(1)Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal.
(2)Wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a.Bidang Pendidikan meliputi :
4 1) izin pendirian satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat; 2) izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK; 3) izin operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK); 4) izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal; dan 5) izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing.
b.Bidang Kesehatan meliputi :
1) Izin Usaha Industri Farmasi; 2) Izin Usaha Industri Farmasi Bahan Obat; 3) Sertilikat Distribusi Farmasi; 4) Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi; 5) lzin Usaha IOT/IEBA; 6) Izin UKOT dan UMOT; 7) Sertilikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; 8) Sertifikat Produksi Kosmetika; 9) Importir Terdaftar Psikotropika dan Prekursor Farmasi; 10) Importir Produsen Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi; 11) Eksportir Produsen Psikotropika dan Prekursor Farmasi; 12) Persetujuan Impor Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi; 13) Persetujuan Ekspor Narkotika, Psikotropika dan 14) Prekursor Farmasi lzin PRT Alat Kesehatan dan PKRT; 15) Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan; 16) Izin Toko Alat Kesehatan; 17) Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan PKRT; 18) Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan PKRT; 19) Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan; 20) Sertifikasi CPAKB; 21) Sertifikasi CPPKRTB; 22) Sertifikasi CDAKB; 23) Pendaftaran PSEF; 24) lzin Apotek; 25) Izin Toko Obat. 26) Izin Mendirikan Rumah Sakit; 27) Izin Operasional Rumah Sakit; 28) lzin Operasional Klinik; 29) lzin Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan; 30) Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus; 31) Izin Operasional Laboratorium Pengolahan Sel punca; 32) lzin Operasional Bank Jaringan danlatau Sel Punca; dan 33) Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit.
c.Bidang Obat dan Makanan.
1) Izin Edar Obat; 5 2) Izin Edar Obat Tradisional; 3) Izin Edar Suplemen Kesehatan; 4) Izin Edar Kosmetik; 5) Izin Edar Pangan Olahan; 6) sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik; 7) sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik; 8) Surat Keterangan Ekspor Obat/Certificate of Pharmaceutical Product (CPP); 9) Analisa Hasil Pengawasan (AHP) Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi; 10) Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik; 11) Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik; 12) Surat Keterangan Ekspor Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik; 13) Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik; 14) Surat Keterangan Ekspor pangan dan kemasan pangan; dan 15) Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan.
d.Bidang Komunikasi dan informatika.
1) Izin penyelenggaraan pos; 2) Izin penyelenggaraan telekomunikasi; a) Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi; b) Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; dan c) Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan badan hukum. 3) Izin penyelenggaraan penyiaran; dan a) IPP Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio; b) IPP Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Televisi; c) IPP Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Radio; d) IPP Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi; e) IPP Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Radio; f) IPP Lembaga Penyiaran Komunitas Jasa Penyiaran Televisi; dan g) IPP Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi. 4) Izin penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. a) IPFR; dan b) ISR.
e.Bidang Koperasi.
1) Izin Usaha. a) Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP); dan b) Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS). 6 2) Izin Operasional. a) izin pembukaan kantor cabang; b) izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan c) izin pembukaan kantor kas.
f.Bidang Lingkungan Hidup.
1) Bidang Industri Kehutanan terdiri atas: a) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK); dan b) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK); 2) Bidang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi: a) Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA); b) Izin Usaha Penyedia Jasa Wisata Alam (IUPJWA); c) Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi (IPJLPB) Tahap Ekploitasi dan Pemanfaatan; 3) Bidang Lingkungan Hidup : a) Izin Lingkungan; dan b) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). 4) Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) : a) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) b) Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil; c) Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengangkutan Limbah B3; d) Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pemanfaatan Limbah B3; e) Persetujuan Pelaksanaan Uji Coba Pengolahan Limbah B3; dan f) Rekomendasi Impor Limbah Non B3; dan g) Izin Pembuangan Air Limbah.
g.Bidang Perhubungan.
