Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011
- Nomor
- 67
- Tahun
- 2011
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan pedoman dimaksud dalam bentuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi; Menimbang MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH TENTANG NOMOR 67 TAHUN 2011 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Pasall ... PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN EVALUASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH. MEMUTUSKAN :
Menetapkan Mengingat Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasa12 Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah merupakan acuan bagi instansi pemerintah dalam melakukan evaluasi terhadap kelembagaan pemerintah.
Ditetapkan di Jakarta padatanggal Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Pengusulan, Penetapan, dan evaluasi Organisasi Pemerintahan, telah diamanatkan agar setiap organisasi pemerintahan melakukan evaluasi secara terus menerus, sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Untuk itu agar evaluasi organisasi baik di lingkungan instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah dapat dilaksanakan secara optimal, maka perlu disusun pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan evaluasi terhadap kelembagaaninstansi pemerintah. Dalam kurun waktu yang relatif lama, yaitu sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 instansi pemerintah belum pernah secara sungguh-sungguh dan menyeluruh dievaluasi kelembagaannya. Oleh karena itu, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah saat ini maka diperlukan suatu instrumen evaluasi kelembagaan yang memadai. Dilihat dari dimensinya, struktur organisasi pemerintah mengandung berbagai tatanan (arrangement) yang sifatnya kompleks,diantaranya yaitu tugas, fungsi, kewenangan, eselonisasi, span of control, koordinasi, aturan, kebijakan, sistem dan prosedur, dan lain-lain. Struktur organisasi atau bentuk organisasi, secara teoritis dibangun berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, yang diharapkan mampu beradaptasi dengan tuntutan perubahan lingkungan. Dilakukannya analisis dimaksud disebabkan oleh terdapatnya berbagai hal yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kelembagaan yang dibangun atau dikembangkan. Kondisi demikian juga berlaku bagi kelembagaan pemerintah Indonesia. A. Latar Belakang BAB I PENDAHULUAN Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011 Pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah ini mencakup pada dimensi- dimensi struktur organisasi yaitu kompleksitas diferensiasi vertikal dan horizontal, formalisasi penataan, dan sentralisasi dan desentralisasi kewenangan. Evaluasi terhadap dimensi-dimensi struktur organisasi dimaksud merupakan langkah awal (initial step) untuk mengarah pada pencapaian kinerja organisasi pemerintah pada umumnya.
B. Maksud dan Tujuan Sehubungan dengan hal tersebut, evaluasi terhadap kelembagaan pemerintah dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat perlu dan penting dilakukan, mengingat kinerja organisasi pemerintah tidak bisa lepas dari pengaruh struktur organisasi yang melekat, meskipun hal itu bukan satu- satunya faktor berpengaruh. Oleh karenanya pedoman tentang evaluasi kelembagaan pemerintah dipandang perlu untuk disusun. Pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pejabat perancang organisasi dan pengambil keputusan untuk menentukan struktur yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan yang tengah berkembang. 2 Kompleksitas adalah banyaknya tingkat diferensiasi yang dilakukan dalam pembagian kerja (division of labor). Pada umumnya organisasi pemerintah memiliki kompleksitas yang tinggi karena beragamnya tugas dan fungsi yang dijalankan. Kompleksitas merujuk pada tingkat diferensiasi (pemisahan tugas-tugas) yang ada pada suatu organisasi. Semakin kompleks organisasi, semakin dibutuhkan koordinasi, kontrol, dan komunikasi yang
