DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 29 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 80

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Program Satu Desa Satu Produk yang meliputi: Ketentuan Umum; Azas dan Tujuan Program; Kepersertaan Program OVOP; Jenis Produk Program OVOP; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Pembiayaan; Produk dan Produktifitas; Kemitraan dan jejaring Usaha; Fasilitasi Perizinan dan Standardisasi; Pemasaran; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro perlu didukung dengan pendekatan program Satu Desa Satu Produk (One Village One Product) dalam pembinaan dan pengembangannya serta menuangkannya dalam dokumen perencanaan daerah sebagai upaya untuk pengembangan produk unggulan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program Satu Desa Satu Produk (One Village One Product) di Kabupaten Kendal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 2
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil Dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jaawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jaawa Tengah Nomor 58); 3
15.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 Seri D No.1);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 6 Seri E No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 98);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM SATU DESA SATU PRODUK (ONE VILLAGE ONE PRODUCT) DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal. 4
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
8.Satu Desa Satu Produk (One Village One Product) yang selanjutnya disebut OVOP adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal.
9.Program OVOP adalah kebijakan yang dipilih oleh daerah sebagai bentuk upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi sektor industri kecil dan menengah dan usaha mikro di suatu wilayah melalui pendekatan OVOP.
10.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
11.Industri Kecil dan Industri Menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah Perusahaan industri yang sekala usahanya ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga kerja dan nilai investasi oleh Menteri sebagai Industri Kecil dan Industri Menengah.
12.Sentra adalah suatu wilayah atau kawasan tertentu tempat sekelompok perusahaan IKM dan usaha mikro, yang menghasilkan produk usaha sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau melakukan proses pengerjaannya sama.
13.Swasta adalah perorangan atau badan usaha yang mempunyai bidang usaha atau program/kegiatan berkaitan dengan jenis produk program OVOP.
14.Kemitraan adalah kerjasama kegiatan usaha baik antar IKM maupun dengan industri besar dan/atau sektor ekonomi lainnya yang dilandasi prinsip membutuhkan dan saling menguntungkan. 5
15.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan usaha industri.
16.Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh Pelaku Usaha.
17.Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah, atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan program OVOP.
18.Jejaring Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.
19.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain yang bergerak dibidang program OVOP.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PROGRAM

Pasal 2

Program OVOP berasaskan :

a.kemanfaatan;
b.kearifan lokal;
c.kebersamaan;
d.keterpaduan;
e.daya saing;
f.kemitraan;
g.efisiensi berkeadilan;
h.berkelanjutan;
i.kemandirian; dan
j.kelestariaan lingkungan;

Pasal 3

Program OVOP bertujuan :

a.mewujudkan struktur perekonomian di daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b.menumbuhkan, melindungi, dan mengembangkan peserta Program OVOP menjadi tangguh dan mandiri;
c.meningkatkan peran peserta Program OVOP dalam pembangunan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, 6 pemerataan pendapatan, penanggulangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi;
d.meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta untuk menumbuhkan potensi IKM dan usaha mikro;
e.meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta Program OVOP;
f.menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat;
g.meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif dan pasar yang lebih luas;
h.meningkatkan peran peserta Program OVOP sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri; dan
i.mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya lokal dan kewilayahan.

BAB III

KEPERSERTAAN PROGRAM OVOP

Pasal 4

(1)Pelaku usaha IKM dan usaha mikro yang memproduksi komoditas/produk terpilih, dapat ditetapkan sebagai peserta program OVOP.
(2)Peserta program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan pembinaan yang dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan/atau swasta sesuai kewenangannya.
(3)Keterpaduan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mencakup fasilitasi di bidang :
1. a.peningkatan teknologi, standarisasi produk, dan mutu produk;
2. b.promosi dan pemasaran;
3. c.pembiayaan; dan
4. d.peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 5

(1)Pembinaan usaha IKM dan usaha mikro dalam program OVOP dilakukan dengan membentuk sentra-sentra usaha.
(2)Pembinaan usaha IKM dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan bagi usaha yang berada di dalam sentra.
(3)Sentra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Peserta program OVOP dipilih dan ditetapkan berdasarkan kriteria produk usaha IKM dan usaha mikro. 7
(2)Kriteria produk usaha IKM dan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.merupakan produk unggulan desa/daerah atau telah dikembangkan secara turun-menurun;
2. b.merupakan produk khas dan unik dari desa/daerah;
3. c.berbasis pada sumber daya alam setempat/lokal;
4. d.memiliki tampilan dan kualitas produk yang baik;
5. e.memiliki peluang pasar yang luas, baik secara domestik maupun internasional;
6. f.memiliki nilai tambah produk yang tinggi;
7. g.dapat menjadi pendorong bagi ekonomi desa/daerah; dan
8. h.diproduksi secara kontinyu dan konsisten.

Pasal 7

(1)Selain produk usaha IKM dan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program OVOP di sektor pertanian.
(2)Program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kekhasan dan/atau keunikan hasil pertanian.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan pendataan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan program OVOP.
(2)Perencanaan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengembangkan potensi ekonomi sektor usaha dalam program OVOP.
(3)Perencanaan program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen perencanaan daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mensosialisasikan program OVOP kepada masyarakat.
(2)Berdasarkan sosialisasi program OVOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat mendaftarkan diri untuk menjadi peserta program OVOP.

Isi peraturan

Teks80PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (21)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016