1) Bidang Darat. a) izin penyelenggaran pelabuhan sungai dan danau. b) izin penyelenggaraan angkutan orang. 1) akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor; 2) tanda daftar Badan Usaha Penyedia dan Pembuat Perlengkapan Jalan; 3) sertifikat uji tipe (SUT); 4) sertifikat registrasi uji tipe (SRUT); 5) sertifikasi bengkel BBG; 6) sertifikasi instalasi BBG pada kendaraan bermotor; 7) pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor; 8) sertifikat kompetensi penguji kendaraan bermotor; c) izin usaha angkutan sungai dan danau. 2) Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan. a) Izin Usaha Bongkar Muat Barang; 7 b) Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi; c) Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan; d) Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut/ Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut; e) Izin Usaha Tally Mandiri; f) Izin Usaha Depo Peti Kemas; atau g) Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
h.Bidang Perdagangan.
1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); 2) Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL); 3) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB); 4) Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS); 5) Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4); 6) Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS); 7) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan; 8) SIUP Bahan Berbahaya (B2); 9) Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing; 10) Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau JasaTanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa; 11) Surat Keterangan Penjual Langsung Minum di Tempat MB Gol A (SKPL-A);
i.Bidang Pariwisata.
1) daya tarik wisata. a) Izin pengelolaan Museum; b) Pengelolaan Sejarah dan Purbakala; c) Pengelolaan Pemandian Air panas; d) Pengelolaan Goa; e) Wisata Agro; f) Pengelolaan pemukiman/lingkungan adat; dan g) Pengelolaan obyek ziarah; 2) kawasan pariwisata. 3) jasa transportasi wisata. a) angkutan jalan wisata; b) angkutan wisata dengan kereta api; c) angkutan laut wisata dalam negeri; dan d) angkutan wista sungai dan danau; 4) jasa perjalanan wisata; a) Agen Perjalanan Wisata; b) Biro Perjalanan Wisata; 5) jasa makanan dan minuman; a) Restauran; b) Rumah makan; c) Jasa Boga; d) Pusat Penjualan Makanan; e) Bar/pub; dan f) kafe. 6) penyediaan akomodasi. a) Hotel; b) Pondok Wisata; 8 c) Bumi Perkemahan; d) Vila; e) Apartemen; f) Rumah wisata/homestay; dan g) Hunian Wisata Senior/Lanjut usia. 7) penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi : a) sanggar seni; b) jasa Impresariat/promoter; c) galeri seni; d) gedung pertunjukan seni; e) rumah bilyar; f) lapangan golf; g) gelanggang renang; h) lapangan sepak bola/futsal; i) lapangan tenis; j) wisata olah raga khusus; k) wisata olahraga petualangan alam; l) taman bertema; m) taman rekreasi; n) kelab malam; o) diskotik; p) karaoke; q) arena permainan; r) panti/rumah pijat; 8) penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, 9) konferensi, dan pameran; 10) jasa informasi pariwisata; 11) jasa konsultan pariwisata; 12) jasa pramuwisata; 13) wisata tirta : a) Wisata arung Jeram; b) Wisata selam; c) Wisata dayung; d) Wisata selancar; e) Wisata olah raga tirta; f) Wisata memancing; dan g) Dermaga wisata; 14) spa.
j.Bidang Pertanian.
1) Izin Usaha perkebunan; 2) Izin Usaha tanaman pangan; 3) Izin Usaha hortikultura; 4) Izin Usaha peternakan; 5) Izin Usaha obat hewan; 6) pendaftaran usaha perkebunan; 7) pendaftaran usaha tanaman pangan; 8) pendaftaran usaha budi daya hortikultura; dan 9) pendaftaran usaha peternakan.
k.Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
1) Izin Mendirikan Bangunan; dan 2) Sertifikat Laik Fungsi Bangunan. 9 Pasal II
(1)Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
a.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal melaksanakan pelayanan bidang perizinan berdasarkan Peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
b.Pelayanan bidang perizinan berdasarkan kewenangan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Bupati ini.
c.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
(2)Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal Pada tanggal 27 April 2020 BUPATI KENDAL, cap ttd MIRNA ANNISA Diundangkan di Kendal Pada tanggal 27 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, cap ttd MOH. TOHA BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 36