Struktur organisasi merupakan bentuk organisasi yang dirancang dengan memperhatikan akibat dari pengaruh keseluruhan faktor yaitu lingkungan, ukuran organisasi, teknologi organisasi, sasaran yang ingin dicapai organisasi. Struktur organisasi dapat diartikan sebagai jumlah total cara-cara (ways) melakukan pembagian kerja menjadi beraneka ragam tugas dan mencapai koordinasi tugas-tugas tersebut diantara pola-pola interaksi yang terdapat atau terjadi diantara unsur-unsur organisasi melalui formalisasi atau penegasan secara formal. A. Pengertian BAB II KONSEP - KONSEP DASAR 3
diferensiasi spasial merujuk pada tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi secara geografis. Semakin jauh dan semakin banyak tempat kedudukan, fasilitas, dan penyebaran unit organisasi maka akan semakin tinggi kompleksitas organisasi tersebut. Diferensiasi Spasial merupakan pertimbangan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, khususnya dalam
diferensiasi vertikal merujuk pada tingkat hierarkhi organisasi. Semakin tinggi tingkat hierarkhi didalam struktur organisasi, maka kompleksitasnya akan semakin tinggi dan potensi distorsi komunikasi dari manajemen tingkat tinggi hingga unit organisasi paling rendah akan semakin besar. Satu hal yang perlu diperhatikan dari diferensiasi ini adalah rentang kendall, yaitu seberapa banyak unit organisasi yang dapat dibentuk secara efektif oleh unit organisasi yang diatasnya. Semakin kompleks pekerjaan semakin kecil rentang kendall yang diperlukan dalam pengawasan. Dalam praktek penataan organisasi pemerintah, perlu memperhatikan dimensi diferensiasivertikal ini. struktur horisontal antar unit-unit organisasi berdasarkan perbedaan orientasi unit organisasi, tugas, fungsi, pendidikan, keahlian dan sebagainya. Pada organisasi pemerintah, diferensiasi horisontal dipisahkan diantaranya berdasarkan : 1) visi dan misi pemerintah pusat atau daerah; 2) urusan Pemerintahan yang diselenggarakan; 3) kewenangan yang dimiliki; 4) pengelompokkanbidang tugas organisasi. pemisahan tugas-tugas dalam
diferensiasi horizontal merupakan efektif bagi unit-unit yang ada sehingga para pimpinan bisa memastikan bahwa setiap unit bekerja dengan baik. Diferensiasi atau pemisahan tugas- tugas merujuk pada tiga hal, yaitu: 4 Sentralisasi adalah tingkat dimana kewenangan (authority) dalam pengambilan keputusan-keputusan organisasi berada pada manajemen tingkat tinggi. Sentralisasi dapat diartikan sebagai tingkatan pengkonsentrasian kekuasaan secara formal. Sentralisasi dapat menurunkan tingkat kompleksitas dan menyederhanakan struktur organisasi. Semakin sederhana struktur organisasi akan semakin gesit gerak dan perkembangannya. Sedangkan bagi organisasi yang strukturnya besar, sentralisasi dapat mengakibatkan organisasi tersebut bergerak lamban. Disisi lain bertolak belakang dari sentralisasi adalah desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kepada unit organisasi tingkat bawah yang berada dekat dengan masyarakat. Desentralisasi menciptakan banyak spesialisasi atau kekhususan.
Formalisasi di dalam restrukturisasi organisasi merupakan suatu proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi dan komunikasi yang telah dibakukan. Sebagai contoh ketentuan mengenai kelembagaan kementerian negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tabun 2008, Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 beserta perubahannya, dan Peraturan Presiden Nomor24 Tahun 2010 beserta perubahannya.
5
Tingkat keseimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi atau tingkat kejelasan "kebijakan kerja" sehingga pejabat atau pegawai memperoleh kebebasan memutuskan menurut pendapat sendiri tanpa melanggar prinsip peraturan atau hukum yang berlaku dalam pelaksanaan tugas masing-masingunit kerja.
Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi indikator-indikator yang terkandung di dalam masing-masing dimensi. Keseluruhan indikator tersebut diuraikan sebagai berikut: B. Aspek-Aspek Yang Dievaluasi 6 Pedoman evaluasi ini merupakan tinjauan terhadap pokok-pokok struktur kelembagaan organisasi pemerintah. Kuesioner disusun berdasarkan indikator dimensi-dimensi struktur organisasi dan digunakan sebagai instrumen pengumpulan data. Mengingat evaluasi ini merupakan suatu proses dan hasil akhirnya dapat dijadikan sebagai feed-back terhadap perbaikan struktur kelembagaan, maka pelaksanaan evaluasinya harus dilakukan oleh tim evaluasi kelembagaan yang memahami konsep evaluasi, penilaian, serta tindak Ianjut yang periu dilakukan. Pedoman evaluasi ini pada prinsipnya memerlukan keterlibatan semua internal stakeholders (pejabat struktural, fungsional dan staf pelaksana organisasi), meskipun pada prakteknya dapat diambil sarnpel. Pada prinsipnya evaluasi kelembagaan pemerintah ini dilaksanakan melalui empat tahapan yang diuraikan pada bab selanjutnya. C. Metode Evaluasi 7 Responden dalam evaluasi kelembagaan pemerintah adalah seluruh anggota organisasi pada setiap instansi organisasi organik (Kementerian Koordinator,Kementerian, LPNK,Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten). Mengingatsetiap instansi kelembagaan pemerintah memiliki unit organisasi yang besar, maka guna efisiensi evaluasi, maka dilakukan teknik sampling (sampling technique). Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data evaluasi kelembagaan pemerintah adalah kuesioner. Bentuk kuesioner adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteriini. Unit organisasi organik perlu menetapkan tim evaluasi yang rnemiliki wawasan memadai tentang kelembagaan pemerintah, baik dari sisi konsep maupun kebijakan terutama berbagai kebijakan yang mengatur tentang instansi induknya, memiliki pemaharnan metodologi penelitian yang memadai dan memiliki kemampuan melakukan analisis data secara tajam, komprehensif, dan sistematis. Syarat-syarat demikian hams diperhatikan agar evaluasi ini dapat dijadikan feed back yang bermanfaat bagi pengembangan kelembagaan instansi pemerintah dimasa yang akan datang. Persiapan evaluasi meliputi penetapan pelaksana evaluasi, instrumen pengumpulan data, responden, dan durasi evaluasi. Pelaksana evaluasi kelembagaan pemerintah pada dasarnya dapat dilakukan oleh unit organik pada Kementerian Koordinator, Kernenterian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK),Pemerintah Provinsi,Kabupaten dan Kota. A. Persiapan BAD III TAHAP - TAHAP EVALUASI 8 Setelah proses pengumpulan data dilakukan akhimya diperoleh hasil dari responden representatif. Maka langkah berikutnya adalah menghitungnya melalui penghitungan nilai, bobot dan konversinya.
C. Pengolahan dan Analisis Data Evaluasi Pelaksanaan pengumpulan data lapangan dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang sudah ditargetkan. Metode penyebaran dan pengumpulan kuesioner dapat dilakukan dengan cara disebarkan langsung kepada responden maupun melalui surat bagi responden yang berada jauh dari lokasi tim evaluasi. Sasaran utama dari pengumpulan data adalah mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh tim evaluasi. Oleh karena itu, kuesioner yang sudah disebarkan harus sudah diisi secara lengkap dan dapat dikumpulkan kembali oleh tim evaluasi. B. Pelaksanaan Pengumpulan Data Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan evaluasi paling lama adalah 35 hari kerja, dengan rincian sebagai berikut:
9 Untuk menghitung nilai dari jawaban yang diperoleh maka ditetapkan besaran bobot untuk masing-masing dimensi yaitu:
r . :"~;'d' -c '::I.:'''] ~ ~ ~ ';>r.rt;l'·;~-:;:~... ;~:::':;5"f'r;'0~ '~/''''7r~~f9:~'''<-' ·r"~:9"~ - • ~-J~!.t"4"t " "3";''4V)li-','' "nl\;~'{r~T!:tln'l'7~@f\x.,!.. ,1'!i~.Y' .. ""'!\ E 1" 0~:L'Iil '" \fa I " "V.i~",~...~A_ ~ 0 ",~\.;,8__''_'_ ,:. "':. : "oh""t ",L _ ~--'-WW''''''~__ • j ~;,r-)..:;.L~~.' .! ~ ,,":v STS · Sangat Tidak Setuju = 1 · TS · Tidak Setuju =2 · S : Setuju =3 SS · Sangat Setuju =4 · Tabe13.1 kecenderungan atau tendensi untuk menjawab di tengah atau netral. Dengan demikian maka pembagian tersebut adalah sebagai berikut: mempunyaiyangjawabanmenghindariagardimaksudkan Dalam daftar pertanyaan tersebut dipilih 4 (empat) opsi jawaban. Ini
10 11 Jumlah Nilai Setiap Pernyataan 1,0425 2,085 3,1275 4,170NilaiMasing-Masing Pemyataan 42 7 s.d. 12 . ,"',>",::,j.,"_'.\,;:""" P~R.ItYAT~· Tabe13.3
.'. '$8PERNYATAAN STS TS. ·;8" BOBOT Jawaban Nomor 1 2 3 4 50 % dibagi 6 = 8,34 1 s.d. 6 Nilai Masing-Masing 2,085 4,170 6,255 8,340 Pernyataan Jumlah Nilai Setiap ...... ........ ........ ......... ........... Pernyataan Tabe13.2
