapkan di Sukadana pada tanggal 30 Desember 2025 BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA Diundangkan di Sukadana pada tanggal 30 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA, TTD ERWIN SUDRAJAT BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 36 Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Saros Kausar, SH NIP. 198502052009021005 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN KAYONG UTARA PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI A. LATAR BELAKANG Dalam rangka peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan dan dalam upaya menjawab berbagai permasalahan pendidikan di Kabupaten Kayong Utara, seperti masih belum optimalnya pencapaian Angka Partisipasi Kasar PAUD, masih tingginya angka putus sekolah, masih rendahnya angka melanjutkan pendidikan dan masih belum optimalnya pencapaian kualitas pendidikan di Kabupaten Kayong Utara. Pemerintah Daerah menerapkan kebijakan strategis program pendidikan gratis bagi masyarakat Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pendidikan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 159). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022, bahwa Pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memberikan biaya operasional kepada satuan pendidikan secara langsung kepada satuan pendidikan jenjang PAUD berupa penyediaan Dana Bantuan Pendidikan (BOP), dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pada dasarnya satuan pendidikan telah mendapatkan BOP PAUD yang merupakan program Pemerintah Pusat dengan peruntukan yang tertuang didalam Permendikbudristek Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSP. Pembiayaan yang belum teralokasikan melalui BOSP PAUD akan dialokasikan menjadi BOP. Jadi BOP yang dikucurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara diperuntukkan khusus membiayai biaya operasional yang tidak dibiayai melalui Dana BOP dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di dalam pelaksanaan operasional dan pertanggungjawaban dana APBD yang dialokasikan untuk biaya operasional pendidikan di Kabupaten Kayong Utara, perlu ditetapkan petunjuk teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bantuan Operasional Pendidikan Pada Satuan PAUD di Kabupaten Kayong Utara. Dalam konteks penyedia layanan pendidikan gratis di Kabupaten Kayong Utara, maka sumber pendapatan PAUD untu biaya operasional sekolah adalah sebagai berikut :

a.Bantuan Operasional Pendidikan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara yang dikenal dengan nama BOP PAUD;
b.Bantuan Operasional Pendidikan PAUD dari sumber Anggaran Pendapata dan Belanja Negara;
c.Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. A. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan penyediaan dana Bantuan Operasional Pendidikan PAUD di Kabupaten Kayong Utara dari sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun adalah sebagai berikut :
1. 1.Menyediakan dana operasional untuk penyelenggaraan pendidikan jenjang PAUD di Kabupaten Kayong Utara dalam rangka merealisasikan program layanan pendidikan gratis;
2. 2.Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pembelajaran/pelatihan sehingga dapat menghasilkan tamatan yang berkualitas, cerdas, terampil dan berkarakter untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya.
3. 3.Mengurangi angka putus sekolah;
4. 4.Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar;
5. 5.Meningkatkan Angka Partisipasi Murni;
6. 6.Meningkatkan Angka melanjutkan; dan
7. 7.Memberikan kesempatan yang setara bagi siswa miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Sasaran penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan ini diperuntukkan bagi semua satuan pendidikan jenjang PAUD baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kayong Utara. B. PERUNTUKAN DANA BOP Bantuan Operasional Pendidikan PAUD digunakan oleh sekolah untuk pemenuhan biaya yang dibutuhkan sekolah terutama untuk membiayai kegiatan operasional yaitu :
8. 1.Pengadaan Pakaian Seragam Peserta Didik Baru Pengadaan Pakaian Seragam bagi peserta didik baru jenjang PAUD 5 (Lima) Kecamatan antara lain sebagai berikut : No. Nama Satuan Pendidikan NPSN KECAMATAN 1 TK Negeri Pembina 69871071 Sukadana 2 TK Negeri Pembina 69871074 Simpang Hilir 3 TK Negeri Pembina 69871079 Teluk Batang 4 TK Negeri Pembina 69871085 Seponti 5 TK Negeri Pembina 69871069 Pulau Maya
9. 2.Besaran maksimal masing-masing Pakaian Seragam Peserta Didik Baru sebagai berikut : No. Jenjang Jenis Pakaian Harga Satuan/stel TK Seragam Biru putih Rp 120.000,- Seragam Olahraga Rp 120.000,- Batik Daerah Rp 120.000,- *). Harga satuan disesuaikan dengan harga pasar C. PENUTUP Penyusunan petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana BOP PAUD di Kabupaten Kayong Utara ini diharapkan dapat membantu semua satuan Pendidikan untuk :
10. 1.Dapat mengelola keuangan sekolah yang telah dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. 2.Menyusun dan menyampaikan laporan secara tepat waktu.
