DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2003

Nomor: 39
Tahun: 2003
Ditetapkan: 18 Desember 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu;
c.c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d.d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7.Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.
3.Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Muko-Muko berdasarkan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Muko-Muko di Provinsi Bengkulu.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Lebong berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri atas:

a.Kecamatan Lebong Utara;
b.Kecamatan Lebong Tengah;
c.Kecamatan Rimbo Pengadang;
d.Kecamatan Lebong Selatan; dan
e.Kecamatan Lebong Atas.

Pasal 4

Kabupaten Kepahiang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri atas:

a.Kecamatan Ujan Mas;
b.Kecamatan Kepahiang;
c.Kecamatan Tebat Karai; dan
d.Kecamatan Bermani Ilir.

Pasal 5

Dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Rejang Lebong dikurangi dengan wilayah Kabupaten Lebong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan wilayah Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1)Kabupaten Lebong mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.
(2)Kabupaten Kepahiang mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4)Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

(1)
(2)Ibu kota Kabupaten Lebong berkedudukan di Tubei. Ibu kota Kabupaten Kepahiang berkedudukan di Kepahiang.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu;
c.c. bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
d.d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4.Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7.Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
8.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
9.Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEBONG DAN KABUPATEN KEPAHIANG DI PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2.Provinsi Bengkulu adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu.
3.Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.yang wilayahnya telah dikurangi dengan Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Muko-Muko berdasarkan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, dan Kabupaten Muko-Muko di Provinsi Bengkulu.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Lebong berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri atas:

a.Kecamatan Lebong Utara;
b.Kecamatan Lebong Tengah;
c.Kecamatan Rimbo Pengadang;
d.Kecamatan Lebong Selatan; dan
e.Kecamatan Lebong Atas.

Pasal 4

Kabupaten Kepahiang berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri atas:

a.Kecamatan Ujan Mas;
b.Kecamatan Kepahiang;
c.Kecamatan Tebat Karai; dan
d.Kecamatan Bermani Ilir.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Kabupaten Lebong mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Surolangun Provinsi Jambi;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.
(2)Kabupaten Kepahiang mempunyai batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Utara; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.
(3)Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
(4)Penentuan batas wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 8

(1)
(2)Ibu kota Kabupaten Lebong berkedudukan di Tubei. Ibu kota Kabupaten Kepahiang berkedudukan di Kepahiang.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (5)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepahiang Nomor 9 Tahun 2017