Dengan adanya pembagian tersebut di atas maka penghitungan nilainya adalah dengan cara sebagai berikut: 25 % dibagi 6 = 4.1731Jawaban Nomor 12 = Organisasi Cukup Ensien, secara struktural membutuhkan penyesuaiansecara bertahap Kategori I (Nilai 25-49,99) = Organisasi Kurang Efisien sehinggasecara struktural membutuhkan perbaikansecara intensif Kategori II (Nilai 50-74,99) Tabe13.5 Perhitungan NUaiAkhir (Total) dan Interpretasi: Selanjutnya agar hasil dari penghitungan dapat diinterpretasikan maka hasil total skor dibagi dalam 3 (tiga) kategori yaitu sebagaimana dalam tabel dibawah ini:
STS .. SSPERNYATMN TS S BoaOT Jawaban Nomor 1 2 3 4 25 % dibagi 5 = 5 13 s.d. 17 NilaiMasing-Masing 1,25 2,50 3,75 5,00 Pemyataan Jumlah Nilai Setiap ...... ........ ........ ......... ........... Pernyataan Tabe13.4
Organisasi Sudah Efisien, tetapi secara struktural membutuhkanpenyempumaanup-dating dengan lingkunganeksternal Kategori III (Nilai 75-100) 13
Tabel3.6
Dalarnrangka mendapatkan gambaran terhadap kontinuitas dari evaluasi kelembagaan pemerintah, maka perlu dilakukan pengukuran secara periodik untuk menjaga kesinambungan. Dengan demikian akan tergambarkan keadaan evaluasi kelembagaan pemerintah khususnya dalam aspek dimensi-dimensi struktur kelembagaan dari berbagai lembagapemerintahan.
Materi Pokok Laporan Evaluasi Laporan evaluasi kelembagaan pada dasamya merupakan dokumen konkrit (explicit knowledge) yang secara potensial dapat dimanfaatkan bagi pengembangan organisasi pemerintah pada masa-masa berikutnya. Laporan evaluasikelembagaan pemerintah ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat (mean) untuk meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah secara bertahap, konsisten dan berkesinambungan berdasarkan infonnasi yang dimiliki. D. Penyusunan Laporan Sesuai dengan interpretasi sebagaimana Tabel 3.5 tentang konversi dan interpretasi maka dapat disimpulkan bahwa Lembaga pada Contoh tersebut diatas dengan nilai total yang diperoleh sebesar = 45,445 maka jatuh pada Kategori I (Nilai 25-49,99) dengan uraian bahwa "Organisasi Kurang Efisien & Secara Struktural Membutuhkan Perbaikan Secara intensif" . 14
Sedangkanrekomendasi memuat masukan perbaikan secara konkrit pada masing-masing dirnensi yang menunjukkan kelernahan. Selain hal-hal pokok sebagaimana telah diuraikan, dalam laporan tersebut harus juga memuat ringkasan eksekutif (executive summary).
evaluasi kelernbagaan saat ini.
dimensimaupunkompleksitas, formalisasi penataan, sentralisasi/ desentraliasi kewenangan.
Kornite, Dewan. Lembaga. Badan. Pusat)
3.
Kantor. Badan. RSUD) Pemerintah Provinsi berikut organisasi yang dlkoordinir (Dinas. Kantor. Badan, RSUD) Kementerian Koordinator PEMERINTAH DAERAHPEMERINTAH PUSAT Instansi yang wajib melaksanakan eva luasi kelembagaan pemerintah terdiri dari instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu: A. Instansi Pelaksana: governance. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan pemerintah merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang efektif dan efesien menuju tercapainya kinerja instansi pemerintah yang diharapkan. Selain itu secara tidak langsung akan memberikan masukan dan informasi pada lembaga tersebut untuk melakukan introspeksi terhadap kekurangan dan kelebihan yang dimiliki dalam rangka meningkatkan dan melakukan pembenahan terhadap kinerjanya sebagai upaya perwujudan good BABIV PELAKSANA EVALUASI DAN MONITORING E. Monitoring Monitoring merupakan rangkaian mengikuti kegiatan mulai dari awal pelaksanaan evaluasi sampai dengan selesai dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaan kegiatan evaluasi kelembagaan pemerintah berdasarkan diktum ketiga dari Instruksi Presiden No 13 Tahun 1998 tentang Prosedur Pengusulan, Penetapan dan Evaluasi Organisasi Pemerintahan dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap tahun. D. Waktu Pelaksanaan evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan oleh unit yang menangani organisasi di masing-masing instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Pelaksana evaluasi tersebut juga wajib menyusun laporan evaluasi dalam format sebagaimana dimaksud dalam BABIII pada Peraturan Menteri ini.
