DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1991

Nomor: 40
Tahun: 1991
Ditetapkan: 3 Juli 1991
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, perlu

Menetapkan

menetapkan penanggulangan wabah penyakit menular dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3253); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGGULANGAN WABAH PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut wabah adalah pengertian Wabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2.Daerah Wabah adalah suatu wilayah yang dinyatakan terjangkit wabah.
3.Wilayah adalah wilayah administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
4.Data Epidemi adalah data yang berisikan keadaan wabah penyakit menular pada suatu wilayah.
5.Penyelidikan Epidemiologis adalah penyelidikan terhadap seluruh penduduk dan makhluk hidup lainnya, benda dan lingkungan yang diduga ada kaitannya dengan terjadinya wabah.
6.Upaya Penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain.
7.Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
8.Kepala Wilayah/Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau Camat.
9.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

BAB II

TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN DAERAH WABAH

Pasal 2

(1)Menteri menetapkan dan mencabut penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah.
(2)Penetapan dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)didasarkan atas pertimbangan epidemiologis dan keadaan masyarakat.

Pasal 3

Penetapan atau pencabutan penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberlakukan untuk satu Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.

Pasal 4

(1)Pertimbangan epidemiologis didasarkan pada data epidemiologi antara lain angka kesakitan, angka kematian dan metode penanggulangannya.
(2)Data epidemiologi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh Pejabat Kesehatan bekerjasama dengan pejabat instansi yang terkait untuk dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 5

(1)Pertimbangan keadaan masyarakat didasarkan pada keadaan sosial budaya, ekonomi dan pertimbangan keamanan.
(2)Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh Kepala Wilayah/Daerah untuk dilaporkan kepada Menteri.

BAB III

UPAYA PENANGGULANGAN

Pasal 6

(1)Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis upaya penanggulangan wabah.
(2)Dalam upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Menteri berkoordinasi dengan Menteri lain atau Pimpinan Instansi lain yang terkait.

Pasal 7

(1)Penanggung jawab operasional pelaksanaan penanggulangan wabah pada Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.
(2)Dalam melaksanakan penanggulangan wabah, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II mengikutsertakan instansi terkait di Daerah.

Pasal 8

(1)Dalam upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
(2)Dalam hal terjadi daerah wabah lebih dari satu Daerah Tingkat II di satu Propinsi, upaya penanggulangannya dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 9

(1)Penanggung jawab teknis pelaksanaan penanggulangan wabah pada Daerah Tingkat II adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan.
(2)Kepala Kantor Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan atas teknis pelaksanaan penanggulangan wabah.

Pasal 10

Upaya penanggulangan wabah meliputi penyelidikan epidemiologis, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina, pencegahan dan pengebalan, pemusnahan penyebab penyakit, penanganan jenazah akibat wabah, penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984

Peraturan turunan (12)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1984

Peraturan turunan (12)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Tenggara No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2020