DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 4 April 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Ringkasan

- Penanggulangan Rabies adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi penyakit rabies; - Bupati mengkoordinasikan pencegahan rabies melalui integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait; - Obyek pengawasan pemeliharaan dan peredaran mencakup semua jenis HPR, pemeliharaan dan peredarannya; - Setiap pemilik HPR wajib memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya, memiliki Kartu Registrasi HPR, memvaksin hewannya secara berkala; - Segala biaya untuk penanggulangan rabies bersumber pada APBD Kabupaten serta sumber biaya lain yang sah;

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susun€rn syaraf pusat semua jenis hewan penular rabies dan manusia yang tertular oleh virus rabies;
b.bahwa meningkatnya kegemar€u1 masyarakat memelihara hewan penular rabies mengakibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan arrcarnan penularan penyakit rabies terhadap masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Rabies;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun t984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a69\;
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); -t
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Tambahan l,embaran Negara Republik Nomor 523a\
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang NomorgTahun2015tentangPerubahanKeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian vaksin, sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 1 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3aal;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aOO2);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2ol2 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol2 Nomor 214, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah- Nomor 82, Indonesia rl Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO dan BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MCNCTAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN RABIES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan ratryat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945'
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pemerintah Bidang Peternakan.
7.Rabies adatah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua Hewan Penular Rabies dan manusia, YonB disebabkan oleh virus rabies. I I
8.Penanggulangan Rabies adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi penyakit rabies. g.HewanPenularRabies,ymtgselanjutnyadisebutHPRadalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies' mencakup: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya' 10. pemilik Hewan penular Rabies, selanjutnya disebut Pemilik HPRadalahorangataubadanhukumyangmenguasai hewanpenularrabiesberdasarkanhaktertentuyang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa' tukar- menukar,ataucalalainmenurutketentuanperaturan perundang-undangan, baik untuk tujuan-tujuan komersial maupun non-komersial.
11.Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan pemeliharaan, sekurang-kurangnya mencakup penyediaan tempat hidup, pemberian makanan' dan perawatan kesehatan.
12.Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepadamasyarakatdanpengendalianpenyebaranrabies' l3.Peredaranadalahrangkaiankegiatanpemasukanatau pengeluaranhewanpenularrabiesdaridankeKabupaten KepulauanSiauTagulandangBiaro,antarKabupatellKota se-Sulawesi Utara melalui rangkaian kegiatan, sekurang- kurangnya mencakup penyediaan, Pengangkutan' pemind,ahan, dan pengalihan kepemilikan' pemindahtanganarr,baikdengancarakomersialmaupun non-komersial.
14.Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
15.Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan Penular rabies.
16.Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi'
17.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Hewan Penular Rabie s dengal memperhatikan prinsip-prinsip kesej ahteraan hewan.
18.Kartu Registrasi Hewan Penular Rabies adalah kartu tanda it kepemilikan hewan penular rabies yang memuat identitas hewan penular rabies dan pemiliknya'
19.Kartu Vaksinasi adalah kartu ytrLg digunakan untuk melakukan penca trrtrrrL dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi' 20.Tandavaksinasiadalahtandayangdikenakanpadahewan penular rabies yang telah divaksinasi'
21.Tim koordinasi, yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yangdibentukolehPemerintahKabupatenKepulauanSiau Tagulandang Biaro ymLgdipimpin langsung oleh Bupati atau Wakil Bupati dalam penanggulangan penyakit rabies di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan melibatkan segenap elemen masyarakat'
22.Riset adalah kegiatan penelitian dalam usaha penanggulangan d'an pencegahan penyakit rabies di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro' 23.Surveilanceadalahkegiatanpenelusurandanpemantauan penyakit rabies baik secara alrtif maupun pasif' 24.Kesejahteraanhewanadalahsegalaurusanyangada hubungand.engankeadaanfisikdanmentalhewanmenurut ukuranprilakualamihewanyangperluditerapkandan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. 2l.KejadianLuarBiasaadalahkejadianrabiesyangmenurut pemahamarLnya dianggaP Pemerintah. kejadian luar biasa oleh
26.Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-polapenyebarannyapadasuatuwilayahdalamkurun waktu tertentu.
27.Bulkti diagnostik adalah bukti adanya virus rabies pada HPR yang ditetapkan oleh laboratorium ya-rrtg berwenang dan berkomPeten.
28.Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungErn ketersediaarnaya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. I! rl d. BAE} II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penanggulangan rabies, mencakuP :

a.pencegahan rabies;
b.pengaturan dan pengawasan pemeliharaan serta peredaran HPR;
c.pemantauan d.an pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies; dan penetapandanpencabutankembalistatusdaerahwabah.

