DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kendal

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Percepatan Pengarustamaan Gender

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan upaya yang ditempuh melalui kebijakan percepatan Pengarusutamaan Gender di daerah;
c.bahwa dalam rangka memberikan dasar yuridis kebijakan percepatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Kendal yang selaras dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Peruubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka perlu mengatur Percepatan Pengarustamaan Gender dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pengarustamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan SALINAN 2 jdih.kendalkab.go.id mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi DalamPekerjaan dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 3 jdih.kendalkab.go.id (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4817);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 167); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN PENGARUSTAMAAN GENDER. 4 jdih.kendalkab.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6.Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
7.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9.Analisis Gender adalah proses menganalisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan memperoleh manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
12.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi /lembaga di daerah. 5 jdih.kendalkab.go.id
13.Tim Penggerak PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk menggerakkan dan mendampingi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
14.Focal Point PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing- masing.
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
16.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
18.Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan untuk percepatan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan :

a.memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
d.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
e.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
f.mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender.

BAB III

ASAS-ASAS PERCEPATAN PUG

Pasal 4

Percepatan PUG berasaskan :

a.penghormatan terhadap hak asasi manusia; 6 jdih.kendalkab.go.id
b.keadilan;
c.partisipatif;
d.kesetaraan; dan
e.non diskriminasi.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan percepatan pengarusutamaan gender di daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Pemerintah Daerah berwenang :

a.menetapkan kebijakan daerah dalam pelaksanaan percepatan PUG di daerah;
b.melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan percepatan PUG di daerah;
c.melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan PUG;
d.memfasilitasi anggaran untuk kegiatan percepatan PUG;
e.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme percepatan PUG bersama lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pendidikan;
f.mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
g.memberikan bantuan teknis, fasilitasi pelaksana percepatan PUG, analis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi percepatan PUG;
h.melaksanakan percepatan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan, terutama di bidang pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, politik dan ketenagakerjaan; dan
i.memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.perencanaan;
b.pelaksanaan dan pemberdayaan;
c.pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
d.partisipasi masyarakat;
e.pembinaan;
f.penghargaan; dan
g.pendanaan.

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Perencanaan percepatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Pemerintah Daerah melalui PD yang 7 jdih.kendalkab.go.id membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD yang dilakukan melalui analisis gender.
(2)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan PD yang membidangi pemberdayaan perempuan.
(3)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)Analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
(5)Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing PD.
(6)Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS, dan menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 9

(1)Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh PD, Bupati membentuk Pokja PUG dan Tim Penggerak PUG.
(2)Pembentukan Pokja PUG dan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Setiap Kepala PD harus berkomitmen melaksanakan percepatan PUG.

Pasal 10

(1)Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) beranggotakan Kepala PD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah ditetapkan sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan ditetapkan sebagai Sekretaris Pokja PUG.
(3)Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk dalam upaya mengkoordinasikan percepatan pelaksanaan PUG.
(4)Tim Penggerak PUG beranggotakan, antara lain PD yang membidangi perencanaan, organisasi dan kelembagaan, pemberdayaan perempuan dan pengelolaan keuangan, kesejahteraan rakyat dan pengawasan. 8 jdih.kendalkab.go.id

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011