12. 3.Memelihara catatan, dokumentasi dan bukti-bukti cukup, kompeten, dan relevan perlu dilakukan oleh tim manajemen sekolah
13. 4.Agar sekolah dapat melakukan perencanaan dan pembiayaan dalam mengelola keuangan sekolah dengan tepat dan akurat sesuai peraturan yang berlaku. Selain hal di atas diharapkan dengan diberikan bantuan pemerintah daerah dalam hal pendanaan operasional pendidikan di sekolah dan pengelolaan yang tepat akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, semoga SDM di Kabupaten Kayong Utara meningkat, berkualitas, sehat cerdas dan berakhlak mulia serta memiliki pendidikan yang bermutu. BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 36 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN KAYONG UTARA.
14. 1.Contoh Kuitansi TANDA PENERIMAAN SUDAH DITERIMA DARI : Kepala TK Negeri Pembina..... UANG SEBANYAK : ............... YAITU KEPERLUAN : Dibayar Belanja Pakaian Seragam Peserta Didik DIBEBANKAN PADA KEGIATAN : BOP DAK NON FISIK TAHUN 20... KODE REKENING : .............. Terbilang Rp :........... SETUJU DI BAYAR: DIBAYAR: ............, ............... KEPALA SEKOLAH BUKU PEMBANTU TK PEMBINA.... TGL.......... Yang Menerima. NO........... BENDAHARAWAN ................... ................... .................... NIP NIP BUKU KAS/BUKTI NO..... Lembar : I, II III IV
15. 2.Contoh Surat Pesanan PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA D I N A S P E N D I D I K A N TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA Alamat : ......................... NPSN : ................ Kode Pos : ...... Sukadana, Nomor : 037 /TKN.PMBN/ VI / 2025 Kepada, Sifat : Segera Yth. Toko ............. Lamp : 1 Rangkap Di- Hal : Pesanan Tempat Sehubung dengan kebutuhan lembaga, maka kami mohon untuk memenuhi keperluan sebagai berikut No Jenis permintaan Volume Harga satuan Jumlah 1 Pembayaran seragam pakaian peserta didik 1 Kegiatan ........ ........ Jumlah ....... Demikian surat pesanan ini disampaikan untuk dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Mengetahui Kepala sekolah TK Negeri Pembina ...... .............................. NIP......................... -- 1 --
16. 3.Contoh Berita Acara Serah Terima PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA D I N A S P E N D I D I K A N TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA Alamat : .................... NPSN : ......... Kode Pos : 78852 BERITA ACARA SERAH TERIMA Pada hari ini tanggal …………bulan ………...Tahun ……………….. yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ( Nama personil Kepala Sekolah ) Jabatan : Kepala Sekolah Melakukan pemeriksaan kas kepada: Nama : (Nama Bendahara BOP) Jabatan : Bendahara BOP Berdasarkan pemeriksaan barang serta bukti-bukti dalam pengurusan ini, kami memperoleh hasil sebagai berikut: Jumlah uang yang dihitung dihadapan bendahara/pemegang Kas adalah :
a.Saldo Bank : Rp.
b.Materai : Rp. Jumlah : Rp. Saldo menurut Buku Kas Umum : Rp. Perbedaan antara saldo Buku kas dan Buku Saldo : Rp. Penjelasan selisih saldo adalah : Tidak ada pecahan Rp. Mengetahui, Kepala Sekolah ......................... NIP. Bendahara BOP ......................... NIP. -- 2 --
1. 4.Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) SEKOLAH /MADRASAH PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) TAHUN ANGGARAN 20... Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : .......................................................................... Jabatan : .......................................................................... Nama Sekolah : .......................................................................... NPSN : .......................................................................... Alamat : .......................................................................... Kabupaten : Kayong Utara Dengan ini menyatakan setuju untuk menerima dana BOP periode ..................... 20… yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 20..., sesuai dengan perhitungan dana Tahun Anggaran 20… sebesar Rp. ................................(…) yang tertera dalam dokumen Pakta Integritas dan sanggup untuk:
a.Melaksanakan program BOP secara partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan pelaporan.