Penanggung jawab pelaksaaan kegiatan evaluasi kelembagan instansi pemerintah yaitu: B. Penanggung Jawab 17 Dalam melakukan tugas :monitoring pelaksanaan kegiatan evaluasi kelembagaan pemerintah di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membentuk Tim Asistensi dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah yang diketuai oleh Deputi yang membidangi kelembagaan dan dibantu oleh instansi pemerintah lainnya sesuai kebutuhan. Tim Asistensi dan Evaluasi KelembagaanPemerintah mempunyai tugas memberikan saran dan rekomendasi dalam pelaksanaan evaluasi kelembagaan pemerintah. F. Tim Asistensi dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Dalam melakukan monitoring evaluasi kelembagaan pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
Instansi yang melakukan monitoring evaluasi kelembagaan pemerintah adalah Deputi yang membidangi kelembagaan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi . Tujuan monitoring adalah untuk mengetahui sedini mungkin permasalahan yang ditimbulkan dengan dilakukannya evaluasi kelembagaan tersebut. Selain itu untuk mengetahui sarnpai sejauh mana evaluasi dilaksanakan dimana dalam evaluasi terrsebut memuat hasil yang telah dicapai dalam melakukan evaluasi serta faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan evaluasi. 18 Dalam melaksanakan tugas, Tim Asistensi dan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah menyelenggarakan fungsi:
19 Azwar Abubakar ttd MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal30 Desember 2011 Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administratif akan diatur secara tersendiri oleh pimpinan instansi pemerintah sesuai dengan karakteristik instansi pemerintah tersebut. Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kelembagaan instansi pemerintah yang lebih efisien dan efektif.keberhasilan pelaksanaan evaluasi kelembagaan pemerintah tersebut dipengaruhi oleh komitmen dari pimpinan instansi pemerintah pada setiap jenjangnya. BABV PENUTUP 20 . .. '.. .' .' ~.'.:"'. . . ..,.. .: ST§.: •..PERNYA'tAAN 1'8 ,f3.. .' ss-..~,--._._. '_:..s-rc -~' .';
KUESIONER EVALUASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor67 Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011 21 22 432117. Pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat teknis telah diberikan kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah ke bawah. 432116. Pendelegasian kewenangan membuat keputusan- keputusan telah diberikan oleh pimpinan instansi kepada pimpinan unit organisasi tingkat menengah. 432115. Pimpinan instansi hanya membuat keputusan- keputusan yang bersifat strategis. 432114. Permasalahan yang bersifat lintas bidang atau sektoral telah dituangkan dalam Keputusan instansi pemerintah guna mencapai kinerja instansi induk. 4321setiap dalam yang
432112.0rganisasi melaksanakan prioritas diklat berbasis kompetensi sebagai langkah untuk mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. 23 PERNYATA,AN
Contoh, Proses pengusulan Organisasi. 10.Pelayanan yang diberikan kepada unit organisasi internal /eksternal di masyarakat harus mengacu pada standar pelayanan prima dan ditetapkan dalam keputusan pimpinan instansi pemerintah. 11.The Right Man on the Right Place. 12.Cukup Jelas. 13.Cukup Jelas. 14.Cukup Jelas. 15.Cukup Jelas
KETERANGAN LAMPIRAN KUESIONER EVALUASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH
PENGERTIAN-PENGERTIAN/ GLOSSARY/ DEFINISI OPERASIONAL 24
: (optional) : (optional) : (optional)
Petunjuk Pengisian :
)·sij!!i::i ."::.;;...:: 1·:·>··'1'8········:·;( iii: >: !\1;f:$':,;tr; , :" .';- SS ;- 1 2.085 4.17 6.255 8.34 2 2.085 4.17 6.255 8.34 3 2.085 4.17 ; 6.255 8.34 4 2.085 4.17 Tj, 6.255 8.34 5 2.085 4.17 6.255 8.34 6 2.085 4.17 6.255 8.34 7 1.0425 2,085 3.1275 4.17 8 1.0425 A.085 3.1275 4.17 9 1.0425 ( 2.085 3.1275 4.17 10 1.0425 2.085 3.1275 4.17 11 1.0425 2.085 3.1275 4.17 12 1.0425 2.085 3.1275 4.17 13 1.25 2.5 3.75 5 14 1.25 2.5 3.75 5 15 1.25 2.5 3.75 5 16 1.25 2.5 3.75 5 17 1.25 2.5 3.75 5 Jumlah 25.015 50.03 75.045 100.06 Maksimal PENGKATEGORIAN BASIL PENGHITUNGAN 26
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)