DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Sebagai Pedoman penyusunan dan pembentukan propemperda yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar. Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu : a. agar dalam pembentukan Perda sesuai asas pembentukan peraturan perundang- undangan dan sesuai materimuatan dan prosedur penyusunan; b. menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hokum nasional; c. menentukan parameter skala prioritas penyusunan Perda; d. mewujudkan keserasian, keselarasan dan keterpaduan pembentukan Perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan Daerah dan kebijakan pembangunan nasional; e. agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi Daerah disusun secara optimal, terencana dan sistematis berdasarkan kebutuhan Daerah; f. adanya kepastian hukum dalam penyelesaian pembahasan Rancangan Perda;dan g. sebagai pedoman guna penyamaan persepsi antar Perangkat Daerah dan DPRD serta pihak terkait lainnya terhadap perencanaan penyusunan Perda.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat

(3)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Propemperda kabupaten diatur dengan peraturan daerah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam uruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) SALINAN Bag. Hukum & HAM – Perda No. 3/2019 2 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan Dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG Dan BUPATI KEPAHIANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bag. Hukum & HAM – Perda No. 3/2019 3
2.Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepahiang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kepahiang yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang.
8.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenKepahiang.
9.Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11.Pembentukan Perda adalah proses pembuatan peraturan perundang- undangan di daerah yang pada dasarnya dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan atau pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
12.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis diKabupaten Kepahiang.
13.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
14.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Provinsi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah terhadap masukan atas rancangan produk hukum daerah.
15.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.
16.Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Propemperda. Bag. Hukum & HAM – Perda No. 3/2019 4
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu :
1. a.agar dalam pembentukan Perda sesuai asas pembentukan peraturan perundang- undangan dan sesuai materimuatan dan prosedur penyusunan;
2. b.menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hokum nasional;
3. c.menentukan parameter skala prioritas penyusunan Perda;
4. d.mewujudkan keserasian, keselarasan dan keterpaduan pembentukan Perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan Daerah dan kebijakan pembangunan nasional;
5. e.agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi Daerah disusun secara optimal, terencana dan sistematis berdasarkan kebutuhan Daerah;
6. f.adanya kepastian hukum dalam penyelesaian pembahasan Rancangan Perda;dan
7. g.sebagai pedoman guna penyamaan persepsi antar Perangkat Daerah dan DPRD serta pihak terkait lainnya terhadap perencanaan penyusunan Perda.

BAB III

ASAS DAN MATERI MUATAN

Pasal 3

(1)Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, meliputi:
1. a.kejelasan tujuan;
2. b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. c.kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. d.dapat dilaksanakan;
5. e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. f.kejelasan rumusan; dan
7. g.keterbukaan.
(2)Selain mendasarkan asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Perda harus memperhatikan:
1. a.konsistensi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan antar Perda;
2. b.kelestarian alam; dan
3. c.kearifan lokal.

Pasal 4

(1)Materi muatan Perda berisi materi muatan dalam rangka:
1. a.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. b.menampung kondisi khusus daerah;
3. c.penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. d.aspirasi masyarakat daerah; dan Bag. Hukum & HAM – Perda No. 3/2019 5
5. e.tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.
(2)Perda dapat memuat sanksi administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
(4)Perda yang memuat ancaman pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyatakan kualifikasi tindak pidana itu sebagai pelanggaran.
(5)Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

(1)Materi muatan Perda harus mengandung asas:
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan;
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhineka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum danpemerintahan;
9. i.ketertiban dan kepastian hukum; dan
10. j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(2)Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Perda yang akan dibentuk.

BAB IV

PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 6

(1)Sekretaris Daerah menyusun usulan Propemperda Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan usulan Propemperda Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 7

(1)Perangkat Daerah Pemrakarsa mengajukan draft Rancangan Perda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
(2)Bagian Hukum dalam melakukan pengharmonisasian, pemantapan,dan pembulatan konsepsi draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait. Bag. Hukum & HAM – Perda No. 3/2019 6
(3)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud padaayat (3) meliputi:
1. a.Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;dan/atau
2. b.Instansi vertikal terkait sesuai:
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan;atau
  3. 3.kebutuhan.
(4)Draft Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Kepala Bagian Hukum menjadi draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Bagian Hukum menyusun skala prioritas draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
(2)Hasil penyusunan skala prioritas draft usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Bupati menetapkan usulan Propemperda Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 9

Bupati menyampaikan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Ketua DPRD dengan tembusan Ketua Bapemperda dan Sekretaris DPRD

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Perda No. 3/2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2015

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Perda No. 3/2019