b.Menggunakan dana BOP yang diterima tersebut untuk membiayai personalia dan non personalia sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja yang telah disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dikdas Tahun Anggaran 2025.
c.Memberikan pembebasan dan atau keringanan biaya pendidikan bagi siswa miskin di sekolah sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Tahun Anggaran 2025.
d.Bertanggung jawab mutlak secara administrasi, teknis, dan keuangan terhadap pengelolaan, pembelanjaan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP Tahun Anggaran 2025.
e.Membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
f.Mengirimkan laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu. Demikian pernyataan kesanggupan dan tanggung jawab mutlak ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab. Sukadana ,…...........................2025 Kepala ........................................ __________________________ NIP. Materai Rp. 10.000,- Stempel&ttd -- 3 --
1. 5.Pakta Integritas PAKTA INTEGRITAS SEKOLAH PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) TAHUN ANGGARAN 2025 Dalam rangka pengelolaan dana BOP yang diterima oleh Kepala ......................................................... Kabupaten Kayong Utara yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2025 dengan ini saya menyatakan bahwa:
2. 1.Penerima Dana BOP, wajib melaksanakan program secara partisipatif, transparan, akuntabel, demokratis, efektif, efisien, tertib administrasi dan pelaporan, serta saling percaya sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah.
3. 2.Penerima Dana BOP Tidak dan Tidak Akan menjanjikan atau memberikan imbalan berupa uang atau bentuk lain yang mempunyai nilai uang kepada siapapun dengan alasan apapun.
4. 3.Penerima Dana BOP sanggup melaksanakan program sesuai dengan (a) rencana peruntukkan dana operasional personalia dan non personalia sesuai dengan Juknis BOP Tahun Anggaran 2025; (b) rencana jumlah siswa miskin yang dibebaskan dan/atau diberikan keringanan biaya sekolahnya sebagai kompensasi penerimaan dana BOP yang telah disusun.
5. 4.Penerima Dana BOP dalam pengelolaan dana, sanggup melaksanakan tugas dengan bersih dan professional dalam arti akan mengerahkan seluruh kemampuan dan sumberdaya yang ada secara optimal untuk memberikan hasil yang terbaik mulai dari penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB), pelaksanaan program/kegiatan, pengelolaan keuangan, serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
6. 5.Apabila saya sebagai Penerima Dana BOP melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bertanggungjawab mutlak dan bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pakta integritas ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab. ........................., ….................... 20... Kepala............................................. _________________________________ NIP. -- 4 --
7. 6.Contoh BA Serah Terima Hasil Pekerjaan BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN Nomor : 027/ /XXX/20… Pada hari ini ............. tanggal .................. bulan ................. tahun ………….. kami yang bertanda-tangan di bawah ini masing-masing:
8. 1.Nama : NAMA BENDAHARA BOP NIP : NIP BENDAHARA BOP Jabatan : Bendahara BOP TK................... Alamat : ALAMAT SEKOLAH Selanjutnya disebut Pihak Pertama
9. 2.Nama : NAMA PENYEDIA JASA Jabatan : JABATAN PENYEDIA JASA Alamat : ALAMAT PENYEDIA JASA Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Kedua telah menyerahkan hasil pekerjaan kepada Pihak Pertama untuk pekerjaan sebagai berikut: Nama Pekerjaan : Pengadaan Pakaian Seragam Peserta Didik Baru No.Surat Permintaan Pembelian :............................... 974/ /VVV/20… Nilai Pengadaan : Rp. Nama Kepala Sekolah : NAMA KEPALA SEKOLAH Penyedia : NAMA PENYEDIA Wakil Penyedia : - Pihak Pertama telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan,dengan uraian sebagai berikut:
10. 1.Jumlah barang telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Pesanan;
11. 2.Barang berfungsi dengan baik; dan
12. 3.Waktu sesuai jadwal . Dari uraian pemeriksaan,hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Pesanan dan Pihak Pertama menerima Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya. Pihak Pertama Bendahara BOP TK .... Pihak Kedua Penyedia Barang/Jasa BENDAHARA BOP NAMA PENYEDIA JASA BUPATI KAYONG UTARA, TTD ROMI WIJAYA

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kayong Utara Nomor 36 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 9 Tahun 2018