DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.089.359.994.980,00 (tiga triliun delapan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp83.681.192.338,00 (delapan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp3.173.041.187.318,00 (tiga triliun seratus tujuh puluh tiga miliar empat puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah). Ketentuan mengenai uraian Perubahan APBD dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah SALINAN 2 wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
c.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 20 Juni 2025;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN dan BUPATI KEBUMEN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kebumen.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11.Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
12.Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
13.Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
14.Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
15.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
16.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
18.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19.Tahun Anggaran 2025 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. 5

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.089.359.994.980,00 (tiga triliun delapan puluh sembilan miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp83.681.192.338,00 (delapan puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp3.173.041.187.318,00 (tiga triliun seratus tujuh puluh tiga miliar empat puluh satu juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.semula
2. 2.berkurang Rp3.002.591.097.000,00 (Rp7.515.601.628,00) Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp2.995.075.495.372,00
b.Belanja Daerah
1. 1.semula
2. 2.bertambah Rp3.089.359.994.980,00 Rp83.681.192.338,00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp3.173.041.187.318,00 Defisit setelah perubahan (Rp177.965.691.946,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan a) semula b) bertambah Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp98.868.897.980,00 Rp89.196.793.966,00 Rp188.065.691.946,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan a) Semula b) Berkurang Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp12.100.000.000,00 (Rp2.000.000.000,00) Rp10.100.000.000,00 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan SiLPA setelah perubahan Rp177.965.691.946,00 Rp0,00 6

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah
1. 1.semula
2. 2.bertambah Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp547.413.351.000,00 Rp21.490.180.827,00 Rp568.903.531.827,00
b.Pendapatan Transfer
1. 1.semula
2. 2.berkurang Jumlah Transfer setelah perubahan Rp2.439.923.924.000 (Rp13.751.960.455,00) Rp2.426.171.963.545,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1. 1.semula
2. 2.berkurang Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan Rp15.253.822.000,00 (Rp15.253.822.000,00) Rp0,00

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp231.279.999.000,00 Rp1.246.295.000,00 Rp232.526.294.000,00
2. b.Retribusi Daerah;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp282.998.137.000,00 Rp20.070.816.000,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 303.068.953.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  1. 1.semula
  2. 2.berkurang Rp25.292.867.000,00 (Rp3.865.272.595,00) 7 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp21.427.594.405,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp7.842.348.000,00 Rp4.038.342.422,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp11.880.690.422,00
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.Transfer Pemerintah Pusat;
  1. 1.semula
  2. 2.berkurang Rp2.329.929.911.000,00 (Rp42.609.562.562,00) Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan Rp2.287.320.348.438,00
2. b.Transfer Antar Daerah;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp109.994.013.000,00 Rp28.857.602.107,00 Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan Rp138.851.615.107,00
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah Pendapatan Hibah:

1.semula
2.berkurang Rp15.253.822.000,00 (Rp15.253.822.000,00) Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp0,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
1. 1.semula
2. 2.berkurang Rp2.253.331.199.181,00 (Rp52.537.463.750,00) Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp2.200.793.735.431,00 8
b.Belanja Modal;
1. 1.semula
2. 2.bertambah Rp177.908.722.399,00 Rp104.367.504.488,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp282.276.226.887,00
c.Belanja Tidak Terduga;
1. 1.semula
2. 2.bertambah Rp2.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp12.000.000.000,00
d.Belanja Transfer
1. 1.semula
2. 2.bertambah Rp656.120.073.400,00 Rp21.851.151.600,00 Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp677.971.225.000,00

Pasal 6

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
  1. 1.semula
  2. 2.berkurang Rp1.364.260.450.000,00 (Rp41.837.355.850,00) Jumlah belanja Belanja Pegawai setelah perubahan Rp1.322.423.094.150,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
  1. 1.semula
  2. 2.berkurang Rp792.730.683.265,00 (Rp4.308.168.595,00) Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp788.422.514.670,00
3. c.Belanja Subsidi;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp700.000.000,00 Rp561.000.000,00 Jumlah Belanja Subidi setelah perubahan Rp1.261.000.000,00
4. d.Belanja Hibah;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp71.062.169.416,00 Rp12.092.386.334,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp83.154.555.750,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial;
  1. 1.semula Rp24.577.896.500,00 9
  2. 2.berkurang (Rp19.045.325.639,00) Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp5.532.570.861,00
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp5.297.788.000,00 Rp14.485.596.013,00 Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan Rp19.783.384.013,00
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp53.050.547.599,00 Rp1.028.685.772,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan Rp54.079.233.371,00
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  1. 1.semula
  2. 2.berkurang Rp43.874.687.000,00 (Rp5.545.395.797,00) Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan Rp38.329.291.203,00
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp67.137.827.000,00 Rp87.971.668.500,00 Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan Rp155.109.495.500,00
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp8.547.872.800,00 Rp6.426.950.000,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp14.974.822.800,00 10
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, adalah Belanja Tidak Terduga:
1. a.semula
2. b.bertambah Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp2.000.000.000,00 Rp10.000.000.000,00 Rp12.000.000.000,00
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp17.139.844.000,00 Rp128.250.000,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp17.268.094.000,00
2. b.Belanja Bantuan Keuangan;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp638.980.229.400,00 Rp21.722.901.600,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp660.703.131.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan;
1. 1.semula
2. 2.bertambah Rp98.868.897.980,00 Rp89.196.793.966,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp188.065.691.946,00
b.Pengeluaran Pembiayaan;
1. 1.semula
2. 2.berkurang Rp12.100.000.000,00 (Rp2.000.000.000,00) Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp10.100.000.000,00

Pasal 8

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
1. a.SiLPA tahun sebelumnya;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp96.768.897.980,00 Rp89.196.793.966,00 11 Jumlah SiLPA setelah perubahan Rp185.965.691.946,00
2. b.Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp2.100.000.000,00 Rp0,00 Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp2.100.000.000,00
(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
  1. 1.semula
  2. 2.berkurang Rp10.000.000.000,00 (Rp2.000.000.000,00) Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan Rp8.000.000.000,00
2. b.pemberian pinjaman Daerah;
  1. 1.semula
  2. 2.bertambah Rp2.100.000.000,00 Rp0,00 Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp2.100.000.000,00

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran Tahun 2025.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 12
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Ketentuan mengenai uraian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

a.lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
e.lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 13
g.lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
h.lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
i.lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
j.lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
l.lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
m.lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
n.lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
o.lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
p.lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019