DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Asas dan Prinsip, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Tanggung Jawab dan Kewenangan, Penanggulangan, Hak dan Kewajiban, Penetapan Ppkm, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penyebarluasan Informasi, Protokol Kesehatan, Pemberian Bantuan Dampak Pandemi, Penetapan Isolasi dan Kekarantinaan, Pemulihan Dampak Ekonomi dan Perlindungan Sosial, Peran Serta Masyaraka, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Satuan Tugas, Sanksi Administratif, Penghargaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Ketapang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi daerah sebagai akibat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019;
c.bahwa Peraturan Bupati Ketapang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 belum sepenuhnya dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh untuk memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dan penegakan hukum penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 2756);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
15.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l8 Nomor 34);
16.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
19.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG dan BUPATI KETAPANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3.Bupati adalah Bupati Ketapang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang.
5.Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Ketapang.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia Komando Distrik Militer 1203 Ketapang.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Ketapang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang.
9.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang.
10.Rumah Sakit Umum Daerah dokter Agoesdjam Ketapang yang selanjutnya disebut RSUD dr. Agoesdjam Ketapang adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang.
11.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ketapang.
12.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ketapang.
13.Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang.
14.Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Ketapang yang selanjutnya disebut satuan tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Ketapang, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Corona Virus Disease 2019 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
16.Wabah adalah penularan penyakit dengan jumlah lebih banyak dari biasanya dalam suatu area tertentu.
17.Pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi secara luas diseluruh dunia.
18.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
19.Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh semua pihak agar dapat beraktifitas secara aman pada saat pandemi.
20.Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas yang selanjutnya disingkat 5M adalah protokol kesehatan untuk mencegah penularan dan penyebaran Covid-19.
21.Setiap orang adalah orang perseorangan.
22.Badan usaha adalah setiap orang dan/atau sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang melakukan kegiatan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24.Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
25.Penerima bantuan sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau penyandang masalah kesejahteraan sosial.
26.Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah suatu upaya untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan Covid-19.
27.Karantina mandiri adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini Covid-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala Covid-19 tetapi memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19 atau memiliki riwayat bepergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal.
28.Isolasi mandiri adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
29.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana.
30.Surveilans epidemiologi adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulagan secara efektif dan efesien.
31.Perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi Covid-19 yang selanjutnya disingkat PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipratikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
32.Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
33.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
34.Suspek adalah seorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

a.orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
b.orang dengan salah satu gejala/tanda infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probable Covid-19; atau
c.orang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan dirumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang menyakitkan.
1. 35.Probable adalah seseorang dengan infeksi saluran pernapasan akut berat/Acute Respiratory Distress Syndrome/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction.
2. 36.Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19.
3. 37.Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
4. 38.Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
5. 39.Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.
6. 40.Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan Covid-19;
7. 41.Tenaga penunjang non kesehatan adalah petugas penunjang di luar Tenaga Kesehatan yang membantu dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan Covid-19 berasaskan:

a.perikemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.cepat dan tepat;
g.koordinasi dan keterpaduan;
h.transparansi dan akuntabilitas; dan
i.efektivitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan legalitas serta aturan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan Covid-19;
b.memberikan pelindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran Covid-19 sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
c.meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan;
d.memberikan pelindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19;
e.memberikan pelindungan, dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana penanggulangan Covid-19, dan masyarakat;
f.membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian, dan pemerintah daerah lain;
g.meningkatkan efektivitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang dalam manajemen penanggulangan Covid-19;
h.menyinergikan penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Ketapang;
i.melakukan pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19; dan
j.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab dan kewenangan;
b.penanggulangan;
c.hak dan kewajiban;
d.penetapan PPKM;
e.pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi;
f.protokol kesehatan;
g.pemberian bantuan dampak pandemi;
h.penetapan isolasi dan kekarantinaan;
i.pemulihan dampak ekonomi;
j.perlindungan sosial;
k.peran serta masyarakat;
l.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
m.satuan tugas;
n.sanksi administratif;
o.penghargaan;
p.penyidikan;
q.ketentuan pidana;
r.ketentuan lain-lain; dan
s.pembiayaan.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penanggulangan Covid- 19.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kebijakan yang bersinergi dan terintegrasi dengan kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi.
(3)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.melakukan surveilans dan penilaian risiko penularan Covid-19 dari tingkat Rukun Tetangga sampai dengan tingkat Daerah;
2. b.menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
3. c.meningkatkan penanggulangan Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan, dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
4. d.menyediakan alat perlindungan diri bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan;
5. e.menyediakan sarana, prasarana, obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai untuk penanganan kasus Covid-19;
6. f.membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat;
7. g.menyediakan sarana tempat isolasi terkendali, pemberian pelayanan kesehatan dan kebutuhan pangan dan bantuan dalam bentuk lain bagi pasien terkonfirmasi Covid-19;
8. h.meningkatkan tata kelola pemeriksaan Covid-19;
9. i.menyediakan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan Covid-19, pasien dan masyarakat;
10. j.melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19;
11. k.melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penanggulangan Covid-19; dan
12. l.melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Covid-19, memiliki kewenangan untuk:
1. a.mengalokasikan anggaran;
2. b.menetapkan satuan tugas Covid-19;
3. c.melakukan sosialisasi dampak dan bahaya penyebaran Covid-19;
4. d.melakukan pencegahan terhadap penyebaran Covid-19;
5. e.menerapkan PPKM;
6. f.melakukan surveilans epidemologi;
7. g.melakukan penanganan pasien Covid-19; dan/atau
8. h.penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan protokol kesehatan;
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan strategi antara lain sebagai berikut:
1. a.pemetaan penyebaran Covid-19;
2. b.penemuan kasus secara cepat atau dini;
3. c.identifikasi terhadap orang-orang yang melaksanakan kontak dengan pasien Covid-19;
4. d.diseminasi informasi tentang Covid-19 kepada masyarakat;
5. e.koordinasi secara intens antar Perangkat Daerah dan Pemerintah;
6. f.evaluasi dan pelaporan di setiap tahapan;
7. g.penyelarasan program dan kegiatan Daerah dan Pemerintah;
8. h.penegakan peraturan oleh Satpol PP dan/ atau Tim Gabungan;
9. i.pemantauan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan;
10. j.menyatukan persepsi dan komitmen alokasi pendanaan;
11. k.melibatkan TNI-Polri dan instansi vertikal lainnya di Daerah;
12. l.mengikutsertakan peran serta masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha swasta, dan Badan Usaha Milik Negara;
13. m.melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan;
14. n.berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
15. o.memanfaatkan teknologi informatika dan memiliki satu data informasi sebagai dasar data layanan informasi;
16. p.melakukan pembinaan dan pengawasan;
17. q.dapat memberikan insentif bagi tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang melaksanakan tugas dalam penanggulangan Covid-19;
18. r.dapat menentukan tempat isolasi mandiri;
19. s.dapat merekrut tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan untuk penanggulangan Covid-19;
20. t.memberikan perlindungan kepada petugas kesehatan masyarakat;
21. u.dapat memberikan perlindungan jaminan sosial kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang non kesehatan yang melaksanakan penanggulangan Covid-19;
22. v.mengkoordinasikan pemberian bantuan; dan/atau
23. w.pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

BAB IV

PENANGGULANGAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan Covid- 19 yang terdiri dari:

a.perencanaan;
b.pencegahan;
c.penanganan; dan
d.penegakan.

Pasal 8

(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan cara mengintegrasikan penyusunan program dengan penganggaran.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
(3)Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah.
(4)Hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 9

(1)Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan untuk menekan laju penyebaran dan memutus mata rantai penularan Covid-19.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain:
1. a.melakukan sosialisai penerapan protokol kesehatan dan upaya 5M;
2. b.melakukan testing, tracing dan treatment;
3. c.menerapkan PPKM; dan
4. d.upaya percepatan vaksinasi untuk melindungi sebanyak mungkin orang yang rentan.

Pasal 10

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikoordinir oleh Dinas Kesehatan.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 36 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 36 Tahun 2020