Peraturan Daerah ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang menjelaskan tentang definisi Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Desa, Kecamatan, dll - Penetapan Desa dan Kode Wilayah Pemerintahan - Penegasan Batas Desa - Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN KENDAL.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.
BAB III
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 28 Juni 2016 BUPATI KENDAL, Cap. Ttd. MIRNA ANNISA Diundangkan di Kendal pada tanggal 28 Juni 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, Cap. Ttd. BAMBANG DWIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016 NOMOR 1 SERI E NO 1 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016 NOREG (1/2016) 5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN DESA DI KABUPATEN KENDAL I. UMUM. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dilakukan amandemen sebanyak 4 (empat) kali, menyebutkan bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturendelandschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai amanat ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah harus melakukan inventarisasi Desa yang ada di wilayahnya dan menetapkan desa dengan Peraturan Daerah. Kabupaten Kendal terdiri dari 20 (dua puluh) Kecamatan, 20 (dua puluh) Kelurahan dan 266 (dua ratus enam puluh enam) desa. Dari 20 (dua puluh) Kecamatan hanya 19 (sembilan belas) Kecamatan yang dalam wilayahnya terdiri dari desa-desa, sedangkan 1 (satu) Kecamatan yaitu Kecamatan Kendal dalam wilayahnya terdiri dari Kelurahan. 6 Desa–desa yang ada di wilayah Kabupaten Kendal sampai dengan saat ini belum pernah ditetapkan secara yuridis formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Kendal, secara sosio-antropologis, baik dari struktur sosial maupun aspek penyelenggaraan pemerintahan, sudah tidak ditemukan fakta adanya potensi penyelenggaraan pemerintahan desa yang akan diakui dan dikembangkan berdasarkan hukum adat yang berkembang di tingkat desa, sebagaimana sebagian desa-desa di luar jawa. Oleh karena itu penetapan desa ini merupakan langkah strategis untuk memberikan arah dan landasan yuridis bagi pengembangan desa ke depan. Penetapan desa tersebut disertai dengan kode wilayah administrasi pemerintahan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal. I. PASAL DEMI PASAL.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR 152 7 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR : 1 TAHUN 2016 TANGGAL : 28 JUNI 2016 NAMA DAN KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN KENDAL NO KECAMATAN DESA NO. NAMA KODE
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.