BAB III

PENCEGAHAN RABIES

Pasal 3

(1)Pencegahan rabies sebagaimarla dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliPuti:
1. a.melaksanakan vaksinasi disertai dengan regristasi kepemilikan HPR, kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi;
2. b.melaksanakan sosialisasi;
3. c.melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah pada HPR yang tidak teregistrasi, menunjukan gejala penyakit yang tidak terobati dan pada hewan yang diduga atau yang teridenti{ikasi penyakit rabies dan sudah kontak dengan HPR Yang terinfeksi;
4. d.melaksanakan pengendalian kelahiran; dan
5. e.melaksanakan riset dan surueillance.
(2)Bupati mengkoordinasikan pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait;
(3)Bupati bilamana dalam kejadial luar biasa, dapat membentuk Tim untuk percepatan penanggulangan penyakit rabies.

BAB IV

PENGATURAN DAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES

Pasal 4

pemeliharaan dan Peredaran HPR

a.semua jenis HPR yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia;
b.kegiatan Pemeliharaan HPR; dan
c.kegiatan Peredaran HPR. Bagran Kedua Pemeliharaan

Pasal 5

(1)Setiap pemilik HPR wajib:
1. a.memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewannya;
2. b.memiliki Kartu Registrasi HPR;
3. c.memvaksin hewannya secara berkala dengan vaksin rabies;
4. d.memiliki kartu vaksinasi;
5. e.memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnYa; dan
6. f.mengandangkan atau mengikat agar tidak berkeliaran di jalan umum dan di tempat-tempat umum; dan/atau
7. g.memakai alat pengarnarl brangus apabila membawa keluar dari Pekarangarl rumah.
(2)Ketentuan mengenai t^ta. cara pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan BuPati;
(3)Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies kepada pemerintah setempat atau dinas terkait.
(1)

Pasal 6

HPR yang berkeliaran di jalan umum yang tidak memakai tanda vaksinasi dan di tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayal (1) huruf f dan huruf g ditangkap dan dimasukkan ke tempat penahanan dinas terkait; HPR yang ditangkap dan dimasukkan ke tempat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik dengan membayar biaya pemeliharaan selamadalampenaharraxyangakanditetapkandengan (21 Peraturan BuPati;

(3)Apabila dalam jangka waktu pating lama 14 (empat belas) hari sesudah hari penangkapan tidak ada permintaan pengembalian dari pemilik, HPR tersebut disita;
(4)HPR sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diadopsiolehpeminatsetela}rdinyatakanbebasrabies dengan mengganti biaya pemeliharaan selama dalam penahanan;
(5)Dalamhaladopsisebagaimarradimaksudpadaayat(4)tidak terjadi, HPR sebagaimana dimusnahkan. dimaksud Pada aYat (3) Bagran Ketiga Peredaran Paragraf I Cakupan Peredaran

Pasal 7

Peredaran HPR, mencakuP:

a.peredaran untuk tujuan komersial; dan
b.peredaran untuk tujuan non-komersial'

Pasal 8

Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib:

a.mendaPat rekomendasi BuPati;
b.dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang di KabuPaten/Kota asal; C.dilengkapisuratketeranganvaksinasidantandavaksinasi rabies dari dinas setemp at d,anlatau dokter hewan praktek; dan
d.telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama1(satu)tahunsebelumdilakukanpengalihan kepemilikan; e.BupatimemberikankewenangankepadaDinas,dalamhal pemberian rekomendasi sebagairnana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 9

(1)Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup:
1. a.hewan untuk tujuan upacara keagamaan; b.hewanuntuktujuarrpenyelenggaraallkeamanannegara; c.hewanuntuktujuanpengembarganilmupengetahuan;
2. d.hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
3. e.hewan untuk tujuan pemeliharaan'
(2)Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufbwajib:
1. a.dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewandaripejabatinstansiyarugberwenang KabuPaten/Kota asal;
2. b.dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/atau dokter praktek; dan
3. c.terah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 1973

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1991

Peraturan Pemerintah (PP) No. 82 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015